Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
SOSIALISASI UNDANG-‐UNDANG No.20 Tahun 2013 tentang PENDIDIKAN KEDOKTERAN (melalui Video Conference dan Live Streaming : hpeq.dikti.go.id/streaming) Ruang Teleconference Ditjen Dikti, 8 November 2013
Lokasi Vicon Terkoneksi :
Pemimpin Vicon : Djoko Santoso /Dirjen Dikti Moderator : Nizam Waktu : Pkl. 08.30 – 10.30 WIB Narasumber : 1. Illah Sailah (Dir. Belmawa) 2. Budi Sampurna (Staf Ahli Menkes bidang Medikolegal) 3. Errol Hutagalung (Ketua MKKI)
4. Harum Sasanti (Ketua MKKGI) 5. Iman Dahlan (Ses BPPSDM Kemkes) 6. Dzakaria (PB IDI)
1
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
NO
REKAPITULASI DISKUSI VICON : SOSIALISASI UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN NO
INSTITUSI
1
UNTAD
2
FK UGM
MASUKAN DISKUSI TAHAP 1 1. Didalam nomenklatur hanya menyebut FK. Tahun 2008 FK UNTAD masih menjadi prodi dibawah MIPA sedangkan sejak tahun 2012 menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (terdiri dari FK dan FKM). Apakah harus diubah menjadi FK yang berdiri sendiri? 2. Terkait UKDI, berapa kali batas mahasiswa bisa ikut UKDI ? Jika tidak lulus berkali-‐kali, apakah nantinya akan terhapus dari PDPT ? 3. Bagaimana perbedaan kompetensi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Dokter Praktik Umum (DPU) ? 1. Dokter pendidik klinik sudah lama mendapat pengakuan dan ada di UU DIkdok, kapan akan keluar PP supaya bisa memfasilitasi kesetaraan dan pengakuannya Dokter pendidik Klinik ? Saat ini jenjang untuk Guru Besar masih disebut Guru Besar Luar Biasa. 2. Terkait Internsip untuk kedokteran gigi, untuk saat ini masih disebut co-‐ass ; apakah nantinya akan dikerjakan setelah koass (seperti dokter) atau seperti sekarang (menyatu dengan tahap co-‐ass)
TANGGAPAN Dirjen Dikti : 1. Hal yang terpenting adalah ada nama Fakultas Kedokteran. Pengembangan Fakultas tergantung universitas yag bersangkutan. 2. Batas retaker megikuti Uji Kompetensi sedang dibahas oleh para pakar yang kompeten di bidang uji kompetensi. Pertimbangan utama : menghindari lulusan yang kompetensi belum mencukupi untuk menjalankan praktik profesi. sehingga dapat membahayakan masyarakat. Retaker boleh melanjutkan pendidikan dari sisi pendidikan akademik (pengembangan keilmuan, misal : master), tetapi tidak dari sisi pendidikan profesi Dirjen Dikti : 1. Istilah Guru Besar Luar Biasa sudah tidak ada hanya ada istilah Guru Besar (bisa sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap). Yang penting adalah pengusulan dari SATMINGKAL untuk menjadi dosen tetap, untuk selanjutnya diproses di Ditjen Dikti. Catatan : Saat ini wakil rektor bisa bukan berasal dari Kemdikbud, dengan syarat kompeten dan memenuhi syarat. 2. Co-‐ass dan intersip berbeda (internsip adalah
2
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
pemahiran). Penjelasan lebih lanjut akan diatur pada PP.
3
UNS
1. -‐ DLP merupakan kelanjutan tahap profesi dan setara Dirjen Dikti : spesialis. Jika dikaitkan dengan JKN, untuk bisa disetarakan 1. Secara aturan perundangan, konsep DLP sudah siap. dokter spesialis diperlukan tambahan waktu 2-‐4 tahun (total Akan ada aturan konversi terhadap dokter yang ada saat 9 tahun pendidikan). Dalam penyusunan peraturan lanjutan, ini untuk melakukan layanan primer (Kesepakatan mohon dipertimbangkan alokasi waktu pendidikan DLP terkait mekanisme konversi perlu dibicarakan lebih -‐ Bagaimana nasib dokter saat ini yang berjumlah 7000an ? lanjut antara organisasi profesi dan asosiasi institusi Apakah ada sistem konversi ? Bagaimana kaitannya dengan pendidikan). pengaturan SJSN ? 2. Mengenai SNPK, tidak ada overlapping. KKI mensahkan, 2. Perkonsil mengatur bahwa standar pendidikan profesi Menteri memperkuat dengan menetapkan melalui disahkan oleh KKI, sedangkan pada UU Dikdok, ditetapkan peraturan menteri. oleh Menteri. Sebelum Standar nasional pendidikan 3. Perlu kepastian lulusan pendidikan dokter ditetapkan kedokteran (SNPK) ditetapkan, perlu dilakukan pembahasan pada level berapa? menurut KKNI, sarjana di level 6, terlebih dahulu dengan stakeholders profesi, termasuk KKI pendidikan profesi ada yang dilevel 7 dan level 8. 3. Sebaiknya pendidikan dokter dilakukan dalam waktu 4 tahun Merujuk pada standar pendidikan yang disahkan KKI, (seperti aturan lama), kemudian ditambah dengan program lulusan pendidikan dokter sebanding dengan level master (4 semester) magister (KKNI level 8). SAM bidang Medikolegal : • Kebijakan terkait DLP akan ditetapkan melalui peraturan lanjutan. DLP bukan berarti program studi khusus, tapi merupakan program lanjutan dari profesi dokter. • Ide awal DLP adalah untuk menjamin dokter yang bekerja di layanan primer mampu menangani kasus-‐
3
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
• 4
UNMUL
5
UNPATTI
1. Bagaimana dengan dokter gigi layanan primer ? Karena tidak ada aturan khusus tentang program DLP untuk dokter gigi. Terkait implementasi DLP nantinya, apakah co-‐ass akan mengikuti aturan baru tersebut ? 2. Kata-‐kata "setara spesialis" pada DLP, apakah berarti akan ada uji kompetensi khusus untuk DLP ? 1. Isu standar pembiayaan perlu dijelaskan lebih lanjut 2. Kebijakan UKT dirasakan akan memberatkan bagi mahasiswa FK UNPATTI yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi menengah dan rendah. Diharapkan ada keringanan kebijakan UKT. 3. Implementasi UKDI dikhawatirkan memberatkan mahasiswa FK UNPATTI. Tahun 2014 UNPATTI akan mengimplementasikan UKDI dan dikhawatirkan banyak yang tidak lulus. Apakah bisa ada kebijakan khusus untuk lulusan FK UNPATTI ini, mengingat lulusan UNPATTI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dokter di daerah.
kasus layanan primer. Akan ditetapkan lebih lanjut, perbandingan DPU saat ini dengan DLP. Berita yang menyatakan bahwa DPU akan ditiadakan tidak benar. DLP merupakan program pendidikan profesi setara dengan spesialis. Bentuk detailnya masih dalam perumusan. Terkait SJSN, yang akan memberi layanan primer adalah DLP
Penjelasannya sama seperti penjelasan Dirjen Dikti dan SAM Medikolegal sebelumnya
Dirjen Dikti : Besaran UKT ditetapkan oleh rektor, sehingga bukan wewenang Ditjen Dikti untuk intervensi besaran UKT. Ditjen Dikti hanya memberikan kebijakan terkait level besaran UKT. SAM bidang Medikolegal : Dokter yang belum lulus uji kompetensi berarti belum layak menjadi dokter yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
4
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
DISKUSI TAHAP 2 6
FKG USAKTI
7
UNRAM
Perlu kejelasan peran dokter gigi di layanan primer karena SAM bidang Medikolegal : dokter Gigi juga memiliki fungsi sebagai gatekeeper • DLP adalah dokter yang ditambah kompetensi khusus, sehingga levelnya setara spesialis namun bukan spesialis. DLP sudah jelas konsepnya, namun belum tertulis dalam suatu peraturan khusus. DLP adalah bagian dari program profesi berkelanjutan. • DLP harus mampu menangani hampir semua kasus di masyarakat. Waktu pendidikan untuk meghasilkan DLP lebih panjang. • Akan disusun PP yang mengatur DLP (tujuan, cara mencapai, waktu, dll) dan internsip. • DLP tidak menghilangkan posisi DPU. Ketua MKKI : DLP fenotifnya sudah jelas, genotifnya yang belum tersurat. Pada dasarnya pengembangan DLP merupakan tanggung jawab bersama. DLP dibutuhkan oleh pengguna (kemkes) untuk memberikan kualitas layanan terbaik kepada masyarakat Perlu pengaturan angka kredit yang lebih fleksibel untuk bidang Dirjen Dikti : penelitian dan pengajaran Dosen yang tidak melakukan tridarma pendidikan tinggi, tidak bisa dianggap sebagai dosen. Proporsi angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
8
UNUD
9
USU
10
UB
1. Perlu ada aturan lebih jelas terkait batas waktu mengikuti UKDI 2. Untuk seleksi mahasiswa asing, apakah harus diterima dan berapa kuotanya ? 3. Sistem Penjaminan Mutu untuk pendidikan dokter sudah ada, yaitu dengan LAM ; bagaimana untuk pendidikan profesi ? 4. Perlu kesetaraan pengaturan angka kredit terkait penelitian yang dipublikasikan 1. UKDI sebagai exit exam, apakah jika mahasiswa tidak lulus berkali-‐kali, boleh menggunakan Sarjana Kedokteran (SKed)nya untuk hal lain ? 2. Apakah mahasiswa asing harus mengikuti UKDI ? 3. Pada pasal 17 ayat 1 dan 2 apakah dimaknai di tiap Universitas harus memiliki prodi ini, sementara di banyak universitas belum ada 4. Perlu pengaturan lebih lanjut terkait biaya investasi pada badan milik pemerintah, karena terkait lintas kementerian 5. Pada pasal 51, ada kata-‐kata 'diutamakan" sementara amanah Dirjen Dikti bahwa seluruh dana yang didapat dari mahasiswa kedokteran HARUS digunakan untuk pendidikan kedokteran 1. Dokter yang ada sudah mampu bekerja di layanan primer 2. Mahasiswa sebagian belajar di Puskesmas, sementara dokter pendamping di Puskesmas yang memberikan tutorial masih setara dokter ; bagaimana menyikapi hal tersebut ? 3. Bagaimana dengan posisi RS yang menjadi RS jejaring,
Dirjen Dikti : 2. Menurut aturan, kuota mahasiswa asing hanya 10%. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan AIPKI terkait pengaturan mahasiswa asing dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan dokter di Indonesia. 3. Pengaturan terkait angka kredit untuk penelitian : yang diakui adalah hasil risetnya, bukan dari berapa banyak peneliti tersebut diundang untuk publikasi Dirjen Dikti : 1. Gelar Sarjana Kedokteran dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan untuk pengembangan akademik, meskipun belum lulus sebagai dokter. 2. Mahasiswa asing harus mengikuti UKDI sebagai exit exam jika dia mengikuti pendidikan profesi Dokter di Indonesia. 5. Penggunaan dana pendidikan kedokteran perlu mengikuti aturan yang berlaku
SAM bidang Medikolegal : Mahasiswa yang belajar atau internsip di Puskesmas harus didampingi oleh dosen/dokter pendamping yang memenuhi kualifikasi sesuai aturan
6
Ditjen Dikti Kemdikbud 2013
padahal belum memenuhi standar RSP ? 4. Bagaimana status pendidik dalam layanan primer ? DISKUSI TAHAP 3 11
UNPAD
12
UI
Tidak ada pengaturan terkait posisi Kolegium didalam UU. Peran Ketua MKKI : kolegium dalam penyusunan standar perlu tersurat • Kolegium tidak perlu disebut dalam UU karena sudah menjadi bagian dari organisasi profesi. • SNPK akan disusun dengan melibatkan semua stakeholders, termasuk organisasi profesi yang didalamnya akan melibatkan juga kolegium. • Kurikulum pendidikan profesi dokter dan spesialis-‐ subspesialis dikembangkan oleh FK dan kolegium terkait 1. DLP adalah kelanjutan pemahiran dalam program Dokter Dirjen Dikti : Keluarga. Apakah Ditjen Dikti, IDI, AIPKI dan Kemkes Kebijakan terkait penyelenggaraan program DLP di FK akan sudah duduk bersama untuk menyelenggarakan DLP di dibahas lebih lanjut dengan AIPKI. FK? Mengingat kurang dari 25% FK dengan akreditasi A. 2. Perlu peraturan khusus untuk dokter yang memberikan layanan primer serta bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan primer tersebut
7
