ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA PROBOLINGGO (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo) Suharno Prasetiyo Kertahadi Rosalita Rachma Agusti (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected])
ABSTRACT The aim ofthis studyis to determinethe management ofland and building tax credit and inhibiting factors management.The method used is qualitative method with descriptive research, using interview, observation and documentation as a means of data collection. The focus of this researchis a step taken in managing the property tax receivables after the transfer of property tax into a local tax. Methods of data analysis nclude data reduction, data presentation, and inference. The conclusion of this study in general management of land and building tax receivable after transferring in to the local tax has been implemented in accordance with the provisions of the theory. One of the biggest inhibiting factor in managing land and building taxes receivable is the human factor that is the quantity and quality is still lacking. Keywords: Local Tax, Tax Receivable Management, and Property Tax Receivable. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan dan faktorfaktor penghambat pengelolaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.Fokus penelitian ini adalah langkah yang diambil dalam mengelola piutang pajak bumi dan bangunan pasca pengalihan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah.Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini secara umum pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan pasca pengalihan menjadi pajak daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teori – teori yang relevan.Salah satu faktor penghambat yang paling besar dalam mengelola piutang pajak bumi dan bangunan ialah faktor sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang. Kata Kunci :Local Tax, Pengelolaan Piutang Pajak, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan. PENDAHULUAN
memperoleh kewenangan mengatur, mengurus
Krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan krisis finansial yang menganggu
daerahnya sendiri. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang 33
kestabilan perekonomian Indonesia. Tuntutan
Tahun
adanya
“Penerimaan
perubahan
diusulkan adalah
oleh
tuntutan
perimbangan transparan,
di
segala
bidang
masyarakat.Salah otonomi
keuangan proporsional
pun
2004
yang daerah
menyatakan dalam
bahwa
pelaksanaan
satunya
Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah
serta
dan Pembiayaan. ”Pembiayaan yang dimaksud
daerah
yang
lebih
adil,
juga tercermin dalam pasal 5 ayat 3 yang terdiri
antar
pemerintah
dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
pusat dan daerah.Undang – Undang 23 Tahun
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan
2014 memberikan suatu konsep pemikiran
daerah,
dimana
dipisahkan.
urusan
-
urusan
sebelumnya
danhasilkekayaandaerah Sehingga,
dengan
yang kekuatan
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,
pendapatan daerah inilah pemerintah daerah
diberikan pemerintah
sebagian daerah.
urusannya
kepada
mampu menyelenggarakan urusannya dengan
Pemerintah
daerah
mengurangi alokasi dana dari pemerintah pusat. Adapun sumber – sumber pendapatan asli Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor
Menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo
33 Tahun 2004 yang terdiri dari Pajak Daerah,
(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan
Keuangan dan Aset Kota Probolinggo).
Daerah yang dipisahkan dan lain – lain TINJAUAN PUSTAKA
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang – Undang No 28 Tahun 2009
Pengertian Pengelolaan
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan
berdampak
–
manajemen, yang berarti pula pengaturan atau
yaitu
pengurusan (Arikunto, 2000: 31). Pengelolaan
dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor
diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan
Perkotaan dan Perdesaan menjadi Pajak Daerah
atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok
yang sepenuhnya dikelola oleh daerah.
oranguntuk melakukan serangkaian kerja dalam
sumber
pada
bertambahnya
pendapatan
asli
sumber
daerah
Sejak resminya Kota Probolinggo dalam mengelola
sepenuhnya
pajak
bumi
mencapai tujuan tertentu.
dan
bangunan, banyak hal yang menjadi hambatan
Fungsi Pengelolaan
Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola pajak
bumi
dan
permasalahan
bangunan.
yang
Salah
menjadi
satu
perhatian
Pemerintah Kota Probolinggo ialah masalah
Secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap melakukan pengelolaan meliputi:
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan.
piutang pajak bumi dan bangunan. Dimana data pada Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak
a.
Perencanaan
SISMIOP yang diberikan oleh pusat pasca
Menurut
pengalihan pajak bumi dan bangunan tidak
“perencanaan
Sutarno
(2004:
sama dengan saldo piutang yang diserahkan
perhitungan dan penentuan tentang apa
kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Data dari
yang akan dijalankan dalam rangka
SISMIOP (2014) yang diterima Kota Probolinggo
mencapai
sebesar Rp 12.344.336.558 sedangkan saldo
menyangkut tempat, oleh siapa pelaku
piutang dari Pemerintah Kota Probolinggo
itu atau pelaksana dan bagaimana tata
sebesar Rp 9.904.573.047. Dari jumlah tersebut
cara mencapai itu.”
diartikan
tujuan
109), sebagai
tertentu,
dimana
ada selisih yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.439.763.511
yang
pembayaran
merupakan
yang
belum
jumlah
terekam
b.
oleh
Pengorganisasian Menurut Byars dan Rue (2006 : 6)
Pemerintah Kota Probolinggo. Data tersebut
Pengorganisasian
diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan
pengelomppokan kegiatan – kegiatan
Aset kota Probolinggo seksi pajak bumi dan
penugasan
bangunan pada tahun 2014.
penyediaan keperluan, wewenang untuk
Kurangnya koordinasi dengan pemerintah
merupakan
kegiatan
–
kegiatan
melaksanakan kegiatannya.
Organisasi
pusat mengakibatkan sumber daya aparatur
suatu proses untuk merancang struktur
kurang siap dalam mengelola piutang pajak
formal, pengelompokan, mengatur serta
bumi dan bangunan yang sesuai dengan
membagi
standart akutansi pemerintahan. Rendahnya
diantara para anggota organisasi agar
pengetahuan
tujuan organisasi dapat tecapai.
piutang
aparatur
pajak
bumi
dalam dan
pengelolaan
bangunan
dalam
menetapkan
pekerjaan
juga
diakibatkan karena lambatnya pemerintah Kota Probolinggo
tugas-tugas,
peraturan
c.
Pengawasan Menurut
Harahap
(2001:14),
adalah
keseluruhan
daerah tentang pengelolaan piutang pajak bumi
“Pengawasan
dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut
system, teknik, cara yang mungkin dapat
diatas
melakukan
digunakan oleh seorang atasan untuk
penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan
menjamin agar segala aktivitas yang
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca
dilakukan oleh dan dalam organisasi
Pengalihan
benar-benar
penulis
tertarik
Pajak
Bumi
untuk
dan
Bangunan
menerapkan
prinsip
Jurnal Administrasi Perpajakan - Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
efisiensi dab mengarah pada upaya
Asas ini menyetakan bahwa pengenaan
mencapai
pajak dihubungkan dengan kebangsaan
keseluruhan
tujuan
organisasi.”
suatu Negara.
Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan
undang-undang
Menurut UU No 28 Tahun 2009 pajak
(yang
bumi dan bangunan adalah kebendaan atas
dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbale
bumi atau bangunan terhadap subjek pajak
(kontraprestasi)
langsung
dapat
orang
digunakan
untuk
mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Pajak
bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atas
dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah
memperoleh manfaat atas bangunan.
ditunjukkan
yang
dan
yang
pribadi
atau
badan
secara
nyata
pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Maksud dari kalimat ini bahwa iuran yang dapat dipaksakan artinya
Menurut UU No 28 Tahun 2009 yang
kekuatan Undang-
menjadi subyek pajak yang sekaligus sebagai
Undang itu wajib membayar iuran/pajak, mau
Wajib Pajak atau yang dikenakan kewajiban
tidak
membayar pajak orang atau badan mempunyai
mau
wajib
pajak
harus
memenuhi
kewajibannya itu.
hak atau memperoleh manfaat dari obyek pajak.Apabila dalam suatu objek pajak belum
Hak dan Kewajiban Pajak
jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktorat
Hak dan kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:56) antara lain : 1. 2.
Jenderal
Pajak
dapat
menentukan
Pajaknya atas obyek tersebut.
Wajib
Penunjukan
Mendaftarkan diri untuk mendapatkan
sebagai Wajib Pajak bukan merupakan bukti
NPWP.
kepemilikan hak atas bumi dan atau bangunan
Melaporkan
usahanya
untuk
tersebut.
dikukuhkan sebagai PKP. 3.
Menghitung dan membayar
sendiri
pajak yang benar. 4.
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut UU No 28 Tahun 2009 objek pajak
Mengajukan surat keberatan dan surat
bumi dan bangunan adalah bumi dan atau
banding.
bangunan. Obyek pajak adalah sesuatu benda,
5.
Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
peristiwa,
6.
Melakukan pembetulan SPT yang telah
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar
dimasukkan.
pajak
Asas Pemungutan Pajak
perbuatan
atau
keadaan
yang
Piutang Pajak
Menurut Widodo (2010:147) ada tiga asas
Piutang
atau
tunggakan
adalah
hak
pemungutan pajak yaitu :
pemerintah yang timbul dari peristiwa masa
1. Asas Domisili
lalu dapat memberikan manfaat dikemudian
Negara berhak mengenakan pajak atas
hari. Menurut Mursyidi (2009:127) mengatakan
seluruh penghasilan wajib pajak yang
bahwa “Penagihan pajak adakalanya mengalami
bertempat tinggal di wilayahnya, baik
kegagalan sehingga terjadi tunggakan”. Suatu
penghasilan yang berasal dari dalam
piutang
negeri maupun luar negeri.
memenuhi
2. Asas Sumber
dapat
dikatakan
persyaratan
lunas
sesuai
setelah peraturan
perundang – undangan.
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan
yang
bersumber
wilayahnya
tanpa
memperhatikan
tempat tinggal wajib pajak. 3. Asas Kebangsaan
di
Konsep Kebijakan Pengalihan PBB dan P2 dan BPHTB Dengan disahkannya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 15 Desember 2009, dan berlaku mulai 1
Jurnal Administrasi Perpajakan - Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Januari 2010, maka PBB sektor Pedesaan dan
pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat
Perkotaan
dialihkan
Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong
menjadi pajak daerah. Tujuan pengalihan PBB-
(2002:3) “metode kualitatif” sebagai prosedur
P2 dan BPHTB kepada pemerintah Kabupaten /
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
Kota adalah agar Pendapatan Asli Daerah
berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang
(PAD) meningkat, sehingga daerah akan lebih
– orang dan perilaku yang dapat diamati.Fokus
mampu mengurus dan
penelitiannya (1) Langkah yang diambil dalam
(PBB-P2)
tangganya
dan
secara
menyangkut
BPHTB
mengelola rumah mandiri,
penyediaan
termasuk
sumber
mengelola piutang pajak bumi dan bangunan di
dana
Kota Probolinggo pasca pengalihan pajak bumi
penyelenggaraan pemerintahan dan penerimaan
bangunan menjadi pajak daerah. (2) Faktor –
pajak. Dasar pemikiran dan alasan pokok
faktor penghambat pengelolaan piutang pajak
pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak
bumi bangunan pasca pengalihan pajak bumi
daerah, antara lain: pertama, berdasarkan teori,
bangunan
property tax lebih bersifat lokal (origin), visibilitas,
Probolinggo.
menjadi
pajak
daerah
di
Kota
objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile),
Lokasi penelitian Lokasi penelitian ini
dan terdapat hubungan erat antara pembayar
berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut
Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, beralamatkan
(the benefit tax-link principle). Kedua, pengalihan
di jalan Panglima Sudirman nomor 19 Kota
kedua jenis pajak tersebut diharapkan akan
Probolinggo.Sumber data diperoleh dari data
meningkatkan PAD dan sekaligus memperbaiki
primer dan data sekunder. Data sekunder yang
struktur APBD. Ketiga, untuk meningkatkan
diperoleh dari data-data yang telah tersedia di
pelayanan
Kantor
masyarakat
akuntabilitas, pengelolaan
dan
(public
services),
transparasi
BPHTB
dan
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
dalam
Keuangan dan Aset Kota Probolinggo adalah
PBB-P2.Keempat,
tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan
bahwa berdasarkan praktek di banyak negara,
Pengelolaan
BPHTB dan PBB-P2 termasuk dalam jenis local
Probolinggo.
tax.
Keuangan
dan
Aset
Kota
Dalam hal analisis data, Bodgan dalam Sugiyono (2012 : 244) mengemukakan analisis
Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Menurut
UU
No
17
Tahun
data adalah proses mencari dan menyusun 2000,
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB (Bea Perolehan
wawancara,
Hak
dokumentasi.
atas
Tanah
sepenuhnya
dan
masuk
Bangunan) ke
akan
catatan
lapangan,
dan
pemerintah
kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu
PEMBAHASAN
meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
1. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Piutang PBB
Dampak Pengalihan PBB-P2
a. Piutang Tahun 2008 s.d. 2013 dengan
Menurut Darwin (2010 : 15) Akurasi data objek
dan
subjek
PBB-P2,
dapat
lebih
ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih
menguasai
wilayahnya
apabila
ketetapan diatas Rp. 250.000 dilaksanakan oleh CV. Plangeo Solutions Surabaya. b. Piutang Tahun 2008 s.d. 2013 dengan ketetapan
dibawah
Rp.
250.000
oleh
orang
petugas
dibandingkan aparat pemerintah pusat sehingga
dilaksanakan
dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari
kelurahan yang masuk kedalam Tim
para wajib pajak PBB-P2. Kewenangan penuh
Pemutakhiran
daerah
dimonitoring oleh Bidang Pendapatan
penentuan
tarif
dan
pengelolaan
administrasi pemungutan untuk mewujudkan
Data
2
Piutang
dengan
DPPKA Kota Probolinggo. c. Pemutakhiran data Piutang dilaksanakan
transparansi dan akuntabilitas.
selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2014) METODE PENELITIAN
dengan cara verifikasi di lapangan dan
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini
penelitian
deskriptif
dalam
atau melalui data yang ada di masingmasing kelurahan
Jurnal Administrasi Perpajakan - Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
d. Data
hasil
verifikasi
dari
kelurahan
melakukan berbagai kerja sama yang telah
dengan
dijelaskan sebelumnya pada tahap perencanaan.
selanjutnyaditindaklanjuti melakukan
telaah
untuk
kemudian
dieksekusi ke database PBB.
Kondisi
sumber
Piutang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan Pasca Pengalihan Pemerintah
Kota
manusia
yang
diperdayakan pada Seksi PBB dan BPHTB berjumlah11
2. Pengelolaan
daya
(sebelas)
terakhirnya
ialah
orang
Sekolah
berpendidikan
Menengah
Atas
(SMA), 5 (orang) Diploma 3 dan Sarjana 4
Probolinggo
telah
(empat) orang untuk pelaksanaan pelayanan
merencanakan mulai tahun 2010 yang diawali
pajak
dengan
Menteri
Probolinggo sebagian besar masih dilaksanakan
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sampai
oleh sumber daya manusia berpendidikan
dengan sarana dan prasarana. Dan dapat
terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) baik
disimpulkan juga dalam hal mempersiapkan
Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer.
memberitahukan
kepada
bumi
bangunan
Pemerintah
Kota
pengalihan pajak bumi dan bangunan tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
6. Pelaksanaan
Aset Kota Probolingggo banyak melakukan
Bangunan
ataupun mengikuti serangkaian penyuluhan,
Adapun aktifitas – aktifitas dilakukan dalam
sosialisasi, kerja sama dan juga koordinasi.
Piutang
Pajak
Bumi
dan
mengelola piutang pajak bumi dan bangunan di Kota Probolinggo antara lain seperti kegiatan
3. Pengendalian,
Pengawasan,
dan
mendata,
menilai,
menetapkan
sampai
Pertanggungjawaban Piutang Pajak Bumi
mengelola.Segala
dan Bangunan
Probolinggo dalam proses pengalihan pajak
Pengawasan dilakukan oleh PemerintahKota
bumi dan bangunan menjadi pajak daerah
Probolinggo dalam mengelola piutang pajak
dilaksanaan kerja sama dengan pihak – pihak
bumi dan bangunan ialah pengawasan melekat
terkait
artinya pengawasan langsung dilaksanakan oleh
Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang
para pejabat terkait dengan pengelolaan piutang
dan Notaris.
seperti
aktifitas
Kantor
persiapan
Pelayanan
Kota
Pajak,
pajak bumi bangunan kepada bawahannya atau 7. Pengendalian,
staffnya.
Pengawasan,
dan
Pertanggungjawaban Piutang Pajak Bumi 4. Perencanaan
Piutang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
dan Bangunan Pengawasan
Pemerintah
Kota
merencanakan
mulai
Probolinggo tahun
telah
2010
diawali
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola piutang
pajak
bumi
pengawasan
dan Menteri Keuangan sampai dengan sarana
langsung dilaksanakan oleh para pejabat yang
dan prasarana.Dapat disimpulkan juga dalam
terkait dengan pengelolaan piutang pajak bumi
hal mempersiapkan pengalihan pajak bumi dan
dan bangunan kepada bawahannya.
tersebut
Pengelolaan
Dinas
Keuangan
Probolingggo
banyak
dan
artinya
ialah
memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri
bangunan
melekat
bangunan
pengawasan
Pendapatan, Aset
melakukan
Kota
ataupun
KESIMPULAN Pengelolaan
piutang
pajak
bumi
dan
mengikuti serangkaian penyuluhan, sosialisasi,
bangunan pasca pengalihan menjadi pajak
kerja sama dan juga koordinasi.
daerah
dilakukan
Pengelolaan
oleh
Keuangan
Dinas dan
Pendapatan, Aset
Kota
5. Pengorganisasian Piutang Pajak Bumi dan
Probolinggo secara umum telah dilaksanakan.
Bangunan
Salah satu faktor penghambat yang paling besar Probolinggo
dalam mengelola piutang pajak bumi dan
mempersiapkan sumber daya manusia untuk
Pemerintah
bangunan ialah faktor sumber daya manusia
mengisi pos pengelolaan pajak bumi dan
yang kuantitas dan kualitasnya masih minim.
bangunan dengan mengerahkan sumber daya
Seharusnya Pemerintah Kota Probolinggo agar
manusia
lebih
yang
Kota
tersedia
sebelumnya
dan
tanggap
menangani
kedaluwarsa
Jurnal Administrasi Perpajakan - Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
penagihan sehingga jelas piutang pajak bumi
Byars, Llloyd L dan Leslie W. Rue 2006. Human
dan bangunan yang dihapus, disisihkan dan
Resource Management 8th Edition.
ditagih. Sumber daya manusia harus dijadikan
McGraw-Hill, Irwin
elemen yang sangat penting untuk keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota
Probolinggo
dalam
Darwin, 2010.
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
mengelola
Harahap, Sofyan. 2001
piutang pajak bumi dan bangunan.
Sistem Pengawasan
Manajemen, Jakarta : Quantum. SARAN
Mardiasmo. 2011. Perpajakan : Edisi revisi 2011.
Tahun
berikutnya
Pemerintah
Kota
Probolinggo agar lebih tanggap menangani kedaluwarsa penagihan sehingga jelas piutang pajak bumi dan bangunan yang dihapus, disisihkan
dan
ditagih.
Hal
ini
dapat
direalisasikan dengan pembentukan peraturan walikota yang menjelaskan tentang pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan, sehingga
Yogyakarta : Penerbit Andi. Moleong,
Lexy.
2002.
Metode
Penelitian
Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
Bandung
:
PT
Refika
Aditama.
pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan mampu lebih baik, efisien dan efektif. Sumber
Republik Indonesia. 2004.
daya manusia harus dijadikan elemen yang
Nomor
sangat
Perimbangan
penting
untuk
keberhasilan
Dinas
33
Undang – Undang
Tahun
2004.
Tentang
Keuangan
Antara
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Kota Probolinggo dalam mengelola piutang
Daerah.
pajak bumi dan bangunan. Realisasinya ialah
Republik Indonesia. 2000. Undang – Undang
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber
Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Pajak
daya
Penghasilan.
manusia
dengan
cara
asistensi
dan
bimbingan teknis dengan pihak – pihak terkait,
Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang
melakukan studi banding dengan daerah yang
Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak
telah sukses mengelola piutang pajak bumi dan
Daerah dan Retribusi Daerah.
bangunan serta menugaskan sumber daya yang
Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang
dimiliki untuk belajar pada sekolah yang terkait.
Nomor
23
Tahun
2014.
Tentang
Pemerintah Daerah. Sugiyono, 2012.
Daftar Pustaka Arikunto,
Suharsimi.
2000.
Manajemen
Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: Alfabeta. Waluyo, 2011.Perpajakan Indonesia, Buku 10 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
Jurnal Administrasi Perpajakan - Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
