STANDAR NON AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
TAHUN 2007 – 2012
JAKARTA 2007
Standar Non Akademik
Unika Atma Jaya
KATA PENGANTAR Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) adalah sebuah universitas swasta yang didirikan pada tahun 1960 oleh sejumlah tokoh awam katolik. Para pendiri universitas ini merasakan bahwa umat Katolik Indonesia harus memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pembangunan bangsa dalam bidang pendidikan tinggi sekaligus memperlihatkan secara nyata nilainilai Gereja Katolik. Keyakinan ini dituangkan dalam ungkapan “ Pro Ecclesia At Patria” (Untuk Gereja dan Bangsa). Agar pelaksanaan kegiatan non akademik dilakukan secara efektif sesuai Visi dan Misi UAJ yang telah ditetapkan, maka selain adanya kebijakan non akademik juga perlu ditetapkan standar non akademik untuk menjadi acuan yang harus dan seharusnya dicapai dalam aspek pembiayaan, pengelolaan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta keamanan & kesehatan lingkungan.untuk kurun waktu tertentu. Pimpinan Unika Atma Jaya menyusun standar non akademik sebagai perangkat sistem penjaminan mutu non akademik , dalam pelaksanaannya selalu dikembangkan secara terus menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itu diharapkan seluruh civitas akademika dapat selalu memberikan masukan baik dalam format maupun substansi atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam astandar non akademik ini.
Jakarta, Desember 2007 Unika Atma Jaya
‐1‐
Standar Non Akademik
Unika Atma Jaya
DAFTAR ISI Judul Kata Pengantar
............................................
1
Daftar Isi
............................................
2
............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................
3 3 3 4 4
C. Standar Pengelolaan ............................................ 1. Standar Struktur Organisasi ............................................ 2. Standar Mekanisme Penugasan ................................. 3. Standar Sistem Kerja Organisasi ................................. 4. Standar Pelaporan ............................................
4 4 5 5 5
D. Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ............ 1. Standar rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ............................................ 2. Standar rasio dosen dan mahasiswa ………………. 3. Standar kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan ............................................ 4. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan ..... 5. Standar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.. 6. Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen ......
6
6 6 7 7
E. Standar Sarana dan Prasarana ............................................ 1. Standar Lahan ............................................ 2. Standar Bangunan & Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium dll) 3. Standar Peralatan ............................................ 4. Standar Perpustakaan ............................................ 5. Standar tempat, ibadah, olah raga dan rekreasi ............... 6. Standar Pemeliharaan Sarana Prasarana ........................
7 7 7 8 8 8 8
F. Standar Keamanan dan Kesehatan Lingkungan ...................... 1. Standar Keamanan ............................................
9 9
A. Pendahuluan B. Standar Pembiayaan 1. Standar Biaya Investasi 2. Standar Biaya personal 3. Standar biaya operasi
‐2‐
6 6
Standar Non Akademik
Unika Atma Jaya
2. Standar Kesehatan Lingkungan ..........................................
9
A. PENDAHULUAN Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Standar dibutuhkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu standar juga dimaksudkan memacu perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan tugas pokoknya. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (SNP) menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan, namun dalam implementasinya perguruan tinggi wajib menambahkan lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam menetapkan standar non akademik ini Unika Atma Jaya mengacu pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dan PP No.19 tahun 2005 dan menambahkan lingkup standar untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
B. STANDAR PEMBIAYAAN 1. Standar Biaya Investasi a.
b.
Penetapan rencana biaya investasi yang terdiri dari biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan akademik yang wajar. Pelaksanaan pengeluaran biaya investasi harus dilakukan melalui pengendalian intern yang memadai. ‐3‐
Standar Non Akademik
c.
Realisasi penerimaan biaya personil secara periodik harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2.
a.
b. c.
b. c.
Standar Biaya Personil
Penetapan biaya personil merupakan biaya pendidikan yang dibayar oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran harus dipertimbangkan untuk menutupi seluruh pengeluaran biaya kegiatan akademik yang wajar. Pelaksanaan penerimaan biaya personil harus dilakukan melalui sistem pengendalian intern yang memadai. Realisasi penerimaan biaya personil secara periodik harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3.
a.
Unika Atma Jaya
Standar Biaya Operasi
Penetapan rencana biaya operasi yang meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidik beserta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi tak langsung ( air, listrik, sarana parasaran, pajak, asuransi, uang lembur, konsumsi dll.) harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan biaya yang wajar. Pelaksanaan pengeluaran biaya operasi harus dilakukan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Realisasi pengeluaran biaya operasi secara periodik harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
C. STANDAR PENGELOLAAN 1. a.
b. c.
Standar Struktur Organisasi
Penetapan struktur organisasi harus mempertimbangkan tugas – tugas pokok yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unika Atma Jaya. Setiap pembentukan unit organiasi baru harus mendapat persetujuan senat universitas dan Yayasan Unika Atma Jaya.truktur organiasi Setiap unit organisasi yang dibentuk harus memiliki uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) yang jelas.
.
‐4‐
Standar Non Akademik
2. a. b. c. d.
b. c.
Standar Mekanisme Penugasan
Setiap unit kerja harus dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan Yayasan Unika Atma Jaya Setiap pekerjaan yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus disertai surat tugas. Setiap tugas yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus ditentukan batas waktu penyelesaiannya. Setiap tugas yang didelegasikan pimpinan unit kerja kepada bawahannya harus diuraikan secara jelas target yang harus dicapai. 3.
a.
Standar Sistem Kerja Organisasi
Setiap awal periode akademik, seluruh kegiatan akademik dan non akademik harus telah memiliki rencana kerja yang jelas. Pelaksanaan kegiatan non akademik harus berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan Yayasan Atma Jaya. Setiap penyimpangan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik harus mendapat persetujuan pimpinan Unika dann pengurus Yayasan Atma Jaya. 4.
a. b. c.
d.
Unika Atma Jaya
Standar Pelaporan
Setiap kepala unit kerja secara periodik harus membuat laporan pelaksanaan tupoksi. Jenis dan jumlah laporan setiap unit kerja harus mencerminkan tupoksinya. Semakin tinggi jenjang jabatan dalam struktur organisasi laporan harus semakin ringkas dan komprehensif, sebaliknya semakin rendah jabatan dalam struktur organisasi laporan harus semakin rinci. Distribusi laporan pertanggungjawaban unit kerja harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
‐5‐
Standar Non Akademik
Unika Atma Jaya
D. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. a.
b.
Standar rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus mempertimbangkan kebutuhan serta kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Proses rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. 2.
a. b.
Rasio dosen dan mahasiswa minimal harus sesuai berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku . Rasio dosen dan mahasiswa harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan organisasi. 3.
a. b. c. d.
Standar kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan
Kualifikasi pendidikan minimum untuk mengajar S1 harus lulusan program magister (S2). Kualifikasi pendidikan minimum untuk mengajar S2 harus lulusan program doktor (S3). Kualifikasi pendidikan minimum untuk mengajar S3 harus lulusan program doktor (S3). Kualifikasi tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. 4.
a. b.
Standar rasio dosen dan mahasiswa
Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
Selain kualifikasi pendidikan, tenaga pendidik harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang akan diajarkan. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi yang dibuktikan dokumen sertifikat.
‐6‐
Standar Non Akademik
5. a. b. c.
b. c.
Unika Atma Jaya
Standar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan
Semua kegiatan akademik dan non akademik harus diadministrasi secara akurat dan lengkap. Setiap kegiatan akademik dan non akademik secara periodik harus dibuatkan laporannya. Dokumen kegiatan akademik dan non akademik harus diarsip dengan jangka waktu sesuai kepentingannya. 6.
a.
Standar pengalaman dan pengembangan diri dosen
Setiap dosen yang masih berpendidikan S1 harus melanjutkan studi ke program magister. Latar belakang pengalaman kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi dasar penempatan bidang tugas. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang diprogramkan Unika Atma Jaya.
E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. a. b.
Letak lahan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan lingkungan hidup. 2.
a.
b. c. d.
Standar Lahan dan Letak Lahan
Standar Bangunan & Ruang ( Kuliah, Kantor, Laboratorium)
Pembangunan gedung kantor, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan organisasi. Rasio luas ruang kuliah, kantor dan laboratorium minimum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Depdiknas RI. Kualitas bangunan minimal harus kelas A. Kualitas bangunan harus tahan gempa.
‐7‐
Standar Non Akademik
3. a. b. c. d.
b. c. d.
b.
Standar tempat, ibadah, olah raga dan rekreasi
Letak lahan untuk tempat, ibadah, olah raga, dan rekreasi harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Pembagian luas lahan untuk tempat, ibadah, olah raga, bermain / rekreasi harus mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan jumlah mahasiswa aktif di Unika Atma Jaya. 6.
a. b. c.
Standar Perpustakaan
Letak lahan perpustakaan kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan, kenyamanan, ketenangan dan kedekatan dengan lahan perkuliahan. Rasio jumlah buku teks untuk masing – masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. Jenis, judul dan jumlah buku diperpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari pimpinan fakultas dan direktur pasca sarjana. Kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks perkuliahan harus sesuai dengan yang ditetapkan pimpinan Unika untuk mencapai visi, misi dan tujuan program studi. 5.
a.
Standar Peralatan
Pengadaan peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. Rasio jumlah peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus sesuai dengan Peraturan Menteri Depdiknas RI. Setiap program studi seharusnya memiliki rancangan pengemangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 4.
a.
Unika Atma Jaya
Standar Pemeliharaan Sarana Prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus dianggarkan setiap awal kegiatan akademik. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus berpedoman pada renop dan anggaran yang telah ditetapkan . Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana yang belum dianggarkan harus memndapat persetujuan dari pengurus Yayasan.
‐8‐
Standar Non Akademik
F.
STANDAR KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.
a.
b.
c.
Unika Atma Jaya
Standar Keamanan
Pengelolaan kegiatan keamanan Unika Atma Jaya harus dilakukan oleh unit kerja khusus yang ditetapkan oleh Rektor ( baik berasal dari outsourcing maupun dibentuk secara internal ) Dalam pelaksanaan kegiatan keamanan kepala unit keamanan harus berkoordinasi dengan petugas keamanan pemerintahan daerah setempat dengan izin Rektor Unika Atma Jaya. Secara periodik pimpinan unit keamanan harus membuat laporan kegiatan keamanan kepada Rektor Unika Atma Jaya.
. 2. a.
b.
Standar Kesehatan Lingkungan
Infrastruktur Universitas harus memenuhi persyaratan dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang Unika Atma Jaya dan unit teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat. Dosen dan staf administrasi seharusnya berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan suasana akademik yang kondusif sehingga mendukung proses pembelajatran.
Ditetapkan di Jakarta 03 Desember 2007 Rektor,
Prof. Dr. F.G. Winarno
‐9‐
