!l"'Z . '
'···;.
. )
I.
.
.
'
.
I
'i!. .
i
r
,,
,
. .·,:··.',- .• '
PRE:SIDE:N Ri:;Pl./SLIK IND ONES IA·
!WI. .
. ::
.
-J
..
,rC:-1J.. ..-.-'
·;
~
i; '··.:.. , ·._
I ·.·· =
/
,·. .~:~· .... ·- --· - .
/-
.
:,;.-- -
UNDANG.-UNDANG. REIWBLTK INDONESIA NOMOR
•
8
-
I
TAHUN. 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
,. ' .·
\
h ·--
•. --:
.
/ \,
.
.
~·;~enimb~g
\._/./
a. bahwa dalam rangka
·\_·~·
i
.
·~((
itu mewujudkan.
usah<1 mencapai tujuan' nasional
ma~yarakat
adil dan makmur yang
~'a-
merata, •
dan berkeseimbangan materiil dan spi1ituil, diperluk:m adanya Pegawa·i Negeri sebagai lfarga :•~gi!:'f.'!-, :msur A-,
I ratur
Negara, Abdi Negara, dan Abdi >Iasyarakat yang )i·enUhkesetiaan clan ketaatan kepada Panctsila, Undangundang Dasar 19t,5, !'·'eg·ara, dan Pernei·j.ntah serta yang
,.,.· .
:: . 'i-· l ,. • ), l . i'l 4'"
'·.
"
I'
PRESIDEN .REPUBLIK INDONESIA,
bersatu padu, .bermental baik, berwioa1va, berdaya- guna, 'bersih, berinutu tinggi, dan sadar·. akan tanggungj ai;ab-'
.
nya untuk menyelenggara:(san tugas pemerintahan dan pembangunan ; b. bahwa untuk mewu:ji,dkan Pegawai Negeri
yang
demikian
itu, diper1ukan adanya suatu Undang-undang.,.fang
meng-
atur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang 'dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim pre~easi kerja ; c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahu.n 1961 tentang Ketentuan"keterituan ·Pokok Kepegawaian hun 1961 Nomor 263)
(Lerilbaran Negara· Ta-
dan bebe:r'apa peraturan perun7ang-
und11ngan lainnya yang berhubungan dengan i tu, diangg<'P tidak sesua.i lagi, ma:ka oleh sebab i ti; perlu dig anti. ,.
Mengingat ..
1. Pasa:l·p-asal S ayat (i), .20 ayat (1), 27, dan 28 . ;.
.
.
dang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan
110031 '
Un-
'
.. I '
·' .. ·
2
.2. Ketetapan Maj el is Permu.syawaratan Rakyat Republik InBesar donesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis_- garis Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik donesia;
In-
ME MU T U S KA N Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. B A B
I
PENGERTIAN Pas al
l
Dalam Unda!1g-undang ini ya!1g dimaksud dengan :
,,. '\
a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undange.n yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Ne. geri atau diserahi t~gas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan .sesuatu peraturan perundang-undangan dan d_igaj i menurut peraturan perundang-undangan yang .berlaku ,
_,.
:
0
b, Pejabat yang berwenang . . adalah pejabat. yang . mempunyai kewenangan mengangkat dan .atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan pe.rundang-undangan yang berlaku ; c. Jabatan Ne.geri .adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan,peraturan perunda!1g-undangan termasuk di. d:alamnya jab a tan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/TinjSgi N~gara dan kepaniteraan Pengadilan ;
d. Atasan
........
'I;
I
'
.
'·
3
!:
d. Atasan yang berwena~g adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pe. gawai Negeri e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena ja.batan atau_tugasnya berwenang_mela.kukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang"unda~gan yang berlaku. ·Pas al
2
(1.) Pegawai _Negeri terdiri. dari :
a. P~gawai N~geri Sipil; dan Republik Indonesia. Bersenjata .b . .l\;n.,ggota Angkatan . . (2) Pegawai Negeri Sipii terdiri dari
a. Pegawai Negeri Sipil Pus at , b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan c. P_egawai Negeri Sipil lain ya.:ng di teta.pkan Peraturan i?emerintah.
BA B KETENTUAN
dengan
II UMU.M
Bagian Pertama Kedudukan. Pas al
3
Pega'wai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Ne. gara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 194~, Negara, dan l'emerintah menyelenggarakan tuga.s pemerintahan dan pembangunan.
Bagian Ke
l /.
4
Bagian Kedua Kewajiban Pas al
4
Setiap Pegawai N.egeri waj ib setia dan taat s·epenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, N.egara, dan Pemerintah. I
Pas al
5
Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undanga~ yang berlaku dan melaRsanakan tu~as kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh peng abdian, kesadaran, dan tanggungjawab. .
.
•
Pas al
.
I
.
6
(1) Setiap Pegawai Negeri waj ib menyimpanl rahasia j aba tan.
(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia
b~tan kep~da
dan atas perinta~ atas kuasa Undang-undang.
(
u
pejaba~
yang
jaberwajib
B.agian Ketiga Hak
'
Pas al
7
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaJ1 yang layak sesuai d~!1gan pekerjaan dan tan,ggungjJwabnya.
"
Pasal '· 8 I
Setiap Pegawai N.egeri berhak at as cuti.
Pas a
9 ....... .
-.
5
Pas al
9
(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kece-
lakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak inemperoleh perawatan. (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani
atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewaj ibannya yang menga_kibatkannya tidak dapat bekerj a lagi dalam jabatan apapun j~ga, berhak memperoleh tunjangan. (3) Setiap P~gawai N~geri yang tewas', keluarganya
berhak
memperoleh uang duka •
.•.
Pas al
10
Setiap Pegawai Negeri yang telah memepuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Bagian Keempat Pejabat Negara Pas al
(
\.__.,!
11
Seorang Pegaw'ai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan or. . . . . ganiknya selama menjadi Pejabat N_egara. tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
BA B
III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Pertama Tujuan Pembinaan Pas al
12
(I) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil d:iarahlrnn untuk menjamin penyelengga.raan tugas pemer:intahan dan pembangunan
secara ....
;~·~
......
6
secara berdaya. guna dan berhasil. gmia. '
(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksa1iakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerj.a, Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan Pasal • /
/-
13
I
__,1'
Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil menyeluruh berada di ta,ngan Presiden.
'-.../
Pas al
secara
14
Untuk lebih meningkatkan P.embinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.
(
i
Li
Bagian Ket.iga Formasi dan Pengadaan Pas al
15
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka·waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Pas al
16 ..... .
,'
7
Pasal
16
(1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi
formasi. (2) Seti_ap Warga. Negara yap.g memenuhi syarat-syarat yang
diteritukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu b\ffStatus sebagai ca' lon Pegawai Negeri Sipil.
(4) Galon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil setelah me.lalui masa percobaan sekurangkurap.gnya l (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, P<;lmindahan, dan Pemberhentian. Pas al
17
(1) Pegawai Negeri Sipil diap.gkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. (
u
)
(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuat.u jab a tan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Pasal
18-
(1) Pemberiim kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan
sistin kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. (2) Setiap Pegawai Negerl Sipil yang memcnuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
(3) Pemberian
.............
•' '
'
'
•
l
.
8
(3) remberian kehaikan pangkat pilihan .adalah pe;ughatgaan atas prestasi kerj~ Pegawai Neg~ri Sipil yang ~er sangkutan. (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat .re.guler adalah. presta-
si kcrja: d~siplin kerja, kesetiaan, pengabdian, peng' "-lam.an, dan s;rara.t ·· sya_ra t obyektip lainnya. (5) Ye"a1'k•11 -'~
Pl·11··1·an disamping harus memenuhi ~-· -- ..\. ' syarat- syaiocc t :i'an,; dima}:su
(
I
_)
'J
- .
Q •.
-
p-ru~•t· O.'.'"_lO ·-'-'·· •
.
(6) Pega.wai Negeri Sipil ya.ng tewas dibe:;-ikan kenaikan p2.:ngkat seti!l.gl<.at lebil1
Pasal
ti~115gi
seca:.ra. a.ntlnle1·ta .
19
Penga:ugkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi . . kerja, disiplin kerja, 1xeset1aan, penga bd'1an, pengalaman, I . syarat-syarat obyektip la.innya. Pasal I
!
\....)
20
!Jntuk J.eh :'h menj amin obyektipi tas dalam mempertimbangk2.n dan menetapka:n. kena.ikan pangka.t d.an pengangkatan clalam jabat<:·:1 cl.iacl.akan daft:i.r penilaian pelaksanaan pekerjaan
rJ&Jl
do~fta y
~J.Y.1}. t
J{.epa.!1gka tan.
Pasal
21
kepentingan pelaksanaan tugas hagi ri Sipil. tertentu ditetapkan tanda pengenal. . . Un.tuk
Pas al
22 ......... "'
" < '
9
Pas al
22
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negei'i Sipil dapat, diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja. Pas al (1)
.23
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena : a. permintaan sencliri ; b. telah mencapai usia pensiun ; c. q.clihiya penyederhanaan organisasi Pemerintah ; cl. tidak cakap j asmani a tau rohani sehin1rna tida.k. clap at menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal .dunia dengan sen-
dirinya clianirnap diberhentikan de11gan horma t. (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidik dengan
hormat, karena
L)
a. mela;n1rnar ·sumpah/Janji P.egawai Negeri Sipil, Sump~h/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin P~gawai Negeri Sipil ; b. dihukum penjara,· berdasarkan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena clengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kej v.ha.tan yang diancam dengan. hukuman penj ara setinggi· tingginya 4 (enrpat) tahun 8.tau cliancam clengan hukum.an yang lehih bera t:
(4) Pegawai
.......
10
(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hu. . . . kum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejah?-tan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
(,
b. ternyata melakukan peny~lewengan terhadap Ideologi N.egara Pancasila, Undang-undang Dasar 194 5, a tau terlibat dalam k~giatan.yang menentang.Negara dan atau Pemerintah. Pas al
24
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan. tahanan sementara oleh pej ab at yang berwaj ib karena disa'!lgka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian .sementara. Pas al i
'
'\_J'
25
Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian P~gawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau pejabat lain. B!lgian Kelima. Sumpah, Kode EtiJ,,
26
(1) Setiap cal.on Pegawai N.egeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegauai Negeri Sipil wa.jib mengangkat
Sumpah/Janji ...... .
..
11
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa. (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi P.egawai Ncgeri Sipi.l, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negark, dan Pemerintah ; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan penindangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan . ' . yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggu!1gjawab; ·~
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Ner•eri, serta akan senantiasa me:igutamakan kepentingan Negara daripada kepenti:igan saya sendiri, seseorang atau golo!lgan ;
bahwa say a, akan rnemegang ra.hasia sesuatu yang menurut sifatnya. atau menurut perintah harus saya rahasiaIcan
'
u
)
balnra saya, akan be]rnr:j a dengan jujur, teri'ib, cermat_, dan bersemangaL untuk kepentingan Negara. Pas al
7,7
Setiap Fegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangk:u sesv.:ttLl jatJatan tc"!rter1.tt\ 1·1ajib n~e!1ga~1gkat Swnpai1/Ja.nji
JFtbatan N"geri.
28 . . • . . . . . . . .
!'
Pas al
28
Pegawai N.egeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam clan di luar kedinasan. Pas al
Dengan tidak mengutangi ketentuan dalam peraturan perundang-m}da!1gan piclana, maka untuk menjamin tata tertib dan kela.ricaran pelaksanaan tugas, d:iacla:kan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. !
(._,J
29
•
•
.
Pasal
30
(1) Pemb·inaa;n Jiwa Korps, Kocle Etik, clan Pera.turan Disi-
plin P.egawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal-pasal 2 7 Clan 28 Unclang-undang Dasar 1945. '
I
•
'
•
I
.(2)
Ketentu~n
lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-unclang Dasar 1945, akan diatur tersem;liri. '
'
.
Bagian Keenam '
'
Pe~didikan clan Latihan
Pas al II
u
'
I
31
I
Untuk mencapai daya guna dan ·hasil guna yang sebe-· sar-besarnya•, cliaclakan pengaturan pencliclikan serta peng: i ' • a.turan dan p enyele!1/igaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipi1 yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keah'iian, kemampuan, dan .ketrampilan. I
,
•
1
•
I
•
•
Bagian ............. .
13
Bagian Ketujuh Ke.sej ahteraan Pasal
32
(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerj a,. di.selenirnara-
rakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri .Sipil dan keluarganya pada waktu saki t atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan. (3) Pegawai Ne.geri Sipil yang meninggal dunia, keluarga1nya berhak memperoleh bantuan. ( 4) :renyelenggaraan kesej ahteraan ya~g dimaksud dalam :ayat-ayat (1), (2), dan .(3) pasal ini diatur dan di'bina oleh .Pemerintah. Bagian Kedelapan Penghargaan Pasal
33
(1) IKepada Pegawai Negeri Sipil yang telah me.nunjukkan , •
u
kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau· yang te~ah menunjukkan p.restasi kerja yang .luar biasa baikhya, dapat diberikan penghargaan. 1
!
'
'
•
•
•
(2) Pen.ghargaan yang dimaksud dalam . ayat .(I) pas.al ini I • • •
dapat berupa tanda jasa .atau .bentuk pe!J-ghargaan lainnya. ,
I
Bag·ian
.. •.... ........ . •
.
..
14
B.agian Ke.sembilan Penyelen15garaan Pembinaan Kepegawaian Pas al
34
Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Nege:ri Sipi1, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam nenga tur dan menyelen_ggarakan pembinaan P.egawai Negeri ~)ipiJ.
Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian Pasal
35
Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan rnelalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negina yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 14 Tahtin 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bagian Kesebelas Lain-lain Pasal ' u '
I
36
Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. BA B
IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INJ'ONESIA Pas al
37
Pembiriaa11 An_ggota Angkatan Berse11j ata Repuh 1 ik Indonesia diatur dc~gan peraturan perundang-undangan tersendiri.
ll A 13
v ....... ..
15
BAB
V
KETENTUAN PERALIHAN Pas al
38
Pada saat. berlakunya Undang-undang ini, segala pera.t.uran perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak .bertentangan dengan
Unda~g-undang
ini,te-
tap berlaku selama belum diadakan yang ba.ru berdasarkan Undang-undang ini.
B A B VI KETENTUAN PENUTUP
Pas al
39
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berla.ku lagi : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ke.tentuci.nketentuan Pokok Kep_egawaian 1961 Nomor 2.63)
(Lembaran Negara
Tahun
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan. Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pcgawai Repub1ik Indonesia Serikat (Und<1.ng-und
· 1 r.Ieneta·pJ,~c.1.11 t.T:n.cla11g~ 1J11da~g
}-T.a..k Pe!lg'.l!Jgkatart
Da.ru.r:it
r:}.cir1. Fen1berh.e11tia11 }.'~ga1..rai~
p_ega.i-:ai RepubJ.ik Ind·onesia Serilcat (Unde.ng-undang
Darura.t .•.....
16
Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undangundang undang Rcpublik Indonesia", sebagai Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100) ;. d. Undang-undang Nomor 17 Tahun ~~61 tentang Perubahan Unda~g-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangka t dan Memberhentika.n Pegawai Negeri Sipil (Lembaran N~gara Tahun 1961 Nomor 259).
Pas al
40
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan perattiran (
v
__./I
perundang-unda~gan.
Pas al Unda~g-undang
41
ini.mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan. Agar supaya setiap orang dapat me~getahuinya, meme-. rintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempa tannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
!
u
I Diundangkan di Jakarta pad a tangga 1 6 Nopember ·197 4·. -
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIV INDONESIA,
Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Nopember 1974.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d.
.SOEHARTO JENDERAL TN I.
t.t.d.
SUDHARMONO, S.H •.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR
!"'""'Disalin sesuai aslinya oleh ~El~RETAFllA~~BINET_HI
55.
•
I
•.
,,
P E NJ E 1 A S AN ATAS UNDAi\JG-UNDANG REPUBLTK INDONESIA NOMOR . 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK;~POKOK KEPEGAWAIAN
PENJELASA.J\/ UMUM Sebagaimana terlihat .sepanjang sejarah, maka kedud11;kan dan peranan Pegawa:i Ne.geri adaJ.ah periting dan merieritukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Neg·ara untuk nieriyelenggarak.an pemerintahan dan pembangurtan daJ.am rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 iaJ.ah melindungi s.ege:riap Bangsa.Indonesia dan seluruh Tarrah Tumpah Darah Indonesia clan memajukan kesej ahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangs a dan. i.kut melaksanakan ketertiba.n clunia yang berdasarkan kemerdekaa.n, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. rrujuan Nasional ter.sebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional direncanakan de: . . )'ang . . ngan terarah dan realistis ·se:r'ta dilaksanakan sec
.
u
\ '
Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil .dan makmur yang ·merata dan berke.s.$imbangan an-. tara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam
wa-
dah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang .merdeka, : berdaulat dan bersatu, dalam suasana .peri kehidupan ·Bangsa yang a.man, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam J.ingkungiln 'pe:rgaulan du- · nia yang merdeka, bersahabat, ':e.rtib, dan damai. Kelancaran penyelenggaraan _pemerintahan de.n pelaks8.na.an Pembangunan Nasional terutama tergantung dari ke.sempurnaan Aparatur Negara clan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokok:riya
te;rgan tung
2
tergantung dari ke.sem·purnaan .Pegawai Ne:geri. Dalam rangka seb.agai ter.se. . . usaha mencapai tujuan Nasional . but di atas diperlukan adanya P.egawai Neg'eri yang p.enuh ke·seitiaan dan ke.taatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Ne. gara, .dan. Pemer.intah se.rta. ya'.lg be.:r'satu padu, be.rinental baik, berwibawa:, ..kuat, .be:rdaya. guna, ):re.rhasil guna, pe.rsih, .berkwalitas tini,;gi, .dan sadar akan · tanggungj awab.nya .sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Neg·ara, ..dan Abdi Masyarakat. Untuk me.wujudkan Pegawai Negeri sebagai yang dimaksu·d di atas ,' .maka Pegawai Negeri per1u dibina dengan seb.aik-baiknya .atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja.
..
Sistim karier adalah .suatu sistim. kep.eg·.awaian, .dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan .atas kecakap_1m yang be.rsangkutan, sedang .dalam .pe.ngembangannya lebih :lanj.ut, masa kerja, . kes.etiaan, pengabdian, P.an syarat-syarat obyektip lainnya: juga menentukan. Sistim prestasi kerja adalah suatu si·stim .kepegawaian, .dimana pengangkatan ses·eorang se:suatu j abatan . . . . .untuk ·menduduki . atau untuk naik pangkat .didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang di'capai oleh pegawa:i yang diangkat. · Ke.cakapan ters'eb1.rt harus · dibuktikan dengan lulus dalam uj ian dinas rl.an pre.stasi dibuktikan sec
,
\
.
\
-__.!
Sistim yang dianut dalam Und.ang-undang ini, bukan hanya sistim karier·. dan bukan pula hanya sistim pl'.estasi ke.rja, tetapi adalah perpaduan antara sistim karier· dan sistim p.res·tasi kerj a, sehingga dengan dem.ikian unsur-unsur yang baik dai·i sistim karier dan sistim prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi. Peg·awai
........... .
3 ·. -
Pegawai Negeii bukan saj a unsur Aparatur Neg'ara, tetapi ju-· . ga adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup ditengah tengah masyarakat dan bekeij a untuk kepe.ntingan masyarakat, .oleh sebab .itu dalam melaksanakan pembinaan, .Peg·awai Ne.ger'i bukan saj a dilihat dan dipeilakukan .sebagai Aparatur Ne:g'ara te.tapi juga harus dilihat dan diperiakukan sebagai War_ga Negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa: daiam melaksanakan pembinaan, he:ridaknya sej.auh mungkin diusahakan adanya ke·s·erasian antara kepentingan dinas de:rigan kep.entingan Pegawai Neg'eii .sebagai per'orangan, dengan ketentuan bahwa: apabila ada perbedaan antara tingan dinas dan kepe:ritingan Pegawa.i Ne.geii i tu sebagai
kepenper-
orangan, .maka kepentingan dinaslah yang diutamakan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu de:rigan pengaturan pembinaan yang seragam bagi seg·enap Pegawai Negeii Sipil, .baik Pegat~ai Ne:g'eri Sipil Pusat maupun Pe. gawai Negeri Sipil Daerah, .atau dengan per1
Dal am hubU:ngan ini, .apahila seOrang Pegawai Negeri diper'ik-
sa, ditangkap 1 dan atau ditahan senientara o.leh pejabatyang berwaj ib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, !llaka pej ab at yang
ber'-~aj
ib tersebut secepat mungkin membe.ri tahukannya kepada atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.
Sebagai
...............
I
.~
"
Sebagai .Landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Nege·ri diperlukan adc11ya suatu undang-·midan.s ya.ng mengatur tentang kep~ga.\,raian arttara l
b~berapa
pen nd,mg-unc[ans;m lainnya vang berhubungan dengan itu
peraturan di pan-·
dang tidak se::uai la.gi, o1cl1 sebab itu pe:rJ.u diganti dengan yang baru. Pao.a umurnnya., yang dimaksud dengan kep.egawaian ada.lah Sef;·a-1 a hal-hal
meng~nai
gawai Negeri.
kedudukan, kewaj iban, hak," ·aan penibinaa.n PoUndang-undang ini disebut Undang-undang tentanrr
Pokuk-pokok .Kep[Ogawaian/ .karena dalam Undang-undang ini
diatur
pokt·k-pokok mengenai kedudukan' kewaj iban' hal· •. clan pcmb in a an ?egawai Negeri, PEN..'ELASAN PASAL DEMI PASAL Pas«.l
.\__)
1
pal am pas al ini di tentukan pengertian beberapa istilah yang digPnakan dalam Ondang-undang ini, .
Ayat (1) Cukup jelas. t·.)'
;1
t
( ~.}
a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adui.,1.'1
- Pegawai
.. .
·
5
.
- Pegawai Negeri dibel;ankan . . . . Sipil Pus at. . yang . . gaj :Lnya ' pada Anggaran Pendapatarl dart rieTanj a· N~gara dan beke:rj a pada Departemen, Le'mbaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne. . . . .. . . gara, _Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepani teraan Pengadilan. . . ~
- Pegawai N_egeri Sipil Pusat yang bekerja pada Pexusahaan Jawatan. - Pegawai Negeri Sipil .Pusat Y
atau
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerj akan pada badan lain, .seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain. Peg·awai Negeri Sipil Pusat yang menyelengga:rakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain. b. Yang dimaksud dengan Pe,g·awai Ne.geri Sipil Daer ah adalah Pegawai N.egeri Sipil Daerah. Otonom. c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab i tu organisasi harus sela:lu dises·uaikan
' '
dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Berhubung dengan i tu ada kerriungkinan bahi~a: arti Pe. gawai Negeri Sipil akan berkembang dikemudian hari. Kemurlgkinan. perkembangan i tu harus diletakkan landas-
.
v\
annya dalam Undang-undang ini.
, Pasal
.3
Rumusan kedudukan Pegawai Negeri sebagai tersebut dalam pasal i.ni bertolak dari pokok pikiran, bahwa Peme:rintah ticlak
hanya
..............
6
.i.j'
,;
hanya merijalankaR fungsi umum penlerintahan, tetapi juga' hart.IS''·· ' . .. . . . mampu meilaksanakan . fungsi· .pembangunan, ,atau dengan perkataah· lain,·<· Penlerin tah bukan hanya meriye1.e'nggarakan tertib penlerin tahan teta" pi juga harus mampu men,ggerakkan dan menlperlancar .pembangunan I.in-:' · tuk ·kepentingan Rakyat banyak. ),::
Agar Pegawai Ne.geri sebagai unsur Aparatu.r Negara, Abdi Nf:l 0 . gara, .dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan ..ti.igasnya dengan . . baik, maka ia harus menlpunyai kes·.etiaan dan ketaatan . . .penuh :terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, .Negara, .dan Pem.erintah, .sehingga dengan demikian dapat memusatkan seg·a1a perhatian dan p·ikirari · serta merigarahkan seg·ala daya dan teriaganya· untuk inen·ye-· . . .., . . len.ggarakan tugas pemerintahari ·dan pembangunan secara .berdaya guna· dan qerhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh 'tersebU:t men.gandung pengert:i.an~ bahwa Pegawai Neier·i berada sepenuhriya di bawa:h pimpinan Peni.erintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan gar is pimpinan yang j elas. dan teg·as. ~
:
Pas al
U
4
Pa
5
.,
7
Pas al
S
t>,_.gawai Negeri adalah pelaksana peraturan porundang-unda.ngan,
oleli ~'-ebal' itu Ii1.jib 1,erusalta _aga.r setiap peratu:ran per\.m(lang-un·· dangan ditaati ol~h masya1·akat. Berhubung dong an :. tu setiap Pogai·;ai Negeri berkewaj iban unt:uk mer;1beri.kan contoh ;·,,-ng l:a:ik cfa1am mentaat.i dan melaksanakan segala riera "':.-;J raTJ. pe. r·J·11dJJ':.j~ - Ul:.da~t.ge~n. ~yar1g 'be·rJ.aktl ~ 'Jalo:-'r ff'o:L:iksana.ka;: kepa.cla Pega.l\1 aJ. r·feger i
p~·
Catur;,1n p<enrndang-un
d:i.be.rika.1.l "tttgas 1(edin.a.san untt1k dilak.sru1a.-
kan cle11ga.p_ ~eb8.i~·-l1aik.1l)'il~
P~.da
1Joko.k11}r;:1 · pen1be:ria11 ·t·~gas ·kedi-
nas ai1 i tiJ ::i.da 1 aLt 1aerupa.k.a.o_ k.eJ;°t:rcc:y·a_£jiJ cl:1ri at as an. ·yartg be·rJ,1le:n~a!1g
dengan harapan balwa tugas itu akan dilaksanakan C.engan seba:ikbaik.11;r:::z_~
Be1~hv.b:.:~1g
c.lengan itu 111al
meJ2.J\'.s2,n(l_.ka11 tu.g.:LD -ke.d5nc.san 3.. .:-~!1-g Df:J11.r~1
~)e·:·.~;·r:1.~:1 J.i..!:1.r.:.
ke;.ada.ra11,
<1.a:r1
dipercaya}~an tan~gl1n.gjalval)
J~eg$1..:i
v1aj ib
1cepad.a11y'a. dc!J.·g·a.11 ..
Ayat (1) P a
(
u
\
)7 an.g ,rlc-11)at
JTi.f3r1g~tl:ibAtican. J.~e1~~tgiap. ·)ra.ng besa1~
atcru
dapat meJtimhuJ.kan babaya, apabila
ja~·a.1:sr:.
ct(l:::i.lal1 TaJ1a.sia ine!1gen·ai ata·u ·ya-!1.g ada. lHi-
bungannya cleni;<m jabatan. Pa
da11at. ·h01·t1r)~l-
reJ(a.1n;111
s1ra.rA.
d2d1
d.a1)~1t.
ru.·•a. f'erintaJJ ata1.1 l\epl1tu.s::.i.n lisa.i1 (lari seora:ng
J)t.J.la be-
r1t.D.S\:-ln.-
ti•jau dari sudut pentingnya, maka rahasia jahatan itu te itu}:an tingkatan klasifikasinya, seperti sangat
rahasia,
l):i. ~j
''' '
'
8
rahasia, ,konfidensil a tau te.rbatas. Di tinj.au dari sudut sifatnya, maka .ada rahasia jabatan yang s.i'fat ker'ahasiaannya terbatas pada waktu ter.te.ntu tetapi ada pula: rahasia jabat-· an yang. sifat kerahasiaannya .ter·us mener'us. · Apakah sesuiltu rencana, _ke'g'iatan .a tau tindakan be·rsifat .rahasia j abatan, begitu juga tingkatan klas_ifikasi dan sampai bilamana hal i tu merij adi rahasia j ab~tan, harus ditentukan derigan tegas oleh pimpinan instansi yang be:rsangktitan. Pada umumnya Pegawai Negeri karen·a j abatan a tau .pekerj aannya mengetahui se:s·ua tu rahasia jab at an. Bo.corny'a se.suatu rahasia jabatan seTalu men'imbtilkan kerugian atau bah_aya terhadap Neg'ara. Pada uniumnya kebocoran sesuatu rahasia jabatan adalah disebabkan oleh 'dua hal, yai tu sengaj a dibo'.corkan kep'ada orang lain .atau karena keTalaian atau tidak/. Icurang hati-hatinya pejaba.t yang be.rsangku'tait. Apakith kebocoran rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau kareria kelalaian, akibatnya terhadap Ne.gara sama saja, ,oleh 'sebab itu setiap Pegawai Negeri waj ib menyimpan: rahasia j aha.tan dengan sebaik-baik:riya.
-.
Ayat (2)
(_)
Rahasia j abatan hanya dapat dikeniukakan oleh Pegawai Ne.. geri atau beka.s Pegawai Negeri ke'p'ada dan atas perintah pe' jab at yang berivaj ib at as :kuasa: Undang-undang, _umpamanya ata:s perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntu.tan tindak pidana ko'rupsi. '
Pas al
7
Pada dasarnya setiap Pegawai Ne.geri be.serta ke.luarganya harus dapat hidup layak dari gaj_inya, sehingga dengan deniikian ia dapat
9
dapat memusatkan perhatian .dan keg;iatannya untuk inelaksanakan tugas yang dipeicayakan kep'adanya. Gaji adalah seb
---------------
.
Yang dimaksud d:engan sistim skala ganda adalah sistim peng.. . g a j i an yang menentukan bes·arnya. gaji yang bu.kan saja didasarkan . . . ' .. pada pangkat, .tetapi juga didasarkan pada s.ifat pekerjaan yang '
dilakukan, prestasi keij a yang dicapai, .dan be.iatnya . tanggungj awab yang dipikul dalam melaksanakan pekerj aan i tu. .
.
SeTain daripada kedua s i!l tim penggaj ian. yang dimaksud di atas, dikenal pula sistim penggajian ketiga, yang biasa disebut ·sistim skala. gabungan, yang merupakan per·paduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala_ ganda. ·Dalam sistim skala . gabungan gaj i pokok di tentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, .dis amping i tu dibe.iikan tunj angan kepada pe. gawa;i yang memikul tanggungj awab yang berat ,: ·;mencapai pre.stasi yang· tinggi .atau melakukan .peke'rjaan tertentu yang sifatnya memerlukan peniusatan perhatian dan .penge1'ahan tenaga secara ter·us menerus. Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan h<1nya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila .sudah ada analisa,
klasifikasi
/
I'••
·
'.
/
..
10
'. klasifikasi, dan evaluas i j.abatan/pekerj aan yan'g lengkap. ' . . . . · ' ;
Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajian berdasarkan sistim skala ganda atau sistim.skala gabungan dikemudian hari apabila keq.daan sudah memm1gkinkan. Dal am menen tu·k~n besarnya_ gaj i har!ls meniperl1atikC1J1 kemam-· puan keuangan Negara. Se1ain daripadq. itu, harus pula d~per hatikan keadaan .tempat dimana Pegawai N.egeri itu diptikerj akan;. Pas al
8 ·· .
'
Yang dimaksud den·gan cu ti adalah tidak mas1,1k keij a yang diij inkan dalam j angka waktu terten tu. Dal am rangka u~aha untuk menj am in keseJ~aran j .asmani · .dan roh::mi sert'a untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian_ cuti.
])L~geri
~uti s-akit, 0
Cuti Pegawai terdiri uri, cuti tap-hnan, cu ti karena alas an penting, cu ti bes·ar, cuti Be:rs.alin, · dan cu.ti di luar tanggungan Negarak . . •
Cuti be.sar dapat digunakan oJ_eh Pegawai Negeri yang
ber.sangkutan untuk memenuhi kewaj iban agama, sepeiti menun.aikan ibadah haji. Pas al
9
Ayat (1)
r.
.
.
Dal am menj alankan tug as kewaj iban s~lalu ada kemungldn- · an bahwa Pegawai Negeri menghadapl ris.iko: Apabi.la. s~6rang Pegawai Negeii mengalami ke.ce1akaan dalam dan ka:r:ena_ menj a-larikan tugas kewajibannya, .maka ia berhak 'mempero,leh perac watan dan segala biaya . pe;awatan itu ditanggung oleh Nega·· . . . . ,. ' ra'. Ayat .(2) Pegawai Negeri yang ditimpa oleh se.suatu · ke·celakaan
dalam
•••,•·····.····~
.
.
"
. 11
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan ia menderita cacad jasmani atau cacad .rohani_
yang
mengakibatkan ia tidak ·dapat .bekerja lagi dalam jabatan apapun jug a, ·berdasarkan ke.terangan· dari Maj el is . Periguj i Kesehatan Pegawai Negeri a tau Doktei Periguj i Teisendiri, maka: dis amping pensiun yang be.rhak di ter·imanya, kepadanya diberikan tunj angan bulanan yang meniungkinkan dapat hidup dengan layak. Ayat (l}. Yang dima]csud dengan tewas, .ialah ·: .
\
' \.._..,··
•.
1. menins-gal dunia dalam dan karen·a menjalankan tugas ke1va-
jibannya .;
2. meninirnal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, .sehins-ga kematian itu disamakan dengan meniz.iggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas k~wa-· jibannya ;
•
3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh. Iuka a tau
cacad j asmani atau ca·cad rohani yang didapat dalam dan kareria menj alankan tu.gas kewaj ibannya: ;
4. meninggal dunia karena perbuatan anasiT yang tidak · ber( ' \..)
tanggungj awab ataupun sebagai akibat tindaka.n .terhadap anasir itu. Kepada isteri/ suami dan
atau
ana.k Pega.wa.i Ne.geri
yang
tewa.s diberikan. uang duka yang diterimakan sekal.igus. Pemberian uang duka . yang dimaksud tidak men:gurangi pensiun dan' hak-hak la.innya yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang .berlaku.
Pas al
10
12
• Pas al
10
Pensiun adalah j aminan hari tua dan sebagai balas jasa ter. ' hadap Pegawai Negeri ya.ng telah bertahun-tahun mengabdikan d·irinya kep.ada Negara. Pada pokoknya adalah menj adi kewaj iban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari .tuanj'a, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri waj ib menj adi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibe.ntuk oleh Peme,rintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, .tetapi juga ada-
r ·· '-'-....)
lah sebagai balas jasa, .maka Pemerintah memberikan· sumbangannya kepada Pegawai Neg·eri. Iuran pensiun Peg·awai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dilola oleh badan asuransi sosial. Pas al
11
Yang dimaksud dengan Pej ab at Negara
ialah
1. Presiden dan Wakil. Presiden ; 2. Anggota Badan 3. Anggota Badan
Permusyawaratan/P.er'i~akilan
Rakyat ,
Pemeriksa Keuangan ;
4. Ketua, .Wakil Ketua, .Ketua Muda, .dan Hakim Mahkamah Agung 5 .. Anggota Dewan Pertimbangan Agung 6. Menteri 7. Kepala Perwakilan Republik Indones·ia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Bes'aT ):,uar Biasa dan Penuh ;
Be.rkuasa
8. Gubernur Kepala Daerah ; 9. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya
Kepala Dae rah ;
10. Pej ab at lain yang ditetapkan dengan per'aturan perundangundangan. Urutan '.
I
13
Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di .atas · tidak berarti urutan tingkatan ke.dudukan dari pejabat tersebut.· Pegawai_ Neger_i yang diangkat menj adi Pe jab at Negara, _di he bask an untuk sementara waktu dari jab a tan organikriya ·selama menj adi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil ketua, _Ketua Mucla, clan Hakim Mahkamah Agung. Pegawai Ne·.geri .tersehut s·ecara administratip tetap berada pada Departemen/L_embaga yang bersangkutan clan ia dapat naik pangkat · ses·uai dengan peratun,m perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat :pada formasi.
,.
'
\_,!
_,
)
· Apabila Pegaw.ai Negeri yang bersangkutan ber11enti sebagai Pej ab at Negara, m~ka ia kembali kepada Departerrien/Lembaga yang bersangkutan. Pas al
,.
12
Ayat (1) Agar Pegawai Negeri Sipil. dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil_ guna, .maka perlu diatur pen!binaan Pegawai Negeri Sipil secara. menyeluruh, yaitu suatu penga. tu ran pembina.an. yang berlaku baik b_agi Pegawai Ne.geri Sipil Pusat .maupun bagi Pegawai Ne.g"eri Sipil Da_erah. Dengan
•
demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku b_agi Pegawai Negeri Sipil Pus at dengan sendirinya her] aku pula ba-
,. i
u
I
. gi Pegawai Negeri Sipil Dae rah, kecuali di tentukan lain dalam peraturan 'perundang-undangan. Selain daripada. itu perlu dilaksanaka.n usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang melipnti b2;k struktur, prosedur kerj a, kepegawaian maupun s a.ran a, dan fasili tas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik di tingkat
Pus at
.
,,
14
Pusat maupuri di tingkat Daeiah; benar-benar meiupakan aparatur yang ampuh, beiwibawa, ,kuat, berdaya_ guna, be"ihasil_ guna, bersih, penuh kes·etiaan dan kefaatan kep.ada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, .Negara, dan Pemerintah. Ke.seluruhan Aparatur Negara terse but diisi oleh ten·aga yang ahli, mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing, .dan hanya mengabdikan diri kep:ada .keperitingan Ne.g"ara dan Rakyat. Ayat
\ __)
(Z)
Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan be.kerj a, maka per.lu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, sehingga dengan demikian dapat dikeinbangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing Pegawai Ne.geii Sipil secara waj ar .
•
Untuk dapat lebih meningkatkan daya_ guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, .maka sistim pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistim pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, dengan tidak me.nutup keniungkinan adariya sistim pembinaan karier terbuka untuk jaba.tan ·tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara.. Pada umumnya yang dimaksud dengan - Sistim karier ter"tutup adalah bahwa pangkat .dan jabatan yang ada dalam sesuatu organisasi hanya de.pat .diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organiso.si i tu, te.tapi tertutup bagi orang luar. - Sistim karier terbuka adalah· bahwa pangkat dan jabatan dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi i tu asalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, .tanpa melalui pen·gangkatan sebagai ca.Ion pe. ga\\'ai.
Dengan ......... .
-----~
,/:1 '
15
Dengan sistim karier tertutup dalam arti dimungkinkan perpindahan Peg·awai Negeri dari Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang ri Propinsi yang . satu ke Propinsi yang lain,
Negara, maka Departenien / lai1i atau dater.utama un-
tuk menduduki jab a tan- j abatan yang bersifat man.agerial. Dalam menyelenggarakan pemer.intahan dan melaksanakan pembangunan, sangat diperlukan .adanya tenaga-tenaga. yang ahli dan cakap, .dan tenaga ahli yang diper.htkan itu, pacla .suatu saat mungkin tidak terdapat di kalangan Pegawai Negeri. Apabila. kilpentingan Negara sangat mendesak, maka tena. ga ahli dari luar Pegawai Ne.geri dapat diangkat untuk menduduki suatu jabatan Ne.geri dan kepadanya di.berikan pangkat Pegawai Neger.i. Pengangkatan tenaga ahli untuk menduduki jabatan Negeri adalah sangat selektip dan pelaksanaannya menjadi kewenang~n Presiden . •
Pas al
13
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pembina te-rtingg1 dari seluruh Pegawai Ne.geri Sipil, .baik Pegawai Ne.geri Sipil Pusat maupun Pegawai· Negeri Sipil Daerah. Un tuk dapat mencapai day a guna dan hasil. guna yang sebesar-besarn;·a. serta untuk dapat diwujudka.n kes·eragaman di dalam pembinaan, maka. Pres itlen menentukan kebij aksanaan pembinaan Peg·a.wai Negeri. Si.pi.I secara keseluruhan.
Pas al
14
16
Pas al 14 Cukup jelas. Pas al
15
Formasi .adalah penentuan jumlah dan susuna:n pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang dipikulkan pada sesuatu organisasi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan per~embangan tugas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembapg da~i waktu ke waktu, maka jumlah Peg;;iwai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembang;;in tugas pokok.
(, )
U
Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah jenis, sifat, dan beban kerja yapg dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Selain daripada itu perlu;pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, makin sediki tlah Pegawai N.egeri Sipil yang diperl ukan. Formasi sesuatu organisasi pada umumnya ditinjau sekali 5 (lima) tahun, karena dalam jangka waktu tersebut terdapat kemungkinan adanya perkembangan tugas pokok.
Pas al
16 ... ·...
17
Pas al 16 Ayat (l) Pengadaan P.egawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. L.o\qongnya formasi dalam sesuatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua ha·l, yai tu i1;dany:i Pegawai Negeri Sipil yang keluar karena berhenti, atau adanya perluasan o;rganisasi. Karena pengadaan Pega,wai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.
•
Ayat .(2) Setiap Warganegara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai ke. . sempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan semata·mata atas syarat-syarat obyoktip yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas. golongan, agama atau daerah. ~
(
u
)
Ayat (3) Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan i~u ia bersiatus sebagai calon . Pegawai Negeri Sipil. SelP.ma dalam masa percobaan, kepada . . . calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan . gaji . . . ' . pokok clan penghasilan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (4) Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya l (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu ia dipandang ti
Pas al
17 ..... •.•.
18
Pas al
17
Ayat (1) Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menun- · jukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan d.igunakan sebagai dasar penggaj ian. Yang dimaksud dengan j abatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungj.awab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ·ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut strukturil dan sudut. fungsiunil. Jab a tan dari sudut s trukturil adalah j abatan. yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sep·erti Sekr.etaris Jen. . deral, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain. ~
Jabatan dari sudut fungsionil adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, ..seperti Pen el i ti, Dokter Ahli Periyaki t Jan tung, .Juru Ukur, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu
l. )
u
pangkat dan sua tu j aba tan tertentu se.s·uai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat
(2)
Dalam rangka pelaksanaan sistim karier dan sistim prestasi kerja maka harus ada pengkaitan yang erat antara ke-· pangkatan dan jabatan, atau dengan perkataan lain perlu adanya
pengaturan
...........
.. 19
•
pengaturan tentang jenjang keparigkatan pada setiap jabatan . Pegawa:i Neger·i Sipil yang \iiangkat dalam suatu jab a tan pangkatnya harus sesuai derigan pangkEit .yang ditetapkan untuk jabatan ftu. Dalaiu j aba tan strukturil, Pegawai Nego;;ri Sipil
yang
be.rpangklit leb'ih rendah tidak dap
( )
G
18
Ayat (1) Pembe.rian keriaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat r.egul-er dan sistim kenaikan pangkat pilihan. Yang dimaksud dengan. kenaikan pangkat r.egulei. adalah · apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah mem'enuhi syarat-. syarat yang dapat .di.naikkan pangkatnya taripa ter. ditentukan . . . . ikat pada jabatan. Kenaikan pangkat re.guler ditentu.k:an sampai dengan tingkat pangkat tertentu, µmpamanya sampai ngan III/d PGPS 1968.
,l )
u
de-
Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan .adala:h kenaikan pangkat yang disamping harus memen'uhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan, .atau derigan perkataan lain, walaupun seorang Peg·awai Ne.ger.i Sipil telah memenuhi syarat-'syarat umum untuk kenaikan pangkat,. tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, .maka ia belum. dapat dinaikkan pangkatnya. · Tingkat pangkat untuk .kenaik, an pangkat pilihan dapat ditentukan umpamanya mulai. IV/a. keatas PGPS 1968. Ayat (2)
20 ,
Ayat (ZJ Kenaikan pangkat reguler ada,lah · merupakan hak, ol.eh sebab i tu apabil.a seorang Pegawai Ne.gefi Sipil. telah memenuhi syara t-syarat yang diterituk<J.n pada dasarnya ha.rus dinaikkan pangkatnya, .kecuali apabila ad<;i alasan yang sah untv:k menundanya. Ayat (3) \ /
(j
Kenaikan pangkat pilihan bukan hak," tetapi adalah kepercayaan dan penghargaan kepnda seseorang Pegawat Ne.geri Sipil a tas pres tas i kerj anya, yakni b agi Pegawai Negeri Sipil yang tel ah menunjukkan pres t<J.S i kerj a yang tinggi .ada kemungkinan rnendapat kenaikan pangkat .pilihan. Ayat .( 4) Untuk lebih menj amin obyektipi tas dalam mempertirnbangkan ·. dan mernberikan kenaikan pangk
\ l
u
kat sebagai tersebut di atas mer·upakan konse·kwensi logis dari prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan. Ayat (S) Dalarn setiap o_rganisasi yang sehat, rnaka makin tinirni pangkat, makin terbatas jumlahriya, .oleh ·se·bab itu Pegawai Negeri Sipil yang rnernpunyai kemungkinan untuk me.ncapai _pangkat tinggi i tu ma.kin terbatas pula. Untuk
21
Un tuk kenaikan pangkat pilihan, dis amping harus dipenuhi syarat-syarat umum, .harus pula didasarkan atas j abatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil yang .be.rsangkutan •. '
Pegawai Ne·geri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan a tau latihan j abatan, .dalam mempertimbang.kan kenaik-. an pangkat,. ia dianirnap menduduki jabatan yang dipangkunya, sebelum mengikuti pendidikiin atau latihan jabatan tersebut. Ayat (6) Pemberian kenaikan pangkat setingkat 1ebih. tin1rni secara anumer·ta merupakan ·penghargaan yang diberikan oleh Pemeriiltah kepada Pegawai Neger·i tewas atas . . , Sipil yang . dan jasa-jasanya kep.ada Negara dan Bangsa.
pengabdian
Pemberian kenaikan pangkat .secara anumerta harus dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu. diusahakan se:b:erum Pegawai Ne.geri Sipil yang tew·a:s i tu dikehumikan. Pangkat anumerta ditetapkan berlaku terhi.tung mulai te1.fasnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kenaikan pangkat anumerta membawa. akibat kenaikan gaji pokok. Pas al
19
Prinsip pokbk ( )
penemp·atan~ditl:am
j abatan adalah "menempatkan
orang yang tepat pada tempat yang tepat". Dalam sistim .pembinaan karier yang· sehat selalu ada pengkai tan yang erat an tar a jab a tan dan pangk13-t, .art in ya seorang Pegawai Ne.ge:r'i Sip~l yang di tunjuk menduduki sesuatu jab a tan haruslah. mempunyai pangkat yang s esuai untuk jab a tan i tu.
U
,
Pas al
20
DiJ.lam rangka us aha untuk lebih menj amin o.byektipi tas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, maka perlu diadakan daftar penilaian pelakurut sanaan pekerjaan ( nconduite staat" ) dan daftar
kepangkatan
.............
-·
·.
. 22
kepangkatan ("ranglij st"). Unsur yallg perlu dinilai dalam daftar penilaian pelaks·anaan pe.keJ:'jaan, .antara lain adalah pres-· tasi kerja, .rasa tanggungjawab, .kes·.etiaan, prakarsa, disiplin,
.
kerj asama, dan kepemimpinan. Ukuran yang digunakan dalam me. . nentukan daftar urut ·kepangkatan adalah ketuaan (seriioritas)· .
.
dalam pangkat ,: j abatan, .pendidikan/la tihan jab at an, )llasa kerj a, dan umur. Pas al \...__,
21
Untuk kelancaran pelaksanaan .t!Jgas, D1aka bagi .Pegawai Ne. geri Sipil yang memangku· sesuatu jabatan .te.rteritu. yang dalam menj alankan tugasnya di lapangan perlu derigari segera dikenal oleh masyarakat umum, per1u di,tefapkan tanda perigerial, umpama.. . . . nya pejabat Be.a· dan Cukai, Imigrasi, .dan la:i,n-lain yang serupa dengan itu. Tanda pengerial i tu. dapa t be·rupa pakaian seragam tanda lain yang diperlukan. · Pas al
dan a tau
22
Untuk keperitingan pelaksanaan tugas kedinasan ·dan sebagai \.
\.._,J
salah satu usaha .untuk rriemperluas pengalaman dan mengembangkan ba.kat, maka perlu diadakan .perpindahan jabatan dan perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil te:rutama b.agi mereka yang menj ab at jab at an pimpinan dengan tidak ; merugikan hak kep.egawaiannya. Sec:ara normal, .perpindahan j abatan a tau perpindahan wilayah kerja i tu dilaksanakan se·cara .teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam merencanakan dan melaksanakan per'pindahan wilayah kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Neg11ra.
Pas al
23 .
. .
·.
23'
Pas al
23
Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ;ini dibe.rhentikan dengan hormat den·gan: mendapat·hak sebagaimana mest inya ber'dasarkan peraturan pe.rundang-undangan yang· berlaku: a. Pegawai Negeii Sipil. yang meminta berhenti dengan kemauan sendiri, pada prinsipnya harus diberlj.entikan dengan hormat, .tetapi apabila kepen'tingan dinas meiidesa·k, maka per·mintaan ber'hen'ti itu dapat ditolak atau ditunda untuk semen·tara waJ<;tu . . b. Cukup jelas. c. Apabila terj adi pen'yederhanaan organisasi Pemerin tah ·yang mengakibatkan adanya keTebihan Peg·awa:i Negeii Sipil, niaka Pegawai Neg·eri Sipil yang kelebihan .itu diusahakan penyalurannya ke Instansi lain. Apabila hal i:rii tidak mungkin, maka kepada Pegawa:i N.egeii Sipil yang bersa11gk11tan dibe'rikan kesempatan untuk mencari lapangan .pekerj aan lain, de. ' ngan mendapat hak-hak penuh ·sebagai Pegawai Ne.g'eii Sipil. · selama jangka waktu tertentu.
C)
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang· diberhentikan dengan
u
hOrmat sebagai akibat .penyederhanaan o;rganisasi•·Peniel'intah, diberikan hak-haknya sesuai dengan .peiaturan perundang-undangan yang beilaku. d .. Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap j asmani atau rohani berdasarkan keteiangan ·dari Maj elis ·Penguj i Kes'ehatan Pe-· j
•
•
•
gawai Negeri atau Dokter Penguji, Tersendiri diberhentikan dengan hormat dengan men'dapat hak me.nurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2} Cukup jelas. Ayat (3}
.
'
• 23 .
I
Pas al
'
23
Ayat (1) Pegawai Negeri .Sipil yang dirnaksud dalarn ayat Jni dibe.rhentikan dengan horrnat dengan rneridapat · hak sebagairnana: mes. tinya ber·dasarkan peraturan pe.rundang-undangan_ yang berlaku: a. Pegawai Negeri Sipil yang rneniinta berhenti dengan kernauan sendiri, pada prinsipnya harus dibeil).entikan .dengan ho.rmat, .tetapi apabila keperitingan dinas rneridesak, rnaka perrnintaan berheriti itu dapat ·ditolak atau dii:unda untuk sernentara wal<;_tu.
I.
b. Cukup jelas. c. Apabila terjadi penyederhanaan organisasi Penierintah yang_ rnengakibatkan adanya keTebihan Pegawai Negeri Sipil, rnaka Pegawai Negeii Sipil yang ,kelebihan itu diusahakan periyalurannya ke Tnstansi lain. Apabila hal ini tidak mungkin, rnaka kepada Pegawa:i Negeii Sipil yang bersangkutan diberikan kesernpatan untuk ·mencari lapangan pekerj aan lain, .dengan rnendapat hak-hak .penuh sebagai Pegawai Ne.g'eii Sipil. · selarna jangka waktu teitentu. j
/\ I
_,
'-.._._,
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan
!
horrnat seb·agai akibat .penyederhanaan organisasi,•Peniel'intah, _diberikan hak-hakriya sesuai derigan .peraturan perundang-undangan yang beilaku.
I
d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap. j asrnani a tau rohani berdasarkan keteiangan dari Maj el is ·Periguj i Ke·s·ehatan Pe-· '
.
.
gawai Negeri a tau Deleter Penguj i Tersendiri diherhentikan dengan horrnat dengan meridapat hak rnenurut .penituran perundang-undangan yang berJaku. Ayat (ZJ. Cukup jelas. Ayat (3)
...........
•
24
Ayat (3) Pemb·erhentian Peg·awi:.:i Ne.geri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan clengan ho"rmat a.tau ticlak dengari hormat, _satu dan lain lial tergantung pacla pertimbangan .pejabat yang berwenang atas ·berat a.tau ril1gannya perbuatan yang dilakukan dan be.sar atau kecilnya akibat yang ditimbulka·n oleh .perbuatan itu. a. Sumpah/Janji Pegamii NegeTi Sip.il, Sumpah/Janji Jabata.n Ne. geri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib· ditaati oleh setiap Pegawai N_egeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah teTnyata melan;;;gar Sumpah/J_anji atau melang. gar Peraturan Disiplin Pegawai Ne·ge.ri Sipil yang be:r'at yang menurut pe1'timbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat d_iberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. b. Pad a clas arnya, _tinclak pidana kejahatan yang diancam
mendorong
25
mendorong Peg·awai Ne.geii Sipil yang .bersangkutan melakukan tindak pidana kej.a4atan itu, .serta harus pula dipertimbangkan be·rat ri'ngannya keputusan pengadilan:. ya11g dijatuhkan. Ayat (4) a. Pada dasarnya jabatan yang diberikan kep.ada s.eorang Pegawai Negeri Sipil .adalah merupakan kep·er·cayaan dari Negara yang harus dilaksanakan derigan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawa:i Negeri Sipil dihukum perijara atau kurungan berdasarkan 'keputusan peJigadilan y~mg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ka. . . I rena meiakukan sesuatu. tindak .pidana kejahatan jab at·an atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan j abatan at au pekerj aannya, .maka Pegawai Ne.geri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karen·a telah ·menyalah, gunakan kepeicayaan yang dibe'iikan kepadanya.
( )
u
b. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat; yang te'lah melakukan penyelewe:ngan terhadap Falsa:fah dan Ideologi Ne. gar a Pancasila, :Undang-undang DasaT 194.5, .a tau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara .atau Pemerintah, tidak wajar lagi dipertahankan seb.agai Pegawai Negeii Sipil, oleh sebab i tu harus diberhentikan ti.dak dengan ho·rmat. Perbuatan mana yang merupakan penyelewerigan teihadap Falsafah dan Ideologi Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, a tau kegiatan . . . ' yang menentang Neg'ara atau Pemerintah dinyatakan/diputuskan secara tegas o.leh Pemerintah Pusat.
Pas al
24
s
26
Pas al
24
Untuk mE-nj amin kelancaran pemeriksaan, )llaka Pegawai Ne.geri Sipil yang dikenakan periahanan s·em·en'tara o1eh pejabat yang berwaj ib karena disangka melaktikan sesuatu tindak pidana kej aha tan dikenakan pembe'rhentian sementara. Pemberhentian sementara te:r'sebut adalah 'pemberhe·n tian semen tar a dari jab at an, bukan .pembe.r·hen tian sementara sebagai Pegawai Ne.geri Sipil. ·,.:,._)
Apabila pemeriksaan oleh yang berwaj ib te.lah selesai dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, .maka Pegawai Negeri Sipil tersebtit direhabili tasikan terhi tung sejak ia dikenakan ·pemberhentian sementara. Reha.bilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, .bahwa Pegawai Neg·eri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula. Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan te1ah selesai dan ternyata Pegawai Neg·eri Sipil yang bersangkutan .beTsalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan herdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Nege:r'i Sipil te:r'sebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b ·dan ayat (4) huruf a. Pas al
25
Sesuai dengan prinsip pendeleg·asian weweriang dan untuk mempercepat pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Presideri dapat men'deleg·asikan sebag ian we\'i'enangnya kepada Men teri yang be:r'sangku'tan a tau pej a bat lain yang dipandangnya pe"lu.
Pas al
26
.........
,
...
27
Pas al
26 '
Ayat (1) Sumpah/Janji adalah suatu kesani:;gupan untuk mentaati keharusan a tau untuk .tidak rnelakukan larangan yang Cli tentukan, yang diikiarkan dihadapan atasan. yang berweriang menurut aga~ ma atau kep·ercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa:. Karena Sumpah/J.anji itu diikrarkan menurut agama atau kepeicayaannya terhadap TU:han Yang Mahaes·a, . maka pada hakekatnya Sumpah/Janj i itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan te.rhadap Tuhan, "i.ba1\wa:1yang be·rsumpah/berj anj i akan meritaati segala keharusari dan tidak melakukan segala: larangan yang tellih ditentukan. Kepada Pegawai Negeri Sipil dipe.rcayakan tj.lgas Negara yang harus dilaksanakan .derigan .sebaik-baikriya. Dalam pelaksanaan tugas tersebU:.t d:i.perlukan keikh1asan 1 . ke.jujuran, .dan tani:;gungjawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan derigan sebaik-baiknya, .maka' setiap calon Pegawai Negeii Sipil pada saat pengangkatannya menj adi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pe. gawai Negeri. Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut agama a.tau kepeicayaannya .terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Ayat (2) Cukup j elas .· Pas al
27
Pengangkatan seorang Pegawai Negeri . Si.pil untuk memangku sesua tu jab a tan terutama jab a tan yang penting yang mempunyai ruang lingkup
...........
.·
28
lingkup yang luas adalah lnerupakan kepercayaan yang .besar dari Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diper'lukan pe.rigabdian, kejujuran, keikhlasan, .dan tani;gungjawab .yang besar. Berhubung dengan itu, Pegawai Ne.ger·i .Sipil yang diangkat untuk menduduki j aba tan te:rteritu, pada saa t pengangka tannya waj ib mengangkat Sumpah/Janj i Jabatan Ne.geri di hadapan atasan yang be.r:wenang menurut agama atau keper·cayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa. (
I
I U
Pasal
28
Kade Etik Pegawai Ne.geri Sipil adalah pedaman sikap, tingkah laku, dan per bu a tan yang harus dilaks·anakan oleh s.e·tiap Pegawai N,egeri Sipil. Deng an adanya Kade Etik Pegawai Ne.geri Sipil, .maka Pegawai Negeri Sipil seb.agai unsur Aparatur Ne.gara, Abdi Negara, dan Abdi Masyaraka t mempunyai pedaman sikap, tingkah ·1aku, dan perbuatan dalam melaksanakan .tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam Kade Etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan prinsipprinsip, yang pada pakoknya antara lain sebagai beriklit :
.I
\
u
- Pegawai Ne.geri Sipil adalah Warga Ne.gara Ke.s.atuan Rep·ublik Indonesia yang berdasarkan· Pancasila, yang be.r·taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, dan bersikap harmat-mengharmati. antara ses·ama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa yang berlainan. - Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat; setia dan taat sep·enuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, .dan Pemerinta:h ser'ta mengutamakan kepentingan Negara di .atas kepentingan diri sendiri, sesearang atau galongan.
- Pegawai
•
••
29
Pegawai Ne.geri Sipil menjunjung tinggi kehormatan Negara, Penierin tah, dan martabat Pegawa:i Ne.geri Si pi 1, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan,. dan perintah-perint.ah atas·an dengan penuh kesadaran. pengabdian, dan tanggungj awab. - Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat . ' sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya. Jha5i·ng-;Jha5ing. '
- Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keU:tuhari, .kekoinpakan,
(
u
persatuan, dan kesatuan Ne.gar a dan Bangs a'.. Indonesia ser.ta Ko.rps Pegawai Negeri Sipil. Karena Kode Etik adalah pedoman sikap, .tingkah laku, .d:an perbuatan bagi Pegawai Ne.geri Sipil, µiaka sanks.i .terhadap pelanggaran Ko.de Etik adalah sanksi moril. Pas al
'i '
'
29
Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang niemuat keharusan, larangan, _dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut a t:m larangan i tu dilan1rnar. . Untuk menj am in tata.tertib 'dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka. dengan tidak men·gurang1 ketenPertuan dalam peraturan perundang-unqangan pidana, .diadakan aturan Di!:;iplin Pegawai Negeri Sipil. Keharusan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah : - Menepati segala'·peraturan perundang-undangan dan .peraturan Ice.-. dinasan yang berlaku serta melaksanakan .perintah-perintah kedinasan yang diberikan
......
30 :
- Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaikbaiknya. - Bersikap dan bertingkah laku sopan santun te.rhadap masyarakat sesarna Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan. - Dan lain-lain. Larangan yang akan dimuat .dalam Peraturan Di:Siplin Pegawai (
Neger·i Sipil antara lain adalah ·:
·U
-
Menjadi Pegawai Negara Asing tanpa ijin Pemerintah.
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martaba·t :sebagai Pegawa1 Negeri Sipil. I
Dan lain-lain.
,
I
Hukuman yang dapat dij atuhkan sebagai sanksi te.rhadap pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas, .penundaan kenaikan. gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pernindahan sebagai
i'
hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian.
( '
'
\
u
Selain daripada keharusan, .Iarangan, .dan sanksi, .dalam Per.aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil alcan diatur pula .tentang pej ab at yang berwenang menj atuhkan hulcuman · disiplin, tatacara . . penj atuhan hukuman disiplin dan tatacara men·gajukan keberatan/ pernbelaan, apabila seorang Pegawai Ne.ger·i Sipil tidak hukurnan disiplin yang dijatuhkan kepaganya. Pas al
30
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
menerima
'·:
31 .
" Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undaI!g Dasar 1945 akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Pas al
31
Peng a tu ran pendidikan s.erta penga tu ran dan penyelen.ggaraan latihan jabatan bagi Pegawai Ne.geri Sipil dimaksudkan agar ter-
(
\
.... L)
j amin keserasian pembinaan Pegawai Neg·eri Sipil. Pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelen.ggaraan la tihan j aba tan melipu ti kegiatan perencanaan, .termasuk perencanaan anggaran, penentuan standard, pemberian akreditasi, penilaian, .dan pengawa:san. Di bidang pendidikan hanya meliputi .pen·gaturan, .sedang pe-
i J
nye lenggaraannya diserahkan pad a badan pendidikan yang ada.
.tel ah
Tujuan latihan jabatan antara- lain adalah ·: - meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, .dan ketr.a:mpilan·
U -
menciptakan adanya pola berpikir yang sama
- menciptakan dan mengembangkan metode ke:r'j a yang lebih baik - membina karier Pegawa'i Negeri Sipil. Pada pokoknya latihan jabata:r.. dapat dib_agi 2 (dµa), yaitu latihan pra jabatan dan latihan dalam jabata:n : - Latihan pra j abatan ("pre ser'vice training") adalah
.suatu
latihan yang diberikan kepada cal on P_egawa'i Negeri Sipil, dengan tujuar1 agar ia dapat trampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya ;
- · Latihan
. '
32 ·.
Latihan dalam j abatan (liin. se.rvice .training"): adalah suatu latihan yang hertujuan untuk ·meningkatkan mutu·, keahlian, kemampuan, .dan ketrampilan. Pas al
32
Ayat (1)
(
',
u
Peningkatan kes'ejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap ses·uai dengan keniampuan, .sehingga pada akhirnya Pegawa:i Negeri Sipil dapat memusa:tkan pe-rhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usah~ kesejahte.raan yang dimaks.ud meliputi kesejahteraan materiii. dan SJ?irituil, seperti jam in an hatj. tua, .ba:ntuan pe:r'awatan ke:sehatan, .bantuan .kematian, ceramah keagamaan, .dan lain-lain yang se-rupa dengan itu. Ayat-ayat (2) dan (3J Bantuan perawatan kes'eh.atan dan bantuan keinatian adalah · merupakan b_agian dari program ·kesejahtera_an Peg·awa:i Neg'eri Sipil.
L
Ayat (4) Penye lenggaraa11: program ke:s·eJahteraan Peg·awa:i N_eger'i Si- · pil diatur dan dibina· oleh Pemerinta:h Pus.at.· (
u
Pas al
33
Ayat (1) Untuk mendorong dan meriingkatkan prestasi .ke.rj a serta untuk memupuk kes·etiaan terhadap Ne.g'ara., . maka kepada Pegawai
N~·.g·.er·i .
I
-
......
~
.... .
'
33 ;
. Negeri Sipil yang telah men·unjukkan kes·etiaan atau telah berj asa terhadap Negara a tau yang te.lah menunjukkan prestasi kerja yang luar bi.asa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah. Ayat (2) Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti· surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain- lain. Pas al
L
34
Tugas badan yang dimaksud dalam pasal ini adalah membantu Presiden dalam merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan adminis trasi kepegawaian, perididikan dan la tihan jab a tan, kes'ej ahteraan, m~nampung dan inenyelesaikan masaiah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundarrg-undangan mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri. Sipil. Pada waktu sekarang, .badan yang menyelenirnarakan administras i kepegawaian adalah Badan Administras i Kepeg·awaian Negara, badan yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan j abatan adalah antara lain Lemb.aga Administrasi Negara, sedang badan yang menyelenggarakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil secara meriyeluruh dan badan yang meriyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 'kewaj i ban dan hak Pegawai Negeri Sipil belum ada. Untuk mencapai daya guna dan hasil. guna yang sehesaT-besarnya, maka bad an yang menibantu Pres iden men·yelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan secara bertahap menurut ·· keadaan. Pas al
35
..........
34
Pas al
35
Cukup jelas.. Pas al
36
Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih 1anjµt dengan peraturan perundang-undangan.
1~·
U
Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal-pasal 10 ,. 30, .dan 35 diatur dengan Undang-undang dan peTaksanaan .ketentuan yang dimaksud .. dalam pasal-pasal lainnya aturan Pemerintah atau Keputusan Preside:ri. Pas al
diatur dengan
Per-
37
Cukup jelas. , Pas al
38
. Pada saat berlakunya Undang-undang ini, seg"ala .peraturan perundang-undangan yang ada dibidang tidak .ber. . . . .. ke.p\•. egawaian yang .
.
,_
tentangan de!lgan Undang:.undang ini, tefap be.r1aku se"lama beTum diadakan yang baru berdasarkan Uridang-undang ini, umpamanya : {
u
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970 te:ri.tang Pen·cablitan Peiat1.iran Preside:ri Nomor .-2 Tahlin 1959 tentang Larangan Ke
Pas al
...
39
,. .
'
,
.
' 0
,.
' ·i
Pas al 39 Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan be'.idasarkan Undang-undang yang dimaksud dalam pasal ini, te·tap berlaku selama belum diadakan periggantinya berdasa:rkan Undang-und~g ini. Pas al
:c· \ I
40
Cukup jelas.
,
\___.,)
Pas al
41
Cukup jelas.
. I I
TAMBAHAN .LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3041.
( I
,. I ~--·\ .~
- . I I
r
