PERANAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA KELURAHAN PANUNGGANGAN KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : Samsudin Nim : 207044100146
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A GA M A PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M
KATA PENGANTAR
ﺣﻴﻢﲪﻦ ﺍﻟﺮﺑﺴﻢ ﺍ ﷲ ﺍﻟﺮ Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya yang teramat besar, sehingga penulis
telah dapat menyelesaikan penelitian ini.
Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunahnya sampai akhir zaman. Rasa lelah, jenuh, stres yang dialami penulis selama ini saat ini telah sirna seiring telah selesainya penyusunan skripsi ini. Kini yang dirasa hanyalah rasa syukur dan bahagia yang tak terkira. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, arahan bahkan dorongan dari berbagai pihak yang selama ini banyak membantu. Untuk itu pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hingga kepada yang terhormat : 1. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, MA, SH, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2. DR. Yayan Sofyan, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik. 3. Kamarusdiana, S. Ag, MH selaku Dosen Pembimbing yang tiada bosan memberikan koreksi dan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen yang telah mencurahkan lautan ilmu, kesabaran, panutan, dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 5. H. Arif Rahman, S.Ag selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, para pengurus, segenap dewan Guru dan para karyawan lainnya yang telah menginspirasi penulis untuk menjadikan “para tokoh” dalam penulisan skripsi ini. 6. Segenap Pimpinan, staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah. 7. Sahabat dan Teman-teman di Peradilan Agama angkatan 2005 yang telah banyak mewarnai kehidupan penulis dengan berbagai kenangan suka dan duka. 8. Pendamping hidup tercinta, Ain Sulastri, S.Si dan buah hati tersayang, Ahmad Miftah Ridho dan Ahmad Fauzil Adil yang telah menjadi “sumber energi” bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Ibu Wawat Indrayanti, Amri, Indah, Wida dan seluruh rekan sejawat pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang yang tak bosan-bosan senantiasa memberikan semangat dan dorongan moril bagi penulis.
Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun ini masih jauh dari sempurna. Inilah hasil maksimal yang dapat penulis persembahkan untuk diri sendiri, keluarga dan almamater UIN Syarif Hidayatullah yang penulis cintai dan banggakan.
Jakarta,
Juni 2011M Rajab 1432 H
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ...................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................
8
D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan .....................................
9
E. Review Studi Terdahulu .............................................................. 14 F. Sistematika Penulisan ................................................................. 15
BAB II
KERANGKA TEORI TENTANG WAKAF A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf........................................... 18 B. Rukun dan Syarat Wakaf ............................................................ 25 C. Macam-macam Wakaf ................................................................. 31 D. Sejarah Wakaf …………………………………………………...
33
E. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam Dan HukumPositif ..................................................................... 37
BAB III
GAMBARAN UMUM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ATTAQWA A. Sejarah Berdirinya Yayasan ........................................................ 47 B. Struktur Organisasi Yayasan ...................................................... 49 C. Visi dan Misi Yayasan ................................................................ 51 D. Ruang Lingkup dan Program Kerja Yayasan ............................... 52
BAB IV
PERANAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
WAKAF
YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA A. Upaya Pengelolaan ……………………………………… ……… 61 B. Upaya Pengembangan …………………………………………… 65 C. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan …………… 68 D. Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan..71 E. Analisis Penulis Tentang Pengelolaan dan Pengembangan ……... 73 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................................. 81 B. Saran-saran ................................................................................. 83
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 85 LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………..... 87
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Membicarakan persoalan Islam dan ekonomi, sebenarnya tidak hanya membicarakan persoalan kemajuan atau kemunduran kehidupan yang dialami oleh salah satu pihak (golongan agama) tertentu, melainkan turut membicarakan persoalan kemanusiaan yang lebih luas. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, juga memiliki sejarah yang begitu panjang yang menentukan arah maju mundurnya kehidupan kebangsaan. Tercatat mulai jaman penjajahan kolonial sampai saat ini, menunjukkan bahwa pilihan penjajahan –baik secara militeristik maupun kolonialisasi pemikiran dan kebudayaan- berarah dan berujung pada penggalian potensi ekonomi yang dimiliki negeri ini. Saat ini, Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Sampai saat ini, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia.1
1
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2005). h.6
Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar diseluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over population), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis. 2 Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak peganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang 2
Ibid.,h.8
dengan baik
di beberapa
Negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki,
Yordania, Qatar dan lain-lain3. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tahun 2004 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 m4. Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan Negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.
Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada
umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara ekonomisnya kurang atau bahkan tidak berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi umat/masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada
3
Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Pengembangan Tanah Wakaf, 2003, h. 15-18 4
Ibid., h.2
Haji, Pedoman Pengelolaan dan
hal-hal ibadah saja, tanpa diusahakan untuk dikembangkan menjadi wakaf yang produktif atau berhasil guna secara ekonomi, maka kesejahteraan sosial ekonomi umat/masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf itu tidak akan dapat terealisir secara optimal. Wakaf merupakan lembaga Islam yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan dengan Penciptanya, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarai kemudian hari bagi yang mewakafkan, karena wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan asset yang amat bernilai dalam pembangunan ummat. Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan Nazhir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nazhirnya, karena Nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. 5 Mengingat arti penting peranan Nazhir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan 5
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannnya, (Jakarta, 2009), hal. 3.
mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazhir. 6 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 9 disebutkan bahwa nazhir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu nazhir perseorangan , nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa untuk menjadi nazhir perseorangan dipersyaratkan : a. warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan tentang tugas atau kewajiban nazhir adalah : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; 6
Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, h. 85
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.7 Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazhir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf
sebagai kerja
sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan. 8 Namun demikian, peranan penting dan esensial dari nazhir wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Karena pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum dikelola apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, permodalan dan lain sebagainya.
7
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, h. 7-9. 8
h. 105
Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan,
Melihat realitas tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peranan nazhir wakaf sebagai pihak yang paling menentukan dalam pengembangan wakaf dalam prakteknya. Untuk itulah kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERANAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA KELURAHAN PANUNGGANGAN KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG”. B.
Batasan dan Rumusan Masalah Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi bahasan masalah pada salah
satu unsur wakaf yaitu Nazhir, yang merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya 9, dan tidak membahas mengenai unsur wakaf lainnya. Sedangkan obyek penelitian juga dibatasi hanya pada lokasi tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal ini karena lokasi wakaf tersebut cukup berkembang dengan baik selama dalam pengelolaan nazhir. Dari segi pendidikan, saat ketika didirikan hanya menyelenggarakan pendidikan non formal saja, yaitu sebuah majlis taklim, saat ini telah menyelenggarakan berbagai pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Dari segi sosial kegamaan, yayasan 9
Wakaf, h.3
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tentang
tersebut telah berhasil mendirikan sebuah Kelompok Bimbinga Ibadah Haji. Bahkan saat ini telah mendirikan pula sebuah biro perjalanan wisata sebagai salah satu upaya dalam rangka produktifitas wakaf yang dikelola oleh nazhir atau pengurus yayasan. berdasarkan beberapa indikator tersebut, maka penulis bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai peranan nazhir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut. Berkenaan dengan batasan diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif ? 2. Bagaimana peranan nazhir dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. 2. Untuk mengetahui upaya/kegiatan yang dilakukan nazhir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
Sedangkan
manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut : 1. Secara teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar lebih memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. 2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, referensi atau paling tidak tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. D. Metodologi Penelitian Untuk mengetahui
dan
menjelaskan
hubungan
pokok
permasalahan
diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.10 Dengan metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
10
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta,Bumi Pustaka, 1997).h.23
1. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat atau dalam kenyataan.11 Dalam penelitian ini adalah peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau disebut juga metodologi kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 12 Atau dapat disebut juga sebagai penelitian yang dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.13 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. 14 Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang 11
Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 1995, Cet. Pertama), h. 63 12
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
2004) h. 3 13
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta ,PT Rineka Cipta, 2006) Cet ke-XIII (Edisi Revisi VI),h. 12 14
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, UI Press, 1998) h. 58
diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. 3. Sumber Data Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : a.
Data Primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan nazhir (pengurus yayasan) dan pegawai yayasan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf.
b. Data Sekunder,
yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka yang
bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perwakafan. c. Data Tersier, yaitu berupa kamus, brosur dan data lainnya yang dapat dijadikan sumber data pendukung. 4. Metode Pengumpulan Data a.
Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data denga cara mencari, menghimpun, mempelajari buku-buku atau sumber tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
b. Penelitian Lapangan Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam objek penelitian.
Dalam pengumpulan data
lapangan
ini penulis
menggunakan cara : 1. Wawancara atau interview, yaitu suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secar fisik yang satu dapat melihat yang lain, serta mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pelaksanaannnya mengacu pada interview bebas/inguided interview dan terpimpin/guided interview, pewawancara menanyakan kepada informan dengan pertanyaan yang telah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut. Keduanya dipadukan penulis bahwa beliau sedang interview, hal ini sengaja dilakukan untuk menciptakan suasana interview yang lebih santai tetapi terarah.15 2. Observasi, yaitu meneliti sesuatu dengan menggunakan pengamatan meliputi
kegiatan
penelitian
terhadap
suatu
objek
dengan
menggunakan seluruh alat indera. 3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data di lapangan yang dilakukan dengan cara mencatat, merangkum data tertulis yang ada di
15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, h. 145-146
lokasi
penelitian.
Dalam
menggunakan
teknik
ini
penulis
menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunaka model analisis isi, yang dalam penerapannya harus didasarkan pada dua aspek penting, yaitu data (dokumen, naskah dan literatur) adalah produk dari dialektika sejarah, dan akibatnya, data tidak dapat dipisahkan dari konteks kesejarahan dimana dan kapan data tersebut diproduksi. 16 Dalam analisis data dilakukan proses pengumpulan data. Setelah terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, dipilah data untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diadakan penyajian data secara sistematis yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan berdasar kumpulan data tersebut. Adapun dalam teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi – Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” yang disusun tim penulis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
16
Djawahir Hejazziey dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2007). H.29
E. Review Studi Terdahulu 1. Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah-Depok)” oleh Rinawati, Fakultas Syariah dan Hukum, 2005. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, sudah sesuaikah dengan yang dicita-citakan wakif ketika mewakafkan harta wakafnya sebelum wafat, dan apakah manfaat harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh pengurus, santri, maupun masyarakat sekitar. 2. “Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa Jakarta Selatan”.Oleh Sri Utami Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum, 2005. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Jagakarsa. 3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah – Ciledug)”. Oleh Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, 2009. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan oleh KUA Kecamatan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Kecamatan Karang Tengah – Ciledug. Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpukan bahwa permasalahan yang menjadi bahan penelitian adalah pada
peruntukan harta benda wakaf, manfaat dari harta wakaf bagi masyarakat, pengelolaan harta wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, dan pengawasan oleh KUA Kecamatan. Sementara hal yang membedakan penelitian yang penulis lakukan kali ini adalah menekankan pada peranan nazhir, tidak hanya dalam hal pengelolaan harta wakaf, namun juga bagaimana upaya pengembangan tanah wakaf yang dilakukan menuju kearah produktifitas wakaf. Selain itu juga membahas
bagaimana
pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan tersebut, dan juga hal-hal yang menjadi kendala/permasalahan yang dihadapi nazhir dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut. Jadi penelitian ini tidak lagi membahas peruntukan harta wakaf, prosedur/tata cara perwakafan dan pengawasan yang dilakukan KUA Kecamatan sebagaimana pada penelitian terdahulu diatas.
F.
Sistematika Penulisan. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis
mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan. BAB I :
Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh diawali dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Gambaran umum tentang wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini berisi : Pengertian wakaf dan dasar hukumnya, Rukun wakaf dan Syarat-syaratnya, Macam-macam wakaf, Sejarah Wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf. BAB III : Gambaran umum Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa yang meliputi sejarah berdirinya Yayasan, struktur organisasi, Visi dan Misi, ruang lingkup dan program kerja Yayasan wakaf At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. BAB IV : Bab ini merupakan pokok bahasan yang menjelaskan dan menganalisa data mengenai: upaya-upaya yang dilakukan nazhir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, upaya-upaya yang dilakukan nazhir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, faktorfaktor yang menghambat dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa serta analisis penulis tentang peranan nazhir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.
BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.
BAB II KERANGKA TEORI TENTANG WAKAF A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf 1.
Pengertian Wakaf Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “Waqofa”
yang berarti “Menahan” atau “diam di tempat” atau “Tetap berdiri”. Kata “WAQOFA – YAQIFU – WAQFAN “
(
وﻗﻔﺎ- ) وﻗﻒ – ﯾﻘﻒsama artinya dengan “HABASA –
YAHBISU – HABSAN” ( ﺣﺒﺲ – ﯾﺤﺒﺲ – ﺣﺒﺴﺎ
) .17 Oleh karena itu, tempat parkir
disebut mauqif, karena disitulah berhentinya kendaraan, demikian juga padang Arafah disebut juga Mauqif dimana para jamaah berdiam untuk wukuf .18 Sedang wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa alhabsu artinya alman’u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai’ (menahan sesuatu). Waqfuhu la yuba’ wala yurats (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan : Habasaha fi sabilillah ( mewakafkannya dijalan Allah SWT). Kesimpulannya, baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man’u (mencegah atau melarang) dan at-tamakkust (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua 17
Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999) h.
23 18
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, ( Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006), h. iii
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut .19 Demikian pula dalam kamus Arab-Melayu disebutkan bahwa kata “al-habsu”
yang berasal dari “habasa-yahbisu-habsan”
berkembang menjadi “habbasa”, yang berarti “menahan” dan “mencegah”.20 Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:21
ﺣﺒﺲ اﻻﺻﻞ وﺗﺴﺒﯿﻞ اﻟﺜﻤﺮة اي ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل وﺻﺮف ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ: َ ِوﻓﺎﻟَﺸْﺮِع “Wakaf
menurut Syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan
mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya dijalan Allah (sabilillah).” Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani (1883 : 253) sebagai berikut :
وﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﺣﺒﺲ اﻟﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺼﺪ ق ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ “Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya”. Menurut Imam Taqiyudin :
ﺣﺒﺲ ﻣﺎل ﯾﻤﻜﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ ﻣﻊ ﯾﻘﺎء ﻋﯿﻨﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻋﯿﻨﮫ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎ ﻓﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﺗﻘﺮﺑﺎ اﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
19
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta, Khalifa,2007) h.44-45
20
Muhammad Fadhillah dan B. Th. Brondgeest, Kamus Arab-Melayu, jilid.I, (Weltevreden: Balai Pustaka, 1925), h.116-117. 21
Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia,. h. 23-25
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarrufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan kepada Allah SWT” Batasan mengenai wakaf
banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fikih
klasik. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan : menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah SWT .22 Muhammad
Jawad
Mughniyah
dalam
bukunya
aql-Ahwalus-Syakhsiyah
menyebutkan bahwa wakaf ialah : “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang manfaat”.23 Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya atau mewariskannya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah “menyumbangkan manfaat” saja. Menurut mazhab Maliki, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap
22
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), Juz IV, h.148.
23
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press, 2005) h. 8-9
menjadi milik si wakif.
Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan
karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). 24 Menurut mazhab Syafii dan Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, teremasuk mewariskannya. Wakif menyalurkan manfaat
harta yang diwakafkannya kepada
mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat. Atau dengan kata lain, tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfatnya kepada suatu kebajikan. 25 Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 26 Dari paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf yaitu : 24
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 3 25
26
Ibid,. hal. 3
Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 3.
a). Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi; b). Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang; c). mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang; d). berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya; e). menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya; f). mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, social dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif; g). mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif; h). mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf. 27 2.
Dasar Hukum Wakaf Menurut Syari’at Islam Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an maupun hadits yang secara
tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi
27
Mundzir Qohar, Manajemen Wakaf Produktif , (Jakarta.Khalifa, 2007). h. 53-55.
secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman
mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya
digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.28 Dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat AlQuran dan hadits Nabi SAW, antara lain :
. (٩٢:٣ /)ال ﻋﻤﺮان Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran/3 : 92) Selain itu firman Allah SWT mengenai wakaf dalam surat Al-Baqarah: 267,
(٢٦٧: ٢/ )اﻟﺒﻘﺮة. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, 28
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, ( Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005). H. 22.
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah/2: 267)
Adapun dalil-dalil hadits khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a :
ﻓَﺄ ﺗَﻰ اﻟﻨﱢِﺒﻲﱢ ﺻَﻠَﻰ اﻟﻠﱡﮫ، أَﺻَﺎبَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑِﺨَﯿْﺒَﺮَ اَرْﺿًﺎ:َﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَرَﺿِﻲَ اﷲ ﻋَﻨْﮭُﻤَﺎ ﻗَﺎل َ إِنْ ﺷِﺌْﺖ:َ ﻓَﻜَﯿْﻒَ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻧِﻲ ﺑِﮫِ؟ ﻗَﺎل،ُ أَﺻَﺒْﺖُ أَرْﺿﺎًﻟﻢْ أُﺻِﺐْ ﻣَﺎﻻً ﻗَﻂﱡ أَﻧْﻔَﺲَ ﻣِﻨْﮫ:َﻋَﻠَْﯿﮫِ وَﺳَﻠﱠﻢَ ﻓَﻘَﺎل ِ ﻓَﺘَﺼَﺪﱠقَ ﻋُﻤَﺮُ أَﻧﱠﮫُ ﻻَﯾُﺒَﺎ عُ أَﺻْﻠُﮭَﺎ وﻻَﯾُﻮْھَﺐُ وَﻻَﯾُﻮْرَثُ ﻓِﻰ اْﻟﻔُﻘَﺮَآء.ﺣَﺒﱠﺴْﺖَ اَﺻْﻠَﮭَﺎ وَ ﺗَﺼَﺪﱠﻗْﺖَ ﺑِﮭَﺎ ﻻَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ وَﻟِﯿَﮭَﺎ اَن ﯾَﺄﻛُﻞَ ﻣِﻨْﮭَﺎ،ِوَاﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ وَ اﻟﺮﱠﻗََﺎبِ وَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﯿْﻞِ اﷲِ وَاﻟﻀﱠﯿْﻒِ وَاﺑْﻦِ اﻟﺴﱠﺒِﯿْﻞ (٧٤/٥ )رواه ﻣﺴﻠﻢ.ِﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوْفِ أَوْ ﯾُﻄْﻌِﻢَ ﺻَﺪِﯾْﻘًﺎ ﻏَﯿْﺮَ ﻣُﺘَﻤَﻮﱠ لٍ ﻓِﯿْﮫ Artinya : “Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata:“Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?. Rasululluah bersabda : “Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus
harta
tersebut
untuk
menggunakan
sekedar
keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (HR. Muslim: 5/74)29
29
Imam Muslim, Shahih Muslim, (Maktabah Daar Ihya al-Kutub) tt, Juz II, h. 14
B. Rukun dan Syarat Wakaf Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat
dalam memberikan
pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan Qobul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun, disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i , Maliki dan Hambali bahwa rukun wakaf ada empat : 1) wakif (yang mewakafkan), 2) mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf), 3). Mauquf ( benda yang diwakafkan) dan 4). Sighat 30 Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf.
Pada pasal 6 disebutkan bahwa wakaf
dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf. 31 Sedangkan pembahasan seputar syarat-syarat wakaf diatur pada bagian-bagian berikutnya.
30
31
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 16-17
Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, ( Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 5-6.
1. Wakif Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). Wakif meliputi; Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum. (Pasal 7) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1) Wakif organisasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (pasal 8 ayat 2)32 2. Nazhir Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). Nazhir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
32
Ibid,. h. 6
(pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II Dasar- dasar wakaf). Nazhir meliputi: Perorangan, Organisasi, dan Badan Hukum (Pasal 9 ayat 5) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (pasal 10 ayat 1)33 Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 2) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 3).
33
Ibid,. h.8
3. Harta Benda Wakaf Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum) 34 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, (pasal 15 Bagian Keempat) Harta benda wakaf terdiri dari : Benda tidak bergerak, Benda bergerak (Pasal 16 ayat 1) . Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a). Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b). Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) c). Tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; d). Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (pasal 16 ayat 2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual,
34
Ibid,. h. 4
Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (pasal 16 ayat 3)35 4. Ikrar Wakaf Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (pasal 17 ayat 1 Bagian Ketujuh tentang Ikrar Wakaf). Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (pasal 17 ayat 2). Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. (pasal 18) Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. (pasal 19) Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : (pasal 20) Dewasa, 35
Ibid., h. 10
Beragama Islam, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. (pasal 21 ayat 1)36 Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat: (pasal 21 ayat 2) Nama dan Identitas wakif, Nama dan Identitas nazhir, Data dan Keterangan harta benda wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, Jangka waktu wakaf. 5. Peruntukan Harta Benda Wakaf Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf (sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 dan 5, BAB II Dasar-dasar Wakaf Bagian Kedua Tentang Tujuan dan Fungsi Wakaf), harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 22 Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf) 37 Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. (pasal 23 ayat 1)
36
Ibid. h.13
37
Ibid., h. 14
Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (pasal 23 ayat 2) 6. Jangka Waktu Wakaf Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. C. Macam-macam Wakaf dan Fungsinya Wakaf yang dikenal dalam syari’at Islam, dilihat dari penggunaan/yang memanfaatkan harta benda wakaf terbagi dua : 1). Wakaf Ahli/Dzurry Wakaf ahli yang terkadang juga disebut dengan wakaf ‘alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/family, lingkungan kerabat sendiri. 38 Atau wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. 39 Atau dalam pengertian lain adalah wakaf yang diperuntukkan bagi
38
39
Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia h. 35.
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf, ( Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 14.
jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai sematamata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya.40 Wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara dan ibu bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi Islam, seseorang yang hendak mewakafkan sebagian hartanya sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family, bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afdhal (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian yang Rosul nasehatkan kepada Abu Thalhah dalam hadits diatas. Di beberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko dan ljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, karena pertimbangan berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif. 41 Demikian pula dalam konteks hukum positif di Indonesia, wakaf ahli inipun tidak diakomodir dalam berbagai aturan perundang-undangan tentang wakaf, termasuk pula dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang terakhir Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Rupanya para pakar hukum dan pembuat undang-undang di Indonesiapun telah bersepakat untuk menghapuskan
40
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press, 2005) h. 24.
41
Ibid. hal. 35
wakaf ahli/dzurry di Indonesia, karena tidak ada satu pasalpun dalam Undangundang wakaf tersebut yang mengatur masalah wakaf ahli/dzurry ini. b). Wakaf Khairi Wakaf khairi artinya wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. 42 Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf
ini
ditujukan
untuk
umum,
dengan
tidak
terbatas
penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia manusia pada umumnya. Kepentingan
umum
tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. 43
42
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf, h. 16. 43
Ibid. h.19
D. Sejarah Wakaf 1. Wakaf pada masa Rosulullah saw Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rosulullah saw. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, pada tahu kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. sebagian pendapat menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah saw, yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Rosulullah saw juga pada tahun ketiga hijrah pernah mewakafkan tujuh kebon kurma di Madinah. 44 Pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakafadalah sahabat Umar bin al Khathab,yaitu wakaf berupa sebidang tanah di Khaibar, dimana Umar mensedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya syariat wakaf dipraktekkan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kemudian juga Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya, Muadz bin Jabal mewakafkan runahnya dan oleh sahabat-sahabat lainnya. 45 2. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan Abbasiyah. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. dan 44
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta, 2003) h. 8-9 45
Ibid,. h. 10
wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi juga dijadikan modal untuk membangun lembaga pendidikan. Antusiasme masyarakat tersebut telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf. Pembentukan lembaga pengelola wakaf pertama kali dilakukan oleh hakim Mesir, Taubah bin Ghar al Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik pada masa dinasti bani Umayah. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Basrah dibawah Departemen Kehakiman. Dengan demikian pengelolaan wakaf menjadi lebih baik dan hasilnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. 46 Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hamper semua tanah pertanian menjadi tanah wakaf dan dikelola oleh negara lewat baitul mal. Ketika Shalahuddin al Ayyubi memerintah di Mesir, ia banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan. Ia juga menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai, dan hasil dikumpulkan kemudian diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya. Saat itu wakaf telah dijadikan sarana bagi dinasti
46
Ibid,. h. 11
Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab sunni dan mempertahankan kekuasannya. 47 Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya dapat diwakafkan. Tetapi yang paling banyak diwakafkan kala itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa ini terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti untuk memelihara masjid dan madrasah. Pada masa ini pula mulai disahkannya undang-undang wakaf pada masa raja Al Dzahir Biber Al Bandaqdari (1260-1277 M/658-676 H).48 Perkembangan lebih lanjut pada masa dinasti Turki Utsmani dimana kekuasaannya saat itu telah mencapai sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada masa itu disahkan undang-undang yang mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, serta upaya mencapai tujuan wakaf. kemudian pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undangundang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari imlementasi
47
48
Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 45
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf h. 13-14
undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai sat ini. 49
E. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Islam Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. 50 Berbeda halnya denga hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama
imam
empat
mazhabpun
tidak
mencantumkan
keharusan
pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 282 yang berbunyi :
49
50
Ibid,. h. 14
Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) h.37
Artinya : “Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklan ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) dan dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lakilaki (diantara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhoi, jika seorang lupa maka seorang akan mengingatkannya ……” (QS. Al-Baqoroh : 282)
Ayat ini menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Selanjutnya Adijani al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli da sebagainya. Jika untuk untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula, karena jiwa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.51 Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat diatas, yaitu kaidah : (adh dharuuru yuzaalu), artinya : kemudharatan harus dihilangkan. Dan kaidah (dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih), artinya : menolak kemudharatan dan menarik maslahah. Dimana dalam konteks ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak ada pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan. Melakukan pengembangan dan pembaruan hukum Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan) dan siyasah syar’iyah (intervensi negara).52 Maka dengan
51
52
Al-Alabij, h.100
M. Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 208
dasar kemaslahatan tersebut para ulama akhirnya banyak mengemukakan berbagai pendapat dan ide dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dr. Musthafa Asy-Syiba’i menjelaskan tentang penggunaan wakaf khairi (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam yaitu : masjid-masjid, sekolah-sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, rumah-rumah miskin, air minum untuk umum,
persiapan senjata,
kendaraan buat
perang,
persiapan
perlengkapan pejuang-pejuang, asrama-asrama buat mujahidin, perbaikan jembatan/jalan umum, kolam-kolam di tengah padang, makam/kuburan, perawatan yatim piatu, pemeliharaan anak-anak gelandangan, penyantunan orang-orang lumpuh, penyantunan orang-orang buta, pemeliharaan orang tua, penyantunan orang yang baru keluar dari penjara dan lain sebagainya. 53 Suparman
Usman
menjelaskan
langkah-langkah
yang
dapat
diupayakan para nazhir dalam pengembangan wakaf antara lain : 1. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif. 54 Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa ditempuh melalui kerjasama (kemitraan) denga pihak-pihak lain sepanjang
53
54
Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia,. h. 36-37
Suparman Usman, Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat, Makalah disampaikan Pada “Lokakarya Pengembangan Zakat dan Wakaf Produktif, Serang Banten, 23 Maret 2007.h. 6
tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan. Contohnya adalah mengoptimalkan potensi tanah wakaf yang letaknya strategis dengan membangun pusat perkantoran atau pusat pertokoan yang dapat menghasilkan uang sewa bangunan di atas tanah wakaf itu. Uang sewa tersebut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. 2. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai. 55 Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta baru belakangan baru ada wakaf yang berbentuk tunai, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebagai
sebuah
upaya
mensosialisasikan
wakaf
tunai
untuk
kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima lebih cepat oleh masuarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat. Mengacu pada keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya yang telah memberdayakan wakaf tunai secara maksimal, saatnya kita melangkah menuju kearah tersebut.56
55
56
Ibid.,h. 7
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 15
3. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai kondisi dan fungsinya. 57 Contoh dari model pengembangan ini adalah jika ada tanah yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasar atau sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan, atau tanaman tertentu yang secara ekonomis menguntungkan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya jika ditinjau dari pengembangan hasil harta wakaf, maka dapat dilakukan dua pola pengembangan wakaf : 1. Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial. 58 Contoh pengembangan ini adalah pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan. Survei menunjukkan bahwa bentuk pengembangan wakaf yang pertama yaitu sarana pendidikan (65%) dan sarana kesehatan (11%) lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. Namun karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan biaya yang besar diluar kesanggupan lembaga wakaf, maka para pengeloala wakaf tersebut biasanya membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (59%) untuk menunjang pembiayaannya. Dengan kata lain, pembentukan LAZ menjadi 57
58
Suparman Usman, Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat,h. 7
Andi Agung Prihatna, dkk, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, h. 143
andalan utama para nazhir guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. cara ini sering ditempuh oleh pengelola wakaf mengingat pembiayaan operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat dipenuhi dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, sedekah dan infak. 2. Pengembangan yang bernilai ekonomi. 59 Contoh pengembangan ini adalah pengembangan perdagangan, industri, pembelian properti dan sebagainya. Pengembangan wakaf model ini tampaknya belum memasyarakat dalam praktek perwakafan. Dengan kata lain, pengembangan model ini terpaut jauh dibawah pengembangan model pertama. Namun demikian beberapa sector pengembangan ekonomi telah dilakukan para nazhir, diantaranya pada sector agrobisnis, perdagangan, property, pertambangan dan perindustrian, namun masih dalam jumlah terbatas. Rendahnya pengembangan model ini mungkin disebabkan kehatihatian para nazhir dalam berinvestasi, takut merugi jika diinvestasikan atau bahkan bias jadi karena ketidakmengertian para nazhir dalam hal pengembangan ekonomis tersebut, karena lemahnya SDM mereka.60 Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, infak dan shadaqoh) dan kemudian di “injeksikan” kedalam tanah dan bangunan harta 59
Ibid.,h. 143
60
Ibid.h. 144
wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan suatu kegiatan yang sudah lama berjalan. Tetapi apabila dana yang diinjeksikan itu berasal dari suatu lembaga yang mengelola dana wakaf atau lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal. Dalam catatan sejarah Islam, abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, selain menjadi zaman kejayan Islam juga dipandang sebagai masa keemasan wakaf. Pada masa itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, musholla, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Saat itu harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis seperti masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, sekolah gratis bagi yang tidak mampu, namun juga sebagai penghasil dana seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan uang sewa. 61
2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Menurut Hukum Positif. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomr 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan, bahwa nazhir, sebagai pihak
61
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembanga Zakat dan Wakaf, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta, 2005) h.62.
yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam asal 11 disebutkan memiliki tugas : a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf: b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.62 Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: a). sarana dan kegiatan ibadah; b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
62
Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,h. 14
Selanjutnya pada Pasal 43 dinyatakan: (1). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan
prinsip syariah. (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.63
63
Ibid.,h. 22
BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA
A. Sejarah Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa yang beralamat di kampung warung Mangga Rt 03/02 Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang berawal dari tahun 1984. Berawal dari adanya perubahan tata ruang kota selanjutnya terpaksa dilakukanlah relokasi bangunan yang berlokasi di RT 01/02 Kampung Warung Mangga Desa Panunggangan Kecamatan Cipondoh (sekarang Kecamatan Pinang), termasuk didalamnya adalah bangunan masjid At-Taqwa, Karena daerah tersebut akan dibangun jalan tol dan Fly Over/jembatan tol. Selanjutnya lokasi masjid At-Taqwa dipindahkan ke lokasi yang sekarang yaitu di RT 03/02 Kelurahan Panunggangan Kecamatan Cipondoh (sekarang Kecamatan Pinang) dan menempati tanah seluas 750 m2 yang merupakan tanah wakaf dari Bpk. H. Saarih bin Nasirin. Sejak itu mulai dibangunlah masjid At-Taqwa dengan biaya pembangunannya dari swadaya masyarakat dan sebagian lagi dari biaya hasil relokasi masjid tersebut.64 Sejak awal berdirinya telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid, dan beberapa kegiatan tersebut banyak dimotori oleh salah seorang ulama setempat yang bernama KH. Irsyad bin H. Abbas, yang tak lain
64
Wawancara Pribadi dengan Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tangerang. 15 September 2010
merupakan tokoh penting dalam proses berdiri dan berkembangnya Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa di kemudian hari. Pada awalnya (tahun 1984) oleh KH. Irsyad dilaksanakan kegiatan pengajian untuk anak-anak disekitar masjid yang dilaksanakan pada setiap ba’da maghrib, dengan nama Majlis Ta’lim Miftahus Shudur. Yaitu berupa pengajian cara belajar membaca al-Qur’an untuk anak-anak. Kegiatan tersebut awalnya diikuti oleh hanya beberapa anak saja. Namun seiring berjalannya waktu kegiatan pengajian tersebut kemudian diikuti oleh banyak anak-anak yang tidak hanya dari lokasi dekat masjid saja, namun juga anak-anak dari lokasi yang cukup jauh dari masjid hingga berjumlah lebih kurang 50 anak.65 Selanjutnya pada tahun 1990, dengan cikal bakal majlis ta’lim tersebut oleh KH. Irsyad didirikanlah Madrasah Diniyah At-Taqwa, dengan didasari pemikiran bahwa untuk anak-anak tidak hanya diperlukan ilmu pengetahuan tata baca al-Qur’an saja, namun sangat diperlukan juga ilmu pengetahuan keagamaan yang lebih luas, yaitu ilmu fikih, hadits, aqidah akhlaq dan lainnya. Dengan menggunakan serambi masjid untuk kegiatan belajar madrasah diniyah tersebut, dibuatlah dua lokal kelas untuk kegiatan belajar yang dilaksanakan pada tiap sore hari. Madrasah diniyah AtTaqwa tersebut memiliki murid sejumlah 50 murid dengan beberapa orang guru. Seiring berjalannya waktu, ada keinginan dari beberapa pengurus masjid AtTaqwa (para nazhir wakaf tanah tersebut) terutama KH. Irsyad yang sejak awal telah banyak berkecimpung dalam kegiatan takmir masjid sebagaimana telah disebutkan 65
Ibid, 15 September 2010
diatas untuk lebih mengembangkan potensi yang ada, baik potensi sumber daya manusia maupun permodalan/sumber dana. Karena melihat masih banyak ruang kosong dari tanah wakaf masjid tersebut (sekitar 200 m2), dan juga melihat lokasi tanah wakaf yang cukup strategis karena berada persis di pinggir jalan raya antara Kota Tangerang dan daerah BSD Serpong, maka ada keinginan selanjutnya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak-anak, yaitu Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam), Madrasah Ibtidaiyyah dan juga dimungkinkan untuk dibentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Namun demikian maksud dan tujuan besar para nazhir wakaf tersebut waktu itu terganjal oleh salah satu persyaratan formal, yaitu adanya peraturan yang mengharuskan sebuah lembaga pendidikan harus dilaksanakan di bawah naungan sebuah yayasan. Dengan dasar itulah maka kemudian dibentuklah Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa pada tahun 1995, dengan dasar pendiriannya berupa Akta Notaris Izzat Chanun Sukowijono, SH Nomor 20 tanggal 18 Nopember 1995.66
B.
Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Berdasarkan akta notaris Sukri, SH, Nomor 04 tanggal 07 Desember 2006, 67
struktur pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa saat ini adalah :
66
Akta Notaris Izzat Chanun Sukowijoyo, SH Nomor 20, Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tanggal 18 Nopember 1995. h.1 67
Akta Notaris Sukri, SH Nomor 04, Tanggal 12 September 2006.h.1
1. Pembina
: Hj. CICIH QURAISYIH
2. Pengurus
:
Ketua
: H. ARIF RAHMAN, S.Ag
Sekretaris
: ENDANG RAHMAT
Bendahara
: SOFWATUN NIDA
3. Pengawas
: MA’RIFULLAH, SE
Tugas dan Wewenang Pembina : 1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 2. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas; 3. menetapkan kebijakan umum yayasan; 4. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; 5. mengesahkan laporan tahunan; 6. menunjuk likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. Tugas dan wewenang pengurus : 1. melaksanakan kebijakan umum yayasan; 2. menyusun dan melaksanakan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; 3.
membuat laporan tahunan.
Tugas dan wewenang Pengawas : 1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan; 2. memeriksa dokumen; 3. memeriksa pembukuan dan keuangan; 4. menerima laporan segala kegiatan pengurus; 5. memberi peringatan kepada pengurus. 68
C.
Visi dan Misi Yayasan Visi Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa : “Menjadikan yayasan sebagai bagian dari komponen masyarakat yang turut
serta dalam pembangunan nasional Indonesia dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta berahlak mulia dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat menuju keridhoan Allah SWT dunia dan akherat” Misi Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa : 1.
Meningkatkan kegiatan pengembangan Pendidikan Agama Islam dan kualitas sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.
2.
Mengembangkan potensi siswa untuk menghafal, menghayati dan mengamalkan Al-Qur’an agar menjadi pribadi yang berahlakul karimah;
68
Ibid.h.20
3.
Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka usaha pengembangan pendidikan dan sosial keagamaan.
4.
Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh yang baik, amanah dan
5.
professional.
6.
Memberdayakan sarana dalam menunjang pembangunan infrastruktur.
7.
Meningkatkan interaksi dan kepekaan sosial dengan masyarakat yang lebih maju dan yang berahlakul karimah. 69
D.
Ruang Lingkup dan Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Berdasarkan dasar pendiriannya yaitu akta notaris Izzat Chanun Sukowijono,
SH, Nomor 20, tanggal 18 Nopember
1995, bahwa ruang lingkup Yayasan
Pendidikan Islam At-Taqwa adalah di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan dan keagamaan.70 1.
Bidang Pendidikan. 1.1. Madrasah Diniyah At-Taqwa Madrasah Diniyah At-Taqwa didirikan pada tahun 1990 oleh KH Irsyad dengan mengambil tempat di serambi masjid At-Taqwa. Tujuan awal didirikannya Madrasah Diniyah ini adalah sebagai sarana pendidikan keislaman tingkat dasar yang hanya mengajarkan baca tulis al-Qur’an saja,
69
Berdasarkan data Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa
Pinang. h.2 70
Akta Notaris Izzat Chanun Sukowijoyo, SH Nomor 20, Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tanggal 18 Nopember 1995. h.3
namun juga didalamnya terdapat kurikulum pendidikan keislaman yang lebih luas. Jadi madrasah diniyah At-Taqwa ini merupakan lembaga pendidikan pelengkap dari lembaga pendidikan yang sudah ada yaitu majlis ta’lim Miftahus Shudur yang dirasakan kurang karena hanya mengajarkan baca tulis al-Qur’an.
Dalam madrasah diniyah ini diajarkan pula berbagai
macam ilmu pengetahuan keislaman secara lebih luas diantaranya yaitu ilmu fikih, ilmu hadits, akidah akhlaq, sejarah Islam dan lain sebagainya. Pada awal didirikannya madrasah diniyah ini hanya memiliki dua ruang kelas. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat ini MD AtTaqwa ini telah memiliki empat ruang kelas yang sekaligus juga sebagai ruang kelas Madrasah Ibtidaiyyah, dengan jumlah murid sebanyak 40 siswa yang merupakan warga baik yang berlokasi dekat maupun yang jauh dari masjid. Sedangkan jumlah guru yang mengajar sejumlah 3 (tiga) orang guru dan waktu pembelajarannya adalah sore hari.71 1.2. Taman Kanak-Kanak (TK) At-Taqwa Taman Kanak-Kanak (TK) At-Taqwa didirikan pada tahun 1996, tidak lama setelah terbitnya akta notaris pendirian Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Taman Kanak-Kanak ini didirikan dengan dasar Surat Keputusan 71
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Wawancara Pribadi dengan Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tangerang. 15 September 2010
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1175/102.1/Kep./OT/96, tentang Pemberian izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
At-Taqwa di
Kelurahan Panunggangan Kecamatan Cipondoh Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.72 Taman Kanak-kanak At-Taqwa ini didirikan dibelakang masjid AtTaqwa, sedangkan maksud didirikannya TK ini adalah sebagai wadah pendidikan dasar bagi anak-anak disekitar lokasi masjid terutama pendidikan dasar keislaman. Karena dirasakan oleh para nazhir akan pentingnya hadir sebuah lembaga pendidikan dasar Islam di daerah ini sebagai modal untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah bagi anak-anak yang berada di daerah sekitar lokasi wakaf yang merupakan daerah perkotaan. Saat ini TK At-Taqwa memiliki 4 (empat) lokal/ruang belajar dengan jumlah siswa/i sebanyak 39 siswa dan jumlah pengajar sebanyak 5 (lima) orang guru kelas dan 3 (tiga) orang guru ekstra kurikuler, yang terdiri dari guru drumband, lukis dan menari. Program kerja TK At-Taqwa adalah sebagai berikut : Program kerja jangka pendek : 1. Melaksanakan penerimaan murid baru pada setiap tahun ajaran baru.
72
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1175/102.1/Kep/OT/96 Tentang Izin Pendirian TK. AtTaqwa
2. Mengirimkan pengurus yayasan, Kepala Sekolah dan Guru-guru untuk mengikuti penataran yang diloaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 3. Mengadakan dan menyempurnakan alat-alat peraga dan bermain serta menyempurnakan tata ruang belajar yang sesuai dengan keadaan murid serta ketentuan yang berlaku. 4. Meningkatkan usaha kesehatan anak dengan hubungan Puskesmas, dokter serta psiolog. 5. Mengadakan perluasan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun swasta, demi terwujudnya sekolah yang ideal. 6. Melaksanakan
studi
banding
pada
sekolah-sekolah
lain
demi
meningkatkan kualitas sekolah. 73 Program Jangka Panjang : 1. Menyempurnakan
fasilitas-fasilitas
yang
diperlukan,
khususnya
penggantian/perbaikan alat-alat sekolah dan untuk keperluan guru. 2. Membangun/memperluas areal sekolah. 1.3. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) At-Taqwa MI At-Taqwa didirikan pada tanggal 14 Juli 1996.
Lembaga
pendidikan inipun seperti halnya lembaga pendidikan lain yang ada di Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa didirikan dengan pertimbangan akan perlunya kehadiran lembaga pendidikan dasar yang bersifat islami yang didalamnya tidak hanya berisikan kurikulum/ materi pelajaran 73
Berdasarkan data Proposal Pendirian TK At-Taqwa
umum seperti bahasa Indonesia, matematika, PPKn, IPA
dan lain
sebagainya, tetapi juga banyak dipelajari ilmu pengetahuan keislaman secara luas, seperti ilmu fikih, bahasa Arab, al-Qur’an hadits, akidah akhlaq dan sebagainya yang tidak terdapat pada sekolah-sekolah umum. Program kerja MI At-Taqwa terbagi menjadi : Program Kerja Jangka pendek :74 1. Kehadiran peserta didik, guru dan karyawanlebih dari 90 %. 2. Target pencapaian rata-rata nilai UASBN 4.0 3. 10 % lulusan dapat masuk di SMP/sederajat Negeri. 4. 50 % peserta didik mampu membaca Al-qur’an dengan baik dan benar. 5. 25 % peserta didik dapat menguasai kosa kata bahasa inggris dan bahasa arab. Program Kerja Jangka Menengah : 1. Kehadiran peserta didik, guru dan karyawanlebih dari 95 %. 2. Target pencapaian rata-rata nilai UASBN 6.0 3. 20 % lulusan dapat masuk di SMP/sederajat Negeri. 4. 75 % peserta didik mampu membaca Al-qur’an dengan baik dan benar.
74
Berdasarkan data Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Pinang. h.3-4
5. 50 % peserta didik dapat menguasai kosa kata bahasa inggris dan bahasa arab. Program Kerja Jangka Panjang : 1. Kehadiran peserta didik, guru dan karyawan lebih dari 97 %. 2. Target pencapaian rata-rata nilai UASBN 7.0 3. 25 % lulusan dapat masuk di SMP/sederajat Negeri. 4. 90 % peserta didik mampu membaca Al-qur’an dengan baik dan benar. 5. 75 % peserta didik dapat menguasai kosa kata bahasa inggris dan bahasa arab. 2
Bidang Sosial Keagamaan 2.1
Kegiatan Takmir Masjid Memperhatikan amanat undang-undang tersebut, maka selain kegiatan pelaksanan ibadah sholat,baik sholat lima waktu, sholat jum’at, shalat taraweih maupun sholat ied, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan takmir masjid merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, baik yang bersifat harian, mingguan maupun bulanan, yaitu : 2.1.1.
Pengajian tafsir Al-Qur’an untuk umum tiap hari ba’da subuh, diasuh oleh Ust. Badruddin dan Ust.H. Ahmad Hasanudin.
2.1.2.
Pengajian bapak-bapak membahas kitab Shoheh Bukhori setiap malam Senin, diasuh oleh Ust. H. Ahmad Hasanudin.
2.1.3.
Pengajian bapak-bapak membahas kitab Fathul Qorib (Fiqh) setiap malam Sabtu, diasuh oleh Ust. Badruddin.
2.1.4.
Pengajian Ibu-ibu membahas Fiqh wanita setiap malam Jum’at dan malam Sabtu, diasuh oleh Ustd. Hj.Cicih Quraisyih, bertempat di majlis taklim Sirojul Banat (belakang masjid At-Taqwa)
2.1.5.
Pengajian Ibu-ibu ceramah umum pada setiap hari Jum’at minggu ke-4 tiap bulan diasuh oleh Ustd. Hj.Cicih Quraisyih, bertempat di majlis taklim Sirojul Banat.
2.1.6.
berbagai kegiatan peringatan hari besar Islam, baik peringatan maulid nabi, isro mi’roj dan lain sebagainya. 75
2.2
Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kegiatan bimbingan haji dan umroh awalnya dimotori oleh pendiri yayasan, yaitu KH. Irsyad . Mengingat beliau merupakan seorang tokoh ulama terkemuka dilingkungan sekitar Kecamatan Cipondoh dan sekitarnya, khususnya disekitar yayasan At-Taqwa dan memiliki banyak jama’ah yang diantara mereka ketika hendak menunaikan ibadah haji banyak yang membutuhkan bimbingan manasik haji dan bertanya atau bahkan meminta langsung bimbingan manasik haji tersebut kepada beliau, maka pada akhirnya KH. Irsyad memberanikan diri membuka sebuah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) pada tahun 1998, dan 75
Wawancara Pribadi dengan Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tangerang. 15 September 2010
selanjutnya mendirikan sekretariat/kantor KBIH di belakang masjid AtTaqwa, diatas tanah pribadi KH Irsyad. Hal ini dikarenakan tanah wakaf yayasan dirasakan tidak dimungkinkan lagi untuk dibangun bangunan baru. Pendirian KBIH ini cukup wajar mengingat secara keilmuan beliau cukup mumpuni di bidang bimbingan manasik haji karena memang beliau pernah cukup lama menimba ilmu agama di pondok pesantren. Namun pada tahun 2007 beliau meninggal dunia karena sakit stroke, dan setelah meninggalnyapun kegiatan KBIH At-Taqwa ini tetap terus dilanjutkan oleh pengurus yayasan yang lain. Saat ini KBIH At-taqwa setiap tahunnya memberangkatkan sekitar 90 jama’ah haji dan sekitar 200 orang jama’ah umroh dengan lima kali keberangkatan. 76 3.
Kegiatan produktif lainnya. Salah satu permasalahan wakaf di Indonesia adalah pada umumnya wakaf masih dikelola secara konsumtif,dan masih jarang yang dikelola secara produktif, sehingga pemanfaatan hasil wakaf belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Agar wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat, maka diperlukan paradigma baru dalam hal pengelolaan wakaf. 77
76
77
Ibid
Uswatun Hasanah, Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dalam Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004) h. 131
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam undang-undang wakaf pada pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. 78 Dalam rangka pengembangan wakaf itulah, maka kemudian nazhir wakaf
Yayasan
Pendidikan
Islam
At-Taqwa
melihat
suatu
peluang
pengembangan kegiatan yayasan. Dalam hal ini peluang dalam bidang biro perjalanan wisata yang banyak bermunculan, maka pengurus yayasan AtTaqwapun berinisiatif untuk membuka sebuah usaha biro perjalanan wisata yang sekaligus juga biro perjalanan haji dan umroh At-Taqwa. Namun mengingat lokasi wakaf yayasan At-Taqwa yang tidak memungkinkan untuk ditambah bangunan baru, maka akhirnya diputuskan untuk menyewa sebuah tempat/ruko di daerah Bumi Serpong Damai, tepatnya di daerah Gading Serpong, yaitu Ruko Kristal II No. 40. Daerah tersebu dipilih mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan bisnis yang berkembang pesat yang cukup prospektif untuk membuka suatu usaha.79
78
Departemen Agama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009) h. 22 79
Wawancara Pribadi dengan Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Tangerang. 15 September 2010
BAB IV PERANAN NAZHIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA A. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. 1. Upaya Pengelolaan Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud pengelolaan ialah, (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan80 Dalam konteks pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir atau pengurus Yayasan Pendidikan Islam At- Taqwa, berbagai upaya yang telah dilakukan adalah : 1.1. Pengadministrasian Tanah Wakaf Setelah mendata tanah-tanah wakaf secara nasional, maka hal yang perlu dilakukan dalam rangka pengamanan tanah-tanah tersebut adalah dengan segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Secara teknis, pemberian sertifikat tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para nazhir dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga 80
www.KamusBahasaIndonesia.org
diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya. 81 Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa salah satu tugas nazhir wakaf adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 82 maka pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwapun berupaya melakukan hal yang sama. Upaya awal yang dilakukan adalah mengurus administrasi wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir wakaf. Setelah pengurusan Akta Ikrar Wakaf tersebut selesai, selanjutnya demi kepastian hukum di masa mendatang, maka oleh pengurus yayasan dirasa perlu untuk lebih meningkatkan tidak hanya sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja, namun perlu untuk segera diurus untuk menjadi sertifikat wakaf. Maka selanjutnya diuruslah sertifikat wakaf tanah wakaf yayasan tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, sehingga akhirnya telah terbit sertifikat wakaf tersebut.
81
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta, 2003) h.70-71 82
Departemen Agama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf . h. 9
1.2. Merumuskan Visi dan Misi Yayasan serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) para Pelaksana/Pegawai Yayasan83 Salah satu hal yang dilaksanakan para nazhir Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa pada tahap awal pendiriannya adalah menyusun visi dan misi yayasan. Hal ini dirasa amat penting mengingat sebuah visi merupakan suatu tujuan, impian atau keinginan ideal yang hendak dicapai dari suatu organisasi. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang disusun dan dilaksanakan sebagai sebuah proses untuk mencapai visi atau impian tersebut. Dan akhirnya para nazhirpun bersepakat untuk merumuskan dan menetapkan
visi
dan
misi
Yayasan Pendidikan Islam
At-Taqwa
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Termasuk hal penting selanjutnya adalah menyusun Tupoksi para pelaksana/pegawai yayasan, sebagai kerangka acuan (job description) bagi mereka dalam bekerja. 1.3. Mengangkat Para Pelaksana Yayasan yang Berkompeten di bidangnya. Para guru yang diangkat/ditugaskan mengajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada (Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah) diupayakan direkrut mereka yang memiliki kompetensi yang cukup untuk mengajar. Pada Taman Kanak-Kanak At-Taqwa saat ini jumlah pengajarnya ada 5 (lima) orang guru. Dari lima orang guru tersebut,
83
Wawancara Pribadi dengan H. Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, Tangerang, 15 September 2010
dua orang berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1 Kependidikan), dua orang berpendidikan Diploma Satu (DI) PGTK) dan satu orang berpendidikan Madrasah Aliyah. Sedangkan pada Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa,dari jumlah guru yang mengajar saat ini sejumlah 11 (sebelas) orang, 4 (empat) orang guru berpendidikan Strata Satu (S1), 5 (lima) orang berpendidikan Diploma Tiga (D III) dan sisanya (dua orang) berpendidikan Madrasah Aliyah dan pondok pesantren.84 Dalam hal pengelolaan KBIH pun diupayakan demikian. Pada awal didirikannya, KBIH At-Taqwa dipimpin dan dikelola langsung oleh KH. Irsyad dalam hal bimbingan manasik. Beliau merupakan orang yang cukup mumpuni dalam hal keilmuan manasik haji dan umroh. Begitu pula sepeninggal beliau, kini KBIH At-Taqwa dipimpin langsung oleh ketua Yayasan, yaitu H. Arif Rahman yang juga dapat dikatakan cukup mumpuni dalam hal ilmu manasik haji dan umroh, karena beliau juga pernah mengenyam pendidikan pesantren selama enam tahun. 1.4. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Kerja Para Pelaksana/Pegawai Yayasan Pengawasan yang dilakukan nazhir terhadap para pelaksana/pegawai dilakukan secara terus menerus dan semaksimal mungkin. Hal yang dilihat dalam hal ini adalah apakah para pelaksana yayasan tersebut telah bekerja sesuai dengan tupoksi mereka atau tidak, termasuk kehadiran, kesungguhan 84
Berdasarkan Data Statistik Guru/Pengajar Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa
bahkan kreatifitas mereka dalam bekerja merupakan indikator-indikator pengawasan yang dilakukan. Dan hasil dari pengawasan tersebut dijadikan bahan evalusi terhadap kinerja mereka secara keseluruhan.85
2. Upaya Pengembangan Dalam hal pengembangan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, berbagai upaya yang dilakukan para nazhir/pengurus yayasan adalah : 2.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkelanjutan Pembangunan sarana terutama sarana pendidikan merupakan salah satu indikator perkembangan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa yang diupayakan nazhir. Hal ini dikarenakan pada awal didirikannya, hanya berdiri sebuah masjid saja, namun saat ini telah ada berbagai gedung sebagai sarana pendidikan dan sosial keagamaan yang mendukung berjalannya yayasan. Adapun berbagai pembangunan secara fisik atau berupa sarana dan prasarana yang telah direalisasikan yaitu : • Pembangunan masjid Jami At-Taqwa • Pembangunan gedung Madrasah (Diniyah dan/atau Ibtidaiyah) • Pembangunan gedung Taman Kanak-Kanak • Pembangunan gedung Sekretariat KBIH 85
Wawancara Pribadi dengan H. Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, Tangerang, 15 September 2010
• Pembangunan gedung Majlis Taklim Demikian pula dengan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka operasional yayasan baik di bidang pendidikan, KBIH dan lainnya, dari waktu ke waktu terus dipuayakan untuk dilengkapi. 2.2. Meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana yayasan. 86 Usaha ini dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan para pengurus yayasan maupun para guru dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama maupun pihakpihak lain yang berhubungan baik langsung ataupun tidak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengurus maupun para guru dan staf, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kualitas dan memajukan yayasan. Berkaitan dengan hal ini, H.Arif Rahman selaku ketua yayasan telah beberapa kali mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan nazhir maupun pengelolaan wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang bersifat produktif yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama. Demikian pula para guru baik yang mengajar pada Taman KanakKanak maupun Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah seringkali diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan keahlian profesi (mata pelajaran)
86
ibid
baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang maupun Kantor Kementerian Agama. 2.3. Memperluas Usaha/Kegiatan Yayasan Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM).87 Hal itu pula yang mendasari pengurus Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa untuk lebih mengembangkan dan memajukan wakaf yang dikelolanya. Sebagai nazhir wakaf yang secara moril dan yuridis bertanggung jawab dalam memajukan wakaf At-Taqwa, dengan melihat potensi dan peluang yang ada maka diupayakan suatu kegiatan/usaha yang dapat mengembangkan yayasan. Adapun potensi/peluang yang ada adalah dimungkinkannya untuk mendirikan sebuah Kelompok Bimbinga Ibadah Haji (KBIH) karena melihat adanya adanya permintaan dari masyarakat yang cukup besar dalam hal bimbingan manasik haji dan umroh. Maka pada tahun 1998 secara resmi
87
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf .h. 74-75.
dibentuklan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) At-Taqwa dan telah didaftarkan secara resmi di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Setiap tahunnya KBIH At-Taqwa memberangkatkan jama’ah haji sekitar 90 – 100 orang, dan 200 orang jama’ah umroh. 88 Bahkan
pada
tahun
2010
pengurus
yayasan
juga
telah
mengembangkan lagi usaha yayasan dengan membuka sebuah Biro/Agen Perjalanan Wisata, dengan nama Biro Perjalanan Wisata At-Taqwa. Namun biro perjalanan wisata ini tidak menempati lokasi tanah wakaf At-Taqwa, mengingat dilokasi wakaf At-Taqwa tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibuka sebuah agen perjalanan wisata karena tidak ada lagi lahan yang layak/mencukupi. Sehingga pengurus yayasan menyewa sebuah lokasi yang cukup strategis di daerah Gading Serpong, yaitu Ruko Kristal II No. 40 untuk kantor biro perjalanan wisata At-Taqwa ini. 89
B. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Bab V pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 88
89
Berdasarkan Data Statistik KBIH At-Taqwa
Wawancara Pribadi dengan H. Arif Rahman, Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, Tangerang, 15 September 2010
peruntukannya. Dan pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut dilakukan secara produktif. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan nazhir/pengurus Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut bersifat produktif. Nilai produktif yang dimaksud adalah adanya hasil laba dari hasil pengelolaannya, baik lembaga pendidikan (Taman Kanak-Kanak At-Taqwa), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji At-Taqwa maupun biro perjalanan wisata At-Taqwa. Dan dari hasil pengelolaan tersebut oleh para pengurus yayasan telah dilakukan upaya-upaya pemanfaatan sebagai berikut : 1. Biaya operasional yayasan Sebagai yayasan yang mengelola beberapa lembaga pendidikan formal (Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyah dan Madrasah Ibtidaiyah), pendidikan non formal (majlis taklim), satu KBIH dan satu Biro Perjalanan Wisata, Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa tentu memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membayar honor/gaji para guru, para pegawai sekolah, membayar tagihan listrik, telepon sampai membayar sewa gedung untuk biro perjalanan wisata.90 2. Sebagai modal untuk mengembangkan yayasan. Sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal berdirinya Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa ini adalah sebuah masjid, yaitu masjid At-Taqwa. Dan 90
Ibid
seiring berjalannya waktu pengurus yayasan mendirikan beberapa bangunan fisik sebagai pengembangan/penambahan asset yayasan, yaitu majlis taklim, gedung lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak, Gedung Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah, dan Sekretariat KBIH. Keseluruhan dana pembangunan fisik tersebut terbilang tidaklah sedikit. Dana tersebut selain berasal dari bantuan swadaya masyarakat, pemerintah, donator, juga termasuk dari kas yayasan. Sementara kas yayasan itu berasal dari hasil pengelolaan yayasan (lembaga pendidikan dan KBIH) yang disimpan di bendahara
yayasan
sebagai
dana
operasional
yayasan
dan
untuk
pengembangan yayasan. 3. Subsidi pendidikan MI dan Madrasah Diniyah At-Taqwa (Pendidikan Gratis bagi MI dan MD At-Taqwa)91 Pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa selaku nazhir wakaf menyadari bahwa tujuan dari pengelolaan wakaf adalah demi kemaslahatan umat, dan salah satunya adalah untuk pengembangan pendidikan. Mengingat hal tersebut maka pengurus yayasan memutuskan untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah At-Taqwa, yang notabene berada dibawah naungan yayasan At-Taqwa. Bentuk
subsidi/bantuan
yang diberikan adalah untuk pembayaran honor
Kepala Madrasah, para guru dan staf tata usaha baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Diniyah. Selain itu juga berbagai kebutuhan penunjang baik buku91
Ibid
buku pelajaran, LKS (Lembar Kerja Siswa) dan lainnya juga digratiskan. Memang benar bahwa pada level pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah pemerintah telah memberikan bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian subsidi tersebut tidaklah mencukupi seluruh biaya operasional sekolah dan pendidikan para siswa, sehingga tambahan biaya yang cukup besarpun masih diperlukan. Mengingat tujuan wakaf salah satunya adalah untuk membantu pendidikan khususnya mereka yang kurang mampu, maka murid-murid yang bersekolah di MI dan MD At-Taqwapun telah diseleksi dan diprioritaskan mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar bentuk bantuan yang disalurkan tersebut tepat sasaran. C. Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Selama mengelola dan mengembangkan Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa sejak berdirinya tahun 1995, tentu pengurus yayasan selaku nazhir telah mengalami
kendala-kendala
dalam
pengelolaan
dan
pengembangannya,
diantaranya : 1. Kurangnya perhatian dari
pemerintah terhadap pengembangan lembaga
wakaf. 92 Kurangnya bantuan dari pemerintah cukup dirasakan oleh pengurus yayasan. Diantaranya dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf yayasan At-Taqwa 92
Ibid
seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yayasan. Dan waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi tanah wakaf tersebut dirasakan juga cukup lama yaitu lebih dari enam bulan, lebih lama dari pengurusan sertifikat hak milik. Juga selama ini relatip sedikit bantuan yang diberikan pemerintah kepada yayasan Pendidikan Islam At-taqwa. Begitu pula pendidikan dan pelatihan dari pemerintah bagi nazhir wakaf masih dirasa kurang oleh pengurus yayasan. 2. Kurangnya permodalan (biaya) dalam setiap kali melakukan pengembangan yayasan terutama dalam setiap pembangunan fisik yang dilakukan,sehingga seringkali dalam setiap pembangunan suatu gedung dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama hingga sampai beberapa tahun. 3. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf At-Taqwa. Dari sejumlah 25 orang guru yang mengajar di lembaga pendidikan dibawah yayasan At-Taqwa (TK, MD dan MI) belum seluruhnya memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Masih ada diantara mereka yang hanya memiliki ijazah Diploma, baik Diploma I maupun Diploma III, bahkan ada juga yang hanya lulusan Madrasah Aliyah. 93 Hal ini masih dirasakan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. 4. Sampai saat ini belum adanya lembaga Badan Wakaf Indonesia untuk tingkat Propinsi Banten, apalagi untuk tingkat Kota Tangerang, dimana BWI 93
Berdasarkan Data Statistik Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa
merupakan lembaga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang wakaf yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
D. Analisis Penulis 1. Analisis Pengelolaan Dalam rangka pengelolaan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, para nazhir/pengurus yayasan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pengadministrasian tanah wakaf b. Merumuskan visi dan misi yayasan, serta tugas pokok dan fungsi para pelaksana/pegawai yayasan c. Mengangkat pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya d. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Kerja Para Pelaksana/Pegawai Yayasan Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa pengelolaannya oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 : “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.
Demikian pula dalam pasal 11 disebutkan bahwa nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai tugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Bila dilihat dari tugas yang diamanatkan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah dilakukan para nazhir dalam rangka pengelolaan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa nampaknya telah sesuai dengan aturan. Point pertama yaitu pengadministrasian tanah wakaf yayasan jelas selaras dengan aturan undang-undang. Upaya pengadministrasian yang dimaksud adalah nazhir yayasan pada awalnya mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disamping juga mengurus berbagai administrasi lain yang berkaitan, seperti Surat Pengesahan Nazhir, Ikrar Wakaf, Surat Keterangan Kepala Desa setempat dan lain sebagainya. Bahkan suatu upaya administratif yang cukup signifikan yang dilakukan selanjutnya adalah upaya pensertifikatan tanah wakaf tersebut, sehingga kekuatan hukum dari status tanah wakaf tersebut menjadi lebih kuat dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun pada masa mendatang. Hal
ini menurut hemat penulis merupakan hal yang sangat bagus dan positif, mengingat masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum berstatus sertifikat wakaf, dan nazhir Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwapun telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama dalam rangka pengurusan sertifikat tersebut. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah merumuskan visi dan misi yayasan serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) para pelaksana atau pegawai yayasan. hal ini amat penting dilakukan mengingat visi dan misi merupakan cita-cita, keinginan ideal dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka mencapai cita-cita atau keinginan tersebut. Visi Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa yang telah dirumuskan adalah : “Menjadikan yayasan sebagai bagian dari komponen masyarakat yang turut serta dalam pembangunan nasional Indonesia dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta berahlak mulia dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat menuju keridhoan Allah SWT dunia dan akherat” Dari visi tersebut jelas nampak keinginan ideal untuk menjadikan yayasan sebagai bagian masyarakat dan bangsa Indonesia yang turut serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu senada dengan tujuan dan peruntukan wakaf sebagaimana yang disebutkan
dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu diantaranya untuk sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Mengangkat para pelaksana/pegawai yayasan yang berkompeten di bidangnya merupakan hal cukup penting, mengingat ruang lingkup yayasan yang cukup luas mencakup bidang pendidikan dan sosial keagamaan yang tentunya keseluruhannya itu tidak dapat secara langsung ditangani oleh para nazhir/pengurus. Dalam hal ini para nazhir bertindak sebagai manajer yang memberikan tugas kepada para pegawai serta mengawasi kinerja mereka. Dengan demikian pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pegawai yayasan amat penting, mengingat keberhasilan para pegawai dalam mengelola yayasan dapat juga berarti keberhasilan para nazhir, juga sebaliknya. 2. Analisis Pengembangan Kata
“pengembangan”
berarti
:
proses,
cara,
perbuatan
mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. 94 Dalam konteks pengembangan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa beberapa hal yang telah diupayakan yaitu : a. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan. b. Meningkatkan
profesionalitas
pelaksana/pegawai yayasan. 94
wwwKamusBahasaIndonesia.org
dan
keahlian
pengurus
dan
c. Memperluas usaha/kegiatan yayasan. Dari upaya pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh nazhir Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa jelas menggambarkan perkembangan/kemajuan yayasan dari waktu ke waktu. Indikatornya adalah bahwa saat ini telah berdiri berbagai bangunan baru yang mendukung jalannya yayasan, baik untuk sarana pendidikan (gedung TK, MI/MD) dan sosial keagamaan (majlis taklim, sekretariat KBIH). Begitu pula sarana dan prasarana lain yang mendukung, berupa berbagai peralatan dan perlengkapan. Di bidang pendidikan, saat ini telah dilengkapi berbagai alat peraga, perlengkapan olahraga, kantin sekolah, sarana bermain anak dan sebagainya. Bahkan saat ini telah ada laboratorium/ruang komputer bagi Madrasah Ibtidaiyah. Dalam rangka upaya pengembangan pula, pengurus telah berupaya memperluas ruang lingkup/kegiatan yayasan, yang semula hanya pada bidang pendidikan, namun juga selanjutnya pengurus mendirikan sebuah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, bahkan saat ini telah pula membuka sebuah biro perjalanan wisata. Hal ini nampak jelas bahwa pengurus/nazhir yayasan berupaya agar wakaf yang dikelola dapat menjadi produktif. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
3. Analisis Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Dalam hal pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu : 1. Pemanfaatan secara internal Yang dimaksud dengan pemanfaatan internal adalah pemanfaatan yang ditujukan kedalam yayasan itu sendiri dan hasilnya dirasakan dalam internal yayasan. Yang termasuk pemanfaatan kategori internal adalah pemanfaatan untuk biaya operasional yayasan dan pemanfaatan untuk dijadikan sebagai modal pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan yayasan. 2. Pemanfaatan secara eksternal Yang dimaksud dengan pemanfaatan ini adalah manfaat yang dirasakan oleh komponen masyarakat diluar yayasan. yang termasuk dalam kategori ini adalah pemanfaatan untuk subsidi pendidikan/beasiswa untuk seluruh siswa MI dan Madrasah Diniyah At-Taqwa, dimana mereka sama sekali tidak dikenakan biaya selama mengikuti pendidikan pada MI dan MD atTaqwa tersebut. Selain itu juga manfaat lain yang dapat dirasakan masyarakat sekitar adalah dengan tumbuh dan berkembangnya Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa dapat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat di lingkungan yayasan. Lowongan pekerjaan yang dimaksud adalah untuk posisi guru, baik pada TK, MI maupun MD, staf tata usaha
sekolah, staf KBIH bahkan nilai ekonomis lain yang masyarakat rasakan adalah mereka dapat berjualan beraneka makanan dan minuman untuk anak-anak di sekitar yayasan, bahkan dengan bekerja sama dengan yasasan dapat membuka kantin sekolah yang berisi aneka makanan. Apa yang telah dilakukan oleh nazhir/pengurus yayasan tersebut merupakan implementasi konkrit dari amanat Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf, dimana pada pasal 22 disebutkan : Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi : a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. Kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melihat adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa selama dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan, hal itu rupanya tidak dijadikan alasan bagi pengurus untuk mengendurkan semangat dalam mengembangkan yayasan, bahkan sebaliknya berbagai hambatan tersebut dianggap sebagai tantangan bagi mereka untuk lebih berinovasi dan berkreasi yang dapat memacu semangat
mereka. Hal ini terbukti dengan eksistensi Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa saat ini yang dapat dikatakan sebagai yayasan wakaf yang relatif besar dan produktif.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari paparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam hukum Islam tidak dibicarakan secara spesifik dalam berbagai kitab fikih klasik. Dalam fiqih wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai pengadministrasian tanah wakafpun dasar hukum yang diambil adalah dari analogi anjuran pencatatan transaksi muamalah sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah : 282.
Selanjutnya berdasarkan maslahah al-
mursalah (kemaslahatan) para ulama dan cendekiawan muslim banyak mengemukakan pendapat mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, dimana banyak dari pendapat tersebut pada intinya menghendaki agar wakaf dapat diupayakan kea rah produktif. Ini dimaksudkan agar wakaf sebagai salah satu institusi filantrofi dalam Islam hasilnya dapat dirasakan oleh masuarakat yang membutuhkan secara luas. Dalam konteks hukum positif, pengelolaan dan pengembangan wakaf jelas termaktub dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 11 menyebutkan tentang tugas dan kewajiban nazhir dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf. Pasal 22 menjelaskan secara luas akan peruntukan harta benda wakaf dan pada pasal
43 dijelaskan pula mengenai upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diarahkan menuju wakaf yang produktif. 2. Upaya yang telah dilakukan para nazhir dalam rangka pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa terdiri dari : (1) pengadministrasian tanah wakaf, (2) merumuskan visi dan misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pelaksana/pegawai yayasan, (3) mengangkat para pelaksana/pegawai yang berkompeten di bidangnya, (4) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. Sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan, upaya yang telah dilakukan adalah : (1) pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, (2) meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, (3) memperluas usaha/kegiatan yayasan. Namun demikian dalam prakteknya belumlah mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatanhambatan atau permasalahan dalam aplikasinya di lapangan, baik hambatan yang berasal dari masalah internal yayasan maupun eksternal. Namun demikian peranan nazhir wakaf dalam hal ini para pengurus Yayasan Pendidikan Islam
At-Taqwa cukup
besar
dalam pengelolaan dan
pengembangan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Hal ini terbukti dengan telah menjadi besar dan berkembangnya yayasan tersebut dibanding ketika
awal berdirinya, dimana dari hanya ada sebuah masjid ketika berdirinya, sampai akhirnya memiliki berbagai asset dan kegiatan usaha lainnya. Dalam hal pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan yayasan, pengurus/nazhir menyalurkannya kepada 3 (tiga) sektor. Pertama untuk menutupi biaya operasional yayasan, Kedua sebagai modal pengembangan yayasan. Dan ketiga untuk tujuan sosial, yaitu pendidikan gratis (beasiswa) bagi seluru siswa/i Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Yayasan pendidikan Islam At-Taqwa.
B. Saran 1.
Kepada pengurus yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa agar terus berupaya agar yayasan yang saat ini sudah berkembang besar saat ini dapat terus berkembang dimasa mendatang. Memang diperlukan semangat, kerja cerdas dan ikhlas, kreatifitas dan inovasi dalam upaya pengelolaan dan pengembangan yayasan, terutama dalam masa globalisasi saat ini yang sangat kompstitif dalam segala hal.
2.
Kepada masyarakat terutama yang berada di lingkungan lembaga wakaf, seperti wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa agar lebih memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam pengembangan lembaga wakaf. Dengan turut serta dalam kegiatan yang dikelola yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa, semisal turut menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang
dikelola yayasan, dan/atau turut memberikan donasi dalam pengembangan yayasan, tentu sangat berarti dan bermanfaat. 3.
Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar lebih memperhatikan dan memberikan bantuan lebih banyak kepada lembaga wakaf, semisal wakaf Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa ini. Juga agar dipertimbangkan untuk segera mendirikan Badan Wakaf Indonesia minimal pada tingkat Propinsi Banten, agar pembinaan kepada para nazhir menjadi lebih terfokus dan terarah. Hal lain yang dapat disampaikan kepada pemerintah adalah agar lebih banyak upaya sosialisasi wakaf tunai kepada seluas-luasnya lapisan masyarakat, agar wakaf tunai tidak hanya menjadi wacana ilmiah saja, namun dapat terealisasi di masyarakat luas, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi salah satu modal besar dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman. Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Indonesia, cet.III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990 Al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, cet.IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Fiqh Wakaf, Departemen Agama, 2006 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Pedoman Pembinan Nazhir, Departemen Agama RI, 2008 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Proses Lahirnya UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Departemen Agama RI, 2005 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Strategi Pengamanan Tanah Wakaf. Departemen Agama RI, 2004 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Departemen Agama RI, 2005 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan Wakaf. Departemen Agama RI, 2003 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Departemen Agama RI, 2005 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Profil Nazhir, Departemen Agama RI, 2008
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Departemen Agama RI, 2004 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Departemen Agama RI, 2004 Djunaidi Achmad dan Al-Asyhar Thobieb, Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Cetakan Ketiga. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006 Effendi Satria, Muhammad Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet.II. Jakarta: Prenada Media, 2005 Halim Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005 Manan Abdul, Muhammad Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001 Prihatna Andy Agung, Bamualim Cahider S, Abubakar Irfan, Helmanita Karlina, AlMakassary Ridwan, Kamil Sukron, Najib Tuti A, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam Persfektif Keadilan Sosial di Indonesia, Jakarta, CSRS UIN Jakarta, 2006 Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara, 1995 Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa, 2004 Usman, Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia, cet.II. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999 Usman Suparman. Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat, Makalah disampaikan pada acara “Penyuluhan Tenaga Teknis Bidang Perwakafan” diselenggarakan oleh Kanwil Deparemen Agama Banten, 14 November 2006. Zuhdi, Masjfuk. Studi Islam jilid III: Muamalah, cet.II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993
WAWANCARA DENGAN H. ARIF RAHMAN, S. Ag (KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAQWA) Tangerang, 15 September 2010
1. Pertanyaan
Jawaban
: Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam AtTaqwa ? : Berawal pada tahun 1984 dilakukan
relokasi bangunan yang
berlokasi di RT 01/02 Kampung Warung Mangga
Desa
Panunggangan Kecamatan Cipondoh (sekarang Kecamatan Pinang), termasuk didalamnya adalah bangunan masjid AtTaqwa, Karena daerah tersebut akan dibangun jalan tol dan Fly Over/jembatan
tol.
Selanjutnya
lokasi
masjid
At-Taqwa
dipindahkan ke lokasi yang sekarang yaitu di RT 03/02 dan menempati tanah seluas 750 m2 yang merupakan tanah wakaf dari Bpk. H. Saarih bin Nasirin. Pada awalnya (tahun 1984) oleh KH. Irsyad dilaksanakan kegiatan pengajian untuk anak-anak disekitar masjid yang dilaksanakan pada setiap ba’da maghrib, dengan nama Majlis Ta’lim Miftahus Shudur. Selanjutnya pada tahun 1990, dengan cikal bakal majlis ta’lim tersebut oleh KH. Irsyad didirikanlah Madrasah Diniyah At-Taqwa, dengan didasari pemikiran bahwa untuk anak-anak tidak hanya diperlukan ilmu pengetahuan tata baca al-Qur’an saja, namun sangat diperlukan juga ilmu pengetahuan keagamaan yang lebih
luas, yaitu ilmu fikih, hadits, aqidah akhlaq dan lainnya. Karena melihat masih banyak ruang kosong dari tanah wakaf masjid tersebut (sekitar 200 m2), dan juga melihat lokasi tanah wakaf yang cukup strategis, pada tahun 1996 didirikan sebuah lembaga pendidikan anak-anak, yaitu Taman Kanak-Kanak At-Taqwa, Madrasah Ibtidaiyyah. Dan pada tahun 1998 dibentuk pula Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Secara resmi YPI At-Taqwa didirikan pada tahun 1995, dengan dasar pendiriannya berupa Akta Notaris Izzat Chanun Sukowijono, SH. 2. Pertanyaan
: Bagaimana perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada YPI At-Taqwa sampai saat ini ?
Jawaban
: Untuk Madrasah Diniyah, pada awal didirikannya hanya memiliki dua ruang kelas, saat ini MD At-Taqwa ini telah memiliki empat ruang kelas dengan jumlah murid sebanyak 40 siswa, dengan jumlah guru sejumlah 3 (tiga). Madrasah Ibtidaiyah, saat didirikannya hanya memiliki tiga local, saat ini telah ada enam ruang belajar, 1 ruang TU dan 1 ruang Guru. Kalau TK At-Taqwa saat ini memiliki 4 (empat) lokal/ruang belajar.
3. Pertanyaan
: Bagaimana dengan kegiatan Takmir Masjid ?
Jawaban
: Pengajian tafsir Al-Qur’an untuk umum tiap hari ba’da subuh, diasuh oleh Ust. Badruddin dan Ust.H. Ahmad Hasanudin, Pengajian bapak-bapak membahas kitab Shoheh Bukhori setiap malam Senin, diasuh oleh Ust. H. Ahmad Hasanudin. Pengajian bapak-bapak membahas kitab Fathul Qorib (Fiqh) setiap malam Sabtu, diasuh oleh Ust. Badruddin.
Pengajian
Ibu-ibu
membahas Fiqh wanita setiap malam Jum’at dan malam Sabtu, diasuh oleh Ustd. Hj.Cicih Quraisyih, bertempat di majlis taklim Sirojul Banat (belakang masjid At-Taqwa).Pengajian Ibu-ibu ceramah umum pada setiap hari Jum’at minggu ke-4 tiap bulan diasuh oleh Ustd. Hj.Cicih Quraisyih, bertempat di majlis taklim Sirojul Banat. 4. Pertanyaan Jawaban
: Bagaimana dengan perkembangan KBIH ? : KBIH At-Taqwa didirikan pada tahun 1998 dengan izin resmi dari Departemen Agama Kota Tangerang. Pada awalnya hanya memberangkatkan sekitar 20-30 jama’ah haji pertahun, namun saat ini secara rutin memberangkatkan 90-100 jamaah haji dan 200 jama’ah umroh dengan 5 kali keberangkatan.
5. Pertanyaan
: Apa saja upaya yang dilakukan pengurus Yayasan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Yayasan ?
Jawaban
: Yang pertama adalah mengurus sertifikat yayasan menjadi sertifikat wakaf. Dalam melakukan rekrutmen guru-guru dilakukan seleksi yang cukup ketat oleh tim dari yayasan, begitu pula untuk pegawai yang lain diupayakan agar sesuai dengan background pendidikan mereka. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana terus menerus dilakukan oleh pengurus, dari pembangunan majlis taklim, gedung untuk sekolah TK, Madrasah Ibtidaiyah maupun Diniyah, termasuk juga berbagai perlengkapan sekolah terus ditambah oleh yayasan untuk mendukung kegiatan belajar.
6. Pertanyaan
: Bagaimana dengan pengawasan terhadap kinerja guru dan pegawai ?
Jawaban
: Pengawasan dilakukan secara rutin dan terus menerus. Para Kepala TK dan Madrasah langsung mengawasi kinerja para guru dan pegawai di sekolahnya. Pengurus mengawasi kinerja para Kepala Sekolah dari laporan bulanan yang diterima dan pengawasan langsung.
7. Pertanyaan Jawaban
: Apakah YPI At-Taqwa memiliki visi dan misi ? : Ada, dan telah disusun sejak lama.
8. Pertanyaan Jawaban
: Bagaimana dengan upaya pengembangan lainnya ? : Jama’ah KBIH saat ini sudah lumayan banyak setiap tahunnya. Bahkan saat ini melihat maraknya bisnis biro perjalanan wisata, maka pengurus yayasan telah membuka biro perjalanan wisata At-Taqwa yang dibuka di daerah BSD, karena disini sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah terlalu sempit.
9. Pertanyaan
: Bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan yayasan ?
Jawaban
: Pertama untuk biaya rutin/biaya operasional bulanan yang cukup besar, pembangunan yayasan juga salah satu modalnya dari kas yayasan.
10. Pertanyaan
: Apa saja faktor yang menghambat pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan selama ini ?
Jawaban
: Kendalanya terutama permodalan dalam setiap pembangunan yang cukup besar, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan selalu bertahap sampai beberapa waktu. SDM kita juga belum sepenuhnya memuaskan, karena masih ada beberapa guru yang belum sarjana, bahkan hanya lulusan Madrasah Aliyah.
11. Pertanyaan Jawaban
: Bagaimana dengan bantuan masyarakat ? : Bantuan masyarakat dalam hal bantuan materi cukup besar, terutama para jama’ah masjid dan pengajian-pengajian rutin
yang seringkali mengeluarkan infak dan amal jariah dalam setiap pengajian.
Bantuan
tersebut
cukup
besar
dalam
setip
pembangunan yayasan. 12. Pertanyaan Jawaban
: Bagaiman dengan bantuan pemerintah ? : Bantuan pemerintah secara langsung untuk pembangunan belum pernah kita terima, hanya beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama dan Dinas Pendidikan yang pernah diikuti oleh pengurus yayasan dan para guru. Itupun masih dirasa kurang.
13. Pertanyaan Jawaban
: Apakah YPI At-Taqwa mendapat dana BOS dari pemerintah ? : Iya, dana BOS diterima untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah. Akan tetapi bantuan tersebut tidaklah mencukupi untuk operasional pendidikan dan sekolah mereka. Untuk itu masih harus ditambah dari subsidi yang dikeluarkan yayasan setiap bulan. Dan jumlahnya cukup besar.
