JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
STRATEGI PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN Oleh : Arief Rifa’i H, M.Si., S.Sos Annisa Mardatillah, M.Si., S.Sos Dosen Prodi Administrasi Niaga Fisipol – Universitas Islam Riau Pekanbaru
Abstract Employment sector is one important factor in regional economic development because labor is the main capital for the construction of wheel movement. Successful development of course supported by a good quality workforce. The problem that often arises is the problem of unemployment. The Problem of unemployment can be done by creating jobs to its fullest. Workforce planning is essential in making policies and programs that can be used to overcome the problems that always faced related to labor supply, labor demand and the balance between supply and demand of labor. Appropriate policies and programs ia a business that can be done to overcome various problems. Appropriate strategy is needed to reduce unemployment throught job creation an open width so as to eradicate poverty. Local goverment as the holder and a key pillar of regional autonomy in the development of the welfare of region, is expected to devise policies that can develop micro and small scale enterprises, in addition to opening the opportunity for investors to bulid medium micro and small enterprises that are albor intensive will help provide productive empolyment for all members of the community that will reduce unemployment and poverty. Keywords : Strategy, Labor, Enterpreneurship. Pendahuluan Perekonomian yang semakin sulit menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun dan tingkat nilai rupiah cenderung tidak stabil. Krisis multidimensi mengakibatkan tingkat pengangguran semakin meningkat dan ini selalu menjadi masalah yang harus diatasi setiap tahunnya. Perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) akibat dari kesulitan keuangan yang dialami oleh para pengusaha pasca krisis ekonomi. Pemutusan Hubungan Kerja ini mengakibatkan pengangguran semakin meningkat yang selanjutnya dapat menimbulkan angka kemiskinan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena tenaga kerja merupakan modal utama bagi pergerakan roda pembangunan. Berdasarkan data BPS Jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2009 sebesar 5.525.268 jiwa, penduduk laki – laki 2.938.918 jiwa dan penduduk perempuan 2.586.380 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata – rata 4,38% pertahun diperkirakan pada tahun 2013 jumlah penduduk menjadi 6.699.656 jiwa.
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
Dengan sumber data yang sama jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 2.325.839 orang, angkatan kerja laki – laki 1.689.089 orang dan angkatan kerja perempuan 636.799 orang, dan diperkiran pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja berjumlah 2.706.342 orang. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2009 sebesar 8,44% dan diperkirakan pada tahun 2013 sebesar 9,43%. Jika pencari kerja dianggap sebagai penganggur, maka berarti kurang dari 10% dari penduduk usia kerja Provinsi Riau belum memperoleh kesempatan kerja. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data tentang angkatan kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2007 – 2009 yang menggambarkan tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Tabel 1.1 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 – 2009 Pendidikan 2007 2008 2009 Tidak Tamat SD 218.750 279.493 279.076 SD 720.898 716.596 733.675 SLTP 488.065 469.795 501.354 SLTA 537.019 590.388 608.340 DI, DII, DIII 74.677 90.949 101.884 UNIVERSITAS 75.675 92.164 101.509 JUMLAH 2.115.084 2.239.385 2.325.839 Sumber : - BPS Prov. Riau - Data diolah Dilihat dari Penduduk Usia Kerja ( PUK ) tahun 2007 – 2009 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 3.380.689 orang pada tahun 2007 menjadi 3.722.712 orang pada tahun 2009, yang dapat diartikan bahwa Penduduk Usia Kerja selama tahun 2007 hingga 2009 mengalami pertambahan sebanyak 342.023 orang atau 10%. Hal ini diduga akibat dari lajunya perubahan faktor-faktor demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi (Sumber BPS Riau). Permasalahan semakin rumit ketika bertambahnya angka Penduduk Usia Kerja tersebut tidak diimbangi dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Tinjauan Teori Konsep Strategi Konsep strategi dapat digunakan oleh organisasi untuk menghadapi hambatan atau tantangan dan kesempatan-kesempatan yang timbul dari setiap persoalan. Strategi dapat digunakan untuk menentukan tujuan dan arah masa depan sebuah organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. Definisi strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : Ansoff (dalam Penguin Books, 94: 1982), strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Strategi disebut jg konsep bisnis perusahaan. Uyterhoeven ( 7 : 1973 ) , strategi corporate adalah usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah dan keterikatan perusahaan. Newman & Logan, strategi master adalah
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
perencanaan yang melihat ke depan yang dipadukan dalam konsep dasar atau misi perusahaan. Konsep Ketenagakerjaan Definisi Tenaga Kerja Tenaga Kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok , yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk dalam batas usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi untuk sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Bekerja mempunyai makna melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memeroleh penghasilan pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau sedang berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Angkatan kerja dapat dibagi lagi menjadi pekerja dan pengangguran. Pekerja adalah seseorang yang bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan tujuan memeroleh upah atau membantu untuk memeroleh pendapatan selama paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu sebelum survey dilakukan. Orang yang memiliki pekerjaan, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara waktu sedang tidak bekerja ada pula pekerja keluarga tanpa menerima upah yang membantu dalam suatu usaha produktif ini semua termasuk kelompok pekerja. Penganggur adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (belajar, mahasiswa, ibu rumah tangga), serta menerima pendapatan yang bukan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang mendapat santunan). Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Pengaturan pekerjaan di Indonesia tertera dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Cukup jelas dari uraian tadi bahwasanya pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab atas penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi setiap warga Negara berhubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus pendapatan nasional. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu Negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran. Demikian pula semakin sedikit lapangan kerja bagi penduduk usia produktif maka akan memberikan peluang semakin tinggi tingkat pengangguran. Menciptakan sebuah lapangan kerja sangat tergantung pada pendapatan Negara yang diinvestasikan. Pendapatan nasional yang tinggi memungkinkan pembentukan modal yang lebih besar melalui tabungan. Tabungan dimungkinkan terjadinya pembentukan investasi yang mengakibatkan perluasan dan penciptaan usaha. Perihal ini akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi seluruh angkatan kerja. Untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan di bidang kesempatan kerja adalah pemerataan kesempatan kerja. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dapat diupayakan. Sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu factor penyebab lemahnya perekonomian, maka tentu saja perlu ditingkatkan kualitasnya yang tentu saja berkesinambungan terhadap pergerakan terhadap salah satu factor produksi. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut : Menyiapkan pendidikan formal agar tercipta tenaga ahli yang terampil, Membentuk tenaga kerja yang bertipe pekerja keras dan cekatan tidak lemah tentu saja harus didukung dengan mental yang teguh dan fisik yang sehat (perbaikan gizi) dan Memberikan perlindungan kerja , keamanan kerja, dan kenyamanan bekerja . Selain itu dapat mengadakan pelatihan bagi pekerja agar memiliki kemampuan kerja yang lebih baik, Mengadakan pembinaan untuk pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk dapat memperluas pengetahuan dan ketrampilan sebagai bagian bentuk pengembangan mutu pekerja, Pemberian penghargaan bagi tenaga kerja yang berprestasi agar semangat kerja terbentuk. Konsep Kewirausahaan Pengertian Kewirausahaan Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis, Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah “agent who buys means of production at certain prices in order to combine them”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Perancis lainnya- Jean Baptista Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say menyatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ produktif. Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803). Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Jean Baptista Say (1816): Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Frank Knight (1921): Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Joseph Schumpeter (1934): Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metoda produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (new market), (4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya. Penrose (1963): Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Harvey Leibenstein (1968, 1979): Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatann yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Israel Kirzner (1979): Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio : Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasila akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluangpeluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional. Karakter Wirausaha Karakter-karakter dasar seorang wirausaha menurut McGraith & Mac Milan (2000), ada tujuh karakter dasar yang perlu dimiliki setiap calon wirausaha yaitu : a.
b.
c.
d.
Action oriented. Bukan tipe menunda, wait and see , atau membiarkan sesuatu (kesempatan) berlalu begitu saja. Dia tidak menunggu sampai segala sesuatunya jelas dulu atau budget-nya ada dulu. Dia juda tidak menunggu ketidapastian pergi dulu, baru berusaha. Mereka adalah orang yang ingin segera bertindak sekalipun situasinya tidak pasti. Berpikir Simpel. Mereka adalah orang yang suka menyederhanakan persoalan yang kompleks. Mereka melihat persolan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu persatu dengan bertahap. Mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Selalu tekun mencari alternatifalternatif baru seperti model, desain, platform, bahan baku, energi, kemasan, dan struktur biaya produksi. Mereka mencari keuntungan bukan hanya dari bisnis atau produk baru melainkan juga dari cara-cara baru. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Seorang wirausaha bukan hanya awas, memiliki mata yang tajam melihat peluang atau memiliki penciuman yang kuat
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
e.
f.
g.
ISSN : 0215-2525
terhadap keberadaan peluang itu tetapi mereka bergerak ke arah itu. Peluang itu diciptakan , dibuka dan diperjelas. Hanya mengambil peluang yang terbaik. Seorang wirausaha akan menjadi sangat awas dan memiliki penciuman yang tajam pada waktunya. Berbeda dengan pemula yang belum terlatih dan masih bingung, maka wirausaha yang terlatih akan cepat membaca peluang. Wirausaha sejati hanya akan mengambil peluang yang terbaik. Fokus pada eksekusi. Wirausaha bukan orang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung atau menguji hipotesa, melainkan seorang yang fokus pada eksekusi. Mereka tidak mau berhenti pada eksploitasi pikiran atau berputar-putar dalam pikiran penuh keragu-raguan. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Wirausaha tidak bekerja sendirian. Dia menggunakan tangan dan pikiran banyak orang, baik dari dalam maupun luar perusahaannya. Mereka membangun jaringan daripada melakukan semua impiannya sendiri. Wirausaha harus memiliki kemmapuan mengumpulkan orang, membangun jaringan, memimpin, menyatukan gerak, memotivasi dan berkomunikasi.
Konsep Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut : Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia. Sedangkan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- dan miliki Warga Negara Indonesia. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9/BKr.tgl.17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- . c. Milik Warga Negara Indonesia. d. Berdiri sendiri bukan merupakan anakan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Sedangkan Usaha Menengah menurut Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999 adalah :
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
a.
Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. b. Milik Warga Negara Indonesia. c. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Definisi Kredit UMKM Kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No. 11 / KEP / MENKO / KESRA /IV /2002 dan No.4/2/KEP.GBI/2002/tgl.22 April 2002) definisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah diartikan sebagai berikut : - Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafon kredit maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). - Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). - Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan usaha kecil atau kepada pengusaha yang akan ditetapkan kemudian, dengan plafon diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pembahasan Permasalahan pengangguran dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, ini merupakan upaya yang diharapkan oleh berbagai pihak untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi mereka yang masuk dalam golongan pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ada berbagai kendala dalam menciptakan lapangan pekerjaan yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang bersifat internal diantaranya adanya gejolak dari pekerja dengan berbagai tuntutan normatif. Oleh karena itu pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha harus dilakukan sehingga kondisi perusahaan selalu kondusif. Sementara itu Kesempatan Kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009 sebesar 2.129.441 orang dan diperkirakan pada tahun 2013 sebesar 2.451.044 orang. Menilik pada kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungan perkembangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi ( LPE ) tanpa migas adalah cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,5% pertahun selama periode 2004 – 2008 dengan laju
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
pertumbuhan yang cukup stabil dan fluktuatif. LPE Provinsi Riau tanpa migas ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Fluktuasi yang dialami LPE Provinsi Riau ini disebabkan oleh ekonomi global yang sedang mengalami krisis pada tahun yang bersangkutan dan juga menyangkut kebijakan Nasional. Selanjutnya dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku tanpa migas Provinsi Riau hingga tahun 2008 didominasi oleh keempat sektor yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa. Keempat sektor ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu indikator untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah penyerapan jumlah tenaga kerja yang lebih besar serta mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Namun pada kenyataannya persebaran penganggur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak menunjukkan angka pengurangan yang signifikan dari setiap tahunnya, yaitu tahun 2007 sebesar 207.138, tahun 2008 sebesar 183.522 dan tahun 2009 sebesar 196.398. Bahkan jumlah penganggur berpendidikan tinggi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yaitu pengangguran dengan tingkat pendidikan DIII/Universitas selama periode tahun 2007 sebesar 21.247, tahun 2008 sebesar 23.769 dan tahun 2009 sebesar 27.735 ( BPS. Prov. Riau ). Dalam perencanaan tenaga kerja penting membuat kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang selalu dihadapi terkait dengan persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan dan Program yang tepat merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga mampu mengentaskan angka kemiskinan. Namun upaya-upaya pemberantasan (bahkan pengurangan) kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro belum dilakukan dengan sepenuh hati dengan semangat kebersamaan oleh semua stakeholders. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi daerah dan pilar utama dalam pembanguan kesejahteraan sebuah daerah, diharapkan mampu membuat kebijakan yang dapat mengembangkan usaha skala mikro dan kecil, selain membuka kesempatan kepada investor membangun usaha menengah dan besar di daerahnya. Pendirian usaha mikro dan kecil yang padat karya akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Merza Gamal).
Kesimpulan Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena tenaga kerja merupakan modal utama bagi pergerakan roda pembangunan. Masalah pengangguran yang belum dapat diatasi oleh pemerintah hingga saat ini secara komperehensif merupakan persoalan serius yang harus diberikan jalan keluar yang tepat. Permasalahan pengangguran dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, dan merupakan upaya yang diharapkan oleh berbagai pihak untuk
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi mereka yang masuk dalam golongan pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ada berbagai kendala dalam menciptakan lapangan pekerjaan yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu indikator untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah penyerapan jumlah tenaga kerja yang lebih besar serta mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Dalam perencanaan tenaga kerja penting membuat kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang selalu dihadapi terkait dengan persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan dan Program yang tepat merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga mampu mengentaskan angka kemiskinan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi daerah dan pilar utama dalam pembanguan kesejahteraan sebuah daerah, diharapkan mampu membuat kebijakan yang dapat mengembangkan usaha skala mikro dan kecil, selain membuka kesempatan kepada investor membangun usaha menengah dan besar di daerahnya. Pendirian usaha mikro dan kecil yang padat karya akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Merza Gamal).
DAFTAR PUSTAKA
Alma, Prof. Dr. Buchari, 2007, Kewirausahaan, Edisi Revisi, Penerbit Alfabeta, Bandung. Hadinoto, Soetanto. 2005. Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Hendro & WW, Chandra. 2006. Be A Smart and Good Entrepreneur. Jakarta: CLA Publishing. IPB, Bogor. Kasmir, 2007, Kewirausahaan, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta. Kuriloff, Arthur H; John M. Hemphill. 1981. How to Start Your Own Business and Success. Mc.Graw-Hill Book Company, New York. Longenecker, J.G. et.al. (2001). Kewirausahaan (Manajemen Usaha Kecil) Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. M.Kwartono Adi. 2007. Analisis Usaha Kecil dan Menengah. CV Andi Offset. Yogyakarta.
JIS Volume 3, No 2 Oktober 2010
ISSN : 0215-2525
Mas’ud Machfoedz, Mahmud Machfeodz. 2005. Kewirausahaan: Metode, Manajemen dan Implementasi. BPFE Yogyakarta. Meredith et.al, Geoffrey. (1996). Kewirausahaan (Teori dan Praktik) Seri Manajemen No. 97. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Osborne, David dan Gaebler, Ted. (1992). Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Seri Umum No.17. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Purnomo. (1999). Kewirausahaan (Modul). Jakarta: Universitas Terbuka. Rhenald Kasali, dkk. 2010. Modul Kewirausahaan. PT Mizan Publika.Bandung. Setyawan, Joe. (1996). Strategi Efektif Berwirausaha. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Siagian, Salim. (1999). Peranan Kewirausahaan dalam Pengembangan Koperasi. Majalah Usahawan No.07 TH.XXVIII Juli 1999. Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI. Soesarsono, 2002, Pengantar Kewirausahaan, Buku I, Jurusan Teknologi Industri Subanar, Harimurti. 2001. Manajemen Usaha Kecil. BPFE Yogyakarta. Supriyono, 1996. Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis Edisi 2. BPFE Yogyakarta. Suryana, 2001, Kewirausahaan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Triton PB., 2007, Entrepreneurship : Kiat Sukses Menjadi Pengusaha, Tugu Publisher, Yogyakarta. Z, Harmaizar dkk. 2006. Menggali Potensi Wirausaha. CV. Dian Anugrah Prakasa. Bekasi.
