STATUS PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HAK RUJUK (Studi terhadap Pendapat Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)
Oleh: Umi Salamah NIM: 1320311060
TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Studi Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga
YOGYAKARTA 2015
“MOTTO”
ﻥﻯ ﻱﻙٍ ﺍﺙًﺏ ﺍﻱﺱﺱًْﺏ ﻱﺏ ﺏﻱ ﺍﻱﺱﻱٍﻕﻁﺍﺍﻝﺭ ﺍﺥ ٍ ٴﺱﻩﻯ ّﻱﺏﺥﻱﺱ ﺯﺱ ٕ ﻩﻝﻝﺹﻩﻯ هللا عهي
1
الن تضيء شمعة صهيرة خير لك من ان تلعن الظالم
2
1
KAU MEYALAKAN SEBUAH LILIN KECIL ADALAH LEBIH BAIK DARIPADA KAU MENGUMPAT KEGELAPA (KONG FU SE). dalam Agus Maftuh Abegebriel, Mazhab Islam Cosmopolitan Gusdur. Islam Cosmopolitan, Jakarta: The Wahid Institute, 2007. 2 “QS. At-Tala>q (65):1-2”
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
viii
ABSTRAK Berangkat dari Perkawinan adalah Sebuah ikatan yang kokoh (Mitsa>qa>n ghaliz}an). Akan tetapi ketika ikatan yang kokoh ini terkena badai rumah tangga dan sudah tidak ada harapan untuk bersatu maka talak adalah jalan keluar yang dipilih. Islam pada dasarnya menyadari bahwa menjalani hidup bersama dua manusia (suami-istri) memang sulit. Terbukti dengan adanya serangkaian peraturan yang rigid mengenai aturan pernikahan yang erat kaitannya dengan eksistensi pernikahan itu sendiri. Salah satu upaya mengembalikan keutuhan rumah tangga dengan cara rujuk. Ada dua pandangan tentang rujuk yaitu rujuk adalah hak suami tanpa persetujuan istri (menurut ulama mazhab), dan rujuk harus dengan persetujuan istri (KHI). Dari sini Penyusun ingin mencoba menganalisis stutus perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dengan melihat hak-hak perempuan dan posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam rumusan ulama Mazhab dan KHI. Penelitan ini membahas tiga Rumusan masalah yaitu Bagaimana rumusan konsep rujuk dalam pandangan empat ulama imam mazhab dan perkembangan rumusan rujuk dalam KHI, Bagaimanakah status bagi istri dalam rujuk sebagai subjek hukum menurut Pandangan Ulama Mazhab dan KHI dan Bagaimana implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial dan sebagai rekayasa sosial saat ini. Berpijak dari tiga rumusan masalah tersebut, jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif—analitik. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Tiga hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dalam Fikih Imam Mazhab tidak ada sama sekali. KHI menyatakan dalam Pasal 164 perempuan sebatas sebagai hukum pasif yaitu dapat menerima danmenolak rujuk. Kedua, Legalitas hak rujuk bagi perempuan dalam fikih imam mazhab ini mengambil dari al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya dan karena hak talak ada pada suami secara otomatis hak rujuk juga milik suami. dan Peraturan di Indonesia secara legalitasnya yaitu perempuan diminta persetujuannya atau menolak rujuknya, ini selaras dengan melihat pada hukum perkawinan pun harus ada persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah dianggap hukumnya. Ketiga, Implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial saat ini bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan dengan memberikan hak rujuk ini, suami tidak akan sewenang-wennag dalam menelantarkan istrinya dengan ikatan yang tidak jelas. Pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan mengubah peraturan dengan melihat bahwa perempuan sebagai subyek hukum sempurna/ahliyah al-kamilah, sudah seharusnya boleh mengajukan rujuk dengan suaminya. Kata kunci:, Rujuk, Subjek Hukum, Ulama Imam Mazhab, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. A.
Konsonan tunggal
Huruf Arab ا ب ت
Nama Alîf Bâ’ Tâ’
Huruf Latin tidak dilambangkan B T
Keterangan tidak dilambangkan be te
ث
Sâ’
ṡ
es (dengan titik di atas)
ج
Jîm
J
je
ح
Hâ’
ḥ
ha (dengan titik di bawah)
خ د
Khâ’ Dâl
Kh D
ka dan ha de
ذ
Zâl
Ż
zet (dengan titik di atas)
ر ز س ش
Râ’ zai sin syin
R Z S Sy
er zet es es dan ye
ص
sâd
ṣ
es (dengan titik di bawah)
ض
dâd
ḍ
de (dengan titik di bawah)
ط
tâ’
ṭ
te (dengan titik di bawah)
ظ
zâ’
ẓ
zet (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
koma terbalik di atas
x
غ ف ق ك ل م ن و هـ ء ي
gain fâ’ qâf kâf lâm mîm nûn wâwû hâ’ hamzah yâ’
G F Q K L M N W H ’ Y
ge ef qi ka `el `em `en w ha apostrof ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
ﻡﺕﻉّﺩ ﺩﺓ ﻉﺩّﺓ
C.
Ditulis
Muta‘addidah
Ditulis
‘iddah
Ditulis
H}ikmah
Ditulis
‘illah
Ta’ marbutah di akhir kata 1. Bila dimatikan ditulis h ﺡﻙﻡﺓ ﻉﻝﺓ
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 2.
Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ﻙﺭﺍﻡﺓ ﺍألولﻱﺍء
Ditulis
xi
Karāmah al-auliyā’
3.
Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.
Ditulis
ﻑﻁﺭ ﺯﻙﺍﺓﺍﻝ
D.
Vokal pendek
Fathah
__ _ ﻑﻉﻝ __ _ ﺫﻙﺭ __ _ ﻱ ﺫﻩﺏ E.
Zakāh al-fiṭri
Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis
kasrah dammah
A fa’ala i żukira u yażhabu
Vokal panjang 1 2 3 4
Fathah + alif ﺝﺍﻩﻝﻱﺓ fathah + ya’ mati ﻥﺱﻯ ﺕ kasrah + ya’ mati ﻙـﺭﻱﻡ dammah + wawu mati ﻑﺭﻭﺽ
Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis
Ā jāhiliyyah ā tansā ī karīm ū furūd}
Fathah + ya’ mati
Ditulis
Ai
ﺏﻱﻥﻙﻡ
ditulis
bainakum
fathah + wawu mati
ditulis
au
ﻕﻭﻝ
ditulis
qaul
F. Vokal rangkap 1 2
G.
Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
xii
ﻥﺕﻡ ﺃﺃ ﺃﻉﺩﺕ ﻙﺭﺕﻡ ﻝﺉﻥﺵ
Ditulis
A’antum
ditulis
U‘iddat
ditulis
La’in syakartum
H. Kata sandang alif + lam 1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. ﺍﻝﻕﺭﺁﻥ
Ditulis
Al-Qur’ān
ﺍﻝﻕﻱﺍﺱ
Ditulis
Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. السمآء ﺍﻝﺵﻡﺱ I.
Ditulis
As-Samā’
Ditulis
Asy-Syams
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya. ﻑﺭﻭﺽ ﺫﻭﻱﺍﻝ ﺃﻩﻝﺍﻝﺱﻥﺓ
Ditulis
Żawī al-furūd}
Ditulis
Ahl as-Sunnah
xiii
KATA PENGANTAR ﺱﺡﻱــﻯ ّ ﺱﺡ ً ٍ ﺍﻥ ّ ﺏــﺱﻯ هللا ﺍﻥ ٴَﻉ ٕﺫﺏـــﺏهلل ﻱ ٍ ﺸﺯ ٴﺯ ﺃَﻑﺱُﺏ ٴﻱ ٍﺱﻱّـﺉﺁﺕ ﺃﻉًﺏﻥُﺏ,ِ َﺡ ًﺩ ِ ٴَﺱﺕﻉﻱُ ّ ٴَﺱﺕﻍﻑﺱ,ٍ ﺍﻥﺡـ ًﺩ هلل ﺯ ّﺓ ﺍﻥﻉﺏﻥ ًﻱ ٌّ ٴﺃﺵٓــﺩ ﺃٌ الﺇﻥ ّ ﺇال هللا ٴﺡﺩ ِ الﺵﺱﻱ ﻩﻥ ّ ٴﺃﺵ ٓﺩ ﺃ,ّ ﻱٍ ﻱٓﺩ هللاﻑال ﻱﺽـ ّﻡ ﻥ ّ ٴ ﻱٍﻱﺽﻩﻡ ﺍﻝ ْﺏﺩﻱﻥ ﺏﻱﺕ ّ ٴ ﺱﻩﻯ ﺏﺸﻱﻱﺱﺍ ٴَﺭﻱﺱﺍ ﺹﻩﻯ هللا ﻉﻩﻱ ّ ٴﺍﻥ ّ ٴﺹﺡﺏ ّ ٴ ﺍْﻡ ٍﻥﺙﻕﻩﻱ ﻱﺡ ًــﺩﺍﻉﺏ ﺩِ ٴﺯﺱٕﻥ ّ ﺍﻥﻯ ﻙﺏﻑﺓ ﺍ .ﻱﺏﺏﻉﺩ ً ﺕﺱﻩﻱ ﺏ ّ ﺃ, ﻙﺙﻱﺱﺍ Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta berjuta nikmatNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan Tesis yang berjudul Status Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hak Rujuk (Studi Terhadap Pendapat Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Muhammad al-
Must}afa>, yang telah menyampaikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliyahan menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Salam dari umatmu sepanjang masa dan aku rindu untuk bertatap muka denganmu. Anta al-
murtaja> yaum az-zih}a>m!!! Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terselesainya tesis ini tidak lepas dari asuhan rasa berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada: 1.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
xiv
Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., serta Ketua Prodi Hukum Islam dan Sekertaris Prodi Hukum Islam Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si , yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk belajar pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2.
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya telah mencurahkan waktu, tenaga, fikiran dan perhatiannya dalam mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat selesai. Semoga Allah SWT., membalas kebaikannya dengan berlipat ganda kebaikan pula.
3.
Segenap Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya Prodi Hukum Islam, yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
4.
Ayahku Muhammad Shodiq yang selalu memcurahkan kasih sayangnya sepanjang masa dan selalu mendukungku dalam mengerjakan kebaikan. Kepada ibunda Siti Mubarokah (Almh) ﻍﻑﺱ ﻥ ٓﺏ ٴﺍﺯﺡ ً ٓﺏ ٴﻉﺏﻑٓﺏ ٴﺍﻉﻑ ﻉُٓﺏٴﺃﻙﺱﻭ ﺍﻥﻩ ٓﻯ ﺍ َﺯﻥٓﺏ ٴ ٴﺱﻉ ﻱﺩﺥﻩ ٓﺏ.
Amiin.. Dan Ibu Sri Ningsih semoga ada kesempatan untuk
bertemu denganmu. 5.
Teruntuk Simbahku H. M. Fadil dan Hj. Sumartin yang luar biasa semangat mengajarkan agama, dari penulis belum mengenal huruf hijaiyah sampai saat ini, kata-kata mutiara yag penuh hikmah selalu megalir dalam setiap kedekatan. terima kasih atas kepercayaan jenengan sehingga bisa sampai tingkat ini.
xv
6.
Seluruh Murabbiku di manapun berada, karena kalian aku bisa mengeja huruf demi huruf dalam kala>mullah, segenap pengasuh serta dewan asati>z|.
Jazakumullah ahsana al-jaza’. 7.
Untuk Mbak Aini Nur Ma‟rifah, Kang Ahmed dan Adekku Muhammad Asrori, serta Nanda dan Elsa kalian harus selalu positif thinking Dari kalianlah aku belajar berkehidupan tentang sabar, kerja keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa tidak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak dan manusia mau berusaha. Semoga kita selalu bisa bersamasama dalam mengukir mimpi-mimpi.
8.
Sahabat-sahabat HK Reguler angkatan ‟13 PPs UIN Sunan Kalijaga. Lisa, Khoir, Chaula, Kuna, Indra, Sainul, Aris, Murdan, Erik, Ahsin, Amin, Harto, Aswab dan Muchammad calon pemimpin bangsa yang luar biasa. Semoga silaturahmi ini senantiasa abadi dan lanjutkan dapat berjumpa dalam kesempatan yang penuh kejutan indah.
9.
Adek-adekku di kamar H3 yag penuh kecerian, selalu ada hal unik jika kumpul ama kalian dalam sela kegiatan. Semangat untuk menuntut ilmu. Dan temen-teman Nurma semuanya terima kasih sudah menjadi saudaraku di Yogya terutama Binti Mutmainah, Mika, Pipit dan Esa.
10.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dan ringan tangan membantu menjelmakan tesis ini. Hanya kepada Allah penulis bersimpuh dan berdoa semoga kehendakNya
senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki. Amin. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan,
xvi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .........................................................................................
i
PERNYATAAN KEASLIAN ..........................................................................
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ............................................................. iii PENGESAHAN DIREKTUR .......................................................................... iv PERSETUJUAN TIM PENGUJI .................................................................... v NOTA DINAS PEMBIMBING ....................................................................... vi HALAMAN MOTTO ....................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii ABSTRAK ........................................................................................................ ix PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ...........................................
x
KATA PENGANTAR ...................................................................................... xiv DAFTAR ISI ................................................................................................. xviii DAFTAR BAGAN DAN TABEL .................................................................... xx BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Pokok Masalah ................................................................................
8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....................................................
8
D.Telaah Pustaka .................................................................................
9
E. Kerangka Teoretik ........................................................................... 18 F. Metode Penelitian ............................................................................ 24 G. Sistematika Pembahasan ................................................................. 27 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK DAN SUBJEK HUKUM A. Rujuk ............................................................................................ 30 1. Nash tentang Rujuk dalam Perkawinan .................................... 30 2. Pandangan Fuqaha .................................................................... 33 3. Ketentuan Rujuk dalam Peraturan di Indonesia ....................... 40 B. Subjek Hukum ............................................................................... 45 1. Subjek Hukum Menurut Hukum Islam ..................................... 45 2. Subjek Hukum dalam Perundangan di Indonesia .....................53
xviii
3. Posisi Perempuan dalam Rumah Tangga ..................................56 BAB III : STATUS PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM RUJUK ANTARA PANDANGAN ULAMA MAZHAB DAN KHI A. Pandangan Ulama Mazhab tentang Status Perempuan sebagai Subjek Hukum dalam Rujuk ...........................................61 1. Imam Abu Hanifah ........................................................................62 2. Imam Malik ...................................................................................63 3. Pandangan Imam Asy-Syafi‟i .......................................................66 4. Imam Ahmad ibn Hanbal ...............................................................69 B. Kedudukan Perempuan Sebagai Subjek Hukum dalam Hak Rujuk bagi Istri di Indonesia .........................................................71 C. Alasan Syar‟i tentang Penerapan Konsep Rujuk dalam KHI .......78 BAB IV: ANALISIS TERHADAP HAK RUJUK BAGI ISTRI DALAM PANDANGAN IMAM MAZHAB DAN KHI
A. Legalitas dan Urgensi Hak Rujuk Bagi Istri dalam Tinjaun Maslahah 1. Legalitas Hukum Hak Rujuk bagi Istri dalam Pandangan Ulama Mazhab ..................................................................................... 84 2. Legalitas Hak Rujuk bagi Istri dalam KHI ............................... 87 3. Hak Rujuk Bagi Istri: sebagai Subjek Hukum ..........................106 B. Peraturan Hak Rujuk bagi Istri sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial ...................................................................................... 112
1. Keberadaan Aturan Rujuk Pada Masa Imam Mazhab .............. 113 2. Knowledge tentang Hukum Rujuk ...........................................115 3. Opinion Of Law ........................................................................116 4. Analisis Hukum Keluarga sebagai Social Engineering ................ 130 BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................... 138 B. Saran-Saran ......................................................................... 139 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 141
xix
DAFTAR BAGAN DAN TABEL Tabel Telaah Pustaka .......................................................................................... 14 Tabel konsep rujuk dalam pandangan Imam Mazhab ........................................ 71 Tabel:Perbandingan Persentase Perkawinan Dan Perceraian .......................... 134 Bagan hak rujuk bagi istri ................................................................................... 106
xx
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh (mitsa>qa>n ghaliz}an), akan
tetapi ketika ikatan yang kokoh ini terkena badai rumah tangga dan sudah tidak ada harapan untuk bersatu maka talak adalah jalan keluar yang dipilih. Islam pada dasarnya menyadari bahwa menjalani hidup bersama dua manusia (suami-istri) memang sulit. Terbukti dengan adanya serangkaian peraturan yang rigid mengenai aturan pernikahan yang erat kaitannya dengan eksistensi pernikahan itu sendiri. Salah satu upaya mengembalikan keutuhan rumah tangga ketika kata “talak”1 sudah diputuskan oleh suami di pengadilan yaitu dengan cara rujuk. Rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena jatuhnya talak raj’i oleh suami. Syariat tentang ruju' ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, kendati telah terjadi pemutusan hubugan perkawinan, Allah masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris
1
Ta·lak n Isl perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan; bercerai sudah, -- tidak, pb sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan; bain talak tiga; dua pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; satu pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; tiga perceraian yg tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dng orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus); Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) VI.I http://ebsoft.web.id
1
2
terputus, dan sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah. Dasar hukum rujuk dapat ditemukan di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 228, 229, 231, at-Talaq (65):2. Rujuk dalam istilah ulama mazhab adalah menarik
kembali
wanita
yang
ditalak
dan
mempertahankan
(ikatan)
perkawinannya.2 Rujuk pada masa Nabi SAW dan Ulama klasik cukup dengan suami bernait kembali kepada istri tanpa persetujuan istri. Istri harus menerima kemauan suami, hal ini karena rujuk yang dengan persetujuan istri dianggap rujuk yang digantungkan. Para Fukaha memiliki pendapat yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun tidak. Walaupun Islam telah membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan disyaratkan dengan adanya islah antar keduanya, serta tidak berniat menyakiti sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan rujuk.3 Harus dipertimbangkan bahwa perkembangan hukum itu sangat tergantung pada perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mengubahnya. Menurut Abdul Manan ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum yaitu faktor arus globalisasi,
2
Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, terj.Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 481. 3 Seperti dalam Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, hlm.481. dan Mustofa Dib al-Bugha, dkk, Fikih Manhaji , terj. Misrah (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 1:731. Dalam dua kitab ini walaupun berbeda zaman memaknai rujuk tetap sebagai hak suami tanpa perlu persetujuan istri.
3
faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan hukum dan supremasi hukum.4 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution pembahasan kitab fikih munakahat masih terkesan terpisah-pisah dan berdiri sendiri antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya. Seperti perkara rujuk yang diterangkan dalam bebarapa tafsir dan pandangan ulama mazhab
tidak dikaitkan dengan
syarat dan rukun nikah, tujuan dan prinsip perkawinan.5 Sehingga terlihat adanya ketimbangan bahwa rujuk menjadi mutlak hak suami tanpa ada persetujuan istri. Literatur-literatur keagamaan klasik ini, pada umumnya sarat dengan bias gender untuk diterapkan pada saat sekarang ini, karena mereka menulis dengan kondisi obyektif budaya masyarakat yang didominasi laki-laki (male dominated society). Para penulis tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender tentu saja mengacu pada persepsi relasi jender menurut kultur masyarakat pada masanya.6 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari pergeseran waktu tidak hanya membawa persoalan yang baru yang dibutuhkan status hukumnya tetapi juga persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya perlu ditinjau kembali agar nilai-nilai kemaslahatan yang inheren dalam hukum tetap dirasakan. Secara teoritik hukum Islam atau fikih bersumber pada al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Tetapi para Fukaha atau para ahli hukum Islam sering berbeda
4
hlm. 8.
5
Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Pranada Media, 2005). hlm: Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta:Tazzafa+ACAeMIA,2005),
6
Komaruddin Hidayat, Kata Pengantar dalam
4
pendapat dalam memahami konsep-konsep kunci yang termaktub dalam dua sumber hukum Islam. Perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh perbedaan metode (istimbat), waktu dan kondisi lingkungan dimana para Fukaha tinggal. Sebagai akibatnya timbullah berbagai aliran dalam fikih, diantaranya adalah imam mazhab empat yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali. Masing-masing didirikan oleh Abu Hanifah (700-767), Malik bin Anas (713-795), Muhammad bin Idris As-Syafi‟i (767-810) dan Ahmad bin Hanbal (780-855).7 Implikasi dari berbedaan mazhab ini adanya keanekaragaman dalam pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Dan keanekaragaman itu semakin tajam di zaman modern sekarang dengan dikenanya konsep dan pemikiran hukum dari luar Islam. Karenanya muncul gagasan memadukan hukum Islam dengan hukum yang sesuai untuk kultur bnagsa Indonesia
dengan
mereformulasikan, mereaktualisasikan atau memperbaharui sama sekali hukum yang ada.8 Peraturan perkawinan yang ada di Indonesia berusaha mereformulasikan dan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi yang
ada pada masyarakat.
Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang rujuk tetapi pasal tentang rujuk disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (1) Pencatatan perkawinan dari mereka
7
Muchnun Husein, Pengantar Edisi Pertama Dari Penerjemah, dalam J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta atas kersama dengan Badan penerbit IAIN Walisongo Press,1994), hlm. ix. 8 Ibid., hlm. x.
5
yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Disini hanya diatur pencatatanya jika kembali rujuk untuk tatacara rujuknya tidak dijelaskan. Karennaya penyusun memngambil KHI sebagai bahan untuk menganalisis rujuk. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 163 (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal : a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul; b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Pasal 164 Seorang wanita dalam iddah talak raj‟` i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi dan pada pasal 165 disebutkan Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.9 Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun 2014 angka percerain mencapai 354.000. Ini sudah melewati 10 persen dari peristiwa pernikahan pada setiap tahunnya. Ini dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial. Korban pertama yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak dan istri yang seharusnya memperoleh pengayoman dan perlindungan dari perkawinan. Akibat perceraian adalah dampaknya menimbulkan orang miskin baru. Menjadi duda tidak ada bekasnya, tapi menjadi janda ada bekasnya, juga fitnah lebih rawan 9
Supriatna dkk, Fikih Munakahat dilengkapi dengan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008) hlm 75.
6
terhadap janda daripada duda, selain itu anak tidak berdosa menanggung akibatnya,10 Dengan banyaknya kasus perceraian yang sudah terjadi, penyusun tertarik mengkaji solusi bagi orang yang sudah bercerai dan ingin kembali dalam rumah tangga yaitu rujuk. Dari uraian di atas terlihat ada dua pandangan tentang rujuk yaitu rujuk adalah hak suami tanpa persetujuan istri (menurut ulama mazhab), dan rujuk harus dengan persetujuan istri (KHI). Dari sini Penyusun
ingin mencoba
menganalisis status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk dengan melihat hak-hak perempuan dan posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam rumusan ulama Mazhab dan KHI. Ulama mazhab yang dijadikan rujukan yaitu empat mazhab yaitu, Hanafi, Maliki dan Syafi‟i dan Hanbali.11
Karena pandangan mereka banyak
mempengaruhi terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia salah satunya KHI. Konsep rujuk dalam pandangan imam mazhab jika dipadu dengan kondisi sosial bangsa Indonesia menjadi fikih ala Indonesia seperti KHI. Meskipun KHI bukanlah produk undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat namun perlu disyukuri dan disosialisasikan secara terus-menerus. Dengan adanya KHI, masyarakat Indonesia mempunyai fikih yang bercorak dan cocok untuk Indonesia. Sebagaimana pandangan Abdul Ghani Abdullah
Pertama, adanya norma
hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial. Kedua, 10
Martin Sihombing, “Data Perceraian Di Indonsia Sudah Melewati 10 Persen” Kamis, 14/08/2014, kabar 24.com akses pada 11 Mei 2015. 11 Uraian perpecahan mazhab dapat dibaca pada bab 10, Christine Huda Dodge, Kebenaran Islam, terj. Ahmad Asnawi (Yogyakarta: PT Aninda Mitra Internasional, 2006) hlm.150-151.
7
aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya ekplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong tuntutan terpenuhinya kebutuhan hukum. Ketiga, responsi struktural lebih dini terjadi sehingga pada akhirnya tersusun sebuah rancangan KHI. Keempat, alim ulama Indonesia mengantisipasi hal di atas dengan sepakat bahwa KHI adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di tengah kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.12 Dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI penyusun memilih rujuk karena dalam rujuk sudah ada keberanian ijtihad untuk keluar dari apa yang diceruskan oleh para Ulama Mazhab. Di sini posisi perempuan diakui dengan
adanya
peraturan rujuk dengan persetujuan istri dan istri boleh menolak rujuk. Walaupun belum ada keberanian untuk membolehkan istri mengajukan rujuk. Melihat dalam fikih klasik hak rujuk yang dimiliki istri tidak ada sama sekali, sehingga patut kiranya membahas pembaharuan yang ada di KHI ini sehingga bisa digunakan untuk acuan pembaharauan dalam bidang lainnya dalam perundang-undangan perkawinan. Sebagimana diungkapkan oleh Soejono Soekanto hukum sebagai kaidah ataupun sebagai prilaku yang teratur selalu berproses, tidak ada hukum yang stagnan. dan untuk mengikuti prosesnya tidak mungkin jika dilakukan tanpa penelitian. Maka penyusun pun melakukan penelitian berkaitan dengan cabang ilmu hukum yaitu hukum keluarga (al-ahwal al-syaksiyyah).
Penyusun
membatasi untuk mengkaji peraturan rujuk yang ada di KHI dan dipadu dengan pandangan Ulama Mazhab Hanafi Maliki, Syafi‟i dan Hanbali, dan disesuaikan 12
Abdul Gani Abdullah, Pengantar kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press,1994), hlm.61-62.
8
dengan kondisi saat ini. Mengetahui Rumusan tentang hak-hak perempuan dalam KHI terutama mengetahui argumen hukum dari peraturan hak rujuk yang ada KHI dengan berbagai aspeknya rumusan ulang hak rujuk. B.
Rumusan Masalah Dari uraian dalam latar belakang di atas maka timbul pokok masalah tentang bagaimana status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk yang dipecah dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dalam fikih imam mazhab dan KHI?
2.
Bagaimana legalitas hak rujuk bagi perempuan dalam fikih imam mazhab dan peraturan di Indonesia?
3. C.
Bagaimana implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial saat ini?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan paparan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui perdebatan dan polemik konsep stutus perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk. Konsep hak istri dalam rujuk pertama kali dipositivisasi oleh pemerintah dalam bentuk KHI. Penelitian ini lebih jauh mengulas posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk. 2. untuk menjelaskan dan menganalisis legalitas perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dan mendekripsikan bentuk dari reinterpretasi terhadap fikih klasik terkait pelaksanaan rujuk di era kontemporer.
9
3. Untuk menjelaskan efektifitas KHI terhadap hak istri dalam rujuk di Indonesia sebagaimana diketahui KHI hanya produk yang berbentuk Inpres no. 1 tahun 1991 yang kedudukanya jauh dari posisi undang-undang. Atas dasar tujuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini meguatkan penelitian yang sudah ada dan membuktikan ada hak perempuan dalam rujuk sehingga diketahui kegunaan penelitian ini. Dan diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk kontribusi ilmiah pada dataran teoritik dan praktik. 1.
Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang positif logik dan konstuktif aplikatif terhadap dinamika problematika perkembangan fikih hukum keluarga hubungannya dengan implementasinya pada konteks kekinian.
2.
Selain itu pada dataran praktik, penelitian ini dapat dijadikan contoh atau model pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak saja absah secara normatif tetapi juga pada saat yang bersamaan applicable pada dataran ruang dan waktu, serta dapat menjadi rujukan ilmiah dan bagian dari wacana baru dalam bidang fikih hukum keluarga.
D. Telaah Pustaka Penyusunan tesis ini berangkat dari karya-karya terdahulu yang membahas tentang hukum keluarga terutama masalah status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk. Berbicara mengenai kedudukan perempuan yang berkaitan dengan hak-haknya dalam hukum keluarga Islam dapat dijumpai dalam beberapa karya akademik maupun karya populer. Dengan adanya telaah pustaka ini diharapkan diketahui posisi penelitian ini dega penelitia yang sudah ada.
10
Beberapa karya tulis berbentuk Buku yang membahas status perempuan dalam keluarga: Hukum perkawinan 1 karya Khoiruddin Nasution,
13
diuraikan
secara lengkap masalah hukum keluarga, pandangan imam mazhab dari mulai dalil-dalilnya sehingga perbandingan hukum dengan negara muslim lain. Beberapa tesis tentang hak perempuan dalam keluarga kajian tokoh dalam bentuk tesis
tentang hak perempuan dipaparkan oleh Khairul Mufti Rambe
tentang “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer”14, menggunakan analisis sejarah terhadap konsep teologi pembebasan dengan membentuk kesetaraan yang menghasilkan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam kesimpulanya menurut Mufti kebenaran bagi Engineer adalah merupakan proses yang dinamis karena tolak ukurnya dalah masyarakat. Sehingga agar pola pemikiran dapat terus selaras dengan kebutuhan manusia harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam al-Quran meliputi keadilan, kebijakan, kasih sayang dan kearifan. Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga disusun oleh Riza Adib Faisal15 sama dengan Mufti tesis ini kajian tentang tokoh, ia mencoba mengsinkronkan pemikiran Hasan Al-Bana dengan konteks keindonesiaan yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai pedoman hidup negara untuk melindungi dan memuliakan perempuan.
13
2005).
14
Khoiruddin Nasution, Hukum
Perkawinan 1,
(Yogyakarta: Tazaafa+AcadeMia,
Khairul Mufti Rambe, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer’, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013. 15 Riza Adib Faisal “Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga “Tesis” PPS UIN Sunan Kalijaga, 2012, tidak diterbitkan.
11
Faisal
menggunakan pendekatan normatif yuridis, bersifat deskriptif analisis
dengan menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil kesimpulannya yiatu pendapat Hasan al-Bana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Seperti hak memilih jodoh, mengembangkan diri dan karir. Muh.Nasirudin dengan tesis “Kedudukam Wanita Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahru>r)”16, mempertanyakan bagaimanakah pemikiran Muhammad Syahrur tentang kedudukan wanita dalam Islam dengan berbagai tema yang telah ia tawarkan dan faktor yang melatarbelakangi pemikiranya. Ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan nalisis bahasa dan analisis konsep dengan pendekatan sejarah. Hasil penelitian bahwa Syahrur memandang kedudukan wanita melihat sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dengan melalui kajian semantis atas teks dan pengetahuan ilmu alam dipadu dengan kebahasaan untuk mengurai 10 obyek pembahasan meliputi, poligami, waris, mahar, pakaian, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, hak untuk bekerja, hak dalam bidang politik, akad nikah, talak, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kuni Khairun Nisak dengan tesis berjudul Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (Studi Analisis Kritis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Tentang Perempuan.17
Dengan dua pokok pertanyaan bagaimanakah posisi
perempuan dalam himpunan putusan tarjih (HPT) yang dibukukan dalam tiga 16
Muh.Nasirudin, “Kedudukam wanita dalam Islam (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahru>r)”Tesis” PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013, tidak diterbitkan. 17 Kuni Khairun Nisak, “Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (Studi Analisis Kritis terhadap Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tentang Perempuan”Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006.
12
buku yaitu, Tuntunan Mencapai Istri Islam Yang Berarti (1939), adabul mar’ah fi al-Islam. (1976), Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (1989) dan Bagaimana latar belakang sosio-historis ketiga buku hasil keputusan majlis tarjih (HPT). Hasil penelitainnya menyebutkan bahwa Buku pertama dan kedua memposisikan sama antara perempuan dan laki-laki. Buku ketiga memposisikan perempuan dalam ruang prifat. Pada buku pertama dan kedua adanya semangat kemerdekaan dan untuk mendobrak tradisi yang ada. Dan untuk buku ketiga bertepatan dengan kepemimpinan orde baru yang membatasi ruang gerak perempuan. Begitupun yang dilakukan oleh Atun Wardatun18, Fikria Najitama19, Hibatun Wafiroh20, mereka membahas posisi perempuan dalam hukum Islam dengan jenis penelitian library research. Setelah penyusun dan mengkaji dari beberepa referensi di atas dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada hak-hak perempuan dalam hukum keluarga kiranya masih perlu dilakukan. Penelitian-penelitian yang dilakukan kebanyakan kajian terhadap tokoh-tokoh gender, emansipasitor dan tokoh membaharu. Penyusun di sini melengkapi kajian yang sudah ada dengan mengkaji dari status perempuan dalam rujuk dengan kajian perempuan sebagai subjek. Tesis telaah berkaitan dengan rujuk “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Sejarah Sosial Hukum Perkawinan Islam 18
Atun Wardatun , “Wanita Indonesia dalam Keluarga; Perspektif Feminis Muslim (Telaah Isu Peran Gender dalam UU NO.1/1974 tentang Perkawinan)”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2000. 19 Fikria Najitama, “Perempuan dalam Hukum Islam (Studi atas Epistimologi Pemikiran Amina Wadud)”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 20 Hibatun Wafiroh, “Bahtsul Masa’il NU tentang Perempuan Studi Terhadap Hasil Ijtihad Ulama NU (1926-1999)”Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005.
13
Di Indonesia”, karya Arini Rufaida, di sini dikaji sejarah sosial adanya Pasal yang membolehkan istri menolak rujuk dalam KHI dengan menggunakan teori gender. 21 Penelitian tesis yang berkaitan dengan rujuk walaupun sudah ada tetapi pengkajian mendalam tentang bagaimana posisi perempuan bisa menjadi subjek hukum belum terurai secaara sistematis, sejuah ini hanya mengkaji dari kemaslahatan berdasarkan gender tanpa tahu bagaimana cara menemukan dan mensejajarkan kedudukaan dalam hal rujuk. Karenanya penyusun mencoba mengkaji diskursus rujuk ini. Semoga menjadikan rujuk sebagai obyek penelitian mampu lebih komprehensif dalam mengkaji status istri dalam hukum keluarga terutama rujuk. Untuk memudahkan perbandingan dalam setiap karya berikut ini table dari tesis yang sudah terbit dan perbandingannya dengan karya penyusun karya . Tabel I: Ringkasan Telaah Pusataka
21
Arini Rufaida, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi hukum Islam (Studi Analisis Sejarah Sosial Hukum Perkawinan Islam Indonesia)”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013.
14
No.
Nama dan Judul 1. Khairul Mufti Rambe: Hak-hak1. Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer
2.
Riza Adib Faisa: lPemikiran2. Hasan Al-Banna Tentang HakHak Perempuan dalam Keluarga 3.
Rumusan masalah
Pendekatan, Jenis penelitian Bagaimana perkembangan yang ada Sejarah dalam pemikiran Ashgar Ali Library Engineer tentang hak-hak perempuan research Mengapa dalam pemikiran Ashgar Ali Engineer terdapat perkembangan sebagimana yang disebutkan di atas. Apa relevansi yang dihasilkan dari pemikiran Ashgar Ali Engineer terhadap paradigma keilmuan modern. Bagaimanakah pandangan hasan al- Normatifbana tentang hak-hak perempuan yuridis dalam keluarga Library Bagaimankah kesejalanan pandangan research hasan al-bana tersebut dengan kompilasi hukum Islam dan UU No.7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadapperempuan sebagai gambaran konteks kekinian masyarakat Indonesia?
Hasil penelitian kebenaran bagi Engineer adalah merupakan proses yang dinamis karena tolak ukurnya dalah masyarakat. Sehingga agar pola pemikiran dapat terus selaras dengan kebutuhan manusia harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam al-Quran meliputi keadilan, kebijakan, kasih sayang dan kearifan. -Pendangan Hasan al-Bana tentang hakhak perempuan dalam keluarga secara umum sama dengan ulama konservatif dengan bebrapa ide tambahan seperti perempuan bebas memilih pasangan hidup dan mendorong untuk pengembangan pendidikan dan karir. -Pandangan al-Bana sejalan dengan Kompilasi hukum Islam secara keseluruhan. Tetapi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ada yang sejalan dan berseberangan. Seperti hak kepemimpinan dalam kleuarga, hak dalam masalah poligami
15
dan hak dalam warisan. bahwa Syahrur memandang kedudukan wanita melihat sosio-kultural dan sosiopolitik yang melingkupinya. Dengan melalui kajian semantis atas teks dan pengetahuan ilmu alam dipadu dengan kebahasaan untuk mengurai 10 obyek pembahasan meliputi, poligami, waris, mahar, pakaian, hubungan antara lakilaki dan perempuan dalam keluarga, hak untuk bekerja, hak dalam bidang politik, akad nikah,talak, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. -Bagaimanakah posisi perempuan Historis -Buku pertama dan kedua memposisikan dalam himpunan putusan tarjih sosiologis sama antara perempuan dan laki-laki. (HPT) yang dibukukan dalam tiga Librari Buku ketiga memposisikan perempuan buku yaitu, tuntunan mencapai istri research dalam ruang prifat. – Islam yang berarti (1939), adabul -Pada buku pertama dan kedua adanya nar‟ah fi al-Islam. (1976), tuntunan semangat kemerdekaan dan menuju keluarga sakinah (1989) untukmendobrak tradisi yang . untuk -Bagaimana latar belakang sosiobuku ketiga bertepatan dengan historis ketiga buku hasil keputusan kepemimpinan orba yang membatasi majlis tarjih (HPT) ruang gerak perempuan. Bagaimana konsep teologi gerakan Gender dan -Konsep teologis feminis muslim feminis muslim bagi permasalahan feminis kesetaraan sebagai konsep kodrat yang gender Library integratif dengan kehidupan manusia. Bagiamana implikasi konsep research -Pembakuan peran gender dalam UU No. teologis tersebut terhadap isu 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah
Muh.Nasirudin: Kedudukam Bagaimanakah pemikiran Sejarah wanita dalam Islam (studi atas Muhammad Syahrur tentang Library pemikiran Muhammad Syahru>r) kedudukan wanita dalam Islam research dengan berbagai tema yang telah ia tawarkan dan faktor yang melatarbelakangi pemikiranya
3.
Kuni Khairun Nisak: Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (studi analisis Kritis terhadap himpunan putusan tarjih (HPT) tentang Perempuan.
4.
Atun Wardatun : 1. Wanita Indonesia dalam Keluarga;Perspektif Feminis Muslim (telaah isu peran gender dalam UU NO.1/1974 tentang
16
perkawinan) 5.
6.
pembagian peran berdasarkan gender dalam UU perkawinan No. 1/1974 Fikria Najitama: Perempuan 1. Apa sumber pengetahuan yang dalam Hukum Islam mendasari wadud dalam (Studi atas epistimologi mengkontruksi pendapatnya pemikiran Amina Wadud) mengenai perempuan dalam hukum Islam 2. Bagaimanakah metode yang digunakan wadud dalam mengkontruksi pendapatnya 3. Apa validitas kebenaran yang dijadikan pijakan oleh wadud. Hibatun Wafiroh: Bahtsul1. Masa‟il NU tentang Perempuan studi terhadap hasil ijtihad Ulama NU (1926-1999) 2.
Apa saja persoalan-persoalan perempuan yang dibahas dalamforum bahtsul masail NU -Bagaimana metode pembahasan dan metode istimbat hukumnya 3. -Bagaimana hasil keputusan hukum tentang perempuan dalam bahtsul masail NU
tindakan diskriminatif terhadap wanita. folosafis Library research
-Sumber pengetahuan yang digunakna wadud adalah teks dan historisitas teks. -Metode yang digunakan yaitu hermeneutikayang kemudian dinamakan hermeneutika tawhid. -Validitas kebenaran yang dijadikan pijakan 1. Faktor penafsir dengan melihat sejauh mana penafsiran bersifat obyektif. 2. Validitas yang dipegang wadud lebih cenderung bersifat intersubjektif. Dengan mnafsisri secara utuh dan holistik. Ushul fikih -Yang dibahas dalam bahtsumasail NU Library meliputi Masalah perempuan dalam research ibadah, munakat, sosial. -Dengan mengajukan permasalahan kepada pengurus syuriah kemudian diseleksi berdasarkan skala perioritas. Metode istimbatnya mengambil dari kitab2, mengambil pendapat yang lebih maslahah, melkaukan ilhaq jama‟i dan istimbat secara kolektif. -Keputusan bahtsul masail tentang perempuan banyak dipengaruhi oleh isuisu feminisme, kesetaraan dankeadilan gender serta perkembangan politik dan teknologi.
17
7.
Arini Rufaida: hakistri menolak4. rujuk dalam Kompilasi hukum Islam (studi analisis sejarah5. sosial hukum perkawinan Islam Indonesia) 6.
7. 8. Umi Salamah
–bagimana konsep hak istri menolak rujuk dalam kompilasi hukum Islam –faktor apa saja yang menyababkan lahirnya konsep hakistri menolak rujuk dalam kompilasi hukum Islam –bagimana implikasi hukum konsep hak istri menolak rujuk dalam kompilasi hukum Islam bagi masyarakat muslim modern di Indonesia serta bagaimanaupaya kelanjutan kompilasi hukum Islam menuju undang-undang.
9. –bagaimana konsep rujuk dalam pandangan imam mazhab dan KHI -bagaimana status istri dalam rujuk sebagai subjek hukum menurut pandangan ulama mazhab dan KHI -Bagiamna rujuk sebagai kontrol sosial
Sejarah sosial -Sebelum KHI, istri tidak punya hak hukum menolak rujuk, dalam KHI Sesuai pasal perkawinan 163-169. Islam - faktor yang melatarbelakangi adanya rumusan fikih klasik tidak sesuai, dan keinginan kuat merealisasikan UU Perkawinan. -implikasinya kehidupanmemebutuhkan aturan yang praktis dan sistemis tanpa adanya perbedaan yang mencolok, dan upaya kelanjutan KHI ada 3 draf yaitu: 1) rancangan UU hukum terapan peradilan agama (2003), 2)rancangan UU hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan (2010-2014), 3) CLD KHI. Normatif 1 usul fikih dan 2 sosiologi 3 hukum
18
E.
Kerangka Teoritik Syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan.22 Prinsip ini harus jadi dasar subtansi seluruh persoalan hukum termasuk hak-hak prempuan dalam hukum keluarga Islam. Dalam penyusunan penelitian ini secara tuntut dibahas mengenai rujuk dalam perspektif fikih dan hukum positif dengan melihat posisi perempuan dalam hukum Islam dalam pandangan imam mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Kajian rujuk ini tidak bisa terpelas dari dimensi agama, hukum dan sosial. Pertama dimensi agama kaitanya dengan rujuk di sini tatanan norma religio-legal Islam untuk menata kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Fikih, Sebagaimana pendapat Syamsul Anwar: “Norma yang merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting bagi umat Islam. Sebagian dari ketentuan doktrin fikih itu ada yang sangat individual sifatnya sehingga penerapanya sangat bergantung kepada individu bersangkutan, ada pula norma-norma yang menyangkut kehidupan kolektif dalam pengertian mengatur hubunagn sosial dalam masyarakat. Norma-norma sosial yag mengatur hubungan masyarakat ini ada yang penegakanya cukup diserahkan kepada masyarakat itu sendiri dan ada pula yang penegakanya harus diserahkan oleh suatu politik. Inilah yang disebut qanun, seperti undang-undang hukum keluarga di berbagai Negara muslim dan bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum keluarga. 23 Terkait konsepsi bahwa rujuk sebagai bagian dari fikih, tata cara rujuk diberi kebebasan dalam pelaksanaanya salama tidak menyalahi rukun dan syarat
22
Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2009), hlm. 85. 23
Syamsul Anwar, “Metodologi Hukum Islam” Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm.1.
19
yang telah ditentukan serta sesuai dengan kondisi sosial dimana hukum akan diundangkan. Teori adaptabilitas hukum Islam24 meyakini bahwa hukum diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia bisa berdaptasi dengan perkembangan zaman. Konsenkuensinya hukum Islam dapat dirubah demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami menurut latar belakang sosiokultur yang mengelilingnya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum. Dasar lahirnya teori adaptabilitas ini adalah mas{lah{ah. Prinsip mas{lah{ah inilah yang akan membuat hukum Islam mampu merespon setiap perubahan sosial.25 Untuk mencegah maslahah yang digunakan bersifat subjektif maka akan discounter dengan mas{lahah Imam Gazzali yaitu dengan teori munasabah atau teori konformitas. Adanya tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut menunjukan bahwa aspek kemaslahatan manusia menjadi pertimbangan penting dalam mengkontruksi sebuah hukum, 26 (taghayyir al-ahkam bitaghayyur al-azminah wal-amkinah walahwal wan-niyaat wal- ‘awaaid) perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat.27 Karenanya digunakan rumusan prinsip al-muhafazah ala
24
Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKis, 2005), hlm 15. 25 Ibid.,hlm.187-188. 26 Akh.Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm 75. 27
Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr (terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Juziyah). „Alaam al-Muwaqqi’iin ’an Rabbi al-‘Alamiin terj. Asep saifullah dan Kamluddin Sa‟douatul Haramian (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), III: 459.
20
al-qadim as-salih wa al-akhdubi al-jadid al-aslah akan selalu menjadi panduan dalam pembuatan KHI.28 Kasus-kasus baru yang hukumnya tidak ditetapkan dalam nas, maka ada dua bentuk ijtihad yaitu ijtihad ibtida>’i dan intihad tarji>h{i. Ijtihad ibtidai dapat dilakukan dengan dua bentuk penalaran, yaitu penalaran ta’lili dan penalaran istislahi. Penalaran ta’lili dilakukan dengan melalui metode istimbat qiyas dan istihsan. Sedangkan penalaran istisliahi dilakukan melalui metode istinbat
maslahah mursalah, sadd az-zariah dan fat az-zariah. Konformitas (munasabah) secara harfiah berarti kesesuaian. Dalam konteks ini kesesuaian antara hukum yang diterapkan dengan atribut yang menjadi alasan mengapa hukum itu ditetapkan demikian. Kesesuain hukum dan illatnya ini dinamakan atribut yang sesuai (munasib). Yang menjadi illat dibalik penetapan suatu hukum syar‟i dilihat dari segi efektifitasnya dan dari segi tingkat probabilitas yang dihasilkannya dibedakan menjadi tiga yaitu munasib efektif (mu’assir), munasib selaras (mula’im) dan munasib ganjil (garib). Dengan ini konsep rujuk yang ada pada KHI diuraiakan dengan teori konformitas untuk menghindari subjektifitas pengambilan maslahah. Selain itu untuk mengetahui hak perempuan dalam rujuk dilihat dengan konsep subjek hukum dalam hukum Islam secara umum ditarik ke konsep rujuk secara khusus. Setiap manusia adalah subjek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki 28
Sahal Mahfudh, Pendahuluan Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji, dalam Nuanasa Fikih Sosial (Yogyakarta: Lkis, 2012), hlm.xxxvii.
21
hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu karena ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap”. Hukum positif mengenal istilah kecakapan melakukan perbuatan hukum. Menurut MM Djojodigoeno, batas antara belum dewasa dan telah dewasa hanya dapat dilihat dari kecakapan melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum cakap melakukan hukum adalah orang yang belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Orang yang cakap hukum berarti orang yang mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.29 Perbuatan hukum itu sendiri berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yakni perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Oleh karena itu, kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah kemampuan memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam melakukan segala perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk kepentingan sendiri maupun menyangkut kepentingan orang lain.30 Berbicara tentang subjek hukum dalam Hukum Islam, biasanya dikenal dengan istilah al-mahkum ‘alaih. Al-mahkum ‘alaih berarti seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan Hukum Islam.31 Pembahasan subjek hukum ini sangat penting, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang 29 30 31
Ibid, hlm. 15. Ibid, hlm. 15-16.
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Mesir: Da’wah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), alih bahasa oleh Masdar Helmy, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 229.
22
disebut sebagai al-mahkum ‘alaih. Jika syarat telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum. Kedua rujuk dalam dimensi hukum dan sosial. Adanya Hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriyah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu susanan hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat. Namun sayangnya seringkali peraturan itu tidak dapat diwujudkan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat, karena perkembangan masyarakat lebih cepat daripada peraturan-peraturan tersebut. Akibatnya peraturan itu tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.32 Untuk mengetahui efektifitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu maka perlu dahulu diketahui tujuan utama dari peraturan-peraturan hukum tersebut.33 Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektifitas hukum,
34
yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih
menekankan kepada stuktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. 35 Hukum sebagia rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukum itu merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang
32
A.Qadri Azizy, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Menggagas Ilmu Hukum Progressif Indonesia, cet.ke-2 (Semarang:Pustaka pelajar, 2012), hlm.x 33 Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.190. 34 Efektifitas hukum yaitu membandingkan realitas dengan cita-cita hukum hlm. 28 , masalah efektifitas perundang-undangan mencakup faktor-faktor yang memepengaruji efektiftas, kondisi sosial yang mempengaruhi realisasi tujuan,faktor-faktor ynag mempengaruhi disfusi, faktor-faktor sosial yangmempengaruhipelembagaan. Hal tersebut yang mempengaruhi seberapajauhkah perundang-undangan mencapai tujuan. Soerjono Soekanto, dkk, Pendekatan Sosialogi Terhadap Hukum (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 76-77 35 Satjipto Rahardjo dan Khudzaifah Dimyati, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah (Muhammadiyah University Press, 2002), hlm 83.
23
jelas.36 Di sini terkadang terjadi pertentangan dengan nilai sebagai paradigma hukum. Paradigma nilai ingin mengontrol hukum dari nilai yang dijunjungnya sehingga kekuasaan tidak bebas mengatur seperti yang dikehendakinya. Hukum dalam penciptannya dibuat untuk kemaslahatan manusia karena itu hukum dapat berubah sesuai dengan zamannya37. Hukum bukan institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi moral, bernurani, dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusai kepada kehidupan kemanusian yang adil beradap, sejahtera, serta membuat manusia bahagia. Oleh karena itu, jika terjadi problematika hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.38 Hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial.
Perubahan
sosial yang terjadi di masyarakat secara langsuang atau tidak juga perpengaruh pada
lembaga-lembaga
kemasyarakatan dalam
berbagai
bidang,
seperti
pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan lainnya yang selanjutkan akan berdampak pada perubahan sistem hukum. Akan tetapi sebaliknya hukum dapat pula merubah struktur dan lembaga-lembaga sosial. Kunci utama pembentukan hukum yang mengarah pada perubahan sosial terletak pada implementasi hukum.
36
Sarjipto Raharjo dan Khudzaifah , Sosiologi Hukum... hlm. 84. Zaunuddin Ali, Sosiologi Hukum ...hlm. 45 38 Siti Nurhayati, Tinjaun Maslahah Atas Legalitas Praktek Aborsi Bagi Korban Perkosaan (studi atas uu no. 36 tahun2009 tentang Kesehatan , 2012 hlm.14. baca Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yeng Membebaskan “, dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No. 1, April 2005. hlm. 3. 37
24
Di sini perlu dibedakan antara perundang-undangan yang merombak masyarakat dengan efektifitas yang diprogramkan. 39 Dari uraian di atas penyusun gunakan untuk membantu berjalannya penelitian ini. Sehingga pada akhirnya dapat mengkorelasikan aspek hukum yang terdapat dalam KHI dengan pandangan ulama fiqih, sehingga nampak jelas isi antara keduanya. Setelah itu dilakukan analisis dengan melihat KHI sebagai hukum Islam saat ini. F. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian dan sifat penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (library
research)40 dengan meneliti buku-buku atau kitab-kitab atau informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan ini. Penelitian ini bersifat kualitatif41 dan bersifat deskriptif42analitik. Dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap bentuk uraian dan menjelaskan gambaran suatu keadaan dengan
cara
39
memaparkan
data.
Selanjutnya
penelitian
ini
berusaha
Soerjono Soekanto, dkk, Pendekatan Sosialogi terhadap Hukum (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm 120. 40 Field research adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek dengan mempelajarinya secara kasus. 41 Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data diskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Alasan memilih metode ini karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), hlm. 22. 42 Penelitian hukum Islam pada dasarnya ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian hukum Islam deskriptif. Fokusnya disini tidak mencari norma hukumnya tetapi mendeskripsikan fenomena hukum denganmencari hubungan variabel-variabel hukum dan variabel-variabelnon hukum. Samsul anwar pengembangan metode penelitian hukum Islam dalam mazhab yogya menggagas paradigma ushul fikih kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2001), hlm.157. Deskriptif yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable lain hanya menggambarkan variable saja. Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.
25
menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. 2. Pendekatan43 Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Pendekatan normatif untuk mengkaji materi hukum normatif terkait pandangan ulama klasik dengan menggunakan teori subjek hukum dalam usul fikih dan (Law In Book) yaitu pasal-pasal rujuk dalam KHI dengan menggunakan teori konformitas Imam Ghazali. Sementara itu pendekatan sosiologi hukum untuk melihat efektifitas dari adanya peraturan KHI dengan menggunakan teorinya Rescou Pound tentang hukum sebagai rekayasa sosial dan sebagai sosial kontrol. 3. Sumber Data Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber data primer,44 sumber data sekunder45 dan data tersier.46 Sumber data primer yang dipakai untuk bahan penelitian ini adalah hasil Pendapat Ulama Klasik dalam kitab-kitabnya dan KHI. Selanjutnya menggunakan sumber data sekundernya adalah beberapa karya yang berkaitan dengan hak-hak
43
Cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Akh.Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm. 29. 44 Sumber data primer adalah data dapat diperoleh langsung dari lapangan. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi. 45 Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 46 Sumber data tersier yaitu sumber yang bisa membantu data primer dan data sekunder.
26
perempuan dalam hukum keluarga Islam seperti buku Hukum Perkawinan 1, Fikih Perempuan Refleksi Atas wacana Agama dan Gender karya Husain Muhammad, Ilmu Us~ul Al-Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, Dekostruksi Syari’ah karya Abdullah Ahmad an- Na‟im, Jurnal, dan lainnya. Sedangkan untuk data tersier penyusun menggunakan Kamus seperti kamus Munawir dan Ensiklopedi. 4. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data penyusun tidak menggunakan teknik khusus yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini baik primer maupun sekunder. Langkah awal dokumentasi47 yaitu mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini, yakni bahan pustaka yang berisi substansi fikih dan KHI. Namun demikian, penelitian ini diarahkan kepada upaya pembacaan kembali baik terhadap teks-teks, konsep dan pemahaman yang ada dengan mengaitkan kepada realitas muslim dengan konteks yang berbeda. Dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan-bahna tersebut untuk mengetahui hasil dari penelitian mengenai hak rujuk bagi istri dalam hukum perkawinan di Indonesia.
5. Metode Analisis Data
47
Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek . Haris herdiansyah, Metode Penelitian Kualtatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial... hlm. 143.
27
Tehnik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penalaran deduktif48 untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan, yaitu konsep rujuk yang ada dalam
pandangan ulama mazhab dan KHI pasal 163-169.
Kemudian ditelusuri bagaimana posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam keduanya dengan menggunakan pola berfikir induktif,49 serta menggunakan analisis korelatif artinya dengan mengkorelasikan aspek hukum yang terdapat dalam KHI dengan pandangan ulama fiqih, sehingga nampak jelas isi antara keduanya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan untuk memilih data mana yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbedabeda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguji validitas data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah terkumpul. G. Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan tesis ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut: bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami 48
de·duk·si /déduksi/ n 1 penarikan kesimpulan dr keadaan yg umum; penyimpulan dr yg umum ke yg khusus; 2 Ek pengurangan setiap biaya dr pendapatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1 49 in·duk·si n 1 metode pemikiran yg bertolak dr kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yg umum; penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yg khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus; 2 proses pembangkitan tenaga listrik (elektrik) di dl sirkulasi tertutup oleh arus (gerak) magnetik melalui gerak putar; meng·in·duk·si v melakukan induksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1
28
secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penulis. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan yang dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sejenis, sehingga didapati letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teoretik sebagai pisau analisis untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis dalam penelitian ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dan frame of logical thinking dalam Tesis ini. Dengan demikian, pada tulisan ini ditemukan arah yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan. Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum subjek hukum. Materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk perbandingan antara fikih dan hukum positif di Indonesia. Uraian perbandingan ini diperlukan untuk mengetahui adanya perbandingan antara aturan yang ada dan nantinya untuk mengetahui posisi perempuan dalam rujuk. Bab tiga dijelaskaan materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dengan membandingkan anatra KHI dan pandangan ulama fikih . Pada tahapan berikutnya, materi-materi pada bab kedua dan ketiga di atas dianalisis berdasarkan pendekatan sosiologi
29
hukum dan pendekatan usul fikih, sehingga dapat menjelaskan permasalahan. Hal ini dibahas dalam bab keempat. Hasil analisis tersebut akan diungkapkan kembali secara ringkas dalam bab lima sekaligus memberikan semacam diskusi bagi peneliti selanjutnya yaitu berupa saran.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Konsep hak rujuk dalam fikih imam mazhab menekankan suamilah yang berperan, status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk dalam fikih imam mazhab tidak ada sama sekali semua ditentukan oleh suaminya baik mentalak ataupun merujuk, istri hanya bisa menerima bahkan ketika ia dalam keadaan sudah tidak suka sama sekali. Konsep rujuk dalam KHI, status perempuan sebatas menerima atau menolak rujuk. Perempuan belum bisa mengajukan rujuk, ini karena berpegang dalam kitab fikih karena hak rujuk ada pada suami. 2. Legalitas hak rujuk bagi perempuan dalam fikih Imam Mazhab ini berdasarkan al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya. Karena hak menikah, hak talak ada pada laki-laki/suami secara otomatis hak rujuk juga milik suami. Sambungan munasibnya jika menggunakan teori Imam al-Ghazali termasuk munasib selaras. Peraturan di Indonesia secara legalitasnya yaitu perempuan diminta persetujuannya ini juga munasib selaras dengan melihat pada hukum perkawinan pun harus ada persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah dianggap hukumnya. 3. Jika melihat Hak rujuk bagi Istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam masa imam mazhab agama sebagai control dan rekayasa sosial karena melihat kondisi yang ada status perempuan belum sepenuhnya diakuai seperti saat ini, maka hukumnya pun menyesuaiakan dengan kondisi saat itu.
138
139
Dan di Indonesia hak rujuk yang tertuang dalam KHI merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan. Sehingga dapat mengontrol kesewenangan-wenangan suami dalam rumah tangga dengan cara merekayasa pendangan masyarakat melalui pemahaman agama yang maslahah. Dengan memberikan hak rujuk ini suami tidak
akan sewenang-wenang dalam
menggantung status istrinya dalam ikatan yang tidak sakinah. B. Saran 1. Karena Berbeda itu keniscayaaan sehingga hendaklah orang yang akan menjalin hubungan suami istri setidaknya biarkalah 40 persen melebur dengan pasangan dan 60 persen tetap pada dirinya sendiri sehingga tidak terlalu bergantung sehingga dalam mejalin hubungan tidak mudah memutuskan untuk bercerai hanya karena berbeda karena pada asalya juga sudah berbeda. 2. Hendaklah pemerintah dalam pembuat peraturan disesuaikan dengan masyarakat yang ada dalam lingkupnya sehingga bisa diterima dan tidak hanya sebagai menjadi target pembuatan hukum keluarga. Perlu diwacanakan lagi proses pembuatan atau perevisian KHI karena apa yang ada saat ini walaupun sudah mengakomodir kebutuhan tetapi ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Wacana yang dilakukan secara terusmenerus diharapkan akan menjadikan terealisasikanya KHI atau dengan CLD KHI dengan merubah seperlunya. 3. Mengingat saat ini sudah menjadi biasa pembicaraan gender dan emansipasi seperti yang terjadi padatanggal 15 Mei sebagai hari keluarga dunia, yang tahun ini sudah mengambil tema tentang gender maka sudaha sepantasnya jika
140
CLD KHI dicoba untuk dimunculkan kembali dan dikaji ulang untuk dijadikan UU perkawinan orang muslim Indonesia. 4. Penelitian ini sangat penting untuk ditindaklanjuti bagi para akademisi, peneliti, hakim agama, perancang undang-undang bahkan para pejabat hukum di Indonesia. Akan lebih baik lagi jika dilakukan penelitian lapangan terkait praktek nikah yang masih mendiskriminasikan masyarakat perempuan Indonesia baik melalui wawancara atau observasi sehingga memperoleh hasil yang maksiamal.
141
DAFTAR PUSTAKA BUKU A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Abdurahman Wahid dkk, Hukum Islam di Indonesia, Rosda Karya: 1994. Abdul Aziz Muhammad Azm, al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Kairo: Dar al-Hadis, 2005. Abdul Djalil Dkk, Fikih Rakyat Pertautan Fikih Dengan Kekuasaan, Yogyakarta: LKIS, 2000. Abdullah, Abdul Gani, Pengantar kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press,1994. Abdurahman Wahid, Kosmopolitan Nilai-Nilai Indoesia Dan Transformasi Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Istitute, 2007. Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo,1992. Abi> Bakar Al Masyhu>R Bisayyiri Al Bakri> Ibnu Al-Sayyid Muhammad Syt}a> AlDimya>ti>, I’a>natu at-T{al> ibi>n, Surabaya: Ima>ratullah,t.t. Abu Hamid Hakim, Baya>n, Jakarta: Sa’diyah Putra,1976. Abu Hanifah, Musnad al-Imam Abi Hanifah, t.kt.: Maktabah Rabi’ Halb, 1962. Abu> ‘Adullah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm. al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, Tafsir Wanita, terj. Samson Rohman cet. Ke-7 Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Al-Jauharah All-ni>rah , IV: Maktabah Syamilah. Amin Abdullah dkk (ed.), Antologi Studi Islam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet.ke-5, Jakarta: Kencana, 2011. Anderson, J.N.D., Hukum Islam di Dunia Modern terj. Machnun Husein, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta atas kersama dengan Badan penerbit IAIN Walisongo Press,1994. Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
142
Anwar, Samsul, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam Dalam Mazhab Yogya Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer, Yogyakarta: ArRuzz, 2001. ____________, Kontrak dalam hukum Islam, dalam Antologi Hukum Islam, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010. Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Atha Mudzhar, Gelombang Ijtihad Antara Tradisis Dan Liberal, Yogyakarta: Titian ilahi press,1998. Azizy, A.Qadri, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Menggagas Ilmu Hukum Progressif Indonesia, cet.ke-2, Semarang:Pustaka pelajar, 2012. Bugha, Mustafa al dan Mustafa> al-Khan >, al-Figh al-Manhaji ‘ala> Mazhab alIma>m al-Sya>fi’i> , Bairut: Da>r al-Qalam, 2000 ______________, Fikih Manhaji , (terj) 2012.
Misrah, Yogyakarta: Darul Uswah,
Al-Imam Abi> ‘Abdillah Muhammad bin Isma’i>l bin Ibra>hi>m bin Mug{i>rah alBukhari al-Ja’fari, Sahih al-Bukhari, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Cik Hasan Basri (ed.) Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta: Logos,1998 Cik Hasan Basri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. Daly, Peunoh, Taklif dan Mukallaf, dalam Ismail Muhammad Syah,dkk, Filsafat Hukum Islam,cet. Ke-2, Jakarta:Bumi Aksara,1992. Departemen Agama RI Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Alasan Syar’i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998 Dirdjosisworo,Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, cet.ke-13, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Dodge, Christine Huda, Kebenaran Islam, terj. Ahmad Asnawi, Yogyakarta: PT Aninda Mitra Internasional, 2006. Fadl, Khaled M Abou el, Atas Nama Tuhan, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
143
Farran, Syaikh Ahmad bin Mustafa al-, Tafsir Imam Syafi;i, terj. Ali Sultan & Fedrian Hasmand, Jakarta: Almahira, 2008 Fauzan, Saleh Al-, Fiqih Sehari-Hari, terj. Abdul Hayyieal-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani press, 2005. Fauzan, Shalihbin Fauzan al-, Ringkasan Fikih Lengkap, terj.Asmuni, Jakarta: darul Falah, 2005 G{aza>li Al-, Abu Hamid > , Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Usul, Madinah:tp.tt. Hakim, Abd al-Hamid, al-Bayan, Jakarta:Sa’adiyah Putra, t.t. Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, cet.ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997. Hasyim, Syafiq, Menakar ‚Harga‛ Perempuan, Bandung: Mizan, 1999. _____________ Bebas Dari Patriarkisme Islam, Depok: KataKita, 2010. Hudari, Ahmad Al-, An-Nika>h al-Qa>da>ya> al-Muta’aliqah Bih, Al-Azhar: Maktabah Kuliyah As-Syariah, 1967. Husein, Muchnun, Pengantar Edisi Prtama Dari Penerjemah, dalam J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern , Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta atas kersama dengan Badan penerbit IAIN Walisongo Press,1994. Ibn Qudamah al-Maqdisiy, Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir, Beirut: Dar AlFikr,tt Ibnu Qadamah, Al-Mugni, Riyadh: Maktabah riyad al-hadisah, tt Ibnu Qasim, fat’al-Qarib, terj. Imran Abu Amar, Kudus: Menara Kudus,tt. Imam Muslim, Sahih Muslim, India: Adam Publishers & distributors, 1996. Imam Nawawi, Hadis Arbain, hadis no.1 Juzair, ‘Abdurrahman, al-i>, Al-Fiqh ‘Ala Al-Maz{a>hibi Al-Arba’ah, Kairo: Maktabah Al-Thaqafah al Diniyyah, 2005. Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, Mesir: Da’wah Islamiyah Syabab alAzhar, 1968, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996. Mahfudh, Sahal, Pendahuluan Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji, dalam Nuanasa Fikih Sosial , Yogyakarta: Lkis, 2012
144
Mahsun, Hukum Islam Indonesia : Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, Yogyakarta: LKis, 2005. Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Pranada Media, 2005. Maraghi, Ahmad Mushthafa Al-, Tafsir Al-Magaghi, terj.Anshori Umar Sitanggal dkk, Semarang: Toha Putra,1993. Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, Bandung: Marja, 2014. Minhaji, Akh., Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies, Yogyakarta: SUKA Press, 2009. Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na’im Epistimologi Hukum Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009.
Islam
Mubarok,,Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mukhtashar Nailul Authar, Terj. Amir Hamzah facruddin dan Asep Syaefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. M. Atho, Membaca Gelombang –Gelombang Ijtihad: Anatar Tradisi dan Liberasi, Mathorial Wustho (ed.), Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Mudhor,
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mazhab, (terj.) Masykur ddk, Jakarta: Lentera, 1999. Muhammad, Husain, Agama Menolak Kekerasan dalam Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Dan Diandra Pustaka Indonesia, 2014. Muhmudi, Zaenal Sosiologi Fikih Perempuan, Malang: UIN Malang Press, 2009. Mundziri, Hafidz Al-, Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin dan A. Djamaluddin Semarang: CV Asy-Syifa’,1992.
Syinqithy
Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Muttaqien, Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian (Yogyakarta: Insania Cita press, 2006. Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2009. ____________, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Tazzafa+ACAeMIA, 2005.
145
____________, Usul Fikih: Sebuah Kajian Fikih Perempuan, dalam Mazhab Jogja Menggas Paradigm Ushul Fikih Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press. Nu’man, Abu Hanifah, Sharh Musnad al-Imam Abi hanifah, Beirut: Dar AlKutub Al-‘ilmiyah, tt. ____________, al- Ah{ka>m Al-Syar’iyah Fi Al-Ahwa>l Al-Syahsiyah’Ala Mazhab al-Imam Al-a’z{am Abi Hanifah al-Nu’ma>n, t.k: Maktabah Muhammad Ali S}abi>h, 1960.
Quthb, Sayyid, Fi Z{ilali al-Qur’an terj. As’ad Yasin Abdul Aziz Salim dkk,cet.ke 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2013. Rachmat Djatnika, Filsafat Hukum Islam dalam Berbagai Bidang, dalam Zaini Dahlan DKK, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Rahardjo, Satjipto, dan Khudzaifah Dimyati, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, 2002. Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2013. Rifai, Muhammad nasib al-, Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir terj. Budi Permadi, Jakarta: Gema Insani, 2011. Rohmaniyah, Inayah, Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Dan Diandra Pustaka Indonesia, 2014.. Shiddiqy, M. Hasbi Ash-, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: NV Bulan Bintang, 1975. Shihab, M. Quraish, Fatwa-Fatwa Agama, Bandung:Mizan,1999.
M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan
________________, M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahaui, cet.ke-9, Tangerang: Lentera Hati, 2010. Shodiqin, Ali, Fiqh Ushul Fiqh, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012. Siti Nurhayati, Tinjaun Maslahah Atas Legalitas Praktek Aborsi Bagi Korban Perkosaan, studi atas uu no. 36 tahun2009 tentang Kesehatan, 2012 .
146
Soekanto, Soerjono, dkk, Pendekatan Sosialogi Terhadap Hukum, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988. _________, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali,1997. ___________, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2011. Supriatna dkk, Fikih Munakahat dilengkapi dengan UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008. Sutanto,dkk, Pengantar Ilmu Hukum/PTHI, cet.ke-5, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka , 2012. Thontowi, Jawahir, ‚Modul Sosiologi Hukum Dan Aplikasinya Dalam Masyarakat Muslim Indonesia‛ Bahan kuliah Mahasiswa Pascasarjana Fakutas Hukum UII dan Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Tihami M.A., dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2013. Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004). Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakaerta: Djambatan,1992 Tirmidzi, Abu Isa bin Surah at-, Sunan At-Tirmidzi, Semarang: CV. As-syifa, 1992. Umar bin Muhammad Barka>t, al-Faid{ Al-ilah al-Ma>lik, ( Bairut: Da>r al-kotob alilmiyah, 1971. Utsamin,Syaikh Muhammad, Fikih Wanita menurut al-Qur’an dan Sunnah, terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009. Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ ed., Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , cet.ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Zuhaili, Wahbah az- Fiqih Islam Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
147
__________ Fikih Imam Syafi’i, Almahira, 2010.
Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta:
KAMUS Munawir, Warson, Kamus Munawir, Surabaya: Pustaka Pregresif, 1997. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) VI.I http://ebsoft.web.id Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, t.k: Amzah, 2005. ENSIKLOPEDIA JURNAL Agus Moh. Najib, ‚Kontraversi Perempuan Sebagai Wali‛ dalam Jurnal Musawa, Vol. 5, No, April 2007. Satjipto rahardjo, ‚hukum progresif: hukum yeng membebaskan ‚, dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No. 1, April 2005.
PERUNDANG-UNDANGAN UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Convention On The Rights Of The Child RUJUKAN TESIS/DISERTASI Arini Rufaida: hakistri menolak rujuk dalam Kompilasi hukum Islam (studi analisis sejarah sosial hukum perkawinan Islam Indonesia), ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013.
148
Atun Wardatun , Wanita Indonesia dalam Keluarga;Perspektif Feminis Muslim (telaah isu peran gender dalam UU NO.1/1974 tentang perkawinan) ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2000. Fikria Najitama, Perempuan dalam hukum Islam (Studi atas epistimologi pemikiran Amina Wadud) ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga. Hibatun Wafiroh , Bahtsul Masa’il NU tentang Perempuan Studi Terhadap Hasil Ijtihad Ulama NU (1926-1999), ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005. Khaidarullah, Modernitas Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus Dan Legalitas Usia Perkawinan Di Indonesia, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Khairul Mufti Rambe, Hak-hak perempuan dalam hukum keluarga islam: studi pemikiran Ashgar Ali Engineer ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013. Kuni Khairun Nisak, Posisi Perempuan dalam Muhammadiyah (studi analisis Kritis terhadap himpunan putusan tarjih (HPT) tentang Perempuan ‛Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006. Muh.Nasirudin, ‚Kedudukam wanita dalam Islam (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahru>r)‛Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2013. Nuzulur Rohmah, ‚kewenangan istri menolak rujuk dalam kompilasi hukum Islam‛, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta, 2006. Nuzulur Rohmah, ‚Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Kompilasi Hokum Islam‛, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. Rial Fu’adi, Maslahat dan Aplikasinya dalamUndang-Undang Perkawinan (studi terhadap Undang-Undang Mesir. Maroko,dan Indonesia), Tesis, tidak diterbitkan PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. Riza Adib Faisal ‚Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga ‚Tesis‛ PPS UIN Sunan Kalijaga, 2012, tidak diterbitkan. WEB Kedaulatan Rakyat, Minggu 8 Maret 2015, hlm.8 Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik, JAKARTA, bkkbn online http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967 akses tanggal 11 Mei 2015
149
Ravik Karsidi , Pola Hubungan Dalam Keluarga: suatu kajian menegemen keluarga., Essay, pdf. http://si.uns.ac.id/ akses 21 Mei 2015. Dan T.O. Ihromi (ed.), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Buku Obor, 1999), hlm. 99-102. Martin Sihombing, ‚Data Perceraian Di Indonsia Sudah Melewati 10 Persen‛ Kamis, 14/08/2014, kabar 24.com akses pada 11 Mei 2015. http://www.pesona.co.id/relasi/keluarga/pertimbangan.sebelum.rujuk/003/001/60 akses 19 mei 2015
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri Nama
: Umi Salamah, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir
: Lampung, 8 Agustus 1990
Alamat Asal
: Dsn. Ujan Mas, Ds. Uman Agung Mataram Rt/Rw 04/1 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah
Nama Ayah
: H. M. Shodiq
Nama Ibu
: Siti Mubarokah (Almh)
Email
: mbakumiku@g mail.com
No. HP
: +6285701004697
B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a. MI Al-Mubarok : 2002 b. MTs Al-Mubarok : 2005 c. MA Al-Mubarok : 2008 : 2013 d. SI UIN SUNAN KALIJAGA e. S2 UIN SUNAN KALIJAGA : sekarang 2. Pendidikan agama a. TPA Al-Mubarok (1999-2000) b. Madrasah Diniyah PP. Hidayah Al-Mubarok Lampung Tengah (2007) c. Madrasah Diniyah PP. Nurul Ummah Putri Kotagede-Yogyakarta (2008-sekarang) C. Riwayat Organisasi 1. TU Mts Al-Mubarok 2007 2. Sie Konsultan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) 2010 3. Ketua Ramadhan fil Ma’had 2012 4. Sie.Pendidikan Komplek Hafsoh PPNU-pi 2011 5. Pengurus Perpustakaan An-Nabil PPNU-pi 2010 6. Sie. Ubudiyah Takmar Masjid Al-Faruq PPNU-Pi 7. Sie. Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Bina Desa 2011 8. Sekertaris PPNU-pi 2012 9. Sie Keamanan PPNU-pi 2013-2015 Yogyakarta, 25 Mei 2015 Umi Salamah NIS. 08.1155