SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN TEAM ADVOKASI DAN PENGUPAHAN
1
I. YANG DIATUR DALAM PP 78/2015, antara lain : KEBIJAKAN PENGUPAHAN PENGHASILAN YANG LAYAK (Pendapatan Upah dan Non Upah) PERLINDUNGAN UPAH UPAH MINIMUM DAN FORMULA PENETAPAN UPAH MINIMUM HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH 2
II. HAL HAL KRUSIAL YANG DIATUR DALAM PP 78/2015 A.
PENGATURAN PENDAPATAN UPAH DAN NON UPAH.
B.
PERLINDUNGAN UPAH
C.
PERIODESASI PENINJAUAN UPAH MINIMUM SERTA KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)
D.
FORMULA PENETAPAN UPAH MINIMUM
E. PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN MENJADI WAJIB
F. PENGATURAN UANG SERVICE DAN THR G. PENGATURAN MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF
3
11
A. PENGATURAN PENDAPATAN UPAH DAN NON UPAH
1)
Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk (Pasal 4) :
a. Upah ; dan b. Pendapatan Non Upah Memberikan pemahaman bahwa penghasilan yang layak tidak serta merta diperoleh dari upah akan tetapi juga dapat diperoleh dari Pendapatan Non Upah berupa: THR yang diwajibkan serta pendapatan non upah yang dapat diberikan berupa : bonus, uang pengganti fasilitas kerja dan uang service pada usaha tertentu. 4
Lanjutan 2)
Upah terdiri atas komponen : a. Upah tanpa tunjangan ; b. Upah pokok dan tunjangan tetap ; atau c. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap Memberikan pilihan kepada perusahaan apakah upah terdiri dari komponen atau upah bersih (clean wage).
5
B. PERLINDUNGAN UPAH (pasal 11) 1.
Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
2.
Pembayaran Upah dilakukan dengan mata uang rupiah.
3.
Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan
6
C. PERIODESASI PENINJAUAN UPAH MINIMUM SERTA KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) (Pasal 43)
1)
Penetapan Upah Minimum dilakukan 1 Tahun, ditetapkan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2)
Peninjauan Komponen dan Jenis KHL dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
3)
Peninjauan dilakukan dengan mendasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.
kepada
7
D. FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM (Pasal 44) 1)
Formula Perhitungan Upah Minimum dimuat dalam PP Pengupahan dan pengaturan lebih lajut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
2)
Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai:
Tata Cara Perhitungan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan dengan formula matematika. Aplikasi pedoman tata cara menghitung upah minimum.
8
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MIINIMUM (Pasal 44 Ayat 2)
Lanjutan
Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.
Formula Perhitungan sbb:
UMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + Upah Minimum yang akan ditetapkan
Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi tahun berjalan
% ∆ PDBt)} Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan
9
Lanjutan Keterangan: 1. UMn
: Upah minimum yang akan ditetapkan.
2. UMt
: Upah minimum tahun berjalan.
3. Inflasit
: Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
4. ∆ PDBt
: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan. 10 10
CONTOH PERHITUNGAN
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015)} • UM2015 • Inflasi2015 • ∆ PDB2015
Rp. 2.000.000,: 6% : 5% :
UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6% + 5%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11 %)} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,= Rp. 2.220.000,11
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI Lanjutan DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UM = KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak PP diundangkan. Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum ditambah dengan persentase tertentu yang mengacu pada peta jalan pencapaian KHL yang ditetapkan Gubernur sesuai kemampuan daerah masing-masing.
12 12
Lanjutan
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL Formula Perhitungan sbb:
UMn = UMt + UMt x {( Inflasit + Upah Minimum yang akan ditetapkan
Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi tahun berjalan
% ∆ PDBt) + % Adj } Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan
Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian UM = KHL
13
POTRET BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL TERKAIT DENGAN PENETAPAN UM Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi mungkin. Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan tanpa mempertimbangkan masa kerja dan status pekerja lajang atau berkeluarga. Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM ditetapkan tinggi sementara di beberapa daerah lain ditetapkan rendah (terjadi ketidak- adilan antar wilayah).
14
MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN FORMULA Setiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi. Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan.
Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial.
15
Lanjutan Karena bersifat predictable maka pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat. Sifat predictable ini juga akan membuat investor tidak ragu lagi dalam menanamkan modal. Semakin banyak investor masuk maka peluang kerja akan meningkat. Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
16
E. PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN (pasal 14) 1)
Struktur dan Skala Upah wajib untuk disusun di perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
2)
Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.
3)
Pada saat permohonan pengesahan atau pembaharuan PP serta pendaftaran, perpanjangan dan pembaharuan PKB wajib melampirkan skema struktur dan skala upah.
4)
Dalam peraturan peralihan diatur bahwa perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya RPP Pengupahan. 17
FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN APABILA MENGGUNAKAN PENDEKATAN FORMULA
Dengan adanya formula penetapan upah minimum, maka tugas Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih fokus untuk melaksanakan fungsi lainnya : yaitu pengembangan sistem pengupahan di daerahnya masing-masing.
18
F. UANG SERVICE DAN THR (pasal 7 dan pasal 10) 1)
Uang Service
Berlaku hanya pada usaha tertentu (Hotel dan Restoran di Hotel)
Diperuntukkan bagi pekerja/buruh.
Membatasi pemberlakuan uang service bagi usaha lainnya. 2)
Tunjangan Hari Raya (THR)
Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja/buruh. (Pemberian THR bagi pekerja/buruh adalah untuk membantu meringankan beban biaya pekerja/buruh menghadapi hari raya keagamaannya.)
Apabila perusahaan tidak membayarkan pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif.
THR
kepada 19
G. SANKSI ADMINISTRATIF (pasal 59) a. Teguran tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; d. Pembekuan kegiatan usaha.
20
SANKSI ADMINISTRATIF •
Dikenakan kepada Pengusaha yang melakukan pemotongan upah lebih dari 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.
•
Dikenakan kepada Pengusaha yang TIDAK : 1. membayar THR keagamaan; 2. membagikan uang servis pada usaha tertentu kepada pekerja/buruh; 3. menyusun serta memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja/buruh; 4. membayar upah sampai melewati jangka waktu; 5. memenuhi kewajibannya untuk membayar denda. 21
Pengusaha yang telah dikenai sanksi administratif, tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar hak pekerja/buruh.
22
37 PERATURAN MENTERI YANG DIAMANATKAN DALAM PP 78/2015 TENTANG PENGUPAHAN NO
AMANAT PERATURAN MENTERI
KET
1.
Peraturan Menteri tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
2.
Peraturan Menteri tentang Uang Servis pada Usaha Tertentu
3.
Peraturan Menteri tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
4.
Peraturan Menteri tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
5.
Peraturan Menteri tentang Formula Perhitungan Upah Minimum
6.
Peraturan Menteri tentang Upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota
7.
Peraturan Menteri tentang Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota
8.
Peraturan Menteri Administratif
tentang
Tata
Cara
Pemberian
Point 5, 6,dan 7 akan disatukan
Sanksi
23
37 PERATURAN MENTERI YANG AKAN DIREVISI DENGAN BERLAKUNYA PP 78 /2015 TENTANG PENGUPAHAN
NO
PERATURAN MENTERI
KETERANGAN
1.
Revisi Permenaker 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
Karena telah diwajibkan.
2.
Revisi Permenaker No. 02 Tahun 1999 Hanya berlaku bagi hotel dan Tentang Pembagian Uang Service restoran di hotel pada Usaha Hotel , Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya
3.
Revisi Permenakertrans No: 13 Tahun Tugas Dewan Pengupahan 2012 tentang Komponen dan tidak lagi melakukan survey Pelaksanaan Tahapan Pencapaian nilai KHL Kebutuhan Hidup Layak
38
Lanjutan
NO
PERATURAN MENTERI
KETERANGAN
4.
Revisi Permenakertrans No: 07 Memuat Pengaturan tentang Tahun 2013 tentang Upah Minimum Upah Minimum termasuk Formula Perhitungan UM
5.
Revisi Kepmenakertrans No. 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Menyederhananakan model struktur dan skala upah yang tertuang dalam pedoman.
26
