STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR AN SE KALIMANTAN SELATAN

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR’AN SE KALIMANTAN SELATAN Oleh: Hilmi Mizani‫٭‬ Abstrak Salah satu upaya yang cukup signifikan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk membentuk generasi yang mampu membaca dan menulis huruf-huruf Alqur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an adalah dengan melahirkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009. Perda tersebut berisi tentang Pengaturan Pemberian Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al Qur’an bagi sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA di Kalimantan Selatan. Pendidikan Al qur’an dipandang sangat orgen bagi ummat Islam karena Al qur’an merupakan petunjuk untuk menjadi seorang muslim yang berkualitas. Semenjak mulai diberlakukan sebagai Peraturan Daerah Kalimantan Selatan 1 Januari 2010 sampai sekarang, maka diperlukan pengetahuan kita bagaimana implementasinya perda tersebut di sekolah-sekolah se Kalimantan Selatan. Kata Kunci:

Implementasi, Pendidikan Al qur’an, Sekolah

A.

Pendahuluan Al qur’an menurut istilah adalah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang ditulis dalam mushaf.1 Secara umum, Al qur’an terdiri dari gagasangagasan moral dan hukum, perintah dan larangan yang mengacu ‫٭‬

Penulis adalah Dosen Jurusan KI Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. 1 T.M. Hasbi Al- Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al qur’an dan Tafsir, Jakarta; Bulan Bintang, 1977, h. 16.

211

kepada hal-hal yang dibenarkan (halal) dan yang dilarang (haram), janji (wa’ad) akan surga bagi yang beriman dan ancaman (wa’id) neraka bagi yang zalim. Ia juga berisi laporan mengenai berbagai nabi serta ummatnya yang terdahulu, ungkapanungkapan, metapora dan peringatan-peringatan.2 Gagasan moral, hukum, perintah dan larangan, janji dan ancaman maupun ceritra nabi pada masa lalu yang termuat dalam Al Qur’an merupakan pedoman dalam berprilaku bagi kaum muslimin. Oleh karena itu ayat-ayat Al qur’an harus dapat dipahami apa yang dikadung dalam ayat-ayat yang bersangkutan, sehingga dapat dengan mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk kegiatan dilakukan oleh ummat Islam dalam rangka memahami ayat Al qur’an, mulai dari kegiatan secara individual, maupun secara bersama-sama mereka membaca, menafsirkan dan mentadaburi ayat Al qur’an sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Di Indonesia pendidikan Al qur’an sudah dilakukan semenjak awal-awal Islam masuk ke Indonesia. Pendidikan Al qur’an dilaksanakan di mesjid-mesjid dan surau-surau dengan materi pendidikan membaca Al qur’an yang terdiri dari mengenal huruf Al qur’an dan pelajaran lagu dan tajwid.3 Pada perkembangan berikutnya jauh sebelum kemerdekaan RI ketika pendidikan Islam diselenggarakan dalam sistem pondok pesantren, maka pendidikan Al qur’an merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan disamping mata pelajaran lainnya4.

2

Mahmud Ayub, Al qur’an dan Para Penafsirnya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 28. 3 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 23. 4 Isi kurikulum pondok pesanteren yang dibuat terfokus pada ilmu agama,misalnya sintaksis Arab, morfologi Arab, Hukum Islam, system yurisprodensi Islam, Hadis, Tafsir, Al qur’an, teologi Islam, Tasawuf, Tarikh dan retorika. (Amir Hamzah, dalam bukunya: Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam,Mulia Opsit, Jakarta, 1989, h.26.

387

Hilmi Mizani, Studi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

213

Setelah Indonesia merdeka, maka sistem pendidikan terbelah menjadi 2, yaitu pendidikan umum diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan pendidikan agama diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Perbedaan dalam pengelolaan tersebut berakibat pada perbedaan dalam isi kurkulum yang diajarkan di sekolah yang dikelola masing-masing. Pada lembaga pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementerian Agama, mata pelajaran Al qur’an Hadist menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, sedangkan pada lembaga pendidikan (sekolah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan Al qur’an hanya menjadi sub komponen dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mendapat alokasi waktu 2 jam perminggu5. Oleh karena hanya bagian kecil dari muatan kurikulum, maka forsi Pendidikan Al qur’an sangat sedikit dan sangat tidak mamadai bila kita berharap anak mampu membaca, memahami dan mengamalkan Al qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberi ruang bagi penambahan mata pelajaran bagi sekolah ditambah dengan kesadaran pentingnya penguasaan Al qur’an maka pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan membuat peraturan yang mewajibkan sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah untuk mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Peraturan tersebut tertuang dalam Perda Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-qur’an pada tanggal 10 Pebruari 2009. Implementasi Perda tersebut membawa konse-kuensi tersendiri pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang harus memasukkan pendidikan Al qur’an menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan disamping mata pelajaran Agama

5

Komponen muatan kurikulum untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri: Fiqh, Aqidah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Al qur’an, dan al Hadis.

yang selama ini sudah diajarkan dan masuk dalam kurikulum sekolah. Bila kita cermati perda tersebut, Pendidikan Al-qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia ( Perda Bab II pasal 2). Pendidikan Al qur’an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an. (Perda Bab II pasal 4). Materi pendidikan Al qur’an sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal. Metode dan teknis dan strategi pembelajaran pendidikan non formal dan informal disetarakan dengan penyelenggaraan pendidikan Al qur’an pada jalur pendidikan formal (Bab III pasal 7). Sementara itu pula dalam perda tersebut dirumuskan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan Al qur’an sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 8 Bab IV adalah berasal dari guru agama Islam atau tenaga yang khusus diangkat untuk pendidikan Al qur’an. Untuk menerapkan Perda tersebut diperlukan kordinasi dari berbagai pihak, mulai dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan, Sekolah SD,SMP, dan guru. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya yang perlu disiapkan adalah kurikulum, silabus, buku, guru mata palajaran, dan buku pedoman pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Oleh karena penerapan perda ini sudah berjalan 2 tahun, maka untuk mengevaluasi sejauh mana implementasinya di lapangan, Studi Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi : melakukan kajian terhadap penerapan Perda No. 3 tentang pendidikan Al qur’an yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan Formal dalam hal ini untuk tingkat Sekolah Dasar dan SLTP dan SMA yang terdapat di Kalimantan Selatan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, materi, metode dan strategi, evaluasi serta sumber belajar termasuk pembiayaan, sarana dan prasarana yang mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan Al qur’an tersebut. B. Rumusan Masalah


231


c. Karena sampai pelaksanaan penelitian ini belum penah ada pelaksanaan evaluasi dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan atau Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten, terhadap pelaksanaan Pendidikan Al qur’an di SDN, SMPN dan SMAN maka disarankan segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perda dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA Amir Hamzah, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam, Mulia Opsit, Jakarta, 1989. Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Sebagai Substansi Problem Admininstrasi Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta, 1986. Mahmud Ayub, Al qur’an dan Para Penafsirnya, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

215

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Perda Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an pada lembaga pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar Negeri se Kalimantan Selatan? 2. Bagaimana Implementasi Perda Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an pada lembaga pendidikan formal tingkat SMPN se Kalimantan Selatan? 3. Bagaimana Implementasi Perda Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an pada lembaga pendidikan formal tingkat SMAN se Kalimantan Selatan? C. Signifikansi Penelitian Penelitian ini berguna sebagai masukan untuk berbagai pihak mulai dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan, Kepala Sekolah SD dan SMP serta guru-guru mata pelajaran Pendidikan Al qur’an agar tercapai tujuan Perda Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Alqur’an . Disamping itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, terutama berkait dengan penerapan Perda No. 3 Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2009. D.

Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (field reseach) sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Kualitatif dengan metode Diskriptif. Pada pendekatan dan metode tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang semua sistem pendidikan Al qur’an yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan Formal dalam hal ini untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, SMPN dan SMAN yang terdapat di Kalimantan Selatan mulai dari kurikulm,

tenaga pendidik, peserta didik, materi, metode dan strategi, evaluasi serta sumber belajar termasuk sarana dan prasarana yang mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan Al qur’an tersebut. 2. Subjek dan Objek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Dinas Pendidikan Propinisi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Propinisi Kalimantan Selatan beserta jajarannya. Segenap kepala sekolah dan guru guru PAI / guru Al qur’an pada Sekolah Dasar Negeri, SMPN dan SMAN se Kalimantan Selatan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi perda No. 3 Propinsi Kalimantan Selatan tentang Pendidikan Al qur’an yang diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri, SMPN dan SMAN yang terdapat di Kalimantan Selatan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, materi, metode dan strategi, evaluasi serta sumber belajar termasuk sarana dan prasarana serta pembiayaan yang mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan Al qur’an tersebut. 3. Data dan Sumber Data Data Primer yang digali dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan Al qur’an yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan Formal dalam hal ini untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, SMPN dan SMAN yang terdapat di Kalimantan Selatan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, materi, metode dan strategi, evaluasi serta sumber belajar termasuk sarana dan prasarana yang mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an terse-but. Sumber data Primer digali melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya yang terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan beserta jajarannya yang terkait, Kepala sekolah dan guru Pendidikan Al qur’an di Sekolah Dasar Negeri, SMPN dan SMAN yang terdapat di Kalimantan Selatan. 4. Teknik Pengumpulan Data Langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan pengamatan pendahuluan sebagai persiapan untuk pedoman pengumpulan data lebih lanjut di lapangan. Setelah langkah persiapan telah dianggap cukup,


229

Untuk tingkat SMPN semua sekolah telah menerapkan Perda Pendidikan Al qur’an untuk semua tingkatan kelas dengan alokasi waktu 2 jam perminggu. Ada yang sudah menerapkan sejak tahun 2010 tapi ada juga yang baru menerapkan tahun 2011. Materi pelajaran sesuai dengan silabus yang disusun oleh TIM Pengembang Kurikulum Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan guru PAI pada masingmasing SMPN. Sedangkan untuk tingkat SMA maka sekolah telah menerapkan Perda Pendidikan Al qur’an. Ada yang sudah menerapkan sejak tahun 2010 tapi ada juga yang baru menerapkan tahun 2011. Kebanyakan mereka sekolah menetapkan alokasi waktu 2 jam perminggu, tetapi ada juga SMA yang menetapkan hanya 1 jam perminggu dan hanya diajarkan untuk kelas X dan XI saja.Sebagian besar guru yang mengajar berlatar belakang pendidikan S.1 Tarbiyah jurusan PAI, tetapi terdapat juga guru yang berlatar belakang S.1 jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Materi pelajaran disusun berdasarkan silabus yang disusun oleh Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan. 2. Rekomendasi Berdasarkan simpulan tersebut maka penelitian ini merokemendasikan: a. Diperlukan intensifikasi sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an di Kalimantan Selatan, terutama oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan khususnya pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar agar semua SDN menerapkan perda tersebut. b. Untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an mulai tingkat SDN,SMPN dan SMAN, maka fokus pembinaan selanjutnya adalah pada penyusunan bahan ajar untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Al qur’an.

pelajaran BTA tidak ada. Hal tersebut terakhir juga dianggap merupakan hal yang sulit di ajarkan oleh guru-guru Pendidikan Al qur’an yang mulai menerapkan perda tersebut. Mereka beranggapan pengenalan tajwid seperti tersebut diatas terlalu dini, sementara bacaan murid belum begitu fashih. Salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh guru pengajar mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an adalah tidak adanya buku ajar yang bisa dijadikan pegangan ketika mengajar. Untuk itu memang sudah seharusnya guru menyusun sendiri bahan ajar. Karena pengembangan bahan ajar seharusnya menjadi tanggung jawab guru pemegang mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru, memang selama ini guru belum biasa membuat bahan ajar untuk mata pelajaran PAI yang mereka asuh, karena buku pegangan untuk murid sudah tersedia di-toko-toko buku, sehingga guru tinggal membeli buku tersebut. Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut setiap Kecamatan, atau paling tidak setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan membentuk Tim penyusun bahan ajar untuk mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an.

F. Penutup 1. Simpulan Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: Ada tiga kategori penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an di Kalimantan Selatan di SDN se Kalimantan. Sebagian besar SDN sudah menerapkannya mulai kelas I sampai kelas VI dengan alokasi waktu 2 jam perminggu dengan materi sesuai silabus yang disusun oleh TIM Pengembang Kurikulum Kanwil Diknas Propinsi Kalsel yang dilaksanakan oleh guru PAI pada masing-masing sekolah. Sebagian SDN lainnya baru menerapkan dari kelas I sampai kelas III , dan cukup banyak juga SDN yang masih belum menerapkan Perda No. 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an, karena belum mendapatkan sosialisasi penerapan perda tersebut.


217

termasuk pematangan pedoman observasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data di-kumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. 5. Pemeriksaan Keabsahan Data Pemeriksaan keabsahan data dilakukan sebelum dilakukan langkah-langkah penafsiran data, dengan cara triangulasi (cek dan ricek) untuk menguji kebenaran hasil observasi dengan wawancara, reinterview dan melihat konsestensi data dari waktu ke waktu. Kegiatan ini berlangsung selama penelitian, dari pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan. 6. Penafsiran Data dan Analisis Data Langkah penafsiran dan analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi selama dilakukan pengamatan yang rinci dan wawancara yang mendalam hingga dilakukan cek dan recik, penafsiran terhadap data yang ada terus dilakukan hingga data dianggap jenuh. Selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisis dengan menggunakan metode induktif ke deduktif secara diskriptif analitik dengan mengkaitkan kepada teori substantive. E. Laporan dan Analisis Hasil Penelitian 1. Impelementasi Perda Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Al qur’an Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an di Kalimantan Selatan, efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2010. Perda terdiri 12 Bab dan 20 pasal yang dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia, dan bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an. Adapun sasaran pendidikan Al qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. (Pasal 2,3 dan 4).

Penyelenggara pendidikan Al qur’an dilakukan oleh Pemerintah daerah, yaitu oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas-Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota seluruh Propinasi Kalimantan Selatan pada semua jalur dan jenjang pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK. (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Untuk mengimplementasi Perda Pendidikan Al qur’an sebagaimana perda tersebut di atas, tidak ada TIM/Panitia khusus baik di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan maupun di Kantor-Kantor Dinas Kabupaten/Kota se Kalimantan, tetapi ia menjadi satu dalam Tugas dan Fungsi sebagaimana struktur kelembagaan yang ada pada Kantor Dinas Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Implementasi untuk SMA dimasukkan kedalam tugas Bidang Pendidikan Menengah, sedangkan untuk Sekolah Dasar, dan SMP dimasukkan ke dalam tugas Bidang Pendidikan Dasar . Sesuai pasal 6 ayat 2 maka Pendidikan Al qur’an masuk kedalam kategori muatan kurikulum unggulan lokal. Penyusunan materi kurikulum pendidikan Al qur’an menjadi wewenang Pemerintah Provinisi Kalimantan Selatan (Pasal 6 ayat 2). Dengan dasar itulah Kantor Dinas Pendidikan Propinsi menyusun Kurikulum Pendidikan Al qur’an mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, yang melibatkan perwakilan guru-guru PAI SD, SMP, SMA dan SMK se Kalimantan Selatan yang tergabung dalam TIM Pengembang Kurikulum Pendidikan Al qur’an. Setelah TIM Pengembang Kurikulum Pendidikan Al qur’an bekerja dengan intensif akhirnya berhasil menyusun 3 buku yaitu buku Kurikulum, buku Silabus Mata Pelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Al qur’an untuk masing-masing tingkat pendidikan. Buku-buku tersebut digandakan dan di kirimkan ke seluruh Kabupaten dan Kota Seluruh Propinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan buku kurikulum sekaligus dengan acara sosialisasi penerapan Perda Pendidikan Al qur’an di Kabupaten/Kota se Kaimantan Selatan. Walaupun Tim sosialisasi telah melakukan sosialisasi untuk penerapan Perda No. 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an di seluruh Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan, tetapi tidak semua sekolah yang diikutkan dalam sosialisasi


227

Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Kepala Sekolah dan Guru-guru PAI di berbagai tingkat pendidikan. Tidak ada penolakan terhadap perda tersebut, walaupun dalam upaya menerapkannya di sekolah, masing-masing Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan menyikapinya beragam. Ada Bupati yang membuat surat edaran ke masing-masing sekolah, ada juga Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten membuat anggaran untuk menyelenggarakan sosialisasi tersendiri disamping dari Dinas Propinsi, tetapi ada juga Kabupaten/Kota yang hanya mengandalkan sosialisasi yang dilakukan Kantor Dinas Propinsi Kalimantan Selatan. Bila kita perhatikan teori tahapan pengembangan kurikulum, maka tahap yang ada sekarang ini adalah tahap Dipusi (penyebaran) pengetahuan dan pengertian tentang Pengembangan Kurikulum di luar lembaga-lembaga pengem-bang kurikulum dan sekaligus tahap implementasi kurikulum yang sedang di kembangkan7. Walaupun penyebaran pengetahuan tentang kuri-kulum pendidikan Al qur’an sudah dilakukan sejak tahun 2010, dan masih bulan Oktober tahun 2011 ini kegitan itu masih berjalan, tetapi masih saja banyak sekolah terutama di tingkat SDN yang masih belum memerima sosialisasi yang dilakukan. Karenanya wajar saja bila masih banyak SDN yang belum menerapkan perda tersebut. Di samping itu selama ini banyak sekolah yang jauh sebelum adanya perda No. 3 tahun 2009, sudah mengajarkan muatan lokal Baca Tulis Al qur’an (BTA), sehingga mereka menganggap bahwa dengan mengajarkan BTA sudah termasuk mengajarkan Pendidikan Al qur’an. Padahal bila kita cermati kurikulum kedua mata pelajaran itu sangat ber-beda. Salah satu hal yang membedakan dari kedua kurikulum tersebut adalah pada silabus Pendidikan Al qur’an (Perda no.3) pada SDN sudah diajarkan ilmu Tajwid seperti Bacaan mad, qalqalah, nun sukun dan tanwin, mim sukun dan waqaf, sewdangkan pada mata 7

Ibid, 61.

materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mapel lain, atau terlalu luas substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Perda Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2009 ditegaskan bahwa Pendidikan Al qur’an dimasukkan dalam kategori mata pelajaran muatan lokal (Pasal 6 ayat 1). Mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an yang diperdakan tersebut, merupakan pengejawantahan dari aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang relegius yang menginginkan agar anak-anak mereka kelak memiliki pengetahuan yang mamadai terhadap Al qur’an, sehingga mereka dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an.( Pasal 3). Kitab Al qur’an bagi ummat Islam merupakan petunjuk dalam menjalani kehidupan untuk menjadi manusia yang bertaqwa (Qur’an:2:2). Qur’an juga menjadi sumber hukum bagi ummat Islam. Disamping itu membaca Al qur’an merupakan ibadah dan beberapa bagian dari bacaan shalat adalah Surah dalam Al qur’an. Oleh karena itu sangat ironis bila ummat Islam tidak bisa membaca Al qur’an. Pendidikan Al qur’an sebagai muatan lokal ini juga menjawab permasalahan minimnya waktu belajar untuk Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum mulai dari SD, SMP dan SMA. Dengan ditambahnya belajar muatan lokal Pendidikan Al qur’an ini maka jumlah jam pelajaran Agama Islam menjadi 5 jam untuk SD dan 4 jam untuk SMP dan SMA. Karena itulah kebijakan memasukkan pelajaran pendidikan Al qur’an di sekolah-sekolah umum merupakan kebijakan yang dilandasi oleh landasan filosofis yang menurut Saylor dan Alexander disebut an expression of values. 6 Oleh karena itulah maka penetapan mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an sebagai mata pelajaran yang wajib di ajarkan oleh sekolah diterima oleh seluruh stake holder sekolah mulai dari pejabat di Kantor Dinas

6

Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, sebagai Substansi Problem Admininstrasi Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 47.


219

tersebut. Beberapa kabupaten sudah melaksanakan sendiri sosialisasi sehingga seluruh sekolah mendapat sosialisasi. Bahkan ada kabupaten yang membuat surat edaran dari Bupati keseluruh sekolah mulai SDN, SMPN dan SMAN supaya mengimplementasikan perda tersebut, tetapi terdapat juga Kabupaten yang tidak seluruh sekolah yang mendapatkan sosialisasi penerapan perda tersebut, khususnya pada SDN. Acara sosialisasi disertai dengan pembagian buku kurikulum, buku silabus dan RPP mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Pada sebagian besar Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan SDN, SMPN dan SMAN telah mendapatkan buku kurikulum tersebut selengkapnya (3 buku), tetapi ada juga kabupaten yang sampai hari ini sekolah mereka belum menerima kurikulum Pendidikan Al qur’an dimaksud. Sekolah yang belum mendapatkan buku kurikulum tersebut adalah pada sebagian SDN di Kabupaten di Kabupaten Banjar. Bahkan kegiatan sosialisasi penerapan perda tersebut baru saja dilaksanakan pada tanggal 5-7 Oktober 2011 yang dihadiri perwakilan sekolah yaitu 1 kecamatan 1 orang guru. a. Pendidikan Al Qur’an di SDN se Kalimantan Selatan Penerapan Pendidikan Al qur’an sebagai muatan lokal di SDN Se Kalimantan Selatan cukup bervariasi, adapun variasinya terdiri: 1) Ada sebagian SDN yang sudah menerapkan seluruh kelas dengan menyajikan mata pelajaran Muatan Lokal yang berisi Pendidikan al qur’an sejak tahun 2010, setelah mereka mendapatkan sosialisasi baik dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, maupun dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing sekolah. Alokasi waktu untuk tiap kelas adalah 2 jam perminggu. Silabus, RPP dan buku yang digunakan adalah silabus, RPP dan buku yang dibagikan ke masing-masing sekolah oleh Kantor Dinas Propinsi Kalimantan Selatan. Guru yang mengajarkan muatan lokal Pendidikan Al qur’an adalah guru Pendidikan Agama Islam di SDN masing-masing, yang sekaligus menjadi beban

mengajar guru yang dituntut sebanyak 24 jam perminggu. Oleh karena ia menjadi pemenuhan jam wajib guru maka penambahan tugas sebagai pengajar mata pelajaran muatan lokal pendidikan Al qur’an tidak mendapat insentif/honor dari sekolah. Metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ceramah, metode drill, dan penugasan, serta Tanya jawab. Sedangkan media yang dipakai adalah buku pelajaran pendidikan al Qur’an, CD lagu-lagu Al qur’an, dan buku Iqra. Adapun evaluasi pembelajaran dilaksanakan ada yang mengikutkan dalam evaluasi sumatif yang diselenggarakan sekolah, tetapi ada juga yang menye-lenggarakan ulangan tersendiri, karena tesnya dilaksanakan dalam bentuk praktek membaca Al qur’an. 2) Pendidikan Al qur’an dengan mata pelajaran muatan lokal dapat dilaksanan pada sebagian sebagian kelas saja. Hal ini karena pelajaran muatan lokal sudah di isi dengan materi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk kelas III sampai kelas VI dan materi membaca Al qur’an dengan menggunakan metode Iqra’. Sekolah sudah mendapat sosialisasi penerapan Perda 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an yang disampaikan oleh Pejabat UPT Dinas Pendidikan Banjarmasin Timur dan dari Kasi Mapenda Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin pada acara KKG PAI (Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam). 3) Sekolah Dasar belum mengimplementasikan/menerapkan Perda No. 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al qur’an. Hal ini didapati pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Banjar. Bahkan sekolah belum menerima sosialisasi perda tersebut, baik sosialisasi oleh Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, maupun sosialisasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Demikian pula tidak ada surat edaran dan tidak ada dibagikan buku Kurikulum, Silabus dan RPP mata pelajaran Pendidikan Al qur’an yang dibuat oleh TIM Pengembang Kurikulum tingkat Propinsi Kalimantan Selatan. Baik pada SDN yang sudah mengajarkan Pendidikan Al qur’an secara penuh mulai kelas I sampai kelas VI, maupun yang baru menerapkan untuk beberapa kelas mereka sudah


225

Sebagian kecil yang lainnya berstatus guru honor. Mereka tidak mendapat insentif tambahan dari penambahan jam mengajar tersebut, karena tambahan jam tersebut menjadi tambahan bagi kewajiban guru yang dituntut minimal mengajar 24 jam perminggu. Metode yang dipakai guru adalah metode ceramah, drill, penugasan dan lain-lain. Sedangkan bahan pembelajaran dibikin sendiri oleh guru masing-masing dengan mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan buku bahan ajar baru ada untuk kelas X yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan. Karena itulah bahan ajar untuk kelas XI dan XII di kembangkan oleh masing-masing guru dengan mengacu pada Silabus yang di buat oleh Tim Pengembang Kurikulum kantor Dinas Propinsi Kalimantan Selatan. Tetapi semua bahan ajar yang dibuat guru belum ada yang berbentuk buku, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung materi disalinkan, atau dipoto copikan untuk siswa. Sebagian guru merasa ada kesulitan mengembangkan sendiri bahan ajar dan berharap agar bahan ajar tersebut dibuatkan oleh Tim ahli. Terhadap bahan ajar materi pelajaran muatan lokal Pendidkan Al qur’an yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan hanya sifatnya stimulan dan itupun hanya untuk kelas X SMA, dan tidak ada lagi pembuatan buku bahan ajar. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan teknik tes tertulis, tes lisan dan unjuk kerja dalam bentuk hapalan. Tes yang dilaksanakan meliputi tes formatif dan tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan bersamaan dengan ulangan umum yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. B. Analisis Hasil Penelitian Dalam pedoman pengembangan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) disebutkan muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Substansi yang akan dikembangkan,

tentang Pendidikan Al qur’an. Sebagian kepala SMA atau wakil kepala SMA atau guru Pendidikan Agama Islam mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin atau sosialisasi yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Semua SMAN di Kalimantan Selatan dalam mengimplementasi Pendidikan Al qur’an memasukkannya kedalam mata pelajaran muatan lokal dengan alokasi waktu 2 jam perminggu. Jadi tidak menamainya menjadi mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Walaupun demikian seluruh isi muatan lokal yang diajarkan adalah bermuatan Pendidikan Al qur’an. Hal ini terlihat dari kurikulum yang dipakai guru pengajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an. Kurikulum tersebut disusun oleh TIM Pengembang Silabus yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan guru-guru PAI se Kalimantan Selatan Adapun isi kurikulum muatan lokal Pendidikan Al qur’an adalah: 1) Tujuan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Al qur’an adalah agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an. 2) Ruang lingkup capaian. Ruang lingkup capaian mata pelajaran Pendidikan Al qur’an adalah: a) Siswa mampu membaca dengan baik dan benar b) Siswa mampu menulis ayat-ayat/surah pilihan. c) Siswa mampu menghafal surah-surah/ ayat-ayat pilihan. d) Siswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan surah/ayat pilihan. Sebagian besar guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an tersebut adalah guru Pendidikan Agama Islam yang berlatar belakang pendidikan S.1 Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, dan sebagian yang lainnya berijazah S.1 Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, STKIP jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kebanyakan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Al qur’an adalah guru yang berstatus pegawai negeri.


221

menerapkan kurikulum yang disusun oleh TIM penyusun Kurikulum yang dibentuk oleh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya kurikulum PAI yang dipakai adalah sebagai berikut: a) Tujuan. Tujuan pembelajaran pendidikan Al qur’an adalah agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al qur’an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al qur’an. b) Ruang lingkup. Secara umum ruang lingkup pencapaian mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an untuk SD adalah: (1) Untuk SD Kelas 1 – 3 adalah siswa mampu mengenal huruf-huruf hijaiyah (Al qur’an), dan siswa mampu membaca Al qur’an dengan baik dan benar. (2) Untuk SD Kelas 4 – 6 adalah: Siswa mampu membaca Al qur’an dengan baik dan benar. Siswa mampu menulis huruf-huruf hijaiyyah, Siswa mampu mengenal ilmu tajwid. Silabus disusun dirinci kedalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Al qur’an SD . Pada sekolah dasar yang sudah menerapkan Pendidikan Al qur’an melaksanakan pembelajaran mata pelajaran tersebut dengan alokasi waktu 2 jam per-minggu. Seluruh guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan al Qur’an tersebut adalah guru Pendidikan Agama Islam yang berlatar belakang pendidikan S.1 Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, dan sebagian yang lainnya berijazah D.II PAI. Kebanyakan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Al qur’an adalah guru yang berstatus pegawai negeri. Sebagian kecil yang lainnya berstatus guru honor. Mereka tidak mendapat insentif tambahan dari penambahan jam mengajar tersebut, karena tambahan jam tersebut menjadi tambahan bagi kewajiban guru yang dituntut minimal mengajar 24 jam perminggu.

Bahan pembelajaran dibikin sendiri oleh guru masingmasing dengan mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan buku ajar untuk murid belum ada dan tidak ada dijual dipasar atau ditoko-toko buku. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan teknik tes tertulis, tes lisan dan unjuk kerja dalam bentuk hapalan. Tes yang dilaksanakan meliputi tes formatif dan tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan bersamaan dengan ulangan umum yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. b. Pendidikan Al qur’an di SMPN se Kalimantan Selatan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh SMPN di Kalimantan telah mengajarkan mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an. Ada yang sudah menerapkan mulai di tahun 2010, ada juga yang mulai menerapkan sejak tahun 2011 ini. Baik yang mulai menerapkan tahun 2010 maupun yang menerapkan 2011 maka mata pelajaran Pendidikan Al qur’an di ajarkan untuk semua tingkatan kelas yaitu kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Mereka mulai mengajarkan Pendidikan Al qur’an setelah sekolah mendapat sosialisasi penerapan Perda No. 3 tahun 2009, baik yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Propinsi Kalimantan Selatan, maupun Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing sekolah berada. Mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an di ajarkan di SMPN sebanyak 2 jam pelajaran setiap minggu dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan buku kurikulum dan buku silabus yang disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Al qur’an dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula RPP yang digunakan adalah RPP yang juga disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Al qur’an dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bahan ajar disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran Pendidikan Al qur’an. Seluruh SMPN mengajarkan mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an dengan alokasi waktu 2 jam perminggu. Sebagian besar guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Al qur’an tersebut adalah guru Pendidikan Agama Islam yang berlatar belakang pendidikan S.1 Fakultas Tarbiyah


223

jurusan PAI, dan sebagian yang lainnya berijazah S.1 STKIP jurusan Bahasa Indonesia dan D.II PAI. Kebanyakan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Al qur’an adalah guru yang berstatus pegawai negeri. Sebagian kecil yang lainnya berstatus guru honor. Mereka tidak mendapat insentif tambahan dari penambahan jam mengajar tersebut, karena tambahan jam tersebut menjadi tambahan bagi kewajiban guru yang dituntut minimal mengajar 24 jam perminggu. Metode yang dipakai guru adalah metode ceramah, drill, penugasan dan lain-lain. Sedangkan bahan pembelajaran dibikin sendiri oleh guru masing-masing dengan mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan buku ajar untuk murid belum ada dan tidak ada dijual dipasar atau ditoko-toko buku. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan teknik tes tertulis, tes lisan dan unjuk kerja dalam bentuk hapalan. Tes yang dilaksanakan meliputi tes formatif dan tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan bersmaan dengan ulangan umum yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. c. Pendidikan Al qur’an di SMAN se Kalimantan Selatan Berdasarkan hasil penelitian, semua SMA Negeri se Kalimantan Selatan telah menerapkan Pendidikan Al qur’an. Ada yang sudah memulai tahun 2010 dan ada juga yang baru mulai pada tahun 2011. Sebagian besar mengajarkannya mulai kelas X,XI, dan XII. Tetapi terdapat juga SMA yang hanya mengajarkan Pendidikan Al qur’an hanya dikelas X dan XI. Sedangkan untuk kelas XII tidak diajarkan, karena waktu jam pelajaran digunakan untuk mengajarkan mata pelajaran materi Ujian Nasional. Tidak ada tim khusus yang menangani penerapan perda tersebut di sekolah, karena sudah menjadi bagian dari tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pengajarnya langsung ditunjuk guru Pendidikan Agama Islam. Proses penerapannya adalah kepala SMA atau wakil kepala SMA atau guru Pendidikan Agama Islam mengikuti sosialisasi Perda No. 3 tahun 2009

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR AN SE KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents