STUDI PERUMUSAN IMPLIKASI KELEMBAGAAN ATAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung
Oleh
TITI NOVITHA HARAHAP NIM: 25405045 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
STUDI PERUMUSAN IMPLIKASI KELEMBAGAAN ATAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
Oleh : TITI NOVITHA HARAHAP NIM : 25405045
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Menyetujui Pembimbing Tanggal ……………………………
Ir. ANDI OETOMO, M.Pl NIP. 131 835 235
STUDI PERUMUSAN IMPLIKASI KELEMBAGAAN ATAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
Oleh : TITI NOVITHA HARAHAP NIM : 25405045
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Menyetujui Pembimbing Tanggal ……………………………
Ir. ANDI OETOMO, M.Pl NIP. 131 835 235
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Ir. TUBAGUS FURQON SOFHANI, MA.,Ph.D NIP. 132 045 674
ABSTRAK STUDI PERUMUSAN IMPLIKASI KELEMBAGAAN ATAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) Oleh Titi Novitha Harahap NIM : 25405045 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, maka Indonesia beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran dan dampak asapnya tersebut melalui penandatanganan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002. Salah satu alasan perlunya mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya tersebut secara bersama-sama adalah masalah lemahnya kelembagaan. AATHP telah berlaku pada tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya. Tujuan dari studi ini adalah merumuskan implikasi kelembagaan atas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Dengan diketahuinya bentuk-bentuk implikasi kelembagaan dari pemberlakuan AATHP khususnya yang dapat mendorong perbaikan persoalan kelembagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia maka diharapkan Indonesia dapat lebih mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan berserta dampak asapnya. Untuk mengetahui hal ini, maka selain dilakukan kajian terhadap isi AATHP, juga diperlukan kesamaan pendapat dari para stakeholder yang terkait dengan pemberlakuan AATHP yang dilakukan melalui metode Delphi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) bentuk implikasi kelembagaan atas AATHP sebagai berikut : (1) AATHP berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peralatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui mekanisme perbantuan dan kerjasama teknis, (2) AATHP berimplikasi terhadap perbaikan pengelolaaan informasi dan data kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif di Indonesia melalui mekanisme pemantauan, pelaporan dan komunikasi dengan ASEAN Centre, (3) AATHP berimplikasi terhadap kejelasan tugas dan fungsi institusi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui penunjukan dan pembentukan NFP (National Focal Point), NMC (National Monitoring Centre) and CA (Competent Authorities), (4) AATHP berimplikasi
i
dalam memacu pembuatan SOP Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (5) AATHP berimplikasi terhadap pembangunan ASEAN Centre yang dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para Pihak dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, (6) AATHP berimplikasi terhadap peningkatan pengembangan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Indonesia melalui adanya penjaminan bahwa langkah legislatif, administratif dan langkah relevan lainnya akan diambil untuk mencegah pembukaan lahan dengan membakar serta adanya kerjasama teknis antar para Pihak untuk lebih mempromosikan PLTB, dan (7) AATHP berimplikasi dalam memacu alokasi dana yang lebih memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kata Kunci : Kebakaran hutan dan lahan, AATHP, Implikasi kelembagaan
ii
ABSTRACT INSTITUTIONAL IMPLICATION FORMULATION STUDY ON ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) By Titi Novitha Harahap NIM : 25405045 Magister of Regional and City Planning Bandung Institute of Technology
Land and forest fire almost occurred in Indonesia every year and caused transboundary haze pollution which made inconvenience to other ASEAN countries surrounding Indonesia, such as Singapore, Malaysia and Brunei Darussalam. Based on that experience, Indonesia and other ASEAN countries agreed to handle land and forest fire and the haze impact together and signed the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) on June 10th 2002. One of the reasons why the members of ASEAN countries need this Agreement is that because of the weakness of the institutional aspect. AATHP was entry into force on November 25th 2003 after six countries ratified this Agreement. The objective of this study is to formulate the institutional implication on ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). By knowing what are the forms of the institutional implication on this Agreement, particularly contributed to the land and forest fire institutional disaster management solution in Indonesia, Indonesia can be more able in handling land and forest fire and the haze impact. Content analysis and the Delphi method are two tools used in this study to know what the forms on the institutional implication on AATHP are. The result of this study concluded that there are 7 (seven) forms of the institutional implication on AATHP as follows : (1) AATHP implicates to the enhancement of the human resources and equipment capacity on land and forest fire disaster management by assistance mechanism and technical cooperation, (2) AATHP implicates to the improvement of the effectiveness of data and information management by monitoring, reporting and communicating mechanism to the ASEAN Centre, (3) AATHP implicates to the sharpness of the task and function institution on land and forest fire disaster management by designating and establishing NFP (National Focal Point), NMC (National Monitoring Centre) and CA (Competent Authorities), (4) AATHP implicates to the development of Standard Operation Procedures (SOP) of Land and Forest Fire
iii
Disaster Management, (5) AATHP implicates to the development of ASEAN Centre which can facilitate cooperation and coordination among parties in handling land and forest fire disaster management, (6) AATHP implicates to the enhancement of the implementation of Zero Burning Policy by insurance that the legislative, administrative and other regulatory measures will be taken in promoting Zero Burning Policy and the existence of technical cooperation among parties in promoting Zero Burning Policy, and (7) AATHP implicates in triggering more adequate allocation funding in handling land and forest fire disaster. Key Words : Land and forest fire, AATHP, Institutional implication
iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS
Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.
Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi
pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizing pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizing Direktur Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
Perpustakaan yang meminjamkan tesis ini untuk keperluan anggotanya diharapkan
mengisi
nama
dan
tanda
peminjamannya.
v
tangan
peminjam
serta
tanggal
Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masingmasing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Luqman: 29) Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekalikali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? (QS. Al Mulk: 3)
Kupersembahkan Karya Tulis ini kepada Alloh SWT sebagai wujud pengabdianku kepadaNya, Orang-orang yang senantiasa berjuang di jalanNya semoga istiqomah selalu, Ayah dan mama yang senantiasa berdoa demi keberhasilanku, Suamiku tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, kesabaran dan pengertiannya, Anak-anakku tercinta, penyejuk mata keluargaku, penghapus duka dan penat, penyemangat hidupku, semoga kalian menjadi anak sholeh/sholeha
vi
KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Karya tulis ini merupakan sebuah karya yang mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 1.
Bapak Ir. Andi Oetomo, M.Pl, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama menyelesaikan tesis ini,
2.
Ibu Ir. Teti Armiati Argo, MES., Ph.D., dan Bapak Dr. Ir. Benedictus Kombaitan selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan koreksi dan saran untuk penyempurnaan tesis ini,
3.
Para Dosen di Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan,
4.
Pusbindiklatren BAPPENAS, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program MPWK ITB,
5.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program MPWK ITB,
6.
Para responden penelitian baik dari unsur pemerintah, legislatif, dunia usaha maupun LSM yang telah memberikan waktu dan kesediaannya untuk menjadi nara sumber dalam tesis ini,
7.
Kedua orang tua, atas doa, dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh studi hingga selesai,
8.
Suamiku tercinta Ponca Kaliga atas doa, kesabaran, dukungan, dorongan semangat dan pengertiannya selama penulis menempuh studi hingga selesai,
9.
Buah hatiku tersayang Fathiah Najah Avika, Zahrani Naurah Aqila dan calon anak ketigaku yang telah memberi inspirasi dan semangat hidup yag tiada berbatas.
Bandung, Januari 2008 Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK …………………………………………………….....
i
ABSTRACT ……………………………………………………..
iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS ……………………….....
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………..
vi
KATA PENGANTAR …………………………………………..
vii
DAFTAR ISI …………………………………..…………………
viii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………….
xi
DAFTAR TABEL …….………………...……………………….
xii
DAFTAR LAMPIRAN ... ……………………………………….
xiii
Bab I
Pendahuluan ………………………………….....….
1
I.1
Latar Belakang …………………………........
1
I.2
Rumusan Persoalan ……………….................
5
I.3
Tujuan dan Sasaran Studi ……………......…..
5
I.4
Ruang Lingkup Studi………………………...
6
I.4.1 Lingkup Materi Bahasan …………..…
7
I.4.2 Lingkup Wilayah Otoritas .....................
8
Metode Studi ………………………...............
8
I.5.1 Metode Pendekatan Studi ……………
8
I.5.2
Metode Analisis Data ……………….
9
I.5.3
Metode Pengumpulan Data …………
11
Sistematika Pembahasan ……………...........
11
I.5
I.6 Bab II
Kajian Persoalan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Perumusan Implikasi Kelembagaannya Berdasarkan Isi AATHP ……………………………………………. II.1
14
Tinjauan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ..............
14
II.1.1 Pengertian Kelembagaan ………….…..
14
II.1.2 Terminologi Bencana …………............
15
viii
II.1.3 Siklus Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan …….........
16
II.1.4 Institusi Utama Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Tingkat Nasional dan Daerah …………………..
19
Tinjauan Literatur Persoalan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan .................................................................
25
Perumusan Persoalan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Tinjauan Literatur …….….
30
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution (AATHP) ………………………….…
40
II.4.1 Sejarah dan Perkembangan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) …………..…….…
40
II.4.2 Isi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) …………….
43
II.4.3 Kelembagaan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) …..……….............................
47
Perumusan Awal Implikasi Kelembagaan Berdasarkan Persoalan Kelembagaan dan Isi AATHP……………..…….................................
50
Analisis Penentuan Responden dan Implikasi Kelembagaan atas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) …..……….
60
II.2
II.3
II.4
II.5
Bab III
III.1
III.2
III.3
Analisis Penentuan Responden dalam Kaitannya dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) …………………..…
60
Implikasi Kelembagaan atas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) .....
66
III.2.1 Hasil Wawancara Eksploratif Tahap I …
66
III.2.2 Hasil Pengolahan Kuisioner Umpan Balik Tahap II ……………………..…...
71
III.2.3 Hasil Pengolahan Kuisioner Umpan Balik Tahap III …...................................
84
Pendapat Peneliti terhadap Implikasi Kelembagaan atas AATHP ………………….....
92
ix
Kesimpulan dan Saran ................................................
96
4.1
Temuan Studi ……………..…….……….……
96
4.2
Kesimpulan ..……………………….…………
98
4.3
Kelemahan Studi .……….……........….…...…
102
4.4
Saran Studi Lanjutan ………………...…….....
103
DAFTAR PUSTAKA …......……………………………...….........
104
LAMPIRAN ......... …………………………………………..….....
107
Bab IV
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1
Kerangka Pemikiran Studi ……………………………
Gambar II.1
Struktur Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia ………………………………..
xi
13
24
DAFTAR TABEL
Tabel II.1
Pengelompokan Hasil Studi Literatur Persoalan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ………
Tabel II.2
Identifikasi Persoalan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ………………………………….
Tabel II.3
34
39
Hasil Identifikasi terhadap Butir-butir AATHP yang terkait dengan Persoalan Kelembagaan ………………………………
52
Tabel II.4
Rumusan Awal Implikasi Kelembagaan atas AATHP ……….
56
Tabel III.1
Tugas dan Fungsi Institusi Utama di Tingkat Nasional yang terkait dengan Implikasi Kelembagaan atas AATHP …………
62
Tabel III.2
Responden Ahli yang terkait dengan AATHP ...........................
65
Tabel III.3
Kesamaan dan Ketidaksamaan Pendapat Responden Hasil Umpan Balik Tahap II …………………………………………
Tabel III.4
Kesamaan dan Ketidaksamaan Pendapat Responden Hasil Umpan Balik Tahap III ………………………………………..
Tabel III.5
93
Pendapat Peneliti untuk Kesamaan Pendapat terhadap Implikasi Kelembagaan atas AATHP …………………...........
Tabel III.8
92
Kesamaan dan Ketidaksamaan Pendapat terhadap Implikasi Kelembagaan atas AATHP……………………………………
Tabel III.7
91
Implikasi Kelembagaan atas AATHP Hasil Wawancara Eksploratif dan Iterasi …………………………………............
Tabel III.6
83
94
Pendapat Peneliti untuk Ketidaksamaan Pendapat terhadap Implikasi Kelembagaan atas AATHP ………………..............
xii
95
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution .....
107
Lampiran B
Check List Wawancara Eksploratif ……………………...
123
Lampiran C
Hasil Wawancara Eksploratif ……………………………
126
Lampiran D
Hasil Olahan Kuisioner Tahap II ………………………..
133
Lampiran E
Hasil Olahan Kuisioner Tahap III …………………….....
144
xiii
