BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI
5.1
Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utama
Skor Bedasarakan Kecamatan/kelurahan Persepsi SKPD
MAMUJU Rimuku Binanga Karema Mamunyu SIMBORO Rangas Simboro
Skor Skor Bedasarakan Bedasarakan Data Data EHRA sekunder
Skor yg disepakati
Skor Bedasarakan Kunjungan lapangan
3 3 3 1
3 3 3 2
2 1 1 3
2.66 = 3 2.33 = 2 2.33 = 2 2
2 1 1 3
2 2
4 3
4 2
3.33 = 3 2.33 = 2
4 2
Tabel 5.1 Area Beresiko Sanitasi Kota Mamuju Data Sekunder
Gambar 5.1 : Peta Area Beresiko berdasarkan Penilaian SKPD
87
Gambar 5.2 : Peta Area Beresiko Berdasarkan Hasil EHRA
Gambar 5.3 : Peta Kawasan Kumuh Kota Mamuju
88
Hasil akhir penilaian terhadap area berisiko untuk Kota Mamuju telah ditetapkan oleh kelompok kerja sanitasi setelah membandingkan skor penilaian terhadap data sekunder, data EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi anggota Pokjasan serta melakukan serangkaian observasi atau kunjungan lapangan diseluruh kelurahan, menetapkan
kelurahan yang mempunyai resiko
sangat tinggi. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah: Kelurahan Rangas Untuk menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan diterapkan, seluruh kelurahan diklasifikasikan berdasarkan area urban, peri-urban dan rural. Saat ini belum ada standar yang membedakan area urban dari peri urban dan area rural. Sebuah dokumen terakhir dari World Bank Policy Research Paper mengusulkan definisi operasional dari rurality dapat didasarkan kepadatan populasi. Berdasarkan karakteristik kepadatan populasi di 6 kota ISSDP Phase 1 (Surakarta, Blitar, Denpasar,
Balikpapan,
Jambi
dan
Payakumbuh),
setiap
kelurahan
akan
dikategorikan sebagai area urban bila kepadatan lebih dari 125 orang/Ha, peri-urban bila kepadatan berkisar antara 25-125 orang/Ha, atau rural bila kepadatan kurang dari 25 orang/Ha. Hasil awal identifikasi area berdasarkan kepadatan populasi ini kemudian disesuaikan dengan pemanfaatan detil ruang Kota Mamuju sebagaimana tercantum dalam RTRW Tahun 2012-Tahun 2031 untuk mendapatkan hasil akhir klasifikasi tiap kelurahan yang disajikan dalam Tabel Luas Kecamatan
wilayah Ha
Jumlah
Kepadatan
penduduk(Jiwa)
penduduk(Km/Jiwa)
Klasifikasi
urban
Peri urban
rural
MAMUJU
206,64
55 105
267
rural
SIMBORO
111,94
23 200
207
rural
89
Gambar 5.4 : Peta Administratif Kabupaten Mamuju
5.2
Kajian Dan Opsi Partisipasi Masyarakat Dan Gender Di Area Prioritas Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi.
Namun sejauh ini
partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kota maupun dalam skala nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kota beserta prospek pengembangannya di masa depan.
90
Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif
yang mengadopsi
Methodology forParticipatory Assessment (MPA). MPA merupakan metodologi yang
mendorong
keterlibatan
masyarakat
dalam
berpartisipasi
yang
dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan: a. Terkumpulnya
informasi
sanitasi
secara
kuantitatif-sistematis
dengan
menggunakan alat-alat partisipatori, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; b. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain. c. Teridentifikasinya
kebutuhan
dan
kesanggupan
masyarakat
untuk
berkontribusi dalam perbaikan sanitasi d. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki.
91
e. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJ adalah: a. Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan. b. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi. c. Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi untuk pelaksanaan
program
program
sanitasi
berbasis
masyarakat
secara
berkelanjutan. Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti yang tercantum pada Tabel 1. Hasil analisa data dapat digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Tindak untuk kelurahan-kelurahan tersebut oleh Pokja Kota Mamuju
Gambar 5.5 : Peta Tata Guna Lahan Kota Mamuju
92
5.4
Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Layanan Sanitasi 1.
Peran Pengusaha Penampung (Pengepul) Dan/Atau Pengusaha Produksi Daur Ulang Barang Bekas Berkembang dan bertumbuhnya suatu kota membuat penambahan sampah dalam suatu pemukiman dengan skala tertentu menjadi meningkat, inilah yang dilihat pengusaha – pengusaha swasta dalam mencari peluang bisnis,mereka mengumpulkan sampah non organic yang bersumber dari rumah tangga maupun fasilitas umum dan kawasan bisnis (hotel,restoran,tempat hiburan dll) yang mempunyai nilai jual. Beberapa pengusaha daur ulang sampah yang berhasil di identifikasi dan wawancarai sebagai berikut: 1. Nama pengusaha pengepul Bapak Udin (38) tahun,beralamat di jln soekarno – Hatta Mamuju, berdiri sejak tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja 30 orang, untuk jenis dan volume barang rongsok yang di tampung :
Volume rata-rata No
Jenis Barang Bekas
perbulan (kg/kwintal/ton)
Harga Beli
Harga Jual
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
1
Plastik
20 Kg
1000
2300-2400
2
Besi
20 Kg
2000
3000-3500
3
Almunium
-
7000
11000
Kota tujuan penjualan adalah Drop di kota makassar dan supply di Kota Surabaya.
93
2. Nama pengusaha pengepul adalah Bapak Komaruddin (22) thn,alamat di Jln. Tuna Mamuju, berdiri sejak tahuan 1990-an, dengan jumlah tenaga kerja 10 orang, untuk jenis dan barang rongsok yang di tampung adalah : Volume rata-rata No
Jenis Barang Bekas
perbulan (kg/kwintal/ton)
Harga Beli
Harga Jual
(Rp/Kg)
(Rp/Kg)
1
Plastik
50 Kg
1000
1500
2
Besi
150 Kg
2500
3000
3
Almunium
7 Kg
10000
11000
94
Kota tujuan penjualan adalah Drop di kota makassar dan supply di Kota Surabaya.
2.
Partisipasi Lembaga Non Pemerintah ( LSM/KSM ) Di kota Mamuju partispasi lembaga Non pemerintah dalam pengelolaan sampah bias di katakana tidak ada ,karena rata – rata sampah yang di gunakan langsung di kumpulkan olehh pemulung dan selanjutnya di jual ke pengepul, untuk limba [asar di gunakan dan diambil oleh perorangan sedangkan limbah jalan dan dari TPS di buang ke TPA
5.5
Posisi Pengelola Saat Ini Untuk pengelolaan kegiatan sanitasi yang ada di Kabupaten mamuju dapat di uraikan sebagai berikut : Pengelolaan Limbah Cair Untuk pengelolaan limbah cair di kabupaten Mamuju, saat ini masih dalam tahap perencanaan, kegiatan pengelolaan belum di lakukan di karenakan belum
95
adanya fasilitas pengolahan yang terpadu yang memungkinkan limbah cair dari rumah tangga, industry maupun sumber lainnya dapat diolah dan di manfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat kabupaten Mamuju pada khususnya. Pemerintah kabupaten Mamuju sendiri sebagai pengelola telah membuat pra rencana dan study kelayakan dalam mengelola limbah cair tersebut dan telah di masukkan kedalam perencanaan pengelohan limbah cair rencana tata ruang wilayah sehingga nantinya program tersebut mempunyai dasar hukum dan anggaran sehingga tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaannya. Pengelolaan Persampahan Dinas Tata ruang dan Kebersihan sebagai pengelola persampahan di kota mamuju telah melakukan fungsinya dengan baik, khusus dikota Mamuju sarana dan prasarana persampahan telah di lengkapi meskipun masih ada wilayah yang belum dilayani, kondisi pengelolaan persampahan saat ini mengalami kemajuan dari tahun tahun sebelumnya, ini dapat di lihat dari berfungsinya sistem pengelolaan sampah dari pengangkutan awal sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA), namun beberapa kendala yang di hadapai yang secara umum masih bersifat teknis seperti kerusakan mesin penghancur sampah dan instalasi pengomposan, selain itu masalah sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala sehingga kedepannya diperlukan pelatihan untuk medapatkan tenaga ahli yang berpengalaman untuk mengoperasikan mesin tersebut. Belum terbentuknya peraturan daerah tentang pegelolaan sampah dikabupaten mamuju
juga hal yang perlu di perhatikan untuk menunjang
berjalannya sistem pengolahan yang baik dan tertata dengan rapi. Pengelolaan Drainase Untuk pengelolaan drainase di kota mamuju masih tergolong baik namun masih perlu pembenahan sistem untuk mengalirkan saluran saluran yang kecil ke saluran utama pembuangan, belum lagi saluran – saluran yang buntu yang harus segera di buatkan sambungan aliran sehingga jelas arah aliran dan tidak menyebabkan genangan di beberapa titik wilayah yang rawan banjir disamping itu
96
juga untuk mengantisipasi luapan air hujan yang sebagai mana kita ketahui kabupaten mamuju merupakan daerah dengan kontur perbukitan sehingga air hujan sangat mudah untuk mengalir ke daerah terendah. Saat ini pengelola telah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan saluran drainase di wilayah – wilayah kawasan genangan air hujan,sungai,saluran irigasi,kanal dan bendungan sebagai penerima akhir air buangan, untuk sistem tata kelola pemerintah harus segera menyiapkan perda untuk mengatur regulasi – regulasi untuk mendapatkah hasil tata kelola yang baik dalam mengatur drainase yang ada di kota mamuju. Pengelolaan Air Bersih Sumber air bersih yang di gunakan oleh masyarakat berasal dari sumur PDAM tirta manakarra mamuju, sampai saat ini pengelolaan di lakukan secara penuh oleh pihak PDAM, untuk mengoptimalkan distribusi air bersih kepada masyarakat pihak PDAM telah membangun jaringan – jaringan air bersih ke wilayah pemukiman masyarakat, walau masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani oleh jaringan pipa tapi untuk kedepannya telah di rencanakan untuk membangun jaringan pipa air bersih yang menjangkau seluruh wilayah pemukiman. Dalam pengelolaan air bersih tentu ada kendala yang di hadapai dalam menjalankan sistem yang baik, diantaranya adalah belum tercukupinya jaringan pipa untuk menjangkau seluruh daerah, banyaknya penyambungan liar yang dilakukan oleh masyarakat, kebocoran pipa serta faktor ekonomi lemah yang menjadikan masyarakat sulit mendapatkan air bersih, namun kedepannya semua permasalahan tersebut akan di tangani dengan solusi yang cepat tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.
97
