RESPON WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP PENENTANGAN INDIA TENTANG ATURAN PEMBATASAN DOMESTIC SUPPORT ON AGRICULTURE DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG 2001-2013 WOLRD TRADE ORGANIZATION REPONSE AGAINTS INDIA'S OPPOSITION ABOUT CAPPING DOMESTIC SUPPORT ON AGICULTURE RULES IN DEVELOPING COUNTRIES 2001-2013
Sulbi Putri Widynar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
[email protected]
Abstract This article will throw light on the phenomenon of globalization that is redefining the role of the State in international trade. As well, globalization becomes a view that transformation of international trade regime-WTO- that is something that might happen. Domestic support policy on agriculture led to the onset of agriculture issues pressing the developing countries. The problem is pushing India to demonstrate its opposition in any WTO meetings. This was followed with the transformation of the paradigm of the WTO to consider the interests of developing countries. Keywords: Transformationalist Globalist, India, WTO, Developing Countries. Abstrak Tulisan ini akan membahas tentang fenomena globalisasi yang mendefinisikan ulang peran negara dalam tata perdagangan internasional. Serta, globalisasi menjadi sebuah pandangan bahwa tranformasi sikap rezim perdagangan internasional -WTOmerupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Kebijakan domestic support on agriculture menyebabkan timbulnya permasalahan pertanian yang menekan negara sedang berkembang. Masalah tersebut mendorong India untuk menunjukkan penentangannya dalam setiap pertemuan WTO. Yang kemudian diikuti dengan adanya transformasi paradigma WTO untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara sedang berkembang. Kata Kunci: Globalisasi Transformasionalis, India, WTO, Negara Sedang Berkembang
1
Round: implications for Sustainable
PENDAHULUAN Membahas perekonomian
mengenai internasional,
Development in Developing Countries”
isu
dalam Third World Resurgence No.
globalisasi sering dikaitkan dengan
100/101 Dec. 98/Jan 99, The WTO,
adanya ketimpangan sosial, ekonomi,
Agriculture and Food Security secara
dan politik antara negara maju dan
ringkas
negara sedang berkembang (NSB).
“Pengurangan
Seiring
pengurangan total atas subsidi domestik
dengan
adanya
fenomena
disebutkan dukungan
domestik,
globalisasi yang menciptakan dunia
yang
yang ‘tanpa batas’, perdagangan bebas
perdagangan” akan berkisar pada 20
menjadi salah satu bentuk dari hadirnya
persen dari AMS (Aggregate Measure of
fenomena globalisasi. Hal tersebut tidak
Support) dari acuan periode 1986-1988.
bisa dipisahkan dari adanya peran World
Untuk
Trade
pengurangannya
Organization
(WTO)
yang
dianggap
bahwa,
negara sebesar
“mendistorsi
berkembang dua
per
merupakan rezim internasional yang
tiganya, yaitu 13.3 persen. Aturan ini
mengikat negara anggota disahkan pada
tidak berlaku bagi negara yang AMS-
tahun 1995 menggantikan General
nya tidak melebihi 5 persen (yaitu yang
Agreement on Tariff and Trade (GATT)
sedikit
(Kemenlu,
dengan
dukungan terhadap pertaniannya) atau
pentingnya bidang pertanian, WTO
untuk negara berkembang yang AMS-
mengesahkan Agreement on Agriculture
nya kurang dari 10 persen. Pengecualian
(AoA)
diberikan untuk subsidi yang berdampak
2016).
yang
Seiring
mengatur
tentang
atau
pada
tidak
menjalankan
pembatasan domestic support pada 1
kecil
Januari 1995. Hal ini ditujukan untuk
pembayaran langsung pada produksi
meminimalisir hambatan yang mungkin
yang
disebabkan oleh kebijakan dukungan
Dalam Persetujuan Bidang Pertanian
domestik.
dengan mengacu pada sistem klasifikasi
terbatas.”
perdagangan
(Hasibuan,
serta
2015).
Aturan domestic support itu
HS (harmonized system of product
sendiri merupakan pengurangan campur
classification) dijelaskan bahwa produk-
tangan
produk pertanian didefinisikan sebagai
negara
perekonomian.
dalam
menentukan
Diungkapkan
dalam
komoditi dasar pertanian seperti beras,
artikel WWF, Agriculture in Uruguay
gandum, dan lain-lain, serta produk-
2
produk olahannya seperti roti, mentega
agenda utama pada pertemuan WTO
(Utama, 2010).
pada tahun 2013 di Bali.
Kebijakan pembatasan domestic
Tulisan ini ingin memaparkan
support on agriculture tersebut menuai
Mengapa World Trade Organization
banyak masalah yang terjadi pada NSB.
(WTO) mengakomodasi penentangan
Ketika
India
NSB
kebijakan
harus
yang
menyesuaikan
bersifat
sangat
terhadap
aturan
pembatasan
domestic support on agriculture di
mengikat, sementara kebijakan tersebut
negara
belum
keadaan
Permasalahan ini akan dianalisa dengan
pertumbuhan ekonomi NSB yang belum
kerangka pemikiran Middle Power
cukup tinggi untuk bersaing dengan
State,
negara maju. Ini menimbulkan sebuah
Globalist.
sesuai
dengan
sedang
dan
berkembang.
Transformasionalist
implikasi bahwa, kebijakan pembatasan domestic
support
on
agriculture
PEMBAHASAN
merupakan sebuah cara negara maju
ISU PEMBATASAN DUKUNGAN
untuk mendominasi NSB. Timbulnya
DOMESTIK DALAM AGREEMENT ON
masalah dan implikasi ini mendapatkan
AGRICULTURE (AoA)
reaksi
keras
dari
India.
Sejak Agreement on Agriculture atau
dikeluarkan aturan domestic support dalam
AoA,
memberikan besarnya
India subsidi
ketika
tidak yang
sebelum
bisa sama adanya
kebijakan tersebut. Diawali dengan aksi protes petani India, kemudian diikuti dengan pemerintah yang secara tegas menentang dalam forum WTO. India dengan
sikap
tegasnya
akhirnya
mendapatkan respon dari WTO dengan diikuti
menyerahkan
negara
maju
kepada India. Akhirnya pada tahun 2008, persoalan agriculture menjadi
Persetujuan
Bidang
Pertanian
merupakan sebuah pakta yang bertujuan untuk melaksanakan refomasi kebijakan perdagangan dalam bidang pertanian untuk
menciptakan
suatu
sistem
perdgangan pertanian yang berorientasi pasar. AoA dibentuk dalam kerangka liberalisasi
perdagangan
komoditas
pertanian dengan membuat kebijakankebijakan yang adil serta berorientasi pasar. Ciri terpenting dan khas dari penandatangan perjanjian AoA adalah “penyesuaian”
kebijakan
dan
3
mekanisme
pembuatan
kebijakan
nasional (Hasibuan, 2015).
dihitung
dalam
Aggregate
Measurement Support (AMS).
AoA yang terdiri atas 13 bagian
DefinisiAggregate Measurement
dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan
of Support (AMS) di dalam
5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu
Bagian I, Artikel I AoA adalah
lampiran untuk Annex ke-5, memiliki
tingkat bantuan per tahun yang
tiga pilar yaitu dukungan domestik,
diberikan pada suatu produk
perluasan akses pasar, serta subsidi
pertanian
ekspor
Dukungan
petani secara umum, dengan
domestik menjadi sebuah pilar yang
pengecualian program bantuan
sangat sering diperdebatkan karena
seperti tercantum pada Annex 2
(Putra,
2016).
berpihak
kepada
signifikansi dampak terhadap produksi
2. Blue Box (Kotak Biru) : Blue
pertanian dalam negeri yang sangat
Box adalah Amber Box dengan
besar. Domestic Support ini sendiri
persyaratan
muncul akibat riwayat kebijakan subsidi
ditujukan
untuk
besar-besaran dalam industri pertanian
distorsi.
Dukungan
yang dilakukan oleh negara-negara
yang
maju, yang pada saat perjanjian ini
sebagai
dinegosiasikan,
banyak
dimasukkan ke dalam Blue Box
perdagangan
jika hal tersebut juga menuntut
khususnya perdagangan dalam produk
dikuranginya produksi oleh para
pertanian (Rezlan Ishar Janie, 2008).
petani (Pasal 6:5 AoA) (Rezlan
Dalam pilar domestic support terdapat
Ishar Janie, 2008). Blue box ini
tiga kotak yang mengatur masing-
tidak akan diberikan kepada
masing subsidi. Yaitu:
petani maupun peternak yang
menyebabkan
telah distorsi
1. Amber Box (Kotak Jingga) : Di dalam Amber Box mengatur tentang semua subsidi domestik yang
dianggap
mendistorsi
produksi dan perdagangan (Pasal 6 AoA). Subsidi dalam kategori ini adalah subsidi total yang
tertentu
biasanya
yang
mengurangi domestik
dikategorikan
Amber
box
akan
bertujuan untuk meningkatkan jumlah
produktifitasnya
(Lokollo, 2007) 3. Green Box (Kotak Hijau) : Green box merupakan kelompok subsidi yang tidak berpengaruh atau pengaruhnya sangat kecil
4
terhadap perdagangan. Subsidi
2. Penurunan
tersebut harus dibiayai oleh dari
neraca
pertanian:
Dengan
anggaran
adanya pembatasan
domestic
pemerintah
(tidak
produktivitas
dengan membebani konsumen
support
dengan harga yang lebih tinggi)
berdampak
pada
semakin
dan
rendahnya
surplus
produksi
subsidi terhadap harga (Annex 2
pertanian
sehingga
semakin
AoA) (Rezlan Ishar Janie, 2008).
rendahnya
neraca
produksi
harus
tidak
melibatkan
produktivitas
petani
pertanian domestik. Sekilas memang terlihat bahwa tujuan
dari
direalisasikannya
3. Meningkatnya produk impor:
AoA
Dampak
merupakan sebuah terobosan untuk
domestik, produk impor menjadi
dan memacu pertumbuhan ekonomi di
sebuah cara untuk memenuhi
NSB sehingga terciptanya pemerataan
kebutuhan pangan NSB. 4. NSB
WTO. Dalam kenyataannya, ketetuanketentuan
domestic
support
dan
bersifat
‘tricky’
(memperdaya),
sehingga
muncullah
dampak-dampak
yang
tidak
keunggulan
on
mempunyai komparatif
:
Pembatasan domestic support
agriculture dalam AoA yang cukup rumit
menurunnya
produktivitas neraca pertanian
meningkatkan produktivitas pertanian
ekonomi di semua negara anggota
dari
yang
terjadi
mengakibatkan
NSB yang belum tidak mampu bersaing
tidak
dalam
pasar
internasional tidak mempunyai
menguntungkan bagi NSB. Adapun
keunggulan komparatif.
dampak yang dialami NSB yaitu: Dari 1. Adanya
proses
liberalisasi
pertanian yang radikal : Sistem domestic support dalam AoA berarti
menyerahkan
dampak-dampak
inilah,
terdapat sebuah anggapan bahwa negara maju
ingin
mendominasi
sektor
pertanian di NSB.
nasib
petani di NSB kepada “free-fight liberalism” yang berarti siapa yang kuat, dia yang menang.
5
Tabel 2. 1 Perbedaan Negara Maju dan
di NSB. Dominasi negara maju terhadap
Negara Sedang Berkembang (NSB)
NSB ini kemudian menjadi masalah yang harus dihadapi NSB. Hampir 75
Parameter
Negara Maju
NSB
Dasar Sistem Pertanian
Komersial, Export Oriented
Penghidupan
Share of GDP
3%
26%
Kontribusi terhadap Devisa
8.3 %
27%
Masyarakat Petani
4%
70 %
Orientasi Pasar
Tinggi
Lemah
Kapasitas Administrasi
Tinggi
Lemah
persen
NSB
menjadikan
sektor
pertanian sebagai pusat perekonomian. PENENTANGAN INDIA TERHADAP PEMBATASAN DOMESTIC SUPPORT ON AGRICULTURE DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG India, sebuah negara dengan
Sumber: Tabel oleh Green, D. and Priyadarshi, S. (2001) Proposal for a 'Development Box' in the WTO Agreement on Agriculture, CAFOD and South Centre, Oktober dan Kaukab, R., (2002) Presentation at Agriculture and WTO Seminar, Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Islamabad, Agustus 2002 dalam www.ActionAid.org. (ActionAid, 2003)
Faktor tersebut menjadi landasan
penduduk
terbesar
kedua
dengan
pertanian sebagai komoditas utama dalam
perekonomian.Berdasarkan
Prediksi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimuat dalam U.N. News
untuk
Service menyebutkan bahwa “Penduduk
pasar
dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5
antara negara maju dan NSB dalam
miliar pada 2030, 9,7 miliar pada 2050,
bidang pertanian. Akan tetapi kenyataan
dan 11,2 miliar pada 2100, demikian
yang dihadapi berbanding terbalik.
menurut laporan baru dari Perserikatan
Sejak
untuk
Bangsa-Bangsa yang diterbitkan 29 Juli
komoditas
2015. Penduduk dunia saat ini berkisar
pertanian tahun 1995, timbul sebuah
7,3 miliar jiwa dengan Jumlah Populasi
implikasi
perlakuan
India melampaui Tiongkok sebagai
(treatment) WTO di negara maju dengan
negara dengan penduduk terpadat pada
NSB. Adanya sebuah anggapan bahwa
2022” (U.N. News Service, 2015).
AoA lebih menguntungkan negara maju
Dengan kondisi yang demikian, India
dan meniskreditkan kepentingan NSB.
harus
AoA kemudian menjadi celah bagi
jaminan ketahanan pangan bagi setiap
negara maju untuk melakukan dominasi
penduduknya.
bahwa
AoA
menyeimbangkan
dikeluarkan persaingan
dikeluarkannya
mengatur
perdagangan
ketimpangan
AoA
mampu
untuk
Beras
memberikan
merupakan
6
komoditas paling utama yang dihasilkan
peningkatan jumlah lahan tidak diikuti
oleh petani India. Namun seiring dengan
dengan
berkembangnya
komoditas
kemampuan
peningkatan
hasil
panen
pertanian
bahan
pokok.
tekhnologi, India mampu untuk men-
Masalah ketahanan pangan ini kemudian
supply komoditas pertaniannya sebagai
berdampak
komoditas ekspor. Namun, fluktuatif
penduduk India. Dalam laporan Global
pendapatan hasil pertanian di India tidak
Hunger Index,
dapat dipisahkan dari besarnya domestic
peringkat 55 dari 76 negara (Tobing,
support yang dikeluarkan pemerintah
2015). India yang diwakili oleh Anand
India untuk mengawasi serta mengontrol
Sharma selaku Menteri Industri dan
kestabilan harga komoditas pertanian
Perdagangannya menyatakan bahwa isu
domestik.
ketahanan pangan merupakan isu yang
pada
tingkat
kelaparan
India berada pada
Skema Domestic support dalam
tidak dapat dinegosiasikan bagi India
Agreement on Agriculture oleh WTO
karena berhubungan langsung dengan
mempunyai pengaruh yang signifikan
masalah mata pencaharian jutaan petani
pada setiap negara anggota termasuk
upah serta ketahanan pangan masyarakat
India
miskin (Goverment of India, 2013).
yang menjadikan agriculture
sebagai komoditas utama dalam pilar perekonomiannya. . Maka dari itu, dalam
penentangan
India
pembatasan
domestic
agriculture
India
terhadap
support
on
mempunyai
kepentingan, adapun kepentingan India adalah sebagai berikut:
Permasalahan produktivitas pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan di
suatu
negara.
Berdasarkan laporan India Planning commission rasio kemiskinan di India yang cukup tinggi yakni, 21.9 persen pada
tahun
2011-2012
Adanya
peraturan pembatasan domestic support
Commission of India, 2011). Rasio
garis
kemiskinan
inilah
negara
dengan
jumlah
populasi
kelaparan yang tinggi. 3. Mengimbangi
panen India. Berdasarkan data Economic
Negara Maju
2013-2014,
yang
menjadikan India sebagai salah satu
on agriculture berdampak pada hasil
Survey
(Planning
angka penduduk yang hidup dibawah
1. Ketahanan Pangan
pangan
2. Pengentasan kemiskinan
Dominasi
terjadinya
7
India sebagai negara berkembang tidak
dapat disimpulkan bahwa India ingin
ingin terus untuk mengikuti skema yang
melakukan resistensi peran WTO di
dibentuk oleh negara maju agar dapat
dunia Internasional.
mendominasi
NSB.
Dari
pembatasan
domestic
agriculture
NSB
kecurangan
negara
skema
support
dilihat
adanya
maju
dalam
mengelompokkan besaran subsidi dalam kategori boxes. India tidak ingin bahwa negara
maju
perekonomian
yang
mendominasi ada
di
NSB.
Sebagai negara raksasa berkembang, India
ingin
perekonomiannya
menguatkan sehingga
Keseriusan
on
dapat
bersaing dan diperhitungkan dalam sistem perekonomian global. Dalam kaitannya dengan posisi India untuk mendapatkan posisi tawar yang tinggi dalam perekonomian internasional.
India
terhadap
masalah pertanian ditunjukkan India dengan
melakukan
penentangan
terhadap aturan domestic support on agriculture. Penentangan ini diawali dengan adanya aksi demo petani India pada KTM WTO Juni 1999 di Jenewa. Setelah itu diikuti dengan aksi demo forum petani India (Indian Kisan Sabha) pada tahun 2001 di Mumbai. Sehingga, pada tahun 2001 sejak dibukanya Doha Development
Agenda
menjadi
momentum bagi India untuk dapat mengutarakan tuntutannya kepada WTO dalam draft negosiasi. Resmi dibukanya Doha Round,
4. Resistensi Peran WTO
November 2001 menjadi awal yang baik
Penentangan India tidak diikuti dengan
bagi pemerintah India. Dari adanya hal
keluarnya India dari WTO, sikap ini
tersebut,
India
membentuk
sebuah
menarik
aliansi
negara
yang
memilki
ketika
India
ingin
memperjuangkan hak-hak petani untuk
kepentingan yang sama yaitu kelompok
melawan liberalisasi ekonomi, akan
negara G-33. Kelompok Negara G-33
tetapi India tidak ingin untuk keluar dari
aliansi negara berkembang dan negara
rezim perdagangan Internasional. India
kurang berkembang dengan populasi
bukan hanya dengan kelompok G-33
penduduk yang besar, dan sebagian
akan tetapi juga kelompok G-20 settuju
besar
untuk menginisiakan adanya perubahan
pencaharian
dalam aturan pembatasan domestic
belakang dari dibentuknya proposal G-
support on agriculture (Utama, 2010),
33
penduduknya
adalah
memiliki
mata
petani.
Latar
sebagai
melakukan
perombakan
8
aturan
dalam
skema
AoA
yang
belum mendapatkan respon positif dari
mendapatkan penentangan. Proposal
draft
usulan G-33 menekankan bahwa WTO
aturan
harus
Kebuntuan DDA terjadi selama kurang
mempertimbangkan
kesulitan
negosiasi
adanya
dalam
perjanjian
tahun,
yang
AoA.
yang dihadapi NSB untuk menyesuaikan
lebih
diri dengan aturan pembatasan domestic
mendapatkan keputusan dari WTO pada
support on agriculture.
tahun 2013 yang dikenal dengan Bali
Selain itu, India juga bergabung
12
tranformasi
akhirnya
Package. Keputusan Bali package, WTO
dalam kelompok G-20, kelompok ini
mengakomodasi
penentangan
India
merupakan kelompok negara yang tidak
terhadap pembatasan domestic support
hanya menjadi aliansi NSB akan tetapi
on agriculture dalam draft proposal
juga terdapat beberapa negara maju yang
negosiasi proposal G/AG/NG/W/102
menjadi anggota. India dalam hal ini
(WTO, 2016).
menekankan kepentingan NSB dengan
India dalam posisi ini adalah
kekuatan diplomasi agar negara maju
menentang WTO atas dasar kepentingan
setuju untuk melakukan transformasi
masyarakat India yang sangat besar.
kebijakan pembatasan domestic support
Dengan sumber daya manusia yang
on agriculture. Sehingga, isu pertanian
tinggi, dan sumber daya alam yang
yang berhasil ditekankan oleh NSB
sangat besar India mempunyai posisi
kelompok G-20 ini adalah menentang
tawar yang diperhitungkan dalam dunia
pembatasan
intenasional.
subsidi
domestik
dan
Peran
India
sangat
subsidi ekspor pertanian di negara
signifikan dalam mengarahkan tujuan
industri maju, menentang liberalisasi,
kelompok G-33. NSB yang tergabung
menghendaki Special and Differential
dalam
Treatment (SDT) bagi NSB (Utama,
memandang India menjadi dalah satu
2010).
negara yang berpengaruh dan raksasa Proses
negara
G-33
India
negara berkembang saat ini (Bary,
terhadap pembatasan aturan domestic
2013). Meningkatnya posisi tawar India
support on agriculture mendapatkan
terhadap dunia internasional berdampak
jalan panjang, sejak awal KTM keempat
pada kekuatan diplomasi yang dimiliki
WTO
India
yang
penentangan
kelompok
menghasilkan
Doha
Development Agenda (DDA), India
sebagai
diperthitungkan.
NSB Diplomasi
yang India
9
merupakan strategi politik luar negeri yang utama dimiliki India sebagai NSB karena terbatasnya militer dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, dilihat
regional system, but is capable of deploying a variety of sources of power to change the position of great powers and defend its own position on matters related to national or regional security that directly affect it”
bahwa India bukan lagi sebagai negara peripheral akan tetapi negara yang mempunyai
Middle
power
dengan
kekuatan diplomasi yang tinggi dan mempunyai
posisi
diperhitungkan internasional.
tawar dalam
Cooper
RESPON WTO TERHADAP TUNTUTAN REFORMASI INDIA
yang dunia
menerangkan
Pasca masyarakat
Perang di
Dunia
dunia
II,
internasional
menyadari bahwa perlunya sebuah
bahwa:
organisasi untuk mengatur perdagangan
“Proposed that pursuing multilateral solutions to international problems, preferring compromise positions in international disputes and embracing notions of good international citizenship constitute the typical behavior of a middle power” (Cooper, 1993).
antar negara agar berjalan dengan baik,
Penyelesaian negosiasi masalah pembatasan
domestic
support
on
lancar
dan
saling
menguntungkan.
Diharapkan bahwa dengan terbukanya pasar
domestik
dalam
skema
perdagangan bebas internasional dapat memberikan
kontribusi
pertumbuhan
dan
terhadap
pembangunan
ekonomi setiap negara anggota. Peran
agriculture, India melakukan perannya
WTO
sebagai NSB dengan mengakomodasi
perdagangan
kepentingan NSB yang diupayakan
dominan, selain dengan anggota yang
dalam negosiasi KTM WTO dengan
besar WTO juga mengatur berbagai
menekan negara maju untuk setuju
aspek
terhadap
perannya
proposal
negosiasi
yang
dalam
menentukan internasional
perdagangan. dalam
arah sangat
Memenuhi perdagangan
diajukan oleh India tersebut. Shin,
internasional, terdapat prinsip-prinsip
Dong-Min dalam bukunya, Concept of
dasar
Middle Power and the Case of the ROK
perjanjian WTO, yaitu (WTO, 2016):
menerangkan bahwa (Shin, 2012): “A middle power is a state actor which has limited influence on deciding the distribution of power in a given
yang
menaungi
berjalannya
1. Prinsip non-diskriminasi -
Most (MFN):
favoured Treating
nation other
10
people
equally:
negara
-
dalam
Semua
4. Mendorong Persaingan yang
pandangan
Adil
WTO diberlakukan sama,
Sesuai
tidak
perdagangan
boleh
adanya
dengan
prinsip
bebas
yang
diskriminasi terhadap mitra
bertahap, akan tetapi mekanisme
dagangnya.
MFN dan national treatment
National
Treatment
dapat
:
mengurangi
praktek
Perlakukan yang sama dalam
dumping subsidi serta hambatan-
hal pajak, daerah pemasaran
hambatan perdagangan lainnya.
terhadap
produk
barang,
5. Mendorong
Pembangunan
jasa, merek, undang-undang
dan Pembaharuan Ekonomi
hak cipta dan hak paten
Diharapkan
impor maupun lokal.
adanya
bahwa WTO
kontribusi
2. Free Trade: gradually, through
dengan membawa
positif
bagi
negotiation
pembangunan dan pembaharuan
Prinsip ini adalah sebuah prinsip
ekonomi di negara berkembang.
yang memberikan dorongan bagi
WTO memberikan kesempatan
setiap negara untuk membuka
dan kelonggaran bagi NSB dan
pasar sebebas-bebasnya. Akan
negara kurang berkembang.
tetapi dalam hal ini terjadinya Selain prinsip tersebut, WTO
pasar bebas merupakan sebuah produk dari negosiasi
antar
negosiasi, yaitu Prinsip Fundamental,
negara anggota WTO.
Asas
3. Dapat Diprediksi Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap
perdagangan
dilakukan
negara
yang dengan
mitranya harus data diprediksi sehingga terciptanya stabilitas dan
perdikbilitas
mendorong
juga memiliki tiga prinsip lain dalam
yang
pertumbuhan
ekonomi semakin stabil.
Resiprositas,
Undertaking. perjanjian perdagangan seharusnya
WTO dan
dan
Sindle
dalam
setiap
perannya
dalam
internasional
sudah
berdasar
pada
prinsip-
prinsip tersebut. Akan tetapi, pandangan yang berbeda diberikan oleh NSB. Keputusan WTO yang diimplikasikan merupakan
kepanjangan
dari
kepentingan negara maju diperjelas
11
dengan adanya fakta bahwa pemilihan
mengakomodasi
ketua sidang yang tidak mencerminkan
negara anggota dan membuka negosiasi
prinsip negosiasi
kepentingan
setiap
demokrasi
dimana
proses
tentang masalah yang terjadi. Dalam
bersifat
eksklusif.
WTO
tahap
cenderung melakukan negosiasi terbatas
inilah,
NSB
muncul
untuk
memperjuangkan kepentingannya.
dan hanya melibatkan negara-negara
Doha
Development
Agenda,
tertentu (green room) yaitu AS dan Uni
sebuah Momentum yang menunjukkan
Eropa (Sasmita, 2015). Prinsip-prinsip
adanya
yang seharusnya
Mayoritas negara anggota WTO adalah
WTO
menjadi landasan
kemudian
Kepentingan
NSB
terdegradasi. dikesampingkan.
perubahan
sikap
WTO.
NSB, dimana NSB muncul dengan kekuatan
baru
untuk
melawan
Ketika kepentingan negara maju selalu
diskriminasi dan dominasi negara maju.
diakomodasi oleh WTO yang menekan
India dengan aliansi negara G-33
NSB untuk menyetujui kepentingan
memberikan tekanan kepada WTO
tersebut. Adapun kritik ini didasarkan
untuk lebih melihat kepentingan NSB
pada dua masalah pokok yaitu (Sasmita,
sebagai bentuk negosiasi yang perlu
2015):
diperhitungkan. Aliansi kelompok G-20 i.
ii.
Komitmen
dan
sebagai gabungan negara maju dan NSB
implementasi perjanjian
memberikan
pengimbangan
dimana
negara maju yang tidak
India masuk dalam kelompok G-20
sesuai dengan NSB
untuk memberikan tekanan diplomatik
Permasalahan
yang
memperjuangkan masalah di NSB.
dihadapi
NSB
Tekanan diplomatik ditujukan kepada
oleh
dihadapkan pada kendala
negara
untuk
dinegosiaikan
mengubah
maju
agar
masalah
sehingga
dapat
mendapat
kebijakan sesuai dengan
perlindungan hukum secara legal dalam
kebijakan WTO.
naungan rezim perdagangan global ini. Tekanan yang berhasil dilakukan
Masalah ini mengharuskan NSB untuk ikut dalam skema yang diusulkan oleh negara maju. Munculnya Doha Development Agenda 2001 inilah yang
mendapatkan respon dari WTO, adapun respon tersebut meliputi perubahan sikap WTO yang terlihat dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh India.
menjadi awal keterbukaan WTO untuk
12
Masalah pembatasan domestic support
terbuka kepada NSB. Dalam pertemuan
on
oleh
KTM WTO kali ini juga memberikan
pemerintah India terhadap WTO pada
ruang bagi NSB untuk ikut dalam
tahun 2001 tidak mendapatkan respon
negosiasi
yang positif. Tahun 2003, kelompok
mendapatkan mandat untuk mewakili
negara G-33 resmi terbentuk. Dimotori
NSB dan kelompok G-33 bersama
oleh India, perjuangan penentangan
dengan
pembatasan
pertemuan KTM WTO yang kesembilan
agriculture
diperjuangkan
domestic
support
on
green
China
Brazil.
Proposal ini mulai dibahas dalam KTM
kepentingannya dengan membawa draft
WTO di Cacun, Mexico berdampak
klausul
pada
negara
pertanian. Klausul perdamaian yang
anggota WTO lainnya. Berakhirnya
diajukan akhirnya berhasil disahkan
Peace Clause yang dimiliki AS dan Uni
dalam keputusan Bali Package 2013.
Eropa berpengaruh pada optimism India
berhasil
Pada
di
perhatian
India
dan
India
agriculture mengalami perkembangan.
timbulnya
Bali,
room.
perdamaian
mencapai
tentang
isu
Bali Package merupakan ujung
dan NSB lainnya untuk mendapatkan
dari
hasil dari penentangannya tersebut.
penentangan terhadap WTO tentang isu
Tahun 2008, menjadi momen
perjuangan
pembatasan
India
domestic
melakukan
support
on
penting dimana pada akhir Juli 2008
agriculture di NSB. Dalam KTM WTO
WTO
pertanian
kesembilan ini dihari oleh 159 negara
sebagai salah satu dari lima isu yang
anggota dan 25 negara observer yang
dibahas dalam Bali Package Agenda
totalnya adalah 97 persen negara WTO
(Schnepf, 2014). Perubahan sikap WTO
hadir dalam pertemuan pada tanggal 3
ini ditunjukkan oleh Dirjen WTO,
sampai dengan 6 Desember 2013 ini
Pascal Lamy yang kemudian dikenal
(Wirjawan, 2016). Selain itu, pertemuan
dengan The Lamy Draft 25 Juli 2008
ini
(Sawit, 2008). Meskipun didalamnya
internasional seperti ActionAid dan
banyak
Oxfam (Sawit, 2008).
menempatkan
penentangan
isu
akibat
masih
juga
adanya dominasi kuat dari negara maju,
menjadi
perhatian
LSM
India yang diwakili oleh Menteri
hal tersebut dinilai sebagai perubahan
Anand
Sharma,
dalam
KTM
ini
sikap WTO yang mengindikasikan
berpegang teguh pada pendiriannya
bahwa WTO sudah bersedia untuk
untuk menentang adanya pembatasan
13
domestic support on agriculture di NSB
pertanian, ketersediaan pangan dan
dengan membawa aliansi kelompok G-
kemiskinan
33 serta diplomasi ketat terhadap negara
pertumbuhan ekonomi di negaranya.
maju dalam kelompok G-20. Kebutuhan
NSB mempunyai fleksibilitas dalam
ini bertolak belakang antar negara maju.
bidang domestic support yang sedikit
. Meskipun dalam Bali Package hanya
lebih longgar, bertolak belakang dengan
mewakili 10 persen dari 19 isu yang
keadaan
diangkat dalam DDA namun dalam
memberikan
beberapa media internasional seperto
pertanian
European Daily, Xin Hun, Asia Times,
mengurangi subsidi secara drastis untuk
Channel New Asia, The Mirror, dan
menjaga keseimbangan pasar.
untuk
negara
meningkatkan
maju
yang
telah
besar
pada
dituntut
untuk
subsidi
sehingga
Helsinki Times menyebutkan bahwa
Momentum ini bukan hanya
KTM kesembilan WTO di Bali dan Bali
sebagai pencapaian yang memuaskan
Package sebagai hasilnya, merupakan
bagi India, akan tetapi juga sebagai
sebuah
ujung
“Accord”
yaitu
sebuah
dari
perubahan
kesepakatan yang memberi nafas dan
kebijakan
arah baru bagi WTO dan perundingan
diskriminatif
selanjutnya (Pambagyo, 2016).
kembali untuk menempatkan peran
Respon WTO yang menolak
WTO
transformasi
yang
terhadap
sebelumnya NSB.
WTO
negara dalam penerapan kebijakan yang
putusan negara maju untuk menentang
telah
disepakati.
klausul perdamaian yang di ajukan oleh
definisi
India membawa NSB memiliki ruang
perdagangan internasional.
fiskal yang sedikit lebih luas. Negara
Terbukanya
baru
Dengan
bagi
negara
WTO
dengan
problematika
kepada India dalam perundingan WTO
memperlihatkan adanya kepentingan
sehingga menyetujui permintaan India
WTO di balik hal tersebut. Melalui
untuk menaikkan domestic support on
konsep transformationalist globalist,
agriculture
persen
keputusan WTO ini didasari oleh dua
menjadi 15 persen selama empat tahun
kepentingan, yaitu WTO tidak ingin
kedepan (Yogi, Tanpa Tahun). Dengan
kehilangan dukungan dari NSB serta
adanya keputusan tersebut, menjamin
WTO ingin mentranformasi perannya
NSB untuk menyelesaikan masalah
dalam tata perdagangan internasional.
angka
10
dihadapi
dalam
maju (AS dan UE) akhirnya menyerah
dari
yang
memberi
NSB
14
1. WTO Tidak Ingin Kehilangan
kekuatan baru yang mempunyai posisi
Dukungan NSB Dihadapkan
pada
kepentingan
mayoritas negara anggota, WTO mulai untuk
memberikan
pada
tawar yang cukup diperhitungkan dalam dunia internasional (Bary, 2013).
kesempatan
negosiasi masalah yang selama ini terjadi
yang didaulat menjadi negara dengan
NSB.
2. WTO Ingin Mentransformasi Perannya
Masuknya
India
untuk
mengadakan
tranformasi aturan kebijakan domestic support on agriculture mengindikasikan bahwa
peran
dipertimbang.
negara Dalam
mulai pandangan
transformationalist
globalist
menyebutkan bahwa “Globalisasi akan mendefinisikan ulang tentang peran negara” (Stiglitz, 2007). Sama dengan pernyataan produk
tersebut,
globalisasi
WTO
sebagai
sekarang
telah
memberikan fleksibiltas bagi negara untuk
berperan
menentukan
arah
dengan
menentang
aturan
sikap
tegasnya
WTO,
kembali
mendapatkan kesempatan untuk turut andil
menentukan
Kaum
transformasionalist
memandang secara kritis dan objektif bahwa fenomena globalisasi memiliki potensi yang besar dalam mencapai kesejahteraan, namun juga globalisasi merupakan janji-janji yang tidak pasti apabila tidak dilaksanakan secara baik (Sasmita, 2015). Berjalannya WTO seharusnya berpaku pada prinsip-prinsip yang melekat pada awal di citacitakannya
pembentukan
untuk
mengatur perdagangan internasional. Seiring
dengan
berjalannya
WTO
mengatur lalu lintas perdagangan global,
perdagangan mereka. India
Tata
Perdagangan
permasalahan pertanian akibat dari tuntutan
Dalam
perdagangan
domestiknya. Kekuatan India yang menjadi negara middle power mulai diperhitungkan seiring dengan India mempunyai posisi tawar yang besar. Ditambah dengan NSB seperti China, Korea Selatan, Brazil, dan Indonesia
independensi WTO seakan menjadi ‘semu’ dengan anggapan bahwa WTO merupakan
rezim
yang
hanya
mementingkan negara maju sebagai bahan
pertimbangan
pembuatan
kebijakan. Keputusan yang ditetapkan WTO dalam sebuah
Bali fakta,
Package bahwa
menimbulkan WTO
ingin
mentransformasi perannya dalam tata perdagangan
Internasional.
Terbukti
15
dengan ditegaskannya kembali prinsip-
kebijakan
Bali
prinsip
diharapkan
mampu
WTO.
Akan
tetapi
WTO
Package untuk
2013 menjadi
mempertimbangkan agar kebijakannya
sebuah dorongan untuk mendapatkan
dapat menjadi sebuah kebijakan yang
persaingan perdagangan yang adil.
membangun dan menerapkan pedoman
Ketiga,
pengkhususan
perlakuan
Positive Sum Game yang diungkapkan
WTO terhadap negara maju kemudian
oleh Adam Smith (Suhardi, 2007).
dibatasi. Hal tersebut dilandasi pada
WTO
ingin
mentransformasi
bentuk transformasi peran WTO untuk
perannya kembali pada tujuan awal
mendorong
dibentuknya WTO, yaitu menciptakan
pertumbuhan
perdagangan yang adil, transparant dan
menjadi rezim yang dikontrol oleh
bijaksana. Hal itu terbukti dengan
negara
pertama,
Development Agenda dan tidak adanya
kembalinya
prinsip
non
pembangunan ekonomi,
maju.
bukan
Disahkannya
lagi
Doha
diskriminasi pada WTO. Selama WTO
perpanjangan
menjalankan
WTO
kepada AS dan Uni Eropa merupakan
diskriminasi
bentuk bahwa WTO concern terhadap
melakukan
perannya, banyak
terhadap NSB yang mempersempit kesempatan NSB untuk turut dalam
klausul
dan
perdamaian
perkembangan perekonomian di NSB. Keempat,
perubahan
komposisi
perumusan kebijakan serta negosiasi
dalam forum green room menunjukkan
yang dilakukan WTO. Prinsip non
bahwa
diskriminasi kemudian ditransformasi
prinsip
menjadi equality as equality of fair
bergabungnya India, Brazil, dan China
opportunity (Rawis, 1973).
dalam perundingan forum green room
Kedua, persaingan
prinsip yang
mendorong adil
kembali
WTO
kembali
menerapkan
transparansi.
Dengan
merupakan sebuah langkah awal bahwa WTO
ingin
menerapkan
sistem
ditekankan. Pada awalnya, persaingan
transparan terhadap setiap anggota
antara negara maju dan NSB sangat
WTO.
didominasi oleh negara maju. NSB tidak
Momentum
Doha
Development
mempunyai kesempatan yang sama
Agenda yang berujung pada disetujuinya
apalagi
Bali package 2013 merupakan sebuah
mempunyai
persaingan
dengan
Sehingga,
dengan
keseimbangan negara
maju.
pembuktian bahwa WTO telah mampu
diterapkannya
mengakomodasi kepentingan NSB yang
16
sangat
kompleks
demi
terciptanya
peripheral akan tetapi telah menjadi
perdagangan internasional yang memicu
negara yang memiliki kekuatan middle
adanya pertumbuhan ekonomi tanpa
power.
adanya diskriminasi.
Keputusan Bali Package 2013 menyatakan
KESIMPULAN Didasarkan
bahwa
WTO
telah
mendefinisikan ulang peran negara pada
pandangan
dalam
tata
kelola
perdagangan
kaum transfromasionalis, transformasi
internasional.
Pandangan
kaum
tata perdagangan internasional yang
transfomasionalist globalist
berhasil
dilakukan oleh WTO merupakan sesuatu
diterapkan
yang mungkin terjadi. Penelitian ini
perubahan sikap WTO. Kini, WTO tidak
telah
hanya kepanjangan kepentingan negara
memaparkan
sebuah
proses
maju
dalam perjalanan WTO sebagai rezim
menerapkan prinsip untuk menjadikan
perdagangan global. Transformasi WTO
perdagangan bebas sebagai sarana agar
tersebut merupakan sebuah kejanggalan
terciptanya
ketika sebuah rezim perdagangan global
perkembangan ekonomi yang tidak ada
yang menerapkan sistem liberal bersedia
diskriminasi.
mengakomodasi
kepentingan
negara yang dalam posisi mempunyai kekuatan menengah atau middle power state. Hasil penelitian ini berangkat dari reaksi India sebagai salah satu NSB yang
menentang
pembatasan
adanya
domestic
aturan
support
on
agriculture. Dengan adanya keputusan pada Bali Package 2013,yaitu dengan menaikkan standar de minimis dari 10 persen menjadi 15 persen bagi NSB menunjukkan bahwa dengan kekuatan diplomasi serta posisi tawar yang diperhitungkan, India bukanlah negara
tetapi
menganalisa
perubahan paradigma yang penting
untuk
akan
dalam
telah
kembali
pertumbuhan
dan
DAFTAR PUSTAKA ActionAid. (2003). The WTO Agreement on Agriculture. Retrieved from www.actionaid.org. Bary, P. (2013, April 26). Prospek Perdagangan Indonesia, Cina dan India melalui Analisa Gravity Model. Retrieved from www.kemendag.go.id: http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2 013/04/26/-1366943584.pdf Cooper, A. F. (1993). Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order. Vancouver: UBC Press. Goverment of India. (2013). Statement of Shri Anand Sharma in Parliament on the 9th Ministerial Conference of WTO at Bali. India: Press Information Bureau. Hasibuan, A. I. (2015). Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on
17
Agriculture. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan 1633 Vol.11 No.01. Kemenlu. (2016). World Trade Organization (WTO). Retrieved from Kemenlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/k erjasama-multilateral/Pages/WorldTrade-Organization Lokollo, E. M. (2007). bantuan Domestik (Domestic Support) Salah Satu Pilar Utama Perundingan Pertanian Pada WTO. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 5. Pambagyo, I. (2016, 12 05). Pelajaran dari KTM WTO di Bali. Retrieved from bsn.go.id: http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/ 4951#.WET7oJNqLrY Planning Commission of India. (2011). The Human Development Report: Towards Social Inclusion. New Delhi: Oxford University Press. Putra, A. K. (2016). Agreement On Agriculture dalam World Trade Organization. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No.1 . Rawis, J. (1973). The Theory of Justice. New York: Oxford University Press. Rezlan Ishar Janie, A. S. (2008). Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA). Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindutrian, Investasi, dan HKI. Direktorat Jenderal Multilateral Department Luar Negeri. Sasmita, S. (2015). Refomasi Sturktur Perdagangan INternasional dalam WTO:Perspektif Joseph E. Stiglitz. Jurnal Hubungan Internasional UMY, 198. Sawit, M. H. (2008). Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi buat India. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Schnepf, R. (2014). Agriculture in the WTO Bali Ministerial Agreement. Congressional Research Service (p. 2). CRS Report.
Shin, D.-m. (2012). Concept of Middle Power and the Case of the ROK: A Review’, Korea Yearbook 2012: Politics, Economy and Society. Netherlands: Brill. Stiglitz, J. E. (2007). Making Globalization Work. London: Penguin Books. Suhardi, G. (2007). Peran WTO dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional. Jurnal Hukum Pro Justisia volume 25. Tobing, E. R. (2015). Kepentingan India Meminta Amandemen Aturan Domestic Support dalam Agreement on Agriculture pada KTM WTO IX 2013. JomFISIP Volume 2, UNIVERSITAS RIAU, 2. U.N. News Service. (2015). Jumlah Penduduk Dunia akan Mencapai 8,6 Miliar pada 2030, kata P.B.B. Jakarta: Indo-AsiaPacific Defense Forum. Utama, M. N. (2010). Diplomasi Indonesia. FISIP UI . Utama, M. N. (2010). Diplomasi Indonesia dalam perundingan Doha Development Agenda WTO. FISIP UI. Wirjawan, G. (2016, 12 04). KTM WTO ke-9 dan Paket Bali. Retrieved from Kemendag.go.id: http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2 013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paketbali-id0-1387252576.pdf WTO. (2016, 11 03). AGRICULTURE NEGOTIATIONS: BACKGROUNDER. Retrieved from www.wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/a gric_e/negs_bkgrnd13_peace_e.htm WTO. (2016, 12 05). Understanding the WTO:Principles of the Trading System. Retrieved from WTO.org: HTTP://www.wto.org/english/thewto_ e/whatis_e/fact2_e.htm Yogi, C. D. (Tanpa Tahun). Ratifikasi Paket Bali Oleh India dalam Konferensi World Trade Organization (WTO) 2013. Jurnal Hubungan Internasional UNEJ, 9.
18
19
