Tabel 2.1 RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015 RENCANA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
NO.
ISU / SUB ISU
KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
1
2
3
4
A. I
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
20% (13 SKPD)
40% (26 SKPD)
60% (40 SKPD)
80% (53 SKPD)
100% (66 SKPD)
2. prosentase SKPD penyelenggara pelayanan publik terbaik
5% (3 SKPD)
14% (9 SKPD)
60% (40 SKPD)
80% (53 SKPD)
100% (66 SKPD)
2 Penyusunan Indeks Prosentase SKPD / unit kerja yang Kepuasan di-IKM Masyarakat (IKM)
3% (2 SKPD)
5% (3 SKPD)
7,5% (5 SKPD)
10,6% (7 SKPD)
13,6% (9 SKPD)
Sistem Pelayanan publik
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : 1 Pembinaan dan 1. prosentase SKPD yang dibina Kompetisi dan mengikuti kompetisi tentang Pelayanan Publik pelayanan publik
PELAKSANA
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
KETERANGAN
10
11
12
13
Program Bagian Organisasi dan Pembinaan dan Aparatur Setda Pengembangan Aparatur
APBD
Program Bagian Organisasi dan Pembinaan dan Aparatur Setda Pengembangan Aparatur Program Bagian Organisasi dan Pembinaan dan Aparatur Setda Pengembangan Aparatur
APBD
APBD
3 Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM
30%
45%
50%
80%
100%
APBD
4 Penyusunan dan Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)
Prosentase SKPD yang menerapkan SOP
30%
45%
50%
80%
100%
Program Bagian Organisasi dan Pembinaan dan Aparatur Setda Pengembangan Aparatur
APBD
5 Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Prosentase klarifikasi SMS Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertangani
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Organisasi dan Aparatur Setda & Bagian Humas Setda
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
APBD
NO. 1 II
ISU / SUB ISU
KEGIATAN
2 3 4 Peniadaan pungutan liar dalam pelayanan publik Kegiatan : 1 Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
B. I
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
Tertanganinya SMS Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
TARGET
PELAKSANA
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
KETERANGAN
10
11
12
13
APBD
Gambaran umum kegiatan adalah salah satu sub kegiatan adalah penerbitan instruksi Bupati tentang penghapusan pungutan liar dalam pelayanan publik
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
100%
100%
100%
100%
100%
Program Bagian Organisasi dan Mengintensifkan Aparatur Setda Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Penerapan Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1 Penyusunan RKPD
Dokumen RKPD 2013 dan Dokumen perubahan RKPD 2012
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
2 Penyusunan KUA PPAS
Dokumen KUA PPAS 2013 dan Dokumen KUA PPAS perubahan 2012
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD)
Dokumen berisi informasi kinerja pelaksanaan RKPD dan rekomendasinya
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
APBD
APBD
APBD
NO.
ISU / SUB ISU
1
2
KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
PELAKSANA
3 4 Penyusunan APBD
4 Dokumen perda APBD 2012, Dokumen perkada APBD 2012, Dokumen perda APBD Perubahan 2012, Dokumen perkada APBD Perubahan 2012, Dokumen Nota Keuangan APBD Perubahan 2012, Dokumen SE tentang Penyusunan RKA 2013, Dokumen Nota Keuangan APBD 2012 serta publikasi APBD di media massa
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 DP2KAD
5 Penyusunan LKPJ Bupati
Tersusunnya buku LKPJ
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Pemerintahan Setda
6 Penyusunan LPPD dan EKPPD
Tersusunnya LPPD dan EKPPD
100%
100%
100%
100%
100%
7 Penyusunan dan Lembar ILPPD di surat kabar penyampaian ILPPD melalui media.
100%
100%
100%
100%
100%
8 Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra RPJMD dan Renstra SKPD SKPD
100%
9 Penyusunan SOP SKPD
Jumlah SKPD yang memiliki SOP
100%
100%
100%
100%
100%
10 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah
Tersusunnya Dokumen RKT Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
11 Penyusunan LAKIP Daerah
Tersusunnya Dokumen LAKIP Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
12 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Daerah
Tersusunnya Dokumen PK Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
13 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
11
12 APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah Program Bagian Penyusunan Pemerintahan Kebijakan Kepala Setda Daerah Bagian Humas Program Pengembangan Setda Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah Program Bagian Organisasi dan Penyusunan Aparatur Setda Kebijakan Kepala Daerah Program Bagian Organisasi dan Penyusunan Aparatur Setda Kebijakan Kepala Daerah
APBD
Program Bagian Organisasi dan Penyusunan Aparatur Setda Kebijakan Kepala Daerah Program Bagian Organisasi dan Penyusunan Aparatur Setda Kebijakan Kepala Daerah Program Bagian Organisasi dan Penyusunan Aparatur Setda Kebijakan Kepala Daerah
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
KETERANGAN 13
NO. 1 II
ISU / SUB ISU
KEGIATAN
TARGET 2011
2012
2013
2 3 4 5 6 7 Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 (Pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003) Kegiatan : 1 Kegiatan Bintek Perpres 54 Tahun 2010 (Pengganti Keppres 80 th. 2003) 2 Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
III
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
2014
2015
8
9
1. Prosentase Keikutsertaan Peserta yang Wajib Bintek Perpres No 54 Tahun 2010
40%
65%
75%
90%
100%
1. Prosentase Keikutsertaan Peserta yang Wajib Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
40%
65%
75%
90%
100%
2. Prosentase Pejabat yang Wajib Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
35%
50%
65%
85%
100%
PELAKSANA
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
KETERANGAN
10
11
12
13
Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
APBD
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
APBD
Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Negara Kegiatan : 1 Pembahasan KUA dan PPAS
Ketepatan waktu pembahasan KUA PPAS perubahan tahun n dan KUA PPAS tahun n+1
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Sekretaris DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
APBD
2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Ketepatan waktu pembahasan rancangan Perda dan Keputusan DPRD tentang APBD
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Sekretaris DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
APBD
3 Penyusunan pelaporan keuangan
Dokumen laporan keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
Semua SKPD
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
APBD
NO.
ISU / SUB ISU
KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
1
2
3
4
C I
Sistem administrasi pemerintahan daerah
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
PELAKSANA
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
KETERANGAN
10
11
12
13
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
APBD
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila tidak dipatuhi/dilaks anakan terkena sanksi
Program Bagian Organisasi dan Pengembangan Aparatur Setda Kebijakan Pemerintah
APBD
Penetapan Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Percepatan Penyerahan LHKPN kepada KPK Kegiatan : 1 Penanganan LHKPN 1. SK Bupati tentang penetapan pejabat / penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan (LHKPN)
II
TARGET
Penetapan Kinerja Kegiatan : 1 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Daerah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN
100%
100%
100%
100%
100%
3. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang memiliki formulir KPKA dan KPK-B
100%
100%
100%
100%
100%
4. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang menyerahkan isian formulir KPK-A dan KPK-B
100%
100%
100%
100%
100%
5. Persentase Pejabat / Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN yang mengumumkan Harta Kekayaan
100%
100%
100%
100%
100%
1. Prosentase SKPD yang wajib membuat Penetapan Kinerja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
2. Prosentase SKPD yang melakukan Penetapan Kinerja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
3. Laporan hasil evaluasi Penetapan Kinerja SKPD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
4. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Daerah yang dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
BKD
NO. 1 III
ISU / SUB ISU
KEGIATAN
TARGET
PELAKSANA
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
KETERANGAN
10
11
12
13
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
9
1. Prosentase SKPD yang diberi surat edaran tentang kesederhanaan hidup meliputi penghematan dan efisiensi sarana dan prasarana kerja (BBM, listrik, telepon dan air), pengetikan naskah dinas menggunakan kertas yang sesuai standarisasi, berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Bupati)
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Perekonomian Setda dan Penanaman Modal Setda
Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
APBD
2. Prosentase SKPD yang diberi surat edaran untuk melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan apel pagi tentang resepsi atau pesta tidak berlebihan, menolak gratifikasi, dan larangan mengunakan perhiasan yang mencolok pada saat dinas.
100%
100%
100%
100%
100%
Program Bagian Organisasi dan Pembinaan dan Aparatur Setda Pengembangan Aparatur
APBD
SK Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
1 SK Bupati
1 SK Bupati
1 SK Bupati
1 SK Bupati
1 SK Bupati
2 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Jumlah pemeriksaan operasional pada SKPD dan jumlah LHP
200 kali dan 200 LHP
200 kali dan 200 LHP
200 kali dan 200 LHP
200 kali dan 200 LHP
200 kali dan Inspektorat 200 LHP
3 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat dan Tersusunnya LHP Kasus
2 3 Kesederhanaan Hidup Kegiatan : 1 Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev. Bidang Perekoniman rakyat dan Prasarana Perekonomian Rakyat
2 Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik
IV
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Kegiatan : 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
35 kali LHP
35
35 kali LHP
35
35 kali LHP
35
35 kali LHP
35
35 kali LHP
35
Inspektorat
Inspektorat
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
APBD
NO.
ISU / SUB ISU
1
2
KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN / HASIL
TARGET 2011
2012
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, dan SPIP pada seluruh SKPD di Kabupaten Purworejo
2 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD
2 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD
2 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD
2 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD
2 kali reviu, 1 Inspektorat kali evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
6 Inventarisasi temuan pengawasan
Tersusunnya data perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern dan ekstern
4 jenis laporan
4 jenis laporan
4 jenis laporan
4 jenis laporan
4 jenis laporan
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
7 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Terlaksananya pemantauan tindak 250 kali lanjut hasil pemeriksaan dari hasil inventarisasi temuan pengawasan
250 kali
250 kali
250 kali
250 kali
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
8 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
9 Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
1 kali 238 obrik
1 kali 238 obrik
1 kali 238 obrik
1 kali 238 obrik
1 kali 238 obrik
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
APBD
20
10 Inspektorat
12 APBD
5 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
20
9 20 kali LHP
11
5 20 kali LHP
20
8 20 kali LHP
2015
SUMBER DANA
4 Terlaksananya pemeriksaan khusus dan Tersusunnya LHP Khusus
20
7 20 kali LHP
2014
PROGRAM RPJMD TERKAIT
3 4 Pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
20
6 20 kali LHP
2013
PELAKSANA
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
KETERANGAN 13
NO.
ISU / SUB ISU
1
2
D I
KEGIATAN
3 10 Pengelolaan Administrasi pengawasan
INDIKATOR KELUARAN / HASIL 4 Terlaksananya pengelolaan pajakpajak pribadi (LP2P)
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
PELAKSANA 10 Inspektorat
PROGRAM RPJMD TERKAIT
SUMBER DANA
11
12 APBD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
11 Pelaporan Prosentase SKPD yang Kemajuan Fisik dan memberikan laporan Kemajuan Keuangan Fisik dan Keuangan tepat waktu Kabupaten Purworejo
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
APBD
12 Operasional Sekretariat LPSE
Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE yang terlayani
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
APBD
13 Operasional Sekretariat ULP
Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP yang terlayani
100%
100%
100%
100%
100%
Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
APBD
Belum Ada
Belum Ada
Ada (SKPD pelayanan publik)
Ada (seluruh SKPD)
Program Ada (seluruh Bagian SKPD) Organisasi dan Pengembangan Aparatur Setda Kebijakan Pemerintah
APBD
1. Prosentase SKPD menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi)
4,5%
4,5%
50%
75%
100%
Program Bagian Organisasi dan Pengembangan Aparatur Setda Kebijakan Pemerintah
APBD
2. Satuan unit kerja yang menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi
1 unit (pengadaan barang dan jasa)
1 unit
2 unit
2 unit
3 unit
Program Bagian Organisasi dan Pengembangan Aparatur Setda Kebijakan Pemerintah
APBD
Program dan Wilayah bebas korupsi.
Pemetaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi Kegiatan : 1 Kajian Penetapan program dan wilayah bebas korupsi 2 Penetapan wilayah bebas korupsi
1. Dokumen Kajian Penetapan program dan wilayah bebas korupsi
KETERANGAN 13
