SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JADWAL SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI No

Tempat Sosialisasi

Tanggal

1

Jakarta

22-23 Maret 2017

2

Bali

22-23 Maret 2017

3

Medan

22-23 Maret 2017

4

Jayapura

22-23 Maret 2017

5

Batam

30-31 Maret 2017

6

Palembang

30-31 Maret 2017

7

Surabaya

30-31 Maret 2017

8

Balikpapan

30-31 Maret 2017

9

Makassar

29-30 Maret 2017

10

Ternate

30-31 Maret 2017

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

3

3



UU NO. 18 TAHUN 1999

UU NO. 2 TAHUN 2017

Wilayah Pengaturan

Jasa Konstruksi

Industri Konstruksi

Lingkup Konstruksi

Pengguna dan Penyedia Jasa

Jasa, Usaha Penyediaan Bangunan dan Rantai Pasok

Pembinaan

Sentralisasi

Desentralisasi

Lingkup Pembinaan

1. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan 2. Pengembangan (dilaksanakan oleh LPJK)

1. 2. 3. 4.

Klasifikasi Usaha

ASMET

CPC (KBLI)

Partisipasi Masyarakat

1. Forum Jasa Konstruksi 2. Melalui Pembentukan suatu Lembaga

1. Satu Lembaga 2. Peningkatan Peran Asosiasi 3. Forum dalam berbagai Media

Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerjasama


4

4



UU NO. 18 TAHUN 1999 (SISTEMATIKA)

UU NO. 2 TAHUN 2017 (SISTEMATIKA)

TERDIRI ATAS 12 BAB DENGAN 46 PASAL

TERDIRI ATAS 14 BAB DENGAN 106 PASAL

1.

BAB I. KETENTUAN UMUM

1.

BAB I. KETENTUAN UMUM

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN BAB III. USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV. PENGIKATAN JASA KONSTRUKSI BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI BAB VI. KEGAGALAN BANGUNAN BAB VII. PERAN MASYARAKAT BAB VIII. PEMBINAAN BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA BAB X. SANKSI BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

2.

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

3.

BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

4.

BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI

5.

BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

6.

BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

7.

BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

8.

BAB VIII. PEMBINAAN

9.

BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

10.

BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT

11.

BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA

12.

BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF

13.

BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN

14.

BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP


5

5

KETENTUAN UMUM



6

6


Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis Keamanan, Keselamatan, Kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi


7

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN



8

8


TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi

Pasal 4 s.d pasal 8

a. b. c. d. e. f. g.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Peningkatan kapasitas usaha Terciptanya kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa Terselenggaranya jasa konstruksi sesuai K4 Peningkatan kompetensi Peningkatan material dan peralatan dalam negeri Peningkatan partisipasi masyarakat Penyediaan sistem informasi jasa konstruksi

KEWENANGAN KEPALA DAERAH Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu : a. Sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan b. Pelatihan tenaga ahli c. Pengelolaan Sistem Informasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a. Pelatihan tenaga terampil b. Pengelolaan sistem informasi c. Penerbitan IUJK d. Pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraan


9

USAHA JASA KONSTRUKSI



10 10


JENIS USAHA

Jasa Konsultansi Konstruksi

SIFAT Umum 1. 2. 3. 4. Spesialis 1. 2. Umum 1. 2.

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

STRUKTUR USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11 s.d pasal 17

KLASIFIKASI Arsitektur; Rekayasa; Rekayasa terpadu; dan Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Konsultansi ilmiah dan teknis; dan Pengujian dan analisi teknis. Bangunan gedung; dan Bangunan sipil.

Spesialis 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

LAYANAN USAHA Pengkajian; Perencanaan; Perancangan; Pengawasan; dan/atau Manajemen penyelenggaraan konstruksi. Survei; Pengujian Teknis; dan/atau Analisis.

1. 2. 3. 4.

Pembangunan; Pemeliharaan; Pembongkaran; dan/atau Pembangunan kembali.

1. 2. 3. 4. 5.

Instalasi; Konstruksi khusus; Konstruksi prapabrikasi; Penyelesaian bangunan; dan 5. Penyewaan peralatan.

1. Pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

1. Bangunan gedung; dan 2. Bangunan sipil.

1. Rancang bangun; dan 2. Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.


11 11


Pasal 19 s.d pasal 23

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

Segmentasi Pasar

1. Berisiko Kecil; 1. Orang Perseorangan dan 2. Berteknologi sederhana; dan 2. Badan Usaha Kualifikasi Kecil 3. Berbiaya kecil. 1. Badan Usaha Kualifikasi Menengah

1. Berisiko sedang; 2. Berteknologi madya; dan/atau 3. Berbiaya sedang.

1. Badan Usaha Kualifikasi Besar 1. Berisiko Besar; 2. Perwakilan Badan Usaha Jasa 2. Berteknologi Tinggi; dan/atau Konstruksi Asing 3. Berbiaya Besar. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

12 12



PENGATURAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

1.Cara BUJK asing berusaha di indonesia melalui: a. Membuka kantor perwakilan b. Kerjasama modal dengan BUJK Nasional 2.Kewajiban BUJK Asing antara lain: a. Kerjasama dengan BUJK Nasional kualifikasi besar b. Menempatkan WNI sebagai PEJABAT TERTINGGI c. Mempekerjakan lebih banyak TKI d. Melaksanakan alih teknologi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

13 13

TENAGA KERJA KONSTRUKSI



14 14


TENAGA KERJA KONSTRUKSI Pasal 68 s.d pasal 73

STANDAR REMUNERASI MINIMUM

KUALIFIKASI: 1. OPERATOR; 2. TEKNISI/ANALIS; DAN 3. AHLI. KLASIFIKASI: 1. ARSITEKTUR; 2. SIPIL; 3. MEKANIKAL; 4. ELEKTRIKAL; 5. TATA LINGKUNGAN; DAN 6. MANAJEMEN PELAKSANAAN

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

PELATIHAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

15


SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Pasal 74

TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

WAJIB

Tenaga Kerja Konstruksi Asing

KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI: 1.Memiliki RPTKA dan IMTA 2.Hanya Jabatan tertentu 3.Teregistrasi dari Menteri 4.Melakukan alih pengetahuan dan teknologi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

16

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



17 17


PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Pasal 38 s.d pasal 39

Usaha Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Usaha Penyediaan Bangunan

Dikerjakan sendiri Pengikatan jasa konstruksi

Dikerjakan sendiri Perjanjian penyediaan bangunan

Pemda Provinsi dapat membuat kebijakan khusus untuk meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi di daerah SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

18 18


PEMILIHAN PENYEDIA JASA Pasal 41 s.d pasal 44

METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi Konstruksi

a. Tender: Pascakualifikasi, a. Seleksi: Pascakualifikasi Prakualifikasi, dan Cepat dan Prakualifikasi b. Pengadaan secara eletronik c. Pengadaan Langsung

b. Pengadaan Langsung c. Penunjukan Langsung

d. Penunjukan Langsung


19 19


PENYEDIA JASA

1. Hasil Pekerjaan Tepat Biaya, Mutu, dan Waktu 2. Pelaksanaan sesuai Perjanjian Kontrak 3. Memenuhi standar K4 SUB PENYEDIA JASA

1. 2. 3.

Hasil Pekerjaan Tepat Biaya, Mutu, Dan Waktu Pekerjaan Utama diberikan kepada Spesialis Pekerjaan Penunjang diberikan kepada Kualifikasi Kecil

PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI Pasal 46 s.d pasal 56 Kontrak Kerja Konstruksi

PENGGUNA JASA

Membayar Hasil Pekerjaan Sumber Dana Pemerintah; Badan Usaha; dan/atau Masyarakat. BUKTI KEMAMPUAN MEMBAYAR DAN/ATAU KOMITMEN PENGUSAHAAN


20 20


PENJAMINAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Pasal 57

Jaminan terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan penawaran; Jaminan pelaksanaan; Jaminan uang muka; Jaminan pemeliharaan; dan/atau Jaminan sanggah banding. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

21 21


KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 60 s.d pasal 67 RUNTUHNYA HANGGAR DI BANDARA MAKASSAR

Laporan/Pengaduan Penerimaan Laporan Kegagalan Bangunan oleh Menteri Penetapan Penilai Ahli oleh Menteri Laporan dari Penilai Ahli Penentuan Pihak yang Bertanggungjawab

1. Standar Mutu Bahan 2. Standar Mutu Peralatan 3. Standar Keselamatan Kerja Dan Kesehatan 4. Standar Prosedur Pelaksanaan 5. Standar Mutu Hasil Pelaksanaan 6. Standar Operasi Dan Pemeliharann 7. Pedoman Pelindungan Sosial Tenaga Kerja 8. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Memperhatikan Kondisi Geografi Rawan Gempa


22 22

PEMBINAAN



23 23



PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH PUSAT • • • • •

Penetapan kebijakan Penyelenggaraan kebijakan strategis, Pemantauan dan evaluasi Pengembangan kerjasama dan Dukungan kepada gubernur

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT • • • •

Penerapan pedoman teknis Penyelenggaraan kebijakan di wilayah provinsi Pemantauan dan evaluasi, dan Pemberdayaan

BUPATI/WALIKOTA • Penyelenggaraan kebijakan di wilayah kabupaten/kota; dan • Pemantauan dan evaluasi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

24



Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Mengawasi

Pemerintah Pusat Mengawasi

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Tertib penyelenggaraan Tertib usaha dan perizinan tata bangunan Tertib pemanfaatan kinerja Penyedia Jasa

dan

Bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

25

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI



26 26


Pasal 83

Pengguna, Penyedia, dan Institusi terkait HARUS memberikan DATA dan INFORMASI

SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI:

DIKELOLA PEMERINTAH PUSAT

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tugas dan layanan yang dilakukan oleh masyarakat


27

PARTISIPASI MASYARAKAT



28 28


Pasal 84

PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Masyarakat melalui SATU LEMBAGA akan melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat Kepengurusan LEMBAGA yang dibentuk oleh Menteri mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. PERSYARATAN ASOSIASI TERAKREDITASI

PEMBIAYAAN

• • • •

Jumlah dan sebaran anggota Pemberdayaan anggota kepengurusan yang demokratis Sarana dan prasarana

• APBN dan/atau sumber lain yang sah • PNBP SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

29



Akses informasi pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi Membentuk asosiasi

PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

1. Dugaan Kejahatan dan Pelanggaran tidak mengganggu

atau

menghentikan

penyelenggaraan jasa konstruksi 2.

Dugaan

Kerugian

Negara

dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK PENGADUAN

Masyarakat Umum

PEMERIKSAAN

Aparat Penegak Hukum

 Masukan Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi.  Forum Jasa Konstruksi di berbagai MEDIA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dikecualikan: a.Terjadi hilangnya nyawa seseorang b.Tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.


30


PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 88 TIDAK TERCAPAI

PENYELESAIAN SENGKETA

MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

TAHAPAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELIPUTI : Dapat dibentuk a. MEDIASI; Dewan Sengketa b. KONSILIASI DAN; c. ARBITRASE;

Anggota dewan sengketa harus PROFESIONAL dan NETRAL

DISESUAIKAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

YA

Tercantum upaya penyelesaian? TIDAK PARA PIHAK BERSENGKETA MEMBUAT TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIPILIH.


31

SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP



32 32


SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 103 s.d pasal 104

1. SANKSI ADMINISTRATIF DIBERIKAN KEPADA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN. 2. LEMBAGA SESUAI UU NO. 18 TAHUN 1999 TETAP MENJALANKAN TUGAS SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA LEMBAGA SESUAI UNDANGUNDANG INI. 3. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.


33

KELEMBAGAAN

Menteri Dewan Pengawas

DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB

LEMBAGA UNSUR:

1. 2. 3. 4.

Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi Penguna Jasa Perguruan Tinggi/Pakar

DIAKREDITASI

Dapat juga dari Asosiasi terkait Rantai Pasok

PERSETUJUAN

DPR

ASOSIASI

PERUSAHAAN TERAKREDITASI

LISENSI

Sesuai peraturan perundangan

LISENSI

ASOSIASI PROFESI

SERTIFIKASI

BADAN USAHA KONSTRUKSI

UU 11/2014

Lembaga Diklat

TERAKREDITASI

membentuk

LS-BU

UU 13/2003

membentuk

LS-P SERTIFIKASI

TK. KONSTRUKSI

33


UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PERAN MASYARARAKAT JASA KONSTRUKSI

PERATURAN MENTERI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN BANGUNAN

PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJAMINAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN K4

pasal 18, pasal 42, pasal 45, pasal 51, pasal 82


35

TERIMA KASIH


KETENANGAN DAN KELANCARAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

UU NO. 18 TAHUN 1999 Ada ketentuan pidana yang menghentikan proses konstruksi jika terjadi ketentuan pidana terkait dengan kesalahan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang menyebabkan kegagalan pekerjaan (Pasal 43).

UU NO. 2 TAHUN 2017 1. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 2. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Hal-hal tersebut dikecualikan dalam hal terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 86)

Dalam Undang-Undang ini, jika terjadi pidana maka tidak akan menghentikan proses konstruksi yang sedang berjalan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

37


ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi berkualitas;

ASAS

Kejujuran dan Keadilan; Manfaat;

mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan Pengguna dan Penyedia Jasa, serta peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan

Kesetaraan; Keserasian; Keseimbangan;

mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

Profesionalitas; Kemandirian; Keterbukaan; Kemitraan; Keamanan dan Keselamatan; Kebebasan; Pembangunan Berkelanjutan; dan Wawasan Lingkungan .

TUJUAN

menata sistem Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

38 38

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Recommend Documents