Sociological Jurisprudence
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Tujuan Instruksional: Setelah mengikuti perkuliahan ini Anda diharapkan dapat menjelaskan seputar Aliran Sociological Jurisprudence, khususnya tentang: 1. hakikat hukum 2. tujuan hukum 3. sumber hukum yang diutamakan 4. pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia.
© Shidarta, Shidarta, April 2003
1
Pendekatan sosiologis terhadap hukum Dalam sosiologi dikenal ada 2 pendekatan utama dalam melihat masyarakat: – Structural-Functional Approach (Integration Appr., Appr., Order Appr., Appr., Equilibrium Appr.) Appr.)
– Conflict Approach Structuralist- Marxist Structuralist- Nonmarxist
Nasikun, 2000
Structural-Functional Approach Masyarakat adalah suatu sistem yang bagian - bagiannya saling berhubungan. berhubungan. Hubungan itu saling mempengaruhi timbal- b alik. lik. Ketegangan dan penyimpangan yang muncul diatasi melalui penyesuaian (proses institusionalisasi) institusionalisasi) secara gradual (tidak (tidak revolusioner). revolusioner). Sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, sempurna, tetapi sistem sosial itu selalu bergerak ke arah ekuilibrium yang dinamis; dinamis; menanggapi perubahan dari eksternal dengan kecenderungan memelihara agar perubahan dalam sistem mencapai derajat minimal saja. saja.
Nasikun, 2000
2
Conflict Approach Masyarakat menghadapi proses perubahan yang tidak pernah berhenti. Proses itu menimbulkan konflik. Jadi, konflik adalah gejala yang melekat dalam perubahan sosial. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk disintegrasi sosial. Dalam disintegrasi sosial itu, selalu ada dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lainnya. Nasikun, 2000
Perbandingan 2 pendekatan Kita tak harus akur. akur. Biar ketahuan siapa yang kuat! kuat! Konflik itu sehat... sehat... kita damai aja. aja. PelanPelan-pelan.... pelan.... Nanti tak seimbang, seimbang, jatuh! jatuh!
StructionalStructional-Functional Approach
Conflict approach
3
Hakikat Hukum Berkembang di Amerika, disebut American Sociological Jurisprudence Hukum adalah putusan hakim in-concreto Menyesuaikan antara living law (hukum yang hidup) dan norma positif.
Sociological Jurisprudence (1870(1870-1964)
Roscoe Pound: ..the practical process of the legal order does not stop at finding finding by experience— experience—by trial and error and judicial inclusion and exclusion— exclusion—what will serve to adjust conflicting of overlapping interests. Reason has its part as well as experience. Jurists work out the jural postulates, the presuppositions as to relations and conduct, of civilized society in the time and place, and arrive arrive in this way at authoritative starting points for legal reasoning. reasoning. Experience is developed by reason on this basis, and reason is tested by experience. (Hampstead, 379).
4
Roscoe Pound’s Sociological Jurisprudence Law on the books is not law in action – a principle almost all would accept today. “The life of the law is in its enforcement.” “For the rational study of the law the black-letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics.”
www.udel.edu/soc/vhans/cj467intro/sld009.htm
Fungsi (tugas) Hukum Pengendalian sosial (social control) Ketertiban (social order) Penyelesaian sengketa (dispute settlement) Pound: (+) Rekayasa sosial (pemikiran Pound menentang pemikiran Langdell) Langdell)
5
Sociological Jurisprudence Pound: I am not offering this idea of social engineering as a curecure-all to be taken over by political and juristic theory and used to solve all all the difficult problems of the science of law in the world today. What What I have set forth is no more than a description of how the legal order actually actually functions. (Hampstead, 372). …the task of the legal order as an engineering task of achieving practical results with a minimum of friction and waste. We must not forget that law is not only agency of social control. (Hampstead, (Hampstead, 372). The task of the lawyer is as a “social engineer” formulating a program program of action, attempting to gear individual and social needs to the value of Western democratic society. (Hampstead, 348). Tugas “social engineering” ini adalah tugas semua pengemban hukum (rechtsbeoefenaar), rechtsbeoefenaar), tidak hanya HAKIM.
Law ≠ Act Yang dimaksud “law” dalam konsep “law as a tool of social engineering” selalu adalah judge-made-law. Bukan: statute. Di Indonesia, law dianggap undang-undang.
6
Tujuan Hukum Sociological Jurisprudence ≠ Sosiologi Hukum Ilmuwan, Ilmuwan, teoretisi, teoretisi, filsuf hukum
DISIPLIN HUKUM
Sosiolog
DISIPLIN SOSIOLOGI
[American] Sociological Jurisprudence Ontologis: Ontologis: Hukum = putusan hakim inin-concreto Epistemologis: Epistemologis: NondoktrinalNondoktrinal-induktif DoktrinalDoktrinal-deduktif
TOPTOP-DOWN dan BOTTOM UP (simultan) simultan)
Aksiologis: Aksiologis: Kemanfaatan, Kemanfaatan, kepastian (simultan) simultan)
7
r
A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah. iddah.
r⊃q
Menurut kebiasaan, kebiasaan, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah adalah tidak sah. sah.
p⊃q
Menurut norma positif, positif, jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan Agama membatalkan perkawinan itu. itu. atau
p⊃∼q ⊃∼q
Menurut norma positif, positif, jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan Agama tidak membatalkan perkawinan itu. itu.
rΛp
A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan norma positif. positif.
∴q
Pengadilan Agama membatalkan perkawinan A dan B.
Teori Hukum Pembangunan BERANJAK DARI:
Konteks keindonesiaan (semangat pembangunan) Perspektif: hub. hukum & masyarakat. (Sociological Jurisprudence + Pragmatic Legal Realism)
1. Arti & fungsi hukum dalam masyarakat 2. Hukum sebagai kaidah sosial 3. Hubungan hukum dengan kekuasaan 4. Hubungan hukum dengan nilai sosial budaya 5. Hukum sebagai “a tool of social engineering”
8
Teori Hukum Pembangunan Arti & fungsi hukum dalam masyarakat Hukum Æ ketertiban (+ keadilan, keadilan, kepastian) kepastian)
Hukum sebagai kaidah sosial Hukum bagian dari sistem kaidah sosial
Hubungan hukum dengan kekuasaan Kekuasaan tunduk pada hukum. hukum.
Hubungan hukum dengan nilai sosial budaya Hukum yang baik sesuai dengan living law. law.
Hukum sebagai “a tool of social engineering” Hukum Æ perubahan sosial (pembangunan nasional) nasional)
Sense of public service
Teori Hukum Pembangunan Demi pembangunan
Law in the Books Social Order Social Engineering
Ketertiban Kepastian Keadilan
Pembangunan Nasional
Law in Action (Living Law) Konteks [Sosial] Keindonesiaan
9
Teori Hukum Pembangunan Teori “Kebudayaan” Kebudayaan” Northrop Hukum tidak hanya norma, norma, melainkan juga institusi. institusi. Teori “Kebijakan Publik” Publik” Laswell- MacDougall Hukum adalah proses. proses. (Institusi+prosesÆ Institusi+prosesÆ hukum sebagai gejala sosial, sosial, faktor- faktor nonyuridis, nonyuridis, das Sein). Sein). Teori “Social Engineering” Pound (minus konsepsi mekaniknya) mekaniknya) Hukum diarahkan ke tujuan pragmatik. pragmatik. Konteks keindonesiaan
Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra (126)
Teori Hukum Pembangunan Mochtar melihat ada: ada: Problema pembangunan hukum Pluralisme sosial & hukum kebiasaan Pluralisme hukum (akibat kolonialisme) kolonialisme) Resistensi masyarakat terhadap perubahan (akibat kuatnya hukum kebiasaan). kebiasaan). Sukarnya menentukan tujuan perkembangan hukum. hukum. Sedikitnya data empirik untuk analisis deskriptif dan preskriptif. preskriptif. Sukarnya indikator objektif tentang berhasil tidaknya pembangunan hukum. hukum.
10
Teori Hukum Pembangunan Ontologis: Ontologis: Hukum = normanorma-norma positif dalam sistem perundangperundang-undangan
TOPTOP-DOWN dan BOTTOM UP (simultan) simultan) diikuti TOPTOP-DOWN
Epistemologis: Epistemologis: DoktrinalDoktrinal-deduktif NondoktrinalNondoktrinal-induktif (simultan) simultan) diikuti DoktrinalDoktrinal-deduktif Aksiologis: Aksiologis: Kemanfaatan, Kemanfaatan, kepastian (simultan) simultan)
1. Apa indikator dari konsep “living law” (hukum (hukum yang hidup) hidup) itu? itu? 2. Apa yang disebut “living law” untuk budaya bangsa Indonesia sedemikian beragam? beragam? 3. Di mana sesungguhnya hakikat “keindonesiaan” keindonesiaan” itu? itu? 4. Apakah semua “living law” layak diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia? 5. Jika TIDAK, apakah yang menjadi ukurannya; ukurannya; siapa yang menentukan? menentukan?
Kondisi living law dan keragaman sosial budaya contoh ekstrem kondisi suku Dani & Asmat
11
Pertanyaan: Apa perbedaan hakikat, tujuan, dan sumber hukum antara Utilitarianisme dan Sociological Jurisprudence? Apa yang Anda ketahui tentang Teori Hukum Pembangunan? Jawaban Anda diketik rapi. Kumpulkan pada awal perkuliahan berikutnya! Diskusi ke: ke:
[email protected]
12
