SOSIALISASI KETENTUAN TAMSIL WONOSOBO, 27-28 JULI 2016
DASAR Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (2), bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka perlu melakukan upaya penyesuaian dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pemberian Tamsil bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan tambahan kesejahteraan pegawai berdasarkan kinerja.
Tamsil Pegawai bukan merupakan hak yang melekat pada pegawai sebagaimana gaji dan tunjangan, tetapi merupakan penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga pada saat tertentu dimana seorang pegawai tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, dilakukan pemotongan terhadap Tamsil yang dibayarkan.
KRITERIA TAMSIL Penerima TamsiL Tamsil diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2. Pengecualian Penerima Tamsil Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi : a. Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Dikbudpora; b. Pegawai di BLUD RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo; c. Pegawai pada BLUD Puskesmas; d. PNS yang ditugaskan di luar OPD Pemerintah Daerah, antara lain : PNS yang ditugaskan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; 3. Tambahan penghasilan diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) bulan. 1.
KOMPONEN TAMSIL 1.
Tingkat/jenjang jabatan;
2.
Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan;
3.
Faktor Pengurang
Tingkat/jenjang jabatan Terdiri dari : 1.
Jabatan tinggi : eselon II.a dan Eselon II.b;
2.
Jabatan Administrasi, terdiri dari :
3.
Administrator : eselon III.a dan III.b
Pengawas : eselon IV.a dan IV.b
Pelaksana
Jabatan Fungsional, terdiri dari :
Jabatan fungsional Auditor;
Jabatan fungsional selain Auditor.
(dijadikan dasar dalam menentukan besaran Tamsil)
Capaian SKP Bulanan 1.
2.
3.
4.
SKP Bulanan merupakan penjabaran dari Kegiatan Tugas Jabatan dan Target yang ditetapkan dalam SKP yang dibuat oleh setiap PNS pada setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Capaian SKP Bulanan dihitung dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masingmasing Kegiatan Tugas Jabatandalam SKP Bulanan. Atasan Langsung PNS bertanggungjawab atas proses penilaian Sasaran Kerja Pegawai PNS yang menjadi bawahannya. Format SKP Bulanan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Lanjutan Capaian SKP.... Besaran penerimaan Tamsil yang diterima PNS berdasarkan capaian sasaran kerja pegawai bulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
Kategori A mendapatkan 100% (seratus perseratus) dari besaran tambahan penghasilanuntuk capaian SKP bulanan dengan nilai 78 (tujuh puluh delapan)atau lebih;
2.
Kategori B mendapatkan 90% (sembilan puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilanuntuk capaian SKP Bulanan dengan nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 78 (tujuh puluh delapan);
3.
Kategori C mendapatkan 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilanuntuk capaianSKP Bulanan dengan nilai 60 (enam puluh) sampai dengan kurang dari 70 (tujuh puluh);
4.
Kategori D mendapatkan 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilanuntuk capaian SKP Bulanan dengan nilai 50 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh);dan
5.
Kategori E mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilanuntuk capaian SKP Bulanan dengan nilai kurang dari 50 (lima puluh).
Faktor Pengurang Faktor Pengurang Tambahan Penghasilan, terdiri dari : 1.
Keterlambatan masuk kerja;
2.
Apel Pagi;
3.
Pulang sebelum waktunya;
4.
Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah;
5.
Cuti;
6.
Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis;
7.
Tugas Belajar;
8.
Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
9.
Penjatuhan Hukuman Disiplin.
Besaran faktor pengurang
setiap keterlambatan masuk kerja, dikurangi sebagai berikut :
terlambat 1 sampai dengan 30 menit dikurangi 0,5 % (nol koma lima perseratus);
terlambat 31 sampai dengan 60 menit dikurangi 1 % (satu perseratus);
terlambat lebih dari 60 menit dikurangi 1,5 % (satu koma lima perseratus).
setiap tidak apel pagi dikurangi 2 % (dua perseratus);
setiap pulang sebelum waktunya dikurangi sebagai berikut :
pulang sebelum waktunya 1 sampai dengan 30 menit dikurangi 0,5 % (nol koma lima perseratus);
pulang sebelum waktunya 31 sampai dengan 60 menit dikurangi 1 % (satu perseratus);
pulang sebelum waktunya lebih dari 60 menit dikurangi 1,5 % (satu koma lima perseratus);
setiap tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah, dikurangi 4 % (empat perseratus);
setiap cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting, perhari dikurangi 2 % (dua persen);
setiap cuti besar, per hari dikurangi 4% (empat perseratus);
setiap tugas belajar, per hari dikurangi 4% (empat perseratus);
setiap tugas Pendidikan dan Pelatihan serta bimibingan teknis, per hari dikurangi 4% (empat perseratus);
setiap tidak masuk tanpa keterangan yang sah, dikurangi 10 % (sepuluh perseratus);
Lanjutan Faktor Pengurang...
setiap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikurangi sebagai berikut : 1.
hukuman disiplin teguran Lisan tidak dikurangi;
2.
hukuman disiplin teguran tertulis dikurangi 10% (sepuluh perseratus) perbulan selama 1(satu) tahun;
3.
Hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi 20% (dua puluh perseratus) perbulan selama 1 (satu) tahun;
4.
Hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) perbulan selama 1(satu) tahun;
5.
Hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun, dikurangi 30% (tiga puluh perseratus) perbulan selama 1 (satu) tahun;
6.
Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikurangi 35% (tiga puluh lima perseratus) perbulan selama 1(satu) tahun;
7.
Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikurangi 40% (empat puluh per seratus) perbulan selama 3 (tiga) tahun;
8.
Hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikurangi 45% (empatpuluh lima perseratus) perbulan selama 3 (tiga) tahun;
9.
Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, dikurangi 50% perseratus) perbulan selama 3 (tiga) tahun
(lima puluh
Lanjutan faktor pengurang...
Dalam hal pegawai berstatus melaksanakan diklat lebih dari satu bulan, menjalankan cuti besar dan cuti bersalin dalam bulan tertentu selama satu bulan penuh, maka tambahan penghasilan bulan yang bersangkutan tidak bayarkan;
Pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan setinggitingginya 100% (seratus perseratus).
Faktor pengurang Tamsil dilakukan : a.
Secara otomatis melalui aplikasi mesin absensi elektronik bagi yang wajib menggunakan mesin absensi elektronik (fingerprint); atau
b.
Secara manual bagi yang dikecualikan dari penggunaan mesin absensi elektronik atau kondisi tertentu dimana mesin absensi elektronik tidak dapat digunakan.
Penghitungan Akhir Tamsil Penghitungan Akhir Tambahan Penghasilan yang diterima pegawai setiap bulannya menggunakan rumus :
TAMSIL = (CAPAIAN KINERJA X STANDAR TAMSIL) - ∑ % FAKTOR PENGURANG
Penggunaan Mesin Absensi Elektronik
Penghitungan Tamsil yang diterima setiap pegawai dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Tamsil yang tersedia dalam mesin absensi elektronik (kecuali bagi yang dikecualikan dari penggunaan mesin absensi elektronik);
Setiap pegawai wajib melaksanakan absensi menggunakan mesin absensi elektronik yang telah disediakan, dengan pengaturan sebagai berikut : a.
Untuk OPD yang sudah tersedia mesin absensi elektronik, maka absensi pegawai dilaksanakan di OPD masing-masing;
b.
Untuk UPTD/UPTB yang berada di kecamatan, maka absensi pegawai dapat dilakukan di kecamatan setempat;
Bagi pegawai dengan pertimbangan tertentu, dapat menggunakan absensi manual. Pertimbangan tertentu meliputi pertimbangan : 1. sifat/kondisi pekerjaan, yaitu bagi PNS ; a. Staf pribadi, ajudan dan pengemudi Bupati/Wakil Bupati; b. Pegawai yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati; c. Pegawai Rumah Potong Hewan (RPH); d. Pegawai UPT Terminal Sawangan dan Mendolo pada Dipenda 2. letak geografis tempat kerja, yaitu bagi PNS : a. Pelaksana di Sekolah; b. Sekretaris Desa; c. Pegawai Kantor Pariwisata yang ditugaskan di PRPP Semarang; d. Pegawai pada UPT Obyek Wisata Wilayah Kaliwiro dan Garung pada Dipenda;
Dalam hal pegawai melaksanakan dinas luar ke luar daerah dan dinas luar dalam daerah yang tidak dimungkinkan untuk melakukan absensi, dikecualikan dari kewajiban absen pada hari bersangkutan, pengertian dinas luar juga berlaku bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, dalam kapasitas sebagai anggota tim kegiatan lintas OPD yang dibentuk dengan keputusan bupati. Dalam hal ini tidak mengurangi Tamsil pegawai yang bersangkutan, sedangkan pegawai yang melaksanakan dinas luar dalam daerah dan berdasarkan jadwal kegiatan dinas luar dimaksud dimungkinkan untuk melakukan absensi, maka pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melakukan absensi.
Mesin absensi elektronik dimaksud telah diprogram sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku, dan dikendalikan oleh OPD yang menangani kepegawaian dibawah pengawasan langsung Bupati Wonosobo/Sekda melalui jaringan internet.
Untuk melakukan pembaharuan data guna menyesuaikan dengan fakta riil terhadap ketidakhadiran pegawai, setiap OPD menunjuk petugas admin yang selanjutnya akan diberikan nama pengguna (user name) berserta sandi (password) oleh Kepegawaian selaku pengendali, untuk dapat mengakses dan melakukan input data pembaruan pada aplikasi Tamsil.
Pegawai diwajibkan untuk melakukan absensi dengan mesin eletronik 2 kali sehari, dengan ketentuan sebagai berikut : (dasar : jam kerja yang berlaku)
Absensi kehadiran masuk kerja, dilaksanakan sebelum jam kerja dimulai, yaitu sebelum jam 07.30 WIB, apabila melaksanakan absensi lebih dari jam 07.30 WIB maka diberlakukan pemotongan berdasarkan ketentuan;
Absensi Pulang Kerja, dilaksanakan setelah jam kerja berakhir, yaitu mulai jam 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai jam 11.00 WIB untuk hari Jumat, apabila melaksanakan absensi kurang dari ketentuan tersebut, maka diberlakukan pemotongan berdasarkan ketentuan.
Kerusakan Mesin Absensi Elektronik 1.
Dalam kondisi tertentu dimana mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala OPD bertanggungjawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
2.
Kepala OPD wajib segera melaporkan secara tertulis kerusakan dimaksud disertai dengan Berita Acara Kerusakan Barang kepada Bupati lewat OPD yang membidangi kepegawaian.
3.
Selama mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin elektronik dapat kembali berfungsi, daftar hadir manual wajib dilaporkan setiap hari kepada OPD yang membidangi kepegawaian.
4.
Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.
5.
Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mesin elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan kedua sejak kerusakan, Tambahan Penghasilan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran tambahan penghasilan terakhir, dan terhadap kerusakan kedua, besaran penghasilan yang akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilan terakhir.
Tata Cara dan Prosedur Pembayaran Tamsil
Tamsil dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan OPD, usulan pembayaran disampaikan ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Wonosobo paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Usulan Tamsil wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala OPD. Dalam melaksanakan verifikasi, Kepala OPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam OPD yang bersangkutan maupun antar unit lain yang terkait, guna memperoleh hasil yang akurat dan obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan;
Kepala OPD bertanggungjawab penuh lingkungan OPD yang bersangkutan;
Prosedur pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi, baik elektornik dan/atau manual;
Rekapitulasi absensi secara eletronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin absensi elektronik yang dikendalikan oleh OPD yang membidangi kepegawaian.
Rekapitulasi absensi secara manual dikendalikan oleh kepala OPD.
atas
dilakukan
pembayaran
secara
Tamsil
manual
di
yang
Prosedur pembayaran tamsil pegawai berdasarkan rekapitulasi absensi elektronik adalah sebagai berikut : 1. OPD yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi absensi elektronik setiap bulan yang dapat diakses oleh administrator OPD melalui sistem aplikasi; 2. OPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi absensi elektronik, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh administrator pengelola sistem aplikasi; 3. Administrator pengelola sistem aplikasi meng-upload data dukung setiap pegawai yang tidak masuk dengan keterangan yang sah, surat tugas dinas luar, surat cuti serta data dukung lainnya sebagai bukti ketidakhadiran PNS; 4. OPD melakukan pencetakan data rekapitulasi absensi elektronik setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
Prosedur pembayaran tamsil pegawai berdasarkan rekapitulasi absensi manual, OPD melakukan verifikasi terhadap data usulan yang meliputi Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tamsil Pegawai;
Syarat pengajuan pembayaran Tamsil pegawai dilampiri :
1.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
2.
Daftar Penerimaan Tamsil Pegawai;
3.
Rekapitulasi tingkat kehadiran;
4.
Data dukung ketidakhadiran; dan
5.
SKP Bulanan.
Prosedur dan tata cara pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat Pertanggungjawaban (SPJ) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
Penghentian dan Perubahan Tamsil 1.
Pemberhentian Sementara, apabila : a. diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana; b. dibebaskan dari jabatan organik; c. cuti lebih dari 1 (satu) bulan; d. mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan lebih dari 1 (satu) bulan; e. tugas belajar lebih dari 1 (satu) bulan. Penghentian tamsil pegawai berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan, dan dapat diberikan kembali, apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada OPD Pemerintah Daerah, dengan ketentuan tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan kembali bekerja dengan memperhitungkan faktor pengurang.
2.
Pemberhentian Tetap, apabila : a.
meninggal dunia;
b.
cuti di luar tanggungan negara;
c.
bebas tugas (BT); dan/atau
d.
diberhentikan sebagai PNS.
Penghentian Tamsil berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan. 3.
Perubahan tambahan penghasilan karena mutasi Bagi PNS yang mutasi jabatan, Tamsil dibayarkan dengan ketentuan : a.
apabila mutasi jabatan sebelum tanggal 10, tambahan penghasilan jabatan baru dibayarkan mulai bulan kedua;
b.
apabila melaksanakan tugas setelah tanggal 10, tambahan penghasilan jabatan baru dibayarkan mulai bulan ketiga.
c.
Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Wonosobo, Tamsil dibayarkan mulai bulan ke-2 (kedua) sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
Pembinaan Dan Pengawasan Tamsil Kepala OPD bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian Tamsil di lingkungan kerjanya masing-masing, antara lain dengan cara: Bertanggungjawab atas kebenaran data usulan instrumen penghitungan Tamsil di lingkungan kerjanya; Memberikan keteladanan dalam perilaku disiplin di lingkungan kerjanya; Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja pegawai di lingkungan kerjanya; Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan mesin absensi pegawai sebagai sarana yang sangat vital dalam penentuan besaran Tamsil. Agar pelaksanaan Tamsil di seluruh OPD dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggjawabkan, maka Inspektorat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya.
Lain-Lain 1.
Dalam penerapan kebijakan pemberian Tamsil, jam kerja ditetapkan sebagai batas mulai dan mengakhiri tugas/pekerjaan harian, baik dihitung dengan menggunakan mesin absensi elektronik maupun manual.
2.
Hari dan jam kerja bagi pegawai yang diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah menyesuaikan dengan hari dan jam kerja yang berlaku di desa setempat, dan absensi dilakukan secara manual di kantor desa masing-masing;
3.
Pada saat tertentu, dimana berdasarkan perintah ataupun petunjuk dari pemerintah pusat tentang penetapan hari libur nasional yang tidak tercantum dalam kalender, maka terhadap hari tersebut tidak dilakukan pengurangan Tamsil;
4.
Ketentuan apel bagi pegawai masih berlaku, sehingga setiap pegawai diharuskan mengikuti apel pagi setiap hari jam 07.30 WIB untuk hari Senin s/d Kamis, dan 06.45 untuk hari Jumat dilanjutkan dengan kegiatan kesamaptaan.
5.
Dalam tertentu dimana tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan apel, misalnya : a.
Karena faktor cuaca atau kondisi alam lainnya;
b.
Lokasi apel digunakan untuk kegiatan penting lainnya,
Sehingga tidak dilaksanakan apel pagi, maka dianggap apel dan tidak dilakukan pengurangan terhadap tamsil. 6.
Pegawai yang diangkat sebagai Pj. Kepala Desa diberikan tamsil dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di OPD induknya terlebih dahulu, sehingga absensi kehadiran dilaksanakan di OPD induk dengan menggunakan mesin absensi elektronik dan selanjutnya kepada mereka diberlakukan sebagai pegawai yang melaksanakan dinas luar dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Pj. Kepala Desa.
