”Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber)” Oleh: Ike Elissa Juni Liana, Drs. Zainal Hidayat, MA, Drs. Aufarul Marom, M.Si Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id Email:
[email protected]
Abstract The most important stage in a process of public policy is policy implementation. One of the government programs to reduce poverty in the villages on the basis of community empowerment is PNPM Mandiri. Activity Management Unit (UPK) is one of the most important component in the success of PNPM Rural destination. But over PNPM Rural in Sub Source, former Secretary of the District of Sumber stumble UPK corruption cases women‟s credit funds (SPP). As a result of this case is the amount of arrears by a group of women beneficiaries SPP funds. The purpose of this study is to investigate the implementation of PNPM Rural in District Related resources on UPK District of Sumber and to identify factors driving and inhibiting factors of implementation. The theory used is the implementation of the theory of George Edwards III. This research is a qualitative descriptive study.Informants in this study is the Chairman of the Supervisory Board UPK District of Sumber, Chairman and Treasurer UPK District of Sumber and Chairman of user groups women‟s credit fund. This research data collection techniques are not structured interviews, observation, documentation and triangulation of data
sources. To analyze the data using domain analysis to analyze the general picture of the research object. The result showed that the implementation of Rural seen in District Sumber of policies considered good accuracy, precision of execution is considered less good, the precision of the target is considered good, the environment is considered good accuracy and precision of the process is considered less good. While driving factor is the implementation of communication and resources.While limiting factor is the implementation of dispotion, beraucratic structures and the level of commitment of the target group. Keywords: Implementation, PNPM Rural, Activity Management Unit
minta
A. Latar Belakang Masalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Gubernur,
menyampaikan Bappenas
usulan
merancang
merupakan kebijakan nasional yang
PNPM.
mewadahi
menyempurnakan
berbagai
program
Bupati/Walikota
Presiden
lokasi, pendanaan
RI
kemudian
nama
PNPM
PNPM-Mandiri.
Dalam
penanggulangan kemiskinan yang
menjadi
berbasis pemberdayaan masyarakat.
pelaksanaannya, banyak daerah yang
Secara
menjadi sasaran PNPM-Mandiri baik
umum
bertujuan
PNPM
untuk
keberdayaan mengentaskan
Mandiri
meningkatkan
masyarakat
dalam
dirinya
dari
di
daerah
perkotaan
maupun
pedesaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan
program
untuk
kemiskinan dalam rangka mencapai
pemberdayaan masyarakat kota yang
Millennium
lebih
Development
Goals
(MDGs).
di
dengan
P2KP,
sedangkan untuk masyarakat desa
Menkokesra
menindaklanjuti
dinamakan
PNPM Mandiri dengan mengusulkan
Perdesaan.
kepada Menteri Keuangan untuk alokasi
kenal
dana
BLM
(Bantuan
Langsung Masyarakat), Mendagri
PNPM
Mandiri
Kecamatan Sumber merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang
yang
tercatat
sebagai
kecamatan yang mempunyai jumlah
Perdesaan di Kecamatan Sumber
penduduk miskin terbanyak. Pada
terjadi permasalahan yakni adanya
tahun 2011, data dari Kecamatan
dugaan penyelewengan dana SPP
Sumber menunjukkan 7.281 keluarga
oleh
atau sebesar 68,07 %
keluarga di
Kecamatan Sumber yang dinilai
Kecamatan Sumber termasuk dalam
merugikan negara sebesar lebih dari
kategori
Rp600 juta. Dugaan penyelewengan
keluarga
pra
sejahtera,
mantan
Sekretaris
yakni keluarga yang belum dapat
sendiri
memenuhi kebutuhan dasar secara
investigasi Badan Pengawas UPK
minimal antara lain sandang, pangan,
PMPM
papan, pengajaran, kesehatan dan
Kecamatan Sumber pada November
agama. Seiring dengan pelaksanaan
2011.
PNPM
Mandiri
Perdesaan,
terungkap
UPK
melalui
Mandiri
Setelah
audit
Perdesaan
terjadi
kasus
diatas
Kecamatan Sumber merupakan salah
banyak muncul kelompok-kelompok
satu
Kabupaten
fiktif yang diibuat sendiri oleh
Rembang menjadi target dari PNPM
mantan Sekretaris UPK Kecamatan
Mandiri
Sumber tersebut yang sudah diproses
kecamatan
di
Perdesaan
dikarenakan
masih banyaknya penduduk miskin
secara
di daerah tersebut. Dengan kehadiran
kelompok-kelompok fiktif tersebut
PNPM
menjadikan perguliran dana SPP di
Mandiri
kemampuan
Perdesaan,
masyarakat
Dampak
dari
UPK Kecamatan Sumber
menjadi
mengolah sumber daya alam tersebut
banyak
Banyak
seyogjanya
kelompok-kelompok
akan
dalam
hukum.
semakin
baik,
kemacetan.
sehingga berpengaruh pula terhadap
yang
peningkatan
pembayaran.
taraf
hidup
masyarakatnya. Dalam
mengalami
.Dengan
pelaksanaan
PNPM
pengembalian
perempuan penunggakan
adanya dana
tunggakan SPP
perempuan
oleh
Mandiri Perdesaan di Kecamatan
kelompok
Sumber dibentuk Simpan Pinjam
perguliran dana SPP dalam UPK
Perempuan
(SPP).
Dalam
Kecamatan
pelaksanaan
PNPM
Mandiri
Sumber
juga
berarti
tidak
lancar. Hal ini akan menimbulkan
dampak
bagi
kelancaran
arus
memahami apa yang senyatanya
pinjaman dana SPP oleh kelompok-
terjadi
kelompok perempuan di desa lain
diformulasikan
yang akan mengajukan pinjaman
pengesahan.Implementasi khususnya
guna
meningkatkan
berkaitan dengan persoalan sekitar
kesejahteraan hidup mereka. Selain
usaha melaksanakan program atau
itu juga adanya perguliran dana yang
kebijakan, mengadministrasikannya
tidak
menyebabkan
maupun usaha untuk memberikan
kegiatan-kegiatan
dampak tertentu dari program atau
untuk
lancar
akan
terhambatnya PNPM
Mandiri
Perdesaan
Kecamatan Sumber
di
dan tidak
berjalan sesuai dengan tujuan.
sesudah
kebijakan
publik
PNPM
mengetahui Mandiri
Kecamatan
implementasi Perdesaan
Sumber
di
Kabupaten
Rembang terkait pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang
mendorong
dan
menghambat implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terkait pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber.
dan
mendapat
tersebut
yang
dalam
1. Untuk
kebijakan
kepada
masyarakat. Hal
B. Tujuan
suatu
perlu
diperhatikan
implementasi yaitu
prinsip dasar kebijakan
kebijakan
mengenai bagi
yang
prinsip-
implementasi efektif
yang
dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011, 650) sebagai berikut: Pertama, Ketepatan Kebijakan yang
dinilai
dari
sejauh
mana
kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua pernyataan ini adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
C. Teori C.1.
Sisi ketiga adalah apakah kebijakan Implementasi Program
Mempelajari implementasi pada hakekatnya
berusaha
untuk
dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
Kedua, Ketepatan pelaksanaan
Nugroho
(2011,
652)
disebut
berkaitan dengan aktor implementasi
variabel eksogen yang terdiri atas
kebijakan, seperti diketahui bahwa
public oponion, yaitu persepsi publik
aktor implementasi kebijakan tidak
akan kebijakan dan implementasi
hanya pemerintah melainkan ada tiga
kebijakan,
lembaga
lembaga strategis dalam masyarakat,
yang
dapat
menjadi
interpretasi
pelaksana,
yaitu
pemerintah,
seperti
kerjasama
antar
pemerintah
penekan, dan kelompok kepentingan.
,masyarakat/swasta, atau kebijakan yang diswastakan.
media
massa,
lembaga-
kelompok
Kelima adalah Ketepatan proses, secara
umum
implementasi
Ketiga, Ketepatan Target yaitu
kebijakan publik terdiri atas tiga
berkenaan dengan tiga hal. Pertama,
proses dalam Riant Nugroho (2011,
apakah target yang akan diintervensi
652), yaitu :
sesuai dengan yang direncanakan? Apakah tidak tumpang tindih dengan kebijakan
lain?
Kedua,
apakah
targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi?
Ketiga,
apakah
intervensi implementasi kebijakan bersifat
baru
atau
memperbarui
implementasi kebijakan sebelumnya? Keempat, Ketepatan lingkungan.
1. Policy acceptence artinya publik memahami sebuah
kebijakan
“aturan
main”
sebagai yang
diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. 2. Policy adoption artinya publik memahami
kebijakan
Terdapat dua lingkungan yang paling
sebuah
menentukan
dalam
implementasi
diperlukan untuk masa depan,
kebijakan
yaitu
lingkungan
disisi lain pemerintah menerima
kebijakan yang artinya
interaksi
diantara lembaga perumus kebijakan
„aturan
main‟
sebagai yang
kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
dan pelaksana kebijakan dengan
3. Policy readiness artinya publik
lembaga lain terkait. Lingkungan
siap melaksanakan atau menjadi
yang kedua oleh Calista dalam Riant
bagian dari kebijakan, disisi lain
birokrat
on the street (atau
birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.
Komunikasi,
Sumberdaya,
Disposisi, Struktur birokrasi. 4. Model Implementasi Kebijakan
Model Implementasi Kebijakan
menurut
Merilee
(1980).
antara lain sebagai berikut:
S.Grindle
Keberhasilan
implementasi dipengaruhi oleh 2
1. Model Implementasi Kebijakan
hal, yakni: Isi kebijakan dan
menurut Donald S. Van Metter
Lingkungan Implementasi.
dan Carl Van Horn (1975). Ada 6
Berkaitan
variabel
yang
suatu
dengan
topik
mempengaruhi
penelitian
yang
kinerja implementasi kebijakan
mengenai
implementasi
publik antara lain: Standart dan
Mandiri Perdesaan di Kecamatan
Sasaran Kebijakan, Sumberdaya,
Sumber Kabupaten Rembang terkait
Hubungan
organisasi,
pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
pelaksana,
Kecamatan Sumber maka di dalam
Kondisi sosial, ekonomi,politik,
penelitian akan dianalis hal-hal yang
Disposisi implementor.
berkaitan
dengan
implementasi
2. Model Implementasi Kebijakan
kebijakan
antara
lain
menurut Daniel A. Mazmanian
ketepatan
kebijakan,
dan Paul A. Sabatier (1983). Ada
pelaksanaan,
3 hal yang diperhatikan, antara
ketepatan lingkungan dan ketepatan
lain:
masalah
proses. Sedangkan mengenai faktor-
implementasi
kebijakan,
faktor yang menjadi pendorong dan
Karakteristik
kebijakan,
penghambat implementasi dianalisis
antar
Karakteristik
agen
Karakteristik
Lingkungan kebijakan.
menggunakan
3. Model Implementasi Kebijakan
Edward III.
(1980).
C.2.
pandangan
Edwards
III,
kebijakan
dipengaruhi
empat
implementasi
variabel,
oleh yakni:
PNPM
seperti ketepatan
ketepatan
teori
yaitu
target,
implementasi
yang dikemukakan oleh George
menurut George Edwards III Dalam
diambil
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional
dalam
wujud
kerangka
Rembang
program-program
Desa
Sumber
Kecamatan Sumber.
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan
dan
Subjek penelitian implementasi PNPM
Mandiri
Perdesaan
penanggulangan kemiskinan berbasis
Kecamatan
pemberdayaan masyarakat. PNPM
Rembang
Mandiri
melalui
Kecamatan Sumber adalah: Ketua
pengembangan
Badan Pengawas UPK Kecamatan
sistem serta mekanisme dan prosedur
Sumber, Ketua UPK Kecamatan
program, penyediaan pendampingan,
Sumber, Bendahara UPK Kecamatan
dan
Sumber,
dilaksanakan
harmonisasi
dan
pendanaan
stimulan
untuk
Sumber
di
terkait
dan
Kabupaten pada
Ketua
UPK
Kelompok
mendorong prakarsa dan inovasi
Perempuan “ Kelompok Muslimat I”
masyarakat
dari
dalam
upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Desa
Sumber
Kecamatan
Sumber.
PNPM-Mandiri
Sumber data yang digunakan
menekankan prinsip-prinsip dasar
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut
berikut: Data primer yang berupa
ini:
Bertumpu
pembangunan manusia, Desentralisasi,
pada
Otonomi,
responden
berupa
hasil
pada
wawancara dengan para responden,
Partisipasi,
catatan lapangan dari observasi,
Kesetaraan dan Keadilan Gender,
dokumen-dokumen UPK Kecamatan
Demokratis,
dan
Sumber dan fotografi. Data sekunder
Kolaborasi,
yang berupa UU No. 25 Tahun 2004
masyarakat
Akuntabel,
Berorientasi
ucapan
miskin,
Transparansi Prioritas,
Keberlanjutan, Sederhana.
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden
D. Metode Penelitian Dalam
penelitian
menggunakan metode
ini kualitatif.
Adapun lokasi penelitian ini adalah Unit
Pengelola
Kecamatan
Kegiatan (UPK)
Sumber
Kabupaten
No.
Koordinasi
54
tentang
Tim
Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK), referensi buku dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah:
wawancara,
observasi,
dokumentasi,
dan
triangulasi sumber data.
adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha).
Analisis data yang digunakan adalah Analisis Domain Spradley
F. Hasil Penelitian
dalam observasi. Tujuannya yaitu
F.1.
Implementasi
Program
untuk mengkaji secara sistematik
Nasional
tentang
Masyarakat (PNPM) Mandiri
sesuatu
hal
untuk
Pemberdayaan
menentukan bagian, relasi di antara
Perdesaan
bagian, dan hubungannya secara
Pengelola
keseluruhan.
Kecamatan Sumber. Didalam
E. Gambaran Umum
PNPM
Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Batas-batas
administratif
Kabupaten Rembang adalah Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa
Timur, Sebelah Selatan: Kabupaten Blora, Sebelah Barat: Kabupaten Pati Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7
kelurahan.
memiliki
luas
Kecamatan wilayah
yang terbesar
terkait
Unit
Kegiatan
(UPK)
ketepatan
kebijakan,
Mandiri
Perdesaan
dikatakan baik karena PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sumber
dapat
membantu
mengurangi angka kemiskinan masyarakat
di
Sumber
dan
pembangunan Kecamatan
Kecamatan adanya
infrastruktur Sumber,
di
PNPM
Mandiri sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan yakni adanya strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan PNPM Mandiri dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter
kebijakannya
seperti
Kementerian Koordinator Kesra, Bappenas,
Ditjen
Departemen Dalam Negeri.
PMD
Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing
mendukung
PNPM
Mandiri
aktor
Perdesaan di Kecamatan Sumber
implementasi kebijakan belum
PNPM Mandiri Perdesaan di
semuanya
Kecamatan
melaksanakan
perannya
tidak
sesuai
dengan
tumpang tindih dengan program-
dan
tingkat
program yang lain di Kecamatan
kewenangan
urgenitas mereka masing-masing. Adapun
Sumber
UPK
Sumber
Kecamatan
dinilai
melaksanakan tugasnya
tidak
peran dengan
dikarenakan
adanya
Sumber. Didalam ketepatan lingkungan, Interaksi
antara
pembuat
dan
kebijakan PNPM Mandiri dengan
baik
para pelaksana PNPM Mandiri
kasus
Perdesaan di Kecamatan Sumber
korupsi oleh mantan Sekretaris
dilakukan dengan
baik.
UPK
koordinasi
komunikasi
Kecamatan
Sumber.
dan
Ada
Sedangkan LSM Gema Nusa
berkaitan dengan proses maupun
Rembang dan UNDIP Semarang
apabila terjadi masalah yang
dan STIE YPPI Rembang dinilai
menyangkut
sudah melaksanakan tugasnya
Perdesaan di Kecamatan Sumber.
dengan baik. Kemudian peran
Sedangkan persepsi kelompok
masyarakat
perempuan
Sumber
di
kurang
tentang
Mandiri
PNPM
baik
Mandiri Perdesaan menyatakan
banyaknya
bahwa PNPM Mandiri Perdesaan
tunggakan dana SPP yang masih
sangat membantu meningkatkan
belum dibayar.
kesejahteraan dan perekonomian
karena
dinilai
Kecamatan
PNPM
masih
Didalam
ketepatan
implementasi
mereka.
Pelaksanaan
PNPM
Mandiri
Mandiri Perdesaan di Kecamatan
Perdesaan di Kecamatan Sumber
Sumber berjalan dengan baik,
terkait pada UPK Kecamatan
dan masyarakat meminta para
Sumber dapat dikatakan baik.
anggota UPK lebih konsekuensi
Para RTM
lagi dengan amanah mereka dan
kesiapan
PNPM
target,
sudah memiliki sebelumnya
dalam
mematuhi aturan-aturan di UPK
sehingga tidak ada lagi kasus korupsi.
Komunikasi
dalam PNPM
Mandiri Perdesaan di Kecamatan
Didalam ketepatan proses, bahwa
Sumber dilakukan dengan baik.
adanya penerimaan dan kesiapan
Komunikasi yang dibangun oleh
yang
UPK Kecamatan Sumber kepada
baik
dari
mengenai
PNPM
Perdesaan,
tetapi
masyarakat Mandiri
di
Kecamatan
sisi
Sumber yakni dilakukan dengan
tentang
PNPM
cara mensosialisasikan kegiatan-
Perdesaan,
masih
kurang
baik
Perdesaan beserta tujuan dari
dikarenakan banyak kelompok
program-program tersebut baik
pemanfaat dana SPP yang masih
secara individu anggota UPK,
punya tunggakan yang banyak
maupun secara lembaga seperti
dan
pada saat rapat koordinasi (rakor)
pemahaman Mandiri dikatakan
dari
masyarakat
belum
melunasi
kegiatan
PNPM
Mandiri
tunggakannya. Selain itu dari sisi
Kepala Desa, rakor PKK.
pemahaman,
b. Sumberdaya
kesiapan
penerimaan UPK
dan
Kecamatan
Sumberdaya dalam hal ini ada 2:
Sumber dalam PNPM Mandiri
sumberdaya
Perdesaan dikatakan tidak baik
implementor.
karena
finansial sudah terpenuhi.
pelaksanaan
seiring
proses
PNPM
dan
kompetensi Sumberdaya
Mandiri
Aset modal UPK Kecamatan
Perdesaan di Kecamatan Sumber,
Sumber juga sudah mencukupi
anggota
265
UPK
Kecamatan
Sumber terlibat kasus korupsi. F.2.
Faktor Implementasi
kelompok
perempuan
peminjam dana Simpan Pinjam
Pendorong
Perempuan.
PNPM
kompetensi
Sedangkan implementor
para
di
anggota
UPK
Kecamatan
Kecamatan Sumber terkait
Sumber
sudah
baik.UPK
Pada
Kecamatan Sumber juga pernah
Mandiri
Perdesaan
UPK
Kecamatan
Sumber
meraih kejuaraan pada tahun
a. Komunikasi
2010 sebagai UPK terbaik di
Kabupaten
Rembang
dan
memperoleh harapan I
UPK
Sumber yang tidak melakukan mekanisme
terbaik di tingkat Propinsi Jawa
dengan
Tengah.
melakukan
F.3.
Faktor
Penghambat
Implementasi
PNPM
kegiatan
sesuai
yakni
dengan
SOP
pelanggaran
SOP
dana SPP. Selain itu juga struktur birokrasi
di
dalam
PNPM
di
Mandiri Perdesaan di Kecamatan
Kecamatan Sumber terkait
Sumber dikatakan terlalu panjang
pada
sehingga
Mandiri
Perdesaan
UPK
Kecamatan
sistem
pengawasan di UPK Kecamatan
Sumber
Sumber.
a. Disposisi Disposisi yakni komitmen, kejujuran,
melemahkan
sifat
Disposisi
demokratis.
anggota
Kecamatan
Sumber
c. Tingkat
komitmen
dari
kelompok sasaran
UPK
Tingkat
komitmen
dari
dapat
kelompok sasaran yang buruk
dikatakan masih tidak optimal
dibuktikan dengan adanya masih
terbukti dengan adanya kasus
banyaknya tunggakan dana SPP
penyelewangan
di UPK Kecamatan Sumber.
dana
Simpan
Pinjam Perempuan oleh mantan
Selain
Sekretaris
kelompok perempuan peminjam
UPK
Kecamatan
itu
juga
administrasi
Sumber dan mantan Sekretaris
dana
SPP di UPK Kecamatan
UPK Kecamatan Sumber ini juga
Sumber yang belum tertib.
merangkap pekerjaan di instansi lain.
G. Penutup
b. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dilihat dari dua aspek,
yaitu
mekanisme
G.1.
Kesimpulan
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
program dan struktur birokrasi
Mandiri
itu sendiri. Mekanisme program
Pengelola
yang buruk dibuktikan adanya
Kecamatan
anggota
disimpulkan sebagai berikut:
UPK
Kecamatan
Perdesaan
terkait
Unit
Kegiatan
(UPK)
Sumber
dapat
Didalam
ketepatan
kebijakan,
Adapun
faktor
pendorong
PNPM Mandiri Perdesaan di
implementasi
UPK
Perdesaan di Kecamatan Sumber
Kecamatan
Sumber
dikatakan baik.
terkait
Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing
aktor
implementasi kebijakan belum semuanya
melaksanakan
perannya kewenangan
Sumber
UPK
yakni
Kecamatan
komunikasi
dan
Sumberdaya. Sedangkan faktor penghambat implementasi
PNPM
Mandiri
dengan
Perdesaan di Kecamatan Sumber
dan
tingkat
terkait
ketepatan
implementasi
pada
Mandiri
sesuai
urgenitas mereka masing-masing. Didalam
PNPM
target,
PNPM
Mandiri
pada
UPK
Kecamatan
Sumber yakni disposisi, struktur birokrasi dan tingkat komitmen dari kelompok sasaran.
Perdesaan di Kecamatan Sumber
G.2.
terkait pada UPK Kecamatan
1. Penanggung Jawab Operasional
Sumber dapat dikatakan baik.
Kegiatan (PJOK) dan Badan
Didalam ketepatan lingkungan, Interaksi
antara
Saran
pembuat
Pengawas
UPK
Kecamatan
Sumber diharapkan lebih tegas
kebijakan PNPM Mandiri dengan
dalam
para pelaksana PNPM Mandiri
program, sehinga kasus korupsi
Perdesaan di Kecamatan Sumber
tidak terjadi lagi dan pelaksanaan
dilakukan dengan baik.
PNPM
Didalam ketepatan proses, bahwa adanya penerimaan dan kesiapan yang
baik
dari
mengenai
PNPM
Perdesaan,
tetapi
pemahaman Mandiri
masyarakat Mandiri dari
sisi
proses
Mandiri
Perdesaan
berjalan sesuai dengan prosedur. 2. Perlu kesadaran yang lebih untuk para
kelompok
perempuan
peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk segera
tentang
PNPM
melunasi
Perdesaan,
masih
pinjaman
dikatakan kurang baik.
pengawasan
perguliran
tunggakan dana dana
angsuran
SPP
agar
di
UPK
Kecamatan Sumber tetap lancar
sehingga
program-program
dan kelancaran PNPM Mandiri
PNPM Mandiri Perdesaan di
Perdesaan di Kecamatan Sumber.
Kecamatan
Sumber
tetap
berjalan sesuai tujuan. 3. Agar
seluruh
Daftar Pustaka
anggota
UPK
Kecamatan Sumber diharapkan lebih
memprioritaskan
kepentingan
dan
masyarakat
di
Sumber
dari
Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
kemajuan Kecamatan
memprioritaskan
Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006.
pada
Kebijakan Publik untuk Negara-
kepentingan
Negara Berkembang. Jakarta: PT
pribadi. Selain itu juga harus
Elex Media Komputindo
lebih berkomitmen atas sumpah janji
saat
menjadi
mereka
dilantik
anggota
UPK
Kecamatan Sumber.
Santoso, Purwo dan Joash Tapiheru. 2010. Analisis
Kebijakan
Publik.
Yogyakarta: Jurusan Politik dan
4. Memberikan sanksi baik moril
Pemerintahan FISIPOL UGM
maupun materil bagi anggota UPK Kecamatan Sumber yang melanggar Standart Operating Procedures menjalankan
di
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
dalam mekanisme
program.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
5. Masyarakat Kecamatan Sumber diharapkan berperan serta dalam
Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan
PNPM Mandiri Perdesaan di
Publik. Semarang: Badan Penerbit
Kecamatan Sumber mulai dari
Universitas Diponegoro Semarang
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, karena semua itu akan menentukan keberhasilan
Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementasi
Mantan Sekretaris UPK PNPM Sumber
Otonomi Daerah dalam Perspektif
Ditahan.
Good
http://mataairradio.net/headline/upk-
Governance.
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
(2013).
Dalam:
pnpmditahan#sthash.ce4aMudI.dpuf. Diunduh pada tanggal 10 Juni 2014
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi
pukul 09.15 WIB
Publik Kontemporer. Yogyakarta: Kencana
Pedoman Umum PNPM Mandiri. (2007/2008).Dalam: http://pedomanumumpnpm.pdf.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady
Diunduh
pada
tanggal 10 Juni 2014 pukul 09.30
Akbar. 2009. Metodologi Penelitian
WIB
Sosial. Jakarta: Bumi Aksara Status Bermasalah untuk UPK Kecamatan Sumber Analisis Domain dan Taksonomi (Analisis Spradley).
(2011).
Dalam
Dicabut.
(2013).
Dalam:http://mataairradio.net/headli ne/status-bermasalah-untuk
http://tepenr06.wordpress.com/2011/
upksumberdicabut#sthash.ES9ruAK
11/08/analisis-domaindataaksonomi-
6.dpuf . Diunduh pada tanggal 10
analisisspradley/.
Juni 2014
Diunduh
tanggal 17 Juni 2014 pukul
pada
pukul 10.00 WIB
02.00
WIB
Pemerintah Kecamatan Sumber. (2011). Jumlah dan Persentase Penduduk
Bab 2 Kajian Pustaka. (2009. Dalam http://eprints.uny.ac.id/9705/2/BAB %202 08110241019.pdf . Diunduh
Miskin di Kecamatan Sumber Tahun 2011:
Badan
Kabupaten
Pusat
Statistik
Rembang
pada tanggal 17 Juni 2014 pukul 07.00 WIB
Bupati Rembang. (2011). Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Rembang Tahun 2012: Pemerintah Kabupaten Rembang
