PEDOMAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI/INSTITUSI/ LEMBAGA/PERUSAHAAN/ DEPARTEMEN TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
JAKARTA 2007
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
Unika Atma Jaya
KATA PENGANTAR Unika Atma Jaya (UAJ) adalah sebuah universitas swasta yang didirikan pada tahun 1960 oleh sejumlah tokoh awam katolik. Para pendiri universitas ini merasakan bahwa umat Katolik Indonesia harus memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pembangunan bangsa dalam bidang pendidikan tinggi sekaligus memperlihatkan secara nyata nilai-nilai Gereja Katolik. Keyakinan ini dituangkan dalam ungkapan “ Pro Ecclesia At Patria” ( Untuk Gereja dan Bangsa ). Dalam rangka meningkatkan mutu Unika Atma Jaya secara berkesinambungan sangat diperlukan kerjasama dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Pedoman ini disusun untuk mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang akan dijalin oleh Unika Atma Jaya maupun fakultas/lembaga/unit di dalamnya agar kerjasama yang dilakukan tepat dan bermanfaat secara optimal.
Jakarta, Desember 2007 Unika Atma Jaya
‐1‐
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
Unika Atma Jaya
DAFTAR ISI Judul Kata Pengantar
......................................
1
Daftar Isi
......................................
2
A. PENDAHULUAN
......................................
3
1. Definisi Kerjasama
......................................
3
2. Tujuan Kerjasama
......................................
3
3. Lingkup Kerjasama
......................................
3
......................................
4
KERJASAMA
......................................
4
1. Tingkat Nasional/Dalam Negeri
......................................
4
2. Tingkat Internasional
......................................
4
B. PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA
C. PEDOMAN PELAKSANAAN PERJANJIAN
‐2‐
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
4.
Unika Atma Jaya
PENDAHULUAN 1. Definisi Kerjasama
Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Unika Atma Jaya dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/ Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. 2. Tujuan Kerjasama Kerjasama bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kinerja dan mutu Unika Atma Jaya pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Unika Atma Jaya pada khususnya, 2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. 3. Lingkup Kerjasama Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Unika Atma Jaya.
‐3‐
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
5.
Unika Atma Jaya
PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA
1. Unika Atma Jaya dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku. 2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan Unika Atma Jaya mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama. 3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. 4. Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak Rektorat Unika Atma Jaya akan berkoordinasi dengan Fakultas Hukum/Biro Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu. 6.
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 1. Tingkat Nasional/Dalam Negeri
a) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Unika Atma Jaya, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga dapat menandatangani perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor. b) Fakultas/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala kepada Rektor. 2. Tingkat Internasional/Luar Negeri a) Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk (a) kontrak manajemen, (b) program kembaran, (c) program gelar ganda, (d) program pemindahan kredit, (e) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, (f) pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik,
‐4‐
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
b)
c)
d)
e)
Unika Atma Jaya
penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, (g) penerbitan bersama karya ilmiah, (h) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau (i) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1). Bentuk kerjasama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan usulan Rektor kepada Mendiknas melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 2) Apabila kerjasama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1). Bentuk-bentuk kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga sebagaimana disebutkan pada butir d) dan e) dilaporkan oleh Rektor Unika Atma Jaya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 2). Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Unika Atma Jaya, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Fakultas/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor. Ditetapkan di Jakarta 3 Desember 2007 Rektor,
Prof. Dr. F.G. Winarno
‐5‐
