SOCIAL EQUITY DALAM PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK Bambang Irawan Abstract An understanding of public administration which only promote efficiency and economic benchmarks are no longer relevant to the challenges of changing times. The new paradigm in public administration emphasizes more precisely how the administration is able to answer the challenge by focusing on the perspective of social equity (social justice). Correct understanding of social justice not only realize the position organizers of public administration in place that should run, but further is the achievement of the objectives of the administration itself. Keyword: Social equity, public administration Abstrak Pemahaman tentang administrasi publik yang hanya mengedepankan tolak ukur efisiensi dan ekonomis sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan perubahan zaman. Paradigma dalam administrasi publik baru justru lebih menitikberatkan bagaimana administrasi mampu menjawab tantangan dengan menitikberatkan pada sudut pandang social equity (keadilan sosial). Pemahaman yang benar tentang keadilan sosial bukan hanya menyadarkan posisi penyelenggara administrasi publik pada tempat yang seharusnya berjalan, namun lebih jauh adalah tercapainya tujuan dari dari administrasi itu sendiri. Keyword : Social equity, adminsitrasi publik
warga
1. Pendahuluan Memahami
negara
dapat
memperoleh
tentang
kesempatan guna membangun suatu
terbentuknya negara merupakan suatu
kehidupan yang layak dan masyarakat
manifestasi
yang lemah dapat memperoleh bantuan
dari
sekelompok
bersatunya
orang
yang
merasa
seperlunya. Keadilan sosial merujuk
senasib, terikat oleh lokasi dan tanah
kepada masyarakat dan negara yang
air, mempunyai tujuan bersama dan
dapat berfungsi sebagai subjek maupun
kepentingan
sekelompok
objek, sehingga konsepsi keadilan
orang ini kemudian disebut masyarakat
sosial membawa konsekuensi, di satu
atau rakyat. Suatu negara dibentuk
pihak
dengan tujuan untuk mencapai tujuan
mewujudkan kesejahteraan umum serta
dan
membagi
bersama,
kepentingan
bersama
sekelompok
orang
Kepemimpinan
sektor
dari
tersebut.
beban
negara
dan
untuk
manfaatnya
kepada para warga negara secara
dan
proporsional seraya membantu anggota
aparatur negara dibentuk dalam rangka
anggota yang lemah, dan di lain pihak
memudahkan pencapaian tujuan dan
mewajibkan
kepentingan
membantu masyarakat atau negara
bersama.
publik
mewajibkan
Agar
tidak
para
guna
pemimpin dan aparat negara dalam
keadilan sosial muncul setelah tumbuh
mencapai
kepentingan
gagasan negara yang sejahtera (welfare
bersama, maka sebagai konsekuensi
state). Asas pokok negara sejahtera
dipahami
menurut Kumorotomo (2002) adalah:
perilaku
dan
pemimpin
dan
aparatur negara dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat.
normatif diperlukan dalam interaksi penyelenggara
negara
Nilai
a. Setiap warga negara, semata-mata karena dia manusia, berhak atas
Ukuran-ukuran yang bersifat
antara
tujuannya.
untuk
terjadi penyimpangan yang dilakukan
tujuan
mencapai
warga
dan
kesejahteraan dasar atau taraf hidup menimum; b. Negara merupakan persatuan orang-
rakyat. Ukuran normatif yang layak
orang yang
dipergunakan
atas taraf hidup minimum semua
sebagai
tolok
ukur
keberhasilan pranata publik adalah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan
sosial
tercapai
dengan
bertanggung jawab
warganya; dan c. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial
perwujudan suatu masyarakat yang
yang
harus
didukung
seimbang dan teratur sehingga seluruh
kebijakan pemerintah.
oleh
Melihat ke tiga asas negara
bagi setiap warga negara, yaitu: Pasal
sejahtera di atas, tampak jelas bahwa
27 ayat 1 dan 2 mengenai kedudukan
negara
menempatkan
dan hak warga negara; Pasal 30
kesejahteraan rakyat sebagai prioritas
mengenai pertahanan negara; Pasal 31
tertinggi.
konsep
ayat 1 dan 2 mengenai pendidikan;
negara sejahtera juga merupakan cita-
Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengenai
cita bangsa Indonesia yang tertuang
kesejahteraan
dalam konstitusi, yaitu Pembukaan
mengenai fakir miskin dan anak-anak
Undang-Undang
terlantar.
ingin
Bagi
Indonesia,
Dasar
Negara
sosial;
Pasal
Pasal-pasal
34
tersebut
Republik Indonesia 1945 amandemen
selanjutnya
sebagai
ke empat. Pada pembukaan tersebut
pemerintah
Indonesia
dalam
dinyatakan
bahwa
menjalankan
tugas
negara
Indonesia
ditugaskan
“memajukan
pemerintah untuk
kesejahteraan
umum”
kesejahteraan Pasal-pasal
dan
landasan
keadilan
tersebut
sosial.
mengandung
serta “mewujudkan keadilan sosial
penegasan
bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila
administrasi
membaca ulang landasan konstitusi
menuju cita-cita kesejahteraan atau
tersebut, akan tertangkap spirit amat
keadilan sosial merupakan kewajiban
kuat bahwa para founding father
bagi seluruh aparat di setiap jenjang.
keinginan sejati membangun Indonesia
“Kemampuan manusia untuk berbuat
menjadi
modern
adil membuat demokrasi mungkin,
(modern welfare state). Simak kata-
tetapi kecenderungan manusia untuk
kata
berbuat tidak adil membuat demokrasi
negara
emas
membentuk
sejahtera
preambul suatu
konstitusi, Pemerintahan
perlu“
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan
(Reinhold
Niebuhr
Frederickson,
segenap
untuk
demokrasi, hak-hak dan kewajiban
umum,
warga Negara telah diserahkan negara
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
untuk mengelolanya, termasuk hak atas
ikut melaksanakan ketertiban dunia
kesejahteraan. Karena itu nilai keadilan
yang
sosial
memajukan
Indonesia
kesejahteraan
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal-pasal
dalam konstitusi
kita yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai
pentingnya
kesejahteraan
perlu
penyelenggaraan
Dalam
dalam
Negara Indonesia yang melindungi bangsa
1988).
yang
ditegakkan
era
dalam
negara dan etika
administrasi negara menjadi perlu agar tidak terjadi ketidakadilan.
individu dan situasi khusus bagi
2. Social Equity sebagai Pendekatan
Kepentingan masyarakat.
yang Digunakan dalam Administrasi b.
Publik Untuk memberikan pemahaman
Filsafat
Kesempurnaan
(Perfectionism)
dikemukakan
tentang keadilan, ada beberapa pakar
Aristoteles.
Jika
yang menjelaskan konsep dan teori
mengemukakan
keadilan tersebut. Di antaranya ialah
bentul absolut maka Aristoteles
John Rawls yang menyebut ada dua
mengemukakan
prinsip keadilan: (Nicholas Henry,
relative,
1995):
administrasi harus selalu berjuang
a. Setiap orang mempunyai hak yang
untuk
keadilan
yaitu
bentuk
pelaksanaan
mendukung
intelektual
paling luas seperti yang dimiliki
Terdapat pemikiran
orang lain,
dalam konsep ini.
sedemikian rupa sehingga pantas
dalam
dalam
sama bagi kebebasan dasar yang
b. Kesenjangan sosial ekonomi ditata
Intuisionis
atas
lapisan masyarakat. egalitarian
c. Utilitarianisme yaitu mengemukakan keadilan dalam demokratis.
diharapkan setiap orang untuk
Negara
demokrasi
harus
menjadi orang beruntung, setiap
memasukkan unsure keadilan dalam
orang
pada
nilai-nilai
yang
menstimulasi
dipekerjakan
kedudukan
dan
jabatan
terbuka bagi semua. Rawls keadilan
sebagai
bahwa
justice-as
fairnes, suatu pandangan mengenai kepentingan
secara dalam
sistimatis pemikiran-
pemikiran dan keputusan-keputusan
menyebutkan
sosial
dan
masyarakat
dan
kebijakan. Konsep ini yang paling mempekerjakan
anggota-anggota
kelompok yang kurang beruntung.
dia
Frederickson (1997) menyebut
mengajukan tiga konsep tradisional
dua
Anglo Saxon mengenai keadilan, yaitu:
manajemen public, yaitu:
((Nicholas Henry, 1995)
Brian
Rescher,
Berry,
W.D.
dalam
Ross
Nicholas yaitu
Yaitu keadilan harus dilakukan oleh
penyelenggara
negara
bagi
kewajiban
tampak
paling
mendekati kebenaran pada basis
negara
sehingga masyarakat atau warga
keputusan dibuat berdasar apa yang mereka
keadilan
a. Keadilan Internal
a. Filsafat Intuisionis diperkenalkan oleh
jenis
mempunyai yang
hak
sama
dan dalam
berbagai aspek kehidupannya.
b. Keadilan Eksternal Penyelenggara
administrasi Negara
publik,
yaitu
dengan
harus
melihatnya sebagai sebuah sistem yang
bekerja sama dengan negara-negara
dinamis dan terus berkembang dalam
lain
mencari solusi atas tantangan persoalan
untuk
memudahkan
penyelenggaraan
demokrasi,
administrasi dari waktu ke waktu.
negara kesejahteraan dan keadilan social dalam situasi global. Banyak
Ahli
Sejalan dengan itu, Klingner dan
(1985)
telah
mengungkapkan bahwa ada empat nilai
yang
yang dimiliki administrasi Negara
memahami
(publik). Keempat nilai yang dapat
administrasi negara yang sekarang
juga dikatakan merupakan pendekatan
lebih
tersebut
merumuskan
pendekatan
digunakan
dalam
dikenal
publik.
yang
Nalbandian
dengan
Dalam
administrasi
administrasi
bidang
publik,
studi menurut
mencakup
administrative
(efisiensi
administrasi),
efficiency
individual rights (hak-hak individu),
Rosenbloom (1989) setidak-tidaknya
political
terdapat tiga pendekatan utama yang
politik), dan social equity (keadilan
dapat didiskusikan, yaitu pendekatan
sosial).
managerial
political
menekankan pada bagaimana dan apa
(politik), dan legal (legal). Orientasi
seharusnya yang menjadi nilai utama
penekanan pada nilai yang dianut,
administrasi publik dalam merespons
struktur
tantangan yang dihadapinya.
(manajerial),
organisasi,
pandangan
individual, dan orientasi intelektual
responsiveness
Keempat
(responsi
aspek
Nilai-nilai
di
Klingner
atas
dan
yang berbeda pada masing-masing
Nalbandian tersebut walaupun secara
pendekatan tersebut membuatnya satu
penyebutan
sama
itu,
sebenarnya setara dengan nilai-nilai
administrator publik bisa jadi lebih
yang dimaksud oleh Rosenbloom, yang
memainkan peran sebagai manajer,
mana
pembuat kebijakan, atau pelaksana
merupakan nilai dasar managerial
regulasi konstitusional akan sangat
approach,
bergantung pada pendekatan mana
merupakan nilai utama dari legal
yang
approach,
serta
memberikan makna yang lebih baik
responsiveness
dan
dan
pendekatan
merupakan nilai-nilai yang terkandung
memandang
dalam political approach. Ilmuwan-
lain.
lebih
kuat,
alternatif
Oleh
karena
ditekankannya.
diperlukan dalam
Untuk
berbeda,
administrative
dan
namun
efficiency
individual
rights
political social
equity
ilmuwan yang concern dalam studi
antaranya
administrasi publik sepakat bahwa
menganalisis dan menginterpretasikan
nilai-nilai atau pendekatan-pendekatan
kecenderungan di bidang
yang digunakan tersebut berinteraksi
sosial, dan politik; kemampuan untuk
satu sama lain sehingga tidak ada satu
menganaliis
konsekuensi
nilai pun yang dapat dipandang sebagai
tindakan
administratif;
dominan dalam administrasi publik.
kemampuan untuk memperjuangkan
Pandangan demikian tentu merupakan
dan mencapai tujuan-tujuan yang telah
pendekatan atau paradigma tersendiri
ditetapkan; serta kemampuan untuk
dalam memandang administrasi publik
berhubungan dengan berbagai instansi
dalam
administrasi
terkait baik publik, privat maupun
maupun dalam memahami aspek-aspek
masyarakat (dalam bentuk lembaga
yang terkandung di dalamnya.
swadaya masyarakat).
konteks
ilmu
Keanekaragaman
nilai
ini
adalah
Administrasi
ekonomi,
tindakandan
Negara
konvensional
kembali
jawaban atas pertanyaan (Frederickson,
kembali
aksioma
pertama administrasi, yaitu bahwa suatu organisasi tidak beroperasi dalam
klasik
yang
memang sepatutnya dipahami jika kita melihat
dan
kemampuan
mencari
2010) : a. Bagaimana administrasi negara
ruang hampa. Selanjutnya Starling
dapat
(1998)
bahwa
yang lebih banyak atau lebih baik
tidak
dengan sumber-sumber daya yang
mengungkapkan
administrasi
publik
paling
beroperasi dalam atmosfer politik, hukum, dan sosio-teknis, termasuk
menyediakan
pelayanan
tersedia (efisiensi)? b. Bagaimana administrasi negara
berbagai macam lembaga yang terkait
dapat
mempertahankan
tingkat
dalam kehidupan bernegara. Maka dari
pelayanan dengan mengeluarkan
itu, seorang administrator publik harus
sedikit uang (ekonomi)?
memiliki pengetahuan yang memadai
Pada administrasi negara
terhadap institusi dan proses politik
baru, kedua pertanyaan tersebut
serta hukum. Bahkan pengetahuan saja
ditambah dengan pertanyaan :
sebenarnya tidaklah memadai karena administrator publik seyogjanya juga memiliki management.
political
skill
c. Adakah
kemampuan yang harus dimiliki di
ini
meningkatkan keadilan sosial?
and
Heterogenitas
pelayanan
Pelaksanaan publik
membutuhkan
administrasi manajemen
publik sebagai proses menggerakkan
aparatur dan warga negara dalam
manajemen
mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan
secara profesional. Seluruh proses
manajemen publik harus meliputi nilai-
perubahan
nilai yang dihadapi para administrator
perencanaan,
publik
tanggap
sekedar perencanaan dalam konsep
(responsiveness), partisipasi pekerja
tradisional yang terpusat, komprehensif
dan warga negara dalam pembuatan
dan rigid, tetapi perencanaan dalam arti
keputusan
yang
yaitu
daya
atau
kebijakan
publik,
kinerja
yang
tersebut namun
moderat
dikelola
memerlukan bukan
dan
hanya
mencerminkan
keadilan sosial (social equity), pilihan
responsiveness (kepekaan) yang tinggi
warga
terhadap
negara,
tanggung
jawab
aspirasi
dan
nilai
yang
administrasi untuk efektivitas program.
berkembang di masyarakat. Melalui
Nilai-nilai tersebut yang akan membuat
tahapan yang sistematis dan terencana
manajemen publik dapat mencapai
seperti itu, maka produktivitas sektor
tujuan
publik
negara
kesejahteraan
yang
berkeadilan sosial.
dapat
gradual
ditingkatkan
dan
secara
dapat
diukur
pertambahannya. 3. Tantangan
Administrasi
dalam Mewujudkan Social Equity Hal
mendasar
Peningkatan produktivitas itu
Publik
yang
sendiri, di sektor publik mengandung dua
esensi
yakni
efisiensi
dan
membedakan antara sektor swasta
efektivitas. Efisiensi mengacu pada
(private) dengan sektor publik, ialah
seberapa besar pemerintah mampu
kinerja manajer privat dapat diukur
menghasilkan
dari optimalisasi profit dan efisiensi
ditentukan dengan menggunakan lebih
terhadap organisasi yang dikelola,
sedikit
sumber
sedangkan pada sektor publik lebih
konsep
efektivitas
kompleks yang selain kini dituntut
sejumlah produk dan pelayanan kepada
efektif, efisien tetap harus menjaga
masyarakat
prinsip social equity dan welfare-state.
pemerintah. Dalam konsep efektivitas
Namun
dalam
ini termasuk di dalamnya konsep
perkembangannya telah dicoba untuk
kualitas dan tingkat pelayanan yang
menyusun
diberikan
memberikan
demikian,
strategi
yang
inspirasi
mampu terhadap
output
yang
(Hatry
seperti
daya.
Sedangkan
mengacu
diberikan
dalam
yang
pada
oleh
Benassa,
1992).
pentingnya pelayanan yang berkualitas.
Kedua dimensi dalam konsep
Hal ini dapat diwujudkan melalui
produktivitas tersebut (efisiensi dan
efektivitas) saling melengkapi satu
justru mengorbankan tujuan jangka
sama lain. Kalau efisiensi lebih terkait
panjang pembangunan demi mencapai
dengan
target jangka pendek dalam dimensi
pertimbangan
dari
sudut
pandang ekonomis semata dan ukuran-
finansial saja.
ukuran yang dikuantitatifkan, konsep
Keadilan
Sosial
mutlak
efektivitas lebih bersifat makro (multi
diperlukan dalam mewujudkan cita-
dimensi) dalam mengkaji tugas dan
cita negara
tujuan-tujuan
oleh
pengambilan
kebijakan
para
organisasi publik. Keduanya sama-
administrator
negara
harus
sama penting, tetapi dalam konteks
memasukkan unsur keadilan sosial.
pelayanan publik yang terkait dengan
Setiap
kegiatan-kegiatan non-profit, seperti
keputusan yang berkeadilan social
pelayanan sosial atau fasilitas umum,
mengandung
konsep efektivitas lebih ditonjolkan
Berbagai teori tentang keadilan sosial
sebagai koreksi terhadap pemberlakuan
telah dimunculkan oleh Frederickson,
prinsip efisiensi yang diberlakukan
Rawls dan lain-lain telah menyadarkan
secara ketat. Sementara itu prinsip
para administrator publik untuk selalu
efisiensi itu sendiri lebih relevan
memasukkan skeadilan sosial dalam
dterapkan
secara
setiap
konsisten
pada
yang
diemban
konsekuen public
dan
enterprise
sejahtera. Dalam setiap
kebijakan
publik
konsekuensi
keputusan
sebagai
moral.
kebijakan
dan
implementasi manajemen publik.
(badan usaha milik pemerintah) yang
Kajian social equity dalam
sudah harus dikelola secara profit–
paradigma administrasi publik harus
making.
diselaraskan
Pembedaan
dengan
konsep
dalam
pembangunan berkelanjutan, Dalam
pemberlakuan kedua konsep tersebut
hal ini Negara sebagai pengemban
sangat
amanah di satu sisi mampu menjalan
penting,
mengingat
dari
beberapa kasus dari pengalaman yang
tugas
ada,
meninggalkan
jika
pemberlakukan
prinsip
pokoknya
tanpa
spiritnya
harus dalam
efisiensi secara sempit dalam artian
mewujudkan keadilan sosial. Kajian ini
ekonomis
akan terus berkembang dari suatu
semata
mendatangkan
justru distorsi
akan dan
model
transaksional
menjadi
dikorbankannya prinsip kualitas dalam
transformasional dalam mengadopsi
konteks sosial yang lebih kompleks.
keadilan bagi masyarakat di seluruh
Dalam arti pemerintah mungkin saja
dunia.
Towards Promoting Productivity In Bureaucraic Performance Daftar Pustaka : Frederickson. George H. 1988. Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. -------.
1997. The Spirit of Public Administration. San Fransisco: Josse Bash Publishers.
-------. 2010. Social Equity and Public Administration. Origins, Development and Applications, New York: M.E. Sharpe Inc. Henry,
Nicholas. 1995. Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik, Jakarta: PT Raja Graffindo Perkasa.
Klingner, D.E. & Nalbandian J. 1985. Public Personnel Management: Contexts and Strategies. New Jersey; Prentice-Hall, Inc. Englemood Cliffs Kumorotomo, Wahyudi, 2002, Etika Administrasi Negara Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. Rawls, John. 1993. Political Liberalism, The John Dewey Essays in Philosophy., New York: Colombia University. Rosenbloom, D.H. 1989. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Second Edition. McGraw-Hill Book Company. Starling, G, 1998. Managing the Public Sector. 5th Edition, Florida.; Harcourt Brace and Company Zhijian, Z., Deguzman. R.P. dan Reforma M.A, 1992, Administrative Reform
