SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG
TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari’ah
Oleh :
Aniqa Rizqia 092503009
PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO SEMARANG 2011/2012
ii
iii
MOTTO
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
ﻤﻥ ﺠﺩ ﻮ ﺠﺩ “ Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa”
Bersyukur Kepada Allah, Bersujud Sepanjang Waktu
iv
PERSEMBAHAN
Thank’s to Allah, Tuhanku & Nabi Muhammad, Nabiku. Abah Taschin & Ibu Isrochah yang selalu mendoakanku. Mbak Lina & Mak Amin, trima kasih atas supportnya. Saudara-saudaraku: Mbak Lia, Mbak Cik, Mbak Nida, Habib, Sela, Kaba, Secha, Hibban, Pak Idris, Mas Oi, Mas Rama; Ponakan-ponakanku: Atha, Sebby, Aqila. maturnuwun atas dukungan dan doanya. Mas Ary Firdaus, terima kasih atas kesabarannya selama ini. Bulek Lis, terima kasih telah menuntunku ke kampus ini. Teman dan keluargaku di D3 Perbankan Syari’ah, perjuangan kita tidak terhenti sampai sini. Tetap semangat kawan,. Teman sekamarku: Ida Nurul Yaqin, Fitri Juwita Sari, Nur Fatymah. Terima kasih dan maaf aku selalu merepotkan kalian. Sahabat-sahabatku: Ririn, Atina, Mbak Freeda, Dwisept, Indri, Eka, Shol yang selalu menyemangatiku. Teman dan keluargaku di koz pak Basith yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, thank’s atas tawa dan tangisnya.
v
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, Deklarator,
Aniqa Rizqia
vi
April 2011
ABSTRAK Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Wakalah digunakan pada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk berbagai hal, baik dari pihak Lembaga itu sendiri maupun dari pihak nasabah/mitra. Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan, akad wakalah digunakan sebagai kuasa untuk pembelian barang/jasa. Karena keterbatasan Lembaga Keuangan Syari’ah untuk membelikan kebutuhan nasabah/mitra, Lembaga ini memberikan kuasa kepada nasabah/mitra untuk mencari dan membeli sendiri kebutuhannya. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan akad yang telah diperjanjikan. Baik karena faktor kesengajaan maupun tidak. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan akad wakalah perlu diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja lembaga untuk mencapai tujuan. Dengan pembiayaan yang tepat guna, manfaat akan sepenuhnya dirasakan oleh nasabah/mitra. Berbeda halnya ketika pembiayaan tersebut tidak sampai pada tujuan akadnya. Sebagaimana pengendalian yang dilakukan oleh KJKS BINAMA Semarang dalam bentuk antisipasi. Antisipasi tersebut diterapkan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pada proses pencairan. Setelah pencairan, dilakukan pula pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut agar tidak terjadi side streaming. Efektifitas antisipasi yang dilakukan oleh KJKS BINAMA dapat dilihat dari penurunan tingkat penyalahgunaan akad wakalah oleh nasabah/mitra pembiayaan.
vii
KATA PENGANTAR Puji Syukur keharidat Allah SWT. atas nikmat yang diberikan kepada hambanya berupa kesehatan, rizki, dan ilmu yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyyah menuju Islamiyah, jalan kebenaran bagi manusia. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik ilmu, waktu, maupun tenaga. Yakni kepada: 1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang 2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 3. Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM selaku Kaprodi D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 5. Seluruh dosen D3 Perbankan Syari’ah yang telah berbagi ilmunya kepada penulis 6. Bapak R. Kartiko Adi Wibowo selaku Direktur dan Bapak Tur Priyono, SE selaku Pimpinan KJKS BINAMA Semarang beserta karyawankaryawannya.
viii
7. Orang tua, keluarga dan sahabat-sahabatku D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang khususnya PBSA atas semangatnya yang tak pernah putus 8.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah selalu melimpahkan karuniaNya kepada para pihak atas
segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.
Penulis,
ANIQA RIZQIA
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………….. . . . ... ii ……………………........................
iii
....................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
........................................................
v
HALAMAN DEKLARASI ………………………………....…………
vi
HALAMAN ABSTRAK
...................................................................
vii
KATA PENGANTAR
………………………...………………....
viii
DAFTAR ISI
…………………………………………………...
x
BAB I : PENDAHULUAN I. II.
……………………………….................
1
Rumusan Masalah ………………………………………….
4
………………………….
4
Latar Belakang
III.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
IV.
Metodologi Penelitian
………………………………….
5
V.
Sistematika Penulisan
………………………………….
7
x
WaET-8(KS B)-41
BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA I. II.
Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA Visi dan Misi KJKS BINAMA
……………………. 9
……………………………. 10
III.
Wilayah Pelayanan KJKS BINAMA
……………………. 10
IV.
Struktur Organisai KJKS BINAMA
……………………. 11
V.
Sistem dan Produk KJKS BINAMA
……………………. 13
VI.
Perkembangan KJKS BINAMA ……………………………. 16
BAB III : PEMBAHASAN I. II.
Konsep Dasar Wakalah
……………………………………. 19
Penerapan Akad Wakalah
xi
BAB I PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini di tunjukkan dengan munculnya lembaga keuangan syari‟ah baik Bank maupun non Bank. Di mulai sejak diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari‟ah. Lembaga keuangan non Bank juga tidak kalah membuka layanan syari‟ah seperti pegadaian syari‟ah, asuransi syari‟ah, koperasi syari‟ah, dan lain sebagainya. Sistem bagi hasil yang bebas riba telah membawa masyarakat beralih pada lembaga keuangan syari‟ah. Munculnya krisis moneter di Indonesia tahun 1997 mungkin bisa dikatakan ibrah atau hikmah (blessing indisguise) bagi pertumbuhan Bank Syari‟ah. Sebab melalui krisis itu, Allah seolah ingin menunjukkan bahwa syari‟ah-Nya begitu maslahat dan berkah.1 Baitul Maal Wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil,2 juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dewasa ini banyak BMT yang 1
Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, Selamat Tinggal Bank Konvensional, 2011, Jakarta: TIFA PUBLISHING HOUSE, hal. 28 2 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, 2009, Malang: UIN-Malang Press, hal.105
1
berkembang dengan variasi produk yang dimilikinya. Perkembangannya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah bahkan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah patut kita acungi jempol. Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pada Baitul Maal Wa Tamwil meliputi prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip non-profit (misalnya Qardhul Hasan). Secara fungsional, dari prinsip-prinsip dasar tersebut ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat yakni funding dan lending, lembaga keuangan ini memiliki fungsi dana bisnis dan dana ibadah.3 Hubungan ini adalah hubungan yang seimbang antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mengedepankan profit oriented saja. Pada produk penghimpunan dananya berupa simpanan. Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk mitranya. Dalam pembiayaannya,
meliputi
beberapa
akad
antara
lain
murabahah,
mudharabah, maupun ijarah, lembaga keuangan ini bertindak sebagai pembiaya (pemberi biaya) bukan penjual. Oleh karena itu, ketika mitra mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik Bank maupun NonBank, bank tidak sepenuhnya menyerahkan pembiayaan tersebut dalam bentuk barang namun dalam bentuk uang. Lembaga keuangan tersebut
3
Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, 2009, Yogyakarta: Safiria Insani Press, hal. 50
2
mencarikan barang/jasa yang dibutuhkan mitra/nasabah. Tetapi jika Bank/Koperasi tersebut tidak mampu membelikan barang/jasa yang dibutuhkan atau mitra/nasabah lebih memilih untuk mencari sendiri barang/jasa yang dibutuhkan, Bank/Koperasi memberikan kuasa kepada mitranya untuk membeli kebutuhan tersebut. Pemberian kuasa ini dalam bentuk surat kuasa dengan akad al-wakalah. Realita yang ada, masyarakat kurang memahami akad-akad pada lembaga keuangan syari‟ah. Sehingga mereka cenderung mengambil praktisnya
terhadap
akad-akad
tersebut.
Yang
terjadi
adalah
penyalahgunaan akad-akad yang pada akhirnya tidak sampai pada tujuan suatu lembaga keuangan syari‟ah secara sosial. Sebagaimana salah satu latar belakang lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil yakni melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara insentif dan berkelanjutan.4 Berkelanjutan yang dimaksud tidak terhenti pada pencairan saja. Namun harus sampai pada pengawasan untuk mencapai apa yang telah diakadkan. Sehingga tujuan dilakukannya akad dapat terpenuhi. Penyalahgunaan yang dilakukan mitra terjadi karena berbagai sebab. Walaupun hal itu dilakukan oleh mitra/nasabah, dan lembaga keuangan syari‟ah/ BMT sudah dapat dikatakan mensejahterakan anggotanya dengan pencairan dana tersebut, namun usaha yang dilakukan belum tepat guna. Hal ini tidak hanya menjadi urusan mitra/nasabah dengan Allah, tetapi juga menjadi tugas lembaga keuangan syari‟ah untuk
4
Ibid, hlm. 53
3
memperbaiki kinerjanya agar mensejahterakan anggotanya secara tepat guna, yakni tidak menyalahi apa yang telah diakadkan. Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG.”
II.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA Cabang Semarang? 2. Bagaimana solusi agar mitra tidak menyalahgunakan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA?
III.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tugas Akhir dengan judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN
AKAD
WAKALAH
PADA
PRODUK
PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG” Disusun dengan maksud mencari solusi dan antisipasi terhadap penyalahgunaan kuasa atas akad yang telah diperjanjikan. Dari tujuan tersebut diharapkan dapat diambil manfaatnya, yaitu:
4
1. Bagi penulis, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih actual. 2. Bagi masyarakat pada umumnya untuk kebijakan pengambilan keputusan dalam melakukan pembiayaan dan etika bisnis syari‟ah yang perlu dilakukan demi tercapainya kesejahteraan yang optimal. 3. Bagi dunia perbankan, untuk manajemen resiko terhadap penerapan akad dalam pembiayaan dan pengawasan yang optimal dengan tetap berpegang pada prinsip syari‟ah.
IV.
Metodologi Penelitian Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Sumber Data a. Data Primer Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.5 Data ini di ambil dari Layanan Mitra (CS), Surveyer, dan bagian marketing yang berhubungan dengan akad wakalah dan pembiayaan di KJKS BINAMA. b. Data Sekunder
5
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2009, Jakarta: Alfabeta, hal.193
5
Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.6 Dalam penelitian ini data diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan beserta akad wakalahnya. Misalnya surat kuasa (wakalah) dan berkas-berkas pembiayaan. Selain itu data sekunder juga di dapat dari materi-materi yang di sampaikan pada bangku perkuliahan dan buku-buku referensi lainnya. 2. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.7 Untuk penelitian ini, penulis mewawancarai bagian marketing. b. Observasi Informasi yang diperoleh dari observasi/pengamatan dapat berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian,waktu, dan perasaan. Dalam penelitian ini yang di amati adalah perilaku mitra/nasabah maupun layanan mitra(CS) dan proses kerja di KJKS BINAMA. 6
Ibid, hal. 193 Dr. Juliansyah Noor, S.E, M.M, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 2011, Jakarta: Kencana, hal. 138 7
6
c. Dokumen Dokumen yang diambil untuk penelitian adalah dokumen yang menyangkut tentang wakalah dan pembiayaan di KJKS BINAMA. Dokumen sangat membantu karena objek dari penelitian ini berupa akad tertulis. 3. Metode Analisis Data Untuk
menanggapi
data
yang
diperoleh
agar
dapat
memecahkan permasalahannya, analisis yang dilakukan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.8 . V.
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
8
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2009, Jakarta: ALFABETA, hal. 334
7
BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS BINAMA meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sistem dan produk, dan perkembangan KJKS BINAMA. BAB III PEMBAHASAN Bab ini adalah bab yang paling pokok untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi penerapan akad wakalah pada produk-produk pembiayaan di KJKS BINAMA beserta solusi yang diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Mencakup Kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman KJKS BINAMA. Sehingga penulis dan pembaca dapat mengetahui baik buruknya manajemen suatu bank atau lembaga keuangan syari‟ah. BAB IV PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapatkan
dari
penelitian
8
tersebut.
BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA I.
Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah BINA NIAGA UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota terhadap kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A /BH/PAD/KWK.11/X/96
tanggal
31
Oktober
1996.
Selanjutnya
menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.9
9
Company Profile KJKS BINAMA
9
I.
Visi dan Misi KJKS BINAMA Dalam menjalankan usahanya, KJKS BINAMA memiliki tujuan sebagai organisasi yang tertuang dalam visi dan misinya. Berikut adalah visi dan misi KJKS BINAMA: 1. Visi KJKS BINAMA Menjadi lembaga keuangan Syari‟ah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan masyarakat. 2. Misi KJKS BINAMA Mewujudkan KJKS BINAMA yang : 1. Sehat, 2. Berkembang, 3. Profesional 4. Memiliki Resiko Usaha Yang Minimal 5. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal 6. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.10
II.
Wilayah Pelayanan KJKS BINAMA Pada awal berdirinya, KJKS BINAMA memperoleh ijin operasional di wilayah Semarang. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan terhadap anggota di luar wilayah tersebut, maka melalui Perubahan
10
Ibid
10
Anggaran Dasar Tahun 2000, daerah operasional BINAMA diperluas menjadi Provinsi Jawa Tengah. KJKS BINAMA berkantor pusat di Ruko Anda Kav.7A Jl. Tlogosari Raya I Telp. (024) 6702792 Semarang, memiliki 5 cabang dan dalam proses membuka cabang keenam. Adapun kelima cabang tersebut adalah 1. Semarang Ruko ANDA Kav.5, Jl. Tlogosari Raya I Telp. (024) 6702790 2. Kaliwungu Ruko Kaliwungu Baru Blok A/8, Jl. KH. Asy‟ari, Telp. (0294) 3688860 3. Weleri Ruko Weleri Square No.2, Jl.Raya Barat, Telp. (0294) 643440 4. Ungaran Mayjend Sutoyo No. 1A, Sebantengan, Telp. (024) 6926355 5. Batang Ruko Yos Sudarso 1G, Jl. Yos Sudarso Batang, Telp. (0285) 392074 III.
Struktur Organisasi KJKS BINAMA Cabang Semarang Agar memudahkan mencapai tujuan yang telah direncanakan, dalam KJKS BINAMA disusunlah struktur organisasi. Masing-masing pihak memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Sebagaimana yang digambarkan pada struktur organisasi berikut ini. 11
Struktur Organisasi KJKS BINAMA cabang Semarang RAT
Pengurus KJKS BINAMA
Dewan Direktur
Kepala Cabang
Bagian Operasional
Bagian Marketing
Akunting
Teller
Layanan Mitra
Staf Sarlog dan Umum
SubBag Pembiayaan
Support Pembiayaan
Account Officer
SubBag Pendanaan
Staff Pendanaan
SubBag Rimidial & Handling Pembiayaan
Staff Senior Rimidial
Staff Pembiayaan
Direktur : R. Kartiko Adi Wibowo
Kabag.Marketing
Kepala Cabang
: Tur Priyono, SE
Kasubbag.Pembiayaan: Irawan
Kabag.Operasional
: Puji Iswanti, SE
Support Pembiayaan : Rina Agustina
12
: Moh. Yasin, SE
IV.
Akunting
:Karesha P.R, SE
Account Officer
Teller 1
: Fitroh H., SE
1. Mugiyono, SE
Teller 2
: Retno, SE
2. Yayat Hidayat P.
Layanan Mitra 1
: Ulin Na‟mah, SE
Layanan Mitra 2
:Primadesi,A.Md
:
Kasubbag.Pendanaan: Danang W., SE Kasubbag. Rimidial
: Sulaiman
Sistem dan Produk KJKS BINAMA Sebagaimana lembaga keuangan syari‟ah yang operasionalnya harus sesuai dengan prinsip islam, sistem yang digunakan dalam KJKS BINAMA adalah sistem bagi hasil. Baik produk penghimpun dananya maupun produk pembiayaannya. 1) Produk penghimpunan dana pada KJKS BINAMA meliputi beberapa simpanan. Yaitu: a. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad Musyarakah (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada Koperasi. b. Sertifikat Modal Penyertaan yaitu
sertifikat
tanda
pemilikan
penyertaan
dana
bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA. c. SIRELA – Simpanan Sukarela Lancar
13
yaitu
simpanan
Mudharabah
yang
penarikan
dan
penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setoran awal minimal Rp 25.000,00 selanjutnya minimal Rp 2.000,00 d. SISUKA - Simpanan Sukarela Berjangka yaitu produk berdasarkan akad mudharabah yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Simpanan ini dapat dijadikan
jaminan
pembiayaan
dengan
setoran
awal
Rp
1.000.000,00. e. SIAP HAJI – Simpanan Persiapan Haji yaitu produk dengan akad Mudharabah yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan dari simpanan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH) yakni dengan setoran awal minimal Rp 250.000,00 selanjutya Rp 10.000,00 f. TASAQUR - Tabungan Persiapan Qurban adalah produk yang merujuk pada konsep Wadi‟ah. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya
14
dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah dengan setoran awal minimal Rp 25.000,00 selanjutnya Rp 2.000,00
g. TARBIAH - Tabungan Arisan Berhadiah Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Namun hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah bulanan.11 2) Produk Pembiayaan Produk pembiayaan pada KJKS Binama meliputi produk sebagai berikut: a. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan
ini
merupakan
pembiayaan
dengan
akad
murabahah. Yakni pembiayaan dengan rincian pokok+margin, dimana mitra membayar atau mengangsur pembiayaan tersebut dengan harga jual. b. Pembiayaan Ijarah Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan akad ijarah atau sewa-menyewa. c. Pembiayaan Ijarah Multijasa
11
Brosure Simpanan KJKS BINAMA
15
Merupakan pembiayaan dengan akad sewa. Pembiayaan ini lebih dominan terhadap pembiayaan konsumtif. Misalnya pembiayaan untuk pendidikan.
V.
Perkembangan KJKS BINAMA KJKS BINAMA diunggulkan dengan adanya on line sistem, yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Kehandalan on line sistem ini juga didukung dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan Nilai – nilai dasar Sumber Daya Insani (SIFAT) yaitu sebagaimana meneladani sifat Rasulullah SAW yakni Shiddiq (Benar), Istiqomah (Tekun), Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam kebaikan), Amanah (Dapat dipercaya), Ta‟awun (Kerjasama). Manajemen yang profesional dengan pola pengambilan keputusan telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SISDUR), demikian pula pada operasionalnya. Personalia KJKS BINAMA berkualifikasi pendidikan mulai SMA , DIII, sampai Sarjana. Bahkan pengembangan Sumber Daya Insani dilakukan dengan sistem beasiswa. Sinergi antara sistem operasional yang handal dengan profesionalime Sumber Daya Insani memungkinkan KJKS BINAMA untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akurat bagi seluruh anggota. Dukungan itu pula yang mendorong pesatnya kemajuan KJKS BINAMA. 16
Hal tersebut bisa diukur dari indikator keberhasilan suatu lembaga keuangan diantaranya berikut ini : Pencapaian
1993
2000
2010
2011
Asset
50,8 Juta
938,4 Juta
25,2 Milyar
38,1 Milyar
Simpanan
36,3 Juta
653,9 Juta
18,4 Milyar
26,7 Milyar
Pembiayaan
17,3 Juta
648,3 Juta
21,3 Milyar
30,3 Milyar
SHU
0
32,4 Juta
620 Juta
645 Juta
Jml Karyawan
6 Orang
22 Orang
50 Orang
65 Orang
Tabel 1 Adapun perkembangan KJKS BINAMA dapat dijelaskan pada grafik berikut.
Grafik diatas menunjukkan perkembangan KJKS BINAMA yang mengalami kenaikaan secara signifikan. Dari segi aset, simpanan, pembiayaan, SHU, dan karyawannya.
17
Kenaikan tersebut diimbangi juga dengan dibukanya beberapa cabang yang menyebar dibeberapa daerah. Sehingga peningkatan tidak hanya terjadi di daerah Semarang saja. Dari segi asset, dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 12,9 Milyar. Dilihat dari segi simpanan dan pembiayaan juga selalu mengalami kenaikan. Begitu pula dengan kesejahteraan anggota yang ditunjukkan dengan peningkatan SHU yang semakin meningkat.
18
BAB III PEMBAHASAN
I.
Konsep Dasar Wakalah Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah dalam bahasa Arab disebut juga tafwidh. Yang berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wakalah. Menurut Syafi‟i Antonio, al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.12 Didalam al-majallah dijelaskan al-wakalah adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dengan dan dengan demikian ia dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang ia jalankan. Hal dimaksud menurut Syafi‟i dan Hambali menjelaskan wakalah adalah pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama dia masih hidup.13 Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis
dapat
mengambil
makna
12
dari
wakalah
itu
sendiri.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.120 13 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.39
19
Wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Wakalah dapat diartikan sempit dan luas, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Secara umum, wakalah dapat dilakukan untuk berbagai hal selama tidak melanggar ketentuan Islam. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pemberian kuasa tersebut menyangkut aspek-aspek ekonomi. Berbeda halnya ketika wakalah diterapkan pada dunia politik, maka pelimpahan kekuasaan tersebut akan berhubungan dengan dunia politik. 1. Landasan Hukum Wakalah a. Al-Qur‟an
“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan
20
yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”( Al-Kahfi: 19)14
…ًَُ وَنْيََتقِ اهللَ رَب،ًَُ…فَبِنْ َأمِهَ َبعْضُكُ ْم َبعْضًا فَهْيُئَ ِّد انَذِي اإْتُمِهَ َأمَاوَت “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…” (Al-Baqarah: 283)15 b. Al- Hadist
ُّهًَ اهلل َ ِ ﻋن ﺴنيمانابن يﺴار انَ َرسُ ْىلَ اهلل,ﻋه ربﯾعﺔ به أ بﻲ ﻋبﺪ اهز ﺤمن َفزَوَجَا ُي مَ ْيمُىْوَ َﺔ بِىْتَ انْﺤَارِثِ و،ِال مِهَ اْألَوْصَار ًج ُ َسهَمَ َبعَجَ أَبَا رَافِ ٍع وَر َ ﻋهَيًِْ َو َ 16
سهَ َم (رواي مانك فﻲ انمىطؤ َ َﻋهَيًِْ و َ هلل ُ ّهًَ ا َ رﺴو مهلل
“Dari Rabi‟ah bin Abi „Abd ar-rahman dari Sulaiman ibn Yasar bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi‟ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa‟)17
c. Ijma
14
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hlm. 404, Q.S. Al-Kahf ayat 19 15 Ibid, hlm. 60, Q.S. Al-Baqarah potongan ayat 283 16 Malik bin Anas ra., Al-Muwaththa’, Beirut: Darul-Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 271 17 Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik Ibn Anas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 182 No.70
21
Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta‟awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.18 d. Fatwa DSN-MUI Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa No. 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Wakalah tertanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000 M. Pertimbangan ekonomis yang diambil dalam pemutusan fatwa ini adalah bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah dan praktik wakalah pada Lembaga Keuangan Syari‟ah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.19
2. Rukun dan Syarat Wakalah Rukun wakalah terdiri dari pelaku akad, objek akad, dan shighah (ijab qabul). 1) Pelaku
akad,
merupakan
kedua
belah
pihak
yang
melakukan akad. Yakni pemberi kuasa(muwakil) dan penerima kuasa(wakil). Syarat muwakil adalah sebagai berikut:
18
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 122 19 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm.207-208
22
a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat wakil adalah: a. Cakap hukum, b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.20 2) Objek
akad(At-Taukil),
merupakan
tindakan
yang
dikuasakan. Syarat objek akad adalah perbuatan yang boleh digantikan oleh orang lain harus jelas, dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syari‟at islam, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, pemberian gaji, dan lain-lain. Objek akad tidak dibolehkan pada ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta seperti zakat, shadaqah, dan haji.21
20
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majlis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang WAKALAH 21 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta:Pustaka Amani, 2007, hlm. 271
23
3) Shighah, merupakan pernyataan dari kedua belah pihak (ijab qabul). Penerimaan diri sebagai penerima kuasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.
3. Jenis-Jenis Wakalah Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu wakalah muthlaqah, wakalah muqayyadah, dan wakalah al-Aamah. Pemberian kuasa secara muthlak tanpa batasan waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan wakalah muthlaqah. Sedangkan pemberian kuasa yang dibatasi waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan wakalah muqayyadah. Jadi pihak kedua bertindak atas nama pihak pertama untuk melaksanakan kuasa yang telah ditentukan. Sedangkan wakalah al-Aamah merupakan bentuk wakalah yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari almuthlaqah.22 II.
Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan di KJKS BINAMA Dalam operasionalnya didunia perbankan, akad wakalah sering digunakan untuk transaksi transfer, Letter of Credit, Inkaso, pembelian ATK, dan sebagai pelengkap pada akad pembiayaan. Akad wakalah
22
Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 38
24
diterapkan pada produk pembiayaan sejak KJKS BINAMA didirikan. Namun, dahulu akad wakalah masih satu kesatuan dengan akad murabahah/ijarah. Sejak dua tahun terakhir akad wakalah mulai dipisahkan dari akad pembiayaannya. Akad wakalah diterapkan pada produk pembiayaan tersebut sebagai akad pelengkap, karena banyaknya mitra pembiayaan di KJKS BINAMA sehingga tidak memungkinkan pihak KJKS BINAMA membelikan/menyewakan satu persatu kebutuhan mitra. Adapun ketentuan wakalah dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut: 1. Pernyataan ijab dan qabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 3. Akad wakalah pada KJKS dipergunakan antara lain dalam transaksi murabahah, selain itu digunakan pula pada transaksi KJKS lainnya yang berbasis imbalan (fee), seperti pengurusan haji, pengurusan biaya pengobatan,dll. Pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA, akad wakalah digunakan untuk semua akad pembiayaan baik murabahah maupun ijarah. 1. Pembiayaan dengan akad Murabahah Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan
25
tingkat keuntungan tertentu atas barang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.23 Dasar hukum murabahah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29
ن تَكُىْنَ تِرَارَ ً ﻋَه ْ َطمِ اِالَ أ ِ ﯾَآ أَ ُﯾهَا انَذِﯾْهَ آمَىُىْا الَتَ ْؤكُهُىْا َأمْىَاَنكُ ْم بَيْىَكُ ْم بِانْبَا ْض مِ ْىكُم ٍ َتزَا “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. Tujuan mitra dalam akad ini karena dalam memenuhi kebutuhannya, mitra tidak mempunyai uang tunai untuk melakukan transaksi langsung dengan supplier. Akad murabahah ditujukan kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, pengadaan barang dagangan, bahan baku, barang modal, dan barang-barang yang tidak bertentangan dengan syari‟ah. Mitra dapat melunasi pembayaran barang tersebut dengan cara tunai atau mengangsur. Murabahah sebagai bentuk pembiayaan, secara syari‟ah diatur dalam oleh Dewan Syari‟an Nasional-Majlis Ulama Indonesia dalam
fatwanya
Nomor:
04/DSN-MUI/IV/2000
tentang
Murabahah. 23
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009, hlm. 92
26
Sedangkan
ketentuan
pembiayaan
murabahah
oleh
BMT/KJKS adalah sebagai berikut: 1) KJKS
menyediakan
dana
pembiayaan
berdasarkan
perjarijian jual beli barang; 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada KJKS ditentukan berdasarkan kesepakatan KJKS dan anggota; 3) KJKS selaku penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya. 4) KJKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; 5) Dalam hal KJKS mewakilkan kepada anggota (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KJKS; 6) Dalam proses wakalah, agar memudahkan proses berjalan sesuai ketentuan, maka KJKS dapat menyediakan nota barang kosong atas nama KJKS yang diisi okh suplier dan diserahIcan oleh anggota sebagai bukti kepemilikan telah berpindah kepada KJKS.
27
7) KJKS dapat meminta anggota untuk membayar uang muka atau
urbun
saat
menandatangani
kesepakatan
awal
pemesanan barang oleh anggota; 8) KJKS dapat meminta anggota untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai KJKS; 9) Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode akad. Penerapan
akad
wakalah
pada
pembiayaan
akad
murabahah ini adalah dari pihak mitra, akad wakalah digunakan untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan bukan hak milik mitra dan untuk surat kuasa menjual(agunannya) apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan bagi pihak KJKS BINAMA, wakalah digunakan apabila KJKS tidak dapat membelikan barang saat akad murabahah. KJKS BINAMA memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli kebutuhan sesuai dengan yang diakadkan pada akad murabahah. 2. Pembiayaan dengan akad Ijarah/ Ijarah Multijasa Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.24 Produk pembiayaan dengan akad sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mitra menyewa rumah, ruko. Sedangkan akad ijarah 24
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117
28
multijasa digunakan pada produk pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, KJKS BINAMA memberikan sejumlah dana kepada mitra untuk keperluan pendidikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun ketentuan akad ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Ketentuannya dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut: 1) BMT dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa
dari
pihak
lain
untuk
kepentingan
anggota
berdasarkan kesepakatan; 2) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunva; 3) BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan; 4) BMT wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa yang sifatnya matedil dan struktural sesuai kesepakatan; 5) BMT dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh anggota; 6) Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
29
7) Anggota tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian anggota ; Sedangkan untuk ijarah multijasa ketentuannya adalah sebagai berikut: 1) BMT dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan; 2) Pernbiayaan
Multijasa
hukumnya
boleh
(jaiz)
dengan
menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. 3) Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa, BMT dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee;Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Penerapan akad wakalah pada pembiayaan ijarah adalah mitra yang membutuhkan objek sewa sedangkan mitra tersebut tidak dapat membayar sewa sehingga KJKS BINAMA bertindak sebagai penyewa. Akad wakalah diterapkan ketika KJKS BINAMA tidak dapat membayarkan secara langsung kepada pemilik objek, sehingga KJKS BINAMA memberikan kuasa kepada mitra untuk membayarkan sewa tersebut dengan mencairkan sejumlah dana.
30
III.
Antisipasi dan Solusi Terhadap Penyalahgunaan Akad Wakalah oleh Mitra Pembiayaan Pemberian kuasa oleh KJKS BINAMA terhadap mitra pembiayaan terkadang disalahartikan oleh mitra. Dengan dana yang telah dicairkan bukan berarti mitra menggunakan dana tersebut sesuai kehendaknya. Walaupun secara wujud uang/dana tersebut telah berpindah kepada mitra, namun mitra harus tetap berpegang pada apa yang telah diakadkan. Hal ini bukan saja menjadi urusan mitra dengan Allah swt. tetapi juga hubungannya dengan KJKS BINAMA. Dari data yang telah penulis peroleh menyebutkan bahwa di KJKS BINAMA masih terjadi penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan. Berikut ini adalah jumlah mitra yang menyalahgunakan akad wakalah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tahun
2009
2010
2011
Jumlah Mitra Pembiayaan
1.654
1.957
2.233
11
10
11
Mitra Yang Menyalahgunakan
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 terjadi penyalahgunaan akad wakalah sebanyak 11 mitra dengan total mitra pembiayaan sebanyak 1.654, jika diprosentasekan adalah sebesar 0,66%. Pada tahun 2012 mitra yang menyalahgunakan akad wakalah sebesar 1.957 mitra dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan 10 mitra yakni
31
sebesar 0,51%. Sedangkan untuk tahun 2011, dari 2.233 mitra pembiayaan yang menyalahgunakan akad wakalah adalah sebesar 0,49% yaitu sebanyak 11 mitra. Besarnya mitra yang menyalahgunakan akad wakalah dibanding dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya KJKS BINAMA dalam manajemennya terhadap penyalahgunaan akad. Penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. 1. Pembiayaan digunakan untuk menutup hutang diBank/Koperasi lain25 Ketidakjujuran oleh mitra pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA dengan alasan khawatir tidak dicairkan menjadi salah satu sebab penyalahgunaan akad wakalah. Apalagi alasan yang dikemukakan oleh mitra pembiayaan adalah untuk menutup hutang/kewajibannya di Bank/Koperasi lain. Mitra merasa kondisinya yang buruk tersebut menghambat usahanya mencari dana di koperasi lain. Sehingga mitra menyampaikan tujuan yang tidak sebenarnya dalam permohonan pengajuan pembiayaannya. Tidak adanya BI Checking di KJKS BINAMA merupakan salah satu kendala bagi KJKS BINAMA untuk mengetahui Black List. Sehingga banyak calon mitra bermasalah yang mengajukan
25
Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
32
pembiayaan di KJKS BINAMA untuk menutup kewajibannya di Bank/Koperasi lain. Keterbatasan sumber daya insani yang ada di KJKS BINAMA juga tidak dapat mengontrol secara detail aktivitas yang dilakukan oleh mitra. Padahal, jika mitra jujur terhadap tujuan pembiayaannya, KJKS BINAMA masih bisa mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh mitra pembiayaan. 2. Penggunaan pembiayaan oleh dua orang26 Penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan juga disebabkan oleh penggunaan pembiayaan oleh dua orang. Artinya, mitra mengajukan pembiayaan atas nama dirinya saja. Namun dalam penggunaan dananya, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan pembayaran oleh orang-orang yang menggunakan dana tersebut. Sehingga mitra tidak menggunakan dananya sesuai dengan tujuan yang telah diakadkan. Hal ini dapat diketahui ketika mitra mulai menunjukkan kelesuan dalam melaksanakan kewajibannya kepada KJKS BINAMA yang akhirnya mengakui bahwa yang menggunakan dananya tidak hanya dirinya saja. Sehingga pembayarannya juga menunggu pembayaran dari teman-temannya yang menggunakan dana tersebut.
26
Ibid
33
Dengan alasan yang disebutkan diatas, pihak manajemen KJKS BINAMA melakukan antisipasi sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan akad wakalah sebagaimana penurunan selama tiga tahun terakhir. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh KJKS BINAMA dalam penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan persyaratan yang spesifik pada produk pembiayaan. Persyaratan yang ketat dan spesifik pada produk pembiayaan memberikan ruang gerak yang tidak terlalu longgar oleh mitra pembiayaan. Hal ini bukan berarti mempersulit mitra melakukan pembiayaan
di
KJKS
BINAMA.
Namun
dengan
adanya
persyaratan yang spesifik dan berbeda pada produk pembiayaan mengurangi langkah mitra dalam ketidakjujurannya menyampaikan tujuan pembiayaannya. Misalnya pada produk pembiayaan pendidikan disebutkan bahwa syarat-syarat harus dilengkapi dengan keterangan rincian total biaya kebutuhan pendidikan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, surat keterangan telah diterima dilembaga pendidikan yang bersangkutan, dan nota pembelian sarana pendidikan.27 Berbeda halnya dengan persyaratan pada pembiayaan lainnya. Dengan persyaratan yang spesifik, mitra tidak dapat menyampaikan permohonan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuannya. 27
Brosur Pembiayaan Pendidikan KJKS BINAMA
34
2. Melakukan Survey terhadap mitra pembiayaan Survey dilakukan oleh KJKS BINAMA dengan mendatangi calon mitra pembiayaan. Yang dilakukan saat survey adalah wawancara dan asersi dengan calon mitra pembiayaan. Pada umumnya, survey lebih ditekankan pada jaminan. Hal tersebut memang benar adanya. Namun bukan berarti tujuan penggunaan dana tidak dipedulikan saat survey. Beberapa data yang perlu digali saat survey dilakukan oleh KJKS BINAMA adalah: a. Survey terhadap identitas mitra. Meliputi data identitas diri dan keluarganya, data tempat tinggal, data kekayaan, data penghasilan dan pengeluaran. b. Survey terhadap tujuan dan penggunaan pembiayaan. Meliputi dana yang diajukan, Tujuan dijelaskan secara rinci, jangka waktu, dan sumber penggunaan.
c. Survey terhadap sektor usaha mitra dan analisinya. d. Asersi terhadap jaminan pembiayaan. Dari survey inilah KJKS BINAMA dapat mengetahui tujuan pembiayaan oleh mitra. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana, poin kedua dari survey tidak disepelekan oleh KJKS BINAMA. 3. Melakukan supervisi terhadap mitra pembiayaan
35
Berbeda halnya dengan survey, supervisi/monitoring dilakukan setelah terjadi akad atau setelah pencairan dilakukan. Tujuan dari monitoring adalah sebagai berikut: a. Mengetahui kebenaran penggunaan dana b. Mengikuti perkembangan usaha c. Memberikan bimbingan atau petunjuk untuk kemajuan usaha. Pada saat pihak KJKS BINAMA mengunjungi mitra, pihak KJKS BINAMA meminta kuitansi atas pembelian barang/jasa sebagai bukti penggunaan dana yang diwakalahkan kepada mitra. Seperti pembelian motor, rumah, atau mobil. Namun hal ini tidak dapat dilakukan pada semua objek. Pada pembiayaan modal kerja untuk toko (klontong) misalnya, pihak KJKS BINAMA kesulitan untuk minta kuitansi atas barang-barang yang telah dibeli karena banyaknya barang dan mitra kerepotan untuk menuliskan satupersatu.28 Sehingga tindakan lebih lanjut KJKS BINAMA adalah memantau usaha mitra. 4. Mempertimbangkan Poin „Tujuan Pembiayaan‟ pada Lembar Rekomendasi Pada lembar rekomendasi yang merupakan analisa pembiayaan disebutkan beberapa poin diantaranya adalah poin tujuan pembiayaan. Poin tersebut ditulis berdasarkan hasil survey. Walaupun 28
tidak
sepenuhnya
pemutusan
pembiayaan
Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
36
dipertimbangkan dari poin ini, namun poin tersebut cukup berpengaruh dalam pemutusan pembiayaan. Karena dari tujuan tersebut, KJKS BINAMA dapat mengetahui untuk apa anggota mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah diketahui tujuannya, KJKS Binama dapat menentukan akad yang cocok dengan tujuan pembiayaan tersebut.29
5. Menilai kewajaran tujuan pembiayaan dengan dana yang diajukan dalam pembiayaan. Untuk menilai wajar tidaknya dana yang diajukan dengan kebutuhan mitra, KJKS BINAMA perlu meneliti analisis pembiayaan. Sehingga pemutusan pembiayaan tidak hanya berpedoman pada agunan yang diberikan mitra. Beberapa tujuan analisa pembiayaan antara lain untuk menilai usaha debitur, menekan resiko, menghitung kebutuhan pembiyaan yang layak. Layak tidaknya pembiayaan dengan kebutuhan mitra dapat diketahui dari hasil survey. Antara nominal yang diajukan dengan harga pasar, account officer sudah mengetahui nilai wajarnya. Sehingga pembiayaan yang dapat dicairkan adalah sekiranya cukup atau memenuhi kebutuhan mitra.30
29 30
Ibid wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
37
6. Melaksanakan prosedur layanan mitra dengan mengisi formulir secara lengkap. Pada saat awal mitra datang kepada KJKS BINAMA, layanan mitra menanyakan tujuan pengajuan pembiayaan. Walaupun hanya sekedar pernyataan tertulis atau administratif, hal ini dapat menunjukkan konsistensi mitra terhadap KJKS BINAMA terutama dalam hal tujuan pembiayaan. Sehingga pada saat permohonan tersebut ditindaklanjuti, dapat terlihat keadaan yang sebenarnya. Sedangkan solusi terhadap mitra yang sudah menyalahgunakan akad wakalah memang belum bisa diatasi oleh KJKS BINAMA. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan bagi KJKS BINAMA untuk menarik barang/jasa yang telah dibeli (yang tidak sesuai dengan akad) oleh mitra. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya, KJKS BINAMA lebih fokus pada pemantauan kewajiban pembayaran oleh mitra agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.31 IV.
Analisis Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara, penulis dapat mengambil analisis dari permasalahan yang ada. Bahwasannya penyalahgunaan akad (wakalah) kemungkinan bisa terjadi di bank/koperasi yang ada. Tidak terkecuali di KJKS BINAMA yang pada dasarnya memberikan pembiayaan kepada
31
Ibid
38
masyarakat yang membutuhkan. Namun pemilahan terhadap masyarakat perlu diwaspadai agar tujuan koperasi/bank tidak hanya mensejahterkan masyarakat tetapi juga tepat guna. Sebagaimana ketika produk tersebut diciptakan
dengan
tujuannya
masing-masing.
Dari
hal
tersebut,
pembiayaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada profit dan safety. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam orientasi pembiayaan, yakni tepat guna, agar kesejahteraan berjalan optimal. Walaupun penyalahgunaan belum bisa diatasi secara tuntas, namun resiko tersebut dapat dikendalikan. Sebagaimana KJKS BINAMA menerapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi penyalahgunaan akad (wakalah). Dari data yang telah penulis sampaikan, penurunan tingkat penyalahgunaan menunjukkan efektifnya strategi dan kinerja Sumber Daya Insani KJKS BINAMA. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Insani untuk memantau mitra pembiayaan yang begitu besar jumlahnya, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang berperan dalam upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan akad wakalah meliputi layanan mitra, marketing, account officer, surveyor, komite pembiayaan, sampai kepala cabang. Namun yang paling berperan adalah disaat dilakukannya survey terhadap calon mitra oleh surveyer, yang merupakan dasar digalinya informasi calon mitra pembiayaan. Pokok antisipasi terhadap penyalahgunaan akad wakalah terletak pada analisis pembiayaannya. Dengan analisis yang baik akan memberikan pengaruh pada hasil yang baik pula. 39
Berikut ini penulis sampaikan analisis SWOT terhadap KJKS BINAMA Semarang secara menyeluruh. A. Aspek Strenght / Kelebihan Kelebihan KJKS BINAMA sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari‟ah dalam operasionalnya adalah 1. Memiliki
Sumber
Daya
Insani
yang
potensial
untuk
dikembangkan. Hal ini terlihat dari pendidikan para karyawannya yang terus ditingkatkan. Pendidikan yang D3 dilanjutkan dengan kuliah sore agar menjadi S1 dan yang berpendidikan S1 ditingkatkan menjadi S2. 2. Lokasi kantor yang strategis sangat mendukung kemajuan KJKS BINAMA. Yakni terletak pada komplek ruko/pertokoan. 3. Memiliki Informasi dan Teknologi yang handal yang tidak dimiliki oleh semua Koperasi/BMT. Yaitu dengan adanya online system yang memungkinkan mitra melakukan transaksi diseluruh kantor cabang. 4. Memiliki system jemput bola tanpa batasan nominal yang memudahkan mitra untuk melakukan transaksi tanpa mengganggu aktivitas nasabah. 5. Memiliki kegiatan tafsir Al-Qur‟an dan Tadarus untuk para Sumber Daya Insani KJKS BINAMA. 6. Memiliki jaringan dengan stakeholders.
40
B. Aspek Weakness / Kelemahan Walaupun KJKS BINAMA telah memiliki beberapa keungggulan seperti yang dijelaskan diatas, namun KJKS BINAMA tak luput dari kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki demi kemajuannya. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan KJKS BINAMA Cabang Semarang: 1. Proses
analisis
profesional.
Hal
dan
monitoring pembiayaan
ini
dapat
dilihat
dari
yang kurang masih
adanya
penyalahgunaan dan pembiayaan yang bermasalah. 2. Sumber Daya Insani yang belum kompeten dibidangnya. Khususnya bidang perbankan syari‟ah. C. Aspek Opportunities/ Peluang 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam. 2. Dengan
disadarinya
sistem
ekonomi
Islam
yang
lebih
mensejahterakan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, peluang besar datang dari proses pengalihan tabungan nasabah Bank Umum (konvensional) maupun koperasi konvensional. 3. Karena terletak pada kompleks pertokoan memungkinkan banyak transaksi keuangan terjadi melalui KJKS BINAMA. D. Aspek Threat / Ancaman 1. Tergiurnya target pasar yang mementingkan target duniawi sehingga mengesampingkan target ukhrawinya. 2. Maraknya dunia perbankan syari‟ah (misalnya Bank Umum yang membuka layanan syari‟ah) sehingga persaingan semakin ketat.
41
3. Produk-produk dengan bagi hasil yang kompetitif mempengaruhi beralihnya mitra kepada Bank/Koperasi lain.
42
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syari’ah. 2008. Jakarta: Sinar Grafika Brosur Pembiayaan Pendidikan KJKS BINAMA Brosur Simpanan KJKS BINAMA Company Profile KJKS BINAMA Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30. 2005. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majlis Ulama Indonesia No.10/DSNMUI/VI/2000 Tentang WAKALAH Imam Malik Ibn Anas. Al-Muwaththa’ Imam Malik Ibn Anas. 1999. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Malik bin Anas ra.. Al-Muwaththa’. 1990. Beirut: Darul-Ihya Al-Ulum Muhammad Dwiono, Abu. Selamat Tinggal Bank Konvensional. 2011. Jakarta: TIFA PUBLISHING HOUSE Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik. 2001. Jakarta: Gema Insani Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah. 2000. Yogyakarta: UII Press.
Muttaqien, Dadan. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah. 2009. Yogyakarta: Safiria Insani Press Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. 2011. Jakarta: Kencana Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid. 2007. Jakarta:Pustaka Amani Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2009. Jakarta: Alfabeta Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Yasin, M. Nur. Hukum Ekonomi Islam. 2009. Malang: UIN-Malang Press
AKAD IJAROH Nomor : «No_Akad» /IJR/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahim “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29) Yang bertanda tangan dibawah ini, 1.
Nama Jabatan Nomor KTP Alamat
: : : :
.
TUR PRIYONO Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang 33.7402.180475.0003 Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092./KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Ijaroh KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan 2.
Nama : «Nama» Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «Kota» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad ijaroh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 a. Pihak I menyewakan obyek sewa kepada Pihak II sebesar Rp.«Harga_Jual»- («Terbilang2» rupiah), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Harga_Beli»,-( «Terbilang» rupiah) dan ujroh sebesar Rp. «Margin»(«Terbilang1» rupiah) b. Pihak II setuju dengan harga sewa tersebut sebagaimana di maksud pada pasal 1ayat a, dan mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I. PASAL 2 Pihak II sepakat untuk menyewa obyek sewa sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: a). Sistem pembayaran sewa adalah angsuran «angsuran»-/jatuh tempo. b). Jangka waktu pembayaran sewa adalah «jk_wkt» bulan, oleh karena itu perjanjian sewa sampai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran barang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal «jth_tempo» c). Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya sewa sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I. d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai keseakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut. PASAL 3 BIAYA-BIAYA Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu :
Biaya administrasi sebesar Rp. «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi. PASAL 4 Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I. PASAL 5 Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I , harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»-/bulan dari keterlambatan angsuran. PASAL 6 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan. PASAL 7 a).
b).
c).
Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «Penjamin» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal «tanggal» yang digunakan sebagai jaminan atas akad sewa yang telah disepakati. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I. Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku. PASAL 8
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari akad ini. PASAL 9 Akad ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini, Kamis «tanggal» di «Tempat»
DEBITUR
KJKS BINAMA
«calon_debitur»
TUR PRIYONO
AKAD MURABAHAH Nomor : «No_Akad»/MRB/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun» Bismillahirrahmanirrahim “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29) Yang bertanda tangan dibawah ini, 1.
Nama Jabatan Nomor KTP Alamat
: : : :
.
TUR PRIYONO Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang 33.7402.180475.0003 Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092./KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Murabahah KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan 2.
Nama : «Nama_Mitra» Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «KotaKab» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 a) Pihak I menjual barang kepada Pihak II berupa barang «Barang»/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, yaitu sebesar Rp. «Harga_jual»,- («terbilang»), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Hrg_Pokok»,- («terbilang1») dan margin sebesar Rp. «Margin»,- («terbilang2») b) Pihak II menyetujui dengan harga jual tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat a dan mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I. PASAL 2 Pihak II sepakat untuk membeli barang sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: a). Sistem pembayaran barang adalah angsuran/jatuh tempo. b). Jangka waktu pembayaran barang adalah «jk_wkt» bulan, oleh sejak ditandatanganinya akad ini. Adapun pelunasan pembayaran barang dapat dilakukan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo tanggal «bea_adm»
c). Pihak II wajib membayar seluruh hutang kepada Pihak I sampai dengan lunas. d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya. PASAL 3 Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar Rp «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi. PASAL 4 Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah hutang Pihak I. PASAL 5 Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian hutang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I ,harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»,-/bulan dari keterlambatan angsuran. PASAL 6 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta bukubuku perusahaan. PASAL 7 a).
b).
c).
Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «pemilik_jaminan» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal «tgl_srt_kuasa_jaminan» yang digunakan sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I. Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku. PASAL 8
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas
lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini. PASAL 9 Persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini «hari», «tanggal» di «tempat_akad»
DEBITUR
KJKS BINAMA
«debitur»
TUR PRIYONO
Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA” 1. Sejak kapan akad wakalah digunakan dalam akad pelengkap pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA? 2. Apa yang melatarbelakangi penerapan akad wakalah? 3. Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA? 4. Dalam lembar rekomendasi pembiayaan terdapat poin pertimbangan “Tujuan Pembiayaan”. Bagaimana posisi poin(pengaruhnya) terhadap pemutusan pembiayaan? 5. Bagaimana pengawasan KJKS BINAMA terhadap “tujuan pembiayaan” dalam proses pembiayaan? 6. Berapa jumlah mitra pembiayaan dalam periode 5 tahun terakhir? 7. Berapa kasus penyalahgunaan akad wakalah periode 5 tahun terakhir? 8. Apa saja sebab-sebab penyalahgunaan akad wakalah dalam produk pembiayaan? 9. Apa saja cara yang ditempuh oleh KJKS BINAMA untuk mengantisipasi agar mitra tidak menyalahgunakan akad wakalah? Bagaimana prosedurnya? Dan siapa saja yang berperan dalam penanganan tersebut? 10. Apa saja solusi yang ditempuh oleh KJKS BINAMA untuk menangani mitra yang telah menyalahgunakan akad wakalah? Bagaimana prosedurnya? Jawab : 1. Sejak berdirinya KJKS Binama sudah menggunakan wakalah, tetapi dulu masih jadi satu dengan Akad Pembiayaannya, baru 2 tahun terakhir ini ada akad wakalah tersendiri. Contoh akad sebagaimana terlampir. 2. Karena banyaknya anggota pembiayaan KJKS Binama, sehingga tidak memungkinkan pihak KJKS Binama membelikan barang satu persatu. 3. Pada akad Murabahah atau Ijarah yang memerlukan pembelian/penyewaan barang yang ditentukan di akad. 4. Cukup berpengaruh dalam pemutusan, karena dari Tujuan Pembiayaan tersebut KJKS Binama bisa mengetahui untuk apa anggota mengajukan pembiayaan tersebut. Dan setelah diketahui tujuannya KJKS Binama bisa menentukan akad yang cocok dengan tujuan pembiayaan tersebut. 5. Apabila pembiayaan tersebut sudah cair, akan dilakukan pemantauan terhadap penggunaan tersebut dengan cara melakukan supervisi ke rumah/usaha anggota tersebut.
6. Tahun 2009 : 1.654 orang, 2010 : 1.957 orang, 2011 : 2.233 orang 7. Tahun 2009 : 11 orang, 2010 : 10 orang, 2011 : 11 orang 8. Tujuan pembiayaan yang tidak jelas, yaitu: untuk menutup hutang di bank atau kopeasi lain. Karena tidak ada BI Checking sehingga pihak BINAMA tidak dapat mengetahui riwayat calon mitra pembiayaan. penggunaan oleh 2 orang, penggunaan dana oleh dua orang sedangkan pembiayaan atas nama satu orang. 9. Tujuan pembiayaan yang jelas (rinci) dari anggota pembiayaan, dan meminta kuitansi atas pembelian barang tersebut. Prosedurnya dengan survey dan supervisi. Survey dilakukan sebelum pencairan pembiayaan sedangkan survey dilakukan setelah pencairan. Yang berperan dalam hal ini adalah AO, Kabag Marketing dan Kepala Cabang. 10. Kalau semua sudah terjadi, KJKS Binama tinggal memantau angsuran pembiayaan tersebut.
Lokasi wawancara
: KJKS BINAMA PUSAT Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari Raya I
Hari/ Tanggal
: Senin, 16 April 2012
Pukul
: 14.18 WIB-selesai
Kepala Divisi Pembiyaan KJKS BINAMA,
Adi Prabowo
AKAD IJARAH MULTI JASA Nomor : «No_Akad»/IJRHMLTJS/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahim “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29) Yang bertanda tangan dibawah ini, 1.
Nama Jabatan Nomor KTP Alamat
: : : :
.
TUR PRIYONO Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang 33.7402.180475.0003 Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092/KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Ijarah Multi Jasa KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan 2.
Nama : «Nama» Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «Kota» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad ijaroh multi jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 a. Pihak I menyediakan jasa kepada Pihak II untuk «Jenis_Pembayaran_untuk», sebesar Rp. «Harga_Jual»,- («Terbilang2» rupiah), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Harga_Beli»,-(«Terbilang» rupiah) dan ujroh sebesar Rp. «Margin»,-(«Terbilang1» rupiah) b. Pihak II setuju dengan harga pemanfaatan jasa tersebut sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat a, dan mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I. PASAL 2 Pihak II sepakat untuk memakai jasa sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a). Sistem pembayaran jasa adalah angsuran/jatuh tempo dengan nominal sebesar Rp «angsuran»,- /bulan b). Jangka waktu pembayaran jasa adalah «jk_wkt» bulan, oleh karena itu perjanjian sewa sampai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran jasa dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal «jth_tempo» c). Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya sewa sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I. d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut. PASAL 3 Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar Rp. «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi.
PASAL 4 Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I. PASAL 5 Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I , harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»,-/bulan dari keterlambatan angsuran. PASAL 6 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta bukubuku perusahaan. PASAL 7 a).
Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «Penjamin» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal
b).
c).
«tgl_realisasi» yang digunakan sebagai jaminan atas akad ijarah multi jasa yang telah disepakati. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I. Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku. PASAL 8
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertaskertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari akad ini. PASAL 9 Akad ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari «Hari_», «tanggal» di «Tempat»
DEBITUR
KJKS BINAMA
«Nama»
TUR PRIYONO
SURAT AL WAKALAH (SURAT KUASA) No. «No_Surat»/WKL/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahiim, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Tur Priyono : Kepala Cabang Semarang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092/KSPS/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Surat Wakalah KJKS BINAMA dengan CALON DEBITUR, serta segala berkas yang terkait tersebut di wilayah Kota Semarang. (selanjutnya disebut Pihak KJKS) Menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada : Nama : «Nama_Cln_Debitur» Tempat, Tanggal Lahir : «TTL» Pekerjaan : «Pekerjaan» Alamat : «Alamat» (selanjutnya disebut Pihak CALON DEBITUR) Dengan ini pula CALON DEBITUR untuk dan atas nama KJKS melakukan pembayaran «jns_pembayaran» kepada dealer/toko dan atau supplier dan atau «tempat_pembayaran» yang dipilih dan ditunjuk oleh CALON DEBITUR dan atau oleh KJKS, serta menandatangani kwitansi pembelian maupun menerima barang-barang dimaksud dan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tersebut di atas. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.
Semarang, «Tanggal» Yang Diberi Kuasa
Pemberi Kuasa
«calon_debitur» CALON DEBITUR
TUR PRIYONO KEPALA CABANG
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya; Nama
:
ANIQA RIZQIA
Tempat & Tanggal Lahir
:
KUDUS, 23 FEBRUARI 1989
Jenis kelamin
:
PEREMPUAN
Alamat
:
BAE PONDOK 8A RT/RW 01/III BAE KUDUS
Email
:
[email protected]
No. HP
:
085641519600
SD/MI
:
MI KHOIRIYAH BAE KUDUS Tahun 2001
SMP/MTs.
:
MTs. BANAT NU KUDUS Tahun 2004
SMA/MA
:
SMA N 1 KUDUS Tahun 2007
Perguruan Tinggi
:
D3 PERBANKAN SYARI’AH IAIN WALISONGO
Riwayat Pendidikan
SEMARANG Tahun 2012 Pengalaman Organisasi 1. HMJ PERBANKAN SYARI’AH sebagai Sekretaris Tahun 2010/2011
Hormat saya,
ANIQA RIZQIA
