SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR
OLEH :
I PUTU PARITRA NAYA PRATAMA 1016051108
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR
OLEH :
I PUTU PARITRA NAYA PRATAMA 1016051108
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I PUTU PARITRA NAYA PRATAMA NIM.1016051108
FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 5 JULI 2015 Pembimbing I
( Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH) NIP. 19541231 198303 1 018
Pembimbing II
( A.A. Sagung Wiratni Darmadi, SH.,MH) NIP. 19540720 198303 2 001
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL: 14 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0738/UN14.4E/IV/PP/2015
Ketua
: Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH
(.....................)
Sekretaris
: Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, SH.,MH (.....................)
Anggota
: 1. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MH
(.....................)
2. I Nyoman Darmadha, SH.,MH
(.....................)
3. Dr. I Wayan Novy Purwanto, SH.,M.Kn
(.....................)
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul “AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu pembulatan studi wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam menyelesaikan pendidikan dalam tingkat sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada yang terhormat berikut ini. 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH.
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Udayana. 2. I Ketut Sudiarta, SH, MH
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas
Udayana. 3. I Wayan Bela Sikilayang, SH, MH
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Udayana. 4. I Wayan Suardana, SH, MH Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. I Dewa Nyoman Sekar, SH.,MM.,MH. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. v
6. Dr. I Wayan Wiryawan SH.,MH Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Ida Bagus Putra Atmadja, SH.,MH
Pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan. 8. Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, SH.,MH Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan. 9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam perkuliahan, sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini. 10. Orang tua tercinta terimakasih atas do’a serta dukungannya, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis. 11. Seluruh rekan-rekan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Kru mesari beserta seluruh pihak yang tidak dapat disebut secara terperinci Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini berguna bagi yang memerlukan. Denpasar, 05Juli 2015
Penulis vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 6 1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................................ 6 1.4 Orisinalitas............................................................................................... 7 1.5 Tujuan Penelitian ..................................................................................... 9 a.
Tujuan Umum ............................................................................... 9
b.
Tujuan Khusus ............................................................................ 10
1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................. 10 a.
Manfaat Teoritis .......................................................................... 10
b.
Manfaat Praktis ........................................................................... 10
1.7 Landasan Teoritis ................................................................................. 11 1.8 Metode Penelitian .................................................................................. 17 a.
Jenis Penelitian ............................................................................ 17
b.
Jenis Pendekatan .......................................................................... 17
c.
Sifat Penelitian ............................................................................ 18
d.
Data dan Sumber Data ................................................................ 18
e.
Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 19
f.
Teknik Penentuan Sampel Penelitian........................................... 19
g.
Pengolahan dan Analisis Data .................................................... 20
BAB IITINJUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN 2.1 Perjanjian 2.1.1 Pengertian Perjanjian .................................................................. 21 2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian .............................................................. 24 2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian ................................................ 28 vii
2.3 Utang Piutang Di Bawah Tangan 2.2.1 Pengertian Utang Piutang Dibawah Tangan .............................. 36 2.2.1 Lahirnya Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan ................ 40 2.3.2 Berakhirnya Perjanjian Utang Dibawah Tangan ........................ 42 BAB III KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR 3.1 Tanggung Jawab Para Pihak ................................................................. 44 3.2 Kekuatan Perjanjian Dibawah Tangan.................................................. 47 BAB IV PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA 4.1 Kekuatan Pembuktian Utang Piutang Dibawah Tangan ...................... 52 4.2 Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan ................ 54 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan ............................................................................................... 60 5.2 Saran .................................................................................................... 61
DAFTAR BACAAN DAFTAR INFORMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
Abstrak Judul :Akibat Hukum Dari Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan Antara Kreditur Dengan Debitur Dalam membuat perjanjian-perjanjian tertentu pemerintah telah mengangkat pejabat umum yang berwenang seperti Notaris atau PPAT. Walaupun demikian di dalam masyarakat masih banyak yang melakukan perjanjian diluar pejabat umum yang berwenang, bentuk perjanjian dapat debedakan menjadi dua yaitu lisan dan tulisan, perjanjian dalam bentuk tulisan dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu dibawah tangan dan otentik. dalam pasal 1875 KUHPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya, dalam penelitian pada BPR Jayakerthi dalam peminjaman kredit tidak menggunakan perjanjian dibawah tangan karena untuk mengurangi resiko terhadap debitur yang melakukan wanprestasi,sehingga krediturwajib melakukan pengikatan terhadap surat kuasa memasang hak tanggungandan Akte Pemberian Hak Tanggungan. Kekuatan mengikat Akte di bawah tangan dalam perjanjian Utang piutang mempunyai kekuatan yang sempurna bila yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian itu adalah tanda tangannya. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat 1320 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1878 KUHP merupakan peraturan yang istimewa yang mengatur mengenai surat pengakuan berutang yang sepihak yang menetapkan bahwa perikatan berutang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya si penanda tangan sendiri paling sedikit, selainnya tanda tangan harus ditulis dengan tangannya suatu persetujuan yang memuat jumlah yang terutang.Maksud Undang-Undang membuat ketentuan tersebut adalah untuk melindungi orangorang yang membubuhkan tanda tangannya atas secarik kertas blanko (kosong) jangan sampai kertas itu diisi dengan sewenang-wenang oleh orang lain dengan suatu pengakuan berutang uang.Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte di bawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika ada alat bukti lain dalam peristiwa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti, kecuali diakui oleh yang bersangkutan. Perjanjian dibawah tangan dilakukan bila adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut dan bilamana ada perselisihan yang menetukan dalam persidangan benar tidaknya perjanjian dibawah tangan itu dibuat yang mentukan adalah hakim dengan menelusuri bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan. Kata kunci : perjanjian, akibat hukum, akta dibawah tangan ix
ABSTRACT Title : Legal result of Debt Under the Agreement Between Creditors Hands With Debtors In particular making agreements the government has raised competent public authority such as a notary or Public. However, in a society still much to do outside the treaty competent public authority, the agreement can be distinguished into two, verbal and written, in the form of written agreements can be subdivided into two, under hand and authentic. Article 1875 of the Civil Code, if the deed under the hand of his signature recognized by the people against whom the writing is to be used, then the act can constitute a complete verification tool (such as the strength of evidence authentic documents) of those who signed and their heirs and those people who get it right, in research on rural banks Jayakerthi in borrowings under the credit agreement not to use their hands to reduce the risk to borrowers who are in default, the lender is required to bind up the powers of installing mortgage and Deed of Encumbrance. Certificate binding force under the hand of a loan agreement has perfect power when the do not deny and clearly recognize that the signature contained in the letter of agreement is the signature. In making an agreement would give rise to legal consequences for the parties that made it, in accordance with article 1338 of the Civil Code, a legal agreement that is made in compliance with the terms of the Civil Code 1320 applies as law for those who make it, can not be withdrawn without the consent both parties or for reasons sufficient under the Act, and must be exercised in good faith. Article 1878 of the Criminal Code is a special regulation governing the letter owes its unilateral declaration confirming that the alliance unilaterally owed under his hand to pay cash, must be entirely written with his own hands and markers at least, otherwise the signature must be written with the hand of a The agreement contains a number of payable. Purpose Act makes provision is to protect people who signed his name on a piece of paper blank lest the paper is filled with arbitrary by others with an acknowledgment of the money owed. So there is a specific requirement for a certificate under the hand that has the strength of evidence. Act can only be accepted as an initial written evidence if there will be any suspect signatures. if there is other evidence in that event shall not have the strength of the evidence, unless approved by the concerned. under the agreement made when the hand of trust between the two sides that make the agreement and determine if there is a dispute in the trial was whether or not the agreement under which it is made is judged by tracing mentukan evidence disclosed evidence in the trial. Keywords :agreement, legal consequences, deed under hand
x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya Ilmiah/Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditertibkan oleh penulis lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila karya ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukankarya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 05 Juli 2015 Yang menyatakan,
(I Putu Paritra Naya Pratama) NIM. 1016051108
