SKRIPSI. Oleh: Zamal Firdaus NIM:

SKRIPSI KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Oleh: Zamal Firdaus NIM: 204082002339

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Oleh: Zamal Firdaus NIM: 204082002339

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI JAKARTA BARAT

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh Zamal Firdaus NIM: 204082002339

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yahya Hamja, MM NIP. 130 676 334

Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

Hari ini Rabu Tanggal 29 Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Zamal Firdaus NIM: 204082002339 dengan judul Skripsi ”KORELASI ANTARA PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PENGALAMAN, DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI JAKARTA BARAT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 29 April 2009

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Drs. Abdul Hamid Cebba Ak., MBA Ketua

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si Sekretaris

Hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Zamal Firdaus NIM: 204082002339 dengan judul ” KORELASI

ANTARA

PELATIHAN

TEKNIS

PERPAJAKAN,

PENGALAMAN, DAN MOTIVASI PEMERIKSA PAJAK DENGAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI JAKARTA BARAT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Juni 2009

Tim Penguji Ujian Skripsi

Dr. Yahya Hamja, MM Ketua

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

Rahmawati, SE, MM Sekretaris

ABSTRACT

Zamal Firdaus, Thesis Title "Correlation of Taxation Technical Training, Experiences, Motivation a Tax Auditor towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta. Undergraduate Program (S-1) Tax Accountancy Major, Faculty of Economy and Social Sciences of Syarif Hidayatullah Islamic State University Jakarta 2009. The purpose of this research is to know how big Correlation of Taxation Technical Training (X1) , Experiences (X2), Motivation a Tax Auditor (X3) as an independent variable towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta (Y) as a dependent variable. The research has been done by mean of filling out questionnaires by tax employee and to used to secondary data too. The responders are Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Satu, Taman Sari Dua, Tambora, Kalideres, dan Cengkareng. The samples included are 50 responders. For analyzing the data researcher used SPSS version 12.0. The result of this research shows that the Correlation of Taxation Technical Training, Experiences, Motivation a Tax Auditor towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta have a value coefficients correlation 0,550 this means coefficients correlation between the Correlation of Taxation Technical Training, Experiences, Motivation a Tax Auditor towards The works of Tax Auditor at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) in West Jakarta is significantly positive.

Keyword: Taxation Technical Training, Experience, works of Tax Auditor

ABSTRAK

Zamal Firdaus, Judul skripsi “Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat". Strata satu (S-1) jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah pelatihan teknis perpajakan (X1), pengalaman (X2), dan motivasi (X3) sebagai variabel bebas dan kinerja Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparat pajak dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Satu, Taman Sari Dua, Tambora, Kalideres, dan Cengkareng. Sampel diambil sebanyak 50 responden. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan korelasi, lalu perhitungannya menggunakan program SPSS versi 12.0. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat memiliki nilai koefisien sebesar 0,550 yang berarti koefisien Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat adalah kuat.

Kata kunci : Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman, Motivasi, Kinerja Pemeriksa Pajak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Aku bersaksi tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah Yang maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, yang telah memberi keistimewaan kepada orang–orang yang dikehendaki dari para hamba-Nya dan Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan-Nya yang telah Allah istimewakan dengan seluruh kesempurnaan ubudiyyah. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang hatinya telah dipenuhi oleh Allah ta’ala dengan keagungan-Nya jalla wa’alaa yang Maha Tinggi dan kepribadiannya selalu diliputi dengan keindahanNya yang Maha Mulia, Mudah-mudahan rahmat Allah SWT juga terlimpahkan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya, sehingga mereka mendapat kebaikan yang banyak. Amma ba’du. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsir yang sebesar-besarnya kepada: 1. Orang tua yang terkasihi dan tersayangi (Ibu dan Ayah), keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat. 2. Murabbi atas bimbingan dan kesabarannya 3. Bpk Dr. Yahya Hamja, MM, selaku dosen pembimbing I yang amat sangat baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan. 4. Bpk Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang amat sangat baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan. 5. Bpk. Prof. Dr. Abdul Hamid. MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 6. Bpk. Prof. Dr. Rodoni, selaku Pembantu Dekan Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 7. Bpk Herni Ali HT, SE, MM, selaku Pembantu Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 8. Bpk. Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

9. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 10. Bpk Suhendra, S.Ag, MM, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Non Reguler. 11. Ibu Rahmawati, SE, MM, selaku Sekretaris Program Studi FEIS Non Reguler 12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 13. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu dalam hal-hal kebaikan (Pak Sandy, Mas Heri, Mas Aziz, Bu Ani, Kak Isma, Kak Yuli, Pak Sukmadi, Alfred, dan lain-lain) 14. Sahabat-sahabat di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) wa bil Khusus Wajihah LDK, KAMMI, serta wasilah PIM yang telah memberikan pelajaran bermanfaat. Semoga kita selalu terjalin Ukhuwah dan silaturahim,

bertemu

dalam

ketaatan,

bersatu

dalam

perjuangan

menegakkan syari’at kehidupan sehingga dapat membangun Peradaban Islam yang futuh. Keep Fight n’ Istiqomah on the way of Allah SWT. 15. Sahabat KKN/S, Akh Selamet, Heri P, Misbah, Ukhti Sumi from Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Mr.Robert, dkk. Sahabat Magang, Siti Hawa K (Neng), Ellya R. Sahabat seperjuangan FEIS Non Reguler, Akh Dadi, Nanda, Ukhti Fitriah Abdullah, Ukhti Febriyanti, Dika Mira Uncha Sari, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Tetap Semangat n’ Sukses - Arigato Gozaimasu. 16. Sahabat-sahabat angkatan 2004, baik akuntansi n’ manajemen reguler dan Non Reguler. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua.Amiin. 17. Kepala Kantor, Bpk Subandono Rachmadi sebagai Ka.Subag Umum beserta staff dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu. 18. Kepala Kantor, Bpk Iman Sutrijono sebagai Ka.Subag Umum beserta staff dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua.

19. Kepala Kantor, Bpk Johanes Setiarso sebagai Ka.Subag Umum beserta staff, Bpk Subardiyo dan Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tambora. 20. Kepala Kantor, Ka.Subag Umum beserta staff dan Ibu Mora Aryani Siregar beserta Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kalideres. 21. Kepala Kantor, Ka.Subag Umum beserta staff dan Bpk A.Yoga Bintoro, S.Sos beserta Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Cengkareng. 22. Pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini merupakan apresiasi bagi penulis. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak (siapa pun) yang menaruh perhatian bagi perkembangan penelitian di Indonesia dengan harapan semoga seuntai kata dan kalimat yang tersusun dalam skripsi ini bermanfaat. Amiin.

Jakarta, Juni 2009 Jumadil Akhir 1430 H

Zamal Firdaus

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………………….i ABSTRACT………………………………………………………………………iii ABSTRAK..............................................................................................................iv KATA PENGANTAR.............................................................................................v DAFTAR ISI.........................................................................................................viii DAFTAR TABEL .................................................................................................xii DAFTAR GAMBAR............................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN..........................................................................................xv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian..........................................................1 B. Perumusan Masalah...................................................................5 C. Tujuan dan Manfaat...................................................................6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Pelatihan Teknis Perpajakan......................................................8 1. Pengertian Pelatihan Teknis.................................................8 2. Jenis Pelatihan Teknis Perpajakan.....................................12 B. Pengalaman..............................................................................15 C. Motivasi....................................................................................16 D. Kinerja......................................................................................20

1. Pengertian Kinerja..............................................................20 2. Standar Kinerja...................................................................22 3. Aspek-Aspek Kinerja ........................................................24 E. Pengukuran Kinerja..................................................................27 1. Pengertian Pengukuran Kinerja..........................................27 2. Maksud Pengukuran Kinerja..............................................28 3. Manfaat Pengukuran Kinerja.............................................28 4. Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah......................29 5. Ekonomi.............................................................................32 6. Efisiensi..............................................................................33 7. Efektifitas...........................................................................36 F. Pemeriksaan Pajak...................................................................37 1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak......................................37 2. Pengertian Pemeriksaan Pajak...........................................38 3. Tujuan Pemeriksaan...........................................................39 4. Jenis Pemeriksaan Pajak....................................................41 5. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan..............44 6. Norma dan Pedoman Pemeriksaan....................................45 7. Tahap Pemeriksaan Pajak..................................................50 8. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak.............................57 9. Prosedur Pemeriksaan Pajak..............................................58 G. Penelitian Terdahulu................................................................59 H. Kerangka Pemikiran.................................................................62

I. Hipotesis..................................................................................62 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian........................................................63 B. Metode Pemilihan Sampel.......................................................63 C. Metode Pengumpulan Data......................................................64 1. Data Primer........................................................................64 2. Data Sekunder....................................................................65 D. Metode Analisis.......................................................................65 1. Uji Kualitas Data................................................................65 a. Uji Validitas Data.........................................................65 b. Uji Realibilitas.............................................................66 2. Uji Hipotesis......................................................................67 E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannnya...............69 1. Variabel Independen (X)....................................................69 2. Variabel Dependen (Y)......................................................71

BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian.........................................74 1. Tempat dan waktu.............................................................74 2. Karakteristik Responden...................................................74 B. Penemuan dan Pembahasan.....................................................76 1. Hasil Try Out.....................................................................76 a. Identitas Responden....................................................77

b. Validitas dan Reliabilitas.............................................77 2. Hasil Penelitian..................................................................84 a. Identitas Responden.....................................................84 b. Validitas dan Realibilitas.............................................85 c. Hasil Korelasi Pearson.................................................92 d. Hasil Uji Korelasi Pearson...........................................94

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan..............................................................................96 B. Implikasi..................................................................................96 C. Saran........................................................................................99

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen.......67

Tabel 3.2

Pedoman tingkat keeratan korelasi.................................................68

Tabel 3.3

Pengukuran Terhadap Pelatihan Perpajakan, Pengalaman, dan Motivasi..........................................................................................71

Tabel 3.4

Operasional Variabel Penelitian.....................................................72

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian…………………………………………..76

Tabel 4.2

Data Identitas Responden Try Out………….…………………....77

Tabel 4.3

Hasil Try Out Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)…......78

Tabel 4.4

Hasil Try Out Reliabilitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)…..79

Tabel 4.5

Hasil Try Out Validitas variable X2 (Pengalaman)………………79

Tabel 4.6

Hasil Try Out Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)…...……….80

Tabel 4.7

Hasil Try Out Validitas variable X3 (Motivasi)………………….80

Tabel 4.8

Hasil Try Out Reliabilitas variable X3 (Motivasi)……………….81

Tabel 4.9

Try Out Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)...............82

Tabel 4.10

Try Out Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)...........83

Tabel 4.11

Data Identitas Responden..............................................................84

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)….............85

Tabel 4.13

Hasil Validitas variable X1 (P_Teknis Perpajakan)……………...86

Tabel 4.14

Hasil Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)........87

Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas variable X2 (Pengalaman)................................87

Tabel 4.16

Hasil Reliabilitas variable X2 (Pengalaman)..................................88

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas variable X3 (Motivasi)....................................89

Tabel 4.18

Hasil Reliabilitas variable X3 (Motivasi)......................................90

Tabel 4.19

Hasil Uji Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)............90

Tabel 4.20

Hasil Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)..............91

Tabel 4.21

Korelasi Antar Variabel Pelatihan Teknis, Pengalaman, dan Motivasi.........................................................................................92

Tabel 4.22

Korelasi Gabungan Pelatihan Teknis, Pengalaman, Motivasi......93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Model Skema Penelitian Pemikiran...............................................62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner.....................................................................................105

Lampiran 2

Tabulasi Jawaban Responden Try Out…………………………112

Lampiran 3

Output Validitas SPSS Data Try Out……………..…………….121

Lampiran 4

Output Validitas SPSS Riset.......................................................125

Lampiran 5

Uji Korelasi Pearson....................................................................130

Lampiran 6

Komposisi Sumber Daya Manusia..............................................131

Lampiran 7

Nilai r tabel..................................................................................132

Lampiran 8

Surat Keterangan Riset................................................................133

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan (Gunadi, 2005). Menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, menjelaskan bahwa yang dimaksud Auditor Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempunyai auditor-auditor khusus dalam Fungsional Pajak. Tanggung jawab Fungsional Pajak adalah melakukan audit terhadap para Wajib Pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual (actual revenue) dengan penerimaan pajak potensial. Dengan kata lain, tidak ada selisih antara penerimaan aktual dengan penerimaan potensial, atau sering disebut tax gap. Menurut James (2003) dalam Gunadi (2005) besarnya tax gap ini mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax compliance).

Menurut Simon James dkk (2003) dalam Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sangsi baik hukum maupun administrasi, dengan demikian, secara hipotesis bila semua Wajib Pajak mentaati dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual menjadi 0. Oleh karena itu, dalam konsep yang sederhana, meningkatnya tingkat kepatuhan pajak tercemin pada menyempitnya tax gap, yakni selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual. Kepatuhan pajak juga sering diasosiasikan dengan dua istilah baku yang sudah populer dalam bidang-bidang perpajakan, yakni tax avoidance dan tax evasion. Perbedaan dari kedua istilah ini secara konvensional terletak pada aspek legalitasnya. Tax avoidance terkait dengan upaya-upaya Wajib Pajak secara legal untuk mengurangi kewajiban pajaknya karena adanya kelemahan-kelemahan sistem perpajakan atau tiadanya aturan yang mengatur dalam ketentuan perpajakan (loop holes), sedangkan tax evasion terkait pada upaya-upaya ilegal Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya (Alm,(1999) dalam Gunadi (2005)). Pemeriksaan pajak merupakan suatu mekanisme pengawasan dalam penerapan sistem self assesment perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu, pemeriksaan pajak juga merupakan sarana untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak (Maharani, 2006). Adanya kepercayaan kepada Wajib Pajak melalui penerapan self assessment system ini akan berhasil apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, dimana hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005. Salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan yang dapat berhasil sesuai tujuan karena adanya peran Pemeriksa Pajak diharapkan dapat menentukan efektivitas pemeriksaan itu sendiri, sehingga nantinya berdampak dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa yang profesional menjadi tuntutan dalam setiap pemeriksaan. Sistem self assesment membutuhkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang diwujudkan jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Melihat kenyataan tingkat kesadaran perpajakan masyarakat Wajib Pajak masih relatif rendah maka diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai dengan dilaksanakan melalui tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum sebagai salah satu melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai di samping diperlukan prosedur pemeriksaan, norma dan kaidah yang mengatur seseorang Pemeriksa Pajak. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemeriksa Pajak, serta melihat luasnya jangkauan tugas, sementara jumlah petugas yang terbatas, maka efisiensi kerja adalah suatu kebutuhan utama. Dengan efisiensi kerja yang tinggi maka pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap tercapainya tujuan Direktorat Jendral Pajak, khususnya di dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Djazoeli Sadhani, 1999). Pelaksanaan

pemeriksaan

diatur

dalam

serangkaian

peraturan

mengenai kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak (Maharani, 2006). Hal ini diungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan 202/ PMK.03/ 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan pasal 6 ayat 2a yang menjelaskan syarat Pemeriksa Pajak yaitu telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa bukti permulaan dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Dari gambaran di atas, semakin nyata bahwa Pemeriksa Pajak (fiskus) harus memiliki pelatihan teknis, pengalaman, dan motivasi dalam perpajakan

serta terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam Pemeriksa Pajak. Sehingga penerimaan pajak mencapai target yang diinginkan. Salah satu objek penelitian ini adalah beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, diharapkan dengan adanya penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak, walaupun variabel pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar variabel pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi ini mempunyai korelasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayananan Pajak (KPP) di Jakarta. Untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Korelasi Antara Pelatihan Teknis Perpajakan, Pengalaman dan Motivasi Pemeriksa Pajak Dengan Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan dengan kinerja Pemeriksa Pajak? 2. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara pengalaman dengan kinerja Pemeriksa Pajak? 3. Apakah ada korelasi positif dan signifikan antara motivasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak?

4. Apakah secara bersama-sama ada korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan yang telah diikuti, pengalaman, dan motivasi terhadap kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: a. Ilmu Akuntansi Untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang ada di Indonesia. b. Peneliti Memperoleh pengetahuan

mengenai

korelasi

positif

dan

signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta.

c. Pemeriksa Pajak (fiskus) Sebagai sarana informasi bahwa pembinaan pendidikan pajak dan pengalaman sangat penting bagi tumbuhnya pemahaman terhadap perencanaan audit pajak dalam efisiensi pemeriksaan. d. Kantor Pelayanan Pajak Sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik. e. Pihak Akademis memberikan

sumbangan

fikiran

dan

dapat

menambah

pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam ilmu perpajakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelatihan Teknis Perpajakan 1. Pengertian Pelatihan Teknis Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya mengenai masalah-masalah perpajakan. Pada hakikatnya pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berkaitan dengan kemampuan penalarannya. Dengan

kemampuan

menalarnya,

manusia

mampu

mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kekuatan manusia untuk tidak semata-mata tunduk kepada kodrat alam serta selalu sadar dan aktif berupaya untuk menjadikan dirinya beradaptasi terhadap sesuatu yang ada lingkungannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengembangkan pengetahuan secara sistematis. Karena pengetahuan manusia memikirkan hal-hal baru memanfaatkan sumber daya, mengembangkan kebudayaan dan memberikan makna di dalam kehidupannya. Dengan pengetahuan maka manusia mampu menguasai dan mempengaruhi perilaku lain (Gordon, 1991:413 dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Dikaitkan dengan pengembangan tujuan belajar, terdapat tiga ranah (domain) yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor (Bloom, 1979: 7

dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Sedangkan menurut Woolfok (1998:482) dalam Djazoeli Sadhani (1999), ranah dapat dibagi ke dalam enam kelompok yaitu: (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) penilaian. Sementara itu mengenai definisi pajak, Soemitro (1982:13) dalam Djazoeli Sadhani (1999) mengemukakan bahwa pajak merupakan peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang

dapat

dipaksakan

dengan

tidak

mendapatkan

imbalan

(tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kebijakan fiskal, dari segi mikro ekonomi pajak mengurangi income individu, mengurangi daya beli, dan mengurangi kesejahteraan individu serta mengubah pola hidup Wajib Pajak. Hasil pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Lebih lanjutnya Soemitro mengemukakan bahwa pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan maksud agar mempunyai dana untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini pajak dikatakan mempunyai fungsi budgeter. Di samping itu pajak mempunyai fungsi mengatur (regulerend) yang berarti bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam

kas negara tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pajak juga mempunyai fungsi mengatur perekonomian negara termasuk juga inflasi. Ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, pemungutan pajak di suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai pajak pusat yaitu pajak-pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yaitu pajak-pajak yang pemungutannya oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan pajak-pajak tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perlolehan Hak atas Tanah dan Banguanan. Di

samping

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana disebutkan di atas, dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Di sisi lain dengan makin meningkatnya jumlah pembayar pajak dan pemahaman akan hak dan

kewajiban

dalam

melaksanakan

kewajibannya

maka

dalam

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Pelaksanaanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sebagai pelaksana Undang-Undang, karyawan Direktorat Jenderal Pajak khususnya Pemeriksa Pajak dituntut untuk memahami seluruh Undang-Undang tersebut di atas beserta peraturan pelaksanaannya, juga tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta akuntansi.

2. Jenis Pelatihan Teknis Perpajakan Menurut Chairuddin Syah Nasution (2002:61) Berbagai Jenis pelatihan teknis perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk para pegawainya antara lain sebagai berikut: a. Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) Dasar II Perpajakan Merupakan pelatihan yang ditujukan bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan paling tinggi Sekolah Menengah Atas (SMA), yang telah memenuhi masa kerja tertentu atau telah memperoleh gelar kesarjanaan pada saat bekerja, untuk diangkat dalam sebuah jabatan struktural. b. Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) Dasar III Perpajakan Merupakan pendidikan dan pelatihan perpajakan yang khusus diberikan bagi pegawai lulusan strata 1 dan 2 yang baru diterima bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak melalui kebijakan penarikan pegawai baru. Setelah mengikuti DPT dasar III ini, barulah pegawaipegawai tersebut ditempatkan pada unit-unit kerja lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara untuk pegawai lulusan Program Diploma Perpajakan maupun Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perpajakan pada masa kuliah, sehingga saat lulus kuliah mereka dapat langsung ditempatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

c. Diklat Teknis Fungsional Pemeriksa Pajak Merupakan pendidikan dan pelatihan perpajakan khusus yang diberikan kepada pejabat-pejabat atau pegawai yang diangkat jabatan fungsional pemeriksa pajak. d. Diklat Teknis Substansi (DTS) I dan II Perpajakan Merupakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai honorer (setinggi-tingginya lulusan SMA) untuk diangkat sebagai pegawai tetap Direktorat Jenderal Pajak. e. Diklat Teknis Pemeriksaan Lapangan Merupakan pendidikan dan pelatihan teknis mengenai tata cara melakukan pemeriksaan pajak atau pegawai struktural. Dari berbagai pelatihan teknis perpajakan di atas, dapat dilihat bahwa pelatihan tersebut diterapkan untuk seluruh pegawai dari seluruh latar belakang pendidikan. Dengan demikian Direktorat Jenderal telah mengusahakan semaksimal mungkin segala upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan teknis perpajakan bagi pegawainya. Selain itu ada hal yang perlu diperhatikan bagi pegawai pajak terutama pemeriksa pajak adalah Kemampuan Numerik. Pada hakikatrnya secara kemampuan (ability) manusia diciptakan tidak sama, ada yang memiliki kemampuan tinggi ada yang memiliki kemampuan rendah. Setiap manusia pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan pada satu atau berbagai bidang aktivitas tertentu. Sebagai makhluk yang mampu mengelola lingkungan hidupnya maka kekuatan dan kelemahan manusia

pada masing-masing bidang dapat dioptimalisasikan dengan cara menempatkan individu dengan kemampuan tertentu pada bidang kerja yang tepat sesuai dengan kemampuannya itu. Menurut Munandar (1992:17) dalam Djazoeli Sadhani (1999) kemampuan merupakan suatu daya untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan hasil dari pembawaan atau latihan, karena itu kemampuan berfungsi menunjukkan bahwa seseorang dapat atau tidak dapat melakukan suatu aktivitas. Kemampuan bersama-sama dengan bakat menentukan adalah faktor utama yang menentukan prestasi kerja seseorang,

sementara

prestasi

itu

sendir

antara

lain ditentukan

intelejensinya. Sementara itu kemampuan intelektual merupakan suatu daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Terdapat tujuh dimensi yang menyusunnya yaitu (1) kemampuan numerik, (2) pemahaman verbal, (3) kecepatan perseptual, (4) penalaran induktif, (5) penalaran deduktif, (6) visualisasi ruang dan (7) memori (Robbins, 1990:86 dalam Djazoeli Sadhani, 1999). Dengan demikian pengertian pelatihan teknis perpajakan dalam penelitian ini adalah upaya pengembangan SDM yang ditujukan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan teknis di bidang perpajakan, agar dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

B. Pengalaman Pengalaman ialah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli (Wikipedia, 2007). Pengalaman menunjukkan berapa lama seseorang telah berkarya dalam menerapkan keahliannya di masyarakat. Disamping pendidikan dan pelatihan, pengalamanlah yang memberikan gambaran nyata performance seseorang dalam meniti karirnya. Pengalaman membentuk seseorang menjadi bijaksana karena pengalaman yang diperolehnya baik pengalaman yang baik maupun yang buruk, karena dia pernah merasakan bagaimana fatalnya melakukan kesalahan, nikmatnya menemukan pemecahan masalah dan bagaimana memenangkan argumentasi serta kebanggaan yang telah memperoleh rezeki karena keahliannya tersebut (Bonner & Lewis, 1990; Farhan, 2004). Oleh karena itu, Pemeriksa pajak yang mempunyai banyak pengalaman dalam jabatannya lebih mudah memecahkan masalah yang ditemukan, dibanding dengan yang sedikit pengalamannya.

C. Motivasi Salah satu faktor terpenting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagaimana membangkitkan motivasi pegawai untuk dapat bekerja semaksimal mungkin. Dengan demikian suatu organisasi harus mampu untuk memberikan dorongan positif kepada pegawainya yang akan memacu motivasi pegawai yang bersangkutan untuk lebih berdaya guna dan memaksimalkan kinerjanya secara keseluruhan. Banyak ahli yang mendefinisikan motivasi, salah satunya adalah Watne F. Cascio (1995) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) yang mendefinisikannya sebagai: "a force that result from an individual's a desire to satisfy there need (e.g. hunger, thirst and social approval)" T. Hani Handoko (1995) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) mendefinisikan motivasi sebagai: "keadaaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan motivasi untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi". Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa motivasi pada dasarnya merupakan keinginan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan suatu hal yang bersifat timbal balik. Maksudnya adalah seorang akan termotivasi untuk melakukan suatu tindakan bila ada kebutuhan atau kepuasan yang telah terpenuhi seluruhnya atau sebagian. Motivasi ini juga sangat terkait dengan faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berbeda di lingkungan kehidupan atau pekerjaan seseorang.

Membicarakan motivasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masalah kepuasan kerja. Menurut Luthans (1995) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) dalam "Organizational Behaviour" ada lima hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 1. Pembayaran, seperti gaji dan upah 2. Pekerjaan itu sendiri 3. Promosi Pekerjaan 4. Kepenyeliaan 5. Rekan sekerja Dengan demikian apabila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi, kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi pegawai yang bersangkutan. Dari berbagai teori mengenai motivasi, Husein Umar (2001) dalam Djazoeli Sadhani (1999) dalam "Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi" membagi teori Motivasi dalam dua kelompok besar yaitu Teori Kepuasan (Content Theory) dan Teori Proses (Process Theory). 1. Teori Motivasi Kepuasan Teori ini didasarkan kepada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya. Teori ini mencoba mencari tahu tentang kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan dapat mendorong semangat kerja seseorang. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori Kepuasan ini antara lain:

a. Teori Motivasi Klasik dari Taylor Menurut teori ini, motivasi pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan

dan

kepuasan

biologis

saja,

yaitu

untuk

dapat

mempertahankan kelangsungan hidup. b. Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Menurut teori ini kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa materil maupun non materil. Maslow kemudian membagi dalam lima kelompok kebutuhan yaitu kebutuhan faali (fisiologikal), rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. c. Teori Dua Faktor dari Frederick Herzberg Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor pemeliharaan (gaji, kepastian pekerjaan, dll).Teori Dua Faktor ini disebut juga dengan konsep Higiene, yang mencangkup: 1) Isi pekerjaan -

Prestasi

-

Pengakuan

-

Pekerjaan itu sendiri

-

Tanggung Jawab

-

Pembangunan potensi individu

2) Faktor Higiene -

Gaji dan upah

-

Kondisi kerja

-

Kebijakan dan administrasi organisasi

-

Hubungan antara pribadi

-

Kualitas supervisi

2. Teori Motivasi Proses Teori ini berusaha agar setiap pegawai mau bekerja giat sesuai harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja terkandung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pegawai cenderung akan meningkatkan kinerjanya. Yang termasuk dalam teori ini antara lain: a. Teori Harapan dari Victor H. Vroom Teori

ini

mengemukakan

bahwa

seseorang

bekerja

untuk

merealisasikan harapan-harapannya dari pekerjaan tersebut. b. Teori Keadilan Teori ini mengemukakan bahwa keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dengan demikian atasan harus bersikap adil terhadap semua bawahannya secara obyektif. c. Teori Pengukuhan Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Dalam penelitian ini pengertian motivasi adalah suatu dorongan atau rangsangan yang membuat seseorang melakukan pekerjaan karena sebagai timbal balik dengan melakukan pekerjaan tersebut segala

kebutuhan hidup dan sosialnya akan terpenuhi. Dorongan atau rangsangan tersebut dapat berupa penghasilan yang memuaskan, penempatan kerja yang sesuai dengan keahlian keterampilan, dan pendidikan, lingkungan kerja dan sebagainya.

D. Kinerja 1. Pengertian Kinerja Sasaran dan tujuan sebuah organisasi pada akhirnya adalah mencapai hasil yang semaksimalnya mungkin dengan segala sumber daya yang ada. Dengan

demikian

organisasi

tersebut

sedapat

mungkin

harus

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja sumber daya manusia yang ada guna mencapai sasaran dan tujuannya. Namun demikian keefektifan dan keefisienan kinerja sumber daya manusia juga tergantung pada organisasi itu sendiri, apakah menyerupai kejelasan misi, strategi dan tujuan. Bila arah organisasi secara keseluruhan jelas maka akan dapat ditentukan sejauh mana kinerja organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Telah disebutkan pula bahwa masalah kinerja ini juga sangat tergantung dari masing-masing individu sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Sedarmayani dalam "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja" (2001) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) mengemukakan pendapat dari August W.Smith (1982) yang menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah:

".....output drive processes, human or otherwise". Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Dengan demikian penilaian atas kinerja merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengertian kinerja yang lain, menurut Ilyas (2002:7) dalam Yulita Arfiana (2008:38) kinerja adalah hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang mengaku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Tiffin dan Mc Cormick (1979) dalam Wicaksono (2002:25) bahwa individu yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Hal ini disebabkan kinerja individu berhubungan dengan individual variable dan situational variable. Individual variable adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya: kemampuan, kepentingan, dan kebutuhankebutuhan tertentu. Sedangkan situational variable adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas (lingkungan organisasi) misalnya: pelaksanaan, supervisi, iklim organisasi, hubungan dengan rekan kerja dan sistem pemberian imbalan atau kompensasi.

2. Standar Kinerja Menurut Sedarmayani dengan mengutip pendapat dari L.R. Sayle dan Strauss (1947) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) menyatakan bahwa: "Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur dalam mengadakan perbandingkan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar tersebut dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungajawaban terhadap apa yang telah dilakukan". Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu standar kerja dalam organisasi yang dapat digunakan sebagai alat penilaian terhadap kinerja pegawai. M.T. Efendi Hariandja (2002) dalam Chairuddin Syah Nasution (2002) dalam "Manajemen Sumber Daya Manusia" menyatakan bahwa tujuan penilaian kinerja secara umum adalah: "Untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan organisasi, dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan, dan lain-lain".

Menurut Suparihanto (1987) dikutip oleh Wicaksono (2002:26) dalam Yulita Arfiana (2008:39), standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang. Standar kinerja dapat pula dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dikutip Suprihanto dalam Wicaksono (2002:26) standar

yang digunakan untuk mengukur kinerja seorang

Pegawai Negeri Sipil adalah: a. Kesetiaan, yang meliputi unsur kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada

Pancasila.

Undang-Undang

Dasar

1945,

Negara

dan

Pemerintah. b. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. c. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. d. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati

segala

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan

kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan tidak melanggar larangan yang ditentukan. e. Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

f. Kerjasama, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. g. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

3. Aspek-Aspek Kinerja Menurut Furtwengler (2002:86) dalam Yulita Arfiana (2008:40), aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja meliputi: a. Kecepatan Kecepatan

terkait

dengan

unsur-unsur

tindakan

pegawai

mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan dalam lingkungan persaingan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan bagus, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kemampuan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih cepat. Kecepatan sangat penting bagi keunggulan bersaing perusahaan atau organisasi. b. Kualitas Kualitas tidak dapat dikorbankan dami kecepatan. Kualitas pekerjaan pegawai dapat dilihat dari beberapa unsur seperti: pegawai bangga terhadap pekerjaannya, pegawai melakukan pekerjaannya dengan

benar sejak awal dan pegawai mencari cara-cara untuk memperbaiki kualitas pekerjaannya. c. Pelayanan Aspek pelayanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya melayani para pelanggan, pegawai menunjukkan keinginan untuk melayani orang lain dengan baik, pegawai merespon pelanggan dengan tepat waktu dan pegawai memberikan sesuatu lebih daripada yang diminta oleh pelanggan. d. Nilai Pemahaman mengenai nilai sangat penting

dalam

keputusan

pembelian, penetapan sasaran, menyusun prioritas dan efektifitas kerja. Paling tidak ada dua hal yang tercakup dalam aspek nilai, yaitu: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai konsep nilai dan nilai merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pegawai dalam mengambil keputusan. e. Keterampilan Interpersonal Keterampilan interpersonal dapat ditinjau dari hal-hal, seperti: pegawai menunjukkan perhatian kepada perasaan orang lain, pegawai menggunakan bahasa yang memberi semangat kepada orang lain, pegawai bersedia membantu orang lain dan pegawai merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus. f. Mental untuk sukses

Hal ini mencangkup unsur-unsur antara lain: pegawai memiliki sikap can do (yakin bahwa ia dapat melakukan apapun), pegawai mencari cara untuk menambah pengetahuan-pengetahuannya, pegawai mencari cara untuk memperbanyak pengalamannya dan pegawai realistis dalam mengukur kemampuannya. g. Terbuka untuk berubah Kondisi ini terkait dengan hal-hal berikut: pegawai bersedia menerima perubahan, pegawai mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas lama, tindakan pegawai mengindikasikan sifat ingin tahu dan pegawai memandang peran yang dilakukan sebagai peran yang berarti. h. Kreativitas Kreativitas pegawai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: kreativitas dalam pemecahan masalah, kemampuan melihat hubungan antara masalah-masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, kemampuan untuk membuat konsep abstrak dan mengembangkannya menjadi konsep

yang

dapat

diterapkan

dan

kemampuan

menerapkan

kreativitasnya dalam pekerjaan sehari-hari. i. Keterampilan berkomunikasi Ketarampilan berkomunikasi pegawai meliputi: penampilan gagasan logis dalam bahasa yang mudah dipahami, kemampuan menyatakan ketidaksetujuan

tanpa

menciptakan

konflik,

menulis

dengan

menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat penggunaan bahasa yang bernada optimis.

j. Inisiatif Inisiatif pegawai mencangkup hal-hal seperti: selalu bersedia membantu orang lain jika pekerjaannya telah selesai, ingin selalu terlibat dalam proyek baru, selalu berusaha mengembangkan keterampilannya di luar tempat kerja dan menjadi sumber gagasan untuk perbaikan kerja. k. Perencanaan organisasi Kemampuan perencanaan pegawai misalnya: selalu membuat jadwal personal, bekerja berdasarkan jadwal tersebut dan selalu memutuskan lebih dahulu pendekatan yang digunakan pada suatu tugas sebelum memulainya.

E. Pengukuran Kinerja 1. Pengertian Pengukuran Kinerja Definisi

yang tertuang dalam

modul sosialisasi

sistem

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah LAN & BPKP (2000) dalam Putra Adi Syani (2008:22) disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan (Bappeda Kabupaten Sleman, 2003:155) dalam Putra Adi Syani (2008:22). 2. Maksud Pengukuran Kinerja a. Membantu

memperbaiki

kinerja

Pemerintah.

Ukuran

kinerja

dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. c. Mewujudkan

pertanggungjawaban

publik

dan

memperbaiki

komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121) 3. Manfaat Pengukuran Kinerja a. Memberikan

pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk

menilai kinerja manajemen b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan c. Untuk memonitor

dan mengevaluasi pencapaian kinerja

dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati e. Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi g. Membantu memahami proses kegiatan instansi Pemerintah h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Mardiasmo, 2004:122) 4. Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah Menurut Putra Adi Syani (2008:24) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil,

dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja mencangkup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

(PKK)

dan

Formulir

Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS). Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program.kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perebedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain: a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional (Bappeda Kabupaten Sleman, 2003:155) dalam Putra Adi Syani (2008:26). Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

publik.

Tujuan

yang

dikehendaki

oleh

masyarakat

mencangkup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat), dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti

penggunaanya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs) serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2004:130). 5. Ekonomi Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencangkup juga pengelolaan secara hatihati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional

dikatakan

ekonomis

bila

dapat

menghilangkan

atau

mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis, karena kedua-duanya mengehendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar (Mardiasmo, 2004:131). Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah: a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?

b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? (Mardiasmo, 2004:133). 6. Efisiensi Pengertian

efisiensi

berhubungan

erat

dengan

konsep

produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi menurut Djazoeli Sadhani (1999) diartikan bahwa Efisiensi adalah suatu cara melakukan proses dan mendapatkan hasil yang diinginkan dengan jumlah input yang paling minimum. Selain itu pernyataan lain oleh Mondy dan Premeaux (1993:20) dalam Djazoeli Sadhani (1999) menjelaskan bahwa efisiensi adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari jumlah input yang paling minimum, atau dengan kata lain, bagaimana memanfaatkan suatu kapabilitas hasil produksi atau operasi yang diinginkan dengan menggunakan energi, waktu, uang, material dan input lain yang minimum. Terdapat

beberapa

konsep

efisiensi

kinerja

diantaranya

dikemukakan oleh Mondy dan Premeaux (1993:20) dalam Djazoeli

Sadhani (1999)) yang menyatakan bahwa efisiensi adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari jumlah input yang paling minimum, atau dengan kata lain, bagaimana memanfaatkan suatu kapabilitas hasil produksi atau operasi yang diinginkan dengan menggunakan energi, waktu, uang, material, dan input lain yang minimum. Sementara itu Stoner dkk (1955:9) dalam Djazoeli Sadhani (1999) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar sebagai suatu konsep input-output. Dengan demikian seorang pengelola dikatakan efisiensi jika mampu mencapai suatu prestasi berupa output atau hasil dengan memanfaatkan biaya seminimum mungkin. Efisiensi dikatakan meningkat apabila dengan menggunankan input yang sama diperoleh output yang lebih besar atau apabila output yang sama tetapi dengan menggunakan input yang lebih kecil (Robbins, 1997:45 dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staff, upah, biaya, administratif)

dan

keluaran

yang

dihasilkan.

Indikator

tersebut

menghasilkan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal) (Mardiasmo, 2004:132). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Efisiensi =

Output Input

Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. (catatan: efisiensi seringkali juga dinyatakan dalam bentuk input/output, dengan interprestasi yang sama dengan bentuk output/input, contoh: biaya per unit) (Mardiasmo, 2004:133). Dikaitkan dengan organisasi maka efisiensi dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan organisasi setara dengan tingkat keuntungan, keefektifan, kemampuan mengembangkan dan memuaskan karyawan (Harvey, 1982:18 dalam Djazoeli Sadhani (1999)). Dari uraian tersebut terkandung pengertian hubungan antara efisiensi dengan proses manajemen karena manajemen melalui keempat fungsinya

yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan sumber daya manusia dengan selalu melibatkan alokasi dan pengendalian input seperti sumber daya uang, fisik, dan manusia. Pada organisasi pemerintah pembahasan efisiensi kinerja umumnya dipusatkan pada efisiensi pemakaian sumber daya input yang dapat ditingkatkan secara optimal sekiranya penyediaan sumber pendukung dapat dipertahankan bersamaan dengan upaya untuk terus meningkatkan output. Sumber daya dan dana pemerintah bukan tak terbatas, maka diperlukan pengaturan dalam penggunaannya. Suatu hal yang terjadi di

hampir semua negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Secara

khusus

peningkatan

efisiensi

kinerja

dalam

sistem

pemerintahan mempunyai implikasi adanya pergeseran sikap dalam sikap pandang yang semula mengacu pada kegiatan (activity oriented) menjadi mengacu ke hasil (result oriented). Orientasi ke kegiatan ini berlaku umum di kalangan pemerintahan sehingga mengakibatkan tidak begitu dihiraukannya output, demikian pula tujuan serta komposisi output yang dihasilkan menjadi samar-samar dan di luar garis pandang. Pemeriksa Pajak dapat digolongkan sebagai white collar employee. Menurut Lehrer (1983:2) dalam Djazoeli Sadhani (1999)) pekerja kerah putih mempunyai peran yang besar di dalam organisasi, tetapi hanya sedikit organisasi yang secara formal dan langsung melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas mereka. Padahal memberikan perhatian pada pekerja jenis ini akan berpengaruh pada efisiensi kinerja dan produktivitas organisasi keseluruhan. 7. Efektivitas Pengertian

efektifitas

pada

dasarnya

berhubungan

dengan

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak

(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2004:132). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:134).

F. Pemeriksaan Pajak 1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak

adalah menetapkan jumlah pajak terutang. (Hanantha Bwoga, Yoseph Agus BBN dan Tony Marsyahrul, 2005:7).

2. Pengertian Pemeriksaan Pajak Menurut Suandy (2005:209-210), pengertian umum pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang

disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dkumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang menjadi dasar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini petugas pemeriksaan pajak (fiskus) terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang pajak untuk berbagai tujuan. 3. Tujuan Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai satu atau beberapa tujuan, misalnya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut UU No. 16 / 2000, selain tujuan yang disebutkan di atas, pemeriksaan juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara eksplisit di dalam UU No. 16 / 2000 tidak dijelaskan tentang tujuan lain dari pemeriksaan tersebut. Tetapi dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545 /KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, disebutkan tujuan lain dari pemeriksaan adalah sebagai berikut: Tujuan pemeriksaan adalah untuk: a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan Kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 1) Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi, 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,

5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka: 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan 5) Pengumpulan bahan guna

penyusunan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai angka 9. 4. Jenis Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Jenis-jenis pemeriksaan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut: Jenis Pemeriksaan terdiri dari: a. Pemeriksaan Rutin yaitu: pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubugan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, dilakukan atas:

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h. i.

1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan Lebih Bayar, 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar, 3) Data prioritas dan atau alat keterangan Pemeriksaan Kriteria Seleksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi Pemeriksaan Khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dilaksanakan terhadap: 1) Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, 2) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000, 3) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili Pemeriksaan Tahun Berjalan yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (all taxes) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak seperti kantor, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Terintegrasi yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pertukaran data dan informasi dari para Wajib Pajak terperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi seperti Wajib Pajak Domisili dengan Wajib Pajak Lokasi atau dari Wajib Pajak-wajib pajak terperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial.

Menurut Gunadi (2005), Kebijakan pemeriksaan pajak yang diterbitkan tahun 2003 adalah kebijakan yang bersifat komprehensif yang

mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan

Pajak

(UP3).

Kebijakan

yang

komprehensif

tersebut

diharapkan membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan, memberikan deterrent effect terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Peningkatan kualitas pemeriksaan merupakan merupakan tujuan utama yang dicanangkan DJP untuk tahun 2003. Refleksi kualitas pemeriksaan diukur dengan semakin tingginya tingkat kolektibilitas hasil pemeriksaan (outcome). Sedangkan menurut sifat dan caranya, maka pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi: a. Pemeriksaan Lengkap Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan melakukan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, dan biasanya dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan baik tingkat pusat, Kantor Wilayah atau di tingkat Daerah. b. Pemeriksaan Sederhana Pemeriksaan Sederhana dapat dilakukan: 1) Di Lapangan, meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan teknik, bobot dan kedalaman yang sederhana.

2) Di Kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan teknik, bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana kantor biasanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (Hardi, 2003:15)

5. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Menurut Suandy (2006:62) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari: a. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan. Pemeriksaan Esperanto lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi

yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan paling lama 2 tahun ini tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Norma dan Pedoman Pemeriksaan Menurut Suandy (2006:63) Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut: a. Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan, b. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, c. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,

d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak, f. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak, g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan

pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya

mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, h. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan, i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksa

pajak,

dengan

menggunakan

surat

panggilan

yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan, 2) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, 3) Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak, 4) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan, 5) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 6) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan, 7) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak. Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang: a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Persyaratan tersebut mengharuskan seorang pemeriksa pajak untuk mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai baik secara teoritis (minimal menguasai ilmu akuntansi, auditing, dan perpajakan) maupun secara teknis pemeriksaan dan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak harus selalu mengikuti perkembangan ilmu yang berkaitan dengan tugasnya dan senatiasa meningkatkan keterampilannya sejajar dengan peningkatan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

2) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama, 2) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan, 3) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Menurut Suandy (2006:66) Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut: 1) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya

penyimpangan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. 2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai: a) Berbagai faktor perbandingan

b) Nilai absolut dari penyimpangan c) Sifat dari penyimpangan d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan e) Pengaruh penyimpangan f) Hubungan dengan permasalahan lainnya. 3) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 7. Tahap Pemeriksaan Pajak Menurut Himayah (2005:22) Agar pemeriksaan dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, diperlukan alur kegiatan yang sistematis. Tahap pemeriksaan secara umum dibagi dalam tiga tahap yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pembuatan laporan. a. Tahap persiapan pemeriksaan Tahap ini mencangkup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini agar pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01/PJ.7.1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak berupa; kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan Direksi, dan lain-lain.

b) Menganalisa SPT dam laporan keuangan Wajib Pajak Tujuannya adalah untuk menentukan hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan menetukan perkiraan

yang

diprioritaskan,

dan

atau

dikembangkan

pemeriksaannya. c) Mengidentifikasi Masalah Tujuannnya adalah untuk menentukan apakah ada masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan. d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan lain yang perlu diketahui, dan lain-lain. e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan Tujuannya adalah agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat. f) Menyusun program pemeriksaan

Program

pemeriksaan

adalah

suatu

daftar

prosedur

pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan. Sedangkan prosedur pemeriksaan merupakan langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa.

Program

pemeriksaan

disusun

berdasarkan

hasil

penelaahan yang diperoleh pada tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan

pemeriksaan,

dan

merupakan

referensi

untuk

pemeriksaan berikutnya. g) Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap pemeriksaan sebelumnya, pemeriksa harus menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. h) Menyediakan sarana pemeriksaan Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar, maka sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana antara lain; Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, dan formulir lainnya.

b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan Setelah melakukan persiapan secara matang, pemeriksa pajak hendaknya

segera

memulai

kegiatan

pemeriksaannya

dengan

berpedoman pada keputusan KMK Nomor: 545/KMK.04/2000, yaitu:

1) Memeriksa di tempat Wajib Pajak Yang dimaksud memeriksa di tempat Wajib Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data/fakta mengenai kegiatan Wajib Pajak yang sebenarnya, untuk mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern, dan untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya. 2) Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Tujuannya adalah untuk mengetahui lemah atau kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menetukan dalamnya pengujian yang dilakukan. 3) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan Berdasarkan fakta/data/informasi yang diperoleh pada waktu pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian

sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan menyusun kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan. 4) Melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen Tujuannya adalah untuk meyakinkan kebenaran angka yang dicantumkan

dalam

Surat

Pemberitahuan

(SPT)

dengan

membandingkannya terhadap angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen pendukungnya dan untuk menentukan apakah angka yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu Tujuannya adalah untuk meneguhkan kebenaran data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yangtelah dilakukan. 7) Melakukan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan (closing conference) Menurut KMK Nomor: 545/KMK.04/2000 Pasal 1 angka 4, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak

atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemerikasaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan Wajib Pajak. Selanjutnya dalam KMK yang sama dalam pasal 15, beberapa poin diantaranya menyebutkan tentang hal yang harus ditaati dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yaitu sebagai berikut: a) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Hasil Pemeriksaan berupa hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak. b) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis. c) Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, pemeriksa pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. d) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh konsultasi pajak dan atau Akuntan Publik e) Dalam pemeriksaan lapangan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tanggapan

oleh

pemeriksaan,

Wajib

Pajak

atas

dan Pembahasan Akhir

pemberitahuan

hasil

Hasil Pemeriksaan

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga minggu.

f) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Untuk poin (e), dalam petunjuk pelaksanaannya, proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga minggu untuk Pemeriksaan Lapangan dan dua minggu untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima Wajib Pajak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pemeriksa. c. Tahap pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak Menurut Firdaus (2007:26) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan perpajakan. 8. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak Agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat waktu yang telah ditentukan serta efektif degnan laporan yang memadai, maka harus dilaksanakan berdasarkan teknik dan metode seperti pemeriksaan pada umumnya. Menurut T.Tuannakota dalam Himayah (2005:31) dalam buku Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik: Teknik pemeriksaan (Audit Technique) adalah cara mendapatkan pembuktian dan dikenal dengan istilah memeriksa (to examine), menganalisis (to analyze), mengecek (to check), membandingkan, konfirmasi, footing, menginspeksi (to infect), merekonsiliasi, testing, atau sampling, menelusuri (to trace) dan memeriksa dokumen dasar (vouching). Sejalan dengan hal tersebut baik teknik pemeriksaan merupakan cara pembuktian data dari metode pemeriksaan. Teknik pemeriksaan dalam pemeriksaan pajak dengan teknik pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik tidak terdapat pada pemeriksaan yang mendasar (Erly Suandy, 2002:237).

Pelaksanaan pemeriksaan dalam

Himayah (2005:32) dapat

dilakukan dengan dua metode, yaitu: a. Metode Langsung Yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angkaangka dalam Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan. b. Metode Tidak Langsung Yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tidak langsung dapat digunakan sebagai pelengkap metode langsung atau sebagai pengganti dalam hal pemakaian metode langsung atau tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Metode tidak langsung yang biasa digunakan antara lain metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, metode satuan dan volume, metode pendekatan produksi dan metode pendekatan laba kotor (Erly Suandy, 2002:242). 9. Prosedur Pemeriksaan Pajak a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 3) Memberikan keterangan yang diperlukan. 4) Apabila dalam mengungkapkan hal-hal dalam angka (1) Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku oleh suatu keperluan pemerksaan tersebut. c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas (Mardiasmo, 1997: 35-36).

G. Penelitian Terdahulu Penulis merujuk pada dua penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu : 1. Djazoeli Sadhani (1999) a. Judul Pengetahuan Dasar, Kemampuan Numerik dan Efisiensi Kerja (Survei di Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta Khusus II, Jakarta) b. Tujuan

Untuk

mengetahui

bahwa

mengetahui

hubungan

antara

pengetahuan dasar perpajakan, budaya organisasi, dan kemampuan numerik terhadap efisiensi kerja Pemeriksa Pajak.

c. Metodelogi penelitian Untuk

pengujian

dan

pembahasan

dilakukan

penggunaan

kuisioner, pengujian dilakukan dengan validitas dan realibilitas dan dianalisis dengan analisis korelasi sederhana, parsial dan korelasi ganda kemudian diteruskan dengan analisis regresi linier sederhana dan regresi ganda. d. Sampel Pemeriksa Pajak di Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta Khusus II, Jakarta sebanyak 90 responden dengan teknik acak sederhana. e. Hasil penelitian Pertama, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan dasar perpajakan dengan efisiensi kerja. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan efisiensi kerja Pemeriksa Pajak. Ketiga, terdapat hubungan positif antara kemampuan numerik dengan efisiensi kerja Pemeriksa Pajak. Keempat, terdapat hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel pengetahuan dasar, budaya organisasi, dan kemampuan numerik dengan efisiensi Pemeriksa Pajak.

2. Chairuddin Syah Nasution (2002) a. Judul Analisis Hubungan Pendidikan Akademis, Pelatihan Teknis Perpajakan, Penempatan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak . b. Tujuan Untuk mengungkapkan seberapa besar keterkaitan hubungan antara latar belakang pendidikan akademis pegawai, pelatihan teknis perpajakan dan motivasi kerja terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan unit kerja administrasi. c. Metodelogi penelitian Metode pengujian menggunakan uji t-test dan uji F-test. Uji kelayakan dengan validitas dan reabilitas. Uji BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). d. Sampel Penelitian dengan penyebaran kuisioner kepada 70 responden yang berada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

e. Hasil penelitian Terdapat hubungan antara

pendidikan akademis,

pelatihan

perpajakan, penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. H. Kerangka Pemikiran Model Penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut: Pelatihan teknis perpajakan Pengalaman

Kinerja Pemeriksa Pajak -Efisiensi -Efektivitas

Motivasi Gambar 2.1 Model Skema Penelitian I. Hipotesis Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ha1 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Ha2 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara pengalaman dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Ha3 : Terdapat korelasi positif dan signifikan antara motivasi dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

Ha4 : Secara bersama-sama Terdapat korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, motivasi dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat memiliki 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Madya Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Palmerah, KPP Jakarta Grogol Petamburan, KPP Jakarta Tamansari Satu, KPP Jakarta Tamansari Dua, KPP Jakarta Tambora, KPP Jakarta Cengkareng, KPP Jakarta Kebon Jeruk Satu, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kembangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar korelasi positif dan signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, motivasi dengan kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

B. Metode Penentuan Sampel Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:115), populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode judgement sampling atau purposive sampling dimana menurut Hamid (2007:29) adalah pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Teknik pemilihan sample ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan tentang pemeriksaan pajak maka peneliti dapat memilih pemeriksa pajak sebagai sample penelitian. Para pemeriksa pajak merupakan subjek yang tepat untuk memberikan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu dibandingkan subyek dalam KPP yang bukan pemeriksa pajak. Faktor kepraktisan (kecepatan waktu dan biaya yang murah) merupakan pertimbangan pokok dalam metode pemilihan sampel secara tidak acak ini.

C. Metode Pengumpulan Data 1. Data Primer Merupakan data yang diperoeh dari pengumpulan langsung dari lapangan (tidak melalui perantara), berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini: a. Kuesioner Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada responden, yaitu pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Barat. Dalam penelitian ini metode

yang digunakan peneliti adalah skala linkert yang menggunakan ukuran interval sebagai nilai skalanya. b. Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pemeriksa pajak yang berhubungan dengan penelitian. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang peneliti pakai yaitu: a. Riset Kepustakaan Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumentasi, artikel, jurnal, laporan, internet, dan lain sebagainya) b. Teknik Dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dengan cara mengutip langsung data yang diperoleh dari lembaga (instansi) terkait, yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Analisis 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat di kuisioner dapat mengukur tingkat ke validitasan suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan terlebih dahulu mengetahui total skor untuk tiap-tiap responden, selanjutnya dihitung tingkat validitasnya dengan menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson. Tingkat validitas instrument ini dianalisis dengan cara mengkorelasikan skor butir pertanyaan dan skor total untuk seluruh pertanyaan. Harga koefisien korelasi yang dipakai adalah koefisien korelasi masing-masing butir pertanyaan. Jika koefisien korelasi > 0,300, semua butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika harga koefisien korelasi lebih kecil dari 0,300, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid (Sudarmanto, 2005:88). b. Uji Reliabilitas Setelah menetukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya adala hmengukur reliabilitas datan dan instrumen penelitian. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan. Suatu kuisioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:45). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal.

Teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien

Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,6 (Ghozali, 2005:42). Selain itu menurut Yarnest (2004:68) dalam Putra Adi Syani (2008:34) menginterpretasikan tinggi rendahnya reliabilitas instrumen sebagai pedoman didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.1 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen

Interval Koefisien

Tingkat Reliabilitas

< 0.200

Sangat Rendah

0.200 – 0,399

Rendah

0,400 – 0,599

Cukup

0,600 – 0,799

Tinggi

0,800 – 1,00

Sangat Tinggi

Sumber : Yarnest, 2004:68 2. Uji Hipotesis Analisis Koefisien Korelasi Sederhana Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Koefisien korelasi ini disebut koefisien korelasi pearson karena diperkenalkan pertama kali oleh Karl Pearson pada tahun 1990. Koefisien korelasi ini sering juga disebut sebagai koefisien korelasi product moment pearson Jenis korelasi ini lebih tepat untuk data yang berukuran interval atau rasio. Adapun rumus dari product moment adalah sebagai berikut:

r= n Σ XY – Σ X . Σ Y √ n Σ X2 – (Σ X)2 . (n Σ Y2 – (Σ Y)2 Keterangan: n

= Jumlah responden

X = Variabel Independen Y = Variabel Dependen r

= Koefisien Korelasi dengan ketentuan -1 < r < 1

Yaitu: r > 0 Berarti terdapat hubungan yang positif antara X dan Y r < 0 Berarti terdapat hubungan yang negatif antara X dan Y r = 0 Berarti tidak terdapat hubungan antara X dan Y Menurut Nugroho (2005:36) sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat interpretasikan kuat dan lemahnya tingkat hubungan variabel dalam penelitian didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.2 Pedoman tingkat keeratan korelasi Interval Koefisien

Tingkat Keeratan Korelasi

0,00 – 0,20

Sangat Lemah

0,21 – 0.40

Lemah

0,41 – 0,70

Kuat

0,71 – 0,90

Sangat Kuat

0,91 – 0,99

Sangat Kuat Sekali

1

Korelasi Sempurna

Sumber : Nugroho, 2005:36 Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (Ho) adalah sebagai berikut: •

Jika r-hitung < r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) maka diterima

•

Jika r-hitung > r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) < level of significant (α) maka ditolak

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya Operasional

variabel

penelitian

adalah

sebuah

konsep

yang

mempunyai penjabaran yang diterapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas dapat diterapkan indikatornya (Indriantoro, 2002:69). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen yaitu: 1. Variabel Independen (X) a. Pelatihan Teknis Perpajakan Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan

khususnya

mengenai

masalah

perpajakan

termasuk

didalamnya

kemampuan numerik. b. Pengalaman Pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. c. Motivasi Keinginan

pribadi seseorang untuk

melakukan

suatu

tindakan

berdasarkan suatu hal yang bersifat timbal balik guna mencapai tujuan organisasi Alat yang digunakan untuk mengukur variabel pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi adalah dengan menyebarkan kuisioner seperti yang digunakan Nurhayati (2005), Putra Adi Syani (2008) dan telah dimodifikasi oleh penulis sesuai kebutuhan penelitian. Agar data hasil kuisioner yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis diperlukan suatu skala pengukuran atas jawaban setiap responden. Dalam hal ini skala 5 tingkat (linkert) untuk mengukur persepsi pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kelima penelitian ini diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Terhadap Pelatihan Perpajakan, Pengalaman, dan Motivasi No

Uraian

Skala

1.

Sangat Setuju (SS)

5

2.

Setuju (S)

4

3.

Ragu-ragu (RR)

3

4.

Tidak Setuju (TS)

2

5.

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

2.Variabel Dependen (Y) Kinerja Pemeriksa Pajak adalah hasil pencapaian atas program yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak serta evaluasi atas bagaimana program dilaksanakan melalui tata kelola manajemen yang baik. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: efektivitas pelaksanaan kegiatan/program, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Tabel 3.4 Operasional Variabel Penelitian Variabel

Dimensi

Indikator

1. Pelatihan

Optimalisasi

a. Peningkatan pendidikan

Teknis

Pelatihan

b. Peningkatan

Perpajakan

Teknis

pengetahuan

Skala

dasar

perpajakan c. Peningkatan pemahaman Ordinal d. Peningkatan kemampuan numerik e. Peningkatan Keterampilan khusus mengenai masalah-masalah perpajakan

2. Pengalaman

Masa Tugas

a. Masa Kerja b. Pengalaman Baik Ordinal c. Pengalaman Buruk d. Nilai Pekerjaan

3. Motivasi

Isi Pekerjaan

a. Prestasi b. Pengakuan c. Pekerjaan itu sendiri

Ordinal

d. Tanggung Jawab e. Pembangunan potensi individu Faktor Higiene

a. Gaji dan upah b. Kondisi Kerja c. Kebijakan dan administrasi

Ordinal

organisasi d. Hubungan antara pribadi e. Kualitas supervisi 4. Kinerja

Efisiensi

a. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya b. Menggunakan prosedur kerja yang Ordinal

efisien c. Menggunankan sumber daya yang minimum

dalam

menghasilkan

jasa dengan kualitas dan kuantitas yang tepat Efektifitas

a. Hasil pelaksanaan suatu program memenuhi

tingkat

pencapaian

yang diinginkan b. Pelaksanaan suatu program dengan program lainnya tidak tumpang tindih atau bertentangan c. Meningkatkan

kepuasaan

dan

kepercayaan pihak terkait dari pekerjaan yang dilakukan

Ordinal

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 1. Tempat dan Waktu Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Satu yang beralamat di Jalan Mangga Besar No.52 Jakarta lantai 3, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Dua yang beralamat di Jalan K.S Tubun No.10 Jakarta lantai 4, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora yang beralamat di Jl. Kali Besar Barat No.14-15 Jakarta lantai 4, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat No.10 A Cengkareng Timur lantai 3, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres di Jalan Raya Duri Kosambi No.36-37 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng lantai 2. Proses pengiriman dan pengumpulan kuesioner dilaksanakan selama di bulan Mei Kantor Pelayanan Pajak yang dijadikan sampel penelitian masing-masing dikirim sesuai jumlah data pemeriksa pajak di tempat tersebut. Dalam penyebaran kuisioner ini dilakukan dengan bantuan staf pemeriksa pajak dan hasil kuisioner dapat diambil setelah ada konfirmasi dari pihak tersebut. 2. Karakteristik Responden Kuisioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak berjumlah 50 buah dengan tingkat proporsi pembagian sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Taman Sari Satu Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 9 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner. Sehingga dapat dianalisis semua. b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 10 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 1 kuisioner sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah c. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 9 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 6 kuisioner dan 3 kuisioner sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah. d. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 11 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 2 kuisioner sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah. e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres Jumlah keseluruhan yang disebarkan sebanyak 11 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis sebanyak 9 kuisioner dan 2 kuisioner sisanya tidak dapat dianalisis karena tidak diisi atau salah.

Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian

Kantor Pelayanan

Kuisioner yg

Kuisioner yg tidak

Jumlah

dapat dianalisis

dapat diisi/salah

kuisioner

NO

Pajak (KPP)

Σ

%

Σ

%

yg disebar

1

KPP Taman Sari Satu

9

100%

0

0%

9

2

KPP Taman Sari Dua

9

90%

1

10%

10

3

KPP Tambora

6

67%

3

33%

9

4

KPP Cengkareng

9

82%

2

18%

11

5

KPP Kalideres

9

82%

2

18%

11

Jumlah

42

84%

8

16%

50

Sumber : Data primer yang diolah B. Penemuan dan Pembahasan Berikut ini adalah hasil output dari kuisioner yang dibagikan kepada responden: 1. Hasil Try Out a. Identitas Responden Sebelum 50 kuisioner dibagikan kepada responden, penulis melakukan Try Out atau pra survey terhadap 10 responden yaitu pemeriksa pajak dengan memberikan 4 butir pertanyaan untuk mengetahui identitas responden dapat dilihat pada table 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Identitas Responden Try Out No 1

Pertanyaan

Σ

%

Pria

9

90%

Wanita

1

10%

10

100%

< 25 Tahun

0

0%

26-35 Tahun

6

60%

> 36 Tahun

4

40%

10

100%

D3

1

10%

S1

7

70%

S2

2

20%

S3

0

0%

Lainnya

0

0%

10

100%

< 5 Tahun

0

0%

6-10 Tahun

4

40%

> 11 Tahun

6

60%

10

100%

Jenis Kelamin

Jumlah 2

Usia

Jumlah 3

Tingkat Pendidikan

Jumlah 4

Lama Bekerja

Jumlah

Jawaban

Jumlah Sumber : Data primer yang diolah b. Validitas dan Reliabilitas

Pertanyaan yang diberikan kepada pemeriksa pajak pada saat Try Out sebanyak 50 butir pertanyaan yang terdiri dari 12 butir pertanyaan variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan), 8 butir pertanyaan variable X2 (Pengalaman), 14 butir pertanyaan variable X3 (Motivasi) dan 16 butir pertanyaan variable Y (Kinerja Pemeriksa

Pajak) yang terdiri dari 9 butir pertanyaan yang mengukur efisiensi dan 7 butir pertanyaan mengukur efektifitas. Berikut adalah hasil try out validitas varibel: Tabel 4.3 Hasil Try Out Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) Nilai Korelasi

Korelasi Antara

(Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

PT1 dengan Total

0.682(*)

0.030

Valid

PT2 dengan Total

0.729(*)

0.017

Valid

PT3 dengan Total

0.527

0.117

Tidak Valid

PT4 dengan Total

0.794(**)

0.006

Valid

PT5 dengan Total

0.640(*)

0.046

Valid

PT6 dengan Total

0.689(*)

0.028

Valid

PT7 dengan Total

0.720(*)

0.019

Valid

PT8 dengan Total

0.770(**)

0.009

Valid

PT9 dengan Total

0.928(**)

0.000

Valid

PT10 dengan Total

0.928(**)

0.000

Valid

PT11 dengan Total

0.834(**)

0.003

Valid

PT12 dengan Total

0.834(**)

0.003

Valid

Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan table 4.3, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu terdapat pada PT1 sebesar 0.030, PT2 sebesar 0.017, PT4 sebesar 0.006, PT5 sebesar 0.046, PT6 sebesar 0.028, PT7 sebesar 0.019, PT8 sebesar 0.009, PT9 sebesar 0.000, PT10 sebesar

0.000, PT11 sebesar 0.003, PT12 sebesar 0.003. Pada PT3 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05. Tabel 4.4 Hasil Try Out Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .920

N of Items 12

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,920. Karena 0,920 > 0,60 (syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah reliabel. Tabel 4.5 Hasil Try Out Validitas variable X2 (Pengalaman)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

Png1 dengan Total

0.716(*)

0.020

Valid

Png2 dengan Total

0.887(**)

0.001

Valid

Png3 dengan Total

0.826(**)

0.003

Valid

Png4 dengan Total

0.826(**)

0.003

Valid

Png5 dengan Total

0.827(**)

0.003

Valid

Png6 dengan Total

0.818(**)

0.004

Valid

Png7 dengan Total

0.000

1.000

Tidak Valid

Png8 dengan Total

0.739(*)

0.015

Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.5, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu terdapat pada Png1 sebesar 0.020, Png2 sebesar 0.001, Png3 sebesar 0.003, Png4 sebesar 0.003, Png5 sebesar 0.003, Png6 sebesar 0.004, Png8 sebesar 0.015. Pada Png7 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05. Tabel 4.6 Hasil Try Out Reliabilitas variable X2 (Pengalaman) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .862

N of Items 8

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X2 (Pengalaman) adalah dengan melihat tabel Cronbach’s Alpha yaitu 0,862. Karena 0,862 > 0,60 (syarat reliabel), maka

konstruk

pertanyaan

merupakan

dimensi

variable

X2

(Pengalaman) adalah reliabel. Tabel 4.7 Hasil Try Out Validitas variable X3 (Motivasi)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

M1 dengan Total

0.659(*)

0.038

Valid

M2 dengan Total

0.683(*)

0.029

Valid

M3 dengan Total

0.624

0.054

Tidak Valid

M4 dengan Total

0.758(*)

0.011

Valid

M5 dengan Total

0.579

0.080

Tidak Valid

M6 dengan Total

0.783(**)

0.007

Valid

M7 dengan Total

0.614

0.059

Tidak Valid

M8 dengan Total

0.575

0.082

Tidak Valid

M9 dengan Total

0.750(*)

0.012

Valid

M10 dengan Total

0.872(**)

0.001

Valid

M11 dengan Total

0.631

0.050

Tidak Valid

M12 dengan Total

0.507

0.135

Tidak Valid

M13 dengan Total

0.300

0.400

Tidak Valid

M14 dengan Total

0.436

0.208

Tidak Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.7, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu terdapat pada M1 sebesar 0.038, M2 sebesar 0.029, M4 sebesar 0.011, M6 sebesar 0.007, M9 sebesar 0.012, M10 sebesar 0.001. Pada M3, M5, M7, M8, M11, M12, M13, M14 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05. Tabel 4.8 Hasil Try Out Reliabilitas variable X3 (Motivasi) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .868

N of Items 14

Sumber : Data primer yang diolah

Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X3 (Motivasi) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,868. Karena 0,868 > 0,60 (syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X3 (Motivasi) adalah reliabel. Tabel 4.9 Hasil Try Out Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

K1 dengan Total

0.685(*)

0.029

Valid

K2 dengan Total

0.685(*)

0.029

Valid

K3 dengan Total

0.797(**)

0.006

Valid

K4 dengan Total

0.735(*)

0.016

Valid

K5 dengan Total

0.567

0.087

Tidak Valid

K6 dengan Total

0.749(*)

0.013

Valid

K7 dengan Total

0.829(**)

0.003

Valid

K8 dengan Total

0.839(**)

0.002

Valid

K9 dengan Total

0.839(**)

0.002

Valid

K10 dengan Total

0.647(*)

0.043

Valid

K11 dengan Total

0.829(**)

0.003

Valid

K12 dengan Total

0.764(*)

0.010

Valid

K13 dengan Total

0.688(*)

0.028

Valid

K14 dengan Total

0.811(**)

0.004

Valid

K15 dengan Total

0.737(*)

0.015

Valid

K16 dengan Total

0.575

0.082

Tidak Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.9, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu terdapat pada K1 sebesar 0.029, K2 sebesar 0.029, K3 sebesar 0.006, K4 sebesar 0.016, K6 sebesar 0.013, K7 sebesar 0.003, K8 sebesar 0.002, K9 sebesar 0.002, K10 sebesar 0.043, K11 sebesar 0.003, K12 sebesar 0.010, K13 sebesar 0.028, K14 sebesar 0.004, K15 sebesar 0.015. Pada K5, K16 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05. Tabel 4.10 Hasil Try Out Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .942

N of Items 16

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,942. Karena 0,942 > 0,60 (syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah reliabel.

2. Hasil Penelitian a. Identitas Responden Setelah 50 kuisioner dibagikan kepada responden ternyata hanya 42 kuisioner yang dapat dianalisis. Data identitas responden tersebut dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 4.11 Data Identitas Responden Jumlah No

Pertanyaan

1

Jenis Kelamin

Jawaban

Σ

%

Pria

35

83%

Wanita

7

17%

42

100%

< 25 Tahun

0

0%

26-35 Tahun

29

69%

> 36 Tahun

13

31%

42

100%

D3

7

17%

S1

30

71%

S2

5

12%

S3

0

0%

Lainnya

0

0%

42

100%

< 5 Tahun

0

0%

6-10 Tahun

16

38%

> 11 Tahun

26

62%

42

100%

Jumlah 2

Usia

Jumlah 3

Tingkat Pendidikan

Jumlah 4

Lama Bekerja

Jumlah Sumber : Data primer yang diolah

b. Validitas dan Realibilitas Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada 50 responden ternyata hanya 42 kuisioner yang dapat dianalisis dengan 50 butir pertanyaan yang dapat dilakukan uji validitas dan realibilitas sama seperti Try Out. Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) Nilai Korelasi

Korelasi Antara

(Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

PT1 dengan Total

0.792(**)

0.000

Valid

PT2 dengan Total

0.767(**)

0.000

Valid

PT3 dengan Total

0.773(**)

0.000

Valid

PT4 dengan Total

0.373(*)

0.015

Valid

PT5 dengan Total

0.241

0.124

Tidak Valid

PT6 dengan Total

0.701(**)

0.000

Valid

PT7 dengan Total

0.817(**)

0.000

Valid

PT8 dengan Total

0.820(**)

0.000

Valid

PT9 dengan Total

0.542(**)

0.000

Valid

PT10 dengan Total

0.896(**)

0.000

Valid

PT11 dengan Total

0.681(**)

0.000

Valid

PT12 dengan Total

0.442(**)

0.003

Valid

Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan table 4.12, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid dan tidak valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu terdapat pada PT1 sebesar 0.000, PT2 sebesar

0.000, PT3 sebesar 0.000, PT4 sebesar 0.015, PT6 sebesar 0.000, PT7 sebesar 0.000, PT8 sebesar 0.000, PT9 sebesar 0.000, PT10 sebesar 0.000, PT11 sebesar 0.000, PT12 sebesar 0.003. Pada PT5 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikan diatas 0.05, sehingga harus dikeluarkan dan tidak disertakan dalam pengujian data selanjutnya. Pengujian dilakukan kembali berdasarkan PT5 yang sudah dikeluarkan sehingga hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13. Tabel 4.13 Hasil Validitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

PT1 dengan Total

0.815(**)

0.000

Valid

PT2 dengan Total

0.786(**)

0.000

Valid

PT3 dengan Total

0.765(**)

0.000

Valid

PT4 dengan Total

0.354(*)

0.021

Valid

PT6 dengan Total

0.698(**)

0.000

Valid

PT7 dengan Total

0.837(**)

0.000

Valid

PT8 dengan Total

0.848(**)

0.000

Valid

PT9 dengan Total

0.562(**)

0.000

Valid

PT10 dengan Total

0.915(**)

0.000

Valid

PT11 dengan Total

0.668(**)

0.000

Valid

PT12 dengan Total

0.452(**)

0.003

Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.13, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05. Tabel 4.14 Hasil Reliabilitas variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .895

N of Items 11

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,895. Karena 0,895 > 0,60 (syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X1 (Pelatihan Teknis Perpajakan) adalah reliabel. Berdasarkan uji validitas instrumen pelatihan teknis perpajakan diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel. Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas variable X2 (Pengalaman)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

Png1 dengan Total

0.620(**)

0.000

Valid

Png2 dengan Total

0.658(**)

0.000

Valid

Png3 dengan Total

0.801(**)

0.000

Valid

Png4 dengan Total

0.419(**)

0.006

Valid

Png5 dengan Total

0.463(**)

0.002

Valid

Png6 dengan Total

0.586(**)

0.000

Valid

Png7 dengan Total

0.437(**)

0.004

Valid

Png8 dengan Total

0.587(**)

0.000

Valid

Sumber : Data primer yang diolah Berdasarkan table 4.15, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05. Tabel 4.16 Hasil Reliabilitas variable X2 (Pengalaman) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .664

N of Items 8

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X2 (Pengalaman) adalah dengan melihat tabel Cronbach’s Alpha yaitu 0,664. Karena 0,664 > 0,60 (syarat reliabel), maka

konstruk

pertanyaan

merupakan

dimensi

variable

X2

(Pengalaman) adalah reliabel. Berdasarkan uji validitas instrumen pengalaman diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel.

Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas variable X3 (Motivasi) Nilai Korelasi

Korelasi Antara

(Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

M1 dengan Total

0.616(**)

0.000

Valid

M2 dengan Total

0.668(**)

0.000

Valid

M3 dengan Total

0.458(**)

0.002

Valid

M4 dengan Total

0.524(**)

0.000

Valid

M5 dengan Total

0.630(**)

0.000

Valid

M6 dengan Total

0.618(**)

0.000

Valid

M7 dengan Total

0.354(*)

0.021

Valid

M8 dengan Total

0.474(**)

0.002

Valid

M9 dengan Total

0.560(**)

0.000

Valid

M10 dengan Total

0.508(**)

0.001

Valid

M11 dengan Total

0.447(**)

0.003

Valid

M12 dengan Total

0.558(**)

0.000

Valid

M13 dengan Total

0.401(**)

0.009

Valid

M14 dengan Total

0.359(*)

0.020

Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.17, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05.

Tabel 4.18 Hasil Reliabilitas variable X3 (Motivasi) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .765

N of Items 14

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable X3 (Motivasi) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,765. Karena 0,765 > 0,60 (syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable X3 (Motivasi) adalah reliabel. Berdasarkan uji validitas instrumen motivasi diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel. Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak)

Korelasi Antara

Nilai Korelasi (Pearson Corellation)

Probabilitas Korelasi

Kesimpulan

[sig.(2 tailed)]

K1 dengan Total

0.580(**)

0.000

Valid

K2 dengan Total

0.573(**)

0.000

Valid

K3 dengan Total

0.633(**)

0.000

Valid

K4 dengan Total

0.633(**)

0.000

Valid

K5 dengan Total

0.660(**)

0.000

Valid

K6 dengan Total

0.765(**)

0.000

Valid

K7 dengan Total

0.794(**)

0.000

Valid

K8 dengan Total

0.652(**)

0.000

Valid

K9 dengan Total

0.707(**)

0.000

Valid

K10 dengan Total

0.647(**)

0.000

Valid

K11 dengan Total

0.522(**)

0.000

Valid

K12 dengan Total

0.823(**)

0.000

Valid

K13 dengan Total

0.547(**)

0.000

Valid

K14 dengan Total

0.751(**)

0.000

Valid

K15 dengan Total

0.702(**)

0.000

Valid

K16 dengan Total

0.693(**)

0.000

Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan table 4.19, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap variabel valid. Seperti terlihat semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikan dibawah 0.05. Tabel 4.20 Hasil Reliabilitas variable Y (Kinerja Pemeriksa Pajak) Reliability Statistics Cronbach's Alpha .914

N of Items 16

Sumber : Data primer yang diolah Untuk melihat hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan pada variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah dengan melihat table Cronbach’s Alpha yaitu 0,914. Karena 0,914 > 0,60

(syarat reliabel), maka konstruk pertanyaan merupakan dimensi variable Y (Kemampuan Pemeriksaan Pajak) adalah reliabel. Berdasarkan uji validitas instrumen kinerja pemeriksa pajak diketahui semua item dinyatakan valid dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki keandalan yang tinggi. Artinya kriteria kelayakan instrumen pelatihan teknis perpajakan telah memenuhi kriteria persyaratan instrumen yang baik, yaitu valid dan reliabel. c. Hasil Korelasi Pearson Tabel 4.21 Korelasi Antar Variabel Pelatihan Teknis, Pengalaman, dan Motivasi Correlations Pelatihan_ Teknis Pelatihan_Teknis

Pengalaman

Motivasi

Kinerja

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 . 42 .589** .000 42 .538** .000 42 .346* .025 42

Pengalaman Motivasi .589** .538** .000 .000 42 42 1 .336* . .030 42 42 .336* 1 .030 . 42 42 .393* .595** .010 .000 42 42

Kinerja .346* .025 42 .393* .010 42 .595** .000 42 1 . 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah Tabel 4.21 menyajikan hasil korelasi pearson untuk semua sampel penelitian, dengan jumlah sampel 42 responden aparat pajak. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa korelasi pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di

Jakarta Barat memiliki hubungan yang positif masing-masing Pelatihan teknis dengan kinerja sebesar 0,346, Pengalaman dengan kinerja sebesar 0,393, Motivasi dengan kinerja sebesar 0,595 dengan tingkat signifikansi masing-masing pada level 5% untuk pelatihan teknis dan pengalaman, dan 1% untuk Motivasi. Hal tersebut mencerminkan kondisi bahwa adanya korelasi yang positif dan lemah antara pelatihan teknis perpajakan dan pengalaman, serta korelasi positif dan kuat untuk motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat, terbukti pada table 4.21. Tabel 4.22 Korelasi Gabungan Pelatihan Teknis, Pengalaman, Motivasi Correlations PT_P_M

Kinerja

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

PT_P_M 1 . 42 .550** .000 42

Kinerja .550** .000 42 1 . 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.22 menyajikan hasil korelasi pearson untuk semua sampel penelitian, dengan jumlah sampel 42 responden aparat pajak. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa korelasi pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat memiliki hubungan yang positif 0,550 dengan tingkat

signifikansi pada level 1%. Hal tersebut mencerminkan kondisi bahwa adanya korelasi yang positif dan kuat antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat, terbukti pada table 4.22. d. Hasil Uji Korelasi Pearson Hipotesis

dilakukan dengan mencari

korelasi

variabel

penelitian yaitu pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel 4.22. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil korelasi pearson yaitu 0,550 dan P-value 0,000. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan ketentuan sebagai berikut: Dasar pengambilan keputusan berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol (H0) adalah sebagai berikut: Jika r-hitung < r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) > level of significant (α) maka diterima Jika r-hitung > r-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) < level of significant (α) maka ditolak Maka keputusan yang diambil adalah menolak H0 karena pvalue pada kolom sig.(2-tailed) = 0,000 lebih kecil dari level of

significant (α) = 0,05, atau melihat tanda )** pada output SPSS yang menunjukkan adanya korelasi signifikan. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan kuat antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi dengan kinerja Pemeriksa Pajak. Artinya semakin baik pelaksanaan pelatihan teknis, pengalaman dan motivasi maka semakin kuat kinerja pemeriksa pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya pelatihan teknis itu sendiri yaitu untuk memberikan ataupun meningkatkan

pengetahuan,

pemahaman,

serta

khususnya mengenai masalah-masalah perpajakan.

keterampilan

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan Hasil uji korelasi pearson menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai pearson correlation 0,550 dengan tingkat signifikan pada level 0,01. dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 dinyatakan ditolak dan menerima Ha, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi Pemeriksa Pajak dengan kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat, karena nilai korelasi bernilai 0,550, menurut Nugroho (2005:36), korelasi dinyatakan kuat jika nilai korelasi berkisar 0,41 sampai 0,70.

B. Implikasi Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koefisien korelasi adalah kuat, yang mempunyai pemahaman bahwa bila ingin meningkatkan kinerja Pemeriksa Pajak secara efektif dan efisien maka harus terlebih dahulu meningkatkan pelatihan teknis perpajakan, pengalaman, dan motivasi. Dalam upaya peningkatan pelatihan teknis perpajakan, harus didukung dengan pemahaman pengetahuan dasar perpajakan yang dikaitkan dengan konsep pendidikan seumur hidup (lifelong education) dan pembentukan suatu

masyarakat gemar belajar (learning society) baik secara formal pada lembaga pendidikan maupun tempat kerja. Pelaksanaan pembekalan pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Pemeriksa Pajak pada khususnya yang selama ini dilakukan melalui Diklat Penyesuaian Tugas (DPT) oleh Pusdiklat Pajak sebaiknya terus menerus dikoordinasikan bersama dengan direktorat-direktorat teknis. Koordinasi tersebut selain dimaksudkan untuk membahas materi pengetahuan perpajakan yang bersumber dari Undang-Undang perpajakan, juga berupa pemutakhiran kurikulum, penyempurnaan metode pengajaran, peningkatan kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta lama pendidikan. Selain itu, perbaikan materi DPT dengan menitikberatkan pada kemampuan mengintepretasikan produk hukum. Pedoman utama Pemeriksa Pajak dalam melakukan pekerjaan adalah Undang-Undang perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Kelemahan umum yang dijumpai di dalam pelaksanaan tugas adalah Pemeriksa Pajak pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan (auditing) dan akuntansi yang memadai akan tetapi kurang kuat kemampuannya dalam menginteprestasikan aturan-aturan hukum yang bersifat yuridis fiskal yang untuk melakukannya dibutuhkan sense dan logika hukum. Pengetahuan perpajakan yang diperoleh selama DPT apabila tidak diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari lambat laun akan hilang. Terlebih apabila Pemeriksa Pajak yang bersangkutan tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk mau belajar dengan inisiatif sendiri. Hal ini perlu ditunjang

dengan materi tes yang selalu direvisi dan dimutakhirkan dengan memasukkan keputusan-keputusan dan surat-surat edaran terbaru. Selain materi yang berkaitan dengan pengukuran faktual, materi tes juga menyangkut aspek pemahaman atau interprestasi. Agar kondisi dinamis juga perlu didukung dengan penyelenggaraan inhouse discussion pada tiap-tiap unit pemeriksaan pajak. Diskusi

dapat

diselenggarakan pada unit yang paling kecil yaitu tim pemeriksa di bawah bimbingan Ketua Tim atau suatu kelompok dibawah pengawasan Ketua Kelompok. Variasi diskusi dalam menunjang pelatihan teknis dapat dilakukan simulasi dalam bentuk pembagian peran (role playing). Dalam menunjang kapasitas pemeriksa pajak, pemberian pelatihan teknis didukung oleh pelatihan berbahasa Inggris kepada Pemeriksa Pajak terutama yang ditugaskan pada unit pemeriksaan terhadap perusahaan yang pembukuannya dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang yang didenomisasi dalam US Dollar, ataupun perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan asing atau lawan-lawan transaksinya dilakukan dengan perusahaan asing. Maksudnya agar Pemeriksa Pajak tersebut dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dan efisien serta terhindar timbulnya kesalahan penafsiran karena adanya kendala tidak dapat berbahasa Inggris. Dengan adanya proses dan studi kasus yang ditemui serta mengaplikasikan

hasil

pelatihan

teknis

perpajakan

yang

bertujuan

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya mengenai masalah perpajakan maka dengan berjalannya waktu akan

menambah pengalaman yang nantinya menjadi sebuah referensi untuk menghadapi kasus-kasus perpajakan lainnya. Tingkat kerja Pemeriksa Pajak sangatlah berat baik itu berupa godaan materi sehingga sangat mudah untuk melakukan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu sangatlah perlu jika kemampuan dan kerja Pemeriksa Pajak harus didukung motivasi yang baik dan benar sehingga personal Pemeriksa Pajak menjaga keprofesionalitasnya.

C. Saran Dengan melihat kesimpulan dan implikasi, maka bisa disimpulkan beberapa saran sebagai berikut: 1. Faktor peningkatan pelatihan teknis perpajakan yang didukung oleh pengetahuan dasar dan kemampuan numerik bagi Pemeriksa Pajak harus dimulai dari tahap rekruitmen, baik rekruitmen pegawai pajak baru maupun rekruitmen unutk menjadi Pemeriksa Pajak. Karena pengetahuan merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga pengembangan kemampuan mengenai segala sesuatu berhubungan dengan Pemeriksa Pajak dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan konsep lifelong edication dan pembentukan learning society. 2. Perlu dilakukan pengujian dalam hal penempatan standarisasi pendidikan dalam mengikuti pelatihan teknis sebagai syarat menjalani pekerjaan atau jabatan.

3. Pengalaman

mendukung

performance

seseorang

dalam

karirnya.

Pengalaman membentuk orang menjadi bijaksana dalam menentukan sikap berdasarkan pengalaman baik maupun buruk yang dialami. Sehingga dalam hal ini Pemeriksa Pajak menjadikan pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar lebih baik dalam menemui kasus-kasus perpajakan dengan meningkatkan kapasitas dalam pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan kerja efektif dan efisien. 4. Perlu diperhatikan unsur keadilan dalam kebijakan baik internal maupun eksternal personal sehingga seseorang tersebut termotivasi untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. 5. Dengan adanya reformasi pajak yang telah berjalan diharapkan kinerja Pemeriksa Pajak lebih baik dan profesional dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas keahlian sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiana, Yulita. "Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Bwoga, Hanantha, Yoseph Agus dan Tony Marsyahrul. "Pemeriksaan Pajak di Indonesia", PT Grasindo, Jakarta, 2005.

Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE-03/PJ.7/2001, Jakarta, 2001

Farhan, Djuni. "Etika, Dilema Etika dan Akuntabilitas Profesional Akuntan Publik", Manajemen dan Usahawan, Edisi Feb-Mar, 2002, hal 30-54.

Firdaus, Ahmad. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Terhadap Penerimaan Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk)", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS Edisi III", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta, 2005.

Gunadi. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Complience)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5, 2005.

Gunadi. "Teknis Pemeriksaan Pajak Untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak (Bagian 1)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 9, 2005.

Gunadi. "Teknis Pemeriksaan Pajak Untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak (Bagian 2)", Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 1 Nomor 10, 2005.

Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Grafika Karya Utama, Jakarta, 2004. Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi", FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.

Himayah, Siti. "Pelaksanaan Pemeriksa Pajak Atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Jakarta Tebet)", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.

Hardi, Drs. Msc. "Pemeriksaan Pajak", PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta, 2003.

Hasan, M. Tholhah. "Islam dan Masalah SDM", Lantabora Press, Jakarta, 2005.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen", BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, Dirjen Pajak, 1990.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Dirjen Pajak, Jakarta, 2000.

Lestari, Eka. "Pengaruh Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja Sebagai Pemeriksa Pajak Terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Lumbantoruan, Sophar, "Akuntansi Pajak.", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Maharani, Maria Christin. "Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap Efisiensi Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya", Universitas Airlangga, Surabaya. 2006.

Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik", Andi Publisher, Yogyakarta, 2004. Munandar, Ashar Sunyoto. "Psikologi Industri dan Organisasi", Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Nasution, Chairuddin Syah. "Analisis Hubungan Pendidikan Akademis, Pelatihan Teknis Perpajakan, Penempatan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak", Jurnal Manajemen dan Fiskal Vol.2 No.2, April 2002.

Nugroho, Bhuono Agung, SE, M.Si, Ak. "Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

Nurhayati. "Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen Organisasi Terhadap Intensi Keluar: Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Di DKI Jakarta)", Trisakti, Jakarta, 2005.

Sadhani, Djazoeli. "Pengetahuan Dasar, Kemampuan Numerik, Dan Efisiensi Kerja (Survai di Kantor Pemeriksaan Pajak Khusus IIm Jakarta (1998))", Jurnal Kipas, Vol 1, Nomor 8, Mei 1999.

Suandy, Erly. "Hukum Pajak Edisi Kedua", Salemba Empat, Jakarta, 2002. Suandy, Erly. "Hukum Pajak Edisi Ketiga", Salemba Empat, Jakarta, 2005. Suandy, Erly. "Perpajakan Edisi Kedua", Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Subri, Mulyadi. "Ekonomi SDM dalam Prespektif

Pembangunan", Raja

Graffindo Persada, Jakarta, 2003.

Supriyanti. "Pengaruh Pengalaman dan Motivasi Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Hasil Kerja (Outcomes): Studi Empiris Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II Sidoarjo", Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Syani, Putra Adi. "Korelasi Antara Audit Bawasda Dengan Kinerja Kecamatan Kota Tanggerang", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Wicaksono, Fanny. "Pengaruh Peresepsi Mengenai Komitmen dan Budaya Organisasi Terhadap Peresepsi Mengenai Kinerja Pegawai Pajak di Direktorat Jenderal Pajak", Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Wikipedia. "Pengalaman", artikel diakses tanggal 14 Februari 2007, dari http: //id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman

Wikipedia. "Auditor", artikel diakses tanggal 19 Maret 2008, dari http: //id.wikipedia.org/wiki/Auditor

www.pajak.go.id

Yusrohnillah, Fanny. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Memenuhi Kewajiban Pajak", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

CURRICULUM VITAE Personal Data Name Gender Date of Birth Religion Marital Status Country Address

: : : : : : :

E-mail Account Phone Number Handphone Number

: : :

Zamal Firdaus Laki-Laki Jakarta, 8 Juni 1986 Islam Belum Menikah Indonesia Jl. Pahlawan No.2 Rt 05/ 07 Kampung Baru, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11560 [email protected] +62215490707 +6285691559256 , 94215867

Formal Educations 1.

2. 3. 4. 5.

S1 UIN Syarif Hidayatullah (Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial – Akuntansi) SMU N 78 Jakarta SLTPI Al-Azhar Kemandoran SDI Al-Azhar Kemandoran TK An-Nurmaniyah

di

Jakarta

2004-now

di di di di

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

2004 2001 1998 1992

Non-Formal Educations 1. 2. 3.

Kursus Accurate Accounting di PT PUCO, Jakarta Kursus Microsoft Office di SMU N 78, Jakarta Kursus Bahasa Inggris di BBC

2007 2002-2003 2001-2002

Organizational Experiences 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LPP PIM UIN Syarif Hidayatullah Dewan Presidium Pusat PIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta FOCUS Management LDK UIN Syarif Hidayatullah BEM Non Reguler FEIS UIN Syarif Hidayatullah LDK UIN Syarif Hidayatullah

Koord Tim Data dan Humas

2008-now 2008-now

Direktur Divisi Sosial Sekretaris Umum Ketua Litbang

2008-now 2007-2008 2006-2007

Ketua Komisariat Dakwah

2006-2007

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Forum Amal Studi Islam (FASI) 78 LDK UIN Syarif Hidayatullah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Syarif Hidayatullah Forum Amal Studi Islam (FASI) 78 BEM Non Reguler FEIS UIN Syarif Hidayatullah SMA N 78

(Komda) Non Reguler Staff Divisi Pembinaan Siswa

2006-2007

Ka.Bidang Syiar Komisariat Dakwah (Komda) NR Komisariat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

2005-2006

Staff Divisi Pembinaan Siswa

2005-2006

Ketua Bidang Kerohanian

2004-2005

Ketua Rohis

2002-2003

2005

Seminar, Workshop, Orientation, and Training 1.

Pelatihan Akuntansi Terapan

2.

Accounting Studies Visitation Bursa Efek Jakarta Economic Training Motivation "Service Excellence & Perfect Motivation" Pelatihan Teknis dan Persiapan Memasuki Dunia Kerja (Strategi Bekerja di Lembaga Internasional) Pelatihan Perpajakan "Taxation, Learning and Application 2005" Refleksi Terhadap Peran Ekonomi Islam dan Perkembangan Perekonomian Indonesia Memasuki Tahun 2005 Seminar Perpajakan "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" Seminar Dan Bedah Buku "Dosa-Dosa Media Amerika" Seminar dan Simulasi Pasar Modal 2006 serta Kunjungan ke BEJ Manajemen Investasi Syariah Workshop Audit "Fraud Indication and Audit Technique)

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Bursa Efek Jakarta

2004 2004

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2004

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2005

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Universitas Indonesia (UI) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2005

2004

2005

2006 2006 2006 2007

Working Experiences 1. 2.

Wakaf Center As a Administration and Financial Staff Division PT PUCO As a Financial dan Tax Staff Division

Des 3 rd 2007 – Now Sept 17th 2007 – Nov 30th

2007

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat untuk dipergunakan dan dimanfaatkan seperlunya. Terima Kasih. Jakarta, 20 Desember 2008

Zamal Firdaus

Lampiran 2 : Tabulasi jawaban responden dan perhitungan validitas dengan excel

No Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 Nilai Korelasi (r Hitung)-TO

P1

P2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4

0.682

P3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

0.729

P4 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3

0.527

3 4 3 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 0.794

PENGUJIAN VALIDITAS PELATIHAN JAWABAN PERTANYAAN P5 P6 P7 P8 3 4 4 5 5 4 3 4 4 2 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 0.640

0.689

0.720

TEKNIS (X1

0.770

4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4

0.928

Nilai Korelasi (r Hitung)-R

0.792

Nilai Korelasi (r Tabel)-TO

0.632

Nilai Korelasi (r Tabel)-R

0.304

Nilai Korelasi (r Tabel)-TO

V

Nilai Korelasi (r Tabel)-R

V

0.767

0.773

0.373

0.241

0.701

0.817

0.820

V

1 TV

V

V

V

V

V

V

1 TV

V

V

V

V

V

No Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 Nilai Korelasi (r Hitung)-TO Nilai Korelasi (r Hitung)-R

P13

P14 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4

0.716

P15 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 5 1 5 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 4 1 3 3 5 4

0.887

0.620

PENGUJIAN VALIDITAS PENGALAMAN (X2) JAWABAN PERTANYAAN P18 P16 P17 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 3 1 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 1 5 4 1 5 5 4 5 5 1 5 4 5 4 4 4 4 5 1 5 5 3 4

0.826

0.658

0.801

0.826

0.827

0.419

0.463

0.818

0.586

Nilai Korelasi (r Tabel)-TO Nilai Korelasi (r Tabel)-R Nilai Korelasi (r Tabel)-TO

V

V

V

V

V

V

Nilai Korelasi (r Tabel)-R

V

V

V

V

V

V

No Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 Nilai Korelasi

P21

P22

P23

P24

P25

3 3 3 5 5 3 3 1 3 3 4 5 3 3 4 5 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 2 3

4 4 4 4 5 3 3 3 2 4 4 5 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3

3 4 3 4 5 3 4 1 4 4 5 1 4 3 4 2 2 2 1 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 5 4 4 4 3

4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4

4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4

0.659

0.683

0.624

0.758

0.579

PENGUJIAN VALIDITAS MOTIVASI (X3) JAWABAN PERTANYAAN P26 P27 P28 P29 P30 3 4 2 4 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 1 1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 0.783

0.614

0.575

0.750

0.872

(r Hitung)-TO Nilai Korelasi (r Hitung)-R

0.616

0.618

0.354

0.474

0.560

0.508

0.668

0.458

0.524

0.630

V

V

1 TV

V

1 TV

V

1 TV

1 TV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Nilai Korelasi (r Tabel)-TO Nilai Korelasi (r Tabel)-R Nilai Korelasi (r Tabel)-TO Nilai Korelasi (r Tabel)-R

No Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 Nilai

P35 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4

P36 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4

P37 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3

P38 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4

P39 4 5 4 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3

P40 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3

PENGUJIAN VALIDITAS KINERJA (Y) JAWABAN PERTANYAAN P41 P42 P43 P44 P45 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4

P46

Korelasi (r Hitung)TO Nilai Korelasi (r Hitung)-R

0.685

0.685

0.797

0.735

0.567

0.749

0.829

0.839

0.839

0.647

0.829

0.764

0.580

0.573

0.633

0.633

0.660

0.765

0.794

0.652

0.707

0.647

0.522

0.823

Nilai Korelasi (r Tabel)TO Nilai Korelasi (r Tabel)-R 1 Nilai Korelasi (r Tabel)TO Nilai Korelasi (r Tabel)-R

V

V

V

V

TV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

No Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

Total Keseluruhan 182 210 180 196 250 194 194 199 188 186 235 218 201 179 214 210 211 178 170 200 190

No Responden R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42

Total Keseluruhan 212 211 199 198 225 187 190 192 183 195 196 188 190 209 209 238 214 204 199 199 185

Lampiran 5 : Output Korelasi Pearson SPSS Riset HASIL KORELASI PEARSON

Correlations Correlations Pelatihan_ Teknis Pelatihan_Teknis

Pengalaman

Motivasi

Kinerja

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 . 42 .589** .000 42 .538** .000 42 .346* .025 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations Correlations PT_P_M

Kinerja

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

PT_P_M 1 . 42 .550** .000 42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kinerja .550** .000 42 1 . 42

Pengalaman Motivasi .589** .538** .000 .000 42 42 1 .336* . .030 42 42 .336* 1 .030 . 42 42 .393* .595** .010 .000 42 42

Kinerja .346* .025 42 .393* .010 42 .595** .000 42 1 . 42