STATUTA CIMSA. Terakhir diamandemen pada tanggal 9 Februari 2014 di Malang, Indonesia INDEX

STATUTA CIMSA Terakhir diamandemen pada tanggal 9 Februari 2014 di Malang, Indonesia

INDEX 1.

Identitas 1.1. Nama organisasi 1.2. Lambang 1.3. Bahasa 1.4. Identitas 1.5. Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga CIMSA 2. Keanggotaan 2.1. Ketentuan Umum Anggota 2.2. Ketentuan Umum Lokal 2.3. Ketentuan untuk Mendapatkan Keanggotaan 2.4. Ketentuan untuk Mendapatkan Status Lokal 3. Kaderisasi 3.1. Ketentuan Umum 3.2. Sistem Pendaftaran 3.3. Member Development 3.4. Sistem Level Keanggotaan 3.5. CIMSA Credit Point 4. Hubungan Masyarakat dan Advokasi 4.1. Ketentuan Umum 5. Riset dan Pengembangan Organisasi 5.1. Ketentuan Umum

6. Keuangan 6.1. Ketentuan Umum 6.2. Sisstem Keuangan CIMSA 6.3. Aturan Anggaran Umum 6.4. Manajemen Keuangan 6.5. Pengawasan 7. Pengurus 7.1. Ketentuan Umum 7.2. Tata Cara Pencalonan 7.3. Tata Cara Pemilihan 7.4. Pembekuan dan Pemberhentian Pengurus 7.5. Penggantian Pengurus 7.6. Interim 7.7. – 7.11. Executive Board 7.9. – 7.12. Supporting Division 7.13. – 7.16. Liaison Officer 7.17. – 7.21. National Officer 8. Standing Committee 8.1. Ketentuan Umum 8.2. Standing Committee CIMSA 8.3. Pertemuan Standing Committee

8.4. – 8.6. Keuangan Standing Committee 8.7. Ruang Lingkup dan Kegiatan Standing Committee 8.8. Keanggotaan Standing Committee 8.9. – 8.13. Observer Standing Committee 8.14. – 8.18. National Committee 9. Badan Legislatif 9.1. Kaukus 9.2. Badan Legislatif 9.3. Tugas Badan Legislatif 9.4. Pemilihan Badan Legislatif 10. Komite Lokal 10.1. Penjelasan Umum Local Coordinator 10.2. – 10.6. Local Officer 11. Supervising Council 11.1. Anggota 11.2. Pemilihan Anggota 11.3. Tugas Supervicing Council 11.4. Metode Kerja 12. Kongres 12.1. Ketentuan Umum 12.2. Fungsi 12.3. Sidang Umum 12.4. Sidang Umum Luar Biasa

12.5. Peserta dan Pengamat 12.6. Presidium Sidang 12.7. Hak Suara 12.8. Absen Panggil dan Kartu Suara 12.9. Mosi dan Debat 12.10. Klarifikasi Aturan 12.11. Klarifikasi Informasi 12.12. Mosi Prosedural 12.13. Pemungutan Suara 12.14. Undangan 12.15. Agenda 12.16. Iuran Pendaftaran dan Keuangan 12.17. Kontrak 12.18. Laporan Keuangan 12.19. Notulensi 12.20. Laporan 13. Pertemuan CIMSA 13.1. Ketentuan umum 13.2. May Meeting 13.3. October Meeting 13.4. National Leadership Summit 13.5. Program

13.6. Pemilihan Tuan Rumah Pertemuan CIMSA 13.7. Peraturan Pertemuan Pengurus 13.8. Pembatalan Keputusan Executive Board Oleh Supervising Council 14. Proyek CIMSA 14.1. Proyek cimsa 14.2. Kriteria Proyek CIMSA 14.3. Proyek Lokal CIMSA 14.4. Proyek Nasional CIMSA 14.5. Proyek Internasional CIMSA 14.6. Proyek Inisiatif CIMSA 14.7. Pengesahan Proyek CIMSA 14.8. Aturan Proposal Proyek CIMSA

14.9. Laporan Proyek CIMSA 15. Sekretariat Umum 15.1. Umum 15.2. Tugas 15.3. Pegawai 16. Hubungan eksternal 16.1. Hubungan Resmi 16.2. Hubungan CIMSA dengan IFMSA dan ISMKI 17. Amandemen Konstitusi dan Statuta 17.1. Amandemen Konstitusi 17.2. Amandemen Statute 18. Sanksi terhadap Pelanggaran Statuta 18.1. Pelanggaran oleh Pengurus 18.2. Pelanggaran oleh Executive Board 19. Pernyataan Kesepahaman 20. Komite Konstitusi dan Statuta 21. Observer 22. Alumni

BAB I IDENTITAS Pasal 1 Nama Organisasi Ayat 1 Nama resmi organisasi ini adalah Center for Indonesian Medical Students’ Activities. Ayat 2 Alih bahasa nama resmi yang diakui adalah “Pusat Aktivitas Mahasiswa Kedokteran Indonesia.” Ayat 3 Singkatan/akronim yang diakui hanyalah “CIMSA” dan/atau “PAMKI” Pasal 2 Lambang Ayat 1 Lambang resmi CIMSA terdiri dari : 2.1. Burung garuda yang menghadap ke kanan berwarna biru. 2.2. Sayap burung garuda yang berwarna kombinasi oranye dan hijau, di bagian tengahnya terdapat gelombang EKG. 2.3. Tulisan akronim CIMSA yang berwarna biru tua dan memudar di bagian atas hurufnya. 2.4. Bendera merah putih di bagian bawah akronim CIMSA yang berwarna biru tua. 2.5. Tulisan kepanjangan CIMSA yaitu Center for Indonesian Medical Students’ Activities berwarna biru. Ayat 2 Lambang resmi CIMSA hanya dapat dipakai oleh pengurus dan anggota CIMSA. Ayat 3 Hanya lambang resmi yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan lambang resmi diatur. Pengubahan komposisi ukuran, tata letak, dan pengubahan lambang secara keseluruhan tidak dibenarkan. Pasal 3 Bahasa Ayat 1 Bahasa resmi CIMSA adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pasal 4 Identitas Ayat 1 CIMSA merupakan organisasi non-pemerintahan. Ayat 2 CIMSA merupakan organisasi non-profit dan netral. Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CIMSA Ayat 1 CIMSA diatur menurut Konstitusi dan Statuta.

Ayat 2 Konstitusi merupakan hukum tertinggi CIMSA. Ayat 3 Statuta mengatur pelaksanaan dan pengelolaan internal CIMSA.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 1 Ketentuan Umum Anggota CIMSA Ayat 1 Anggota CIMSA adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang merupakan anggota Standing Committee di salah satu lokal CIMSA. Ayat 2 Mahasiswa fakultas kedokteran yang menjadi anggota CIMSA harus berkomitmen untuk menunjukkan kesungguhan dalam profesi kedokteran. Ayat 3 Mahasiswa fakultas kedokteran yang tergabung sebagai anggota CIMSA harus berkomitmen

menjalankan visi, misi, dan tujuan organisasi serta menjalankan

amanat yang tercantum di dalam piagam CIMSA. Ayat 4 Anggota beraktivitas dalam Standing Committee untuk mengambil manfaat dari bidang tertentu yang diminati. Ayat 5 Hak – hak anggota CIMSA: 5.1. Mengikuti kegiatan CIMSA. 5.2. Mengikuti Pertemuan Nasional. 5.3. Memiliki hak bicara pada Pertemuan Nasional. 5.4. Mengajukan diri sebagai pengurus CIMSA. Ayat 6 Kewajiban anggota CIMSA: 6.1. Mematuhi Konstitusi dan Statuta. 6.2. Mengikuti proses kaderisasi. 6.3. Mematuhi hasil pertemuan CIMSA. 6.4. Memiliki komitmen dalam setiap kegiatan CIMSA. Ayat 7 Seseorang dapat kehilangan statusnya sebagai anggota CIMSA apabila: 7.1. Mengundurkan diri dari fakultas kedokteran di tempatnya menuntut ilmu. 7.2. Meninggal dunia. 7.3. Melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA.

7.4. Dengan alasan tertentu telah disetujui dihapuskan keanggotaannya oleh Local Committee dan National Committee dari Standing Committee dimana anggota tersebut bernaung. Pasal 2 Ketentuan Umum Lokal CIMSA Ayat 1 Lokal CIMSA adalah pusat kegiatan CIMSA yang memiliki struktur kepengurusannya sendiri di suatu universitas. Ayat 2 Semua lokal CIMSA harus mentaati Konstitusi dan Statuta CIMSA setiap waktu. Hal ini telah harus disetujui secara tertulis ketika terdaftar sebagai anggota. Jika suatu saat anggota tidak mentaatinya, maka Sidang Umum dapat melakukan pemungutan suara untuk pencabutan status keanggotaan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas. Ayat 3 Semua Lokal CIMSA bebas untuk mengundurkan diri dari CIMSA 6 bulan setelah Sektretariat Umum menerima permohonan tertulis, yang ditandatangani oleh President CIMSA. Selama 6 bulan ini semua hutang dan perjanjian lokal harus dipenuhi. Jika selama 6 bulan hutang tersebut belum terlunasi, maka status lokal CIMSA tetap melekat sampai semua hutang terselesaikan. Pasal 3 Ketentuan Untuk Mendapatkan Keanggotaan CIMSA Ayat 1 Seorang mahasiswa fakultas kedokteran dapat menjadi anggota CIMSA dengan mendaftarkan diri di lokal CIMSA (universitas) tempat mahasiswa kedokteran tersebut menempuh pendidikan serta menjalankan sistem kaderisasi yang ditetapkan CIMSA. Ayat 2 Dalam hal tidak adanya lokal CIMSA di universitas tempat mahasiswa tersebut menempuh pendidikan, seorang mahasiswa kedokteran dapat mengajukan diri sebagai anggota di lokal CIMSA terdekat. Namun setelah universitasnya disahkan menjadi lokal CIMSA, maka keanggotaan di universitas sebelumnya langsung berubah menjadi anggota dari universitas dia berasal. Pasal 4 Ketentuan Untuk Mendapatkan Status Lokal CIMSA Ayat 1 Fakultas kedokteran dapat mengajukan diri untuk memperoleh status lokal CIMSA ke Secretary General CIMSA dan mengisi blanko permohonan yang ditandatangani dan

di stempel oleh President, Secretary General, dan National Officer sesuai dengan Standing Committee yang akan dibentuk di lokal tersebut. Ayat 2 Blanko permohonan yang dimaksud dalam Ayat 1, dikeluarkan oleh Secretary General untuk diisi oleh pemohon, disertai data pribadi anggota aktif di Universitas Pemohon dan dikirim ke Secretary General kapan saja. Ayat 3 Anggota aktif yang dimaksud dalam Ayat 2, harus minimal 5 orang yang sudah siap untuk menjadi pengurus pertama di Lokal tersebut sebagai Local Coordinator, Secretary, Treasurer, dan dua orang Local Officer. Ayat 4 Hanya lokal CIMSA yang dapat menyelenggarakan kegiatan CIMSA. Observer diizinkan untuk mengikuti kegiatan CIMSA dan hadir pada pertemuan CIMSA. Ayat 5 Lokal observer CIMSA yang hendak menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melibatkan pihak eksternal diwajibkan untuk mengkomunikasikannya dengan pengurus CIMSA melalui Vice President for External Affairs. Ayat 6 Syarat-syarat menjadi Lokal CIMSA: 6.1. Sudah menjadi observer CIMSA selama minimal 1 tahun. 6.2. Sudah mendapatkan izin dari fakultas kedokteran universitas tersebut. 6.3. Sudah mengikuti 2 dari 3 Pertemuan Nasional CIMSA oleh perwakilan observer tersebut. Ayat 7 Hak – hak lokal CIMSA: 7.1. Menyelenggarakan kegiatan CIMSA. 7.2. Menjadi pengurus nasional CIMSA. 7.3. Memiliki hak pemungutan suara di pertemuan nasional. Ayat 8 Kewajiban lokal CIMSA: 8.1. Mematuhi Konstitusi dan Statuta CIMSA. 8.2. Menyelenggarakan kaderisasi CIMSA secara berkala. 8.3. Menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban lokal CIMSA kepada Vice President for Internal Affairs sesuai ketentuan. Ayat 9 Lokal CIMSA dinyatakan non-aktif secara otomatis jika selama 2 tahun kepengurusan berurutan tidak memiliki regenerasi maupun proyek yang terlaksana.

Ayat 10 Lokal CIMSA yang non-aktif dapat diaktivasi kembali jika memenuhi kriteria berikut: 9.1. Sudah pernah menjadi lokal CIMSA . 9.2. Sudah memenuhi pelaksanaan kaderisasi dasar yang diikuti oleh seluruh calon anggota lokal CIMSA. 9.3. Sudah menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Aktivasi Lokal CIMSA nonaktif, paling lambat 2 minggu sebelum pertemuan CIMSA nasional terdekat. Ayat 11 Pengesahan aktivasi lokal CIMSA non-aktif dapat dilakukan jika lokal CIMSA yang bersangkutan sudah memenuhi syarat dalam Ayat 7, mempresentasikan kondisi lokal CIMSA tersebut, yang disetujui oleh Sidang Umum pada pertemuan CIMSA nasional terdekat.

BAB III KADERISASI Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 Kaderisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam CIMSA sebagai saran peningkatan SDM CIMSA dalam upaya membentuk individu-individu yang cerdas dan memiliki kompetensi yang tinggi demi tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Ayat 2 Sistem kaderisasi merupakan suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk perkembangan organisasi beserta peningkatan kualitas anggota. Ayat 3 CIMSA menerapkan sistem kaderisasi yang terstruktur. Ayat 4 Sistem ini terdiri dari : 4.1 Sistem pendaftaran 4.2 Member Development 4.3 Sistem level keanggotaan 4.4 CIMSA Credit Point (CCP) Ayat 5 Keterangan detail mengenai sistem kaderisasi CIMSA di atur dalam Standard Operasional Prosedur Kaderisasi. Pasal 2 Sistem Pendaftaran Ayat 1 Sistem pendaftaran bagi calon anggota yang universitasnya memiliki lokal CIMSA dilakukan melalui pendaftaran manual di lokal masing-masing dan juga dapat melalui sistem online. Ayat 2 Sistem pendaftaran bagi calon anggota yang universitasnya belum memiliki lokal CIMSA dapat dilakukan melalui sistem online. Pasal 3 Member Development Ayat 1 Member Development dilakukan melalui pemberian training untuk anggota CIMSA. Ayat 2 Pemberian training dalam CIMSA dilakukan dengan sistem bertingkat. Ayat 3 Sistem bertingkat dimulai dari training dasar hingga training tingkat lanjut.

Ayat 4 Training dasar terdiri atas training yang berisi kemampuan umum (softskill) seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ayat 5 Training dasar dapat diberikan baik melalui training yang diadakan melalui pertemuan yang diadakan langsung ditingkat lokal maupun melalui media online berupa website CIMSA. Ayat 6 Training lanjutan dapat diberikan melalui training yang diadakan pada pertemuan nasional. Ayat 7 Training tingkat lanjutan dilakukan pada National Leadership Summit. Pasal 4 Sistem Level Keanggotaan Ayat 1 Sistem level di CIMSA dari atas ke bawah meliputi level kuning, hijau, jingga, biru, dan, emas serta anugrah lifetime achievement. Ayat 2 Level Kuning yaitu anggota yang baru saja mendaftar sebagai anggota dan wajib mengikuti pelatihan dasar CIMSA. Ayat 3 Level Hijau yaitu anggota yang sudah memilih Standing Committee. Ayat 4 Level Jingga yaitu anggota sudah mulai menjadi pengurus lokal. Ayat 5 Level Biru yaitu anggota sudah mulai menjadi pengurus nasional. Ayat 6 Level Emas yaitu anggota yang sudah termasuk senior CIMSA dan mempunyai kesempatan menjadi pengurus IFMSA dan Supervicing Council. Ayat 7 Lifetime Achievement diberikan pada anggota yang dinilai sejak awal sampai akhir telah konsisten untuk belajar dan berkarya bersama CIMSA. Pasal 5 CIMSA Credit Point Ayat 1 CIMSA credit Point merupakan sistem yang memastikan anggota CIMSA telah memiliki point yang cukup di setiap level hingga dapat berlanjut ke level berikutnya. Ayat 2 Penjelasan detail mengenai jumlah minimal point yang dibutuhkan tercantum pada SOP Kaderisasi.

BAB IV HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADVOKASI Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 Sebagai organisasi yang menjalankan misi-misi sosial, CIMSA menjalin hubungan dengan masyarakat dan melakukan berbagai upaya advokasi demi pengembangan organisasi. Ayat 2 Dalam hal hubungan masyarakat dan advokasi, CIMSA melakukan upaya-upaya dan strategi demi pengembangan dan pemasaran organisasi. Ayat 3 Pemasaran organisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ayat 4 Pemasaran organisasi secara langsung dilakukan dengan upaya-upaya terjun langsung ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan sosial CIMSA. Ayat 5 Pemasaran organisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai media publikasi organisasi. Ayat 6 CIMSA mengutus seorang divisi pendukung dalam upaya membangun hubungan masyarkat yang baik, upaya-upaya advokasi dengan pihak-pihak luar organisasi. Ayat 7 Keterangan detail mengenai hubungan masyarakat dan advokasi dijelaskan melalui standard operasional prosedur. Ayat 8 Syarat seorang untuk melakukan suatu advokasi dengan syarat sudah mengikuti minimal 1 kali training advokasi dari CIMSA pada tingkat nasional.

BAB V RISET DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 CIMSA menempatkan riset dan pengembangan organisasi sebagai salah satu fokus organisasi. Ayat 2 CIMSA

memaksimalkan

teknologi

dalam

upaya

meningkatkan

riset

dan

pengembangan organisasi. Ayat 3 Adanya sistem evaluasi dan kontrol kualitas dalam penatalaksanaan internal organisasi. Ayat 4 Pengembangan organisasi dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan pada aspirasi dan evaluasi yang ada di lapangan.

BAB VI KEUANGAN Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 Tahun anggaran CIMSA mulai berjalan dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juni tahun berikutnya. Ayat 2 Mata uang resmi CIMSA adalah Rupiah, Euro, dan dolar Amerika Serikat. Pasal 2 Sistem Keuangan CIMSA Ayat 1 Sistem Keuangan CIMSA menggunakan sistem keuangan terintegrasi (Integrated Financial System). Ayat 2 Yang tercakup di dalam sistem keuangan terintegrasi CIMSA adalah keuangan kepengurusan nasional dan keuangan Standing Committee. Uang kepengurusan nasional dan Standing Committee berada di dalam satu kas yang dikelola oleh Treasurer CIMSA nasional, namun dengan pembukuan yang terpisah. Ayat 3 Mekanisme alur keuangan: 3.1. Pada setiap awal bulan Treasurer CIMSA mentransferkan sejumlah uang yang tertera di dalam kolom total pengeluaran pada APBD Standing Committee setiap bulannya ke rekening Treasurer Standing Committee nasional. 3.2. Uang tersebut digunakan oleh Standing Committee untuk mendanai kegiatan pembelanjaan Standing Committee selama bulan tersebut. 3.3. Segala pemasukan yang didapatkan dari hasil kegiatan independen Standing Committee pada bulan tersebut masuk ke dalam rekening Standing Committee. 3.4. Asumsi saldo akhir Standing Committee tersebut adalah sejumlah uang yang tertera di dalam kolom total pendapatan pada APBD Standing Committee setiap bulannya. 3.5. Treasurer Standing Committee nasional wajib memberikan laporan keuangan bulanan kepada Treasurer CIMSA dan National Officer (NO) Standing Committee yang bersangkutan di setiap akhir bulan. 3.6. Untuk mendanai kegiatan Standing Committee di bulan berikutnya terdapat

beberapa mekanisme alternatif: Apabila saldo akhir rekening Treasurer Standing Committee nasional di akhir bulan sebelumnya tidak mencukupi nominal uang yang tertera pada APBD Standing Committee di dalam kolom total

pengeluaran

bulan

berikutnya,

maka

Treasurer

CIMSA

akan

menambahkan (top-up) uang sejumlah selisih kekurangan nominal uang ke rekening Standing Committee. Apabila saldo akhir rekening Standing Committee di akhir bulan sebelumnya melebihi nominal uang yang tertera pada APBD Standing Committee di dalam kolom total pengeluaran bulan berikutnya, maka Treasurer CIMSA akan meminta Treasurer Standing Committee untuk mentransferkan uang sejumlah selisih kelebihan nominal uang ke rekening umum yang dikelola Treasurer CIMSA. Ayat 4 Dalam perihal sebuah Standing Committee atau kepengurusan nasional mengalami defisit pada suatu bulan tertentu, Standing Committee tersebut atau kepengurusan nasional dapat melakukan peminjaman dengan syarat: 4.1. Ada pihak yang bersedia meminjamkan. Pihak yang dimaksud adalah kepengurusan nasional atau keenam Standing Committee lainnya. 4.2. Peminjam dapat meminjam ke lebih dari satu pihak. 4.3. Nominal

yang

dipinjamkan,

batas

waktu

pembayaran

peminjaman,

teknis/mekanisme pengembalian uang merupakan kesepakatan antara pihak peminjam dan yang meminjamkan yang dibuat secara tertulis dalam surat pernyataan utang piutang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ditambah satu saksi. Apabila Executive Board, sebagai representatif dari kepengurusan nasional, bukan merupakan pihak peminjam maupun yang meminjamkan maka saksi yang dimaksud adalah Executive Board. Apabila Executive Board, sebagai representatif dari kepengurusan nasional, merupakan pihak peminjam maupun yang meminjamkan maka saksi yang dimaksud adalah salah satu dari keenam Standing Committee yang ada atau perwakilan dari Supervicing Council. 4.4. Rekomendasi mekanisme pengembalian uang sebagai berikut:

4.4.1. Mengembalikan

uang

tersebut

secara

lunas

di

akhir

kepengurusan/dalam batas waktu yang disepakati. 4.4.2. Mengembalikan uang tersebut dengan cicilan hingga lunas di akhir kepengurusan. Ayat 5 Apabila tidak ada pihak yang bersedia untuk meminjamkan uang, maka pihak peminjam wajib bersedia untuk menerima keputusan Komite Budget dan menentukan mekanisme penggalangan dana secara independen. Ayat 6 Pihak yang melanggar segala ketentuan dan peraturan baik yang di atas maupun yang disepakati bersama kemudian akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 6.1. Kehilangan hak suara/voting card pada saat Sidang Umum. Pihak yang melanggar dapat memperoleh hak suaranya kembali apabila telah memenuhi kewajibannya. 6.2. Wajib bersedia menerima intervensi Treasurer CIMSA dalam mengatur anggaran pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode kepengurusan. 6.3. Apabila pihak yang melanggar masih belum dapat memenuhi kewajibannya dalam satu periode kepengurusan maka pihak yang melanggar wajib bersedia menerima intervensi dari Treasurer CIMSA dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran hingga pihak yang melanggar memenuhi kewajibannya. Ayat 7 Apabila sebelum genap satu periode kepengurusan pihak yang melanggar telah memenuhi kewajibannya, pihak yang melanggar secara otomatis terbebas dari intervensi Treasurer CIMSA. Pasal 3 Aturan Anggaran Umum CIMSA Ayat 1 Anggaran Umum CIMSA termasuk semua pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan manajemen CIMSA dan pengeluaran perjalanan pengurus CIMSA. Ayat 2 Treasurer CIMSA mengajukan Anggaran Umum CIMSA untuk tahun anggaran berikutnya kepada Sidang Umum yang akan memutuskannya pada May Meeting. Ayat 3 Anggaran harus disahkan oleh Sidang Umum. Ayat 4 Dalam hal anggaran yang diajukan oleh Treasurer CIMSA tidak disahkan, Executive Board berkonsultasi dengan Standing Committee dan mengajukan anggaran baru

atau mengamandemen anggaran yang diajukan. Ayat 5 Pemasukan 5.1. Pemasukan Sistem Keuangan Terintegrasi CIMSA berasal dari : 5.1.1. Pendapatan usaha, misal penjualan merchandise CIMSA. 5.1.2. Pemasukan

Standing

Committee,

misal

pemasukan

penjualan

merchandise Standing Committee. 5.1.3. Pendapatan non-usaha, misal bunga bank dan retribusi logo CIMSA. 5.1.4. Pendapatan lain, misal hibah dana. 5.2. Yang dimaksud dengan pemasukan Standing Committee pada anggaran pendapatan dan belanja tahunan CIMSA adalah anggaran total pemasukan yang diperoleh dari arus kas Standing Committee selama satu tahun kepengurusan. 5.3. Seluruh pemasukan pada akhirnya masuk ke dalam rekening yang dikelola oleh Treasurer CIMSA. Untuk anggaran bulanan, pemasukan Standing Committee masuk ke dalam rekening yang dikelola oleh Treasurer Standing Committee Nasional. Transaksi debet yang dilakukan berkenaan dengan kegiatan pemasukan Standing Committee dicatat oleh Treasurer Standing Committee Nasional di dalam laporan keuangan Standing Committee. Treasurer CIMSA mencatat total pemasukan Standing Committee per bulan ke dalam laporan arus kas Standing Committee; Treasurer CIMSA mencatat total pemasukan Standing Committee per bulan ke dalam laporan keuangan/arus kas terintegrasi apabila ada transaksi debet dari rekening Standing Committee ke rekening yang dikelola

oleh

Treasurer

CIMSA.

Transaksi

debet

tersebut

bersifat

positif/menambah saldo akhir Standing Committee. Ayat 6 Pengeluaran 6.1. Pengeluaran Sistem Keuangan Terintegrasi CIMSA digunakan untuk: 6.1.1. Biaya atas pendapatan usaha, misal biaya produksi merchandise CIMSA. 6.1.2. Biaya keanggotaan, yaitu Membership Fee IFMSA. 6.1.3. Biaya umum operasional, yaitu:Biaya amandemen AKTA 1. Biaya kesekretariatan;

2. Biaya untuk hubungan eksternal; 3. Biaya untuk hubungan internal; 4. Biaya training; 5. Biaya pengembangan proyek; 6. Biaya media dan publikasi; 7. Biaya subsidi; 8. Biaya pengeluaran Standing Committee; 9. Biaya pengeluaran lain. 6.2. Yang dimaksud dengan biaya pengeluaran Standing Committee pada anggaran pendapatan dan belanja tahunan CIMSA adalah anggaran total pengeluaran yang diperoleh dari arus kas Standing Committee selama satu tahun kepengurusan. 6.3. Di setiap awal bulan Treasurer CIMSA akan memberikan sejumlah uang yang tertera pada APBD Standing Committee di dalam kolom total pengeluaran bulan yang dimaksud. Uang tersebut berguna untuk mendanai seluruh pengeluaran Standing Committee selama bulan yang dimaksud. Sejumlah uang tersebut dianggap sebagai pengeluaran Standing Committee dan bersifat negatif/mengurangi jumlah saldo akhir Standing Committee. Treasurer CIMSA mencatat total pengeluaran Standing Committee per bulan ke dalam laporan arus kas Standing Committee dan laporan keuangan/arus kas terintegrasi apabila ada transaksi kredit dari rekening umum yang dikelola oleh Treasurer CIMSA ke rekening Standing Committee. Ayat 7 Pengeluaran yang tidak terkait dengan biaya perjalanan tidak dapat melebihi anggaran lebih dari 25%. Ayat 8 Hanya dalam hal keberadaan CIMSA terancam, anggaran dapat melebihi 25% setelah keputusan Executive Board. Executive Board harus memberitahukan semua Standing Committee bila hal tersebut terjadi. Pasal 4 Manajemen Keuangan Ayat 1 Pengeluaran dan pembiayaan dapat diotorisasikan oleh :

1.1. Treasurer CIMSA. 1.2. Treasurer CIMSA dan satu anggota Executive Board. 1.3. Executive Board. Ayat 2 Batas keputusan untuk tingkat A : sebesar Rp 300.000,00 Ayat 3 Batas keputusan untuk tingkat B : Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 Ayat 4 Batas keputusan untuk tingkat C : Pengeluaran yang melebihi Rp 1.000.000,00 Ayat 5 Dalam keadaan darurat, Treasurer CIMSA atau President dapat membuat keputusan sampai tingkat B. Keputusan tersebut harus dikonfirmasikan kepada Executive Board dengan segera. Ayat 6 Untuk menjamin keberlangsungan CIMSA, organisasi ini harus memiliki dana cadangan sekurang-kurangnya 10% dari anggaran keseluruhan. Pengeluaran dana cadangan hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan seluruh Executive Board. Ayat 7 Surplus keuangan melebihi 5% dari anggaran pertemuan, dari pertemuan CIMSA harus ditransfer ke rekening CIMSA. Ayat 8 Proyek CIMSA membiayai diri sendiri. Proyek CIMSA dapat memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran CIMSA apabila dikabulkan oleh Sidang Umum. Koordinator Proyek CIMSA harus mempresentasikan anggaran tertulis kepada Sidang Umum pada Rapat Pleno Kedua. Ayat 9 Surplus Keuangan : Surplus keuangan dari segala aktivitas CIMSA dibagi dalam bagian yang sama antara anggaran umum CIMSA dan anggaran proyek yang bersangkutan, atau fungsi tertentu. Surplus keuangan dari kegiatan CIMSA yang masih berjalan akan tetap berada pada anggaran aktivitas terebut.

Pasal 5 Pengawasan Ayat 1 Treasurer CIMSA harus dapat memberikan laporan terinci mengenai status keuangan CIMSA setiap saat. Ayat 2 Administrasi keuangan terbuka untuk dilihat oleh semua Standing Committee atas permintaan. Ayat 3 CIMSA harus memiliki pengawasan internal yang berkelanjutan menyangkut keuangan oleh anggota tertentu dari Supervising Council. Anggota tersebut harus menerima salinan dari semua bukti transaksi perbankan secara langsung. Anggota ini memiliki kewenangan seperti tercantum dalam Pasal 3 Bab XI mengenai Tugas Supervising Council.

BAB VII PENGURUS Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 Pengurus CIMSA adalah orang- orang yang menggerakkan Organisasi CIMSA. Ayat 2 Pengurus CIMSA adalah orang yang dipilih oleh Sidang Umum atau ditunjuk oleh Executive Board. Ayat 3 Pengurus CIMSA harus memenuhi persyaratan berikut pada waktu mengajukan aplikasi : 3.1 Menjadi mahasiswa fakultas kedokteran, atau tidak telah lulus lebih dari 6 bulan yang lalu. 3.2 Menjadi anggota Standing Committee. 3.3 Telah menghadiri sekurang-kurangnya satu Pertemuan Sidang Umum. 3.4 Telah berpartisipasi dalam Standing Committee dan/atau proyek dan acara CIMSA selama sekurang-kurangnya satu tahun. 3.5 Memiliki pengetahuan dasar struktur, fungsi, dan hubungan CIMSA. 3.6 Tidak menjadi anggota Komite Lokal atau Standing Committee yang melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA. Ayat 4 Pengurus CIMSA adalah: 4.1 Anggota Executive Board. 4.2 Supporting Divition. 4.3 Liaisson Officer. 4.4 National Officer. 4.5 Supervising Council. Ayat 5 Kewajiban Pengurus : 5.1 Mematuhi Konstitusi dan Statuta. 5.2 Memenuhi tugas yang telah dideskripsikan sesuai posisi seperti termaktub dalam Statuta. 5.3 Menghadiri pertemuan Sidang Umum dalam masa jabatannya.

5.4 Mempresentasikan laporan tertulis kepada semua Standing Committee, satu bulan sebelum Pertemuan Sidang Umum. 5.5 Mempresentasikan laporan tertulis di setiap Team Official Meeting. 5.5 Menyediakan informasi mengenai kegiatannya atas permintaan Standing Committee atau pengurus lain CIMSA. 5.6 Memelihara komunikasi secara teratur dengan Executive Board dan Standing Committee. Ayat 6 Dengan menandatangani pencalonan kandidat, Standing Committee bertanggung jawab secara organisatoris untuk kerusakan apapun yang disebabkan kandidatnya setelah dipilih menjadi Executive Board yang bersangkutan. Ayat 7 Standing Committee mengawasi bahwa delegasinya yang terpilih memenuhi rencana kerjanya. Pasal 2 Tata Cara Pencalonan Ayat 1 Pencalonan kandidat harus sudah diterima selambat-lambatnya dua hari sebelum pemilihan, daftar pencalonan kandidat akan ditutup tengah malam pada hari tersebut. Para kandidat harus mendaftar dengan menyerahkan dokumen yang diminta kepada Presidium. Pencalonan kandidat ini akan diumumkan kepada publik. Para kandidat harus menyebarkan surat motivasi kepada semua Standing Committee. Ayat 2 Kandidat untuk Executive Board harus mengirimkan pencalonan dirinya sebelum tanggal 15 April ke email Secretary General. Tanggal pengiriman surat elektronik digunakan sebagai indikasi tanggal. Daftar pencalonan kandidat dan surat motivasi harus dikirimkan kepada Standing Committee bersamaan dengan undangan untuk Pertemuan Sidang Umum. Jika tidak ada pencalonan kandidat yang diterima untuk jabatan pengurus harian tertentu, dimungkinkan untuk mengajukan pencalonan kandidat untuk jabatan tersebut sampai dua hari sebelum hari pemilihan seperti yang tertera pada Pasal 2 Ayat 1 Bab VII Statuta CIMSA. Ayat 3 Tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kandidat untuk Executive Board berasal dari Standing Committee dan atau lokal yang sama.

Ayat 4 Kandidat untuk Executive Board CIMSA harus menyediakan dokumen sebagai berikut : 4.1. Formulir pencalonan kandidat yang sudah terisi lengkap, ditanda tangani dan distempel oleh National Officer. 4.2. Kartu data teknis untuk pengurus harian yang sudah terisi lengkap. 4.3. Surat Motivasi. 4.4. Curriculum Vitae. 4.5. Foto ukuran paspor yang akan digunakan untuk publikasi. 4.6. Tiga lembar salinan dari identitas diri kandidat untuk keperluan registrasi. Ayat 5 Kandidat harus melakukan presentasi lisan sehari sebelum pemilihan. Ayat 6 Para kandidat memiliki batasan waktu untuk mempresentasikan pencalonan mereka. Waktu bicara meliputi presentasi audio-visual dan jenis presentasi lainnya. Waktu yang tersedia untuk presentasi adalah : 6.1 Executive Board : 5 (lima) menit waktu bicara, dan 3 (tiga) menit untuk tanya jawab. 6.2 Pengurus lainnya dengan 2 (dua) atau lebih kandidat untuk jabatan yang sama : 3 (tiga) menit waktu bicara, dan 2 (dua) menit untuk tanya jawab. 6.3 Pengurus lainnya apabila hanya ada satu kandidat untuk satu jabatan : 3 (tiga) menit waktu bicara, dan 2 (dua) menit untuk tanya jawab. Ayat 7 Dalam hal ada lebih dari satu kandidat untuk satu jabatan, urutan presentasi akan ditentukan berdasarkan nama kandidatur secara alfabetis. Selama presentasi dari seorang kandidat, kandidat yang lain untuk jabatan yang sama harus meninggalkan ruangan. Ayat 8 Presentasi akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 8.1 Anggota Executive Board. 8.2 Pengurus lainnya. Ayat 9 President dan National Officers harus terpilih pada saat May Meeting yang berlangsung. Untuk pengurus yang lain, bisa dilakukan pada sidang umum berikutnya.

Pasal 3 Tata Cara Pemilihan Ayat 1 Pemilihan Pengurus CIMSA diadakan terutama pada Pertemuan Sidang Umum May Meeting. Ayat 2 Pemilihan diadakan paling lambat satu hari sebelum hari terakhir dari Pertemuan Sidang Umum. Ayat 3 Kandidat harus melakukan presentasi lisan sehari sebelum pemilihan. Ayat 4 Pemilihan akan dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 4.1 Pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara tertutup. Untuk setiap jabatan atau kelompok akan diberikan kertas suara yang terpisah. 4.2 Standing Committee dari kandidat diperbolehkan untuk memilih jika Standing Committee tersebut memiliki hak suara. 4.3 Semua pengurus dan tuan rumah untuk Petemuan Sidang Umum dipilih berdasarkan suara mayoritas absolut. 4.4 Apabila ada lebih dari satu kandidat untuk satu jabatan dan tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, akan diadakan ronde kedua. Hanya dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi pada ronde pertama yang akan melanjutkan ke ronde kedua, di mana akan dipilih kandidat yang memperoleh suara mayoritas relatif. 4.5 Apabila pada ronde kedua tidak didapatkan suara mayoritas relatif, maka dilakukan pemungutan suara pada ronde ketiga dengan menghilangkan suara abstain. 4.6 Jika dua orang kandidat memperoleh jumlah suara yang sama pada ronde ketiga, akan ditambahkan suara penentu dari Presidium yang dilaksanakan dengan undian. 4.7 Dalam hal hanya ada satu orang kandidat untuk satu jabatan dan kandidat tersebut gagal mendapatkan mayoritas suara, kandidat tersebut tidak akan dipilih. Pasal 4 Pembekuan dan Pemberhentian Pengurus Ayat 1 Pengurus dapat dibebas tugaskan oleh Supervicing Council untuk alasan berikut ini :

1.1 Penipuan. 1.2 Melakukan tindakan pidana berat. 1.3 Tidak berfungsinya tugas jabatan. 1.4 Ketidakmampuan memenuhi tugas sesuai jabatan. 1.5 Melanggar Konstitusi dan Statuta. 1.6 Dengan sengaja bekerja melawan Executive Board atau Keputusan Pertemuan Sidang Umum. 1.7 Kegagalan berkomunikasi dengan badan keorganisasian. 1.8. Menolak memberikan laporan. Ayat 2 Prosedur pembebas-tugasan Pengurus : 2.1 Standing Committee dan Kaukus CIMSA dapat memberitahukan Supervicing Council mengenai tindakan-tindakan Pengurus CIMSA yang bekaitan dengan alasan-alasan dalam butir Pasal 4 Ayat 1 Bab VII Statuta CIMSA. Supervicing Council kemudian berkewajiban melakukan penyelidikan atas klaim tersebut. 2.2 Dalam hal Supervicing Council memutuskan bahwa seorang pengurus telah melakukan pelanggaran seperti tersebut dalam butir Pasal 4 Ayat 1 Bab VII Statuta CIMSA, Supervicing Council membebas tugaskan pengurus bersangkutan dan harus memberitahukan kepada semua pengurus mengenai temuan mereka dalam satu minggu setelah keputusan. 2.3 Keputusan apapun yang dibuat oleh Supervicing Council untuk membebas tugaskan pengurus akan diambil pemungutan suaranya pada Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Dua pertiga suara diperlukan untuk mencabut pengurus dari jabatan. Jika tidak tercapai, maka pengurus tersebut akan melanjutkan fungsinya. 2.4 Dalam pembebas-tugasan, seorang pengurus harus mengembalikan semua dana yang dialokasikan CIMSA untuknya yang belum digunakan sampai saat ini. Selebihnya ia tidak akan diberikan penggantian atau pembiayaan selanjutnya.

2.5 Jika pengurus melanjutkan fungsinya, sisa uang yang dialokasikan akan dikembalikan kepada pengurus bersangkutan. 2.6 Jika seorang Pengurus dicabut dari jabatannya oleh Sidang Umum, Executive Board akan menulis surat menjelaskan pencabutan. Surat ini dikirimkan kepada semua Standing Committee dan pengurus. Selebihnya, Executive Board dapat memutuskan untuk mengirimkan surat ini kepada relasi-relasi eksternal, individu maupun institusi, yang pernah berhubungan dengan pengurus bersangkutan. Dan ia tidak dapat lagi dipilih atau ditunjuk sebagai Pengurus CIMSA. Pasal 5 Penggantian Pengurus Ayat 1 Penggantian pengurus dapat dilakukan apabila ada pengurus yang tidak dapat meneruskan lagi tugas-tugasnya sebagai pengurus CIMSA dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh kongres dan tugas-tugasnya tidak dapat dilakukan oleh pengurus lainnya. Ayat 2 Penggantian pengurus dilakukan apabila : 2.1 Pengurus sebelumnya dibekukan dan dibebas tugaskan. 2.2 Tidak ada pengurus lain yang bisa menjalankan tugas - tugas pengurus yang dibebas tugaskan. 2.3 Ketiadaan pengurus tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan dan mengganggu jalannya roda organisasi. Ayat 3 Adapun pergantian pengurus dapat tidak dilakukan apabila kongres menyatakan bahwa tugas-tugas pengurus tersebut masih dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya. Ayat 4 Prosedur Penggantian Pengurus : 4.1 Penggantian Pengurus hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum atau Sidang Umum Luar Biasa atau Kongres CIMSA. 4.2 Calon pengganti diajukan oleh pengurus dan/atau Standing Committee dengan sebelumnya pengurus dan/atau Standing Committee tersebut memaparkan alasan kenapa penggantian tersebut perlu dilakukan.

4.3 Pengajuan ditujukan kepada Supervicing Council, untuk kemudian Supervicing Council menindaklanjuti pengajuan dan memutuskan penggantian pengurus tersebut harus dilakukan atau tidak. 4.4 Dalam hal Supervicing Council memutuskan bahwa penggantian pengurus harus dilakukan, Supervicing Council memberitahukan mengenai keputusan mereka dalam satu minggu setelah keputusan. 4.5 Pengurus pengganti tetap harus membuat dan menandatangani surat pengajuan tanda calon pengurus itu bersedia menggantikan pengurus terdahulu dan memaparkan visi, misi, serta program kerja nya sebagai pengurus nasional yang baru pada kongres. 4.6 Keputusan apapun yang dibuat oleh Supervicing Council untuk mengganti pengurus akan diambil pemungutan suaranya pada Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Dua pertiga suara diperlukan untuk melakukan pergantian pengurus. Jika tidak tercapai, maka jabatan itu akan kosong sampai ada pengajuan berikutnya. 4.7 Selama proses pergantian berlangsung, President berhak menentukan seorang pelaksana tugas jabatan pengurus yang akan digantikan hingga terpilihnya Pengurus yang baru. Pasal 6 Interim Ayat 1 Interim adalah pelaksana tugas sementara untuk posisi/jabatan Executive Board dan National Officer kecuali President yang belum terpilih dalam sidang umum May Meeting. Ayat 2 Jabatan Interim bukanlah merupakan jabatan pengurus nasional CIMSA. Ayat 3 Interim adalah anggota CIMSA. Ayat 4 Interim ditunjuk oleh Executive Board terpilih pada sidang umum May Meeting. Ayat 5 Penunjukan interim merupakan hak prerogatif dari Executive Board terpilih. Ayat 6 Hak dan kewajiban interim sepenuhnya ditentukan oleh Executive Board terpilih, tanpa melupakan esensi dari posisi interim. Ayat 7 Interim sepenuhnya bertanggungjawab kepada Executive Board terpilih.

Ayat 8 Interim harus ada pada kondisi adanya kekosongan posisi/jabatan Executive Board dan National Officer, kecuali President. Ayat 9 Interim harus terpilih satu minggu sebelum kepengurusan baru dimulai. Ayat 10 Apabila hingga pada pelaksanaan sidang umum, belum ada kandidat yang mendaftar untuk jabatan tersebut, maka interim tersebut wajib melakukan presentasi kandidatur sesuai posisi/jabatan tersebut pada sidang umum, serta melalui persetujuan dalam sidang umum akan menjadi pengurus nasional CIMSA untuk posisi/jabatan tersebut. Ayat 11 Apabila interim tersebut, tidak disetujui untuk menjadi pengurus nasional CIMSA, maka Executive Board berhak memperpanjang masa interim yang bersangkutan atau menunjuk interim baru.

EXECUTIVE BOARD Pasal 7 Ketentuan Umum Ayat 1 Executive Board adalah badan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan CIMSA antara Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dibawah mandat, panduan, dan keputusan yang diberikan saat sidang umum. Ayat 2 Executive Board menjalankan fungsi pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan, manajemen, administrasi, serta fungsi pengembangan organisasi. Ayat 3 Executive Board terdiri dari 5 anggota sebagai berikut : 3.1. President 3.2. Vice President for Internal Affairs 3.3. Vice President for External Affairs 3.4. Secretary General 3.5. Trasurer Ayat 4 Masa jabatan seluruh Executive Board adalah satu tahun. Sebelum masa jabatan dimulai terdapat masa persiapan antara setelah May Meeting saat mereka terpilih hingga tanggal 30 Juni tahun tersebut. Dalam masa persiapan tersebut, Executive Board sebelumnya memberikan pelatihan kepada Executive Board yang baru. Masa

jabatan dimulai tanggal 1 Juli tahun tersebut hingga tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Ayat 5 Setelah masa jabatan persiapan terdapat masa pendampingan sejak tanggal 1 Juli hingga akhir Bulan Oktober. Seluruh pejabat tersebut pada masa persiapan dan masa pendampingan diharapkan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Sidang Umum, dan menjadi narasumber yang aktif serta menurunkan pengalaman yang telah didapat kepada penggantinya. Ayat 6 Executive Board dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, dimana mereka tetap bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Ayat 7 Anggota Executive Board tidak diperkenankan untuk memegang jabatan lain dalam CIMSA. Ayat 8 Tidak diperkenankan untuk menjadi anggota Executive Board lebih dari dua kali masa jabatan. Ayat 9 Seluruh anggota Executive Board memiliki kewenangan mewakili atas nama CIMSA dalam bidang masing-masing. Ayat 10 Anggota Executive Board harus menghadiri seluruh pertemuan-pertemuan Sidang Umum. Pasal 8 Tugas masing-masing Anggota Executive Board Ayat 1 Tugas President : 1.1. Mengetuai Executive Board. 1.2. Mengadakan pertemuan Executive Board. 1.3. Mewakili CIMSA dalam hubungan eksternal dan menjaga hubungan baik dengan relasi. 1.4. Menindaklanjuti aktivitas Liaison Officers. 1.5. Menggalang dana untuk CIMSA. 1.6. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak non-Standing Committee, memfasilitasi mereka untuk bergabung dan berpartisipasi dalam aktivitas CIMSA.

1.7. Menginformasikan

Standing

Committee

yang

telah

hilang

status

keanggotaannya atau telah dikeluarkan dari CIMSA segera setelah Pertemuan Sidang Umum. 1.8. Jika pada May Meeting posisi President belum terpilih, maka fungsi President akan dijalankan oleh Vice President for Internal Affairs sampai ada President terpilih saat October Meeting Ayat 2 Tugas Vice President for Internal Affairs: 2.1 Bertanggung jawab menjaga hubungan antara Standing Committee dan Executive Board. 2.2 Bertanggung jawab menjaga hubungan antara Local Coordinator dan Executive Board. 2.3 Mengadakan pertemuan dengan Standing Committee melalui internet, sekali setiap dua bulan sehubungan dengan pekerjaan Executive Board. 2.4 Menggantikan President apabila berhalangan, dalam masa hukuman, telah diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. 2.5 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencarian dana untuk National Leadership Traning bekerja sama dengan HRDD. 2.6 Bertanggung jawab mengenai kaderisasi CIMSA di tingkat local committee dengan bekerja sama dengan HRDD. Ayat 3 Tugas Vice President for External Affairs: 3.1 Mengembangkan dan menerapkan strategi pencarian dana CIMSA yang berkaitan dengan program-program nasional penelitian, pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat CIMSA, pengadaan dan pengelolaan materi promosi CIMSA (website, poster, buklet). 3.2 Bertanggungjawab atas hubungan masyarakat CIMSA. 3.3 Mengembangkan materi promosi CIMSA 3.4 Bertanggungjawab atas hubungan dengan media massa. 3.5 Mendukung kegiatan Liaison Officers.

3.6 Menggantikan Treasurer apabila berhalangan, dalam masa hukuman, telah diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. 3.7 Bertanggung jawab atas hubungan masyarakat CIMSA untuk memajukan pelaksanaan program-program nasional penelitian, pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat CIMSA dengan menjalin dan membina kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa kedokteran lain, organisasi pendidikan, penelitian, profesi kedokteran di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 3.8 Mengembangkan materi promosi CIMSA dan kegiatan-kegiatannya yang dituangkan dalam bentuk profil, poster, buklet dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. 3.9 Menggantikan President apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya untuk beraudiensi dengan pihak eksternal. 3.10 Bila Vice President for External Affairs dalam masa hukuman telah diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, tugasnya menjadi tanggung jawab anggota Executive Board lainnya, dengan cara melakukan pembagian tugas diantara mereka sendiri. 3.11 Anggota Executive Board yang mendelegasikan tugasnya dalam urusan tertentu kepada orang lain, harus meminta persetujuan semua anggota Executive Board dan tetap bertanggung jawab terhadap tugas tersebut setiap saat. 3.12 Bertanggung jawab memberi dan menigirmkan newsletter CIMSA sekurang – kurangnya 4 kali dalam setahun. 3.13 Mencari dana untuk penerbitan newsletter. Ayat 4 Tugas Secretary General: 4.1 Bertanggung jawab atas administrasi, korespondensi, dan pengarsipan CIMSA. 4.2 Menyusun notulensi Executive Board and Pertemuan-Pertemuan Sidang Umum, dan mengirimkan pada waktunya kepada Supervising Council. 4.3 Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi Sekretariat Umum.

4.4 Menjaga registrasi CIMSA beserta strukturnya. 4.5 Memperbarui Konstitusi and Statuta berdasarkan keputusan Sidang Umum. 4.6 Mempersiapkan dan mengirimkan undangan, draft agenda, dan informasi lain yang sesuai, sehubungan dengan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan Sidang Umum, dibantu oleh Sekretariat Umum. 4.7 Menjalankan fungsi administrasi, korespondensi, dan pengarsipan CIMSA sesuai dengan Standard Operasional Prosedur Kesekretariatan. 4.8 Berwenang menjaga informasi pada homepage dan mailing list, dengan perincian sebagai berikut : 4.8.1 Secretary General harus bertanggung jawab dalam mengarsipkan semua laporan jenis pendelegasian CIMSA apapun. Sebaiknya ada juga laporan pendelegasian pribadi dari masing-masing delegasi. 4.8.2 Secretary General juga bertanggung jawab mengelola informasi tersebut. 4.8.3 Bertanggung jawab juga untuk mengadakan stationery CIMSA (seperti kertas kop amplop, dan cap) yang akan digunakan oleh seluruh official CIMSA selama masa jabatan mereka. 4.8.4 Bertanggung jawab juga untuk menyebarkan informasi mengenai aturanaturan kesekretariatan dan berbagai macam juklak CIMSA kepada official CIMSA dan anggota CIMSA yang lain. 4.8.5 Bertanggung jawab untuk mempublikasikan kemajuan dan target kerja setiap official CIMSA maupun hasil pertemuan Executive Board kepada anggota CIMSA lain melalui mailing list ataupun website. Hal ini diusahakan dikerjakan setiap bulan sehingga anggota CIMSA mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa target selanjutnya. Jadi, semua official harus setiap bulan membuat laporan hasil dan target kerja mereka ke sekjen dan Secretary General yang menyebar-luaskan info ini ke anggota CIMSA yang lain.

Ayat 5 Tugas Treasurer: 5.1

Bertanggungjawab atas administrasi keuangan dan pembukuan CIMSA.

5.2

Mengumpulkan iuran anggota.

5.3

Bertanggung jawab terhadap rekening bank resmi CIMSA dan pembukuan yang berlaku secara legal

5.4

Membuat laporan keuangan tertulis untuk setiap pertemuan Executive Board.

5.5

Mengajukan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit kepada Sidang Umum pada akhir masa jabatan.

5.6

Mengaudit laporan keuangan Panitia Penyelenggara Pertemuan Sidang Umum.

5.7

Mengajukan daftar Standing Committee yang memiliki utang kepada CIMSA kepada Supervising Council.

5.8

Menggalang dana untuk CIMSA.

5.9

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan merchandise CIMSA sesuai dengan Standard Operasional Prosedur Merchandise CIMSA.

5.10 Bertanggung jawab dalam menggalang dana untuk mengisi uang kas Local Committee. 5.11 Mengelola semua rekening yang digunakan untuk mendukung kegiatan CIMSA, bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat keterangan/kuasa atas pengelolaan sebuah rekening CIMSA yang karena keterbatasan itu tidak dapat menggunakan nama CIMSA sebagai account beneficiary itu.

SUPPORTING DIVISION Pasal 9 Supporting Division Ayat 1

Supporting Division CIMSA dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang penting secara permanen untuk manajemen internal CIMSA.

Ayat 2

Supporting Division adalah badan yang mempunyai kapasitas teknis khusus, untuk membantu memenuhi kebutuhan organisasi di bidang tertentu.

Ayat 3

Supporting Division dijalankan oleh Direktur Divisi beserta tim, dan terdiri atas: 3.1. Human Resource and Development Director. 3.2. Research and Development Director. 3.3. Marketing, Campaign, and Advocacy Director. 3.4. Media Communication Director. 3.5. Project Development Director. 3.6. Fundrise and Merchandise Director. 3.7. Alumni Director.

Pasal 10 Tugas Supporting Division Ayat 1

Setiap Supporting Division bekerja atas kewenangan langsung dari Executive Board. Keputusan Supporting Division harus

disetujui terlebih dahulu oleh

Executive Board. Ayat 2

Secara struktural kerja dari Supporting Division berkoordinasi dengan Executive Board melalui Vice President.

Ayat 3

Direktur Supporting Division dipilih oleh Sidang Umum.

Pasal 11 Kewajiban Direktur Supporting Division Ayat 1

Kewajiban Direktur Supporting Division adalah: 1.1. Melakukan koordinasi aktivitas CIMSA dalam bidang tertentu. 1.2. Mengumpulkan informasi yang sesuai. 1.3. Menginformasikan dan mendukung Standing Committee, Pengurus and Koordinator Proyek CIMSA dalam berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukannya.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya setiap divisi pendukung berpedoman kepada standard operasional prosedur yang telah ditetapkan. LIAISON OFFICER Pasal 13 Petugas Penghubung CIMSA dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang penting secara permanen

dalam kaitan hubungan CIMSA dengan pihak luar organisasi yang

dianggap perlu. Pasal 14 Petugas penghubung secara struktural berkoordinasi dengan Executive Board CIMSA. Pasal 15 Setiap keputusan Liaison Officer harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Executive Board CIMSA. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugasnya, Liaison Officer berpedoman kepada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. NATIONAL OFFICER Pasal 17 National Officer adalah ketua Standing Committee yang dipilih pada rapat kerja Standing Committee masing-masing. Pasal 18 National Officer memiliki hak bicara dan hak pengajuan saat pertemuan-pertemuan Sidang Umum dan hak bicara dan hak pengajuan saat pertemuan Executive Board. Pasal 19 National Officer harus menghadiri pertemuan-pertemuan Sidang Umum. Pasal 20 Untuk menjadi National Officer, seorang anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 20.1. Mematuhi Konstitusi dan Statuta CIMSA. 20.2. Merupakan mahasiswa fakultas kedokteran, atau tidak telah lulus lebih dari 6 bulan yang lalu. 20.3. Telah mengikuti setidaknya satu kali Sidang Umum CIMSA dan atau satu kali Pertemuan Nasional Standing Committee CIMSA. 20.4. Telah secara aktif berpartisipasi dalam Standing Committee yang berkaitan dan atau proyek CIMSA serta kegiatan CIMSA lainnya sekurang-kurangnya selama satu tahun. 20.5. Memiliki pengetahuan dasar mengenai struktur, fungsi, dan hubungan dalam CIMSA. Pasal 21 Dalam melakukan tugasnya, National Officer berkordinasi dengan Executive Board.

BAB VIII STANDING COMMITTEE Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat 1 Standing Committee CIMSA bergerak dalam bidang tertentu. Aktivitas Standing Committee harus berkesinambungan. Ayat 2 Standing Committee terdiri dari National Officer dan mahasiswa fakultas kedokteran yang bergerak dalam Local Committee yang merupakan anggota dari Standing Committee. Ayat 3 Setiap Local Committee dapat menjadi anggota atau menarik keanggotaannya dari suatu Standing Committee sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Standing Committee. Ayat 4 Standing Committee CIMSA menggunakan logo CIMSA sesuai dengan ketentuan penggunaan logo CIMSA. Pasal 2 Standing Committee CIMSA Ayat 1 Standing Committee CIMSA adalah: 1.1. Standing Committee on Medical Education (SCOME). 1.2. Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE). 1.3. Standing Committee on Public Health (SCOPH). 1.4. Standing Committee on Reproductive Health including AIDS (SCORA). 1.5. Standing Committee on Research Exchange (SCORE). 1.6. Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP). Ayat 2 Untuk mengatur manajemen internal masing-masing, setiap Standing Committee dapat memiliki peraturan internal. Peraturan tersebut harus sesuai dengan Konstitusi dan Statuta CIMSA. Peraturan internal Standing Committee diputuskan oleh National Committee dan perwakilan dari Local Committee yang ikut serta dalam Standing Committee tersebut. Ayat 3 Perubahan aturan internal Standing Committee disahkan pada pertemuan Standing Committee setelah disepakati oleh National Committee dan Local Committee.

Pasal 3 Pertemuan Standing Committee Ayat 1 Standing Committee mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun yaitu pada May Meeting dan October Meeting. Standing Committee dapat melakukan pertemuan selama pertemuan CIMSA. Ayat 2 Pertemuan Standing Committee adalah pengambil keputusan dalam Standing Committee masing-masing. Ayat 3 Tujuan Pertemuan Standing Committee adalah : 3.1. Untuk menjalankan aktivitas dengan menetapkan rencana kerja, koordinasi, dan strategi pelaksanaan. 3.2. Untuk membuat kebijakan dalam bentuk resolusi dan deklarasi yang akan dimasukkan dalam pernyataan kebijakan CIMSA setelah diputuskan dengan keputusan Sidang Umum. 3.3. Untuk melaporkan aktivitasnya kepada Sidang Umum. KEUANGAN Pasal 4 Sumber Keuangan Ayat 1 Iuran dari Local Committee dan/atau; Ayat 2 Hasil pencarian dana mandiri dan/atau; Ayat 3 Sumber dana lain yang tidak melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA. Pasal 5 Iuran Standing Committee Ayat 1 Besar iuran dari Local Committee diputuskan bersama oleh National Committee dan Local Officer dalam suatu pertemuan resmi baik secara langsung ataupun melalui media tertentu. Ayat 2 Pembayaran iuran Standing Committee harus dilakukan sesuai dengan ketetapan Standing Committee masing-masing. Pasal 6 Pengelolaan Keuangan Ayat 1 Pengelolaan keuangan Standing Committee CIMSA dilakukan oleh Treasurer Standing Committee dan dilaporkan kepada National Officer dan Treasurer CIMSA setiap bulannya. Ayat 2 APBD Standing Committee ditetapkan pada pertemuan Nasional CIMSA.

Ayat 3 Jika terdapat pengeluaran Standing Committee diluar APBD yang sudah disepakati maka National Officer yang bersangkutan harus menyampaikan hal tersebut kepada Treasurer CIMSA. Ayat 4 Treasurer CIMSA bersama dengan Komite Budget CIMSA berhak untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut diberikan atau tidak. Pasal 7 Ruang Lingkup dan Kegiatan Standing Committee Ayat 1 Ruang lingkup dan kegiatan Standing Committee mengacu pada Visi dan Misi Standing Committee serta tidak melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA. Ayat 2 Ruang lingkup dan kegiatan Standing Committee diatur lebih lanjut melalui aturan internal Standing Committee. KEANGGOTAAN STANDING COMMITTEE Pasal 8 Keanggotaan Standing Committee Ayat 1 Anggota Standing Committee CIMSA adalah mahasiswa fakultas kedokteran di Indonesia yang telah mengajukan diri secara resmi kepada Local Committee dan memenuhi semua persyaratan pengajuan diri sebagai anggota dari lokal tersebut, serta disetujui serta disahkan oleh Local Committee setempat. Ayat 2 Local Committee dari setiap lokal wajib melaporkan keanggotaan tersebut kepada Secretary Standing Committee selambat-lambatnya 1 bulan setelah penerimaan di lokal tersebut. Ayat 3 Local Committee Observer Standing Committee CIMSA wajib memberitahukan catatan keanggotaannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan sebagai Observer Standing Committee CIMSA kepada Secretary Standing Committee CIMSA dan melakukan pemuktrahiran data setiap 4 bulan. Ayat 4 Anggota Standing Committee adalah anggota CIMSA. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Bab 2 Pasal 1 Ayat 5 dan Ayat 6 Statuta CIMSA. Ayat 5 Anggota CIMSA dapat kehilangan status keanggotaannya apabila memenuhi kriteria kehilangan keanggotaan sesuai dengan BAB 2 Pasal 1 Ayat 7 Statuta CIMSA.

OBSERVER STANDING COMMITTEE Pasal 9 Ketentuan Umum Ayat 1 Observer Standing Committee CIMSA adalah lokal CIMSA yang telah mengajukan diri secara resmi kepada National Officer, memenuhi semua persyaratan pengajuan diri sebagai observer, dan disetujui serta disahkan oleh National Officer. Status sebagai observer Standing Committee berlaku selama satu tahun sejak disahkan. Ayat 2 Untuk mengajukan pembentukan observer Standing Committee CIMSA, proposal pengajuan harus diajukan dalam bentuk tertulis dan diserahkan kepada National Committee bersangkutan melalui Secretary Standing Committee. Ayat 3 Dalam hal Observer Standing Committee CIMSA berdiri sebagai lokal observer, status Observer Standing Committee akan berlaku selama Lokal yang bersangkutan menjadi Lokal Observer CIMSA. Pasal 10 Syarat Pengajuan Observer Standing Committee Ayat 1 Mengajukan diri secara resmi untuk menjadi Local Committee kepada National Committee melalui surat permohonan yang disampaikan kepada Secretary National Committee dan National Officer. Ayat 2 Memiliki komitmen dan bersedia mematuhi segala peraturan yang ada di Standing Committee CIMSA. Ayat 3 Memiliki kelengkapan organisasi yang disyaratkan : 3.1. Beranggotakan minimal 5 (lima) orang mahasiswa kedokteran Indonesia untuk Standing Committe on Professional Exchange (SCOPE) dan Standing Committee on Research Exchange (SCORE) dan minimal 2 (dua) orang mahasiswa kedokteran Indonesia untuk Standing Committe yang lainnya. 3.2. Memiliki kesiapan untuk melaksanakan program kerja yang disarankan nasional dan program kerjanya sendiri Ayat 4 Disahkan oleh National Officer pada pertemuan Nasional terdekat setelah pengajuan dan disetujui National Comiittee.

Pasal 11 Hak Observer Ayat 1 Observer mempunyai hak bicara dalam pertemuan nasional Standing Committee CIMSA namun tidak memiliki hak suara, hak untuk memilih, dan dipilih. Ayat 2 Observer berhak mengikuti seluruh kegiatan internal Standing Committee CIMSA dengan sepengetahuan National Committee dan Advisory Board Standing Committee CIMSA namun tidak berhak untuk menyelenggarakan kegiatan eksternal yang membawa nama Standing Committee CIMSA. Ayat 3 Dalam hal observer Standing Committee CIMSA hendak menyelenggarakan dan/atau mengikuti

kegiatan

yang

melibatkan

pihak

eksternal

diwajibkan

untuk

mengkomunikasikannya dengan pengurus CIMSA melalui National Officer yang bersangkutan. Ayat 4 Observer berhak sepenuhnya mengatur kegiatan internalnya dengan tanpa melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA dan aturan internal Standing Committee CIMSA. Ayat 5 Observer berhak sepenuhnya mengatur pendanaan kegiatan internalnya dengan tanpa melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA dan aturan internal Standing Committee CIMSA. Ayat 6 Observer berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dari National Committee dalam rangka persiapan untuk menjadi Local Committee terhitung sejak disahkan menjadi observer Standing Committee. Pasal 12 Kewajiban Observer Ayat 1 Observer wajib menjaga nama baik Standing Committee CIMSA. Ayat 2 Observer wajib mematuhi aturan yang tertuang dalam Konstitusi dan Statuta CIMSA dan aturan internal Standing Committee CIMSA. Ayat 3 Observer wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu setelah akhir masa periode (setiap 4 bulan) terhitung dari pertemuan nasional yang mengesahkan status observer.

Ayat 4 Observer wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada National Committee selama menjadi observer selambat-lambatnya 2 ( dua ) minggu setelah masa kepengurusan berakhir. Ayat 5 Observer wajib memberitahukan dan meminta izin kepada National Committee berkaitan dengan kegiatan eksternal yang ingin diikutinya. Ayat 6 Observer wajib mengikuti setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh National Committee dan ditujukan untuk observer Standing Committee. Pasal 13 Pencabutan Status Observer Ayat 1 Melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA. Ayat 2 Tidak dapat dihubungi dengan segala cara yang memungkinkan lebih dari 6 bulan. Ayat 3 Tidak membuat sedikitnya satu proyek yang bersifat internal selama 2 periode atau 8 bulan setelah pengesahannya yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan lokal yang disampaikan kepada National Committee. Ayat 4 Membuat kesalahan atau tindak lainnya secara organisasi yang mempermalukan nama CIMSA. Ayat 5 Disetujui untuk dikeluarkan dari observer oleh National Officer dan disahkan pada pertemuan nasional Standing Committee terdekat setelah persetujuan National Officer. Ayat 6 Telah disahkan menjadi Lokal Standing Committee CIMSA sesuai dengan syaratsyarat yang berlaku. Ayat 7 Syarat untuk menjadi sebuah Lokal Standing Committee CIMSA ditentukan oleh Standing Committee masing-masing. NATIONAL COMMITTEE Pasal 14 Ketentuan Umum Ayat 1 Standing Committee CIMSA dikelola oleh National Committee yang dipimpin oleh National Officer. Ayat 2 National Committee dilarang melanggar atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Konstitusi dan Statuta CIMSA maupun aturan internal Standing Committee.

Ayat 3 National Committee dibentuk setelah terpilihnya National Officer pada sidang May Meeting CIMSA. Ayat 4 National Committee sekurang-kurangnya terdiri atas National Officer dan badan kelengkapan standing committee, yaitu: 4.1. Vice National Officer for Internal Affairs (VNI). 4.2. Vice National Officer for External Affairs (VNE). 4.3. Secretary. 4.4. Treasurer. 4.5. Project Coordinator (PC). 4.6. Media and Communication Coordinator (MCC). 4.7. Fundraise and Merchandise Coordinator (FnMC). 4.8. Advisory Board (AB) atau badan penasehat sejenis. Ayat 5 National Committee on Research Exchange terdiri atas: 5.1. Vice National Officer for Internal Affairs (VNI). 5.2. Vice National Officer for External Affairs (VNE). 5.3. NORE Assistant for Outgoing. 5.4. NORE Assistant for Incoming. 5.5. Secretary. 5.6. Treasurer. 5.7. Project Coordinator (PC). 5.8. Media and Communication Coordinator (MCC). 5.9. Fundraise and Merchandise Coordinator (FnMC). 5.10. Advisory Board (AB) atau badan penasehat sejenis. Ayat 6 Setiap National Committee memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing secara spesifik yang ditentukan oleh National Officer tanpa melanggar Konstitusi dan Statuta CIMSA. Ayat 8 Masa jabatan National Committee adalah 1 tahun kepengurusan.

Pasal 15 Tata Cara Pemilihan National Officer Pasal 1 Untuk menjadi National Officer, seorang anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.1 Mematuhi Konstitusi dan Statuta CIMSA. 1.2 Merupakan mahasiswa fakultas kedokteran, atau tidak telah lulus lebih dari 6 bulan yang lalu. 1.3 Telah mengikuti setidaknya satu kali Sidang Umum CIMSA dan atau satu kali Pertemuan Nasional Standing Committee CIMSA. 1.4 Telah secara aktif berpartisipasi dalam Standing Committee yang berkaitan dan atau proyek CIMSA serta kegiatan CIMSA lainnya sekurang-kurangnya selama satu tahun. 1.5 Memiliki pengetahuan dasar mengenai struktur, fungsi, dan hubungan dalam CIMSA. Ayat 2 National Officer dipilih pada pertemuan Standing Committee di May Meeting CIMSA. Ayat 3 National Officer harus melakukan presentasi pada Pertemuan Standing Committee di May Meeting CIMSA. Jika terdapat lebih dari satu orang calon maka akan dilakukan debat kandidat dengan durasi yang ditentukan oleh National Committee. Ayat 5 National Officer dipilih berdasarkan suara mayoritas absolut dan disahkan pada sidang umum. Ayat 6 Suara berasal dari National Committee dan Local Committee yang menghadiri pertemuan Standing Committee pada May Meeting. Ayat 7 National Committee memiliki satu suara yang diwalkilkan oleh National Officer. Ayat 8 Lokal yang hanya memiliki satu orang perwakilan Standing Committee dan sekaligus mencalonkan diri sebagai National Officer dapat mewakilkan suaranya kepada Local Coordinator dari lokal yang bersangkutan. Ayat 9 National Officer dapat dipilih kembali dengan waktu jabatan maksimal 2 tahun berturut-turut.

Pasal 16 Badan Kelengkapan National Committee Ayat 1 Pemilihan badan kelengkapan National Committee adalah hak prerogatif National Officer terpilih. Ayat 2 Tata cara pemilihan badan kelengkapan National Committee diatur lebih lanjut melalui aturan internal Standing Committee masing-masing. Ayat 3 Hak dan kewajiban badan kelengkapan National Committee diatur lebih lanjut melalui aturan internal Standing Committee masing-masing. Ayat 4 Pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh badan kelengkapan National Committee dijelaskan di dalam aturan internal Standing Committee masing-masing. Pasal 17 Hak National Officer Ayat 1 Mengetahui dan menyesuaikan program-program yang dibuat oleh National Committee. Ayat 2 Membuat aturan koordinasi khusus tingkat nasional. Ayat 3 Melakukan seleksi dan menentukan delegasi Standing Committee CIMSA untuk kegiatan-kegiatan internasional ataupun kegiatan-kegiatan diluar Pertemuan Nasional CIMSA yang berskala nasional. Pasal 18 Kewajiban National Officer Ayat 1 Mengetahui kondisi Standing Committee CIMSA. Ayat 2 Menjadi representatif Standing Committee dalam kepengurusan Nasional. Ayat 3 Bertanggung jawab atas jalannya setiap program-program Standing Committee CIMSA yang berskala nasional dan internasional. Ayat 4 Membentuk National Committee. Ayat 5 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada May Meeting kepada Standing Committee CIMSA . Ayat 6 Aktif berkoordinasi dengan Standing Committee IFMSA serta National Officer dari negara lainnya. Ayat 7 Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak eksternal Standing Committee CIMSA. Ayat 8 Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya yang sifatnya disesuaikan dengan kondisi dan program kerja.

BAB IX BADAN LEGISLATIF Pasal 1

Kaukus Ayat 1

Kaukus adalah wilayah kerja CIMSA.

Ayat 2

Kaukus CIMSA terbagi menjadi 7 bagian yaitu : 2.1. Aceh dan Sumatera Utara. 2.2. Sumatra Barat, Riau, dan sekitarnya. 2.3. Jakarta dan sekitarnya. 2.4. Jawa Barat dan sekitarnya. 2.5. Yogyakarta dan sekitarnya. 2.6. Jawa Tengah dan sekitarnya. 2.7. Jawa Timur dan sekitarnya.

Ayat 3

Anggota kaukus adalah lokal CIMSA yang terdapat di wilayah Kaukus tersebut.

Ayat 4

Kaukus adalah tempat individu dan Lokal CIMSA menyampaikan aspirasi.

Ayat 5

Kaukus memiliki hak suara di dalam sidang umum. Setiap kaukus memiliki satu suara.

Ayat 6

Setiap Kaukus menunjuk satu orang perwakilan sebagai badan legislatif yang mewakili kaukus tersebut dalam sidang umum.

Ayat 7

Dalam hal tidak ada kaukus CIMSA di daerah dia berada, individu CIMSA dapat menyuarakan aspirasi, saran, kritikan, dan masukan melalui kaukus terdekat dimana individu tersebut menuntut ilmu.

Pasal 2

Badan Legislatif Ayat 1

Badan legislatif adalah perwakilan setiap kaukus.

Ayat 2

Setiap kaukus CIMSA hanya memiliki satu orang badan legislatif.

Ayat 3

Badan legislatif adalah orang yang mewakili kaukus pada pertemuan-pertemuan CIMSA di tingkat nasional.

Ayat 4

Badan legislatif memiliki posisi sejajar dengan Executive Board CIMSA.

Pasal 3

Tugas Badan Legislatif Ayat 1

Badan Legislatif merupakan representasi dari setiap kaukus CIMSA.

Ayat 2

Badan Legislatif bertugas mewakili individu-individu organisasi, mengawasi jalannya roda organisasi, dan membuat rekomendasi baik secara umum maupun berkaitan dengan kaukus.

Ayat 3

Badan legislatif wajib mengikuti setiap pertemuan CIMSA di luar pertemuan pengurus nasional CIMSA. Dalam hal badan legislatif tersebut berhalangan dan tidak dapat hadir pada pertemuan CIMSA, badan legislatif tersebut menunjuk satu orang pengganti untuk melaksanakan tugas sebagai badan legislatif dan representasi kaukus pada pertemuan-pertemuan CIMSA.

Ayat 4

Badan legislatif menerima aspirasi dari individu CIMSA di sebuah kaukus dan meneruskannya kepada pengurus CIMSA di dalam pertemuan-pertemuan CIMSA.

Ayat 5 Pasal 4

Badan legislatif wajib mengetahui perkembangan lokal CIMSA di kaukusnya.

Pemilihan Badan Legislatif Ayat 1

Orang yang diajukan kaukus sebagai badan legislatif harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1.1. Merupakan mahasiswa fakultas kedokteran, atau tidak telah lulus lebih dari 6 bulan yang lalu. 1.2. Menjadi anggota Standing Committee. 1.3. Telah menghadiri sekurang-kurangnya satu Pertemuan Sidang Umum. 1.4. Telah berpartisipasi dalam Standing Committee dan atau proyek dan acara CIMSA selama sekurang-kurangnya satu tahun. 1.5. Memiliki pengetahuan dasar struktur, fungsi, dan hubungan CIMSA.

Ayat 2

Pemilihan badan legislatif dilakukan melalui musyawarah kaukus pada kongres CIMSA.

Ayat 3

Badan legislatif diajukan oleh Kaukus CIMSA dan kemudian disahkan di dalam kongres CIMSA.

BAB X KOMITE LOKAL Local Coordinator Pasal 1

Penjelasan Umum Ayat 1 Local Coordinator adalah seorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh aktivis CIMSA yang tergabung dalam local committee di setiap universitas yang memiliki dan menjalankan aktivitas CIMSA. Ayat 2

Local Coordinator adalah seorang yang dipilih oleh lokal CIMSA melalui mekanisme sidang umum atau musyawarah atau rapat di tingkat lokal, dan kemudian diajukan melalui pemberitahuan resmi kepada pengurus nasional CIMSA dalam hal ini kepada Vice President for Internal Affairs.

Ayat 3

Mekanisme pemilihan seorang Local Coordinator diatur dan disetujui bersama dalam rapat CIMSA di tingkat lokal.

Ayat 4

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Local Coordinator berhak membentuk suatu kepengurusan lokal yang bertanggung jawab langsung kepada Local Coordinator.

Ayat 5

Kepengurusan lokal dapat dipilih pada Sidang Umum atau musyawarah atau rapat di tingkat lokal yang di pimpin oleh Local Coordinator. Local Officer

Pasal 2

Local Officer adalah seorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas standing Committee CIMSA yang tergabung dalam local committee di setiap universitas yang memiliki dan menjalankan aktivitas CIMSA.

Pasal 3

Local officer adalah ketua Standing Committee di tingkat lokal.

Pasal 4

Local Officer dipilih melalui mekanisme sidang atau musyawarah atau rapat Standing Committee di tingkat lokal.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya, Local Officer dapat membentuk suatu tim khusus yang bertanggung jawab kepada Local Officer dalam menjalankan aktivitas Standing Committee di lokalnya.

Pasal 6

Tugas Local Officer 6.1. Sebagai representasi Standing Committee CIMSA di tingkat lokal. 6.2. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas Standing Committee lokal CIMSA yang dipimpinnya. 6.3. Bertanggung jawab mengenai administrasi, korespondensi dan dokumentasi Standing Committee CIMSA di tingkat lokal. 6.4. Berkoordinasi dengan National Officer dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator Standing Committee ditingkat lokal. 6.5. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada local coordinator di setiap akhir periode kerja dan akhir kepengurusan.

BAB XI SUPERVISING COUNCIL (SC) Pasal 1

Anggota Ayat 1

Supervising Council terdiri dari lima anggota atau dalam suatu waktu tidak kurang dari tiga orang anggota.

Ayat 2

Supervising Council dapat terdiri dari : 2.1 Dua orang mahasiswa fakultas kedokteran yang mewakili Standing Committee. 2.2 Satu orang dari Executive Board yang telah habis masa kerjanya. Bagian ini baru dapat dilaksanakan setelah Sidang Umum pertama. 2.3 Satu orang dengan pengalaman yang luas. Orang ini seharusnya tidak sedang terlibat dalam suatu aktivitas yang sedang dilaksanakan CIMSA. Orang ini dapat jadi seorang dokter, atau mantan pengurus CIMSA. 2.4 Satu orang pengurus lama CIMSA.

Ayat 3

Anggota Supervising Council tidak diperkenankan untuk menjabat jabatan CIMSA lainnya baik secara pemilihan maupun penunjukan.

Ayat 4

Setiap Standing Committee hanya dapat diwakili satu orang Supervising Council.

Ayat 5

Para anggota harus menghadiri sekurang-kurangnya dua pertemuan Sidang Umum dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas akan CIMSA.

Ayat 6

Para anggota Supervising Council tidak harus sebagai mahasiswa fakultas kedokteran dan tidak harus sebagai anggota suatu Standing Committee (pengecualian pada pasal 1 ayat 2 poin 2.1 dan 2.2).

Pasal 2

Pemilihan Anggota Ayat 1

Dua orang kandidat yang memenuhi syarat pada pasal 1 ayat 2 poin 2.1 dapat diajukan oleh masing-masing Standing Committee. Executive Board yang telah habis masa kerjanya dapat mengajukan diri menjadi kandidat sesuai pasal pada pasal 1 ayat 2 poin 2.2. Supervising Council dapat mengajukan kandidat lainnya

pada pasal 1 ayat 2 poin 2.3. Aktivis yang telah lama bekecimpung dalam CIMSA dapat mengajukan diri sebagai kandidat sesuai pada pasal 1 ayat 2 poin 2.4. Ayat 2

Pencalonan Kandidat harus telah dikumpulkan sebelum 1 April kepada Sekretariat Umum. Cap Pos akan digunakan sebagai indikasi tanggal pengiriman. Apabila tidak terdapat kandidat untuk beberapa posisi dalam Supervising Council, dapat dimungkinkan untuk memperpanjang proses kandidasi sampai dengan dua hari sebelum pemilihan.

Ayat 3

Semua anggota dari Supervising Council terpilih untuk maksimal jangka waktu dua tahun kepengurusan, kecuali untuk anggota yang berasal dari anggota Executive Board yang habis masa kerjanya, yang telah bekerja selama 1 tahun sebelumnya dalam CIMSA.

Ayat 4

Pemilihan anggota Supervising Council dilaksanakan pada May Meeting setelah pemilihan posisi resmi lainnya.

Pasal 3

Tugas Supervising Council (SC) Ayat 1

Supervising Council bertanggung jawab atas pemantauan semua kegiatan dan keputusan - keputusan yang dilaksanakan oleh Executive Board dan pengurus CIMSA lainnya.

Ayat 2

Anggota Supervising Council berhak menerima notulensi pertemuan Executive Board dengan batas waktu 2 (dua) minggu setelah pertemuan dan bertanggung jawab untuk meninjau laporan tersebut. Semua anggota harus mengembalikan salinan notulensi telah ditanda tangani kepada Sekretariat Umum dalam waktu 2 (dua) minggu setelah penerimaan notulensi.

Ayat 3

Supervising Council bertanggung jawab untuk mengumpulkan laporan tertulis pada hari pertama Pertemuan Sidang Umum.

Ayat 4

Supervising Council mempunyai hak untuk memberhentikan sementara setiap anggota Executive Board atau pengurus resmi CIMSA lainnya dengan alasan yang kuat yang dijabarkan pada Bab VII Pasal 4 Statuta CIMSA mengenai Pembekuan dan Pemberhentian Pengurus.

Ayat 5 Setiap Standing Committee CIMSA dapat meminta Supervising Council untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu anggota Executive Board atau pengurus CIMSA. Ayat 6

Pada saat dimana Supervising Council memutuskan bahwa seorang anggota Executive Board atau pengurus resmi CIMSA lainnya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya, Supervising Council harus mampu memberikan informasi mengenai hal ini kepada semua pengurus resmi dan National Officer untuk dapat memperoleh keputusan mengenai hal yang akan dilaksanakan dalam waktu satu minggu.

Ayat 7

Supervising Council mempunyai wewenang untuk memberhentikan dan menunda sementara setiap transaksi keuangan yang dibuat tidak berdasarkan keputusan CIMSA atau Standing Committee, atau hal tersebut berlawanan dengan Konstitusi dan statuta CIMSA.

Ayat 8

Semua keputusan yang dibuat oleh Supervising Council memerlukan 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas.

Ayat 9

Setiap keputusan yang dibuat oleh Supervising Council untuk membebastugaskan seorang anggota Executive Board atau pengurus CIMSA lainnya harus dapat dipresentasikan di Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Sidang Umum menyetujui pemberhentian sementara dengan suara terbanyak sebesar 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas. Apabila Sidang Umum menyetujui pembebastugasan, pengurus yang diberhentikan sementara harus meninggalkan sekretariat. Apabila pembebastugasan tidak disetujui, pengurus tersebut dapat kembali menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 4

Metode Kerja Ayat 1

Setelah pemilihan anggota Supervising Council, para anggota kemudian mendiskusikan dan memutuskan tentang siapa dari para anggota yang bertanggung jawab untuk menangani masalah keuangan.

Ayat 2

Setelah pemilihan anggota Supervising Council, para anggota kemudian mendiskusikan dan memutuskan siapa dari para anggota yang bertanggung

jawab untuk menangani masalah komunikasi antar Supervising Council dan memberikan laporan kepada Sidang Umum. Semua anggota dari Supervising Council bertanggung jawab dalam hal komunikasi dengan Standing Committee. Ayat 3

Supervising Council harus dapat menjadi tempat bertanya bagi semua pengurus CIMSA dan members mengenai Konstitusi dan Statuta CIMSA, harus mengetahui apabila terdapat pelanggaran Konstitusi dan Statuta.

BAB XII KONGRES Pasal 1

Ketentuan Umum Ayat 1

Kongres adalah badan tertinggi dalam Organisasi CIMSA.

Ayat 2

Kongres CIMSA terdiri dari : 2.1 Badan Legislatif 2.2 Executive Board 2.3 National Officer 2.4 Supervicing Council

Ayat 3

Setiap angota kongres memiliki hak suara didalam sidang umum CIMSA.

Ayat 4

Segala hal yang diputuskan oleh kongres merupakan keputusan tertinggi dan memiliki sifat hukum yang mengikat.

Pasal 2 Fungsi Ayat 1

Kongres menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan tertinggi di dalam organisasi.

Ayat 2

Setiap kebijakan yang menyangkut organisasi harus diajukan didalam sidang umum dan disahkan oleh kongres.

Ayat 3

Kongres berhak mengajukan berbagai kebijakan, rekomendasi, mengawasi jalannya roda organisasi, dan mengeluarkan berbagai aspirasi pada sidang umum CIMSA.

Ayat 4

Kongres berhak menyetujui, mengkritisi, dan menolak kebijakan – kebijakan yang diajukan pada sidang umum CIMSA.

Pasal 3

Sidang Umum Ayat 1

Sidang Umum CIMSA adalah sesi dari pertemuan CIMSA.

Ayat 2

Dua pertiga dari semua standing committee yang memiliki hak pilih memenuhi persyaratan Kuorum.

Ayat 3

Bahasa resmi yang digunakan selama Pertemuan Sidang Umum CIMSA adalah Bahasa Indonesia.

Ayat 4

Rehat. Rehat selama setengah jam akan diberikan setiap empat jam periode kerja.

Ayat 5

Skorsing. Ketua Presidium berhak memutuskan skorsing sidang. Jika presidium tidak dapat melakukan skorsing sidang, setiap delegasi dapat mengusulkan skorsing sidang melalui mosi prosedural.

Pasal 4

Sidang Umum luar Biasa Ayat 1

Sidang Umum Luar Biasa dapat diusahakan untuk dilaksanakan maksimal tiga kali dalam 1 tahun berkaitan dengan adanya hal-hal luar biasa sehingga perlu adanya sidang umum luar biasa ini.

Ayat 2

Sidang Umum Luar Biasa adalah sidang yang setingkat dengan sidang umum.

Ayat 3

Sidang Umum Luar Biasa diadakan atas persetujuan minimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan jumlah standing committee.

Ayat 4

Sidang umum luar biasa dapat dilaksanakan pada keadaan-keadaan berikut: 4.1. Penyelewengan dan atau penyalahgunaan Statuta CIMSA dengan sengaja, dalam bentuk data maupun barang kepada orang, badan, organisasi atau lembaga manapun oleh pengurus CIMSA. 4.2. Mengangkat President CIMSA yang baru untuk menggantikan President CIMSA yang telah ditetapkan pemberhentiannya . 4.3. Pemilihan kandidat tuan rumah pertemuan CIMSA yang belum ditetapkan di pertemuan sebelumnya 4.4. Hal-hal luar biasa yang ditimbang perlu berdasarkan kesepakatan dari Supervising Council dan Executive Board yang didukung minimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan jumlah standing committee.

Ayat 5

Sebelum diadakan Sidang Umum Luar Biasa, setelah syarat sebagaimana yang tercantum pada ayat 3 dan ayat 4 terpenuhi, kepengurusan diambil alih oleh Supervising Council yang kemudian membentuk panitia Sidang Umum Luar Biasa yang minimal terdiri dari unsur Supervising Council dan Executive Board.

Pasal 5

Peserta dan Pengamat Ayat 1

Peserta Pertemuan Sidang Umum adalah :

1.1. Anggota CIMSA. 1.2. Pengurus CIMSA. Ayat 2

Pengamat Pertemuan Sidang Umum adalah: 2.1. Mahasiswa Kedokteran. 2.2. Tamu Undangan. 2.3. Perwakilan dari organisasi dengan hubungan resmi. 2.4. Penasihat Eksternal.

Ayat 3

Hak bicara. Semua peserta dan pengamat memiliki hak bicara selama Pertemuan Sidang Umum.

Ayat 4

Hak pengajuan. Hanya peserta yang memiliki hak pengajuan selama Pertemuan Sidang Umum.

Pasal 6

Presidium Sidang Ayat 1

Presidium sidang terdiri dari Ketua Presidium, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Sekretaris, dan Petugas Sidang.

Ayat 2

Ketua dan Wakil Ketua Presidium harus sudah menghadiri sekurang-kurangnya satu Pertemuan Sidang Umum sebelumnya.

Ayat 3

Ketua dan Wakil Ketua Presidium akan dipilih pada pleno yang pertama oleh Standing Committee yang hadir dan memiliki hak pilih pada Pertemuan Sidang Umum sebelumnya.

Ayat 4

Ketua Presidium bertanggung jawab untuk pelaksanaan sidang umum dan untuk menerjemahkan serta memberikan keputusannya atas semua permasalahan prosedur, perintah, kompetensi, dan relevansi, seperti tertera di Konstitusi dan Statuta CIMSA.

Ayat 5

Wakil Ketua Presidium membantu Ketua Presidium dalam pelaksanaan tugasnya. Wakil Ketua Presidium mengambil alih tugas Ketua Presidium : 5.1. Ketika diminta oleh Ketua Presidium. 5.2. Ketika Ketua Presidium absen pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan Sidang Umum.

5.3. Ketika Ketua Presidium terlibat dalam topik yang sedang didiskusikan. 5.4. Selama pemilihan dimana Ketua Presidium adalah salah satu kandidat. 5.5. Ketika Ketua Presidium diberhentikan melalui “mosi tidak percaya”. Ayat 6

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Presidium tidak hadir 15 menit setelah waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan pertemuan, Standing Committee yang hadir dapat memilih Ketua Presidium sementara dari salah seorang di antara mereka. Ketua Presidium sementara berlaku sampai Ketua Presidium hadir di Sidang Umum dan mengambil alih Presidium.

Ayat 7

Untuk membatalkan suatu keputusan Ketua Presidium, mosi prosedural untuk “Membatalkan keputusan Ketua Presidium” harus diajukan. Jika mosi tersebut diterima, Ketua Presidium harus membatalkan keputusan yang dimaksud.

Ayat 8

Untuk memberhentikan Ketua Presidium, mosi prosedural “Tidak percaya terhadap Ketua Presidium” harus diajukan. Jika mosi tersebut diterima, Ketua Presidium harus segera berhenti dari jabatannya dalam presidium. Dalam keadaan ini, Wakil Ketua Presidium menjadi Ketua Presidium dan Wakil Ketua Presidium yang baru harus dipilih.

Ayat 9

Sekretaris. Ketua Presidium bisa menunjuk seorang sekretaris dan asisten sekretaris untuk Sidang Umum. Sekretaris bertugas untuk membuat notulensi Sidang Umum.

Ayat 10 Petugas Sidang. Dua orang Petugas Sidang akan dipilih oleh Standing Committee yang memiliki hak pilih pada Pertemuan Sidang Umum sebelumnya. Petugas Sidang sebaiknya adalah pengamat. Petugas Sidang bertugas pada saat pemungutan suara yakni membagikan dan mengumpulkan kembali kertas suara serta kemudian menghitung perolehan suara. Pasal 7

Hak Suara Ayat 1

Yang memiliki hak suara pada sidang umum adalah kongres yang terdiri dari : Badan Legislatif (Kaukus), Executive Board, Supervising Council, dan National Officer.

Ayat 2

Semua Standing Committee yang tidak memiliki tunggakan iuran CIMSA dapat memperoleh hak suara selama Pertemuan Sidang Umum.

Ayat 3

Setiap Standing Committee dengan hak suara memiliki satu suara dalam pemungutan suara.

Ayat 4

Untuk mendapatkan hak suara, laporan pertanggungjawaban Standing Committee tertulis harus diserahkan kepada Supervising Council.

Ayat 5

Semua dokumen harus diberikan kepada Supervising Council sebelum mulainya pleno kedua dari pertemuan. Dengan data ini, Supervising Council akan membuat daftar Standing Committee yang memiliki hak suara selama pertemuan.

Ayat 6

Semua Standing Committee yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak suara hanya bisa mendapatkan hak suaranya setelah semua persyaratan dipenuhi. Standing Committee hanya dapat menggunakan hak suaranya pada bagian pertemuan yang tersisa.

Pasal 8

Absen Panggil dan Kartu Suara Ayat 1

Pada setiap permulaan sebuah sesi, presidium harus melakukan absen panggil. Semua pemegang hak suara akan dipanggil untuk diperiksa kehadirannya. Kartu suara resmi akan diberikan kepada pemegang hak suara yang hadir. Hasil absen panggil akan dicatat dan dimasukkan dalam notulensi.

Ayat 2

Pada akhir dari pleno, pemegang hak suara harus mengembalikan kartu suara kepada presidium.

Ayat 3

Kartu suara resmi menggunakan kertas berwarna terang, menunjukkan nama dari Supervising Council, Executive Board, Standing Committee dan kaukus yang bersangkutan.

Ayat 4

Pemegang hak suara yang tidak dapat mengembalikan kartu suaranya sebelum meninggalkan sebuah sesi, akan kehilangan hak pilihnya selama sisa pleno.

Pasal 9

Mosi dan Debat Ayat 1

Mosi tertulis harus diajukan sebelum debat mengenai suatu hal diadakan. Mosi harus diberikan kepada presidium paling lambat tengah malam sebelum hari

yang dijadwalkan untuk pembahasan mosi. Ini adalah tenggat waktu untuk mengajukan mosi. Ayat 2

Pada saat mosi yang bersangkutan diajukan, Ketua Presidium harus membacakan dan pengaju berhak memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dari pengajuan mosi.

Ayat 3

Pemegang hak suara manapun selain yang menjadi pengaju, berhak mendukung mosi tersebut. Jika tidak ada pendukung untuk suatu mosi, maka mosi tidak dapat dilanjutkan.

Ayat 4

Tidak ada mosi yang bisa ditarik tanpa sepengetahuan pengaju maupun pendukung. Jika hanya pengaju menarik mosi, maka pendukung mosi secara otomatis menjadi pengaju dan harus ada pendukung lain untuk mosi tersebut.

Ayat 5

Setelah membacakan mosi, Ketua Presidium menawarkan amandemen mosi kepada Sidang. Amandemen bisa diajukan pada saat ini dengan tidak terikat pada tenggat waktu pengajuan mosi.

Ayat 6

Apabila ada Standing Committee yang mengajukan amandemen terhadap suatu mosi, Ketua Presidium harus: 6.1. Menanyakan kepada pengaju mosi apakah ia menerima amandemen. 6.2. Apabila pengaju tidak menerima amandemen,

pengaju diberikan

kesempatan memberikan penjelasan singkat, dan kembali ke mosi semula. Ayat 7

Apabila sebuah amandemen diterima seperti termaktub pada seksi “Mosi dan Debat” , maka amandemen tersebut dimasukkan ke mosi semula.

Ayat 8

Jika tidak ada amandemen, Ketua Presidium harus menanyakan kepada forum apakah ada pendapat yang menolak langsung mosi. Jika tidak ada Standing Committe yang menolak langsung mosi, maka mosi lolos nemo contra tanpa perdebatan lebih lanjut.

Ayat 9

Jika ada pendapat yang menolak langsung, Ketua Presidium menanyakan mosi alternatif kepada forum. Mosi alternatif bisa diajukan tanpa terikat dengan tenggat waktu pengajuan mosi. Pengaju mosi alternatif diberikan waktu bicara sebelum diskusi lebih lanjut dilaksanakan.

Ayat 10 Ketua Presidium harus menanyakan kepada Standing Committee apakah mereka menginginkan untuk dimasukkan dalam daftar pengaju pendapat. Ayat 11 Ketua Standing Committee berbicara sebagai perwakilan dari Standing Committeenya. Dia berhak mengizinkan anggota lain dari Standing Committee untuk berbicara sebagai perwakilan Standing Committee tersebut. Ayat 12 Pengaju mosi dan pengaju mosi alternatif berhak atas waktu bicara sebelum penutupan debat mengenai mosi bersangkutan, pengaju mosi awal mendapatkan kesempatan bicara terakhir. Ayat 13 Setelah penutupan dari sebuah debat, penarikan mosi tidak dibenarkan. Ayat 14 Ketua Presidium memerintahkan semua Standing Committee untuk melakukan pemungutan suara terhadap mosi awal dan mosi alternatif. Ayat 15 Sebuah mosi diterima jika : 15.1. Tidak ada Standing Committee yang mengajukan pendapat menolak langsung terhadap mosi tersebut. 15.2. Meraih suara mayoritas pada pemungutan suara. 15.3. Meraih suara mayoritas relatif pada pemungutan suara apabila ada mosi alternatif. Ayat 16 Jika sebuah mosi tidak memiliki pendukung atau dikalahkan dalam pemilihan suara, tidak diperkenankan untuk membuka kembali mosi tersebut kecuali mosi prosedural: “pembukaan kembali debat mengenai mosi tersebut”. Pasal 10 Klarifikasi Aturan Ayat 1

Klarifikasi aturan berhubungan dengan pelaksanaan interpretasi dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pernyataan Kebijakan CIMSA.

Ayat 2

Klarifikasi aturan mendahului segala bentuk pendapat yang diajukan kepada Presidium

dan

mengharuskan

Presidium

untuk

mengizinkan

delegasi

bersangkutan menyatakan klarifikasi aturan. Ayat 3

Apabila peserta menggunakan klarifikasi aturan untuk membuat pernyataan yang tidak berhubungan dengan hal yang bersangkutan, ia harus diminta tertib oleh Presidium. Apabila peserta telah diperingatkan tiga kali dalam Pertemuan Sidang

Umum, dia secara pribadi kehilangan hak untuk menggunakan klarifikasi aturan untuk periode Pertemuan Sidang Umum yang tersisa. Pasal 11 Klarifikasi Informasi Ayat 1

Klarifikasi informasi yang ditujukan kepada seseorang harus merupakan fakta singkat yang bermakna dan berhubungan pada saat tersebut dengan pengaju pendapat atau pertemuan secara keseluruhan. Poin informasi dalam hal apapun tidak dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan pribadi.

Ayat 2

Poin informasi dari seseorang berperan untuk memberikan pertanyaan singkat kepada pengaju pendapat atau pertemuan, yang memiliki relevansi dengan debat yang diadakan.

Ayat 3

Apabila klarifikasi informasi ditujukan kepada Presidium saat seorang peserta sedang mengajukan pendapat, Presidium akan menanyakan apakah ia akan menerima klarifikasi informasi. Bila pengaju pendapat menolak, Presidium harus memberikan klarifikasi informasi segera setelah pengajuan pendapat selesai.

Ayat 4

Apabila peserta menggunakan klarifikasi aturan untuk membuat pernyataan yang tidak berhubungan dengan hal yang bersangkutan, ia harus diminta tertib oleh Presidium. Apabila peserta telah diperingatkan tiga kali dalam Pertemuan Sidang Umum, dia secara pribadi kehilangan hak untuk menggunakan klarifikasi aturan untuk periode Pertemuan Sidang Umum yang tersisa.

Pasal 12 Mosi Prosedural Ayat 1

Mosi prosedural harus didahulukan dari semua pendapat kecuali klarifikasi aturan, tetapi tidak dapat menginterupsi pengaju pendapat yang sedang mengemukakan pendapatnya atau sebuah proses pemungutan suara.

Ayat 2

Mosi prosedural bisa diajukan setiap saat selama sesi. Apabila mosi prosedural diajukan, Ketua Presidium, setelah penjelasan singkat oleh pengaju, menanyakan pendukung terhadap mosi. Jika sebuah mosi tersebut memiliki pendukung, Ketua Presidium harus segera melakukan pemungutan suara terhadap prosedur mosi tersebut.

Ayat 3

Semua mosi prosedural mensyaratkan 2/3 (dua pertiga) suara mayoritas. Pada saat mosi prosedural diterima, maka mosi tersebut berlaku segera setelah diterima.

Ayat 4

Mosi sebagai berikut bisa diajukan sebagai mosi prosedural : 4.1. Untuk mengubah agenda. 4.2. Untuk menskors pertemuan. 4.3. Untuk membawa pertemuan segera ke proses pemungutan suara. 4.4. Untuk melanjutkan pertemuan ke agenda selanjutnya. 4.5. Mempertimbangkan mosi yang sedang dibahas untuk ditunda. 4.6. Untuk membuka kembali debat terhadap suatu mosi. 4.7. Untuk membuka kembali daftar pengaju pendapat. 4.8. Untuk mengizinkan pertemuan melakukan pemungutan suara tidak resmi. 4.9. Kandidat untuk suatu pemilihan meninggalkan ruang sidang selama diskusi awal. 4.10. Pembekuan sementara Stauta CIMSA. 4.11. Pemberlakuan kembali Anggaran Rumah Tangga. 4.12. Untuk tidak mencantumkan sebuah diskusi dalam notulensi. 4.13. Membatalkan keputusan Ketua Presidium. 4.14. Tidak percaya terhadap Presidium. 4.15. Membatalkan keputusan Supervising Council mengenai kontroversi Statuta CIMSA.

Pasal 13 Pemungutan Suara Ayat 1

Keputusan diambil melalui suara mayoritas biasa untuk mosi tunggal dan suara mayoritas relatif untuk mosi lebih dari satu, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

Ayat 2

Suara mayoritas didefinisikan sebagai berikut: 2.1. Mayoritas biasa: lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Suara abstain tidak dihitung. 2.2. Mayoritas absolut: lebih dari 50 % dari seluruh pemilih setuju.

2.3. Mayoritas relatif: pengajuan mendapatkan jumlah suara terbanyak. Suara abstain tidak dihitung. Apabila lebih banyak suara tidak setuju daripada suara untuk pengajuan manapun, semua pengajuan dibatalkan. 2.4. Mayoritas 2/3 (dua pertiga): Jumlah suara setuju paling tidak dua kali suara tidak setuju. Suara abstain tidak dihitung. Ayat 3

Pemungutan suara dilakukan dengan absen panggil. Presidium akan memanggil semua Standing Committee yang memiliki hak suara dan menanyakan pilihan mereka. Jika dipanggil, Standing Committee harus menunjukkan dengan jelas kartu suara mereka dan menyebutkan pilihannya.

Ayat 4

Pemungutan suara selama pemilihan dilakukan dengan tertutup. Selain itu, pemungutan suara dengan tertutup juga diperkenankan apabila diminta oleh Standing Committee yang memiliki hak suara.

Ayat 5

Pemungutan suara dengan tertutup dilakukan dengan menyatakan pilihan pada kertas suara. Kertas suara harus ditandatangani dan distempel oleh Presidium atau salah seorang anggota Executive Board. Presidium dan petugas sidang akan memberikan kertas suara kepada Standing Committee yang memiliki hak suara. Mereka harus menuliskan pilihan mereka pada kertas suara dan setelah itu mengembalikan kertas suara kepada presidium. Presidium dan petugas sidang menghitung jumlah suara. Sebelum pemungutan suara dengan tertutup, semua pengamat (kecuali yang menjadi sekretaris dan petugas sidang) harus meninggalkan ruangan sidang. Selama proses pemungutan suara dengan tertutup, pintu ruangan sidang akan ditutup dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk atau meninggalkan ruang sidang. Setelah jumlah suara dihitung dan sebelum hasilnya diumumkan, pintu ruang sidang akan dibuka kembali dan pengamat diizinkan untuk memasuki ruangan sidang.

Ayat 6

Semua kertas suara harus disimpan untuk arsip.

Ayat 7

Dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya manipulasi atau kesalahan, presidium berhak mengadakan pemungutan suara ulang.

Ayat 8

Standing Committee yang tidak dapat hadir pada Pertemuan Sidang Umum dapat menggunakan hak suaranya melalui surat pada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan konstitusi dan pembubaran CIMSA. Standing Committee tersebut harus mengirimkan surat yang telah ditandatangani dan di stempel oleh National Officer yang bersangkutan melalui pos tercatat ke Sekretariat Umum sebelum 1 April. Untuk setiap pengajuan, amplop kedua yang tersegel, distempel dan ditandatangani oleh National Officer harus disertakan. Amplop kedua ini berisikan suara (setuju, tidak setuju, atau abstain) dan menerakan pengajuan yang dimaksud di bagian luar dari amplop. Executive Board harus membawa surat beserta amplop tersegel tersebut ke Pertemuan Sidang Umum. Presidium akan membuka segel amplop pada saat penghitungan suara sesuai pengajuan terkait dilakukan.

Ayat 9

Apabila ada lebih dari satu kandidat untuk satu jabatan dan tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, akan diadakan ronde kedua. Hanya dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi pada ronde pertama yang akan melanjutkan ke ronde kedua, di mana akan dipilih kandidat yang memperoleh suara mayoritas relatif.

Ayat 10 Apabila pada ronde kedua tidak didapatkan suara mayoritas relatif, maka dilakukan pemungutan suara pada ronde ketiga dengan menghilangkan suara abstain. Ayat 11 Jika dua orang kandidat memperoleh jumlah suara yang sama pada ronde ketiga, akan ditambahkan suara penentu dari Presidium yang dilaksanakan dengan undian. Ayat 12 Dalam hal hanya ada satu orang kandidat untuk satu jabatan dan kandidat tersebut gagal mendapatkan mayoritas suara, kandidat tersebut tidak akan dipilih.

Pasal 14 Undangan Ayat 1

Sekretariat Umum harus mengirim undangan dan agenda pendahuluan untuk Pertemuan Sidang Umum kepada semua Standing Committee, Pengurus, dan relasi resmi selambat-lambatnya dua bulan sebelum May Meeting dimulai.

Ayat 2

Undangan meliputi: 2.1. Dokumen undangan resmi. 2.2. Agenda dan jadwal pendahuluan untuk Pertemuan Sidang Umum. 2.3. Surat rekomendasi untuk delegasi dari Standing Committee untuk penggunaan administratif. 2.4. Peraturan keanggotaan. 2.5. Formulir Surat Keterangan Pendelegasian. 2.6. Paket informasi dari panitia Penyelenggara yang meliputi : 2.6.1. Formulir registrasi. 2.6.2. Informasi harga dan pembayaran. 2.6.3. Informasi perjalanan dan akomodasi. 2.6.4. Informasi tambahan (mis. lokakarya, dan lain sebagainya).

Pasal 15 Agenda Ayat 1 Agenda rapat pleno pertama setidaknya berisi: 1.1. Pembukaan. 1.2. Pemilihan Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang, Sekretaris, dan Petugas Sidang 1.3. Pengesahan agenda. 1.4. Presentasi organisasi lain, pengamat, dan tamu undangan. 1.5. Perkenalan anggota Executive Board. Ayat 2

Agenda rapat pleno selanjutnya dapat berisi: 2.1. Pengesahan notulensi pertemuan sebelumnya. 2.2. Pengesahan laporan Standing Committee. 2.3. Pengesahan laporan anggota Executive Board, proyek CIMSA, dan kegiatan CIMSA.

2.4. Pengesahan laporan Supervising Council. 2.5. Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pernyataan Kebijakan. 2.6. Pemilihan tema diskusi teknis tahun mendatang. 2.7. Perubahan status (penutupan dan pembukaan) Gugus Tugas, Divisi, dan Proyek dan acara CIMSA. 2.8. Presentasi kandidat untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Sidang Umum mendatang. 2.9. Pemilihan organisasi tuan rumah Pertemuan Sidang Umum mendatang. 2.10. Keperluan lain. 2.11. Penutupan rapat. Ayat 3

Butir-butir berikut dapat dimasukkan dalam agenda May Meeting : 3.1. Presentasi organisasi yang mengajukan diri untuk menjadi anggota dan Standing Committee yang ingin mengubah status. 3.2. Penerimaan Standing Committee baru dan pengesahan perubahan status Standing Committee. 3.3. Presentasi kandidat Executive Board dan jabatan lain. 3.4. Pemilihan Executive Board dan jabatan lain. 3.5. Pengesahan anggaran tahun mendatang.

Ayat 4

Butir “Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pernyataan Kebijakan tidak bisa dibuka kembali dalam Pertemuan Sidang Umum yang sama.

Pasal 16 Iuran Pendaftaran dan Keuangan Ayat 1

Iuran pendaftaran untuk Pertemuan Sidang Umum dibakukan dalam rupiah.

Ayat 2

Variasi iuran pendaftaran karena registrasi yang terlambat, potongan khusus, status pengamat, pembatasan partisipasi dalam akomodasi maupun program sosial harus diumumkan dalam paket informasi dari Panitia Penyelenggara.

Ayat 3

Komite Lokal yang memiliki hutang kepada Panitia Penyelenggara dari Pertemuan Sidang Umum sebelumnya karena pembatalan yang terlambat, delegasi tidak muncul atau delegasi tidak membayar iuran pendaftaran, tidak dapat

berpartisipasi dalam Pertemuan sidang Umum lain sebelum membayar hutanghutang tersebut. Executive Board memutuskan hal ini dan harus memberitahukan Komite Lokal bersangkutan sebelum Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Ayat 4

Pengeluaran organisatoris Pertemuan Sidang Umum tidak dipenuhi oleh anggaran biasa CIMSA

Pasal 17 Kontrak Ayat 1

Tugas untuk menyelenggarakan Pertemuan Sidang Umum dilaksanakan atas dasar kontrak. Kontrak antara Panitia Penyelenggara dan Executive Board CIMSA ditandatangani segera setelah pemilihan tuan rumah. Kontrak tersebut sekurangkurangnya harus mencantumkan biaya partisipasi maksimal, nama dan tempat lokasi penyelenggaraan dan tanggal Pertemuan Sidang Umum.

Ayat 2

Panitia Penyelenggara Pertemuan Sidang Umum yang tidak dapat memenuhi isi kontrak harus segera memberitahukan Executive Board CIMSA. Dalam perihal demikian Executive Board memutuskan tindakan yang relevan.

Pasal 18 Laporan Keuangan Pertemuan Sidang Umum memberikan laporan keuangan tertulis kepada Executive Board, sebelum Pertemuan sidang umum Kedua. Executive Board akan mengesahkan laporan, jika pertanyaan muncul, laporan akan dibahas dalam Pertemuan Sidang Umum selanjutnya. Pasal 19 Notulensi Ayat 1

Notulensi harus dibuat untuk semua sesi. Notulensi harus mencakup : 1.1. Nama, tanggal, dan tempat sesi diadakan. 1.2. Waktu pembukaan, istirahat, dan penutupan dari sesi tersebut. 1.3. Nama dari ketua presidium, wakil ketua presidium, sekretaris, dan petugas siding. 1.4. Isi dari agenda 1.5. Hasil dari absen panggil. 1.6. Nama-nama dari orang-orang yang mengajukan pendapat dan Standing Committee-nya.

1.7. Semua mosi, amandemen, termasuk jumlah dan nama dari pengaju dan pendukung, serta naskah lengkap. 1.8. Semua keputusan. 1.9. Hasil dari pemungutan suara dan pemilihan. 1.10. Poin-poin paling penting dari diskusi. Ayat 2

Jika memungkinkan, setiap sesi harus direkam dengan kaset rekaman atau format perekaman audiovisual lainnya.

Ayat 3

Presidium bertanggung jawab dalam pembuatan notulensi dan naskah notulensi harus diserahkan kepada Executive Board pada akhir dari pertemuan.

Ayat 4

Executive Board bertanggung jawab untuk publikasi dan penyebarluasan notulensi kepada semua Standing Committee, selambat-lambatnya dua bulan setelah pertemuan.

Pasal 21 Laporan Ayat 1

Semua laporan harus dalam bentuk tertulis. Satu buah salinan tercetak dan (bila memungkinkan) salinan dalam bentuk digital harus diserahkan kepada Presidium.

Ayat 2

Laporan meliputi : 2.1. Judul laporan. 2.2. Pembuat laporan. 2.3. Tanggal pembuatan laporan. 2.4. Pertemuan yang ditujukan untuk dilaporkan. 2.5. Rangkuman dari laporan. 2.6. Laporan itu sendiri.

Ayat 3

Semua laporan harus diselesaikan dan disebarkan sebelum sesi pembahasan untuk laporan tersebut.

Ayat 4

Apabila dianggap perlu, laporan dapat dijelaskan melalui presentasi lisan. Presentasi lisan ini tidak boleh mengandung informasi apapun yang tidak tertera pada laporan.

Ayat 5

Untuk semua laporan, sebuah mosi harus diajukan untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Proses mosi dilakukan sesuai ketentuan yang telah dijelaskan pada bagian “Mosi dan Debat”.

Ayat 6

Dalam hal laporan dari seorang pengurus tidak diterima, hal ini harus dikemukakan kepada Supervising Council karena pengurus harian tersebut gagal melaporkan. Supervising Council yang akan menentukan langkah selanjutnya.

Ayat 7

Dalam hal laporan pertanggungjawaban dari sebuah kepanitiaan, gugus tugas, atau kelompok lainnya tidak diterima, laporan tersebut dapat diamandemen, diubah, atau dihapuskan oleh Sidang Umum melalui mosi yang terpisah.

Ayat 8

Semua laporan, diterima maupun tidak, harus disertakan pada notulensi sebagai lampiran. Di atas laporan dituliskan apakah laporan tersebut diterima atau tidak.

BAB XIII PERTEMUAN CIMSA Pasal 1

Ketentuan Umum Ayat 1

CIMSA melakukan pertemuan resmi minimal tiga kali setiap tahunnya.

Ayat 2

Adapun pertemuan resmi CIMSA adalah sebagai berikut : 2.1. May Meeting; 2.2. October Meeting; 2.3. National Leadership Summit.

Ayat 3

Pertemuan diadakan di tempat di mana terdapat sebuah Standing Committee yang mana semua Standing Committee dapat hadir, sesuai dengan kemampuan dan kondisi tuan rumah.

Ayat 4

Undangan resmi untuk pertemuan CIMSA harus dikirimkan ke semua anggota selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya oleh Executive Board.

Ayat 5

Apabila 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan jumlah Standing Committee menyetujui perlunya pertemuan luar biasa Sidang Umum, maka hal tersebut diatur sesuai Statuta CIMSA Bab VII Pasal 4 mengenai Sidang Luar Biasa.

Ayat 6

Peserta pertemuan CIMSA adalah pengurus CIMSA dan seluruh anggota Standing Committee.

Ayat 7

Pengurus CIMSA dapat melakukan pertemuan secara langsung di luar pertemuan resmi CIMSA minimal dua kali dalam setahun.

Ayat 8

Pengurus CIMSA juga dapat melakukan pertemuan langsung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi.

Ayat 9

Pengamat pertemuan CIMSA adalah mahasiswa kedokteran, tamu undangan, Perwakilan dari organisasi dengan hubungan resmi, dan Penasihat eksternal.

Ayat 10 Setiap peserta pertemuan nasional memiliki hak bersuara, berbicara, dan mengeluarkan pendapat pada pertemuan CIMSA. Ayat 11 Setiap pemegang hak suara memiliki hak pengajuan dalam pertemuan CIMSA.

Ayat 12 Dilarang merokok, menggunakan obat – obatan terlarang, membawa senjata tajam, berbuat anarkis, dan menenggak minuman keras selama pertemuan resmi CIMSA berlangsung. Ayat 13 Keterangan detail tentang tiga pertemuan tersebut di atur pada suatu standar operasional prosedur. Pasal 2

May Meeting Ayat 1

May Meeting adalah pertemuan akbar Anggota CIMSA yang diadakan pada bulan Mei.

Ayat 2

Semua Anggota CIMSA berhak menghadiri May Meeting tidak terkecuali.

Ayat 3

Agenda May Meeting ditentukan oleh Executive Board dibantu oleh pengurus nasional.

Pasal 3

October Meeting Ayat 1

October Meeting adalah pertemuan Anggota CIMSA yang diadakan pada Bulan Oktober.

Ayat 2 Pasal 4

Pada October Meeting akan diadakan pertemuan seluruh Standing Committee.

National Leadership Summit Ayat 1

National Leadership Summit merupakan pertemuan anggota CIMSA yang bertujuan membentuk karakteristik pribadi seorang pemimpin dan mahasiswa kedokteran.

Ayat 2

Peserta pada National Leadership Summit adalah pemimpin-pemimpin CIMSA di tingkat Nasional maupun Lokal.

Pasal 5

Program Ayat 1

Executive Board memutuskan program Pertemuan CIMSA setelah berkonsultasi dengan pengurus lain dan Panitia Penyelenggara.

Ayat 2 Pasal 6

Dapat diadakan sidang umum pada setiap pertemuan CIMSA di atas.

Pemilihan Tuan Rumah Pertemuan CIMSA Ayat 1

Pemilihan tuan rumah penyelenggara Pertemuan CIMSA diadakan pada Sidang Umum satu tahun sebelum pertemuan CIMSA yang diajukan.

Ayat 2

Tuan rumah pertemuan CIMSA dapat dipilih pada sidang umum berikutnya jika pada sidang umum yang di maksud dalam ayat 1 belum ada kandidat yang mendaftar atau tidak ada kandidat yang terpilih.

Ayat 3

Lokal CIMSA yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Sidang Umum harus mengirimkan formulir aplikasi yang ditandatangani National Officer kepada

Secretary

General

sebelum

tanggal

1,

1

bulan

sebelum

diselenggarakannya pertemuan resmi CIMSA. Ayat 4

Dalam hal tidak ada pencalonan kandidat yang diterima Sekretariat Umum sebelum tanggal 1, 1 bulan sebelum diselenggarakannya pertemuan resmi CIMSA, maka pengajuan kandidat akan diterima dua hari sebelum pemilihan. kandidat harus mendaftar dengan menyerahkan dokumen yang diminta kepada presidium. Pencalonan kandidat ini akan diumumkan kepada publik. Kandidat harus menyebarkan surat motivasi kepada semua Standing Committee.

Ayat 5

Kandidat untuk tuan rumah Pertemuan CIMSA harus menyerahkan : 5.1. Formulir pencalonan kandidat yang sudah terisi lengkap, ditanda tangani dan distempel oleh National Officer dari Standing Committee asal kandidat. 5.2. Surat Motivasi. 5.3. Deskripsi lengkap mengenai fasilitas yang ditawarkan.

Ayat 6

Secretary General harus meninjau aplikasi pencalonan yang telah diterima dan menginformasikan kepada semua lokal CIMSA mengenai semua kandidat dan aplikasinya sebelum tanggal 1 pada bulan diselenggarakannya Rapat Nasional.

Ayat 7

Pemilihan diadakan paling lambat satu hari sebelum hari terakhir dari Pertemuan CIMSA.

Ayat 8

Kandidat harus melakukan presentasi lisan sehari sebelum pemilihan.

Ayat 9

Para kandidat memiliki batasan waktu untuk mempresentasikan pencalonan mereka. Waktu bicara meliputi presentasi audio-visual dan jenis presentasi lainnya. Waktu yang tersedia untuk presentasi adalah 10 (sepuluh) menit waktu bicara, dan 5 (lima) menit untuk tanya jawab.

Ayat 10 Pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara tertutup..

Ayat 11 Tuan rumah untuk Petemuan CIMSA dipilih berdasarkan suara mayoritas absolut. Ayat 12 Apabila ada lebih dari satu kandidat tuan rumah dan tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, akan diadakan ronde kedua. Hanya dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi pada ronde pertama yang akan melanjutkan ke ronde kedua, di mana akan dipilih kandidat yang memperoleh suara mayoritas relatif. Ayat 13 Apabila pada ronde kedua tidak didapatkan suara mayoritas relatif, maka dilakukan pemungutan suara pada ronde ketiga dengan menghilangkan suara abstain. Ayat 14 Jika dua orang kandidat memperoleh jumlah suara yang sama pada ronde ketiga, akan ditambahkan suara penentu dari Presidium yang dilaksanakan dengan undian. Ayat 15 Dalam hal hanya ada satu kandidat tuan rumah dan kandidat tersebut gagal mendapatkan mayoritas suara, kandidat tersebut tidak akan dipilih dan dapat menempuh jalur lain mekanisme sidang umum luar biasa. Pasal 7

Peraturan Pertemuan Pengurus Ayat 1

Pengurus akan bertemu sekurang-kurangnya tiga kali setiap tahunnya. Salah satu pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Sidang Umum.

Ayat 2

Kuorum untuk pertemuan Pengurus adalah jumlah total anggota Pengurus dikurangi 1 (satu).

Ayat 3

Setiap anggota Pengurus memiliki satu suara pada pertemuan Pengurus.

Ayat 4

Pengurus mengambil keputusan sekurang-kurangnya dengan persetujuan 3 (tiga) suara.

Ayat 5

Kehadiran diharapkan secara fisik. Selain itu dapat dilakukan dengan videoconferencing, telepon, atau sambungan internet langsung sedemikian sehingga diskusi dapat diikuti secara terus-menerus tanpa terputus, dan masukan langsung dapat disampaikan.

Ayat 6

Agenda pertemuan Pengurus harus dikirimkan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum pertemuan. Agenda pertemuan Pengurus memuat hal-hal berikut:

Pengesahan notulensi pertemuan Pengurus sebelumnya, laporan kegiatan dari anggota Pengurus, laporan keuangan dari Treasurer . Ayat 7

Anggota Pengurus yang tidak dapat hadir harus memberi tahu anggota Pengurus lainnya, serta tetap mengirimkan laporan kegiatannya secara tertulis.

Ayat 8

Anggota Pengurus yang tidak hadir dapat mengajukan proposal tertulis sebelumnya.

Ayat 9

Notulensi dibuat pada setiap diskusi, keputusan, dan presentasi laporan. Notulensi tersebut harus dapat tersedia bagi semua Standing Committes dan pengurus CIMSA, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah disahkan.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Executive Board oleh Supervising Council. Ayat 1

Keputusan Executive Board dapat dibatalkan oleh Supervising Council dengan alasan yang penting sebagai berikut : 1.1. Keputusan tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hukum atau kejahatan. 1.2. Keputusan tersebut melanggar Konstitusi dan/atau Statuta CIMSA. 1.3. Keputusan tersebut melanggar keputusan Sidang Umum. 1.4. Keputusan tersebut diluar mandat sebagaimana tertera dalam Konstitusi dan/atau Statuta CIMSA.

Ayat 2

Prosedur pembatalan keputusan Executive Board: 2.1. Setiap Standing Committee CIMSA dapat melapor kepada Supervising Council untuk setiap keputusan Executive Board yang berhubungan dengan berbagai kemungkinan pembatalan keputusan sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 ayat 1. Selanjutnya Supervising Council bertanggungjawab memeriksa laporan tersebut. 2.2. Apabila Supervising Council menyimpulkan bahwa Executive Board telah melakukan kesalahan sebagaimana dinyatakan pada ayat sebelumnya pasal 8 ayat 1, Supervising Council akan melakukan pembatalan keputusan tersebut, dan harus memberi tahu setiap pengurus dan National Officer mengenai penemuan tersebut dalam waktu satu minggu setelah keputusan tersebut.

2.3. Setiap keputusan Supervising Council untuk melakukan pembatalan keputusan Executive Board akan dilakukan pemungutan suara pada Pertemuan Sidang Umum berikutnya. Suara mayoritas 2/3 (dua pertiga) diperlukan untuk memberhentikan pengurus tersebut. Apabila tidak tercapai suara mayoritas maka keputusan Executive Board sebelumnya disahkan kembali.

BAB XIV PROYEK CIMSA Pasal 1

Proyek CIMSA Ayat 1

Proyek CIMSA meliputi berbagai aktivitas dalam berbagai bidang yang sesuai dengan minat mahasiswa kedokteran dan tidak berlawanan dengan prinsipprinsip, tujuan dan pernyataan kebijakan CIMSA.

Ayat 2

Proyek CIMSA adalah proyek yang disahkan dalam sidang umum maupun siang umum luar biasa.

Ayat 3

Proyek CIMSA harus sesuai dengan konstitusi dan statuta.

Ayat 4

CIMSA memiliki empat kategori proyek yaitu Proyek Lokal CIMSA, Proyek Nasional CIMSA, Proyek Internasional CIMSA dan Proyek Inisiatif CIMSA.

Ayat 5

Semua proyek CIMSA harus tercantum di dalam database proyek sekurangkurangnya dalam waktu satu bulan sejak disahkannya.

Pasal 2

Kriteria Proyek CIMSA Ayat 1

Proyek CIMSA mengangkat tema yang sesuai dengan satu atau lebih bidang kerja CIMSA.

Ayat 2

Proyek CIMSA harus memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu.

Ayat 3

Kegiatan rutin dan tahunan CIMSA (sidang umum) tidak dapat disebut sebagai proyek CIMSA.

Ayat 4

Proyek CIMSA harus memiliki proposal proyek yang telah dievaluasi oleh Executive Board CIMSA bersama Project Development Support Division dan pengurus nasional CIMSA lainnya yang terkait.

Ayat 5 Pasal 3

Proyek CIMSA dikoordinir oleh minimal satu orang project officer.

Proyek Lokal CIMSA Ayat 1

Proyek Lokal CIMSA adalah proyek yang diinisiasi dan dikerjakan oleh salah satu local committee CIMSA dengan lingkup aktivitas terbatas pada lokal yang bersangkutan.

Ayat 2

Proyek Lokal CIMSA dikoordinir oleh satu orang project officer dibawah pengawasan langsung Local Coordinator yang bersangkutan.

Ayat 3

Di akhir periode kerjanya, Local Coordinator harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban semua proyek lokal selama masa kerjanya kepada Executive Board melalui Project Development Director.

Ayat 4

Setiap local committee dapat mengajukan proyek-proyek lokalnya untuk disahkan sebagai proyek CIMSA dalam sidang umum.

Ayat 5

Kandidatur Proyek Lokal CIMSA dapat dikirimkan melalui email kepada Executive Board CIMSA melalui Project Development Director sepanjang tahun. Kandidatur Proyek Lokal CIMSA meliputi formulir kandidatur yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangani dan distempel oleh Local Coordinator beserta proposal proyek tertulis.

Pasal 4

Proyek Nasional CIMSA Ayat 1

Proyek Nasional CIMSA adalah proyek yang diinisiasi dan dikerjakan oleh lebih dari satu local committee CIMSA baik secara bersama-sama maupun terpisah. Proyek lokal yang dalam aktivitasnya (baik sebagai panitia , pembicara, pelatih maupun peserta) melibatkan anggota local committee lain juga dikategorikan sebagai Proyek Nasional CIMSA.

Ayat 2

Proyek yang diinisiasi oleh National Officer dan dikerjakan oleh lebih dari satu local committee termasuk dalam kategori Proyek Nasional CIMSA.

Ayat 3

Proyek Nasional CIMSA dikoordinir oleh satu orang project officer dibawah pengawasan Executive Board.

Ayat 4

Pengajuan kandidatur Proyek Nasional CIMSA harus melalui standing committee yang sesuai dengan bidang kerja proyek yang bersangkutan. Untuk proyek nasional yang melibatkan lebih dari satu standing committee, maka kandidatur Proyek Nasional CIMSA harus diserahkan oleh seluruh standing commitee yang terlibat dalam proyek tersebut.

Ayat 5

Pengajuan kandidatur Proyek Nasional CIMSA harus dipresentasikan di depan sidang umum.

5.1. Kandidatur Proyek Nasional CIMSA dapat dikirimkan melalui email kepada Executive Board melalui Project Development Director sekurang-kurangnya satu bulan sebelum sidang umum. 5.2. Kandidatur Proyek Nasional CIMSA meliputi formulir kandidatur yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangani dan distempel oleh National Officer beserta proposal proyek tertulis. Pasal 5

Proyek Internasional CIMSA Ayat 1

Proyek Internasional CIMSA adalah proyek yang melibatkan satu atau lebih organisasi internasional dimana minimal salah satunya adalah anggota National Member Organization (NMO) IFMSA. Proyek lokal atau nasional (summer school, international course, seminar, lokakarya, konferensi) yang melibatkan organisasi internasional, mahasiswa kedokteran asing, pelatih dan pembicara dari luar negeri termasuk dalam kategori Proyek Internasional CIMSA.

Ayat 2

Proyek Internasional CIMSA dikoordinir oleh satu orang project officer dibawah pengawasan Executive Board CIMSA.

Ayat 3

Setiap local commitee atau standing committee dapat mengajukan proyek internasionalnya untuk disahkan dalam sidang umum.

Ayat 4

Pengajuan kandidatur Proyek Internasional CIMSA harus dipresentasikan di depan sidang umum. 4.1. Kandidatur Proyek Internasional CIMSA dapat dikirimkan melalui email kepada Executive Board melalui Project Development Director sekurangkurangnya satu bulan sebelum sidang umum. 4.2. Kandidatur Proyek Internasional CIMSA meliputi formulir kandidatur yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangani dan distempel oleh Local Coordinator atau National Officer beserta proposal proyek tertulis.

Pasal 6

Proyek Inisiatif CIMSA Ayat 1

Proyek Inisiatif CIMSA adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dikoordinir secara terpusat dibawah tanggung jawab Executive Board CIMSA.

Ayat 2

Executive Board dapat mengajukan proyek yang akan menjadi kandidat Proyek Inisiatif CIMSA. Local committee dan standing committee dapat mengusulkan ide proyek kepada Executive Board sebagai kandidat Proyek Inisiatif CIMSA. Executive Board harus mengumumkan nama-nama kandidat Proyek Inisiatif CIMSA kepada seluruh local commitee dan standing commitee beserta rasionalisasinya.

Ayat 3

Pengajuan kandidatur Proyek Inisiatif CIMSA harus dipresentasikan di depan sidang umum. 3.1. Kandidatur Proyek Inisiatif CIMSA dapat dikirimkan melalui email kepada Executive Board melalui Project Development Director sekurang-kurangnya satu bulan sebelum sidang umum. 3.2. Kandidatur Proyek Inisiatif CIMSA meliputi formulir kandidatur yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangi dan distempel oleh Local Coordinator atau National Officer atau Executive Board beserta proposal proyek tertulis.

Ayat 4

Executive Board akan menentukan satu orang project officer sebagai koordinator Proyek Inisiatif CIMSA. Koordinator Proyek Inisiatif CIMSA merupakan anggota Project Development Support Division.

Ayat 5

Masa kerja koordinator Proyek Inisiatif CIMSA adalah satu tahun sesuai dengan periode kerja pengurus nasional CIMSA lainnya.

Ayat 6

Status Proyek Inisiatif CIMSA berlaku dalam waktu 2 tahun sejak disahkan dalam sidang umum.

Pasal 7

Pengesahan Proyek CIMSA Ayat 1

Pengesahan proyek CIMSA dilakukan saat sidang umum dan sidang umum luar biasa.

Ayat 2

Kandidatur proyek CIMSA yang akan disahkan dikirimkan melalui email ke Executive Board dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori proyek (sesuai butir 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.4).

Ayat 3

Kandidatur proyek CIMSA terdiri dari :

3.1. Formulir kandidatur proyek CIMSA yang sudah diisi dengan lengkap, ditandatangani dan distempel oleh pengurus yang berwenang sesuai kategori proyek (sesuai butir 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.4) 3.2. Proposal proyek CIMSA sesuai ketentuan butir 8 Ayat 4

Kandidatur proyek CIMSA akan dievaluasi oleh Executive Board bersama dengan Project Development Suport Division dan pengurus nasional CIMSA lain yang terkait. Project Development Support Division harus dapat memeriksa kandidatur proyek dan memberikan saran kepada sidang umum dimana kemudian sidang umum harus mengambil keputusan untuk menerima, menolak atau menunda pengambilan keputusan hingga dilakukan revisi kandidatur proyek. Saran diberikan dalam format tertulis kepada sidang umum.

Ayat 5

Jika sidang umum memutuskan untuk menerima kandidatur proyek CIMSA dengan syarat dilakukan revisi terlebih dahulu maka revisi kandidatur tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak disahkan dalam sidang umum.

Ayat 6

Proyek yang sudah disahkan akan memperoleh surat rekomendasi dari Executive Board dan berhak mencantumkan tulisan “CIMSA Official Project” atau “Proyek Resmi CIMSA” dalam material proyek yang dipergunakan. Surat rekomendasi tersebut harus sudah dikirimkan oleh Executive Board dalam waktu satu bulan setelah proyek disahkan.

Ayat 7

Untuk mempertahankan status proyek resmi CIMSA, project officer harus mengirimkan laporan tengah tahun dan deskripsi lengkap proyek untuk keperluan database proyek CIMSA. Pengesahan akan dicabut secara otomatis apabila project officer gagal/tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 8

Aturan Proposal Proyek CIMSA Hal-hal berikut ini harus secara jelas tertulis dalam proposal tertulis proyek baru yang akan dilaksanakan : a. Nama proyek b. Nama Standing Committee / Local Committee yang bertanggung jawab

c. Nama dan alamat dari koordinator proyek (project officer) d. Rangkuman proyek (summary fact sheet) e. Latar belakang dan identifikasi permasalahan, survei yang mendasari, maksud dan tujuan proyek f.

Metode yang digunakan (methods)

g. Hasil akhir yang diharapkan (expected outcome) h. Penjabaran mengenai prosedur evaluasi proyek i.

Durasi proyek

j.

Rencana kegiatan secara umum (general plan of action)

k. Rencana kegiatan lengkap untuk tahun selanjutnya (detailed plan of action for following year) l.

Penjabaran mengenai manajemen dan pengorganisasian proyek

m. Tugas untuk panitia penyelenggara/koordinator proyek n. Penjabaran mengenai penyebar luasan informasi kegiatan (publikasi) o. Anggaran secara garis besar dalam rupiah p. Detail dana untuk tahun yang akan datang dalam rupiah q. Penjabaran komunikasi yang telah dilakukan dengan organisasi eksternal dan supervisor yang dianggap profesional. r.

Evaluasi.

Ayat 1 Pasal 9

Kriteria tambahan dikenakan bagi proyek desa binaan dan proyek pengungsi

Laporan Proyek CIMSA Ayat 1

Semua laporan dikirimkan ke Executive Board dalam format elektronik. Apabila project officer mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara virtual, maka project officer dapat mengirimkan laporan dalam bentuk tercetak.

Ayat 2

Semua proyek CIMSA harus mengirimkan dua laporan tengah tahun kepada Executive Board dan Project Development Support Division. Laporan tengah tahun harus dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 1 November dan 1 April.

Ayat 3

Laporan tengah tahun untuk proyek lokal CIMSA harus mencantumkan

a. Laporan kegiatan yang telah dilakukan periode sebelumnya b. Status keuangan proyek secara umum c. Rencana kegiatan untuk setengah tahun berikutnya d. Gambaran umum proyek hingga laporan dibuat Ayat 4

Laporan tengah tahun untuk proyek nasional, internasional dan proyek inisiatif CIMSA harus mencantumkan : a. Laporan kegiatan yang telah dilakukan periode sebelumnya b. Evaluasi ( misalnya membandingkan dengan plan of action) c. Rencana umum kegiatan proyek (yang terkini) d. Rencana kegiatan terperinci untuk setengah tahun berikutnya e. Status keuangan proyek secara umum f.

Detail anggaran proyek untuk setengah tahun berikutnya

g. Laporan tertulis dari organisasi mitra bila ada Ayat 5

Pengesahan status proyek CIMSA akan dicabut apabila project officer tidak mengirimkan laporan tengah tahun setelah satu bulan tenggat waktu yang ditetapkan dalam statuta.

Ayat 6

Project Development Support Division akan mengevaluasi laporan tengah tahun proyek nasional, internasional dan inisiatif. Hasil evaluasi akan diberikan secara tertulis kepada Executive Board dan dipresentasikan dalam sidang umum.

BAB XV SEKRETARIAT UMUM Pasal 1

Umum Ayat 1

Sekretariat Umum adalah kantor pusat CIMSA

Ayat 2

Sekretariat Umum adalah badan administratif CIMSA.

Ayat 3

Sekretariat Umum bekerja di bawah yurisdiksi dan tanggung jawab Executive Board.

Ayat 4

Sidang Umum dapat memutuskan untuk menyewa ruang kantor untuk Sekretariat Umum. Keputusan ini akan dievaluasi tiap tahunnya. Kontrak harus ditandatangani antara CIMSA dan pihak pemberi sewa ruang kantor untuk CIMSA. Kontrak tersebut sekurang-kurangnya mencatumkan

fasilitas sewa,

durasi sewa, biaya sewa dan kondisi sewa. Kontrak harus ditandatangani sebelum masa penyewaan. Ayat 5

Dalam hal sekretariat umum berada pada suatu Universitas tempat local CIMSA berada maka pengelolaan sekretariat umum akan dibantu Lokal CIMSA dimana sekretariat tersebut berada.

Pasal 2

Tugas Ayat 1

Sekretariat Umum bertanggung jawab atas komunikasi resmi di dalam CIMSA.

Ayat 2

Sekretariat Umum sebagai alamat resmi CIMSA.

Ayat 3

Sekretariat Umum bertanggung Jawab menerima semua naskah, dokumen, surat yang dikirimkan pihak eksternal maupun internal CIMSA.

Ayat 4

Sekretariat Umum menyimpan semua dokumen dan naskah CIMSA.

Ayat 5

Sekretariat Umum dan dokumen-dokumennya dapat dibuka semua Standing Committee dan pengurus CIMSA atas permintaan, setelah sebelumnya mendapat persetujuan executive board.

Pasal 3

Pegawai Ayat 1

Sidang Umum dapat memutuskan untuk mempekerjakan seorang sekretaris profesional untuk membantu berjalannya fungsi Sekretariat Umum. Keputusan ini termasuk penentuan upah/gaji orang yang dipekerjakan.

Ayat 2

Tanggung jawab sekretaris yang dipekerjakan dideskripsikan oleh Sidang Umum. Kontrak harus ditandatangani antara CIMSA dan penyedia jasa sekretaris profesional. Kontrak tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan nama sekretaris, jumlah jam kerja, durasi kontrak biaya dan syarat-syarat untuk membatalkan kontrak. Kontrak harus ditandatangani sebelum sekretaris profesional mulai bekerja.

Ayat 3

Keputusan tersebut dievaluasi ulang setiap tahun oleh Sidang Umum.

BAB XVI HUBUNGAN EKSTERNAL Pasal 1

Hubungan Resmi Ayat 1

Definisi yang digunakan CIMSA untuk istilah ‘hubungan resmi’ adalah suatu hubungan bilateral dengan satu organisasi resmi lain yang pada pelaksanaannya perlu diperhatikan poin-poin selanjutnya. Organisasi yang memiliki hubungan resmi dengan CIMSA selanjutnya disebut sebagai organisasi mitra.

Ayat 2

Hubungan resmi CIMSA dijalankan atas dasar kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, isu kemanusiaan, dan profesionalisme.

Ayat 3

Keputusan untuk menetapkan suatu organisasi mitra dilakukan dalam Sidang Umum, dan harus ditindaklanjuti oleh Executive Board.

Ayat 4

Tidak ada batas maksimal pada jumlah organisasi mitra yang dapat ditetapkan oleh CIMSA.

Ayat 5

CIMSA dapat mengutus seorang Liaison Officer untuk menjadi penanggungjawab ataupun koordinator bagi pelaksanaan suatu hubungan resmi bila dianggap krusial. Kandidat untuk jabatan Liaison Officer harus menyerahkan pencalonan kandidat tertulis, yang kemudian mempresentasikan pencalonannya dan dipilih pada sidang umum melalui mekanisme yang sama seperti Executive Board.

Ayat 6

Vice Presidentt for External Affairs (VPE), atau Liaison Officer jika sudah terpilih, dapat membuat suatu Memorandum of Understanding (MOU), Letter of Agreement (LOA), ataupun dokumen kerjasama bilateral lainnya dengan organisasi mitra yang ditujukan bila dianggap krusial.

Ayat 7

Perwakilan dari organisasi mitra harus diundang ke Pertemuan Sidang Umum sebagai pengamat; namun juga diberikan hak-hak seperti pemberikan presentasi kepada anggota Sidang Umum maupun pemberian evaluasi terhadap panitia pelaksana.

Ayat 8

Bila dinilai perlu, dilakukan sosialisasi kontraprestasi maupun dokumen yang sudah ditetapkan kedua belah pihak – jika ada – kepada anggota CIMSA pada awal periode kepengurusan baru.

Ayat 9

CIMSA membenarkan hubungan resmi yang terjalin antara anggotanya, baik perseorangan maupun secara kolektif, dengan organisasi lainnya, yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatannya di CIMSA; seperti kerjasama antara suatu lokal CIMSA dengan perusahaan setempat. Akan tetapi, pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada semata-mata pihak-pihak yang terkait.

Pasal 2

Hubungan CIMSA dengan IFMSA dan ISMKI Ayat 1

Dalam hal hubungan resmi CIMSA dengan International Federation of Medical students’ Associations (IFMSA) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), CIMSA menghormati dan mematuhi Surat Perjanjian antara CIMSA dan ISMKI yakni: Letter of Agreement Between Center for Indonesian Medical Students’ Activities and Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia/Indonesian Medical Student Councils Association (ISMKI/IMSCA) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2002 pada Pertemuan Sidang Umum IFMSA ke 51.

BAB XVII AMANDEMEN KONSTITUSI DAN STATUTA Pasal 1

Amandemen Konstitusi Ayat 1

Pengajuan untuk amandemen Konstitusi harus dimasukkan ke Sekretariat Umum CIMSA sebelum 1 April tahun yang sama berlangsungnya May Meeting.

Ayat 2

Sekretariat Umum CIMSA harus mendistribusikan perubahan yang diajukan melalui surat kepada semua Standing Committee dan setiap kaukus sekurangkurangnya tanggal 1 Mei tahun yang sama berlangsungnya May Meeting.

Ayat 3

Pengajuan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak dapat diambil keputusannya oleh Sidang Umum.

Ayat 4

Perubahan Konstitusi dilakukan dengan pemungutan suara tertutup.

Ayat 5

Perubahan Konstitusi memerlukan 2/3 suara mayoritas.

Ayat 6

Perubahan Konstitusi akan berlaku segera setelah pemungutan suara kecuali tertera lain dalam pengajuan.

Ayat 7

Perubahan apapun terhadap Konstitusi akan didiskusikan secara khusus dan diambil suaranya dalam agenda “Amandemen Konstitusi, Statuta, dan Pernyataan Kebijakan”. Agenda ini tidak dapat dibuka kembali pada Pertemuan Sidang Umum yang sama.

Ayat 8

Standing Committee dan kaukus dengan hak suara yang tidak dapat menghadiri Pertemuan Sidang Umum dapat memilih melalui surat.

Ayat 9

Hasil perubahan Konstitusi harus di sosialisasikan ke Executive Board , National Officer dan National Committee, Supporting Division, Badan legislatif, Supervicing Council, Lokal Universitas selambat-lambatnya 2 bulan setelah konstitusi berlaku.

Ayat 10 Secretary General CIMSA bertanggung jawab dalam mensosialisasikan perubahan Konstitusi kepada badan-badan tersebut di atas. Pasal 2

Amandemen Statuta Ayat 1

Pengajuan untuk mengubah Statuta harus dimasukkan dalam bentuk tulisan kepada Presidium Pertemuan Sidang Umum selambat-lambatnya tengah malam

sebelum

dilakukan

pemungutan

suara

terhadapnya.

Pengajuan

harus

didistribusikan kepada semua Standing Committee dan kaukus yang hadir di Pertemuan Sidang Umum selambat-lambatnya 12 jam sebelum dilakukan pemungutan suara terhadapnya. Orang yang mengajukan bertanggung jawab atas hal ini. Ayat 2

Perubahan Statuta memerlukan suara mayoritas biasa. Namun, perubahan pada Bab 13 mengenai Pertemuan CIMSA memerlukan suara mayoritas 2/3 (dua pertiga).

Ayat 3

Perubahan Statuta akan berlaku segera setelah pemungutan dan penghitungan suara kecuali tertera lain dalam pengajuan.

Ayat 4

Perubahan apapun terhadap Statuta akan didiskusikan secara khusus dan diambil suaranya

dalam agenda “Amandemen Konstitusi, Statuta, dan Pernyataan

Kebijakan”. Agenda ini tidak dapat dibuka kembali pada Pertemuan Sidang Umum yang sama. Ayat 5

Hasil perubahan Statuta harus disosialisasikan ke Executive Board, National Officer dan National Committee, Supporting Division, Badan legislatif, Supervicing Council, Lokal Universitas selambat-lambatnya 2 bulan setelah konstitusi berlaku.

Ayat 6

Secretary General CIMSA bertanggung jawab dalam mensosialisasikan perubahan Statuta kepada badan-badan tersebut di atas.

BAB XVIII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN STATUTA Pasal 1

Pelanggaran oleh Pengurus Ayat 1

Pengurus

yang

dengan

sengaja melakukan

penyelewengan

dan

atau

menyalahgunakan Statuta CIMSA, dalam bentuk data maupun barang kepada orang, badan, organisasi atau lembaga manapun, akan segera dibebastugaskan melalui Sidang Umum Luar Biasa dalam waktu maksimal satu (1) bulan setelah tindakan tersebut. Ayat 2

Pengurus

yang

dengan

sengaja melakukan

penyelewengan

dan

atau

menyalahgunakan Statuta CIMSA, dalam bentuk data maupun barang kepada orang, badan, organisasi atau lembaga manapun, maksimal dalam waktu satu (1) bulan, harus memberikan pernyataan tertulis bertanda tangan bermaterai yang menunjukkan dirinya atau lembaganya atau organisasinya bersalah kepada CIMSA dan berjanji untuk tidak akan terlibat dan atau mencampuri hal apapun terkait dengan CIMSA, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Ayat 3

Pengurus yang tidak pernah menghadiri Pertemuan Nasional selama masa kepengurusannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi berupa pengurangan 1 kuota Executive Board dari Standing Committee yang sama dengan dirinya, selama setahun kepengurusan yang akan datang.

Ayat 4

Pengurus yang tidak pernah menghadiri Team Official Meeting selama masa kepengurusannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberikan sanksi berupa reduksi insentif sebesar 50% dari insentif yang seharusnya pengurus tersebut terima di akhir masa kepengurusannya.

Ayat 5

Pengurus yang dengan alasan apapun belum memberikan dan mempresentasikan Laporan Pertanggungjawaban di May Meeting, sanksi diberikan kepada pemegang hak suara dimana pengurus tersebut berada, berupa tidak memperoleh hak suara selama sidang umum 1 maupun 2, dan berlaku sampai

dengan Pengurus tersebut menyerahkan dan mempresentasikan Laporan Pertanggungjawabannya. Ayat 6

Jika pengurus dengan alasan apapun tidak memberikan dan mempresentasikan Laporan Pertanggungjawaban di May Meeting, maka kuota Executive Board dari Standing Committee yang sama dengan dirinya untuk kepengurusan CIMSA periode selanjutnya dikurangi satu (1).

Ayat 7

Pengurus yang dengan alasan apapun tidak melakukan koordinasi yang baik dan harmonis dengan Executive Board dan atau Supervicing Council sebagaimana mestinya, mendapat teguran lisan dan atau tulisan berdasarkan kesepakatan Executive Board dan Supervicing Council.

Ayat 8

Pengurus yang dengan alasan apapun tidak melakukan koordinasi yang baik secara kontinu sesuai kewajibannya dengan para anggota divisi dan atau pengurus CIMSA lokal, diberikan teguran lisan dan atau tulisan berdasarkan kesepakatan Executive Board dan Supervicing Council.

Ayat 9

Jika pengurus yang dimaksudkan dalam ayat (8) dan (9) tidak melakukan perubahan dan perbaikan selama satu (1) bulan setelah diberikan teguran tersebut, maka pengurus tersebut dibebastugaskan tanpa pemberian insentif dan dilakukan penggantian sesuai dengan Prosedur Penggantian Pengurus dalam Bab VII tentang Pengurus pasal 5 ayat 4.

Ayat 10 Pengurus yang laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh forum pada plenary session, diberikan sanksi berupa pengurangan 1 kuota Executive Board dari Standing Committee yang sama dengan dirinya, selama setahun kepengurusan yang akan datang. Pasal 2

Pelanggaran oleh Executive Board Ayat 1

Jika Secretary General tidak mengarsipkan dengan sebenar-benarnya seluruh notulensi rapat, database, dokumen, dan surat CIMSA selama periode kepengurusannya, maka dianggap ia berhutang dan harus segera diberikan ke Secretary General berikutnya maksimal dua (2) minggu setelah terpilihnya Secretary General yang baru.

Ayat 2

Jika Secretary General tidak melakukan kewajiban sesuai Standard Operational Procedure (SOP) Kesekretariatan, maka Executive Board dan Supervicing Council berhak menegur secara lisan maupun tulisan dan memantau perbaikan sesuai Standard Operasional Prosedur Kesekretariatan.

Ayat 3

Jika Secretary General tidak mengindahkan konsekuensi pada ayat (1) dan (2), maka ia hanya mendapatkan insentif sebesar 50% dari jumlah seharusnya di akhir kepengurusannya.

Ayat 4

Jika Treasurer tidak melakukan kewajiban sesuai Standard Operational Procedure (SOP) Perbendaharaan, maka Executive Board dan Supervicing Council berhak menegur secara lisan maupun tulisan dan memantau perbaikan sesuai SOP Perbendaharaan.

Ayat 5

Jika karena kelalaiannya Treasurer melakukan kesalahan pembukuan dan atau menimbulkan kerugian bagi kas CIMSA, maka ia harus memperbaiki dan mengganti kas CIMSA dengan jumlah yang percis sama sesegera mungkin sebelum presentasi Laporan Pertanggungjawaban di May Meeting.

Ayat 6

Jika Treasurer tidak mengindahkan konsekuensi dalam ayat (4) dan atau (5), maka dia hanya mendapat insentif 50% dari jumlah seharusnya di akhir kepengurusannya.

BAB XIX PERNYATAAN KESEPAHAMAN Pasal 1 Pernyataan Kesepahaman merupakan bukti tertulis keyakinan seluruh anggota CIMSA terhadap topik tertentu, yang ditindaklanjuti dan diaplikasikan dalam misi dan aktivitas CIMSA, dimana pelaksanaannya harus senantiasa mengacu pada Konstitusi dan Statuta CIMSA. Pasal 2

Pernyataan Kesepahaman dibentuk oleh perwakilan anggota CIMSA dan dilakukan melalui diskusi dengan pengawasan Pengurus CIMSA, yang disepakati bersama dan disahkan dalam Sidang Umum CIMSA.

Pasal 3

Pernyataan Kesepahaman dinyatakan sah dalam Sidang Umum jika hasil voting minimal mencapai dua pertiga suara mayoritas.

Pasal 4 Pernyataan Kesepahaman harus menyertakan sumber data dan atau informasi yang dijadikan dasar acuan pembuatan pernyataan, yang ditulis di akhir Pernyataan Kesepahaman sebagai referensi. Pasal 5 Pernyataan Kesepahaman dapat ditinjau kembali oleh anggota CIMSA dan atau Pengurus CIMSA selama Sidang Umum CIMSA. Pasal 6

Pernyataan Kesepahaman yang tidak memiliki tanggal masa berlaku, akan secara otomatis hilang keabsahannya 3 tahun setelah tanggal terakhir pengajuan Pernyataan Kesepahaman tersebut dalam Sidang Umum oleh Executive Board.

Pasal 7

Diseminasi dan sosialisasi Pernyataan Kesepahaman merupakan tanggung jawab Pengurus CIMSA baik secara internal kepada semua lokal CIMSA maupun eksternal kepada lembagalembaga terkait melalui Liaison Officer CIMSA dan atau Executive Board CIMSA.

BAB XX KOMITE KONSTITUSI DAN STATUTA Pasal 1

Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA adalah badan penasehat dan referensi dalam menangani semua masalah yang berkaitan dengan penafsiran Konstitusi dan Statuta CIMSA pada saat Sidang Umum, sehingga jika terjadi kontroversi di tengah-tengah sidang, Komite ini harus menjelaskan sesuai Konstitusi dan Statuta CIMSA.

Pasal 2

Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA terdiri dari 2-5 anggota yang merupakan anggota dari sebuah Lokal CIMSA dan harus sudah pernah mengikuti Sidang Umum CIMSA minimal 1 kali. Supervicing Council dapat menjadi bagian dalam Komite ini, namun jumlah maksimal adalah 2 orang.

Pasal 3

Jika sampai dengan waktu batas pendaftaran ditentukan tidak ada anggota CIMSA yang mendaftarkan diri sebagai Komite Konstitusi dan Statuta, maka tugas Komite Konstitusi dan Statuta akan diambil alih oleh Supervicing Council.

Pasal 4

Pemilihan Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA dilakukan saat Sidang Umum pertama melalui mosi yang disetujui oleh dua pertiga dari jumlah pemegang hak voting.

Pasal 5

Tugas Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA: 5.1. Meninjau status keabsahan setiap pemegang hak voting. 5.2. Meninjau semua mosi dan mekanisme Sidang Umum apakah bertentangan dengan Konstitusi dan Statuta CIMSA atau tidak. Mosi dan mekanisme yang bertentangan dengan Konstitusi dan Statuta CIMSA akan gagal segera dan tidak akan dibahas. 5.3. Membuat keputusan akhir ketika ada perbedaan pendapat dalam penafsiran Konstitusi dan Statuta CIMSA. 5.4. Memuat Laporan tertulis di awal Sidang Umum kedua dan Sidang Umum terakhir sebuah Pertemuan Nasional CIMSA, dengan persetujuan Ketua Sidang Umum yang bersangkutan. 5.5. Memvalidasi seluruh aplikasi kandidat CIMSA agar sesuai dengan Konstitusi dan Statuta CIMSA.

Pasal 6

Untuk menolak keputusan Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA, diperlukan sebuah Mosi Prosedural "menolak keputusan Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA" oleh Executive Board atau Supervicing Council.

Pasal 7

Pencalonan Komite Konstitusi dan Statuta CIMSA harus diketahui oleh anggota CIMSA 1 bulan sebelum Sidang Umum, dengan menyertakan CV, Motivation Letter, dan Recommendationn Letter dari Local Coordinator.

BAB XXI OBSERVER Pasal 1

Observer adalah anggota CIMSA yang sedang mengajukan diri dan melengkapi persyaratan untuk menjadi Lokal CIMSA yang disahkan pada saat Sidang Umum CIMSA.

Pasal 2

Sebelum membentuk Lokal CIMSA di sebuah universitas, minimal 5 anggota CIMSA yang terdaftar di universitas terdekat wajib mendaftarkan diri mereka sebagai Observer CIMSA.

Pasal 3

Syarat - syarat menjadi Observer CIMSA: 3.1. Sudah menjadi Anggota CIMSA sesuai yang teratur di Bab II. 3.2. Menghadiri Pertemuan Nasional. 3.3. Jika dalam 1 tahun tidak mengikuti minimal 2 dari 3 pertemuan nasional, maka Observer CIMSA dapat memperpanjang status observernya jika sudah mengadakan audiensi dengan dekanat.

Pasal 4

Kewajiban Observer CIMSA: 4.1 Mematuhi Konstitusi dan Statuta CIMSA. 4.2 Menjaga nama baik CIMSA dan lokal CIMSA. 4.3 Mengikuti minimal 2 Pertemuan Nasional CIMSA dalam 1 tahun. 4.4 Memberikan laporan tertulis segala kegiatan CIMSA yang diikuti kepada Vice President for External Affairs setiap 3 bulan.

BAB XXII ALUMNI Pasal 1

Alumni CIMSA adalah Anggota cimsa yang telah mendapatkan gelar dokter selama lebih dari 6 bulan.

Pasal 2

Alumni CIMSA adalah anggota yang sebelumnya menjadi anggota dari salah satu Standing Committee.

Pasal 3

Hak Ayat 1 Alumni CIMSA berkewajiban untuk menjaga nama baik CIMSA. Ayat 2

Alumni CIMSA wajib mematuhi aturan yang tertuang dalam Konstitusi dan Statuta CIMSA.

Pasal 4

Kewajiban ayat 1

Alumni CIMSA berhak untuk menghadiri rapat tahunan anggota CIMSA sebagai pengamat.

ayat 2

Alumni CIMSA mempunyai hak bicara dalam rapat nasional CIMSA namun tidak memiliki hak suara, hak untuk memilih dan dipilih.