STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MENDORONG STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILU 2014 PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL

STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MENDORONG STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILU 2014 PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL Jakarta, 11 FEBRUARI 2014 1

AMANAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 ALINEA KEEMPAT

BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

 STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF  PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES  KETAHANAN NASIONAL TANGGUH 2

UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 22 HURUF a UU 32 2004

KEWAJIBAN PEMDA MELINDUNGI MASYARAKAT,MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI

SELARAS KEWAJIBAN PEMDA

PASAL 22 HURUF b DAN d UU 32 2004

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT, SERTA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN

TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945)

3

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 27 ayat 1 Huruf b dan c UU 32 2004

KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH  Meningkatkan kesejahteraan Rakyat  Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat

TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKA AN UUD 1945)

4

STRATEGI GEOPOLITIK Panca Gatra

Strategi Geopoliti k

(Dinamis)

Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. (Incl. Ormas)

Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia

Global Regional Nasional Peluang

Ancaman • HUKUM • IPTEK

Satu Kesatuan (Integrated)

I P O L E K S O S B U D H A N K A M

Asta Gatra

Tri Gatra (Alamiah) TRIGATRA 

Peng ungkit -UU  -PP -Perpres  -Perda -Perkada 



Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia (17.667 pulau) Jumlah Penduduk 234 jt Kekayaan SDA hayati non hayati

Pertumbuhan ekonomi nasional 5,6% (No.2 di dunia th 2013) Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia)

Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF

PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

4 5

KONSEPSI GEOSTRATEGI Sektor Dunia Usaha

Konsepsi Geostrategi

Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda)  RPJPN /RPJPD  RPJMN/RPJMD  RKP/RKPD/KUA/PPAS  APBN/APBD

Selaras/ Sinergi

Agenda 14 Program Aksi Prioritas Nasional (Mis:Pendidikan, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam)

BUMN/ BUMD

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF

Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 6

OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI SUBSTRUKTUR POLITIK

INFRASTRUKTUR POLITIK

Masyarakat

KDH

SUPRASTRUKTUR POLITIK

DPRD KEBIJAKAN

KESBANGPOL DINAS/ BADAN/ KANTOR/

OPERASIONAL

BPKD/

DINAS/ BADAN/ KANTOR/

DPKAD

LTD

LTD

BAPPEDA

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF

- BUMD/BUMN - INSTANSI VERTIKAL (Mis. TNI/POLRI) - K/L

Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 7

(+) KONDISI IDPOLEKSOSBUD DI DAERAH

(+)

(+)

14 PROGAM AKSI PRIORITAS RPJMN 20102014

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

(+) PELAKSANAAN PEMILU 2014

PARAMETER IDPOLEKSOSBUDHANKAM:

o NILAI KEBANGSAAN (+)

(+) o SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA (+) o POLITIK (+) o KETAHANAN EKONOMI (+) o KEAMANAN DAN TRANTIB

8

HAL-HAL YANG PERLU PERHATIAN PRA PEMILU TAHAPAN PEMILU YANG PERLU PERHATIAN KDH (PERATURAN KPU NO. 21/2013)

BANTUAN KEUANGAN PARPOL (PP 18/2012)

KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT BANTUAN DAN FASILITAS (psl 126 UU 15/2011

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (UU 7/2012)

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH (PMDN 61/2011)

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI (INPRES 2/2013)

PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE (PP 18 /2013)

PERAN KDH TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WASBANG (PMDN 71/2012)

PENGAJUAN CUTI KAMPANYE PERAN KDH TENTANG PEJABAT NEGARA ORMAS (PP 18/2013) (UU 17/2013) MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI (RASKIN, KUR, DANA BERGULIR UMK , PERIJINAN USAHA)

9

10

OPTIMALISASI PERAN KESBANGPOL AS KOORDINATOR IDPOLEKSOSBUDHANKAM GUNA STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILU 2014 TAHAPAN PEMILU YANG PERLU PERHATIAN KDH (PERATURAN KPU NO. 21/2013)

TANNAS TANGGUH

KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT BANTUAN DAN FASILITAS (psl 126 UU 15/2011 PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH (PMDN 61/2011) PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE (PP 18 /2013) PENGAJUAN CUTI KAMPANYE PEJABAT NEGARA(PP 18/2013)

OPTIMALISASI PERAN KESBANGPOL

 PARADIGMA NASIONAl - PANCASILA, UUD 1945 - WASNAS, TANNAS  PER-UU-AN

BANTUAN KEUANGAN PARPOL (PP 18/2012) PERAN KDH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (UU 7/2012) PERAN KDH TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI (INPRES 2/2013)

PERAN KDH TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WASBANG (PMDN 71/2012) PERAN KDH TENTANG ORMAS (UU 17/2013)

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI (RASKIN, KUR, DANA BERGULIR UMK , PERIJINAN USAHA)

KONSEPSI : o KEBIJAKAN o STRATEGI o UPAYA-UPAYA

 LINGSTRA - Global - Regional - Nasional  PELUANG & ANCAMAN -

PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945

11

OPERASIONALISASI  PARADIGMA NASIONAl - PANCASILA, UUD 1945 - WASNAS, TANNAS  PER-UU-AN

S

O  DPRD

 Supra Struktur  Infra Struktur

OPTIMALISASI PERAN KESBANGPOL

 Sub Struktur

              

M  Regulasi

 Raker Pemda  Rakor Instansi TNI Terkait Polri  Sosialisasi FORKORPIMDA  Pelatihan/Bintek KOMINDA  Sarasehan/ FKUB Seminar/ FKDM Workshop FPK • Koordinasi KADINDA  Rekonsiliasi & HIPMI Rehabilitasi BUMD Daerah Pasca KPU Konflik PANWAS ORMAS TOGA/TODA/TOMAS

 LINGSTRA - Global - Regional - Nasional  PELUANG & ANCAMAN

Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF

Feed back

12

REKOMENDASI • KESBANGPOL sebagai koordinator idpoleksosbudhankam di daerah, perlu mendorong sinergitas 3 (tiga) pilar elemen bangsa (Suprastruktur politik, Infrastruktur politik dan substruktur politik) guna mengimplementasikan satu kesatuan langkah dan cara pandang PANCAGATRA dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945. • Perlu ditetapkan Intensitas pertemuan formal (Raker, Rakor) maupun non formal (Sarasehan) secara periodik dengan melibatkan berbagai institusi terkait dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan politik di daerah menyongsong pemilu 2014. 13

14