STRATEGI KONSEP EKONOMI HIJAU SEBAGAI SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883

Volume III, No. 01, Februari 2016

STRATEGI KONSEP EKONOMI HIJAU SEBAGAI SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

Dian Wahyudin Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI [email protected]

Abstract. Sustainable Development Goals is an advanced program of the Millennium Development Goals. In Central flogging global challenges such as poverty, natural disasters, climate change and the financial crisis, the issue of sustainable development that emphasizes the integration of economic development and environmental protection is a challenge for policy makers in each country. Without a global commitment to change the pattern of conventional development, the exploration of natural resources and the environment will be even greater. With the concept of a green economy is expected to maximize the economic growth in Indonesia as a form of sustainable development. The purpose of this paper to determine the purpose of the concept of green economy and the government's efforts in promoting economic growth through the concept of the green economy and and the provision of incentives and disincentives by the government as the Sustainable Development Goals in Indonesia. The method in this paper used descriptive analysis with primary data in the form of literature that is accurate and previous research journal. Results of this paper is expected the regulatory review, the provision of incentives and disincentives as well as harmonization between governments, the private sector and the public Keywords: Millenium Development Goals, Suistainable Development Goal and Green Economy Abstrak. Suistainable Development Goals disebut sebagai program lanjutan dari Millenium Development Goals . Ditengah deraan tantangan global seperti tingkat kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan tantangan berat bagi para pengambil kebijakan di setiap negara. Tanpa adanya komitmen global untuk mengubah pola pembangunan konvensional, maka eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan akan semakin besar. Dengan mengusung konsep ekonomi hijau diharapkan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tujuan konsep ekonomi hijau dan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konsep ekonomi hijau serta penyediaan insentif dan disinsentif oleh pemerintah sebagai Suistainable Development Goals di Indonesia. Metode dalam penulisan menggunakan analisis deskriptif dengan data primer berupa literatur yang akurat dan jurnal penelitian sebelumnya. Hasil dari penulisan ini diharapkan adanya regulatory review, penyediaan insentif dan disinsentif serta harmonisasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kata Kunci: Millenium Development Goals, Suistainable Development Goals, Ekonomi Hijau

34

Dian Wahyudin, Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Develovment Goals di Indonesia

PENDAHULUAN

publikasi yang berjudul The Limit to

Konsep

pembangunan

Growth,

yang

dalam

kesimpulannya

berkelanjutan telah menjadi konsep yang

mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

populer dan fokus dunia internasional

akan sangat dibatasi oleh ketersediaan

sejak dipertegasnya pendekatan ini pada

sumber daya alam. Dengan ketersediaan

KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun

sumber daya alam yang terbatas, arus

1992. Hampir seluruh negara kemudian

barang dan jasa yang dihasilkan dari

menggunakan pembangunan berkelanjutan

sumber daya alam tidak akan selalu bisa

sebagai jargon pembangunannya. Akhir-

dilakukan

akhir ini popularitas konsep pembangunan

sustainable basis).

berkelanjutan

menjadi

semakin

secara

terus

Pembangunan

menerus

(on

berkelanjutan

mengemuka dengan digadang-gadangnya

disepakati sebagai pembangunan yang

Sustainable Development Goals (SDGs)

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa

sebagai

Millennium

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-

Development Goals (MDGs) yang telah

kebutuhan generasi yang akan datang. Di

berakhir pada 31 Desember 2015.

dalamnya terkandung dua gagasan penting:

pengganti

dari

Konsep berkelanjutan pemikiran

pembangunan

(a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan

merupakan

esensial untuk memberlanjutkan kehidupan

bukanlah

yang

baru.

Fauzi

(2004)

manusia, dan (b) gagasan keterbatasan

menuliskan bahwa konsep pembangunan

yang bersumber pada kondisi teknologi

berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama

dan organisasi sosial terhadap kemampuan

menjadi perhatian para ahli. Namun istilah

lingkungan untuk memenuhi kebutuhan

keberlanjutan

kini dan hari depan.

(sustainability)

sendiri

memang baru muncul beberapa dekade

Pada

intinya,

yang lalu, walaupun perhatian terhadap

berkelanjutan

keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus

perubahan yang di dalamnya, seluruh

pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan

aktivitas seperti eksploitasi sumber daya,

ketersediaan

akibat

arah investasi, orientasi pengembangan

Satu

teknologi, dan perubahan kelembagaan

perhatian

berada dalam keadaan yang selaras serta

semakin

meningkatkan potensi masa kini dan masa

mengental setelah Meadow dan kawan-

depan untuk memenuhi kebutuhan dan

kawan pada tahun 1972 menerbitkan

aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan

ledakan

lahan

penduduk

di

Inggris

yang

setengah

abad

terhadap

keberlanjutan

pesat.

kemudian, ini

adalah

pembangunan suatu

proses

35



ekonomi dan sosial harus diupayakan

pembangunan

dengan keberlanjutan.

mempertahankan terjadinya pembangunan

Karena adanya multi dimensi, dan

yang

mampu

itu sendiri menjadi tidak terbatas.

multi interpretasi, maka terdapat dua hal

Salah satu upaya menyelaraskan

yang secara implisit menjadi perhatian

antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi

yaitu pertama, menyangkut pentingnya

sekaligus melestarikan sumberdaya alam

memperhatikan kendala sumberdaya alam

adalah konsep pertumbuhan hijau (green

dan

growth).

Pertumbuhan

adalah

konsep

lingkungan

pembangunan

dan

menyangkut

terhadap

pola

konsumsi.

Kedua,

perhatian

kesejahteraan

(well

being)

ekonomi

pertumbuhan aspek

hijau yang

terhadap

mengedepankan

kualitas

generasi

kuantitas ekosistem dan lingkungan serta

mendatang. Dengan demikian, prinsip

mengurangi

pembangunan

dihasilkan

memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

dengan memperhatikan 3 aksioma yaitu:

Kemunculan konsep pertumbuhan hijau ini

(a) perlakukan masa kini dan masa

tidak lepas dari kekhawatiran global atas

mendatang yang menempatkan nilai positif

terjadinya perubahan iklim dan degradasi

dalam jangka panjang, (b) menyadari

lingkungan

akibat

bias

pengukuran

bahwa

indikator

pertumbuhan

ekonomi

aset

berkelanjutan

lingkungan

memberikan

disparitas

konvensional

dan

melindungi kualitas sumber daya alam dan

mengetahui

implikasi

yang

kendala

timbul

akibat

pada

aset

lingkungan.

keragaman

hayati

gagal

disamping

meningkatnya kesenjangan sosial.

Pembangunan berkelanjutan juga sering

dianggap

dalam

kontribusi terhadap economic well being, (c)

yang

sosial

dan

dijabarkan

dengan

perbaikan

Berdasarkan fenomena yang telah penulis

paparkan

dalam

pendahuluan,

kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi

penulis merumuskan beberapa masalah,

yang disesuaikan dengan daya dukung

diantaranya:

lingkungan (carrying capacity). Secara

a. Apakah tujuan konsep ekonomi hijau

umum, keberlanjutan diartikan sebagai continuing without lessening yang berarti

dalam pembangunan berkelanjutan? b. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia

melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.

untuk

Moldan dan Dahl (2007) memberikan

ekonomi

pemahaman

hijau’

berkelanjutan 36

bahwa dapat

pembangunan dimaknai

sebagai

meningkatkan melalui (Green

pembangunan

pertumbuhan

konsep Economy)

‘ekonomi dalam

berkelanjutan


(Suistainable Development Goals)?

mengalami over used dan menjadi jargon

c. Apa bentuk insentif dan disinsentif yang

kosong walaupun sangat populer. Bahkan

diberikan oleh pemerintah atas aktivitas

orang-orang yang berkecimpung dalam isu

ekonomi hijau dalam meningkatkan

pembangunan kadang merasa kesulitan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia

menjelaskan

dalam

dimaksud dengan berkelanjutan (Daly,

pembangunan

berkelanjutan

(Suistainable Development Goals)?

secara

jelas

apa

yang

1990). Mengingat ketidakjelasan agenda dan

PEMBAHASAN Pembahasan

menuju

sustainable

isu

development tersebut, konsep ekonomi

sustainable development goals (SDGs)

hijau dan pertumbuhan hijau muncul

mengemuka sebagai tindaklanjut proposal

sebagai strategi operasional pembangunan

yang diusulkan oleh Columbia, Guatemala,

ekonomi. Ekonomi hijau merupakan subset

dan

pertemuan

dari konsep pembangunan berkelanjutan

menjelang KTT Rio+20 bulan Juni 2012.

dan paradigma baru yang menawarkan

Usulan isu SDGs muncul sebagai salah

sistem pembangunan tanpa mengorbankan

satu outcome KTT Rio+20 karena adanya

ekosistem.

berbagai

ekonomi hijau sebagai strategi operasional

Peru

mengenai

langkah

dalam

indikasi

proses

yang

menunjukkan

Dengan

konsep

sulitnya mencapai konsensus global atas

pembangunan

kompleksitas dua tema besar KTT Rio+20,

mencoba memaparkan apakah tujuan dari

yaitu

kerangka

ekonomi hijau dan upaya apa yang telah

kelembagaan pembangunan berkelanjutan

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk

yang lebih dikenal sebagai institutional

meningkatkan

framework for sustainable development

melalui

(IFSD).

insentif dan disinsentif yang diberikan oleh

green

economy

Konsep redifinisi

ini bahwa

dan

lantas

mengalami pembangunan

berkelanjutan adalah secara ekonomi tidak

ekonomi

adanya

maka

pertumbuhan

konsep

ekonomi

penulis

ekonomi hijau

serta

pemerintah. a. Tujuan konsep ekonomi hijau Indonesia

menetapkan

konsep

menghasilkan emisi dan polusi lingkungan,

green economy (ekonomi hijau) dalam

hemat sumber daya alam dan berkeadilan

upaya pengentasan kemiskinan dan

sosial

157).

pembangunan berkelanjutan. Konsep

Terminologi pembangunan berkelanjutan

green economy dilaksanakan untuk

ini

mendukung pembangunan nasional

(Payne

pada

and

Raiborn

perkembangannya

telah

37



yang bersifat pro-poor, pro-growth,

iklim dan pamanasan global. Melaui

pro-job

konsep green economy, Indonesia

dan

pro-environmental.

Konsep ini dipandang paling ideal

mempunyai

dalam

ekonomi sebesar 6-7 persen serta

meningkatkan

masayrakat

kesejahteraan

dengan

menyelamatkan

pertumbuhan

tetap

penurunan emisi karbon sebesar 26-

lingkungan.

40% pada tahun 2020 sejalan dengan

Pembangunan ekonomi yang kurang

Peraturan

memperhatikan kelestarian lingungan

tentang

bukan

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

saja

telah

memberikan

Presiden Rencana

No

61/2011

Aksi

Nasional

kerusakan yang merugikan tetapi juga

yang

berdampak negatif untuk masa yang

kepemimpinan

akan datang.

Bambang Yudhoyono. .Dan beberapa

Konsep ekonomi hijau meliputi

isu

digadang

penting

pada

Presiden

yang

era Susilo

menjadi

fokus

cakupan yang luas dan merupakan

pemerintah terkait isu lingkungan dan

paradigma baru dalam pembangunan

pembangunan ekonomi hijau seperti

ekonomi

penanganan dan pengeloalaan bahan

yang

menggantikan

kebijakan-kebijakan lingkungan yang

kimia

pada masa lalu kerap difokuskan pada

pengelolaan limbah dan penanganan

solusi jangka pendek. Pendekatan

masalah

ekonomi hijau merupakan win-win

produk/alat

solution dalam mengakhiri perdebatan

pengembangan

para penentu kebijakan yang tidak ada

Selain itu pula dengan transformasi

habis-habisnya seputar

"pelestarian

ekonomi hijau ini diharapkan akan

"pertumbuhan

membuka 15 hingga 60 juta lapangan

ekonomi". Atau dengan kata lain,

kerja baru di seluruh dunia dalam dua

Ekonomi

model

dekade

mendatang.

pembangunan ekonomi berbasiskan

separuh

lapangan

pengetahuan

mencakup

lingkungan"

38

target

dan

Hijau

adalah

terhadap

ecological

dan

limbah

e-waste

berbahaya,

(sampah

dari

elektronik), keragaman

Setidaknya kerja

1,5miliar

hayati,

pekerja

global akan

economic dan green economic yang

terkena dampak positif peralihan ke

bertujuan

saling

ekonomi yang lebih hijau ini. Menurut

ketergantungan antara ekonomi dan

ILO, puluhan juta lapangan kerja baru

ekosistem serta dampak negatif akibat

sudah

aktivitas ekonomi termasuk perubahan

transformasi ke ekonomi hijau ini.

untuk

menjawab

tercipta

seiring

dengan


b. Upaya

pemerintah

untuk

manfaat,

biaya

dan

efek

dari

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

peraturan yang diterbitkan. Untuk

melalui konsep ekonomi hijau.

itu

Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan

ekonomi

hijau,

ada

regulatory

review

berbagai

peraturan terutama yang terkait dengan isu ekonomi hijau yang

beberapa upaya yang harus menjadi

telah diterbitkan oleh

berbagai

fokus pemerintah, agar efektivitas

kementerian/lembaga

menjadi

kebijakan

maksimal.

sangat penting untuk dilakukan

Identifikasi dan evaluasi berbagai

evaluasi efektivitas dan dampaknya

regulasi perlu diperhatikan karena

bagi pencapaian ekonomi hijau.

menjadi

pertumbuhan

ekonomi

hijau

mensyaratkan

pendekatan

heuristic

Salah satu contoh jelas regulasi yang

mendiscourage

dan berkelanjutan di tengah perubahan

pengembangan

energi

terus menerus kondisi lingkungan

terbarukan (EBT) adalah subsudi

global. Beberapa upaya yang dapat

BBM.

pemerintah

untuk

menciptakan alokasi sumber daya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang tidak efisien serta tidak

melalui

mencerminkan

lakukan

konsep

ekonomi

hijau

BBM

bersubsidi

harga

akan

yang

diantaranya:

sesungguhnya

1. Regulatory Review

membayar pada harga yang lebih

Evaluasi kebijakan yang tidak pro

environment

mutlak

perlu

karena

baru

konsumen

rendah daripada harga pasar. Harga BBM bersubsidi yang begitu murah

dilakukan agar semangat untuk

akan

bermigrasi menuju pembangunan

konsumsi

lestari

oleh

ketergantungan pada sumber energi

yang

fosil. Kondisi seperti ini bisa

diakui

berujung pada eksploitasi yang

tidak

berbagai

terdegradasi peraturan

kontraproduktif.

Harus

berdampak yang

pada boros

bahwa banyak regulasi disusun

berlebihan

tanpa analisis yang mendalam serta

lingkungan yang serius.

proses

konsultasi

dan

kerusakan

yang

Konsekuensi lainnya adalah

sangat terbatas sehingga efektivitas

investor tidak tertarik berinvestasi

peraturan tersebut menjadi kurang

di sektor EBT karena harganya

optimal

tidak kompetitif. Selama subsidi

baik

publik

dan

tingkat

dilihat

dari

sisi

39


BBM


ini

masih

terus

komoditas sumber daya alam dan

dipertahankan, maka sangat sulit

ketersediaan tenaga murah saja,

berharap

namun

diversifikasi

energi

ditentukan

kemampuan

terbarukan

di

ilmu pengetahuan dan teknologi

Indonesia. Padahal potensi energi

(iptek). Pengembangan iptek ramah

terbarukan

lingkungan

bisa

di

berjalan

Indonesia

cukup

melakukan

oleh

melalui pengembangan energi baru

akan

inovasi

menghasilkan

besar. Kita dikaruniai aneka sumber

produk berkualitas dengan biaya

energi baru terbarukan, mulai dari

produksi rendah sebagai prasyarat

panas bumi, mikrohidro, tenaga

utama

angin, tenaga surya, hingga tenaga

Peminggiran

samudra.

memacu

Indonesia bisa kita lihat dari nilai

tumbuhnya investasi di sektor ini

belanja swasta yang masih begitu

diperlukan kebijakan yang bisa

rendah.

menstimulus

perkembangan

pengembangan iptek di Indonesia

investasi

lebih

bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu

Untuk

yang

ramah

lingkungan.

menuju

ekonomi peran

hijau.

riset

Rendahnya

di

prioritas

:

2. Peran Riset dan Pengembangan IPTEK

a) Mentalitas colonial inferiority complex, yakni adanya anggapan

Upaya yang dapat dilakukan

40

lebih

bahwa periset asing selalu lebih

oleh pemerintah untuk mencapai

unggul

tujuan

pertumbuhan

Sebagai

melalui

konsep

ekonomi

periset

lokal.

konsekuensinya

hijau

kemudian adalah pilihan untuk

adalah memaksimalkan peran dari

memakai hasil penelitian asing

penelitian

pengembangan

atau menjiplak teknologi mereka

IPTEK, yang mana di Indonesia

daripada melakukan riset sendiri

peran penelitian dan pengembangan

yang tentu saja biayanya lebih

IPTEK masih dipandang sebelah

tinggi. Dengan kondisi yang

mata baik oleh kalangan bisnis

demikian,

maupun pemerintah. Padahal fakta

jika

mengajarkan bahwa daya saing

tertinggal

bisnis suatu Negara tidak lagi

lainnya.

ditentukan oleh faktor kelimpahan

ilmu pengetahuan dan teknologi

dan

ekonomi

dari

tak

kiprah

mengherankan ilmuwan

jauh Padahal

dari

kita Negara

konstribusi


merupakan faktor penting untuk

pengembangan

meningkatkan

impor ilmu pengetahuan menjadi

efisiensi

dan

iptek

global,

kualitas produksi industry dalam

suatu

negeri dalam berkompetisi di

konsekuensinya,

tingkat

pasar bebas. Apalagi sekarang

dependensi

menjadi

sangat

sudah memasuki era Masyarakat

eksesif

dan

Ekonomi Asean, jika pemerintah

berpartisipasi

tidak

memaksimalkan

pengembangan

peran ilmu pengetahuan dan

menjadi minim.

dapat

teknologi

maka

kita

akan

keniscayaan.

c) Masalah

Namun

peluang dalam iptek

global

yang

sering

lain

menjadi pembantu di rumah

dituduhkan kenapa peran riset

sendiri karena kalah bersaing

industri begitu rendah adalah

dengan Negara-negara

Asean

ketiadaan sinergi dan kerja sama

Dampak

antara lembaga riset, dalam hal

lainnya.

Selain

itu

lanjutan dari kondisi tersebut

ini

dunia

adalah

dengan

perguruan

keengganan

para

Indonesia

untuk

Kerenggangan hubungan antara

berkarier atau bekerja di dalam

swasta dan kalangan periset

negeri. Mereka lebih memilih

menyebabkan

bekerja di lembaga riset asing di

interaksi dan ajang diskusi untuk

luar negeri karena iming-iming

memetakan potensi serta aplikasi

gaji, fasilitas riset, kejelasan

hasil riset peneliti nasional

ilmuwan

karier,

stimilus

hidup keluarga.

minimnya

c.

Insentif

dan

Disinsentif

dari

pemerintah atas aktivitas ekonomi

b) Tingkat dependensi yang tinggi terhadap produksi dan utilisasi dari

industri.

intelektual

hingga faktor jaminan kualitas

iptek

kalangan

tinggi,

negara

lain.

hijau Titik berat pertumbuhan hijau adalah

pembangunan

Pengembangan iptek di negara

berkelanjutan,

kita

tergantung pada

kebijakan pemerintah yang bertumpu

buku, karya ilmiah dan jurnal

pada kesimbangan antara pencapaian

iptek impor. Sebagai negara

kesejahtaraan

periferal

keanekaragaman hayati, dan aspek

sangat

dalam

peta

maka

yang

sosial,

diperlukan

memelihara

41



keadilan antar generasi. Sesuai pasal

perlindungan

42 UU No 32 Tahun 2009 tentang

lingkungan.

perlindungan

dan

pengelolaan

Singkatnya,

pengelolaan

bentuk

dukungan

lingkungan hidup, disebutkan bahwa

pemerintah ini bisa berupa insentif

dalam rangka melestarikan fungsi

fiskal (fasilitas pembebasan pajak,

lingkungan hidup, pemerintah dan

bea masuk ataupun subsidi), insentif

pemerintah

finansial (pinjaman lunak, hibah dan

daerah

wajib

mengembangkan dan menerapkan

pendanaan

instrumen

pembayaran jasa lingkungan), dan

hidup.

alternatif

seperti

ekonomi

lingkungan

Instrumen

ekonomi

instrumen

meliputi:

lingkungan dan clean development

lingkungan

hidup

perencanaan kegiatan

ini

pembangunan ekonomi;

lingkungan

hidup;

dan

pendanaan dan

insentif

dan/atau disinsentif.

pasar

(lebel

ramah

mechanism). Dewasa ini, pemerintah telah menyediakan beberapa insentif fiskal diantaranya

Terkait pemberian insentif dan

Pajak

Penghasilan

(berdasar Pasal 6 (1) UU No. 17

disinsentif, menurut pasal 42 (3)

Tahun

Undang-Undang

tersebut

Ketiga Atas UU No 7/1983 tentang

bentuk:

Pajak Penghasilan) bahwa besarnya

pengadaan barang dan jasa yang

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

ramah lingkungan hidup; penerapan

Pajak dalam negeri dan bentuk usaha

pajak,

tetap,

penerapannya

dalam

retribusi,

dan

subsidi

2000

tentang

ditentukan

Perubahan

berdasarkan

lingkungan hidup; pengembangan

penghasilan bruto dikurangi, a.l.

sistem lembaga keuangan dan pasar

biaya pengolahan limbah. Ada pula

modal yang ramah lingkungan hidup;

amandemen

pengembangan sistem perdagangan

Bea

izin pembuangan limbah dan/atau

Menteri

emisi;

101/PMK.04/2007

pengembangan

sistem

Masuk

tentang

Pembebasan

berdasar

Peraturan

Keuangan

tentang

Pembebasan

pengembangan asuransi lingkungan

peralatan dan bahan yang digunakan

hidup; pengembangan sistem label

untuk

ramah lingkungan hidup; dan sistem

lingkungan.

kinerja

di

bidang

bea

No

pembayaran jasa lingkungan hidup;

penghargaan 42

dan

pencegahan

masuk

import

pencemaran


Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan

beberapa

insentif

kalangan green

swasta.

tax

dirasa

Pemberlakuan urgen

untuk

fiskal untuk pengembangan energi

pencegahan,

tenaga panas bumi, antara lain Pajak

penanggulangan

Pertambahan

kerusakan yang diakibatkan oleh

Nilai

Ditanggung

Pemerintah atas Impor Barang untuk

pengendalian, pencemaran

dan dan

kegiatan ekonomi.

Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu

Menurut sebuah studi, kebijakan

Minyak dan Gas Bumi serta Panas

pajak yang selama ini ditetapkan

bumi (Peraturan Menteri Keuangan

pemerintah kepada sektor industri

nomor

belum mempertimbangkan dampak

juga

242/PMK.011/2008). terkait

mekanisme

Ada Pajak

aktivitas

produksinya

Penghasilan Ditanggung Pemerintah

lingkungan,

serta

dan

mengabaikan

prinsip

Penghitungan

Penerimaan

terhadap cenderung keadilan

Negara Bukan Pajak atas Hasil

(fairness). Hal ini nampak dari

Pengusahaan Sumber Daya Panas

industri dengan emisi yang tinggi

bumi

(high pollutant industry) prosentase

untuk

Energi/Listrik

Pembangkitan

(Peraturan

Menteri

pajaknya justru kecil. Artinya, nilai

Keuangan nomor 22/PMK.02/2009

emisi yang besar tersebut tidak

tanggal 16 Pebruari 2009).

diimbangi dengan pembayaran pajak

Kebijakan lain yang potensial dilakukan

untuk

industri yang relatif bersih atau

mengendalikan dampak kerusakan

sedikit polutan (assembly sector)

lingkungan adalah disinsentif berupa

peringkat

pajak lingkungan (green tax). Ide

justru tinggi. Hal ini barangkali

green tax ini belum diaplikasikan di

disebabkan penerapan regulasi pajak

Indonesia

sudah

industri yang selama ini diterapkan

diakomodasi dalam RUU Pajak dan

pemerintah lebih bersandar pada

Retribusi Daerah. Pajak memiliki

tinjauan ekonomi dan institusional

fungsi ganda yakni sebagai sumber

semata, belum memperhatikan aspek

utama

lingkungan

(budgetary) pengatur mengawasi

pemerintah

yang juga tinggi. Di lain pihak, jenis

walaupun

penerimaan dan

negara

sebagai

(regulatory) aktivitas

alat untuk

pembayaran

sebagai

pajaknya

salah

satu

konsideran (BKF-FE Unair, 2011). SIMPULAN

ekonomi 43



Berdasarkan pemaparan yang telah

memacu diversifiakasi energy non

penulis jelaskan dalam pembahasan

fosil terutama memperkecil selisih

maka penulis mencoba menyimpulkan

harga

yaitu

terbarukan dengan energy fosil

a. Pembangunan

mensyaratkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berjalan secara simultan dengan kelestarian lingkungan. Transisi menuju paradigma pertumbuhan ekonomi hijau ini harus ada antara pemerintah,

masyarakat dan pihak swasta. Tidak

lagi

mengeksploitasi

lingkungan

hanya

demi

keuntungan

sesaat

tanpa

memikirkan untuk generasi yang akan

datang

dikarenakan

lingungan yang sudah tidak hijau lagi. b. Dengan adanya regulatory review maka diharapkan regulasi yang disusun

tanpa

analisis

yang

mendalam serta proses konsultasi publik

yang

sehingga

sangat

efektivitas

terbatas peraturan

tersebut menjadi kurang optimal baik dilihat dari sisi manfaat, biaya dan efek dari peraturan yang diterbitkan. c. Dengan

berbagai

insentif

dan

disinsentif yang disediakan oleh pemerintah 44

energi

baru

berwawasan

lingkungan

harmonisasi

antara

diharapkan

dapat

DAFTAR PUSTAKA BKF-Laboatorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. (2011). Indonesia’s Green Growth Strategy for Global Initiatives: Developing a Simle Model and Indicators of Green Fiscal Policy in Indonesia Dally, Herman E, (1990). Suistainable Development: From Concept and Theory to Operational Principles. Resources, Environment, and Population. (1990): 25-43 Fauzi, Ahmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Marboen, Ade. 2012. Bank Dunia Dorong Ekonomi Hijau http://www.antaranews.com/berita /314452/bank-dunia-dorongekonomi-hijau, diakses pada 11 Juni 2012 Moldan B dan Dahl Al. 2007. Meeting Conceptual Challenges dalam Hak T, Moldan B, Dahl AL (Ed) Suistainability Indicators: A Scientific Assessment. Scientific Committee on Problem of The Environment (SCOPE) Payne, Dinah M, and Cecily, A. Raiborn. 2001. Suistainable Development: The Ethics Support The Economics Journal of Business Ethics. 2001: 157-168 Shaleh, Malikkul. 2012. Ekonomi Hijau Berpotensi Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Kurangi Kemisikinan. http://sapulidinews.com/ekonomi/


berita.php/id=2112, diakses pada 10 Juni 2012 Tribunnews. 2012. Presiden SBY Canangkan Konsep Ekonomi Hijau http://www.tribunnews.com/2012/ 06/05/presiden-sby-canangkan-

konsep-ekonomi-hijau, diakses pada 20 Juni 2012 UNEP. 2012. Working Towards Suistainable Development http://www.unep.org/greenecono my/, diakses pada 12 Juni 2012

45

STRATEGI KONSEP EKONOMI HIJAU SEBAGAI SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

Recommend Documents