JENJANG
SMA
KELAS MATA PELAJARAN TOPIK BAHASAN
X (SEPULUH) KEWARGANEGARAAN (PKN) HAM & IMPLIKASINYA
A. PENGERTIAN HAM Menurut UU No 39/1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hak itu merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan harkat dan martabat manusia.. CIRI-CIRI HAM Hakiki, artinya HAM adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tampa memandang status, suku bangsa, gender Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan atau dicabut. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau ekonomi sosial dan buda ya. MACAM-MACAM HAM a. HAM SECARA UMUM Hak asasi pribadi (personal right) Hak asasi ekonomi (poverty right) Hak asasi politik (political right) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right) b. MACAM HAM MENURUT UUD 45 Hak untuk hidup Hak berkeluarga Hak mengembangkan diri Hak keadilan Hak kemerdekaan Hak atas kebebasan informasi Hak keamanan Hak kesejahteraan Hak perlindungan dan pemajuan Kewajiban menghormati ham orang lain c. MACAM HAM MENURUT UU 39/1999 Hak untuk hidup Hak untuk berkeluarga
1
Hak mengembangkan diri Hak memproleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak untuk turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak SEJARAH SINGKAT HAM Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris. 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris. 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris. 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS) 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis) 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON. 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT) perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948. 1966 Convenants of Human Right B. INDIKATOR DUA MENGIDENTIFIKASI HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA. 1) HAMBATAN & TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dapat kita identifikasi sebagai berikut: a. SECARA UMUM 1. Faktor Kondidisi Sosial-Budaya a) Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen) b) Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
2
c) Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. 2. Faktor komunikasi dan Informasi a) Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah. b) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. c) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang diperlukan. 3. Faktor kebijakkan pemerintah a) Tidak semua penguasa memiliki kebijakkan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. b) Adakalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. c) peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan “pembangkangan” 4. Faktor perangkat perundangan a) Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. b) Kalaupun ada, peraturan perundangundangannya masih sulit untuk diimplementasikan. 5. Faktor Aparat dan Penindakannya. (Law Enforcement) a) Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. b) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya diri.
3
c) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN b. MENURUT WILAYAHNYA 1. DARI DALAM NEGERI Kualitas peraturan perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh hal-hal berikut: a. Adanya hukum, sebagai peninggalan atau warisan hukum kolonial. b. Adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan masa lalu (ORLA) yang bersifat otoriter seperti UU No.11 PPNS/1963 tentang subversi. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat redahnya SDM Rendahnya penguasaan hukum dari sebahagian aparat penegak hukum. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama. Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu. Keadaan geografis Indonesia yang luas. 2. DARI LUAR NEGERI Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme. Penetrasi ideologi dan kekuatan liberalisme. TANTANGAN PENEGAKAN HAM a) Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB b) Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia.
4
c) Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain. d) Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya. e) Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. f) Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional. g) Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. C. INDIKATOR KETIGA MENGIDENTIFIKASIKAN PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL 1. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Selama abad ke-20 dengan perang dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat manusia untuk mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti yang dideklarasikan oleh PBB yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persolalan HAM. Pelanggaran HAM melibatkan pemerintahan otoriter dengan dalih menciptakan stabilitas nasional, dan menganggap hal tersebut merupakan urusan dalam negeri yang bersangkutan dan menentang campur tangan dunia internasional. Disamping itu pelanggaran HAM juga dilakukan oleh kelompok kecil atau individu yg menggunakan kekerasan.
5
Namun demikian terdapat reaksi keras dari dunia internasional terhadap tindak kekejaman di beberapa negara pada masa 1990-an terutama di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Hal ini mendorong dibentuknya pengadilan internasional yang hendak mengadili persoalan kejahatan kemanusiaan selama masa perang di negara tersebut, sebuah lembaga bernama International Criminal Court mulai bekerja pada tahun 2000. untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan Etnik, kejahatan terhadap kemausiaan dan kejahatan agresi. 2. PROSES PERADILAN TERHADAP PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM. Cara kerja Komisi PBB untu HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah SBB: 1) Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. 2) Seluruh temuan komisi ini dimuat dalam yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB. 3) Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini. 4) MI sesuai dengan tugasnya, segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi HAM PBB untuk diadakan penyedikan, penahanan, dan proses peradilan. D. INDIKATOR KE EMPAT KONSEKWENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM Konsekwensi dari dalam negeri, yakni kepercayaan warga negara terhadap pemerintah akan pudar dan merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintahnya sendiri, rasa ikut memiliki dan mendukung pemerintah negaranya akan hilang, dapat terjadi keadaan kekacauan ( chaos) dan instabilitas dalam negara tersebut, dan mungkin akan timbul usaha-usaha untuk mengganti pemerintahan secara konstitusonal. Dalam hubungan internasional( luar negeri) akan timbul kesan buruk dan mencoreng citra baik Indonesia di dunia internasional yang selanjutnya berakibat terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap negara tersebut, dalam jangka pendek dan jangka panjang Indonesia akan dikucilkan dari kerjasama internasional yang berakibat sbb : Memperbesar pengangguran Memperlemah daya beli masyarakat Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
6
Memperkecil income / pendapatan nasioanal Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing
E. INDIKATOR KE LIMA SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Ada beberapa sanksi yang dikenakan terhadap suatu negara oleh dunia internasional yang dianggap melangggar HAM, antara lain sbb: Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya. Pengalihan Investasi Atau Penanaman Modal Asing Pemutusan Hubungan Diplomatik Pengurangan Bantuan Ekonomi Pengurangan Tingkat Kerja Sama Pemboikotan Produk Ekspor Embargo Ekonomi Kesepakatan Organisasi Regional / Internasional.
7
