TALREV
Volume 1 Issue 1, June 2016: pp. 76-93. Copyright ©2016 TALREV. Faculty of Law, Tadulako University, Palu, Central Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2527-2985 | e-ISSN: 2527-2977. Open acces at: http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/index
ANALISIS YURIDIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK KEPENTINGAN TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina) JURIDICAL ANALYSIS OF LEGISLATION RELATED TO THE CRIME OF TRADE IN HUMAN ORGANS FOR THE BENEFIT OF THE KIDNEY ORGAN TRANSPLANT (Comparative Studies Between Indonesia with Philippines) Benny Situmorang Faculty Of Law Hasanuddin University Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Telp./Fax: +62-411-587219 Email:
[email protected] Submitted: May 20, 2016; Reviewed: May 23, 2016; Accepted: Jun 18, 2016
Abstract In accordance with organ transplant’s evolve especially the kidneys it is necessary to rule out specific health legislation in dealing with transplantation of human body’s organs to prevent human trafficking of human organs. The approaches used is the approach of legislation and comparisons to provide an overview of the regulation of transplantation of human body’s organs in Indonesia, and to know the comparison with other countries that have specific rules on transplants. The result is that the regulations in Indonesia does not have rules on organ transplants from living non-related organ donation and found no legal protection againts the donor. Keywords: Organ transplant, kidney transplant, human trafficking, health legislation. Abstrak Sesuai dengan berkembanganya transplantasi organ khususnya organ ginjal maka diperlukan adanya peraturan khusus diluar undang-undang kesehatan dalam menangani transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk memberikan gambaran tentang peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan dapat mengetahui perbandingan dengan negara lain yang memiliki aturan khusus mengenai transplantasi. Hasilnya bahwa peraturan di Indonesia belum memiliki aturan mengenai transplantasi organ oleh donor hidup di luar kekerabatan dan tidak ditemukan perlindungan hukum terhadap donor. Kata Kunci: Trasplantasi Organ, Transplantasi Organ Ginjal, Tindak Pidana Perdagangan Organ, Undang-Undang Kesehatan. □ 76
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
pasien untuk
PENDAHULUAN Perkembangan organ
tubuh
berkembang,
transplantasi
manusia tidak
semakin
hanya
organ
memudahkan
dalam
teknis pelaksanaan transplantasi. Hal tersebut pasien
yang gagal
membuat ginjal
seorang
sulit
untuk
jantung manusia , namun berkembang
mendapatkan donor ginjal yang cocok
ke cangkok ginjal, hati , dan beberapa
dan sesuai. 1
organ lain termasuk jaringan tubuh
Dengan
permintaan
yang
manusia seperti jaringan otot maupun
berkembang pesat ini, tidak memiliki
syaraf. Dalam penelitian ini akan
kontinuitas stock
membahas tentang transplantasi organ
sehingga
ginjal.
terjadinya permintaan yang berlebih
Ketika
tingkat
keberhasilan
organ
donor
membuka
peluang
terhadap organ tubuh manusia yang
trasnplantasi organ semakin meningkat
dimanfaatkan
maka permintaan
mencari
keuntungan,
jaringan tubuh manusia yang akan
keuntungan
besar
dijadikan donor juga akan semakin
dari
meningkat,
mula
persediaan yang sangat terbatas dari
perkembangan teknologi transplantasi
organ manusia akhirnya dapat memicu
organ tubuh manusia sumber donor
praktek perdagangangan organ dan
berasal dari pihak keluarga semata,
jaringan tubuh manusia.
atas organ dan
pada
awal
namun bisa juga semakin hari mulai
kemudian
permintaan
yang yang
untuk sebuah diperoleh
besar
dan
Dalam artikel website dijelaskan
berkembang ke lingkar yang lebih
bahwa
perdagangan
organ
tubuh
luas.
manusia merupakan sebuah ancaman Syarat dalam menjadi penodor
dan juga kejahatan bagi kemanusiaan
ginjal yang baik adalah memiliki
Crimes against humanity maka PBB
kesehatan yang baik disertai dengan
kemudian
sepasang ginjal yang sehat, memiliki
perdagangan
merumusakn organ
praktek
tubuh manusia
golongan darah yang sama dengan 1
pasien, darah
serta ginjal
memiliki yang
pembuluh
cocok dengan
Farid Aziz, Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hlm 42.
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
cara dan
“organ dan/atau jaringan tubuh
tujuan Ilegal sebagai bagian dari
dilarang diperjual-belikan dengan dalih
kejahatan transnasional. 2
apapun”.
yang
dilakukan
dengan
Transplantasi organ kini justru menjadi
perdagangan
organ
Dengan
adanya
aturan
yang
yang
berlaku tersebut maka perlu adanya
ilegal. Dalam artikel yang ditulis oleh
realisasi atau implementasi. Mulai dari
Lucky, banyak modus jual beli organ
pengaturan sanksi serta perbandingan
dilakukan oleh
dengan
sejumlah
pihak
diantaranya seseorang menjual organ
peraturan
perundangan-
undangan yang lain.
tubuhnya karena terdesak kebutuhan
Berdasarkan uraian di atas maka
ekonomi, seseorang mencari donor
penulis ingin melakukan pengkajian
organ
terhadap
tubuh
dengan menipu, dan
permasalahan
mengenai
diduga sejumlah kasus pembunuhan
perdagangan organ ginjal di tinjau
ditengarai
dari
berkaitan
erat
dengan
segi hukum
pidana
dalam
tujuan mengambil organ tubuh korban
bentuk penelitiaan mengenai analisis
kemudian dijual.3
yuridis
Pengaturan tentang transplantasi organ
di Indonesia
diatur
dalam
Undang- undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait dengan tindak pidana perdagangan
Undang- undang Nomor 36 tahun
organ
2009 tentang Kesehatan dalam Pasal
transplantasi organ ginjal.
64-65 mengenai tranplantasi
tubuh
untuk
kepentingan
organ.
Permasalahan yang akan diteliti
Mengenai perjual-belian organ diatur
adalah berupa bagaimana pengaturan
dalam
tindak pidana perdangan organ tubuh
undang-undang
yang
sama
dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi :
untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dalam peraturan perundang-
2
http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012 /01/27/perdagangan‐organ‐tubuh‐manusia‐ sebagai‐bagian‐dari‐kejahatan‐trafficking‐i n‐persons/ diaskes tanggal 22 Februari 2012. 3 http://luckydelapan.blogspot.com/2010/08/ penculikan‐anak‐berujung‐penjualan.html diakses tanggal 10 Januari 2012
undangan
di
bagaimana
perbandingan
undang tentang
Nomor
Indonesia
36
Kesehatan
serta Undang-
Tahun
2009 dengan
Administrative
□ 78
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
the
Order 0004 s.2008 Republic of
dalam
Philippines
Indonesia
Health
Department
of
Revised National Policy on
tujuan
and
memajukan
its
Implementing Structures. Jenis adalah
penelitian
jenis
penelitian
Pelaksanaan
normatif.
penelitian
menggunakan pendekatan
dipilih
dua
ini
macam
yuridis
metode
normatif
pendekatan
perbandingan.
Sumber
bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu peraturan
perundang-undangan
dan
sumber bahan hukum sekunder yaitu buku,
artikel,
sumber sesuai
primer dengan
dilakukan.
yang
mendukung
yang
digunakan
penelitian
yang
Teknik pengumpulannya
dengan teknik dokumenter
dengan
mencari bahan hukum di perpustakaan dan
browsing
internet,
dan ikut
dan
untuk
kesejahteraan
umum,
kehidupan
bangsa,
kemudian
mengelompokkan menjadi primer dan
melaksanakan
perdamaian
abadi
dan
keadilan
sosial. 4 Untuk
mencapai
tersebut
maka
pembangunan menyeluruh
tujuan diperlukan
nasional
secara
dan berkesinambungan.
Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat bertujuan kemauan,
meningkatkan
kesadaran,
dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat. Untuk melindungi kepentingankepentingan masyarakat sebagai dari perbuatan-perbuatan mengancamnya merugikannya
sekunder.
ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
yaitu
pendekatan perundang-undangan dan
dalam
Indonesia
mencerdaskan yang
tercantum
pembukaan UUD 1945 yaitu segenap bangsa
and
bangsa
yang
Living Non Related Organ Donation Transplantation
nasional
yang atau
baik
bahkan
itu datang dari
perseorangan maupun kelompok orang ANALISIS DAN PEMBAHASAN Kesehatan adalah bagian dari hak
asasi
manusia
dan
tersebut maka diperlukannya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan
menjadi
tanggungjawab semua pihak. Seperti
4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 □ 79
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
penyelengaraan
kesehatan
di
manusia dalam Pasal 28A UUD 1945
Indonesia. Dalam hal ini akan menganalisa tentang
pengaturan
tindak
perdagangan
organ
kepentingan
transplantasi
ginjal
Sesuai dengan adanya hak asasi
pidana
tubuh
untuk organ
dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang bersumber dari UUD 1945
dan diatur secara
khusus terbagi menjadi : peraturan tentang larangan jual-beli transplantasi ada dalam undang-undang kesehatan, selain itu apabila korbanya merupakan anak maka diatur juga dalam undang-
bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 5
hidup dan kehidupannya”. dengan
tindak
Terkait
pidana perdagangan
transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak
setiap
orang
mempertahankan
untuk
kehidupan
dan
mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang
mengatur
tentang
kesehatan
setiap orang dalam
undang perlindungan anak, dan jika
masyarakat. Sebagai hukum dasar, UUD 1945
jual-beli
tersebut
kekerasan diatur
atau
memiliki
unsur
berisikan tentang norma-norma, dan
eksploitasi
maka
aturan-aturan yang harus ditaati dan
undang-undang
dilaksanakan oleh semua komponen
pengaturan
(baik pemerintah, lembaga negara,
transplantasi
lembaga masyarakat, dan setiap warga
dalam
trafficking,
serta
mengenai
prosedur
diatur dalam peraturan pemerintah. Berikut
merupakan
peraturan-
peraturan
yang mengatur
larangan
jual-beli
dan
tentang prosedur
negara yang berada maupun yang
warga
berada
di
Indonesia
negara
Indonesia
didalam
atau
luar
wilayah Indonesia). Undang-undang
transplantasi organ yang diurutkan
Dasar
berdasarkan
melainkan hukum dasar, yaitu hukum
tahun
pembuatan
bukanlah
hukum
biasa,
peraturan yang berlaku :
dasar yang tertulis. Dengan demikian
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
setiap produk hukum seperti undang5
Undang‐Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia (amandemen).
□ 80
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
undang,
peraturan
pemerintah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18
peraturan presiden, ataupun bahkan
Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat
setiap
Klinis dan Bedah Mayat Anatomis
tindakan
atau
kebijakan
pemerintah haruslah berlandaskan dan
serta
bersumber pada peraturan yang lebih
Jaringan Tubuh Manusia. Dalam
tinggi,
akhirnya
peraturan pemerintah nomor 18
perundang-
tahun 1981 tentang bedah mayat
yang
pada
kesemuanya peraturan undangan
tersebut
harus
dapat
Transplantasi
Alat
atau
klinis dan bedah mayat anatomis
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
serta
ketentuan
dan
jaringan tubuh manusia mengatur
muaranya adalah Pancasila sebagai
tentang tindak pidana dan tata
sumber dari segala sumber hukum
cara transplantasi organ dan/ atau
negara.
jaringan
demikian
UUD
Dalam itu,
1945,
kedudukan UUD
1945
yang dalam
transplantasi
tubuh
atau
manusia
hanya
sebagai aturan yang melibatkan
kerangka tata urutan perundangan atau
donor mati atau
hierarki peraturan perundangan
Pengaturan
di
alat
donor
jenasah.
tersebut
Indonesia menempati kedudukan yang
dalam
tertinggi.
dalam pasal-pasal tersebut adalah
UUD 1945
juga
mempunyai
Pasal-pasal
terdapat 10-20.
Isi
sebagi berikut :
fungsi sebagai alat kontrol, dalam
Pasal 10 menjelaskan tentang
pengertian UUD 1945 mengontrol
tata
apakah norma hukum yang lebih
melakukan
rendah sesuai atau tidak dengan norma
mendapat
hukum yang lebih tinggi, dan pada
consent)dari
pasien
atau
dari
akhirnya apakah norma-norma hukum
keluarga.
Dalam
pasal
11
tersebut
menjelaskan
bertentangan
atau
tidak
cara
yang
utama
dalam
transplantasi
yaitu
persetujuan
(informed
tentang
tenaga
dengan ketentuan UUD 1945. Selain
kesehatan
yang ditunjuk dalam
itu UUD 1945 juga memiliki fungsi
undang-undang dalam melakukan
sebagai pedoman atau acuan dalam
transplantasi.
penyelenggaraan kehidupan berbangsa
menjelaskan status kematian dalam
dan bernegara.
pelaksanaan
Pasal
12
transplantasi
□ 81
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
ditentukan dokter
oleh 2 (dua) orang
yang
tidak
memiliki
Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih
lanjut
ketentuan
dalam
hubungan medik yang melakukan
undang- undang yang lebih tegas
transplantasi.
mengaturnya.
Dalam
pasal
13
menjelaskan tata cara pengajuan informed
consent
harus
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
ditandatangani oleh 2 (dua) orang
Dalam Undang-Undang
saksi dan ditulis di atas kertas yang
tahun 2002 tentang perlindungan
bermaterai.
anak terdapat beberapa pasal yang
Dalam
Pasal
14
menjelaskan tentang pengambilan
terkait
organ atau jaringan terhadap donor
perdagangan
dari korban
harus
dan atau jaringan tubuh manusia.
memiliki persetujuan dari keluarga
Namun dalam undang-undang ini
donor. Pasal
subjek yang dilindungi
meninnggal
15
menjelaskan
tentang kewajiban dokter dalam
anak.
memberikan
dengan
penjelasan
informasi
terhadap
transplantasi dilakukan.
dan
tindakan
yang
akan
dengan
tindak
menjelaskan
donor
terhadap
negara,
material
dari
transplantasi.
Dalam
Pasal
17
bahwa
maupun
orang
menjelaskan
tua
dalam
jaringan
tubuh tubuh
dan/ tanpa
larangan
memperdulikan kesehatan. Dalam
pengiriman dan penerimaan alat
Pasal 84 mengatur tentang larangan
atau jaringan tubuh dari luar negeri.
melawan
hukum
Dalam pasal 19 pengecualian dalam
transplantasi
organ
tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20
keuntungan sendiri. Pada Pasal 85
menjelaskan
tentang
kewajiban
melindungi anak dari perbuatan
atau
18
47
pemerintah, keluarga,
beli
Pasal
tersebut
Pasal
pengambilan organ
tubuh.
yang terkait
pidana
menjelaskan larangan tentang jualjaringan
adalah
Sebagaimana dikutip berikut ini:
larangan pendonor atau keluarga
donor
organ
adalah Pasal 47,84 dan Pasal 85.
Dalam
tindakan
pidana
transplantasi
Pasal-pasal
Pasal 16 menjelaskan
kompensasi
tindak
23
tentang
terhadap anak
untuk
sanksi.
□ 82
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
menjelaskan tentang larangan jual beli organ tubuh anak.
menjelaskan
Secara keseluruhan Undangundang
ini
perlindungan kaitnya
Pasal
1 angka
pengertian
7
tentang
jenis-jenis tindakan yang tergolong
mengatur
tentang
kedalam eksploitasi terhadap tindak
anak.
Dalam
pidana perdagangan orang. Pasal 2
dengan
undang-undang
ini
beberapa aturan untuk
Dalam
transplantasi
menjelaskan
memberikan
perekrutan korban eksploitasi yang
yang
keterkaitan
melarang
tindakan
dapat dihubungkan dengan calon
dalam
korban transplantasi organ. Dalam
organ
Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang
maupun transplantasi organ untuk
larangan mebawa keluar masuk
kepentingan komersil.
wilayah Indonesia terhadap WNI
tindakan
perdagangan
4. Undang-Undang Tahun
anak
tentang
2007
Nomor Tentang
21
yang tujuannya berupa tindakan
Tindak
eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan
Pidana
larangan tentang
Perdagangan Orang.
anak
Dalam undang-undang tindak
yang
pengangkatan
tujuannya
berupa
eksploitasi dan Pasal 6 mengatur
pidana orang terkait dengan masalah
tentang
tindak
masuk wilayah Indonesia dengan
pidana
transplantasi
organ
perdangan dan/
atau
membawa
tujuan
eksploitasi.
jaringan tubuh manusia terdapat
menjelaskan
beberapa
pidana
pasal yang mengatur
tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan
organ
dan/
atau
jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam Pasal-pasal
tindakan tersebut
anak
tentang
terhadap
keluar
Pasal
7
ancaman pasal-pasal
tersebut. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di
Indonesia
larangan
eksploitasi.
terhadap tindak pidana perdangan
diantaranya
transplantasi organ tubuh
dan/
manusia
atau
adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-
jaringan
7. Berikut berupakan kutipan serta
terakhir dan lebih khusus diatur
analisa pasal-pasal tersebut :
dalam
undang-undang
yang
kesehatan
□ 83
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
tahun
2009.
terkait
Pasal-pasal
dengan
tindak
yang
undangan.
Pada
Pasal
192
pidana
menjelaskan tentang sanksi pidana
tersebut diantaranya adalah Pasal 64
terhadap tindak pidana perdanganan
ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2)
organ tubuh manusia
dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Isi dan analisis pasal- pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Meskipun dalam KUHP tidak tercantum pasal yang menyatakan
Dalam Pasal 64 menjelaskan
larangan tentang
tindak
tentang transplantasi, implant obat
transplantasi
dan atau alat kesehatan, bedah
jaringan
plastik, rekuntruksi, penggunaan sel
KUHP terdapat satu pasal yang
punca
terkait
hanya
untuk
pemulihan
organ
pidana
maka
dan
atau
dalam Rancangan
dengan
larangan
tindak
kesehatan serta larangan jual beli
pidana perdagangan transplantasi
organ atau jaringan tanpa dalih
organ dan/ atau jaringan tubuh.
apapun.
65
Larangan itu terdapat dalam satu
syarat
pasal yaitu pasal 394. Isi pasal
kompetensi tenaga kesehatan dan
tersebut adalah : Pada Pasal 394
fasilitas
mengatur
Dalam
menjelaskan
Pasal
tentang
pelayanan
kesehatan
tentang
apabila
dalam melaksanakan transplantasi
diketahui perbuatan dengan tujuan
organ
komersial
serta
consent
perlunya
dalam
informed
pelaksanaan
transplantasi
organ.
menjelaskan
bahwa
Pasal
66
dalam
transplantasi jaringan
organ
tubuh
pelaksanaan tubuh
maupun
atau dalam
transplantasi
bentuk transfusi darah maka akan
hanya dilakukan apabila terbukti
dipidana paling lama 5 tahun dan
keamanan
denda paling banyak katagori IV.
Dalam
dan
Pasal
kemanfaatannya. 67
menjelaskan
Dengan
demikian
berdasarkan
tentang
kompetensi
terhadap
uraian diatas dan dengan ditambah
fasilitas
dan tenaga
kesehatan
bahan hukum undang-udang yang
tertentu
dalam
melakukan
transplantasi
terhadap perundang-
terkait
dengan
transplantasi
organ
perdagangan dan/
atau
□ 84
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
jaringan
tubuh
maka
undang-
tindak pidana perdagangan organ
36 tahun 2009
tubuh terkait dengan transplantasi
undang
nomor
tentang
kesehatan
telah
diatur
organ ginjal. 6
dalam tindak pidana tersebut. Selain dalam
didapat
pengertian
perundang-undangan
Indonesia
Perbandingan tindak pidana
di
yang mengatur tentang
perdangan
trasnplantasi
dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait
dengan
tindak pidana transplantasi organ
transplantasi
tubuh
dapat
maka
perlu
adanya
organ
pelaksanaan
organ
diketahui
ginjal maka
ada
beberapa
perbandingan dengan aturan hukum
persamaan dan perbedaan antara
yang berlaku di negara lain guna
undang- undang nomor 36 tahun
untuk memperoleh gamnbaran dan
2009 tentang
masukan terhadap materi muatan
Administrative
Order 2008-0004
peraturan dalam pembaharuan di
Republic
the
masa
Department
mendatang.
Dalam
kesehatan
of
dengan
Philippines
of Health Revised
penelitian ini peraturan di negara
National Policy on Living Non
Indonesia
dibandingkan
Related
peraturan
di
negara
dengan Piliphina.
Alasan negara Philipina indikator karena
menjadi
perbandingan di
adalah
negara
tersebut
Organ
Donation
and
and
its
Transplantation Implementing Persamaan
Structures.
tersebut
antara
lain
adalah :
memiliki medical tourism mengenai
a. Sama-sama
transplantsi organ ginjal, selain itu
tentang
Piliphina
memiliki
perdangan organ terkait dengan
bernama
Baseco
diberitakan
daerah Island
bahwa
yang
sebagian
memiliki
larangan
transplantasi
dan
aturan
jual-beli
donor
atau
organ
ginjal.
penduduk pria dewasanya menjual organ ginjalnya untuk memenuhi 6
kebutuhan
hidup
memungkinkan yang
mengatur
sehingga adanya
khusus
aturan tentang
http://www.globalhealthequity.ca/electroni c%20library/Turner%20(Kidney%20Sellin g%20and%20Vulne rable%20Populations).pdf diakses tanggal 20 November 2012
□ 85
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
b. Sama-sama
memiliki
tujuan
meningkatkan mutu kesehatan
a. Indonesia
memiliki
mengenai
keuntungan
pengaturan
terhadap
pemberian hak dan kewajiban bagi pasien Perbedaan Dari Kedua Peraturan
memiliki
aturan
hanya
dalam
mendapat pelayanan kesehatan. b. Indonesia
Negara Indonesia : Belum
meskipun
memiliki
mengenai
keuntungan
sanksi
pidana
dan
khusus mengenai transplantasi dari
denda yang cukup tegas terhadap
donor hidup, hanya memiliki aturan
pelanggaran
mengenai
donor
belian
Peraturan
Pemerintah
mati
melalui
Nomor 18
Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
Sudah
dalam
Selain
aturan
yang
transplantasi
dan
keuntungan
terhadap
peraturan dua negara antara Indonesia dan Philipina
mengenai
larangan
maupun
memiliki
perjual-
donor organ ginjal.
tentang
Negara Piliphina :
peraturan
aturan
dan transplantasi
donasi organ ginjal juga
memiliki
kekurangan
untuk
lebih khusus mengenai transplantasi
menyempurnakan
yang mengatur tentang donor hidup
baru nantinya, diantaranya adalah :
yang
a. Dalam
tidak
memiliki
kekerabatan. dilakukan
didapat
keuntungan
peraturan
organ.
diperoleh yaitu :
keuntungan
Indonesia,
adanya
aturan
dantara
mengatur
khusus
transplantasi
dan donasi organ
pada
hidup
baik terkait
hubungan
kekerabatan
dan
yang
mengatur tentang transplantasi dan donor
di
tidak
bagi negara Indonesia
dengan
peraturan
yang
dengan
Indonesia dengan Philipina
kekurangan sesuai
Sesuai perbandingan
peraturan maka
hubungan
peraturan
yang
dengan
donor
yang tentang
maupun hubungan solidaritas. b. Dalam tidak
peraturan adanya
di
Indonesia, penjelasan
mengenai macam-macam pendonor hidup
yang
diperbolehkan □ 86
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
melakukan transplantasi dan donasi
negara penjajah terdahulunya yaitu
organ ginjal.
Belanda
c. Dalam peraturan di Indonesia, tidak
maka
undang-undang
merupakan jenis hukum yang utama
adanya aturan mengenai Pendoman
yang
prinsip
orang. Peraturan perundang-undangan
pelaksanaan
transplantasi
organ pada donor hidup. d. Dalam tidak
peraturan adanya
operasional
pendukung
civi
terkait
konstitusi
tertulis pada
dan
di Indonesia, mengenai
pendanaan
terhadap
dan
tertinggi
donasi
organ
trasnplantasi organ dan/ atau jaringan terkait
dengan
pelaksanaan transplantasi organ ginjal diperoleh
perbedaan,
dalam
perasamaan
dan
maupun keuntungan dan
kekurangan maka prospek pengaturan transplantasi
menurut
peniliti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu civil law dari sistem hukum yang dibawa oleh
menempatkan urutan
hierarki
peraturan
yang kemudian
diikuti dengan undang-undang dan beberapa peraturan dibawahnya. Dalam hal ini teori hukum yang digunakan untuk terciptanya hukum yang
manusia
law
perundang-undangan
perbandingan tindak pidana perdangan
mengenai
yang
menganut
Sesuai dengan analisis tentang
selain
negara
mengenai
ginjal.
tubuh
yang
aturan
aturan
transplantasi
hukum
Dalam
e. Dalam peraturan ada
sumber
pertama.
transplantasi
setiap
menjadi Indonesia,
donasi organ ginjal.
tidak
dipatuhi oleh
di
struktur
pelaksanaan
harus
dapat
mengatur
masyarakat
sebagai dari wujud norma yang harus dipatuhi
adalah
teori
kedaualatan
negara. Penjelasan dalam teori tersebut bahwa
hukum
negaralah
itu
yang
ditaati
karena
menghendakinya.
Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekusaan yang tidak terbatas. Teori ini muncul pada abad munculnya alam
yang
Kelsen
ilmu
dipelopori dalam
pengetahuan oleh
Hans
bukunya
reine
rechtslehre yang menyatakan bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan
negara.
Hans
Kelsen □ 87
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
menyatakan
bahwa
orang
taat
masyarakat.
itu
tergantung
kepada hukum bukan karena negara
pada
menghendakinya,
tetapi orang taat
berserta berbagai perangkat sarana dan
hukum karena orang tersebut
prasarana pendukung dan mekanisme
pada
merasa wajib
mentaatinya
sebagai
perintah negara. 7
:
selain
institusi penegak hukum
kerja
lembagaan;
yang
terkait
budaya
dengan
Prospek pengaturan transplantasi
termasuk
mengenai
organ tubuh khususnya ginjal diawali
aparatnya
;
dengan
tahap
hukum
yang
pidana
(formulasi)
sebagai
kelembagaan
perumusan atau
aparatnya, kesejahteraan
perangkat
peraturan
mendukung dan
kerja
kinerja yang
kebijakan legislatif, tahapan berikutnya
materi
adalah tahap penerapan hukum pidana
standar kerja, baik hukum materiilnya
(aplikasi) merupakan tahap penegakan
maupun hukum acaranya. 9
hukum oleh aparat penegak hukum dari
hukum
mengatur
yang dijadikan
Terciptanya
suatu
undang-
mulai kepolisian, kejaksaan, hakim
undang baru didasari dengan adanya
dan petugas lembaga kemasyarakatan.
kerjasama dan
Tahap yang terakhir
adalah
tahap
dan peradilannya. Berkaitan dengan
pelaksanaan
pidana
(tahap
eksekusi)
hukum
melalui kebijakan penal
kerjasama
penegakan
dan penegakan hukum
maka perlu modifikasi jenis sanksi pidana bagi pelakunya. Selanjutnya
dan non-penal. 8 Pada tahap aplikasi (penerapan
dalam
kasus
hukum
hukum pidana) maupun tahap eksekusi
transplantasi
(peradilan) tergantung pada struktur
memerlukan perjanjian
hukum,
dengan
substansi
budaya hukum
hukum
hukum
maupun
yang berlaku
pada
organ
berbagai
berhubungan
dengan
seperti
ini
harus ekstradisi
negara
yang
tindak pidana
perdagangan transplantasi organ dan/ 7
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. hlm 62‐63. 8 Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap PerbuatanPerdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 130.
atau
jaringan
tubuh.
Perjanjian
ekstradisi dan kerjasama ini berfungsi sebagai penentuan yuridiksi kriminal
9
ibid □ 88
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
yang akan dipakai. Fungsi ekstradisi
1.
ini adalah untuk membawa pelaku
tentang transplantasi organ dan/
kejahatan kembali ke tanah air untuk
atau jaringan diatur dalam
diadili. Selain itu perlu diperhatikan
beberapa perundang-undangan,
tentang tanggungjawab beban pidana
antara lain yaitu:
terhadap pelaku. Untuk
melengkapi
a. Undang-Undang Nomor 36
peraturan
Tahun 2009 Tentang
yang telah ada dalam pengaturan
Kesehatan,
transplantasi organ, dibutuhkan aturan
b. Undang-Undang Nomor 21
tambahan tentang larangan secara tegas
Tahun 2007 Tentang
tentang jual-beli transplantasi organ dan
aturan
prosedur
Tindak Pidana Perdagangan
transplantasi
Orang.
organ dari asal donor hidup diluar kerabat
pasien
sebagai
sehingga
pencegahan
penanggulangan kejahatan organ
Bahwa peraturan yang mengatur
Tahun 2002 Tentang
dan
dalam
terhadap
c. Undang-Undang Nomor 23
dapat
Perlindungan Anak, serta
menekan
d. Peraturan Pemerintah.Nomor
perdagangan
18 Tahun 1981 Tentang
ginjal selama ini. Selain itu
secara umum dapat melindungi hak
Bedah Mayat Klinis dan Bedah
asasi
Mayat Anatomis Serta
pasien
pelayanan
dalam
pemberian
kesehatan
menciptakan
Transplantasi Alat atau
guna
Jaringan Tubuh Manusia.
kesejahteraan
masyarakat.
2.
Dalam ada
PENUTUP Bertolak ukur dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian maupun analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian
ini
kesimpulan, yaitu :
dapat
diambil
peraturan di
yang
Indonesia
telah terkait
dengan transplantasi organ belum ada
peraturan
yang
mengatur
secara khusus terhadap
tindakan
transplantasi hidup serta
organ dari donor
diluar kekerabatan pasien tidak
perlindungan
ditemukan
adanya
hukum
terhadap □ 89
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
donor.
Lain
halnya
dengan
Metodelogi Kearah Ragam
negara pembanding yaitu dalam
Varian Kontemporer, Jakarta,
penelitian
Raja Grafindo Persada.
ini
adalah
negera
Philipina yang sudah memiliki peraturan
khusus
mengenai
Chuzaimah, Sa’ad, 1995, Transplantasi dan Hukum
kebijakan transplantasi organ dari
Qisas Delik Pelukaan, Jakarta,
donor hidup diluar kekerabatan
Pustaka Firdaus. C.S.T. Kansil, 1985, Pokok-pokok
pasien.
Pengetahuan Hukum Dagang BIBLIOGRAFI
Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.
Buku
___ ,1989, Pengantar Ilmu Hukum
Adisasmito, Wiku, 2008, Analisa Perjalanan Rancangan
Jakarta, Balai Pustaka.
Undang-undang Kesehatan,
Andi,
1995,
Delik-delik
Tersebar
Di
Luar
KUHP
Masyarakat Universitas
dengan
Komentar,
Jakarta,
Indonesia. Anwar, Desi, 2005,
Pradnya Paramita. Hartono, Sunaryati, 2006, Penelitian
Indonesia, Surabaya, Amelia. Barda
Hukum di Indonesia pada Akhir
Nawawi,
2005,
Hukum
Pidana
Hanafiah, Mohammad Jusuf dan Amri
Persepektif
Kajian
Amir, 2009, Etika Kedokteran
Perbandingan, Bandung, Citra
dan Hukum Kesehatan Edisi 4,
Aditya Bakti.
Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
Pembaharuan dalam
Aziz,
Hamzah,
Depok, Fakultas Kesehatan
Kamus Lengkap Bahasa
Arief,
dan Tata Hukum Indonesia.
Farid, Pelayanan
2008,
Paduan
Medik Interdisiplin
Abad ke-20, Bandung, Alumni.
Handayani,
Trini,
Fungsionalisasi Hukum Pidana
Penatalaksanaan Kanker Serviks
terhadap
Dengan
Perdagangan
Gangguan
Ginjal,
Jakarta, Buku Kedokteran EGC. Bungin, Burhan, 2007, Metodelogi
2012,
Manusia Untuk
Perbuatan Organ
Tubuh
Khususnya
Ginjal
Kepentingan
Penelitian Kualitatif Aktualisasi
□ 90
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
Transplantasi, Bandung, Mandar
Metode
Maju.
Ghalia Indonesia.
Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum
Normatif, Malang, Bayu Media Publishing. Mahmudji,
Penelitian,
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum
Pidana
Penelitian
2005, dan
Metode Penulisan
Indonesia,
Bandung, Citra Aditya Bakti. ___ ,1986,
Sri,
Jakarta,
Delik-delik
Kejahatan Tubuh
Khusus
terhadap
dan
Nyawa
Kesehatan
serta
Hukum, Depok, Badan Penerbit
Kejahatan yang Membahayakan
Fakultas
bagi
Hukum
Universitas
Indonesia.
Nyawa
dan
Kesehatan,
Bandung, Bina Cipta.
Marpaung, Leden, 2005, Asas-asas
Permana,
Heru,
2007,
Teori Praktik Hukum Pidana,
Kriminal,
Jakarta, Sinar Grafika.
Universitas Atma Jaya.
Marzuki,
Peter
Penelitian
Mahmud, Hukum,
2005, Jakarta,
Kencana. Muhammad,
Abdulkadir,
2004,
Bandung,
Arief,
2007,
Hukum
Bunga Pidana,
Bandung, Alumni. Mulyadi,
Priyatno, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara
Aditama. Prodjodikoro,
Wirjono,
1980,
Tindak-tindak Pidana Tertentu
Citra Aditya Bakti. Mulyadi & Barda
Rampai
Yogyakarta,
di Indonesia, Bandung, Refika
Hukum dan Penelitian Hukum,
Nawawi
Politik
Pembuktian
Pidana
Korupsi,
Indonesia, Jakarta-Bandung,
Eresco. ___ ,2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika
Lilik, 2007, Pembalikan
Beban
di
Tindak Bandung,
Alumni.
Prodjohamidjo,
Martiman,
Memahami Hukum
1997,
Dasar-dasar Pidana Indonesia,
Jakarta, Pradnya Paramita.
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum
Purnomo,
Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
asas
Nazir,
Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
Mohammad,
1988,
Bambang, Hukum
1992,
AsasPidana,
□ 91
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
Sumadikara, Rahardjo, Satjipto, 1983, Hukum dan Perubahan
Sosial,
Bandung,
Alumni.
Subarsyah,
Penegakan
2009,
Hukum
Sebuah
Pendekatan Politik Hukum dan Politik
Samil, Ratna Suprapti, 2001, Etika
T.
Kriminal,
Bandung,
Kencana Utama.
Kedokteran Indonesia, Jakarta, Bina
Pustaka
Sarwono
Amir, Amirulah. 2010. Jual ginjal demi
Prawirorahardjo. Soekanto, Pengantar
Soerjono,
2007,
Penelitian
Hukum,
Jakarta, Universitas Indonesia. ____ ,
2002, Faktor-faktor
Mempengaruhi
yang
Penegakan
Hukum, Jakarta, Raja Grafindo
1990,
dan
Perbuatan
Pidana
Pertanggungjawaban
Pidana/
HukumNPidana,
____ , 1981, Hukum dan Hukum
read/168629-jual-ginjal-bisabeli-mobil-dan-rumah
diaskes
tanggal 11 desember 2011. Kidney,Failure, Choosing a Treatment
____ , 1987/1988, Hukum Pidana I, Badan
Penyediaan
Bahan- bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. ____ , 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan
Wartamedika
(online),
http://www.wartamedika.com/20 08/04/transplantasi-ginjal.html,
Lucky,
2010.
Anak
Pidana, Bandung, Alumni.
Masyarakat
Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung, Sinar Baru.
http://jatim.vivanews.com/news/
(1 oktober 2011).
Jakarta, Aksara Baru.
Semarang,
mobil dan rumah. Vivanews.
That's Right for You, 2008,
Persada. Sudarto,
Website
Blog
Berujung
Pencurian Penjualan,
Blogger. http://luckydelapan.blogspot.co m/2010/08/penculikan-anakberujung- penjualan.html diaskes tanggal 10 Oktober 2011. Sri, Gunting. 2002. Perdagangan organ Tubuh
Manusia
Sebagia
Kejahatan Trafficking in Person. Wordpress.http://jurnalsriguntin g.wordpress.com/2012/01/27/per
□ 92
Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 1, June 2016
dagangan-organ-tubuh-manusia-
Tindak
sebagai-bagian-dari-kejahatan-
Orang.
trafficking-in-persons/
diaskes
tanggal 22 Februari 2012. Teresa, L.
2008,
Undang-undang 2002
Nilai
Etika
Transplantasi
Pidana
(online),
Perdagangan
Nomor
Tentang
23
Tahun
Perlindungan
Anak. Peraturan
Pemerintah
Tahun
splantasi.html, ( 1 September
Mayat Klinis dan Bedah Mayat
2011).
Anatomis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ginja l
Alat
Tentang
18
http://www./maranatha.com/tran
Wikipedia. 2012. Ginjal. Wikipedia.
1981
Nomor
serta
atau
Bedah
Transplantasi
Jaringan
Tubuh
Manusia.
diaskes tanggal 01 Februari Sumber Lain
2012. http://www.globalhealthequity.ca/elect ronic%20library/Turner%20(Kid
Ahmad,
Muchlisin,
Transplantasi
2004,
Organ
dan
Immunosuppresant. Karthi, L.P.,
ney%20Se lling%20and%20Vulnerable%20
2008, Corneal Transplant. Rosilia, Idris, 24 Januari 2005,
Populations).pdf
Handout Kuliah STIKEP Jayakarta. Koran Atau Media Informasi dr Harun, Riyanto, Pebruari 2009,
***
Edisi 97/Tahun, Gemari. Undang-Undang atau Yurisprudensi Undang-undang Republik
Dasar
Negara
Indonesia
1945
(amandemen). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang
Nomor
36
Tahun
2009 Tentang Kesehatan. Undang-undang 2007
Nomor 21 Tahun
Tentang
Pemberantasan □ 93
