PENANGANAN KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH: AMALIA HIDAYATI NIM: 09340029
PEMBIMBING: 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis. Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat terkena gempa bumi. Namun di dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten bantul oleh penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah desa. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Bantul. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan pendekatan kasus (case approarch). Hasil studi kasus terhadap perkara putusan No. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl adalah tindak pidana korupsi yang terbukti di dalam putusan telah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, upaya penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai institusi terkait. Dalam wawancara dengan jaksa penanganan kasus korupsi menurut beliau yaitu dengan perbaikan sumber daya manusia dengan menanamkan pengetahuan tentang korupsi dan penerapan sanksi pidana maksimal yang dilakukan oleh penegak hukum harus konsisten atau menerapkan sanksi pidana mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: AMALIA HIDA Y ATI
NIM
: 09340029
Jurusan
: Ilmu Hukum
Fakultas
: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu) No.
222/Pid.SusI2010/PN.Btl)" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pad a bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.
Y ogyakalia, 21 Juni 2013
Yang Menyatakan
AMALIA HIDAYATI
NIM: 09340029
111
Q(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UlNSK-BM-05-03/RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI Hal: Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati Kepada: Yth. Oekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta
Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Sauda6; : Amalia Hidayati Nama NIM : 09340029 Judul Skripsi : Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu] (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantu] No. 222IPid.Sus/2010IPN.Btl) Sudah dapat kembaJi diajukan kepada Fakultas Syari ' ah dan Hukum Program Studi llmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoJeh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. wb Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H 21 Juni2013
iv
l:lI(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-OS-03/RO
SURA T PERSETUJUAN SKRlPSI Hal: Surat Persetujuan Skripsi Saudari Amalia Hidayati Kepada: Yth. Oekan Fakultas Syari 'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Oi Yogyakarta Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari: : Amalia Hidayati Nama NIM : 09340029 Judul Skripsi : Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantu) (Studi Kasus Putusan PengadiJan Negeri Bantu) No. 222IPid.Su s/201 OIPN.Btl) Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi IImu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukuill. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu 'alaikum Wr. Wh
Yogyakarta, 11 Sya'ban 1434 H 21 Juni 2013
man Hakim S.H. M.Hum. NIP : 19790719 200801 1 012
v
OlD Universitas Islam Negeri SUDan Kalijaga Yogyakarta
FM-mNSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRlPSI
Nomor: UIN.02/K.IH-SKRJPP.OO .9/041 /2013
Skripsi dengan Judul
: PENANGANAN
KASUS KORUPSI DANA REHABILIT ASI DAN REKONSTRUKSI P ASCA GEMPA TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NO. 222IPID.SDSI2010IPN.BTL)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh: Nama NIM Telah di Munaqosyahkan pada Nilai Munaqasyah
: : : :
AMALIA HIDA YATI 09340029 26 Juni 2013 A
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tim Munaqasyah
Udiyo as " S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004
Penguji I
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. NIP. 19761018200801 2009
M.Mis NI .19780212201101 1 002
VI
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (Q.S. Alam Nasyrah 6-8)
Dengan ilmu maka kehidupan terasa menyenangkan, dengan seni maka kehidupan menjadi halus, dan dengan agama maka kehidupan menjadi sempurna, terarah dan bermakna (Nasihat Ulama)
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tugas
Akhir
ini
Penyusun
Persembahkan
kepada: Ayahanda Drs. H. Abdul Mujib M.Pd.I, Ibunda Suningsih BA, kakakku Anisa Latifah, Simbah Hj. Soetilah Busro dan Nenek Hj. Nursiah tercinta
yang
selalu
berdoa
untuk
kesuksesanku dan selalu mendukungku. Juga untuk seseorang yang selalu dekat dan selalu ada dihatiku Catur Setyo Nugroho, karena tiada sesuatu yang berharga daripada suatu karya
ilmiah
bergelimang
pada
buku
dan
dikampusku.
viii
masa
kebahagiaanku
teman-teman
kuliah
KATA PENGANTAR
" & !"# $ % Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam, yang telah membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :
ix
1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, memberikan
motivasi,
dukungan,
masukan
serta
kritik-kritik
yang
membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
x
7. Ibu Heni Indri Astuti, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul. Beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini. 8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 9. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Ayahanda Drs. H. Abdul Mujib M.Pd.I dan Ibunda Suningsih B.A., yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 10. Kakakku Anisa Latifah yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Simbah Hj. Soetilah Busro dan Nenek Hj. Nursiah yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penyusun. 11. Sahabat-sahabat terdekat, Catur Setyo Nugroho, Farrah Syamala Rosyda, dan Fauzizah Hanum yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di setiap suka dan duka. 12. Sahabat-sahabat terbaik, Ramadani Ajeng Saputri, M. Lukman Hakim, M. Sawung Ranggraita, Yustisiana Normalita Sari, Atika, Desi Vikaningsih, xi
Mahmudi, Andi M. Fuad, Rifqi Akbar Cahyawan, Rizal Fawaid yang selalu memberikan warna dalam persahabatan. 13. Teman-teman seperjuangan, Fitri Atur Arum, Zainal Muhtar, Bagus Anwar, Abd. Rohim, Nisrokhah, Ingga Dewi, dan semuanya yang tak bisa penyusun sebut satu persatu. 14. Keluarga KKN Tematik Posdaya Brosot I, Diah Wakhyuni Nur Istiqomah, Dwi Listyaningsih, Fitrianatsany, Reni Riswanti, Arthalian Favourlana, M. Imdad Akbar, Maikal Azhar, Syafa’at Syareh Syifa dan Nafdin Ali Chandera. 15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya. Yogyakarta, 11 Sya’ban 1434 H 21 Juni 2013
Amalia Hidayati xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i ABSTRAK ................................................................................................................. ii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ......................................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... vi MOTTO..................................................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ viii KATA PENGANTAR ............................................................................................... ix DAFTAR ISI ............................................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 10 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................................... 11 D. Telaah Pustaka ................................................................................................ 12 E. Kerangka Teolitik ............................................................................................ 13 F. Metode Penelitian ............................................................................................ 17 G. Sistematika Pembahasan.................................................................................. 22
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA............ 24 A. Tindak Pidana Korupsi .................................................................................... 24 1. Pengertian Tindak Pidana .......................................................................... 24 2. Pengertian Korupsi ................................................................................... 27 3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi .................................. 31
xiii
4. Penanganan Korupsi .................................................................................. 40 B. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa...................................... 50 1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi...................................................... 52 2. Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi .................................. 59 a. Strategi Pelaksanaan Program Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi ..... 60 b. Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi .................... 61 c. Langkah-langkah Pelaksanaan Program ............................................... 65 d. Pembayaran dan Penyaluran Dana ....................................................... 70
BAB III KASUS KORUPSI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA DI KABUPATEN BANTUL ........................................................ 76 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian........................................................... 76 B. Kronologis Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa ....................................................................................................... 85 1. Posisi Kasus ......................................................................................... 86 2. Penyidikan ........................................................................................... 86 3. Penyelidikan ....................................................................................... 92 4. Penuntutan ........................................................................................... 113 a. Dakwaan Penuntut Umum .............................................................. 113 b. Tuntutan Penuntut Umum .............................................................. 114 c. Dakwaan ....................................................................................... 116 5. Pemidanaan ......................................................................................... 151 a. Pertimbangan Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa ............ 151 b. Putusan Majelis Hakim .................................................................. 152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 154 A. Penanganan Kasus Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl ......................... 154
xiv
B. Analisis terhadap Putusan Hakim .................................................................... 160
BAB V PENUTUP..................................................................................................... 183 A. Kesimpulan ..................................................................................................... 183 B. Saran-saran...................................................................................................... 183
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 185 LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Surat Ijin Penelitian B. Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl C. Curriculum Vitae
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Akhir-akhir ini gempa bumi merupakan salah satu momok yang paling menakutkan bagi seluruh masyarakat, karena gempa bumi dapat mengakibatkan hancurnya infrastruktur yang ada seperti merobohkan rumah penduduk, menghancurkan sarana dan prasarana umum serta pemerintahan, menjatuhkan ratusan ribu jiwa dan menyebabkan ribuan orang luka-luka. Bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, fasilitas umum, ekonomi dan sosial. Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai sektor dikarenakan letak titik pusat gempa bumi terdapat di kabupaten Bantul. Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sebagian berada di dalam tenda-tenda pengungsian, sebagian lainnya mondok di rumah-rumah kerabat, di samping itu mengakibatkan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan kegiatan sosial mengalami banyak hambatan. Selain menghancurkan dan meluluhlantakkan sarana dan prasarana yang ada, gempa bumi juga mengakibatkan dampak
1
2
psikologis bagi masyarakat. Secara umum mereka berada dalam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat. Berdasarkan data di Kabupaten Bantul tercatat sekitar 4983 korban meninggal dunia dan sebanyak 3080 jiwa berasal dari Kabupaten Bantul. Sekitar 3900 rumah roboh dan rusak berat, serta rumah rusak sedang dan ringan, dan kriteria rumah roboh dan rusak berat sekitar 3500 paling banyak berada di Kabupaten Bantul. Belum termasuk prasarana lingkungan, sekolah, kantor pemerintahan dan prasarana lainnya. Keppres Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 20/TIM/2006, dengan Gubernur DIY sebagai Ketua Tim Pelaksana. Pemerintah bermaksud melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi atau membangun atau memperbaiki rumahnya yang rusak berat atau roboh, rusak sedang maupun rusak ringan. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembagian bantuan langsung masyarakat (BLM) antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil,
3
misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan. Dampak lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, sebagai contoh: memanipulasi anggaran bantuan gempa bumi dengan dalih untuk kepentingan administrasi dan kearifan lokal yang jika diteliti justru hanya pemotongan dana korban gempa bumi untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di DIY pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah bagi masyarakat yang rumahnya rusak. Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di wilayah bencana yang rusak akibat terkena gempa bumi, sehingga rumah warga yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati secara normal. Langkah cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya aspek sosial dan ekonomi tetapi tidak kalah pentingnya juga aspek perumahan, khususnya pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Penentuan penerima bantuan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, dan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota.
1
Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran 2007 DIPA NOMOR : 0224.0/069-03.0/-/2007)
4
Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di DIY khususnya bagi rumah yang roboh/rusak berat adalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: a. Tumbuhnya
wadah
pemersatu
masyarakat
untuk
menggalang
kebersamaan, Masyarakat sebagai perencana dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa. b. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah/tanah asalnya dan atau relokasi atas kehendak sendiri secara bertahap setelah rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rumah yang rusak sedang adalah penambahan dan perbaikan kekuatan struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa. Sedangkan bagi rumah rusak ringan adalah perbaikan kecil dari non struktur yang rusak agar fungsi rumah kembali sempurna. Prinsip dasar pemberian bantuan dana ini bukanlah sebagai kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah masyarakat yang mengalami rusak berat/roboh, rusak sedang maupun rusak ringan. Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan proses penyiapan pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima
5
bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpanganpenyimpangan di dalamnya. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah tindak pidana korupsi mulai dari tingkat atas (pemerintah) sampai tingkat bawah (warga). Dalam beberapa kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul banyak penyelenggara pemerintah yaitu Lurah yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Lurah dalam hal ini bertugas sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) kriteria rumah roboh/rusak berat dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa mempunyai kewenangan langsung untuk mendata calon warga yang mendapatkan bantuan. Terdapat kurang lebih sekitar 10 kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dimana kasus-kasus tersebut mempunyai modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal, aktor atau pelaku yang terjerat dari beberapa kasus juga kebanyakan adalah Lurah selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP). Seperti kasus korupsi Lurah Desa Mangunan, Lurah Desa Panjangrejo, Lurah Desa Terong, Lurah Desa Muntuk, Lurah Desa Dlingo dari semua kasus ke seluruhan menjerat penyelenggara pemerintah yaitu Lurah desa dimana dari sekian kasus terdapat modus yang sama yaitu pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan dalih kearifan lokal. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Bantul masih melakukan proses persidangan atas kasus-kasus serupa dan Kejaksaan Negeri Bantul mendapatkan
6
laporan dari warga masyarakat tentang adanya dugaan penyelewenagan atau pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh penyelenggara pemerintah namun dengan kriteria rusak sedang ataupun rusak ringan. Dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl Bahwa dalam pokok perkaranya, Terdakwa I adalah M. SUKRO NURHARJONO Lurah/Kepala Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang diangkat sebagai Lurah/Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor: 148 Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2002 dan sebagai Penanggung Jawab Pelaksana (yang selanjutnya disebut PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul di Desa Selopamioro berdasarkan SK Bupati Bantul No.273 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006. Terdakwa II adalah H. SIGIT HERRY SAPUTRO selaku Kabag Keuangan Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 426/A/Kep/Bt/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan selaku Fasos (Fasilitator Sosial) untuk Dusun Siluk I dan Dusun Kajor Kulon berdasarkan Surat Keputusan (SK) secara Kolektif yang nomor dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi yang ditanda-tangani oleh: KMK (Konsultan Management Kabupaten). Terdakwa III adalah SUDIYONO Bin KROMOWIYONO selaku staf Ekbang Desa Selopamioro berdasarkan Surat Keputusan (SK) tahun 1969 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Selopamioro dan diperbaharui pada tahun 1987 yang ditanda tangani oleh Bupati Bantul, yang diberi tugas oleh Terdakwa I M. SUKRO NURHARJONO untuk menghimpun
7
dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Desa Selopamioro Kab. Bantul terdiri dari 18 (delapan belas) dusun yaitu dusun Lanteng I, Lanteng II, Lemah rubuh, Jetis, Kedungjati, Nogosari, Nawungan I, Nawungan II Kajor wetan, Kajor kulon, Siluk I, Siluk II, Pelemantung, Putat, Kalidadap I, Kalidadap II, Srunggo I dan dusun Srunggo II dengan jumlah kepala keluarga (KK) seluruhnya kurang lebih 4250 (empat ribu dua ratus lima puluh) KK yang terdiri dari penerima bantuan rusak berat kurang lebih sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) KK, penerima bantuan rusak sedang kurang lebih sebanyak 1.086 ( seribu delapan puluh enam) KK dan penerima bantuan rusak ringan kurang lebih sebanyak 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) KK. Penerima bantuan rusak berat sebanyak kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) KK tersebut telah dibentuk Pokmas-pokmas yang berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Pokmas lama dan 38 (tiga puluh delapan) Pokmas susulan. Untuk menghimpun dana potongan rekonstruksi di Desa Selopamioro, pada tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2007 atau setidak-tidaknya pada tahun 2006 sampai tahun 2007, bertempat di Desa Selopamioro Kec. Imogiri Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Terdakwa I didakwa telah melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
8
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan melakukan pemotongan, pengurangan atau penyunatan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007. Dari penyisihan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 tersebut Rp. 791.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa I selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) memerintahkan agar tidak menyalurkan seluruh dana rekonstruksi kepada anggotanya dan sebelum dana dibagikan kepada warga pokmas dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dilakukan pemotongan dengan dalih kearifan lokal. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan
nasional di
berbagai
bidang,
aspirasi
masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi
9
kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus diberantas.2 Korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenainya dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Selain masalah pendekatan, fenomena masalah korupsi yang tidak kalah penting ialah masalah bagaimana cara pemberantasannya. Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Korupsi
telah
banyak terjadi
di
banyak bidang dalam
proses
pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa
pula
semakin
meningkatnya
kebocoran-kebocoran
dana
tenaga
pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa
di Kabupaten Bantul merugikan sampai milyar rupiah.
Perkembangan masalah korupsi sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary crime)3, dan tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan dan semacamnya. Korupsi telah
2
Pustaka Pelajar, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140. tambahan Lembaran Republik Indonesia 387 3
Romli Atma Sasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, (Bandung Cetakan I: Mandar Maju, 2004), hlm. 48.
10
menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak4. Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi- sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori “membahayakan”.5 Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan “darurat” yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang. Berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana korupsi, maka menjadi sangat menarik bila permasalahan hukum yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi diangkat dan diteliti dengan judul “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul
4
Jeremi Pope, Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, alih bahasa masri maris, (Jakarta: Yayasan Obor, Cetakan I, 2003) hlm. 1. 5 Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, (Jakarta: Solusi Publishing, 2010), hlm. 5.
11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten Bantul
2.
Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini sangat diharapkan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: a.
Kegunaan Ilmiah atau Akademik 1) Hasil
penelitian
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Pidana, khususnya melalui kajian tentang Penanganan Kasus
Korupsi Dana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul. 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. b.
Kegunaan Aplikatif atau Terapan 1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek. 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.
12
D. Telaah Pustaka Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karyakarya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah: Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati, “Tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”6. Skripsi Nurul Khoiriyah Darmawati hanya membahas tentang pidana korupsi dari segi jarimahnya saja salah satunya adalah suap-menyuap yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia bahkan terjadi di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri skripsi tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta orang lain sedangkan skripsi penyusun menjelaskan pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa secara lebih rinci. Skripsi Alfan Ali Yafi, “Pemotongan Dana Rekonstruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islam”7. Skripsi Alfan Ali Yafi hanya membahas tentang pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani saja dengan menganalisis dari segi akad sedangkan skripsi penyusun menjelaskan penanganan kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa dan menganalisis dari pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
6
Nurul Khoiriyah Darmawati, “Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 1999 7 Alfan Ali Yafi, “Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009
13
Skripsi
Sutresno,
“Partisipasi
Pokmas
Dalam
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIY”8. Skripsinya menjelaskan peranan pokmas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul dan menganalisa data terhadap dampak gempa bumi, perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menganalisi mengenai penanganan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Skripsi Handriawan Nugroho, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)”9. Skripsi Handriawan Nugroho hanya menjelaskan tinjauan yuridis penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penyusun membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
E. Kerangka Teoritik Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan ketidakadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.
8
Sutresno, “Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIY”, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2007 9 Handriawan Nugroho, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta)”, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta. 2009
14
Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. “Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”.10 Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak pidana”.11 Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: 1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkre. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
10
Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, (Malang: UMM Press, 1995), hlm. 35. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai/ Pustaka, 2001 11
15
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.12 Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah straafbaarfeit, oleh pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana, tetapi di dalam undangundang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut.13 Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemberantasan korupsi maupun upaya penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. “Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis corruption, dalam bahasa Belanda korruptie dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi”.14 “Korupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk, sedangkan Kramer menerjemahkannya sebagi busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh kareana itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap”.15 Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang 12
Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.
13
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5. Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1998),
32-33 14
hal 143. 15
Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.
16
Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efktif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.16 Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif17. Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi pasif adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau
16 17
hlm. 9.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 8. Jeremi Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: 2003),
17
pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Walaupun
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai
pemberantasan tindak pidana telah lengkap dari yang mengatur delik materiel sampai dengan delik formil, dari penanganan biasa menurut KUHAP sampai dengan penanganan secara khusus (hukum pidana formil khusus), namun semua peraturan di atas belum sepenuhnya mampu diterapkan untuk memberantas dan menangani perkara tindak pidana korupsi.
F. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan atau rumusan tertentu yang secara sistematis, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.18 Dalam mengadakan penelitian, penyusun menggunakan metode atau cara untuk mempermudah mengumpulan data. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut : “Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu. Cara itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penyelidikan”19 Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 18
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 191. 19 Winarno Surachmad, Dasar dan Tenaga Research, (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 131.
18
1.
Jenis Penelitian Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihaan tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)20, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Bantul yang berupa data yang didapat melalui wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul.
2.
Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.21 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekosntruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menganalisa putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul.
20
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jember: Raja Grafindo Persada, 1996),
21
Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Grannit, 2004),
hlm. 37. hlm.128.
19
3.
Pendekatan Penelitian Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu pendekatan undang-undang (statute approarch), pendekatan kasus (case approarch), pendekatan sejarah (history approarch), pendekatan komparatif (comparativ
approarch),
dan
pendekatan
konseptual
(conceptual
approarch)22. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approarch) dan pendekatan kasus (case approarch). 4.
Sumber Data Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber di mana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
22
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.
20
b. Bahan Hukum Sekunder23, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumendokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan masalah yang diteliti yaitu tentang penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul. c. Bahan Hukum Tersier24, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul. 5.
Teknik Pengumpulan Data Suatu penelitian pasti menggunakan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu25: a. Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.19. 24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.20. 25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.21.
21
tujuan penelitian.26 Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (interview guide). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Bantul. b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari Kejaksaan Negeri Bantul. c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukumhukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 6. Analisis Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah 26
Sutrisno Hadi, Metodologi Research untuk penulisan Paper, Thesis dan Disertasi, cet ke XXI. (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)
22
yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2006 di Kabupaten Bantul.
G. Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab. Adapun sistematika yang telah penulis susun adalah sebagai berikut: Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun, kerangka
teoritik
yaitu
menjelaskan
teori-teori
yang
digunakan
untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, gambaran umum tentang tindak pidana korupsi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, menjelaskan penanganan korupsi, menjelaskan
23
program rehabilitasi, menjelaskan penanganan korupsi, menguraikan proses penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memaparkan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Bab ketiga, membahas obyek penelitian. Dalam bab ini menguraikan gambaran umum wilayah penelitian yaitu kabupaten bantul, pengadilan negeri bantul dan kronologis kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di kabupaten Bantul. Bab keempat merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan menganalisa hasil penelitian tentang bagaimana penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kabupaten Bantul. Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa upaya penangaan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejaksanaan sebagai institusi terkait. 2) Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dapat dilakukan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia itu sendiri terutama untuk nilai dan moral manusia, perbaikan tersebut harus dimulai dari usia muda. Misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam kurikulum sekolah, melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan budaya antikorupsi sejak usia muda. Dan cara merekrut aparat lembaga pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui rekruitmen dengan sistem TPA (Trasnsparan, Partisipatif, Akuntabel).
B. Saran-saran 1. Hukuman yang hanya berupa pidana penjara atau kurungan ditambah denda dan uang pengganti yang diberikan oleh peraturan yang ada saat ini menurut penyusun kurang memberikan efek jera kepada terdakwa, karena adanya
183
184
kemungkinan terdakwa masih akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Hal tersebut akan lebih efektif jika terdakwa menyatakan bahwa sudah jera dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi lagi, dan para penegak hukum dalam memutuskan perkara korupsi, menggunakan sanksi pidana maksimal dimana jaksa menuntut dengan tuntutan yang maksimal. Aparat penegak hukum seharusnya meminimalisir terjadinya sebuah penyelewengan dengan cara transparansi data-data untuk kepentingan umum sehingga masyarakat juga ikut ambil bagian. 2. Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat umum untuk ikut mengamati jalannya proses pemerintahan, terutama masalah dana sebagai bentuk keperdulian terhadap upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai budaya seperti gotong-royong, tepo seliro, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat, melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap masyarakat 3. Penyelenggara pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Lurah, dalam menggunakan kekuasaannya harus sesuai kode etik, sesuai dengan tugasnya untuk mengayomi masyarakat dan jangan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) untuk kepentingan pribadi.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku AAGN, Ari Dwipayana, Pembaharuan Sitem yang Koruptif, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2006. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987. Arief, B.N., Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 1997. Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, Cetakan I: 2004 Atutas, Syed Hussein, sosiologi Korupsi, Surabaya: Tiga Serangkai, 1991, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai/ Pustaka, 2001 Dirjosisworo, Soedjono, Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Bandung: PT. Sinar Baru, Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2004. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research untuk penulisan Paper, Thesis dan Disertasi, cet ke XXI. Yogyakarta: Andi Offset, 1992. Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Cipta Rineka, 1994. Hamzah, Andi, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Jakarta: Pradnya Pramita, 1998.
185
186
Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia, 1996. Hamzah, Andi, Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional, Jakarta: PT. Raya Grafika Persada, 2005. Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Iswanto, Materi Pelengkap Hukum Pidana I, Malang: UMM Press, 1995. Kholis, Efi Laila, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi Publishing, 2010. K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Supa, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1971. Lamintang S.H., Drs. PAF. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Djambatan, 2001. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jember: Raja Grafindo Persada, 1996. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009. Moelyanto, S.H., Prof. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985. Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, Bandung: PT. Alumni, 2007.
187
Nurdjana, I.G.M., Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN, Yogyakarta, 2003. Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997. Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1988. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Pope, J., Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003. Pope, Jeremi, Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, alih bahasa masri maris, Jakarta: Yayasan Obor, Cetakan I: 2003. Prints, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2002. Prodjohamidjojo, M., Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung: Mandar Maju, Cetakan 1: 2001. Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Grannit, 2004. Salim, Peter, Dictionary English Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Smith, Teodore, Korupsi, Tradisi dan Perubahan, Jakarta: Gramedia, 1981. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006. Surachmad, Winarno, Dasar dan Tenaga Research, Bandung: Tarsito, 1978.
188
Surachmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1990. Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Tirtaamidjadja M.H., Mr. Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fasco, 1955.
B. Skripsi-skripsi Alfan Ali, Yafi, Pemotongan Dana Rekontruksi Korban Gempa 27 Mei di Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta Persepektif Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Darmawati, Nurul Khoiriyah, Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999. Nugroho, Handriawan, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta). Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2009. Sutresno, Partisipasi Pokmas Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Desa Wirokerten Banguntapan Bantul DIY. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
189
C. Lain-lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY (Tahun Anggaran 2007 DIPA NOMOR : 0224.0/069-03.0/-/2007) Pustaka Pelajar, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140. tambahan Lembaran Republik Indonesia 387
CURRICULUM VITAE
Nama
: Amalia Hidayati
Tempat, Tanggal Lahir
: Bantul, 29 September 1991
Agama
: Islam
Nama Ayah
: Drs. H. Abdul Mujib, M.Pd.I.,
Nama Ibu
: Suningsih B.A.,
Alamat
: Jalan Imogiri Timur Km. 10 Dusun Wonokromo I Rt 04 Desa Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
:
1. SD Muhammadiyah Wonokromo
(1997-2003)
2. MTs N Wonokromo
(2003-2006)
3. SMA N 1 Sewon
(2006-2009)
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2009-Sekarang)
5. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
(2010-Sekarang)
