Subbagian Perbendaharaan, Bagian Keuangan, Sekretariat DJBC Gedung Papua Lantai 3, Kantor Pusat DJBC Jalan Ahmad Yani Jakarta 13230 (021) 4890308 ext 305 Email : tkpkn.pusat@gmail/yahoo.com
“Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kemenkeu setiap bulan sesuai kelas jabatan dengan memperhitungkan Capaian Kinerja Pegawai”
Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dialokasikan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Pelaksanaan pembayaran Tukin, KP UE I, Kanwil, dan Satker menggunakan aplikasi pembayaran Tukin yang disediakan oleh Setjen c.q. Rocankeu
DOWNLOAD APLIKASI TUKIN 2016 ver 1.0 1
Aplikasi TUKIN dapat didownload di website www.monika.depkeu.go.id pada menu “HELPDESK”
2
Download “Update Aplikasi TUKIN 2016”
3
Setelah di-download, ekstrak file dengan menggunakan winzip/aplikasi sejenis
4
Copy Folder Aplikasi Tukin simpan pada drive (D:) atau tempat lain yang mudah diingat seperti My Documents. Aplikasi Tukin bersifat portabel (tidak perlu diinstall).
5
Dalam hal apabila suatu waktu terdapat update aplikasi versi berikutnya, copy folder data dari aplikasi sebelumnya, kemudian paste ke dalam Aplikasi Tunjangan Kinerja versi yang baru
LOGIN APLIKASI TUKIN 2016 ver 1.0
1
Klik kanan “Run as administrator”
2 Login dengan username dan password
Menu-menu pada Aplikasi Tunjangan Kinerja ver 1.0 Master Pegawai Permintaan Pembayaran LPP dan Utility Referensi
PENGENALAN MENU PADA APLIKASI TUKIN ver 1.0 1
Master Pegawai Untuk melakukan update data pegawai seperti kelas jabatan, golongan, status perkawinan, nomor rekening dll
“Update data dari GPP” digunakan untuk mengupdate data dari aplikasi GPP
“Mutasi Keluar” digunakan dalam hal terdapat pegawai yang mengalami mutasi keluar ke kantor lain
Dalam hal akan melakukan update NIP pegawai yang masih menggunakan nip kurang dari 18 digit
“Mutasi Masuk” digunakan dalam hal terdapat pegawai yang mengalami mutasi mauk ke kantor tersebut
Untuk melakukan mutasi pegawai harian ke pegawai yaitu dengan melakukan koreksi data kemudian klik simpan, maka otomatis akan masuk dalam data pegawai
Untuk menambahkan pegawai harian
Untuk melakukan update penetapan PTKP seperti status perkawinan dan jumlah anak
PENGENALAN MENU PADA APLIKASI TUKIN ver 1.0 2
Permintaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
3
Untuk melakukan perekaman potongan Tunj Kinerja bagi pegawai Untuk melakukan perekaman potongan Tunj Kinerja bagi pegawai harian (CPNS) Untuk melakukan perhitungan Tunj Kinerja pegawai Untuk melakukan perhitungan Tunj Kinerja pegawai harian (CPNS) Untuk melakukan perekaman rapel Tunj Kinerja bagi pegawai Untuk melakukan perekaman Tunj Kinerja bagi pegawai harian (CPNS) Untuk melakukan perhitungan rapel Tunj Kinerja pegawai dan CPNS Untuk melakukan penyusunan permintaan Tunj Kinerja
Pembayaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Untuk mencetak Daftar Pembayaran, realisasi pembayaran, dan tanda terima Tunj Kinerja Untuk mencetak pembayaran Tunjangan Pokok Harian bagi CPNS Untuk mencetak pembayaran rapel Tunj Kinerja pegawai Untuk mencetak pembayaran rapel Tunj Kinerja CPNS Untuk menge-export data pembayaran Tunj Kinerja dalam bentuk Ms. Excel Untuk mencetak Tunj Kinerja dan PPh Pasal 21 setahun
PENGENALAN MENU PADA APLIKASI TUKIN ver 1.0 4
LPP dan Utility 1. 2. 3. 4.
5
Referensi
Untuk melakukan perekaman LPP Tunj Kinerja Untuk mencetak LPP Untuk melakukan transfer data (ADK) Tunj Kinerja yang akan di upload pada Aplikasi MONIKA Untuk melakukan backup/restore data Tunj Kinerja
1.
Untuk melakukan setting variabel hitung terkait referensi untuk perhitungan gaji bersih dan perhitungan pajak 2. Untuk melakukan setting satuan kerja seperti nama satker, nama pembuat daftar tukin, nama bendahara, dan nama atasan/kepala kantor 3. Untuk melakukan setting Organisasi Satker 4. Berisi tabel gaji pokok 5. Untuk melakukan update referensi Gaji Pokok 6. Berisi tabel Tunjangan Kinerja 7. Berisi tabel Tunjangan Tambahan 8. Berisi tabel Tunjangan Jabatan 9. Berisi tabel Tunjangan Pokok Harian 10. Untuk mengedit User ID
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 3 Pilih bulan dan tahun
Mutasi Keluar
1
dimana pegawai tersebut akan dimutasi keluar
4 Input NIP pegawai yang
Terisi otomatis
bersangkutan
5 Klik “Proses”
1 Klik “Mutasi Keluar”
6
Pastikan kembali bahwa pegawai tersebut akan dimutasi keluar, apabila telah yakin klik “Yes”
7 Mutasi keluar telah berhasil kemudian klik “OK”
2
Pastikan kembali bahwa saat akan melakukan mutasi keluar, Anda telah melakukan cetak LPP dan dilakukan sebelum permintaan bulan berikutnya. Hal ini untuk menghindari adanya selisih saldo pada LPP akibat mutasi keluar tersebut.
8 Adk mutasi keluar (.mutasi) berada pada folder mutasi
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 2
Mutasi Masuk 3
Pastikan kembali bahwa pegawai tersebut akan dimutasi masuk
4 Mutasi masuk telah berhasil 1 Klik “Mutasi Masuk”
2 Pilih adk mutasi pegawai ybs (format .mutasi) kemudian klik “Proses”
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 3
Rekam Potongan 1 Klik “Rekam Potongan” bagi Pegawai atau Klik “Rekam Potongan Pegawai Harian” bagi Pegawai Harian (CPNS)
4
Isi sesuai ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja terkait absensi
3 Klik “Rekam”
2
5
Klik “Simpan”
Pilih bulan dan tahun potongan Tukin
Untuk perekaman potongan Absensi
4 Isi sesuai ketetapan Hukuman Disiplin
3
Klik “Rekam”
5 Klik “Simpan”
Untuk perekaman potongan Hukuman Disiplin
Ketentuan Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sesuai PMK 85/2015, pemotongan Tunjangan diberlakukan kepada pegawai: a. Tidak masuk bekerja atau berada di tempat tugas selama 7 ½ jam atau lebih dalam sehari;
Potongan 5%
b. Terlambat masuk bekerja;
Lampiran I
c. Tidak mengganti waktu keterlambatan; d. Tidak mengisi daftar hadir; Lampiran II
e. Pulang Sebelum Waktunya; f. Dijatuhi Hukuman Disiplin;
g. Dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
Sesuai ketentuan potongan Hukuman Disiplin
h. Diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); dan/atau i.
Diberikan CDLTN atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
Potongan 100%
Pemotongan Tunjangan dihitung secara kumulatif yang dalam satu bulan paling banyak 100%
LAMPIRAN I
Diwajibkan mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan
Khusus untuk yang berlokasi kerja di DKI Jakarta
POTONGAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA
TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)
WAKTU MASUK BEKERJA
PERSENTASE POTONGAN
TL 1
07.31 s.d.<08.01
0,5%
TL 2
08.01 s.d.<08.31
1%
TL 3
08.31 s.d.<09.01
1,25%
TL 4
≥09.01 dan/atautidakmengisidafta rhadirmasukbekerja
2,5%
LAMPIRAN II
POTONGAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA
TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)
WAKTU PULANG BEKERJA
PERSENTASE POTONGAN
PSW 1
16.31 s.d. <17.00
0,5%
PSW 2
16.01 s.d. <16.31
1%
PSW 3
15.31 s.d. <16.01
1,25%
PSW 4
<15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja
2,5%
LAMPIRAN II
POTONGAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)
PSW 1
WAKTU PULANG BEKERJA
Bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan
PERSENTASE POTONGAN
0,5%
16.31 s.d. <17.00 PSW 2
16.31 s.d. <17.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan
1%
16.01 s.d. <16.31 PSW 3
16.01 s.d. <16.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan
1,25%
15.31 s.d. <16.01
PSW 4
<16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan <15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja
2,5%
Ketentuan pemotongan Tunjangan karena pelanggaran terkait Hukuman Disiplin: NO
1
2
3
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Ringan
Sedang
Berat
HUKUMAN DISIPLIN
BESAR POT.
LAMA HUKDIS (Bulan)
Teguran Lisan
25%
2
Teguran Tertulis
25%
3
Pernyataan tidak puas secara tertulis
25%
6
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
50%
6
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
50%
6
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
50%
12
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (satu) tahun
85%
12
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
90%
12
Pembebasan dari jabatan
95%
12
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian
100%
-
Ketentuan pemotongan Tunjangan dalam hal cuti: NO
JENIS CUTI
MINIMAL (JUMLAH HARI)
MAKSIMAL (JUMLAH HARI)
BESAR POT.
KETERANGAN
1.
Cuti Tahunan
3
-
0%
Cuti tahunan pada tahun berjalan yang kemudian menjalani cuti besar pada tahun yang sama maka Tunjangan yang sudah dibayarkan harus dikembalikan
2.
Cuti Alasan Penting
-
3
0%
Orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia
-
2
0%
Mertua dan/atau menantu meninggal dunia
-
2
2,5%
Tidak menjalani rawat inap Disertai surat keterangan dokter
-
25
0%
Rawat inap Disertai surat keterangan + fotocopy rincian biaya rawat inap
-
-
2,5%
Rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap Dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Wanita yang mengalami gugur kandungan tetapi tidak menjalani rawat inap Dibuktikan dengan surat keterangan dokter
3.
Cuti Sakit
-
4
5
Cuti Bersalin
Cuti Besar
5
0%
-
5
0%
Persalinan yang pertama s.d. ketiga sejak diangkat sebagai CPNS Untuk hari berikutnya dikenakan potongan sebesar 2,5%
-
-
5%
Persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai CPNS
-
-
5%
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 4
Hitung Permintaan Tukin
Klik “Hitung Permintaan 1 Tunj Kinerja” bagi Pegawai atau Klik “Hitung Permintaan Tunj Pegawai Harian” untuk Pegawai Harian (CPNS)
2
Pilih bulan dan tahun kebutuhan dana yang akan dihitung
3 Klik “Proses”
4 Pastikan kembali bulan perhitungan Tukin, apabila sudah benar klik “Yes”
5
Setelah data selesai dihitung, maka akan muncul jumlah pegawai yang terhitung dalam permintaan kebutuhan dana untuk bulan tersebut
Untuk menghitung Tunjangan Pokok Harian bagi pegawai harian (CPNS) Proses perhitungan sama seperti perhitungan Tunjangan Kinerja bagi pegawai
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 5
Hitung Permintaan Rapel Tunj. Kinerja
Dalam hal terdapat rapel Tunjangan Kinerja maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1
Proses perhitungan rapel CPNS sama seperti perhitungan rapel Tunjangan Kinerja
Klik “Rekam rapel Tunj Kinerja” bagi Pegawai atau Klik “Rekam rapel Tunj Kinerja CPNS” untuk Pegawai Harian (CPNS)
5
Klik “Hitung Permintaan Rapel Tunj Kinerja”
“Sebelum melakukan perhitungan rapel ubah dahulu peringkat jabatan pegawai ybs”
3
Ketik NIP dan TMT Kenaikan peringkat jabatan
6
Pilih bulan dan tahun permintaan rapel
7 Klik “Proses” 2 Klik “Rekam”
4 Klik “Simpan”
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA TUNJ. KINERJA Penyusunan Permintaan Tunj. Kinerja pada Aplikasi TUKIN ver 1.0 3
Terisi otomatis sesuai dengan saldo akhir bulan pada LPP bulan sebelumnya
2 Pilih bulan dan tahun permintaan Tunjangan Kinerja
4
5 1 Klik “Rekam”
Terisi otomatis sesuai dengan perhitungan Tunjangan Kinerja
Diisi dalam hal terdapat permintaan kebutuhan dana diluar perhitungan oleh aplikasi Tunj. Kinerja seperti permintaan dana untuk kekurangan PPh Ps. 21 bulan Maret 2016, pembayaran Tunjangan Kinerja Plh, dll
6 Klik “Simpan”
7 Klik “Cetak”
FORMAT PERMINTAAN DANA TKTT: Format Permintaan Dana TKTT Tingkat Satker
Format Permintaan Dana TKTT Tingkat Kanwil/KPU BC
KETENTUAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA TUNJ KINERJA (sesuai PMK 273/PMK.01/2015) Setjen
KP UE I Max Tanggal 22 Bulan Berkenaan
Kanwil Max Tanggal 20 Bulan Berkenaan
Satker
Max Tanggal 24 Bulan Berkenaan
KP UE I Max Tanggal 20 Bulan Berkenaan
Satker tidak punya Kanwil
1
Setjen
H-3 sebelum awal bulan berkenaan
2
KP UE I H-2 sebelum awal bulan berkenaan
Dropping yang dikirimkan utuh tanpa potonganpotongan seperti potongan asuransi, majalah, dan biaya bank
3
Satker 4
Pegawai
Awal bulan berkenaan
LAPORAN TRANSFER
Rocankeu
Via email dan hardcopy
H+2 setelah dilakukan penyaluran dana
KP UE I
PEMBERITAHUAN Via email dan TRANSFER faksimile
Kanwil
Satker
PEMBAYARAN TUNJ. KINERJA KEPADA PARA PEGAWAI Cetak Tunjangan Kinerja
1
Klik “Cetak Tunj. Kinerja” bagi pegawai atau klik “Cetak Tunj Pegawai Harian” bagi CPNS
7 Untuk mencetak tanda terima Tunjangan Kinerja
Untuk mencetak tanda terima pegawai tertentu saja
2
3 4
Pilih bulan, tahun, dan unit kerja
Klik Detil Data
Untuk mencetak daftar pembayaran yang dikirim ke bank untuk dilakukan transfer ke pegawai
5 Untuk mencetak rekap halaman
6 Untuk mencetak realisai pembayaran
Untuk mencetak Tunjangan Pokok Harian
Contoh penetapan pembayaran Tunjangan Kinerja
Sika diangkat sebagai CPNS DJBC pada tanggal 1 Februari 2015. Tetapi Sika baru melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada tanggal 2 Maret 2015 (hari kerja pertama pada bulan berkenaan). Kapan Sika dibayarkan TKTTnya?
Sika dibayarkan TKTT TMT 2 Maret 2015
Ratna diangkat sebagai pejabat fungsional Bendahara tanggal 1 Mei 2015 dan mulai melaksanakan tugas dibuktikan dengan (SPMT) pada tanggal 1 Mei 2015. Kapan Ratna dibayarkan TKTTnya sebagai pejabat fungsional Bendahara?
Ratna dibayarkan TKTT sebagai pejabat fungsional Bendahara pada bulan Mei 2015
Widya diangkat sebagai pejabat struktural eselon III pada Sekretariat DJBC tanggal 11 Mei 2015 dan mulai melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) pada tanggal 18 Mei 2015. Kapan Widya dibayarkan TKTTnya sebagai pejabat struktural? Widya dibayarkan TKTT sebagai pejabat pejabat struktural pada bulan Juni 2015
Putra pensiun dari PNS DJBC pada tanggal 1 Mei 2015. Kapan Putra terakhir dibayarkan TKTTnya?
Putra terakhir dibayarkan TKTT pada bulan April 2015
Puja adalah pegawai yang diterima pada penerimaan pegawai tingkat Diploma I dan diangkat sebagai pegawai harian pada DJBC TMT 2 Februari 2015 (hari kerja pertama pada bulan berkenaan). Tunjangan Kinerja pada bulan Februari 2015 sebagai pegawai harian (Tunjangan Pokok Harian) mulai dibayarkan pada bulan Maret 2016 sebesar 800.000. SK CPNS a.n. Puja terbit pada tanggal 14 Oktober 2015, menerangkan bahwa Puja telah diangkat sebagai CPNS TMT 2 Februari 2015. Bersamaan dengan SK CPNS terbit pula SK Penetapan Grading, menetapkan bahwa kelas jabatan pegawai E adalah 4. 1. Berapa TUKIN yang harus dibayarkan pada bulan Desember 2015? 2. Berapa kekurangan (rapel) TUKIN yang harus dibayarkan?
1. Pada tanggal 1 Desember 2015 Puja dibayarkan TUKIN penuh sebesar 3.154.000
2. Kekurangan yang dibayarkan (asumsi tidak terdapat potongan absensi/hukdis), adalah: a. b.
c.
Kekurangan bulan Februari 2015 = 3.154.000 Kekurangan bulan Maret s.d. November 2015 (termasuk bulan ke-13) Kelas Jabatan 4 = 3.154.000 Tunjangan Pokok Harian = 800.000 Kekurangan = 2.354.000 Kekurangan selama 10 bulan = 2.354.000 x 10 =23.540.000 Total kekurangan yang harus dibayar = a + b = 3.154.000 + 23.540.000 = 26.694.000
Eka adalah pelaksana di Kantor Pusat DJBC dengan kelas jabatan 6. Pada bulan Oktober 2015 menerima SK Kenaikan Kelas Jabatan menjadi kelas jabatan 7 TMT 1 Januari 2015. Selama bulan Januari s.d. Oktober 2015 telah dibayarkan TUKIN dengan kelas jabatan 6. Berapa kekurangan (rapel) TUKIN yang harus dibayarkan?
2. Kekurangan yang dibayarkan absensi/hukdis), adalah:
(asumsi
tidak
terdapat
potongan
Kekurangan bulan Januari s.d. Oktober 2015 (termasuk bulan ke 13) Kelas Jabatan 7 = 3.864.000 Kelas Jabatan 6 = 3.611.000 Kekurangan = 253.000 Kekurangan selama 8 bulan = 253.000 x 8 = 2.024.000
Pembayaran Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan bagi Plt/Plh Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kemenkeu apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap
Plt
Plh
Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kemenkeu, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kemenkeu apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara
Berhalangan tetap suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara
Berhalangan sementara suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan
Ketentuan Pembayaran Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan bagi Plt/Plh 1 Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan sebesar 100% dari jabatan yang lebih tinggi ditambah 20% dari Tunj Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya Tata cara perhitungan dan pembayaran: 1. Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan pada jabatan definitifnya sesuai dg Dapem TKTT rutin 2. Jumlah yang berhak diterima dikurangi jumlah yang telah diterima pada poin 1, diperoleh selisih dan dibayarkan dengan dibuatkan Dapem Plt/Plh tersendiri dan terpisah dengan dapem rutin Selisih/tambahan penghasilan yang tercantum pada Dapem Plt/Plh dikenakan PPh Final Abdu dengan gol III/d menjabat definitif sebagai eselon IV dengan peringkat jabatan 15 merangkap sebagai Plt/Plh eselon IV peringkat jabatan 16. Berapa jumlah Tunj Kinerja sebagai Plt/Plh yang diterima Abdu? Jabatan(peringkat)
Tunj Kinerja
Tunj Tambahan
Jumlah
J. Definitif(15)
7.474.000
4.291.000
11.765.000
J. Plt/Plh(16)
8.458.000
4.112.000
12.570.000
Hak pegawai yang seharusnya: Tunj Kinerja + Tunj Tambahan (peringkat 16) 20% dari Tunj Kinerja peringkat 15 = 20% x 7.474.000 Total hak pegawai Hak yang telah dibayarkan (Dapem rutin peringkat 15) Selisih PPh final = 5% x 2.299.800 Jumlah bersih yang diterima pegawai sebagai Plt/Plh
= 12.570.000 = 1.494.800 + =14.064.800 =11.765.000 = 2.299.800 = 114.900 = 2.184.810 (dibuatkan Dapem Plt/Plh)
Ketentuan Pembayaran Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan bagi Plt/Plh 2 Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yg berhalangan tetap dan/atau merangkap sebagai Plt atau Plh Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan sebesar 100% dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan dalam jabatan definitifnya. Tata cara perhitungan dan pembayaran: 1. Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan pada jabatan definitifnya sesuai dg Dapem TKTT rutin 2. Jumlah yang berhak diterima dikurangi jumlah yang telah diterima pada poin 1, diperoleh selisih dan dibayarkan dengan dibuatkan Dapem Plt/Plh tersendiri dan terpisah dengan dapem rutin Selisih/tambahan penghasilan yang tercantum pada Dapem Plt/Plh dikenakan PPh Final Irma dengan gol III/b menjabat definitif sebagai eselon IV dengan peringkat jabatan 16 merangkap sebagai Plt/Plh eselon III peringkat jabatan 19. Berapa jumlah Tunj Kinerja sebagai Plt/Plh yang diterima Irma? Jabatan(peringkat)
Tunj Kinerja
Tunj Tambahan
Jumlah
J. Definitif(16)
8.458.000
4.112.000
12.570.000
J. Plt/Plh(19) 13.670.000 Hak pegawai yang seharusnya: Tunj Kinerja + Tunj Tambahan (peringkat 19) Hak yang telah dibayarkan (Dapem rutin peringkat 16) Selisih PPh final = 5% x 7.540.000 Jumlah bersih yang diterima pegawai sebagai Plt/Plh
6.440.000
20.110.000
= 20.110.000 = 12.570.000 = 7.540.000 = 377.000 = 7.163.000 (dibuatkan Dapem Plt/Plh)
Ketentuan Pembayaran Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan bagi Plt/Plh 3 Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yg berhalangan tetap dan/atau sementara yg merangkap sebagai Plt atau Plh Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan sebesar 100% dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan dalam jabatan definitifnya. Tata cara perhitungan dan pembayaran: 1. Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan pada jabatan definitifnya sesuai dg Dapem TKTT rutin 2. Jumlah yang berhak diterima dikurangi jumlah yang telah diterima pada poin 1, diperoleh selisih dan dibayarkan dengan dibuatkan Dapem Plt/Plh tersendiri dan terpisah dengan dapem rutin Selisih/tambahan penghasilan yang tercantum pada Dapem Plt/Plh dikenakan PPh Final Haykal dengan gol III/a menjabat definitif sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan 13 merangkap sebagai Plt/Plh eselon IV peringkat jabatan 15. Berapa jumlah Tunj Kinerja sebagai Plt/Plh yang diterima Irma? Jabatan(peringkat)
Tunj Kinerja
Tunj Tambahan
Jumlah
J. Definitif(13)
5.079.000
3.809.000
8.888.000
J. Plt/Plh(15) 7.474.000 Hak pegawai yang seharusnya: Tunj Kinerja + Tunj Tambahan (peringkat 15) Hak yang telah dibayarkan (Dapem rutin peringkat 13) Selisih PPh final = 5% x 2.877.000 Jumlah bersih yang diterima pegawai sebagai Plt/Plh
4.291.000
11.765.000
= 11.765.000 = 8.888.000 = 2.877.000 = 143.850 = 2.733.150 (dibuatkan Dapem Plt/Plh)
Ketentuan Pembayaran Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan bagi Plt/Plh 4 Plt yang diangkat melalui proses seleksi Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan sebesar 100% dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan dalam jabatan definitifnya. Tata cara perhitungan dan pembayaran: 1. Menerima Tunj Kinerja dan Tunj Tambahan sebagai pejabat Plt dan disesuaikan peringkat jabatannya dalam Dapem TKTT rutin 2. Tidak dibuatkan Dapem Plt PPh pasal 21 atas TKTT sebagai Plt ditanggung pemerintah atas beban APBN
Ketentuan Pembayaran Tunj Kinerja bagi Tugas Belajar Apa itu Tugas Belajar?
Tugas yang diberikan kepada pegawai untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam, maupun di luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya oleh instansi pemerintah lainnya, atau Badan Swasta Nasional/Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/ Internasional yang meliputi Program DIII, DIV, S1, S2, dan S3
Hak pegawai Tugas Belajar: Diberikan gaji secara penuh; TKPKN sesuai ketentuan yang berlaku; Masa kerja dihitung secara penuh; Diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; Diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lama 6 bulan apabila setelah masa Tugas belajar berakhir naumun belum menyelesaikan program studinya.
Ketentuan Tunj Kinerja bagi Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatannya 1 Karena reorganisasi a.
b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja pada peringkat jabatan terendah pada eselon pejabat ybs sebelum reorganisasi Terhitung sejak tanggal pejabat ybs dibebaskan dari jabatannya s.d. diangkat kembali pada jabatan struktural di lingkungan Kemenkeu
2 Karena dijatuhi Hukuman Disiplin a. b.
3
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan yang memperhatikan kompetensi dan pangkat/golongan ruang Terhitung sejak bulan pertama pejabat ybs dibebaskan dari jabatannya s.d. diangkat kembali pada jabatan struktural di lingkungan Kemenkeu
Karena sakit jasmani dan/atau rohani yg mengakibatkan pejabat ybs tidak dapat melaksakan tugas dlm jabatannya dengan baik, didukung dg surat keterangan dari dokter pemerintah a. b.
c.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja pada peringkat jabatan terendah pada eselon pejabat ybs sebelum dibebastugaskan Diberikan selama kurun waktu 6 bulan sejak bulan pertama pejabat ybs dibebaskan dari jabatannya. Dalam hal selama kurun waktu sebagaimana poin b pejabat ybs belum diangkat kembali dalam jabatan struktural, maka pada bulan ketujuh kepada ybs diberikan Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan 12
Ketentuan Tunj Kinerja bagi Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatannya 4 Karena mengundurkan diri dari jabatannya a. b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan yang memperhatikan kompetensi dan pangkat/golongan ruang Terhitung sejak bulan pertama pejabat ybs dibebaskan dari jabatannya
5 Karena dipekerjakan/diperbantukan di instansi lain di luar Kemenkeu dan telah kembali ke unit asal di lingkungan Kemenkeu a. b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja dengan peringkat jabatan terendah pada eselon pejabat ybs sebelum dipekerjakan/diperbantukan Terhitung sejak bulan pertama pejabat ybs kembali bekerja di lingkungan Kemenkeu s.d. diangkat kembali dalam jabatan struktural
6 Karena Tugas Belajar dan telah kembali ke unit asal a.
LULUS b. c.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja pada peringkat jabatan terendah pada eselon pejabat ybs sebelum tugas belajar Diberikan selama kurun waktu 6 bulan TMT SPMT diterbitkan Dalam hal selama kurun waktu sebagaimana poin b pejabat ybs belum diangkat kembali dalam jabatan struktural, maka pada bulan ketujuh kepada ybs diberikan Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan 12
Ketentuan Tunj Kinerja bagi Pejabat struktural yang dibebaskan dari jabatannya 6 Karena Tugas Belajar dan telah kembali ke unit asal TIDAK LULUS
7
a. b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan 12 Terhitung sejak bulan pertama pejabat ybs kembali bekerja di lingkungan Kemenkeu
Karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dan ditahan oleh pihak berwajib, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang pejabat ybs dinyatakan tidak bersalah dan telah kembali ke unit asal a. b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan maksimal pada pangkat/golongan pejabat ybs Terhitung mulai tanggal pengaktifan/pengangkatan kembali dalam jabatan negeri sebagaimana tercantum dalam KMK mengenai pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri s.d. diangkat kembali dalam jabatan struktural
8 Karena Cuti di Luar Tanggungan Negara (CDLTN) dan telah kembali ke unit asal a. b.
Diberikan Tunj Kinerja sebesar Tunj Kinerja sebagai pelaksana dengan peringkat jabatan yang memperhatikan kompetensi dan pangkat/golongan ruang Terhitung sejak bulan pertama pejabat ybs kembali bekerja di lingkungan Kemenkeu
Ketentuan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Kemenkeu
Pegawai dipekerjakan
PNS Kemenkeu yang dengan KMK ditugaskan bekerja pada instansi pemerintah/lembaga negara di luar Kemenkeu dg ketentuan gaji pegawai dipekerjakan tsb dibebankan pada Kemenkeu
Pegawai diperbantukan
PNS Kemenkeu yang dengan KMK ditugaskan bekerja padaBUMN/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri, dg ketentuan gaji pegawai dipekerjakan tsb dibebankan pada lembaga yang menerima perbantuan
Berada di Setjen c.q. Biro SDM, TMT dimulainya penugasan
Status kepegawaian
Berada di Setjen c.q. Biro SDM sementara sebelum dikembalikan ke UE I ybs tercatat sbg pegawai, TMT selesai penugasan
Masa tugas paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjan g untuk paling lama 4 tahun
Penugasan dan pengakhiran status kepegawaian ditetapkan dengan KMK
Ketentuan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Kemenkeu
Pegawai dipekerjakan
Berhak atas TKPKN
Pegawai diperbantukan
Tidak berhak memperoleh Tunj Kinerja dari Kemenkeu
Hak Tunj Kinerja
Dalam hal ditempat penugasan memperoleh Tunj Kinerja lebih kecil maka Kemekeu membayarkan selisih kekurangannya
Dalam hal di tempat penugasan memperoleh Tunjangan Kinerja lebih besar maka Kemenkeu tidak membayarkan TKPKN
Asas-asas pertanggungjawaban 1
Pembayaran Tukin kepada pegawai menggunakan Daftar Pembayaran Tukin, dengan tetap memperhitungkan potongan Tukin sesuai ketentuan yang berlaku
2
Sebagai bukti telah diterimanya Tukin oleh pegawai yang berhak, Daftar Pembayaran Tukin disahkan oleh pihak bank tempat dan Tukin ditampung dan disalurkan
3
Bendahara satker wajib memungut PPh Ps 21 atas pembayaran Tukin dan menyetorkannya ke rekening kas negara sesuai ketentuan yang berlaku
4
Satker wajib menggunakan aplikasi pembayaran TKTT uang disediakan oleh Rocankeu
PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TUNJ. KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI TUKIN VER 1.0 1
2
Rekam LPP
Cetak LPP
1 Klik “Rekam LPP”
2
1
Isi bulan dan tahun berkenaan Isikan sesuai pemberitahuan transfer dan rekekning koran
2 Isikan sesuai bukti setor PPh Ps. 21 (SSP dan BPN)
Isi bulan dan tahun berkenaan
3 Isikan dg lengkap Cetak LPP bulan berkenaan
3
Dapat diisi dalam hal terdapat pembayaran di luar yang telah disusun dalam permintaan kebutuhan dana
4 4
Klik “Cetak LPP”
Setelah terisi lengkap kemudian klik “Simpan” dan klik “Selesai”
3
Cetak Rekap LPP dari awal tahun s.d. bulan berkenaan
Checklist “Layar” untuk memastikan bahwa LPP telah terisi dengan benar kemudian checklist Printer dan klik “Proses”
KETENTUAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LPP TUNJ KINERJA (sesuai PMK 273/PMK.01/2014) Setjen
KP UE I Max Tanggal 10 Bulan Berkenaan
Kanwil Max Tanggal 5 Bulan Berkenaan
Satker
Max Tanggal 15 Bulan Berkenaan
KP UE I Max Tanggal 5 Bulan Berkenaan
Satker tidak punya Kanwil
Jenis-jenis verifikasi: Verifikasi Administrasi
Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban : SPTPD TKTT Daftar Pembayaran yang telah disahkan oleh bank Fotocopy SSP PPh Ps 21 dan Fotocopy BPN atas pembayaran TKTT Fotocopy rekening koran SK penetapan kelas jabatan Rekapitulasi absen Fotocopy bukti setor saldo akhir tahun anggaran/kelebihan pembayaran TKTT ke rekening kas negara disertai dengan BPN SKPP SPMT dll 1.
Verifikasi Substansi
Kesesuaian LPP Tukin dengan berkas pendukung Dropping
Rekening koran dan Pemberitahuan Transfer dana Tukin dari KP UE I
PPh Pasal 21
SSP dan BPN
TUKIN dibayarkan Saldo
2.
Daftar Pembayaran dan Rekap Saldo akhir bulan sebelumnya/SSPB dan BPN
Kesesuaian pelaksanaan pembayaran Tukin sesuai dengan ketentuan
Kesesuaian pelaksanaan pembayaran Tukin sesuai dengan ketentuan Grade
Dapem
Potongan
Waktu
SSP
Sesuai dengan SK penetapan Kelas Jabatan
Rekap absensi, SK Hukuman Disiplin, Cuti Sakit, Cuti Besar, dll SPMT/SPMJ, SKPP, SK Pensiun Nominal setoran, kesesuaian nominal dg yang terbilang, peruntukan, tanggal setor, kesesuaian dg BPN (NTPN/NTB)
PROSES BACKUP/RESTORE DATA 1
2
Backup Data
Restore Data
1 Klik “Backup / Restore Data”
2 3
4
1 Klik “Backup / Restore Data”
Pilih bulan dan tahun LPP yang akan dibackup/direstore
2
Klik “Backup” untuk melakukan backup
3
Notifikasi bahwa proses backup telah berhasil
Pilih bulan dan tahun LPP yang akan dibackup/direstore Klik “Backup” untuk melakukan backup
4
File backup tersimpan di folder backup
File backup
5
Notifikasi saat akan melakukan restore kemudian klik “Yes”
Notifikasi bahwa proses restore telah berhasil
KEWAJIBAN UPLOAD ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) TUNJ. KINERJA PADA APLIKASI MONIKA (sesuai kmk 95/kmk.01/2012): Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Kemenkeu yang menggunakan Aplikasi MONIKA, seluruh satuan kerja harus memasukkan data yang benar dan tepat waktu ke dalam Aplikasi MONIKA
DIKTUM KETUJUH Pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan Aplikasi MONIKA dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi Kemenkeu
DIKTUM KESEMBILAN
UPLOAD ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) TUNJ. KINERJA PADA APLIKASI MONIKA Transfer Data dan Upload 4 Masuk ke lwebsite ADK Tukin pada MONIKA www.monika.depkeu.go.id kemudian login untuk masuk ke aplikasi MONIKA
1 Klik “Tranfer Data”
2
Pilih bulan dan tahun LPP yang akan dilakukan tranfer data
6
Klik “Data TKPKN”
5
Klik “Utility”
3 Klik “Proses” File Transfer tersimpan di folder tmp
7
Upload file TMP TKPKN
File Transfer yang akan diupload pada MONIKA
8
10
Pastikan kembali bahwa file TMP TKPKN telah terupload dengan benar dan lengkap yaitu dengan mengecek kembali pada menu TUKIN, submenu Permintaan Dana TUKIN, TUKIN Berdasarkn Grade, dan LPP TUKIN
9
Setelah file TMP TKPKN berhasil terupload maka pilih dan klik bulan sesuai dengan file TMP TKPKN yang akan diupload
Klik “Proses Sinkronisasi”
FAQ 1
Bagaimana apabila dalam suatu kondisi tertentu terdapat kekurangan dana Tunj Kinerja yang disebabkan oleh kekeliruan dalam proses perhitungan permintaan kebutuhan dana ? a. Satker dapat mengajukan permintaan tambahan dana Tunj Kinerja ke KP DJBC (UE I) secara berjenjang melalui Kanwil/KPU BC b. Kemudian akan dilakukan pengalihan dana dari satker yang memiliki kelebihan saldo ke satker lain yang membutuhkan baik dalam satu lingkungan Kanwil/KPU BC yang sama atau antar Kanwil/KPU BC yang berbeda. c. Pengalihan dana terlebih dahulu melalui rekening penampung dana TKPKN UE I DJBC lalu dikirim ke satker yang membutuhkan d. Tetapi apabila tidak tersedia dana/tersedia dana tetapi tidak mencukupi kebutuhan satker tersebut maka atas kekurangan dana tersebut dimintakan dalam permintaan kebutuhan bulan berikutnya.
Apabila terdapat saldo pada akhir bulan apakah harus dikembalikan ke kas negara? 2
Jadikan sebagai saldo awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember sisa saldo akhir harus segera disetorkan ke kas negara paling lambat hari kerja terakhir pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
Apabila terdapat pegawai meninggal pada tanggal 20 Februari 2016, apakah Tunj. Kinerja untuk bulan Maret masih dibayarkan? 3 Tidak, Tunj Kinerja pegawai ybs terakhir dibayarkan pada bulan Februari 2016.
FAQ Apabila terdapat pejabat yang merangkap jabatan sebagai Plh TMT 21 Februari 2016 s.d. 18 Maret 2016, apakah ybs berhak atas tambahan Tunj. Kinerjanya sebagai Plh? 4
Tidak, karena sesuai pasal 10 (4) PMK 98/PMK.01/2015, (Plh.)dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerjapegawai yang menjabat sebagai Plh/Plt dalam hal ybs menduduki jabatan tersebut paling sedikit selama satu bulan kalender
Terdapat pegawai yang merangkap jabatan sebagai Plh Eselon IV dari tgl 21 September 2015 s.d. 24 Desember 2015, pegawai tersebut berhak atas tambahan Tunj Kinerja sebagai Plh eselon IV untuk pembayaran Tunj Kinerja bulan apa? 5
Bahwa sesuai pasal 10 (3) PMK 98/PMK.01/2015 dijelaskan bahwa Pembayaran Tunjangan Kinerja pejabat yang diangkat sebagai Plt/Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit 1 bulan kalender dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. Oleh karena itu, terhadap pegawai tersebut berhak atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagai Plh untuk bulan November, Desember, dan Januari.
Apakah atas tambahan Tunj Kinerja sebagai Plh/Plt dikenakan potongan absensi? 6 Tidak dikenakan potongan absensi
FAQ Bagaimana apabila sistem billing tidak dapat menerbitkan Kode/ID billing? 7 Wajib bayar melakukan pembayaran dengan sistem manual dengan formulir SSPB/SSBP
8
Bagaimana apabila bank/pos persepsi tidak dapat menerima informasi data setoran dari sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response/inquiry gagal)? a. Transaksi tidak dapat diteruskan b. Rekening kas negara tidak dikreditkan c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain
Bagaimana apabila sistem BPP tidak berhasil menerima response pembayaran dari sistem settlement (NTPN gagal diterima)? 9
a. b. c. d.
e. f.
Transaksi dianggap berhasil Dana nasabah didebet Rekening kas negara tidak dikreditkan BPP melakukan proses re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke settlement s.d. Cut off periode (pukul 15.00 WIB H:o) Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPN BPP menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN
FAQ Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran? 10
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakandengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ? 11
1) Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN 2) Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 3) Cetakan BPN dari internet 4) Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran 5) Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN 6) Hasil cetakan dari SIMPONI Untuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang. (sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014)
FAQ Bagaimana cara untuk menambahkan tipe pengguna lainnya (saat registrasi hanya satu tipe yang dipilih)?
12
Silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021-34832511 atau email:
[email protected]. Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut.
Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya. 13
Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf. Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi
Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan? 14
Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sdh keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) akan masuk kategori kadaluwarsa.
FAQ Mengapa pada BPN hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP pada BPNnya terdapat kode akun ? 15 BPN yang dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan AKUN karena di SIMPONI mengakomodir multi akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI.
Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya. 16
Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf. Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi
Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui SIMPONI? 17 Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui SIMPONI dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan
Referensi Peraturan: KMK 572/2005 • Tunjangan Pokok Harian CPNS
PMK 18/2008 • Tugas Belajar
PMK 256/2011 • PNS Kemenkeu yg diperbantukan/dipekerjakan di luar Kemenkeu
PMK 682/2014 • Tukin bagi pejabat struktural yang dibebastugaskan dari jabatannya
PMK 98/2015 • Tata cara penunjukan/pengangkatan Plt dan penunjukan Plh di lingkungan Kemenkeu
PMK 85/2015 • Penegakan disiplin dalam kaitannya dg TKPKN di lingkungan Kemenkeu
KMK 910/2015 • Peringkat jabatan struktural dan peringkat jabatan fungsional di lingkungan Kemenkeu
KMK 1104/2015 • Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kemenkeu
TKPKN : Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Tukin : Tunjangan Kinerja TKTT : Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TMT : Terhitung Mulai Tanggal SPMT : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Plh : Pelaksana Harian Plt : Pelaksana Tugas LPP : Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan SPTPD : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dapem : Daftar Pembayaran NTPN : Nomor Tanda Penerimaan Negara TPH : Tunjangan Pokok Harian ADK : Arsip Data Komputer BPP : Bank/Pos Persepsi SSPB : Surat Setoran Pengembalian Belanja SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak SIMPONI : Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online MONIKA : Monitoring Keuangan dan Aset
Daftar Singkatan
