Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN, PERUBAHAN PTS, PENAMBAHAN PROGRAM STUDI (PRODI) BARU DAN USULAN PENDIDIKAN JARAK JAUH I.
Persyaratan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat pengantar sebagai persyaratan umum dengan Surat Pengantar ditujukan ke alamat: Koordinator/Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur. Persyaratan Umum: 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pendirian PTS /Perubahan PTS / Penambahan Prodi Baru dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta. Persyaratan Khusus: a. Persyarataan khusus untuk syarat pendirian PTS terdiri atas: 1. Legalitas Badan Penyelenggara (SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara); 2. Ketersediaan Lahan untuk Kampus Perguruan Tinggi; 3. Referensi Bank (khusus untuk PTS) 4. Studi Kelayakan; 5. Rancangan Statuta; 6. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi– 1 (satu) Proposal per Prodi; 7. Rancangan Rencana Strategis; 8. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal; 9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; b. Persyarataan khusus untuk syarat perubahan bentuk PTS terdiri atas: 1. Usul Perubahan bentuk PTS; 2. Legalitas Badan Penyelenggara, terdiri atas : i. Akta Notaris Pendirian Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat : "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi". ii. SK Pengesahan Yayasan / perkumpulan / persyarikatan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan. iii. Akta Notaris Perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan (bila ada) , disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan / Perkumpulan / persyarikatan. 3. Ketersediaan lahan dengan luas sesuai persyaratan untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, dibuktikan dengan sertifikat
Standar Pelayanan Kelembagaan
1
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
lahan atas nama yayasan atau akta perjanjian sewa menyewa sekurang – kurangnya 20 tahun dengan hak opsi berikut sertifikat atas lahan yang disewa. Sesuai dengan lampiran 7 bab VIII studi kelayakan pada buku panduan ; SK Menteri tentang penyelenggaraan perguruan tinggi yang masih berlaku; SK Menteri tentang penyelenggaraan program studi; Memiliki akreditasi baik sekali pada setiap program studi; Daftar lulusan minimal 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun akademik dihitung sebagai 1 (satu) angkatan; Berita acara dan daftar hadir rapat : i. Pengurus yayasan ii. Senat Akademik perguruan tinggi iii. Senat mahasiswa yang menyetujui perubahan bentuk PT; Studi kelayakan sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan; Rancangan Statuta sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan; Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Pembukaan Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan; Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan bentuk PT yang diusulkan; Laporan Keuangan Badan Penyelenggara; dan Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PT akan didirikan.
Persyaratan khusus untuk penambahan Program Studi Diploma, S1, S2, S2 Terapan, dan Profesi di Perguruan Tinggi terdiri atas : 1. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 2. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi ; 3. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 4. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 5. Referensi Bank ; 6. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara; 7. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap; 8. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap; 9. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap; 10. Fotokopi Ijazah Calon Dosen Tetap yang telah dilegalisir; 11. Fotokopi KTP Calon Dosen Tetap; 12. Surat Keterangan Pindah Home Base Calon Dosen Tetap (apabila diperlukan).
Standar Pelayanan Kelembagaan
2
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
Persyaratan khusus untuk penambahan Program Studi Doktor dan Doktor Terapan di Perguruan Tinggi terdiri atas : 1. Rekapitulasi publikasi calon dosen, Minimal 2 Dosen calon pembimbing dari dosen tetap yang mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dan masing-masing memiliki minimal 2 Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Dikti (SCOPUS dan THOMPSON); 2. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 3. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi ; 4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 5. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 6. Referensi Bank; 7. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara; 8. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap; 9. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 10. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap; 11. Fotokopi Ijazah Calon Dosen Tetap yang telah dilegalisir; 12. Fotokopi KTP Calon Dosen Tetap; 13. Surat Keterangan pindah Home Base Calon Dosen Tetap (apabila diperlukan).
Persyaratan khusus untuk penambahan Program Studi Pendidikan Dokter di Perguruan Tinggi terdiri atas : 1. Akreditasi institusi minimum B (Baik Sekali); 2. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan/RSP Utama (dimana RSP Utama merupakan RSP Kelas A atau B atau Setara) dalam satu kota; 3. Usul Penambahan Program Studi; 4. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 5. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 6. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi ; 7. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 8. Referensi Bank; 9. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara; 10. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap; 11. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 12. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap; 13. Fotokopi Ijazah Calon Dosen Tetap yang telah dilegalisir; 14. Fotokopi KTP Calon Dosen Tetap; 15. Surat Keterangan pindah Home Base Calon Dosen Tetap (apabila diperlukan).
Standar Pelayanan Kelembagaan
3
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
Persyaratan khusus untuk penambahan Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Akreditasi institusi minimum B (Baik Sekali); 2. Akreditasi fakultas kedokteran A (Unggul); 3. Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran Dengan Rumah Sakit Pendidikan/RSP Utama (dimana RSP Utama merupakan RSP Kelas A atau B atau Setara) dalam satu kota; 4. Rekomendasi KKI; 5. Rekomendasi Kolegium; 6. Rekomendasi Perguruan Tinggi Pembina; 7. Usul Penambahan Program Studi; 8. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 9. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 10. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 11. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 12. Referensi Bank; 13. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara; 14. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap; 15. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen Tetap 16. Surat Penugasan Calon Dosen Tetap 17. Fotokopi Ijazah Calon Dosen Tetap yang telah dilegalisir; 18. Fotokopi KTP Calon Dosen Tetap; 19. Surat Keterangan pindah Home Base Calon Dosen Tetap (apabila diperlukan).
Persyaratan penambahan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi Terdiri atas : 1. Akreditasi Program Studi tatap muka A atau B; 2. MoU Unit Sumber Belajar Jarak Jauh dan Mitra; 3. Usul Penambahan Program Studi; 4. Rekomendasi Senat Perguruan Tinggi atas Penambahan Prodi; 5. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 6. Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 7. Rancangan Program Akademik dalam bentuk Proposal Program Studi – 1 (satu) Proposal per Prodi; 8. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Dosen Tetap Prodi PJJ 9. Fotokopi KTP Calon Tutor; 10. Fotokopi Ijazah Calon Tutor yang telah dilegalisir; 11. Surat Penugasan Calon Tutor;
Standar Pelayanan Kelembagaan
4
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
II.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pimpinan PTS
1
Kopertis III Jakarta (Koordinator / Sespel)
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
2
3
Telaah Dokumen
T 4 Y 8
T
6
7 Rekomendasi
Y
Presentasi
T Evaluasi
5 Visitasi
1
Pimpinan menyampaikan surat permohonan Pendirian PTS /Perubahan PTS / Penambahan Prodi Baru dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta disertai berkas persyaratan. Surat dan berkas ditujukan kepada Koordinator/Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta;
2
Koordinator/Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta mendisposisikan surat permohonan usulan pendirian Perguruan Tinggi Swasta baru kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
3
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi melakukan telaah terhadap permohonan usulan dan berkas persyaratan serta laporan PD_Dikti dalam 5 tahun terakhir.
Hasil telaah untuk Pendirian PTS akan berisi : a. Rekam jejak Badan Penyelenggara PTS;
Standar Pelayanan Kelembagaan
5
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
b. Tingkat kejenuhan berbagai Prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS di Wilayah III Jakarta; c. Tingkat keberlanjutan PTS jika diizinkan; d. Keberadaan dan kecukupan lahan yang akan digunakan untuk kampus dan sarana prasarana lainnya; e. Kecukupan dokumen persyaratan;
Hasil telaah untuk Perubahan Bentuk PTS akan berisi : a. Rekam jejak Badan Penyelenggara PTS; b. Tingkat kejenuhan berbagai Prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS di Wilayah III Jakarta; c. Tingkat keberlanjutan PTS jika diizinkan; d. Keberadaan dan kecukupan lahan yang akan digunakan untuk kampus dan sarana prasarana lainnya; e. Bebas konflik PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS; f. Kecukupan dokumen persyaratan;
Hasil telaah untuk Penambahan Prodi PTS akan berisi : a. Rekam jejak PTS; b. Tingkat kejenuhan Prodi yang akan diselenggarakan PTS di Wilayah III Jakarta; c. Tingkat keberlanjutan Prodi jika diizinkan; d. Bebas konflik PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS; e. Kecukupan dokumen persyaratan;
Bila ada ketidaklengkapan persyaratan akan diberitahukan ke Pimpinan PTS melalui Surat. 4
Berdasarkan hasil telaah akan dilakukan visitasi untuk verifikasi data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan dengan fakta lapangan, antara lain : - calon dosen dan calon tenaga kependidikan; - prasarana dan sarana;
5
Presentasi Usulan Pendirian PTS /Perubahan PTS dari Badan Hukum Penyelenggara atau Presentasi Penambahan Prodi Baru dari Pimpinan PTS Pengusul.
6
Dari hasil presentasi dan visitasi akan dilakukan evaluasi terhadap usulan Pendirian PTS /Perubahan PTS / Penambahan Prodi Baru.
7
Bila hasil telaah, presentasi dan visitasi telah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta akan menerbitkan dan mensahkan Surat Rekomendasi.
Standar Pelayanan Kelembagaan
6
Lampiran Surat Nomor 004/K3/KL/2015 tanggal 16 Januari 2015
8
Surat Rekomendasi yang sudah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta disampaikan kepada Pimpinan PTS.
III. Jangka Waktu Pelayanan Jawaban disampaikan maksimal 15 hari sejak surat permohonan diterima oleh loket tata usaha Kopertis Wilayah III. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis). V.
Produk Pelayanan Surat rekomendasi menggunakan kertas A4 80 gram dengan tanda tangan asli dan cap stempel basah.
VI. Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Telepon: 021-8090275 atau 021-8005610 b. Faksimile: 021-8094679 c. Email:
[email protected]
Standar Pelayanan Kelembagaan
7
