PENANGANAN KREDIT BERMASALAH ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SK DPRD) DALAM HAL TERJADI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) (Study: Pasal 102 PP RI No.16 Th.2010 di PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro & PD.BPR PEMKAB Bojonegoro) Husnul Khawatim1, Sihabudin2, Rahmi Sulistyorini3 Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
[email protected] abstrak
Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank memerlukan suatu jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debituruntuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank pada dasarnya menerima jaminan yang mempunyai kriteria: dapat dengan mudah dieksekusi, serta dapat diikat secara yuridis formal, akan tetapi ada beberapa bank yang sekarang ini menerima jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD). Penalitian ini mengkaji tentang penanganan kredit bermasalah anggota DPRD yang menggunakan jaminan SK DPRD, dalam hal terjadi Pergantian Antarwaktu pada PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD. BPR PEMKAB Bojonegoro. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro selama menyalurkan Kredit Anggota DPRD dengan Jaminan SK DPRD, tidak pernah terjadi kredit bermasalah, dikarenakan sudah mengikutsertakan pada asuransi secara keseluruhan,yaitu asuransi meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Penangan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD.BPR PEMKAB Bojonegoro akibat mengundurkan diri atau diberhentikan adalah dengan musyawarah, memberikan kesempatan membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu pembayaran, pembenahan bunga 1
Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2 Pembimbing Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bidang Keahlian Hukum Perdata. 3 Pembimbing Pendamping,Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bidang Keahlian Hukum Perdata.
1
kredit yang disetor, memberi surat peringatan sebanyak 3 kali,melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara. Kata kunci : Kredit, jaminan SK DPRD, Pergantian Antarwaktu, Penanganan Kredit Bermasalah. Abstract Bank in the operations follow to the principle of prudence, including the provision of credit, in accordance with Article 2 of Law No 7 of 1992 in conjunction with Law No. 10 of 1998. Bank requires a guarantee to ensure the ability of the debtor to repay the loan according to the agreement. Basically the banks have received assurance with criteria which is it can be easily executed and can be tied to formal judicial. However there are some banks that currently receives collateral in the form of the Decree of Appointment of the Regional Representatives Council. This study reviewing the handling of non-performing loans using collateral legislators Decree of Appointment of the Regional Representatives Council, in the event of Intertemporal Substitution in PT. BPD Jawa Timur, Tbk. Bojonegoro branches and PD. BPR Bojonegoro district government. This study is an empirical law, whereas the approach used is a sociojuridical approach. Based on research results of PT. BPD Jawa Timur, Tbk. Bojonegoro branch for lending legislators with Decree of Appointment of the Regional Representatives Council, credit crunch never happened, because it is already included in the overall insurance, the life insurance, resign and be dismissed. Handling non-performing loans made by the PD. BPR Bojonegoro district because of resign or dismissed by consensus, giving the opportunity to pay in installments, giving payment periods, revamping the paid credit interest, giving warning letter 3 times, through the State Receivables Affairs Committee and the Directorate General of Receivables and State Auction. Keywords: Credit, SK DPRD as Collateral, Inter-Period Replacement, The Handling of Defaulted Credit A. PENDAHULUAN Masyarakat
tidak bisa lepas dari dunia perbankan dalam
kehidupan dewasa ini,karena Perbankan memegang peranan sangat penting dalam bidang perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai penyalur dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini bank sebagai penyedia permodalan dan juga sebagai perantara keuangan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi suatu negara 2
tergantung pada sistem keuanganya, dan lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.4 Mengingat sangat pentingnya peranan Bank di Indonesia saat ini, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan harus tetap dijaga, Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank, sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian.5 Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.6 Bank dalam menyalurkan dana, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas kredit.pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang.7 Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengn pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam 4
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakata: Kencana,2011), hlm.7. Sulistyandari, Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpanan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia, (Sidoarjo: Laras, 2012), hlm. 292. 6 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 106. 7 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Tekhnik Management Kredit, (Jakarta : P.T. Bina Aksara, 1983), hlm. 11. 5
3
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” Bank dalam pemberian kredit selain menggunakan prinsip kehati-hatian juga akan melakukan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainya, hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan dapat kembali.8 Pemberian jaminan pada perjanjian kredit diharuskan dalam perbankan konvensional, karena pada dasarnya sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat, dengan demikian kredit yang diberikan pada nasabah harus hati-hati dan dapat dipastikan akan kembali pada saat jatuh tempo nanti. Bank dalam menerima suatu jaminan kredit, ada 2 (dua) pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai criteria jaminan tersebut :9(1) Marketable artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur; (2) Secured artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, jika suatu hari wanprestasi, bank mempunyai kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Bank memberikan kredit kepada semua lapisan masyarakat, baik yang mempunyai penghasilan tidak tetap, misalnya pengusaha, pedagang, dan juga memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, misalnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan politik didalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR direkrut dengan cara dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945.10dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 8
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2012), hlm.83. Irma Devita Purnamasari,Kiat-Kiat Cerdas,Mudah,Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: Kaifa,2011), hlm.19. 10 Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.201. 9
4
2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD. PT.BPD Jawa Tmur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD.Bank Perkreditan Rakyat PEMKAB Bojonegoro menerima kredit bagi para anggora DPRD dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut SK DPRD), di Indonesia SK DPRD tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijasah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.11sehingga dalam perkreditan di Indonesia SK DPRD dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh partai, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai DPRD, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK DPRD bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Bagi anggota DPRD yang menjadikan SK DPRD-nya sebagai jaminan, maka anggota DPRD memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji si penerima kredit, dan surat kuasa tersebut di tandatangani juga oleh bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan), dengan surat kuasa pengambilan gaji tersebut, pihak bank dapat mengambil angsuran tiap bulan pada bendahara Sekwan dengan cara memotong gaji Anggota DPRD, tanpa harus Anggota DPRD membayar langsung pada pihak bank, namun masalah muncul ketika terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Anggota DPRD yang menyebabkan berakhirnya keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan juga sekaligus berakhirnya gaji tersebut.
11
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.11.
5
Kabupaten Bojonegoro terdapat banyak lembaga-lembaga pembiayaan Bank dan non Bank, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh swasta, namun demikian tidak semua lembaga pembiayaan di Bojonegoro menerima SK DPRD sebagai jaminan, dan di Bojonegoro hanya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro (yang dikenal dengan Bank JATIM Cabang Bojonegoro) dan PD. BPR PEMKAB Bojonegoro yang menerima SK DPRD sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Periode 2004-2009, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 45 anggota DPRD, dan 36 diantaranya meminjam pada Bank JATIM Cabang Bojonegoro dengan total pinjaman 6,9 milyar, sedangkan pada PD. BPR Kabupaten Bojonegoro terdapat 33 Anggota DPRD yang meminjam dengan total pinjaman 3 milyar, dan dalam periode 2004-2009 terdapat 10 Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang di PAW dengan berbagai alasan dan latar belakang partai. Rincianya yaitu tahun 2005 satu orang dari fraksi Demokrat, 2006 satu orang dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), 2007 tujuh orang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan 2008 satu orang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).12 Periode 2009-2014 terdapat 50 anggota DPRD, 38 Anggota diantaranya meminjam pada PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dengan tolal pinjaman 7,6 milyar, sedangkan pada PD. BPR Kabupaten Bojonegoro terdapat 37 Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang meminjam, dengan total pinjaman 5 milyar dan dalam periode 2009-2014 terdapat 1 orang Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang di PAW dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).13 Paparan diatas menunjukan bahwa selama kurun waktu delapan tahun terakhir mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro mengajukan kredit pada Bank JATIM Cabang Bojonegoro dan PD.BPR Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan jaminan SK DPRD, dan telah terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW)
sebanyak
11
anggota
DPRD,
yang
mengakibatkan
terputusnya/berhentinya gaji sebagai anggota DPRD sehingga akan dapat menyulitkan pihak bank dalam menarik pembayaran angguran yang selama ini 12
Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Rohana sebagai Bendahara di Sektretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada 10 april 2013. 13 Ibid.
6
pembayarannya dengan cara pemotongan gaji melalui Bendahara Sekretariat Dewan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan mengenai bagaimana Penanganan kredit bermasalah anggota DPRD yang menggunakan jaminan SK DPRD, dalam hal terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) pada PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD. BPR PEMKAB Bojonegoro? B. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebutpenelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence adalah penelitian yang berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.14 Yaitu Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai teori-teori hukum dan perundang-undangan terkait dengan tinjauan hukum terhadap penggunaan SK DPRD sebagai jaminan dalam pemberian kredit yang dihubungakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai prilaku kebiasaan masyarakat, berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.15 Lokasi penelitian di PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit anggota DPRD dengan jaminan SK DPRD meliputi PT BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro dan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro selaku pihak yang memberikan kredit anggota DPRD 14
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47. 15 Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.9.
7
dengan jaminan SK DPRD dan 2 nasabah/anggota DPRD Kab.Bojonegoro selaku pihak penerima kredit, sedangkan sampel penelitian adalah dua orang pegawai PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, 3 orang pegawai PD.BPR PEMKAB Bojonegoro serta2 nasabah/anggota DPRD Kab.Bojonegoro selaku penerima kredit dengan jaminan SK DPRD. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara, sampel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD) Sebagai Obyek Jaminan Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau
cautie,
yaitu
kemampuan
debitur
untuk
memenuhi
atau
melunasi
perutanganya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, arti jaminan diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain yaitu “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, untuk :16 (1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian; (2) 16
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 71.
8
Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; (3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan. Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank pada prinsipnya tidak mewajibkan nasabah debitur untuk menyerahkan agunan tambahan, selama bank merasa yakin terhadap nasabah bahwa kredit yang diberikan benarbenar akan kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan
nasabah/ debitor
untuk
membayar
kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yanng dibiayai kredit,
yang tercermin dalam cash low nasabah/debitor atau yang lebih
dikenal dengan first way out. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor; (2) Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan / second wayout apabila dikemudian hari first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit. PT BPD. Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, menunjukkan bahwa dari berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut kepada masyarakat, bank tersebut memiliki penawaran suatu kredit dengan tanpa penyertaan agunan. Penawaran kredit tersebut untuk keperluan konsumsi (konsumtif) melalui kredit multiguna.17 para
calon
debitor
tidak
dihadapkan kepada syarat-syarat yang dapat memberatkan misalkan agunan yang masih menjadi kendala utama di dalam penyaluran kredit. Pada kredit ini untuk calon debitor yang mempunyai profesi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonrgoro cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan 17
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1980), hlm. 297.
9
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD), dalam kredit ini berlaku jaminan umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata, pihak bank sudah merasa cukup yakin dengan kredibilitas calon debitornya.Menurut Soebekti, KUHPerdata mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan piutang, penagihan atau claim).18 Berdasarkan hal
tersebut
diatas,
perjanjian
kredit
dengan
menggunakan SK DPRD tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya. Karena menurut KUHPerdata tidak dapat digolongkan sebagai benda yaitu barang bergerak, barang tidak berwujud dan berwujud, serta barang tidak bergerak (juga disebut benda tetap; Pasal 504 KUH Perdata). Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditur akan lebih
aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindah-
tangankan dalam arti
dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun
mudah untuk berubah nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan SK DPRD tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan sebagai obyek gadai. Ditinjau dari obyek jaminan fidusia juga tidak masuk didalamnya. Menurut Purwahid Patrik, bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atu tidak terdaftar, bergerak
maupun
tidak
tanggungan atau hipotik.
bergerak
yang
tidak
dapat dibebani hak
19
Menurut pendapat penulis Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SK DPRD) bukan merupakan obyek jaminan fidusia, karena dari pengertian barang yang dapat dialihkan hak kepemilikannya adalah barang tersebut dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, hibah, maupun diwariskan dan dijual melalui lelang. Bank lebih
menekankan
unsur
18
Soebekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 9. Purwahid Patrik, Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2004).
19
10
kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan SK DPRD, dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dengan memprthatikan terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitor tersebut dikenal dengan istilah The 5C’s of Credit Analysis yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitor) untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditionof economy.20dimana juga debitor sebagai Anggota DPRD selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya.
2.
Prosedur Pengajuan Dan Ketentuan-Ketentuan Dalam Kredit Multiguna Pada PT.BPD Jawa Timur dan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro
Prosedur dan Ketentuan Kredit 1. Pengajuan berkas
PT.BPD Jawa Timur,Tbk.
PD. BPR PEMKAB
Cabang Bojonegoro
Bojonegoro
Customer Service -> bagian
Customer Service -> bagian
kredit
kredit
2. Analisis Kredit
Account Officer
Accout Officer
3. Survei lapangan
AO kerja sama dengan
AO kerja sama dengan
bendahara SEKWAN
bendahara SEKWAN
Gaji >angsuran (disetujui)
-Gaji>angsuran (disetujui)
Gaji
-Gaji
4. Keputusan Kredit
plus agunan tambahan) 5. Akad Kredit
-
Dibawah tangan
- 25jt< dibawah tangan kemudian di waarmaking
6. Realisasi Kredit
-
Pimpinan Cabang
- 25jt
-
Dimasukkan ke rekening
- 25jt-75jt Ka Biro
Pemohon.
pemasaran. - 75jt-125jt Direktur - 125jt-BMPK Direktur Utama.
20
Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 273.
11
- Di masukkan ke rekening Pemohon
7. Penarikan Dana
- Sesuai keinginan Nasabah
- Sesuai keinginan nasabah
8. Pengawasan Kredit
- Kerjasama dengan Bedahara
- Kerjasama dengan
SEKWAN
Bendahara SEKWAN
9. Angsuran
- Bersifat tetap (flat)
- Bersifat tetap (flat)
10. Batas Max. kredit
- 200jt
- Tidak ada.
- 60% dari gaji 11. Jangka Waktu
- Mak. 4 tahun
- Masa jabatan berakhir
- 1 th sebelum masa jabatan berakhir 12. Agunan Tambahan
- Tidak ada
- Ada
13. Asuransi
- Asuransi secara keseluruhan
- Meninggal dunia.
(meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan) 14. Bunga
-
10% Per tahun
- 9,6 % per tahun
Sumber : Data Sekunder, diolah 11 juni 2013. Tabel 1,
Prosedur pengajuan dan ketentuan-ketentuan dalam kredit multiguna pada
PT.BPD Jawa Timur dan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro
3.
Hambatan-Hambatan
PT.BPD
Jawa
Timur,Tbk.
Cabang
Bojonegoro dan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam Pelaksanaan Kredit
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
Menggunakan Jaminan SK DPRD. Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat disebabkan oleh
12
berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberitaan kredit, atau disebabkan oleh faktor lain. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming loan tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kredit kurang lancar, diragukan atau macet. Kredit yang dikategorikan bermasalah dalam “Kredit dengan Jaminan SK DPRD” apabila : (1) Pihak kedua tidak dapat membayar angsuran pokok maupun bunganya sampai tiga kali berturut-turut dan atau tidak bisa memenuhi seluruh pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan; (2) Apabila nasabah meninggal dunia; (3) Apabila peminjam pindah tugas atau dipindah tugaskan serta keluar atau dikeluarkan oleh/dari instansinya Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam “Kredit Anggota DPRD dengan Jaminan SK DPRD” apabila terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) sesuai dengan Pasa 102 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib DPRD,
yang bisa terjadi karena: (1) hambatan
internal debitur, hal ini terdapat pada pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yaitu : meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan; (2) hambatan internal bank: pihak bank kurang menjalankan prinsip kehati-hatian , hal ini terdapat pada bank dalam memberikan kredit menerima agunan tambahan yang nilainya jauh lebih kecil dari pada nilai kredit yang diberikan; (2) bank dalam melakukan kredit kurang teliti, hal ini terdapat pada bank dalam kurang tepat dalam menganalisis resiko, dikarenakan
anggota
DPRD
sewaktu-waktu
bisa
meninggal
dunia,
mengundurkan diri serta diberhentikan. Pemberhentian anggota DPRD tesebut bisa mengakibatkan kredit bermasalah, hal tersebut dikarenakan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya adalah melalui pemototangan gaji Anggota DPRD, sedangkan apabila Anggota DPRD diberhentikan maka gaji Anggota DPRD secara otomatis akan berhenti, dan hal ini dapat menyulitkan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam penarikan pada tiap bulannya.
13
1. Penanganan kredit bermasalah anggota DPRD yang menggunakan jaminan SK DPRD, dalam hal terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Bank JATIM Cabang Bojonegoro dan PD. BPR PEMKAB Bojonegoro Bank pada umumnya dalam setiap pemberian kredit selalu diikut sertakan dalam Asuransi, tak tekecuali dalam “Kredit Anggota DPRD yang Menggunakan Jaminan SK DPRD”, ini wujud dari antisipasi terhadap kredit bermasalah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Adapun penanganan Kredit Bermasalah Anggota DPRD yang menggunakan Jaminan SK DPRD pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut: a. PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro berpendapat bahwa kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, sekaligus sumber resiko bisnis terbesar, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan pengendalian kredit yang macet. kegiatan pengelolaan kredit dikenal istilah menejemen kredit. PT. BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun yakni mulai tahun 2004-2013 belum pernah terjadi permasalahan dalam kredit yang menggunakan jaminan SK DPRD jika terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW), dikarenakan setiap kredit dengan jaminan SK DPRD diikutsertakan dalam asuransi, yang didalamnya mencakup asuransi secara keseluruhan (jika nasabah/anggota DPRD meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan), apabila terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) bank bisa langsung meng-klaim kepada asuransi dalam hal pembayaran pelunasan kredit anggota DPRD tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan asuransi apabila terjadi Pergantian Antarwaktu adalah sebagai berikut: (a) Foto copy KTP suami-istri 2x (legalisir kelurahan); (b) Foto copy Kartu Keluarga 2x (legalisir kelurahan); (c) Foto copy Kartu Nikah 2x (legalisir);
14
(d) Foto copy Kartu Tanda Anggota DPRD
2x (legalisir); (e) Surat
Keterangan Rumah sakit 2x (legalisir); apabila PAW disebabkan karena meninggal dunia; (f) Surat Keterangan Kematian 1x (asli), apabila PAW disebabkan karena meninggal dunia; (g) Surat Keterangan Ahli Waris 1x (asli), apabila PAW disebabkan karena meninggal dunia; (h) Foto copy rekening tabungan, 1x (legalisir); (i) Surat Keterangan Kepolisian (apabila PAW karena meninggal dunia akibat kecelakaan); (j) Surat Pembarhentian dari Anggota DPRD (apabila PAW disebabkan mengundurkan diri atau diberhentikan). Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro telah menerapkan prinsip kehatihatian serta menejemen kredit dengan baik, sehingga selama menyalurkan kredit bagi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan jaminan SK DPRD belum pernah terjadi permasalahan. b. PD.BPR PEMKAB Bojonegoro Berdasarkan pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa : Anggota DPR berhenti Antarwaktu karena: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; atau (c) diberhentikan. Periode 2004-2009 terdapat 10 (sepuluh) anggota DPRD yang di PAW, sedangkan periode 2009-2013 terdapat 1 (satu) anggota DPRD yang di PAW, dari 11 (sebelas) anggota ini yang di PAW akibat meninggal dunia hanya 2 (dua) orang, dan 9 (orang) diberhentikan, sehingga banyaknya yang di PAW ini menyebabkan permasalahan tersendiri bagi PD.BPR PEMKAB Bojonegoro. Anggota DPRD yang dilakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) maka secara otomatis gaji anggota DPRD akan berhenti, sehingga akibatnya bendahara Sekretariat Dewan tidak bisa memotong gaji yang seharusnya untuk pembayaran angusuran pada tiap bulannya. Apabila angsuran kredit tidak terbayarkan maka bisa berdampak pada timbulnya kredit bermasalah. Penanganan Kredit Multiguna Konsumtif Anggota DPRD yang bermasalah pada PD.BPR PEMKAB Bojonegoro akibat : 15
1.
Meninggal dunia Anggota DPRD meninggal dunia, maka hal ini tidak akan menjadi masalah serius bagi PD.BPR PEMKAB Bojonegoro, hal ini disebabkan dalam penyaluran Kredit Multiguna Konsumtif bagi anggota DPRD diikutsertakan dalam asuransi jiwa, sehingga apabila nasabah meninggal dunia, maka PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dapat mengajukan klaim kepada asuransi sebagai pembayaran pelunasan kredit tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengeklaim asuransi adalah sebagai berikut :21 (a) Foto copy KTP suami-istri;; (b) Foto copy Kartu Keluarga; (c) Foto copy Surat nikah; (d) Surat Keterangan Kematian; (e) Surat Keterangan Ahli Waris; (f) Surat Keterangan Kepolisian (akibat kecelakaan).
2.
Mengundurkan diri atau diberhentikan. Apabila
terjadi
Pergantian
Antarwaktu
(PAW)
yang
penyebabnya adalah mengundurkan diri atau diberhentikan, maka akan menjadi permasalahan bagi PD.BPR PEMKAB Bojonegoro. Hal ini dikarenakan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam menyalurkan Kredit Multiguna Konsumtif Anggota DPRD hanya diikutsertakan dalam asuransi jiwa saja tanpa mengikutsertakan asuransi secara keseluruhan (termasuk: mengundurkan diri dan diberhentikan) sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, sehingga apabila terdapat anggota DPRD yang di PAW akibat mengundurkan diri atau diberhentikan, maka PD.BPR PEMKAB Bojonegoro tidak dapat meng-klaim pada asuransi dalam hal pembayaran pelunasan kredit Anggota DPRD yang di PAW. Kredit Multiguna Konsumtif anggota DPRD pada PD.BPR PEMKAB Bojonegoro,
bila nilai kredit diatas Rp.20.000.000.00
(dua puluh juta rupiah) diwajibkan menyerahkan jaminan tambahan
21
Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Aini Ratnawati sebagai Customer Service di PD.BPR PEMKAB Bojonegoro, pada 14 Mei 2013.
16
tetapi jaminan tambahan tersebut nilainya lebih kecil dari pada nilai pinjamannya, sehingga tidak bisa mengcover kekurangan nilai kredit yang belum dibayar. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah barang tentu Kredit Multiguna Konsumtif Anggota DPRD pada PD.BPR PEMKAB Bojonegoro akan terjadi banyak permasalahan jika nasabah/anggota DPRD dilakukan Pergantian Antarwaktu
yang penyebabnya
mengundurkan diri atau diberhentikan. Agunan tambahan yang seharusnya difungsikan sebagai alat untuk mengantisipasi kredit bermasalah di kemudian hari, pada akhirnya
sia-sia/tidak
bisa
difungsikan
dengan
semestinya
dikarenakan agunan tambahan nilainya lebih kecil dari nilai pinjaman. PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam mengatasi kredit macet perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun langkah-langkah PD.BPR PEMKAB Bojonegoro jika terjadi permasalahan pada Kredit Multi Guna Konsumtif pada anggota DPRD yang di PAW
akibat mengundurkan diri atau
diberhentikan dari partai adalah sebagai berikut : (1) Penanganan Kredit Bermasalah Diluar Proses Pengadilan, Proses diluar pengadilan dilakukan apabila PD.BPR PEMKAB Bojonegoro menganggap masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dalam bimbingan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro), debitur mempu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit (dan bunga) tertunggak. Adapun cara yang dilakukan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro adalah sebagai berikut : Musyawarah dengan pihak debitur, memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang, pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor. (2) Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jalan Penagihan, berdasarkan banyak kasus
kredit
bermasalah,
PD.BPR
PEMKAB
Bojonegoro
17
mengedepankan proses diluar pengadilan seperti uraian diatas, tetapi jika dengan proses diluar proses diluar pengadilan diatas masih tidak dapat menyelesaian masalah, PD.BPR PEMKAB Bojonegoro masih bersedia menyelesaikan masalah diluar pengadilan, dengan jalan menagih kredit tertunggak. Penagihan kredit tertunggak ini dapat dilakukan PD.BPR PEMKAB Bojonegoro atau melalui pihak ketiga, diantaranya jasa penagihan, apabila PB.BPR PEMKAB Bojonegoro memutusakan menagih kredit tertunggak, mereka akan mengirim surat tagihan resmi kepada debitur. Surat tagihan tersebut didalamnya ditegaskan bahwa debitur harus melunasi kredit (dan bunga) tertungak sebesar saldo tunggakan terakhir, serta batas waktu terakhir
pelunasan
tunggakan
kredit,
apabila
debitur
tetap
membandel atau tidak menghiraukan setelah menerima surat tagihan resmi, maka pihak PD. BPR PEMKAB Bojonegoro akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali, apabila sudah 3 kali tetap saja tidak menghiraukan, maka dalam keadaan seperti itu jalan terbaik yang ditempuh oleh PD.BPR PEMKAB Bojonegoro adalah menyelesaikan pembayaran kredit bermasalah melalui lembaga pengadilan. (3) Penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), penanganan penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti unsur penipuan atau kesengajaan pada pihak debitur, serta bilamana penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan gagal dilakukan atau tidak membuahkan hasil seperti yang
diharapkan.
PD.BPR
PEMKAB
Bojonegoro
sebelum
menyerahkan pengurusan penagihan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PD.BPR PEMKAB Bojonegoro menetapkan jumlah kredit (dan bunga) tertunggak, serta jenis, jumlah transaksi harga, dan kondisi fisik harta debitur yang dijaminkan serta kekayaan debitur, setelah PUPN menerima kuasa menagih dari PD.BPR PEMKAB Bojonegoro, PUPN mengundang
18
debitur untuk merundingkan cara penyelesaian pembayaran kredit yang terutang sebaik-baiknya. Bilamana diantara debitur dan PUPN dapat kesepakatan tentang jumlah utang tertunggak, PUPN membuat pernyataan bersama yang memuat jumlah utang dan kewajiban debitur untuk melunasinya. Seandainya debitur ingkar janji, PUPN akan mengirim surat tagihan resmi, diikuti surat paksa, penyitaan dan pelelangan harta yang dijaminkan atau kekayaan debitur dan penanggung utang.
D. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Pelaksanaan kredit bermasalah pada PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegorotelah memenuhi prinsip kehati-hatian serta telah melakukan analisis kredit dengan teliti, sedangkan pada PD.BPR PEMKAB Bojonegoro kurang melaksanakan prinsip kehati-hatian serta dalam menganalisis kredit kurang teliti hal ini dapat dilihat dari pemberian kredit yang nilai angsurannya lebih besar dari pada gaji terakhir peminjam serta menerima agunan tambahan yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan nilai kredit yang telah diberikan oleh bank. (2) Hambatan-hambatan PT.BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro & PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam pelaksanaan kredit bermasalah anggota DPRD yang menggunakan jaminan SK DPRD dalam hal terjadi Penggantian Antarwaktu : (i) hambatan internal debitur, debitur meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan; (ii) hambatan internal bank : (i) pihak bank kurang menjalankan prinsip kehati-hatian, pihak bank dalam menganalisis kurang teliti. (3) Penanganan kredit bermasalah anggota DPRD yang mengunakan jaminan SK DPRD dalam hal terjadi Penggantian Antarwaktu : (i) PT BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, apabila debitur meninggal dunia, diberhentikan atau mengundurkan diri, maka akan mengeklaim pada asuransi dikarenakan kredit ini dikutsertakan dalam asuransi meninggal dunia, mengundurkan diri serta diberhentikan. (ii) PD.BPR PEMKAB Bojonegoro, apabila nasabah meninggal dunia maka akan mengeklaim pada
19
asuransi. Apabila mengundurkan diri atau diberhentikan maka akan mengambil lankah sebagai berikut : (a) penanganan kredit bermasalah diluar proses pengadilan, dengan cara musyaarah dengan debitur, memberikan kesempatan pada debitur untuk membayar secara angsuran, memberikan kelonggaran waktu untuk membayar hutang serta pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor. (b) penanganan kredit bermasalah dengan jalan pengadilan.(c) penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelamng Negara
E. SARAN Hal-hal yang dapat direkomendasikan Penulis adalah sebagai berikut: (1) PD.BPR PEMKAB Bojonegoro sebaiknya dalam menyalurkan Kredit Multiguna pada Anggota DPRD tidak hanya mengikutsertakan dalam asuransi jiwa (akibat meninggal dunia) tetapi mengikutsertakan asuransi secara keseluruhan (akibat: meninggal dunia, mengundurkan diri serta diberhentikan) seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT. BPD Jawa Timur,Tbk. Cabang Bojonegoro, sehingga apabila terjadi PAW sewaktuwaktu terhadap nasabah, PD.BPR PEMKAB Bojonegoro tidak menanggung resiko yang sangat besar; (2) Seharusnya PD.BPR PEMKAB Bojonegoro dalam menyalurkan Kredit Multiguna Konsumtif menerapkan prinsip kehatihatian serta menejemen kredit dengan benar sehingga dapat meminimalisir resiko kredit yang telah diberikan.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980. Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2011.
20
Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas,Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, Cetakan Pertama, Kaifa, Bandung, 2011. J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Teori Management Kredit, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Mukti Fajar ND, Yulianti Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Purwahid Patrik, Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2004. R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Alumni, Bandung, 1986 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 Soebekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1995. Soemitro Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982. Sulistyandari, Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpanan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Laras, Sidoarjo, 2012.
21
Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia No. 4/7/PBI/2002 tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Tentang Pengaturan Penyelamatan Kredit.
22
