STUDI PERANAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PNPM- MPd DI KABUPATEN KERINCI ARTIKEL OLEH :

STUDI PERANAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PNPM- MPd DI KABUPATEN KERINCI

ARTIKEL

OLEH :

NEL AINI NPM : 1010018312074

PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS BUNG HATTA 2015

STUDI PERANAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PNPM- MPd DI KABUPATEN KERINCI Nel Aini¹, Alizar Hasan2, Wardi1 ¹Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta 2 Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Andalas Email: [email protected]

ABSTRACT This study highlights some of the problems and contrains in the implementation of PNPM –MPd program in Kerinci district. The role of the consultant who assessed to be less active in several stages of activity and community participation which is still less active in some process oh implementation. Moving on from the results of monitoring of this deficiencies, this study will determine the factors that become contruction management consultant role to the independence of the community, knowing the steps that must be performed by contruction management consultant so that people participatte fully in the PNPM- MPd program in Kerinci district. Through descriptive statistical analysis used in this study, so we can conclude that some of the main factors into the role of contruction management consultant to the independence of the community namely the transfer of knowledge, attitude and skill, effective utilization of resources, organizing the local community as well as the financial controller implementation team. These factors certain must be understood and run by contruction management consultants and is a strategic step for the Kerinci goverment for the implementation of the development in order to better target and was able to overcome in the future. Keywords: The role of Contruction Management Consultant, participation of community, the independence of community. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa proses kegiatan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Kerinci menimbulkan kendala bagi pelaku– pelaku Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM- MPd) dalam menjalankan setiap kegiatan baik di

tingkat desa maupun di tingkat Kabupaten. Peran dari Konsultan Manajemen Konstruksi yang kurang aktif dalam beberapa tahap kegiatan juga menjadi penyebab terganggunya proses kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat penerima Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) di Kabupaten Kerinci. Didalam proses pelaksanaan sering terjadi hal – hal yang bisa merugikan program seperti tidak terkontrolnya pelaksanaan fisik yang dikerjakan sehingga ada bagian

pekerjaan yang tidak mengikuti spesifikasi teknis, pengambilan material oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan pribadi. Dalam tahap pemeliharaan masyarakat kurang bersedia memelihara fasilitas yang sudah di bangun dan kurang adanya rasa memiliki terhadap apa yang sudah di bangun. Hal ini juga disebabkan kurang berfungsinya tim pemelihara kegiatan yang sudah di bentuk sebelumnya. Selama berjalannya Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) di Kabupaten Kerinci sejak tahun 2007 sampai sekarang terlihat tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Konsultan selaku Fasilitator yang cukup tinggi juga membuat masyarakat menjadi pasif dan tidak mandiri dalam mengerjakan kegiatan insfrastruktur perdesaan yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. 1.2. Pertanyaan Penelitian Rumusan penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini sehingga dapat di simpulkan permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut : 1. Apakah faktor – faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat ? 2. Apakah langkah – langkah yang harus jalankan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sehingga masyarakat berpartisipasi penuh di dalam program PNPM-MPd di Kerinci ? 3. Apa faktor utama yang menjadi pokok permasalahan terhadap peran Konsultan Manajemen Konstruksi ? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi peran Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat. Untuk mengetahui Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sehingga masyarakat berpartisipasi penuh didalam program PNPM – MPd di Kabupaten Kerinci Menentukan faktor – faktor utama yang menjadi pokok permasalahan terhadap peran Konsultan Manajemen Konstruksi. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Birokrasi (Pemerintah) guna penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang , khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan motivasi serta meningkatkan kinerja bagi jasa Konsultan Manajemen untuk meningkatkan peran aktifnya dalam pelaksanaan Program PNPM-MPd. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian identifikasi peranan Konsultan Manajemen Konstruksi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Manajemen Konstruksi terhadap tingkat kemandirian masyarakat ini dibatasi pada beberapa hal, antara lain: a) Obyek penelitian adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Kerinci dalam 6 (Enam) kecamatan yaitu Kec. Siulak, Kec. Kayu Aro, Kec. Gunung Kerinci, Kec. Sitinjau Laut dan Kec. Keliling Danau dan Kec. Gunung Tujuh.

b) Metoda pengumpulan data dengan cara pengumpulan wawancara ,observasi dan telaah catatan program Proyek yang ditinjau adalah PNPMMPd selama 5 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Yang menjadi Responden adalah Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan dan warga masyarakat penerima program. 1.6 Sistematika Penulisan Guna mempermudah pemahaman tesis ini, maka penyajiannya disusun berdasarkan beberapa bab yang sistematis, 2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 PROGRAM PNPM-MPd Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPMMPd), PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan Partisipatif merupakan konsep pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, mulai dari perencanaan ,pelaksanaan sekaligus pelaku monitoring evaluasi dalam proses pembangunan hingga pada hasil capaian program pembangunan . Abe (2001), menjelaskan perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkankonseptualisasi yang telah dielaborasikan diatas, dapat disimpulkan bahwa PNPM-MPd pada dasarnya merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat

dan pemerintah daerah dalam rangka untuk memacu efektifitasnya implementasi desentralisasi daerah menuju kemandirian.

2.2. KEMANDIRIAN MASYARAKAT Program PNPM-MPd adalah suatu program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, dimana masyarakat diharapkan dapat mengetahui cara merencanakan program (Planning), Mengorganisir(Organizing),melaksan akan (Actuating) dan melakukan pengawasan atau pengendalian (Controlling) terhadap pembangunan sarana/prasarana yang difasilitasi dan didampingi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi yang di sebut Fasilitator. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Bakhit et all (2011) di Eropa bahwa kemiskinan massa di negara sedang berkembang merupakan problema pembangunan yang penanganannya memerlukan transfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari konsultan pendamping kepada komunitas miskin yang di dampingi. Dimana proses alih ilmu pengetahuan tersebut dilakukan menggunakan pendekatan Learning by doing yaitu suatu model pembelajaran yang penyelenggaraannyadilakukan secara sharing antara konsultan dan komunitas dalam konteks kerja praktis. Dalam membantu pengelolaan program secaranasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep.Kimpraswil,di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro)

program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK). 

Struktur Manajemen PNPM – Mandiri Perdesaan Pada program PNPM – MPd yang bertindak sebagai owner adalah pemerintah Kabupaten Kerinci, yang di pimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja (Satker) dari instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Yang bertindak sebagai Contruction Manager adalah pihak jasa konsultan yang menyediakan tenaga Fasilitator sebagai Construction Team sekaligus menyiapkan tenaga ahli pendukung sebagai Design/Perencana dan sebagai pelaksana utama adalah Masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

TENAGA AHLI

FASILITATOR

MASYARAKAT PENERIMA PNPM- MP

: Komando : Koordinasi/ Pendampingan

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PNPM-MP

2.3.2

Program

Tugas dan Tanggung Jawab KMK Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002), mendefinisikan tentang pekerjaan persiapan antara lain adalah melakukan kegiatan penyusunan

program dan pembiayaan sekaligus pembentukan organisasi pengelola proyek dalam hal ini adalah Tim Inti. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menyusun tujuan. Langkah kedua adalah mengembangkan komitmen terhadap tujuan, yaitu penentuan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah ketiga adalah mengembangkan rencana-rencana kerja yang efektif yaitu menyusun langkah-langkah, sumber dayasumber daya manusia dan periode waktu yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah keempat adalah menelusuri kemajuan terhadap pencapaian tujuan yaitu menyusun tujuan pendek dan tujuan panjang. Dan langkah kelima yang merupakan langkah terakhir yaitu mempertahankan fleksibilitas. Pada program PNPM-MPd standar perhitungan yang dipakai adalah sederhana sekali yaitu hasil perhitungan biayayang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi bahan dan material yang digunakan dan jadwal pelaksanaan yang dipakai sebagai acuan apakah kegiatan program yang berjalan sudah sesuai dengan skedul yang direncanakan atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa tugas Konsultan Manajemen Kabupaten dan Kecamatan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) yaitu melakukan pendampingan dan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan . 2.3.3 Lingkup Pekerjaan KMK Dipohusodo (1996), menjelaskan tentang lingkup tugas dari Konsultan MK dibagi menjadi tahap persiapan, perancangan dan pelaksanaan. Sedangkan menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

(2002), lingkup tugas Konsultan MK dibedakan menjadi tahap persiapan, perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan. Disamping pengendalian tersebut pelaporan pekerjaan mempunyai peranan yang tidak kalah penting, karena dari laporan tersebut dapatdiukur seberapa jauh biaya, kemajuan pekerjaan, dan penggunaan sumber daya lain telah digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Laporan yang dibuat oleh tim pelaksana harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini harus mutlak dilaksanakan mengingat agar proses manajemen betul-betul berjalan pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar dan melembagakan sikap tanggungjawab serta tanggung gugat terhadap apa yang telah dilaksanakan.

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam hal ini konsultan MK menerjemahkan fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas antara lain fungsi perencanaan, organisasi, jaringan kerja maupun fungsi koordinasi. Fungsi perencanaan Konsultan MK dituntut untuk dapat menerjemahkan, menyesuaikan diri dan mengembangkan aspek-aspek perencanaan ke dalam bentuk rencana kerja yang lebih detail, sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang dikehendaki. Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi adalah seperti tabel di bawah ini :

2.3 PARTISIPASI MASYARAKAT Partisipasi masyarakat merupakan kesadaran diri sendiri untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Di daerah kabupaten Kerinci kehidupan sosial masayarakat cukup baik, seperti kebiasaan royong gotong masih dikembangkan, adat istiadat masih sangat kuat berpengaruh. 2.4 PERAN KONSULTAN MK DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM – MPd, Dalam peranan pemberdayaan masyarakat melibatkan peran dari konsultan MK yang bertugas memberikan bantuan teknis dan dukungan manajemen kepada pemerintah daerah dalam hal persiapan,

.

.

.

.

.

.

.

.

Faktor Bantuan teknis 1 dan dukungan manajemen kepada Pemerintah Daerah Pembentukan 2 organisasi pengelola proyek --

Sub-Faktor Sebagai Fasilitaor Teknik Sebagai Fasilitator Pemberdayaan

Sumber Petunjuk Teknis Operasional, 2010

membentuk Tim Inti Pengelola proyek Membentuk Tim Pemelihara Kegiatan Membantu3 - menyusun Kerangka Acuan pengelola kegiatan Kerja membantu menyiapkan kontrak perjanjian pekerjaan Mengevaluasi 4 - membuat format pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan proyek - Identifikasi proyek yang telah di pelihara - Mengoreksi laporan tim pengelola proyek Transfer 5 -Membantu pembuatan RAB pengetahuan, sikap Pekerjaan dan ketrampilan -Melakukan survey bersama -Mencontohkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 6 Memanfaatkan -Mengutamakan pemakaian sumber daya material lokal secara efektif, baik -Mempekerjakan para Tukang itu sumber daya setempat manusia (SDM) maupun sumber daya non manusia

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2010

Pengorganisasian 7 masyarakat setempat sebagai kelompok inti (Tim Inti) Peningkatan 8 pendapatan para pelaku sektor informal

-Pembentukan pengurus kegiatan fisik dan non fisik

Ravensburg (2001)

-Membatu menciptakan lapangan kerja

Walter dan Munkner(2001

Bakhit (2011)

et

all

(Munkner,2001)

3. METODOLOGI PENELITIAN 1.1 PENDAHULUAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode Kualitatif dimana penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena : apa yang terjadi, mengapa terjadi, serta bagaimana terjadi (Finlay, 2006). Sedangkan data ditulis secara deskriptif dimana berupa kata – kata,penelitian ini bukan merupakan penelitian experimen, dimana datanya diperoleh dari hasil perlakuan peneliti tetapi data sudah ada di lapangan sebelum peneliti melakukan studinya. 1.2

KERANGKA PEMIKIRAN Sebagai usaha penanggulangan dampak krisis ekonomi, Bank Dunia (World Bank) memberikan bantuan pinjaman investasi kepada pemerintah Indonesia melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Pentingnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan visinya yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan yang melibatkan peran Konsultan Manajemen Konstruksi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan. Berdasarkan studi literatur diketahui bahwa perlu dilakukan banyak penelitian

yang berkaitan dengan peranan konsultan manajemen , baik dengan implementasi untuk kemandirian masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat. 1.3 PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN YANG DI GUNAKAN  PENGUMPULAN DATA 1. Data Primer merupakan data utama yang digunakan yang diambil dari masyarakat pelaku PNPM –MPd berupa hasil wawancara. 2. Data Sekunder Data pendukung ini di ambil dari buku Petunjuk Teknis program, laporan, foto ataucatatan administrasi dan keuangan Dalam penelitian ini akan digunakan kedua data baik primer maupun data sekunder 

INSTRUMEN PENELITIAN Chairiri (2009), Ada tiga metode sebagai instrumen penelitian : 1. Wawancara (Interview) 2. Observasi Partisipatif (ParticipantObservation). 3. Telaah Catatan Program (Organisational Record).



-

MENETAPKAN RESPONDEN Penetapan atau pemilihan responden adalah cara menentukan sampelyang dalam penelitian Kualitatif di sebut Informan (Yulia, 2005). Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan atau responden adalah orang –orang yang benar-benar memahami, mengerti dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitianini,seperti tabel berikut ini :



Tabel 3.1 . Daftar Responden Penelitian J No

Unsur Responden

umlah Respon den 1

Keterangan

1.

Pemerintah Daerah

2.

Pemerintah Kecamatan

6

Terdiri dari Camat dan Kasi Ekobang sebagai PJOK

3.

Tokoh Masyarakat, BKAD, PL

6

4.

Tim Pengelola Kegiatan & masyarakat

6

Sebagai BKAD,Pembantu Lokal dan tokoh masyarakat desa Sebagai Pengelola kegiatan dan masyarakat di desa

5.

Konsultan Manajemen Konstruksi

3

TOTAL RESPONDEN

22



Terdiri dari PJOKAB Kab. Kerinci dari Dinas BPMPD

MELAKUKAN WAWANCARA Dalam melakukan wawancara sebaiknya melakukan hal – hal berikut : - Melakukan koding data, koding data dapat dilakukan secara praktis dengan melakukan penomoran pada baris catatan lapangan - Menemukan dan menandai kata-kata kunci serta tema-tema dalam wawancara.

3.4 ANALISIS DATA Tabel 3.2 . Variabel dan Butir/Item Pertanyaan NO 1 1.

Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan

MEMPERSIAPKAN WAWANCARA Sebelum diadakan wawancara terlebih dahulu dilakukan hal – hal seperti berikut : - Mempersiapkan pertanyaan secara terstrukstur

Mempersiapkan peralatan pendukung seperti buku, pena, tape rekaman, dll Mengkonfirmasi waktu pelaksanaan wawancara

2.

Variabel Butir / Item Pertanyaan 2 3 Faktor – faktor 1. APAKAH KONSULTAN /FASILITATOR yang menjadi TELAH MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS peran DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEPADA Konsultan PEMERINTAH DAERAH ? Manajemen 2. DALAM MEMBENTUK TIM PENGELOLA DAN Konstruksi TIM PEMELIHARA , APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR MASIH IKUT BERPERAN ? 3. APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR MASIH IKUT MEMBANTU SEPENUHNYA DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN ? 4. PADA TAHAP EVALUASI DAN PEMELIHARAAN, APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR JUGA SELALU MENGEVALUASI KEGIATAN YANG TELAH DI LAKUKAN SEBELUMNYA ? 5. APAKAH ADA TRANSFER PENGETAHUAN , SIKAP DAN KETERAMPILAN DARI KONSULTAN/FASILITATOR KEPADA MASYARAKAT ? 6. APAKAH SUMBER DAYA ( SDM DAN NON SDM) TELAH DIMANFAATKAN SECARA EFEKTIF ? 7. ADAKAH DILAKUKAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI TIM INTI ? 8. APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR BERPERAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SETEMPAT ? 9. APAKAH KONSULTAN /FASILITATOR TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN ? 10. APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR TELAH MEMBERIKAN CONTOH PELAKSANAAN PEKERJAAN (TRIAL & ERROR) DENGAN BAIK KEPADA MASYARAKAT ? Langkah – 1. HARUSKAH KONSULTAN/FASILITATOR Langkah yang MEMBERI MOTIVASI DAN

harus dilakukan Konsultan Manajemen Konstruksi agar masyarakat berpartisipasi penuh

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MENGEMBANGKAN INOVASI BARU KEPADA MASYARAKAT ? APAKAH KONSULTAN/FASILITATOR DAPAT MENYIAPKAN PERSONIL DAN TENAGA AHLI YANG SESUAI UNTUK MEMBANTU PEKERJAAN MASYARAKAT ? PERLUKAH KONSULTAN/FASILITATOR MELAKUKAN PENDEKATAN EMOSIONAL KEPADA MASYARAKAT DAN TOKOH MASYARAKAT ? PERLUKAH ADANYA PENGAKUAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI MASYARAKAT YANG TELAH BERPARTISIPASI AKTIF DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PNPM-MP DENGAN BAIK ? SIAPKAH KONSULTAN/FASILITATOR MELAKUKAN TUPOKSI SESUAI SOP DENGAN SEGALA RESIKO SELAMA MASA KONTRAK PNPM-MP ? PENTINGKAH KONSULTAN/FASILITATOR MELAKUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA TRANSPARAN ? PENTINGKAH SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ?

4. PEMBAHASAN Setelah dilakukan wawancara terhadap responden hasil dari penelitian ini mengacu pada tiga langkah pengolahan data kaulitatif yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification), (Mile dan Huberman dikutip oleh Salim, 2006:20-24). 4.2 Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakatdi Kabupaten Kerinci. Hasil observasi tentang identifikasi faktor – faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat di Kabupaten Kerinci yang penulis wawancarai dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu terbukti bahwa responden yang penulis wawancarai terdapat semuanya memahami tentang proses dan alur kegiatan serta mendukung program PNPM –MPd di kabupaten Kerinci, seperti yang dapat kita lihat dari hasil wawancara dari responden berikut ini :

Sutan Makmur, SE,Ak Camat Kec. Gunung Kerinci bahwa Konsultan sudah memberikan bantuan teknis dan dukungan Manajemen kepada pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan, buktinya semua proses Musrenbang desa sampai ke kecamatan di fasilitasi oleh Konsultan sehingga hasil musrenbang inilah yang kami gunakan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk lima tahun kedepan, inilah salah satu bentuk bantuan manajemen pemerintahan yang telah di bantuKonsultan PNPM- MPd. Yantodium (PJOKab) Pemerintah Daerah Kab. Kerinci bahwa pemerintah merasa terbantu dalam tenaga teknis dengan adanya konsultan teknis yang menjadi fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat karena pemerintah memiliki keterbatasan tenaga teknis untuk mengawasi pekerjaan fisik di desa –desa, dalam segi manajemen pemerintah juga telah terbantu dalam menyusun administrasi perencanaan kegiatan daerah serta proses –proses administrasi di tingkat desa . Irwan Fasilitator Kabupaten mengatakan bahwa sudah diberikan yaitu berupa perpaduan proses perencanaan program yang di sinkonisasikan dengan perencanaan daerah serta pengamatan regulasi daerah dalam mendukung pelaksanaan program. Sulaiman tokoh masyarakat Kec. Keliling Danau bahwa Konsultan perlu memberikan motivasi dan mengembangkan inovasi baru kepada masyarakat karena pada dasarnya prinsip PNPM yaitu bertumpu pada masyarakat miskin,

dengan kata lain merubah pola pikir masyarakat supaya lebih maju. Sunardi, SIp. M.Si Camat Kec. Sitinjau Laut bahwa sebenarnya perlu, namun perlu juga penghargaan buat Konsultan karena kalau kami lihat tidak seimbang dengan beban kerjanya di tambah lagi sekarang sudah ada kerja tambahan untuk program integrasi pada kecamatan lain sehingga kami juga perlu memperhatikan kinerja konsultan . Semua pendapat para responden ini mencerminkan salah satu prinsip pemberdayaan dalam pelaksanaan program PNPM –MPd sesuai dengan Pedoman Umum PTO PNPM-MPd (2010) yaitu Demokratis dimana masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. Ini juga nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilainilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Dari hasil pengumpulan data yang penulis peroleh dan observasi partisipatif langsung ke lapangan pada semua tingkat lapisan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa Faktor – faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat dalam program PNPM –MPd di Kabupaten Kerinci yakni Memberi bantuan teknis dan dukungan manajemen, Membantu pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi kegiatan program,Transfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan,

memanfaatkan sumber daya , membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, memberi contoh pelaksanaan pekerjaan serta sebagai Pengontrol terhadap pengelolaan keuangan. Dan indikator langkah – langkah yang harus dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sehingga masyarakat berpartisipasi penuh dalam program PNPM MPd adalah sebagai berikut : 1. Memberi motivasi dan mengembangkan inovasi baru kepada masyarakat 2. Melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat dan tokoh masyarakat 3. Memberikan penghargaan (reward) bagi masyarakat yang telah berpartisipasi aktif 4. Melakukan tupoksi sesuai SOP dengan segala resiko selama masa kontrak 5. Menyiapkan personil dan tenaga ahli yang sesuai untuk membantu masyarakat 6. Melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil setiap keputusan

5. PENUTUP Dari 10 (sepuluh) faktor – faktor yang menjadi peran Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kemandirian masyarakat dalam program PNPM – MPd di Kabupaten Kerinci dapat di simpulkan menjadi 4 (empat) faktor utama yang menjadi pokok permasalahan terhadap peran Konsultan Manajemen Konstruksi Memberikan bantuan teknis dan dukungan manajemen kepada pemerintah daerah Transfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan,Pengorganisasian masyarakat setempat sebagai kelompok inti (Tim Inti),Sebagai

Pengontrol terhadap pengelolaan keuangan tim pengelola kegiatan Sementara itu rekomendasi dan saran yang dapat disampaikan adalah : 1. Diharapkan Konsultan Manajemen Konstruksi dapat menjalankan dan menjiwai perannya dengan sebaik– baiknya agar masyarakat terus berpartisipasi dan penuh semangat dalam melaksanakan program PNPM – MPd di tingkat desa. 2. Sebaiknya pemerintah lebih banyak mencontoh dan menyadur konsep – konsep program pemberdayaan ini yang bersifat bottom – up, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran serta efektif dan efisien. 3. Diharapkan proses perencanaan dalam program PMPN – MPd dapat mamakai tenaga ahli di masing – masing bidang sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti ahli bangunan, ahli lingkungan, ahli pengairan guna terwujudnya perencanaan yang matang dengan hasil yang optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA Bakhit, Izziedin et all. Attacking The Roots of Poverty. Jakarta : Penerbit Yakoma – PGI. 2001 Bungin Burhan (ed). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajo Grafindo Persada. 2003

Bungin Burhan (ed). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajo Grafindo Persada. 2007 Chairiri, A. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada Workshop Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2009 Dipohusodo, Istimawan, Manajemen Proyek dan Konstruksi, Jilid 1 dan 2. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1996. Kartasasmita, Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta : Penerbit Cides, 1996 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Nomor: 332/KPTS/M/2002, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Jakarta: Penerbit Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002 Laksmono, Bambang Shergi. Pemberdayaan Masyarakat. Depok : Pusat Antar Universitas Ilmi – ilmu Sosial UI. 1989 Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif (terjemahan).

Jakarta : Universitas Indonesia. 1992 Mikkelsen, Brita. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya – upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001 Mukherjee, Nilanjana, Joan Hardjono, and Elizabeth Carriere. People, Property and Livelihoods: Links for Sustainable Property Reduction in Indonesia, Washington DC: The World Bank. 2002 Soeharto, Iman.”Dari konseptual sampai Operasional “, Manajemen Proyek. Jakarta: Penerbit Airlangga, 1995 ________. Dimensi Gender dalam Pengembangan Program secara Partisipatif. Bandung : Studio Driyamedia Bandung. 1996 _________. Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP. Jakarta: Penerbit Tim Koordinasi PNPM-MP. 2010