SOAL JAWAB 110 : HUKUM DAN ASURANSI 26 SEPTEMBER 2000
BAGIAN I
1. Uraikan 2 (dua) bidang usaha perasuransian menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Bab II yang berjudul Bidang Usaha Perasuransian pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang : a. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. b. Usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan penilaian tuntutan kerugian asuransi dan jasa aktuaria. 2. Uraikan perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata Indonesia. Dasar hukum dari kewajiban dalam tort (perbuatan melawan hukum) menurut KUH Perdata Indonesia adalah : -Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” -Pasal 1366 KUH Perdata, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hatihatinya.” 3. Uraikan perbedaan pialang asuransi dengan agen asuransi menurut UU No. 2 Tahun 1992. Menurut UU No 2/1992 pasal 1 ayat 8, perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Sedangkan menurut UU No 2/1992 pasal 1 ayat 10, agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 4. Sebutkan persyaratan modal setor menurut PP No. 63 Tahun 1999 untuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan pialang asuransi. Menurut PP No. 63 Tahun 1999, persyaratan modal disetor bagi pendirian baru perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sekurang-kurangnya sbb : a. Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyard rupiah) bagi perusahaan asurnasi. http://www.pojokasuransi.com
-1-
b. Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyard rupiah) bagi perusahaan reasuransi. 5. Uraikan pengaturan pertanggungan rangkap (double insurance) menurut KUHD. Menurut Pasal 277 KUHD, “pertanggungan yang telah dibayar penuh oleh penanggung pertama maka penanggung kedua dibebaskan dari pembayaran ganti rugi.” Menurut Pasal 277 KUHD di atas, kontribusi dapat timbul apabila : a. Ada 2 (dua) polis atau lebih. b. Polis-polis tsb menutup pokok pertanggungan yang sama. c.
Polis pertama tidak boleh menutup nilai sepenuhnya dan polis lain menutup nilai selebihnya.
Namun demikian, dalam praktek bisnis asuransi, apabila terjadi double insurance maka berlaku prinsip kontribusi dimana seorang penanggung berhak meminta penanggung lain yang turut bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk turut menanggung suatu kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya (full indemnity) telah dibayar oleh penanggung pertama. 6. Uraikan common duty of care dalam occupier’s liability.
7. Uraikan accord and satisfaction dalam suatu contract. Accord and satisfaction diartikan sebagai jika salah satu pihak mempunyai kewajiban tertentu, misalnya membayar uang atau melakukan jasa tertentu terhadap orang lain maka kedua belah pihak dapat membuat persetujuan bahwa kewajiban awal tsb dapat diganti dengan melakukan sesuatu yang lain. 8. Uraikan perbedaan negligence dengan contributory negligence. Negligence adalah salah 1 (satu) bentuk tort yang didefinisikan sebagai “the omission to do something which a reasonable man, guided by those consideration which ordinarily regulate the condust of human affairs would do or doing something which a prudent and reasonable man would not do” (Kasus Blyth vs Birmingham Waterworks Co.) Sedangkan contributory negligence adalah salah 1 (satu) bentuk dari defence of tort, yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat sama-sama melakukan kelalaian dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita penggugat. Contohnya adalah kasus Baker vs Willoughby (1969) : Seorang pejalan kaki memiliki jarak pandang paling sedikit 200 yards di jalan, begitu pula dengan seorang sopir, dia harus memperhatikan banyak peringatan mengenai pejalan kaki yang sering berusaha untuk menyeberang jalan. Walaupun sudah ada ketentuan tsb, tetap terjadi kecelakaan ketika seorang pejalan kaki berusaha menyeberang di jalan. Pejalan kaki menuntut melalui pengadilan terhadap sopir mobil namun pengadilan banding memutuskan bahwa sopir dan pejalan kaki secara merata sama-sama bersalah dan penggantian terhadap pejalan kaki berkurang setengah dari yang seharusnya dia terima seandainya dia tidak ada unsur kesalahan dari dirinya sendiri sama sekali.
http://www.pojokasuransi.com
-2-
BAGIAN II
9. Jelaskan waktu mulai berlakunya perjanjian asuransi dikaitkan dengan : a. Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas. Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan,maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal” b. Praktek yang berlaku dalam industri asuransi nasional. 10. Dalam kaitan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Arbitrase, jelaskan :. a. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa klaim dimana seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. b. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa. c.
Syarat yang harus dipenuhi seseorang agar dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter.
Syarat yang harus dipenuhi arbiter : 1. cakap melakukan tindakan hukum. 2. berumur paling rendah 35 tahun. 3. tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak sengketa. 4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. 5. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 11. Jelaskan 6 (enam) cara berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris. Hak dan kewajiban dari pihak yang berkontrak dapat berakhir dengan cara-cara sebagai berikut :
http://www.pojokasuransi.com
-3-
a. Performance. Merupakan cara yang paling umum dari berakhirnya kontrak, masing-masing pihak melakukan kewajibannya sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. b. Breach (Pelanggaran). Bisa merupakan pelanggaran terhadap condition atau pelanggaran terhadap warranty dengan konsekuensi yang berbeda. Condition adalah persyaratan dalam kontrak yang sangat vital sifatnya sehingga kegagalan satu pihak untuk memenuhinya akan menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk menganggap kontrak tsb telah berakhir dan membebaskan pihak tsb dari kewajiban dalam kontrak. Warranty adalah persyaratan dalam kontrak yang sifatnya tidak sefundamental condition, hanya berhubungan dengan hal yang bersifat collateral. Jika salah satu pihak melakukan breach of warranty maka pihak lain berhak mengklaim ganti rugi tetapi tidak berhak untuk menganggap bahwa kontrak tsb telah berakhir. Namun demikian, dalam kontrak asuransi, warranty sifatnya ekuivalen dengan condition dalam kontrak lain. Misalnya dalam asuransi kebakaran terdapat warranty agar Tertanggung tidak akan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan Tertanggung gagal melakukannya, maka Tertanggung berhak untuk menolak tanggung jawabnya terhadap polis tersebut. c.
Repudiation. Muncul jika salah satu pihak dalam kontrak baik secara express maupun implied mengindikasikan bahwa dia tidak mempunyai maksud untuk melakukan kewajibannya dalam kontrak atau telah melakukan sebagian kewajibannya dan tidak berniat menyelesaikannya, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi.
d. Frustation. Dalam beberapa kasus, frustation akan menghapuskan kontrak dan pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya tidak bertanggung jawab atas breach of contract : -jika kontrak dibuat berdasarkan asumsi bahwa suatu kejadian tertentu akan terjadi dan kejadian tsb tidak terjadi. -pelaksanaan kontrak tsb bergantung pada adanya suatu hal atau barang secara terus menerus dan barang tsb rusak secara aksidental. -frustation disebabkan karena perubahan dalam hukum tapi bukan disebabkan karena aplikasi dari hukum yang sudah ada. -kontrak untuk melakukan personal service dan orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan service tsb karena sakit atau mati. e. Release. Pihak-pihak dalam kontrak melalui persetujuan mutual dapat juga mengakhiri kontrak dengan cara yang sama. Jika kedua belah pihak masih mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, mereka dapat secara mutual menyetujui untuk saling melepaskan pihak lain dari kewajiban tsb. Ini dikenal dengan waiver dan tidak diperlukan formalitas tertentu untuk ini, misalnya pelepasan hak tsb bisa dilakukan secara oral meskipun kontrak aslinya dibuat secara tertulis. Namun jika sebuah kontrak yang diubah harus dibuktikan secara tertulis dan bukannya dilepaskan haknya maka harus ada bukti tertulis mengenai perubahan tsb seperti halnya harus ada bukti tertulis mengenai kontrak aslinya.
http://www.pojokasuransi.com
-4-
f.
Accord dan satisfaction. Jika salah satu pihak mempunyai kewajiban tertentu, misalnya membayar uang atau melakukan jasa tertentu terhadap orang lain maka kedua pihak tsb dapat membuat persetujuan bahwa kewajiban awal tsb dapat diganti dengan melakukan sesuatu yang lain.
12. Jelaskan menurut Hukum Inggris : a. Capacity of contract. Hukum agency dibuat berdasarkan maxim qui facit per alium facit per se (siapa yang menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu maka ia dianggap melakukan sendiri – he who does a thing through another, does it himself. Seseorang yang mempunyai contractual capacity bisa mempekerjakan agen, dengan pengecualian tertentu, mengikat agen tersebut untuk melakukannya sendiri. b. Void, voidable, unenforceable contract. Void (batal) adalah suatu kondisi apabila syarat objektif tidak dipenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu null and void. Voidable adalah suatu kondisi dimana syarat subjektif tidak dipenuhi namun perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (canceling). 13. Salah satu syarat untuk memperoleh ijin usaha perusahaan perasuransian dengan bentuk badan hukum PT adalah menyampaikan Anggaran Dasar PT yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Sebelum adanya pengesahan dimaksud, jelaskan : a. Bagaimana status hukum PT tersebut. b. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas transaksi-transaksi yang dilakukan.
14. UU No. 2 Tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya melarang adanya ketentuan dalam polis yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi perselisihan polis. Jelaskan ketentuan tsb di atas dalam kaitan dengan klausul arbitrase polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia.
http://www.pojokasuransi.com
-5-
