SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH DALAM PENATAAN KERAGAMAN KEAGAMAAN DAN HAM DI INDONESIA
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM Oleh: ANASRUDIN 08370017
PEMBIMBING: 1. NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Mp.D. 2. Drs. M. RIZAL QASIM. M.Si.
JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012
i
ABSTRAK Kebebasan beragama merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena keberadaannya yang dilindungi oleh agama dan negara sebagai penjaga HAM. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kebebasan beragama sering kali dilanggar oleh sebagian kelompok garis keras. Jemaat Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas merupakan salah satu ormas Islam yang keberadaannya belakangan ini menjadi bulan-bulanan dan korban kekerasan kelompok garis keras tersebut. Hal ini dipicu perdebatan tentang pengakuan Jemaat Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi penutup dan Tadzkirah sebagai kitab. Sebagai respon, pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri untuk mengakhiri penafsiran liar masyarakat yang menimbulakn kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memberi analisis tentang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis tentang SKB 3 Menteri, bahwa keluarnya SKB 3 Menteri dipicu oleh banyaknya desakan dari ormas Islam garis keras untuk membubarkan Ahmadiyah dan kesalahan politik SBY karena tuntutan partaipartai Islam sebagai partai koalisi pemerintahan yang akan berlangsung pemilu 2009. Legalitas SKB dalam pengaturan keagamaan tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan nama SKB sudah tidak digunakan lagi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Namun secara normatif isi SKB 3 Menteri sejalan dengan hak asasi manusia, karena dalam pengaturannya bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat akibat adanya perbedaan pemahaman dalam beragama seperti yang telah diamanatkan UU kepada pemerintah. Meskipun ada banyak ambivalensi dan kekaburan yang diakibatkan keluarnya SKB ini.
ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal
: Skripsi Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta Assalamu‟alaikum wr.wb. Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Anasrudin NIM : 08370017 Judul Skripsi : SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamu‟alaikum wr.wb. Yogyakarta, 18 Juni 2012 Pembimbing I
Noorhaidi , M.A., M.Phil., Mp.D. NIP: 19711207 199503 1 002
iii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal
: Skripsi Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta Assalamu‟alaikum wr.wb. Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Anasrudin NIM : 08370017 Judul Skripsi : SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamu‟alaikum wr.wb. Yogyakarta, 18 Juni 2012 Pembimbing II
Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. NIP: 19630131 199203 1 004
iv
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH Jl. Marsda Adisucipto. Tlp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281 PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/214/2012 Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : SKB 3 MENTERI TENTANG AHMADIYAH DALAM PENATAAN KERAGAMAN KEAGAMAAN DAN HAM DI INDONESIA Yang dipersiapkan dan disusun oleh, Nama NIM Telah dimunaqasyahkan pada dengan nilai
: Anasrudin : 08370017 : 26 Juni 2012 : A (95,6)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. SIDANG DEWAN MUNAQASYAH: Ketua Sidang
Noorhaidi, M.A., M.Phil., Mp.D. NIP: 19711207 199503 1 002 Penguji I
Penguji II
Dr. Ahmad Yani Anshori,S.Ag.,M.Ag. NIP. 19720812 199803 1 004
Dr. H.Kamsi,M.A. NIP. 19570207 198703 1 003
Yogyakarta, 26 Juni 2012 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari‟ah dan Hukum DEKAN
Noorhaidi, M.A., M.Phil., Mp.D. NIP: 19711207 199503 1 002
v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
Alif
Tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب
Bâ‟
b
be
ﺕ
Tâ‟
t
te
ث
Sâ‟
ś
es (dengan titik di atas)
ج
Jim
J
je
ح
Hâ‟
ḥ
ha (dengan titik di bawah)
ﺥ
Khâ‟
kh
ka dan ha
د
Dâl
d
de
ذ
Zâl
ż
zet (dengan titik di atas)
ر
Râ‟
r
er
ز
Zai
z
zet
س
Sin
s
es
ﺵ
Syin
sy
es dan ye
ﺹ
Sâd
ṣ
es (dengan titik di bawah)
ض
Dâd
ḍ
de (dengan titik di bawah)
Arab
vi
ط
Tâ‟
ţ
te (dengan titik di bawah)
ظ
Zâ‟
ẓ
zet (dengan titik dibawah)
ع
„Ain
„
koma terbalik di atas
ﻍ
Gain
g
ge
ف
Fâ‟
f
ef
ﻕ
Qâf
q
qi
ك
Kâf
k
ka
ل
Lâm
l
„el
ﻡ
Mîm
m
„em
ن
Nûn
n
„en
ﻭ
Wâwû
w
w
ﻫ
Hâ‟
h
ha
ﺀ
Hamzah
‟
apostrof
ي
Yâ‟
y
ye
B. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:
ﻨزّل ّﺒﻬن
ditulis
Nazzala
ditulis
Bihinna
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis h
ﺣﻜﻤﺔ ﻋﻠﺔ
ditulis
Ḥikmah
ditulis
„Illah
vii
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya). 2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.
ﻜﺮاﻤﺔاﻷﻭﻠﻴﺎء
ditulis
Karâmah al-auliyâ‟
3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.
زﻜﺎﺓاﻠﻔﻄﺮ
ditulis
Zakâh al-fiţri
D. Vokal Pendek
ﹷ ﻓﻌﻞ ﹻ ﺬﻜﺮ ﹹ ﻴﺬﻫﺐ E.
Fathah
ditulis ditulis
A Fa‟ala
Kasrah
ditulis ditulis
I Żukira
dammah
ditulis ditulis
u Yażhabu
Vokal Panjang Fathah + alif 1
جﺎﻫﻠﻴﺔ Fathah + ya‟ mati
2
ﺘﻧﺳﻰ
3
Kasrah + ya‟ mati
4
كﺮيﻢ Dammah + wawu mati
ﻓﺮﻭض viii
ditulis ditulis
â Jâhiliyyah
ditulis ditulis
â Tansâ
ditulis ditulis
î Karîm
ditulis ditulis
û Furûd ̣
F. Vokal Rangkap 1 2
Fathah + ya‟ mati
بﻴﻨﻜﻢ Fatha + wawu mati
قﻮل
ditulis ditulis
ai Bainakum
ditulis ditulis
au Qaul
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
ﺃﺃﻧﺘﻡ ﺃﻋﺪﺖ ﻟﺌن ﺸﻜﺮﺘﻡ
ditulis ditulis ditulis
A‟antum U‟iddat La‟in syakartum
H. Kata Sandang Alif dan Lam 1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”
اﻟﻘﺮﺃن اﻟﻘﻴاﺲ
ditulis Al-Qur‟ân ditulis Al-Qiyâs 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
اﻟﺴﻤاﺀ اﻟﺷﻤﺶ I.
ditulis
As-Samâ‟
ditulis
Asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya
ﺬﻭي اﻠﻔﺮﻮﺾ ﺃﻫﻞ اﻠﺴﻨﺔ
ditulis ditulis
ix
Żawî al-furûd ̣ Ahl as-sunnah
MOTTO
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada, kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
Berangkat dengan penuh keyakinan Berjalan dengan penuh keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan
x
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Hanya Engkaulah Maha Penerima Syukur dan Hanya Kepada Mu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya ini saya persembahkan kepada : Bapak & Ibu tercinta Sebening cinta dan sesuci doa yang senantiasa tiada putus menyertai langkahku. Pelita hidupmu yang selalu mengasihiku dan menyayangiku dengan kasih tak terbatas. Kasih mereka tiada tara hingga tak dapat kuungkapkan yang akan selalu kurangkai dalam do'a semoga amal mereka diridhoi oleh Allah SWT. Kakakku…(Anifah Nur Latifah) serta Adiku…(Depi Ipadoh dan Siti Jamilah) Penyumbang aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku Sahabatku... Penghibur kala direnda duka dan motivator disaat lelah. semoga persahabatan kita untuk selama-lamanya… Permata hidupku, kasih sayangmu senantiasa mengalir dalam kalbuku Dulur2, Sahabat2 & Saudara2ku… Trimakasih…telah sudi berbagi pengalaman dan memberi inspirasi dalam setiap langkahku Ya Allah…. Terima kasih kau hadirkan orang-orang yang menyayangiku disekelilingku sebagai tanda kebesaran-Mu, kepada kalianlah kupersembahkan “karya ini”
xi
KATA PENGANTAR بﺴﻡاﷲاﻟﺮﺤﻤﻦاﻟﺮﺤﻴﻡ ِﺍنﺤًﺩﷲ سﺏﺍنﻌﺎنًﻴٍ ٔﺍنﻌﺎﻘﺑﺔ ننًﺗﻘﻴٍ ﻔﻼﻋﺩٔﺍٍ ﺍﻻﻋنﻰﺍنﻅﺎنًﻴٍ ﺃﺸٓﺩﺍٍﻻﺍنّ ﺍﻻﺍﷲ ٔﺃﺸٓﺩﺍًٍﺤًﺩﺍﻋﺑﺩ ٌٔزﺴٔنّ ﺍﺻﻼﺓ ٔﺍنﺴﻼوﻋنﻰﺍﺷزﻑﺍﻵَﺑﻳﺎﺀ ٔﺍنًزﺴنﻳ ٌٔﻋنﻰﺍنّ ٔﺻﺤﺑّ ٔيٌﺗﺑﻌٓوﺍنﻰ ﻳٔوﺍنﺩ ﻳ Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan
rahmat
dan
karunia-Nya,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul: SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia. Shalawat dan salam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada pahlawan Umat Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan menuju alam yang penuh dengan keridhoaan Allah SWT. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada :
xii
1. Prof.Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Noorhaidi , M.A., M.Phil., Mp.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Noorhaidi , M.A., M.Phil., Mp.D dan Drs. M. Rizal Qasim. M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 4. Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Jinayah Siyasah, yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis sejak berada di bangku kuliah. 6. Semua pihak yang turut membantu dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam penulisan Skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
xiii
Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, pembaca pada umumnya. Yogyakarta, 14 Mei 2012 22 Jumadilakhir 1433
Penulis,
Anasrudin 08370017
xiv
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………...
i
ABSTRAK ………………………………………………………………...
ii
HALAMAN NOTA DINAS ……………………………………………...
iii
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………….....
iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ………………………………………....
vi
MOTO …………………………………………………………………….
x
PERSEMBAHAN ………………………………………………………...
xi
KATA PENGANTAR ………………………………………………….....
xii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………...
xv
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………….
1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………….
1
B. Pokok Masalah ………………………………………………...
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……………………………
8
D. Telaah Pustaka ………………………………………………...
9
E. Kerangka Teoretik …………………………………………......
11
F. Metode Penelitian ……………………………………………..
14
G. Sistematika Pembahasan ………………………………………
17
BAB II: MASALAH AHMADIYAH DI INDONESIA DAN SKB 3 MENTERI ………………………………………………...........
18
A. Masalah Ahmadiyah di Indonesia ……………………………...
19
B. Proses Penyusunan SKB 3 Menteri ……………..……………..
26
C. Isi SKB 3 Menteri ………………………………..………...…..
40
xv
BAB III: SKB 3 MENTERI DALAM KONTEKS PENATAAN KERAGAMAN KEAGAMAAN ………………………….. A. Regulasi Keagamaan di Indonesia dalam UU……. ……........
42 43
1. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam UUD 1945……
43
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ………
46
3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ………….
47
4. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ……………….………………... 5. UU
No.
23
Tahun
2006
tentang
50
Administrasi
Kependudukan ……………………………………………..
53
6. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ………………………………...
56
B. Regulasi Keagamaan dalam Bentuk SKB ………...………........
58
1. SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah ………………………..
58
a. SKB Sebagai Bentuk Kebijakan Publik ………………..
58
b. Legalitas SKB 3 Menteri ………………………………
61
C. Pembatasan Hak dan Kebebasan Menurut UU............................
65
BAB IV: SKB 3 MENTERI DAN HAM DI INDONESIA…………….
69
A. Hak Asasi Manusia dan Fitrah Kemanusiaan ………………….
70
1. Sekilas tentang HAM ………………………………………
70
2. HAM sebagai Tuntutan Fitrah Manusia …….……………..
77
xvi
B. Kebebasan dalam Berkeyakinan sebagai HAM ………………..
79
C. Jaminan HAM dalam Kehidupan Beragama …………………..
84
D. SKB 3 Menteri: Perlindungan HAM atau Pelanggaran HAM?...
90
BAB V: PENUTUP ……………………………………………………….
99
A. Kesimpulan ……………………………………………………
99
B. Saran-saran …………………………………………………….
101
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..
102
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………….
I
CURRICULUM VITAE ………………………………………………….
X
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 199 Tahun 2008, tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, yang dikenal dengan sebutan SKB 3 Menteri merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyikapi masalah Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Rancangan SKB 3 Menteri yang disahkan pada Juni 2008, pada mulanya bertujuan untuk melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Namun karena pengaturan yang ada di dalam rancangan tersebut merupakan kebijakan yang dianggap pihak terkait bertentangan dengan konstitusi, maka rancangan tersebut diubah menjadi pembatasan kegiatan dan aktivitas Ahmadiyah sepanjang mengenai penyebaran paham kenabian setelah Nabi Muhammad SAW dan larangan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pada dasarnya, SKB 3 menteri menetapkan 7 (tujuh) ketentuan tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat Ahmadiyah. Menurut Adnan Buyung Nasution, intisari dari SKB tersebut di satu pihak mengakui dan
1
2
melindungi eksistensi Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia, namun dilain pihak SKB tersebut mengatur agar dalam menjalankan aktivitasnya Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan kegiatan diluar lingkungannya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.1 Pembatasan terhadap Jemaat Ahmadiyah hanya pada hal penyebaran paham atau ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam butir 2 SKB dimaksud, yaitu: “Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW”.2 Berlakunya SKB 3 Menteri ini ditopang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, yang bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi didalam masyarakat terhadap pro dan kontra atas kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Namun pada kenyataannya, SKB 3 Menteri ini tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya di sejumlah provinsi dan kota banyak bermunculan peraturan daerah (Perda) atau keputusan kepala daerah yang melarang keberadaan dari Jemaat Ahmadiyah di 1
Adnan Buyung Nasution, Ahmadiyah, Batu Ujian Pemerintahan Konstitusional, http://miftakhulhuda.wordpress.com, akses 07 Februari 2012. 2
Ibid
3
Indonesia untuk melakukan aktivitas keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Tindakan pemerintah daerah yang melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia terjadi karena terdapat kesalahan dalam memahami esensi Surat Keputusan Bersama yang banyak ditafsirkan sebagai pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia pada dasarnya telah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Sebagai sebuah perkumpulan, Ahmadiyah Indonesia telah pula mendapat status badan hukum yang disahkan Kementerian Kehakiman pada tahun 1953 dengan nomor registrasi No. JA. 5/23/13. Namun aktivitas gerakan ini bagi sebagian kalangan telah meresahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia, yaitu disamping Al-Qur‟an, mereka juga menggunakan Kitab Tadzkirah sebagai pegangan kitab suci mereka, khususnya tentang kenabian Mirza Ghulam
Ahmad serta
ajaran-ajarannya.
Oleh
karena
itu tidak
mengherankan jika banyak ormas Islam seperti FPI, FUI, HTI mendesak pemerintah untuk melarang gerakan Ahmadiyah di Indonesia. 3 Dalam penyususanan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, didalamnya tidak terlepas dari pertimbangan prinsip-prinsip HAM yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hak asasi (fundamental rights) yang bersifat mendasar (groundad). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memilki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut.
3
Yusril Ihza Mahendra,SKB tentang Ahmadiyah, http://yusril.ihzamahendra.com/?p=248, akses 07 Februari 2012.
4
Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.4 Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilainilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Inti paham hak-hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno, hak-hak asasi terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individu berada tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian harus dihormati dalam keutuhannya.5 Dalam hal hak kebebasan beragama, Declaration Universal Of Human Rights memberikan jaminan kepada masyarakat internasional. Hal ini termuat pada Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri.” Sedangkan dalam konstitusi Indonesia seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) terdapat rumusan4
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 31. 5
Ibid, hlm.31-32.
5
rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Rumusan-rumusan yang terdapat dalam konstitusi Indonesia tersebut merupakan bentuk pernyataan mendasar bahwa negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu dari pengakuan hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi Indonesia adalah “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.6 Selain Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, pengakuan terhadap kebebasan beragama juga terdapat di dalam Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. 7 Dari dua landasan yang terdapat dalam konstitusi Indonesia saat ini, maka secara langsung negara Indonesia memberikan jaminan kepada setiap individu untuk dapat menjalankan agamanya dan kepercayaannya itu.8 Hak beragama merupakan hak yang paling sensitif di kalangan masyarakat. Tidak diherankan lagi terjadinya silang pendapat dari berbagai pihak 6
Pasal 28I ayat (1)
7
Pasal 29 ayat (2)
8
Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 120.
6
mengenai hak tersebut. Pada dasarnya silang pendapat itu sudah terjadi semenjak diundangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM9). Persoalan yang muncul terhadap hak kebebasan beragama secara langsung, khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan memperaktikan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama.10 HAM dalam pandangan Islam berangkat dari keesaan Ilahi yang telah menciptakan manusia. Dia yang menghargai manusia melebihi semua mahluk yang ada. Dia pula yang membangun sistem yang merupakan manifestasi kehidupan yang akan menjadi misi-Nya. Kemudian manusia dituntut patuh kepada-Nya dan Rosul-Nya, patuh pula pada pemerintah sesuai dengan batasanbatasan yang telah digariskan.11 firman Tuhan dalam memanggil umat manusia untuk satu akidah tercermin dalam surat An-Nisa ayat 1 yaitu: 12
.ﻳﺎ ﺃﻳٓﺎ ﺍنُﺎس ﺍﺗﻘٕﺍ زﺑكًﺎنري خهﻘكى يٍ َﻔس ٔﺍحدﺓ
9
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebagai sebuah setandar umum dari pencapaian semua manusia dan semua bangsa, dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, akan berupaya melalui pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan penghormatan terhadap berbagai hak dan kebebasan ini dan dengan tindakan progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dan kepatuhan universal dan efektif, baik di antara rakyat dari negara-negara anggota sendiri dan diantar rakyat dari berbagai wilayah di dalam yurisdiksi mereka. Isi DUHAM adalah: 1. Dokumen HAM internasional yang paling mendasar. 2. Tidak mengikat, tidak sebagai merupakan hukum kebiasaan internasional. 3. Penafsiran otoritatif dari istilah HAM dalam Piagam PBB. 4. Tercantum di banyak konstitusi nasional dan dirujuk di dalam banyak perjanjian HAM internasional, dan 5. Mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 6. 10 David Litle dkk, Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; Kebebas Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, ter. Riyanto, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 39-40. 11
Ali Al-Qadli, Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Islam, dalam M Lukman Hakiem, (ed.), Deklarasi Islam Tentang HAM, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 92. 12
An-Nisa (4): 1
7
Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Dari ajaran dasar persamaan dan persaudaraan manusia tersebut, timbul kebebasan-kebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, dan lain-lain. Dari situ pula timbul hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak berbicara, dan sebagainya. Pada prinsip dasar hukum Islam bahwa manusia mempunyai hak, dan dalam hal-hal tertentu merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar dirinya, dan berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan. Tetapi itu semua harus ia lakukan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan orang lain, yang mungkin ditimbulkan ketika orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya.13
B. Pokok Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana proses pembentukan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah? 2. Bagaimana regulasi penataan keragaman keagamaan di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam SKB 3 Menteri dilihat dari HAM? 13
Syyid Abul A‟la Al-Maududi, Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak Azasi Manusia dalam Islam (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 171
8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimanakah proses pembentukan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, regulasi penataan keragaman keagamaan di Indonesia dan mengetahui kebebasan beragama dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilihat dari HAM. 2. Kegunaan Penelitian a. Secara Teoretis Sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan hukum Islam, khususnya pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. b. Secara Praktis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pembentukan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, regulasi penataan keragaman keagamaan di indonesia dan kebebasan beragama dalam SKB 3 Menteri dilihat dari HAM. 2. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9
D. Telaah Pustaka Untuk mendukung penilitian skripsi ini perlu adanya telaah pustaka yang berisi uraian-uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini, hal tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang belum dikaji atau dipecahkan sebelumnya. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang ada tentang SKB 3 Menteri, penulis belum menemukan literatur yang membahas secara mendalam tentang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia. Namun ada beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah di atas, diantaranya laporan Internasional Crisis Group dengan judul Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah. Dalam laporannya menjelaskan seputar proses pembentukan SKB 3 Menteri sebagai hasil dari desakan-desakan kelompok ekstrimis dan manuver-manuver menjelang pemilu 2009 dimana kepentingan politik mengalahkan kepentingan didalam tujuan nasional yang lebih luas. Karya ilmiah yang disusun oleh Rahmad Hidayat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Paca Keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008”, hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara adalah sama yaitu menjungjung tinggi hak asasi manusia, yang membedakan terletak pada prinsip dasarnya. Karya ilmiah yang disusun oleh Cita Sary Dja‟akum dengan judul “Delik Penodaan Agama (Studi Terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa
10
Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)”. Temuan dari skripsi ini menjelaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah jelas termasuk pada kriteria delik penodaan agama yaitu mempercayai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur‟an. Temuan lain bahwa munculnya produk hukum SKB tentang Ahmadiyah tidak lebih sekedar pemenuhan kevakuman hukum yang ada di Indonesia. Literatur lain yang terkait dengan pembahasan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia adalah buku karya dari prof. Dr. Harun Nasution dan Bahtiar Efendy (ed) dengan judul “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, dalam bukunya menjelaskan bahwa kebebasan manusia yang terdapat dalam Islam tidak bersifat absolut. Demikian juga hak-hak asasinya, sehingga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sama-sama dipentingkan tidak boleh ada yang diabaikan. Buku ini menjelaskan pula pemikiran tokoh-tokoh intelektual mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia seperti Sidney Hook, M. Timur, Jean Claude Vatin, dsb. Buku karya dari Drs. Ahmad Kosasih, M.A. dengan judul HAM dalam Perspektif Islam, dalam buku ini menjelaskan titik persinggungan sekaligus perbedaan antara konsef HAM sebagai produk yang dujadikan pedoman oleh sejumlah negara dewasa ini dan HAM dalam perspektif Al-Qur‟an yang bercirikan ajaran Islam. Dari hasil penelitiannya ditemukan perbedaan yang sangat signifikan dari segi prinsip maupun aktualisasi dilapangan.
11
E. Kerangka Teoretik SKB 3 Menteri merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat dalam rangka melindungi dan menjamin kebebasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam. Dapat di definisikan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihanpilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Kebebasan
beragama
merupakan
salahsatu
pertimbangan
dalam
mengeluarkan SKB 3 Menteri sebagai bagian dari hak asasi yang dimiliki manusia. Oleh karena itu hak ini merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Maka dari itu, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia bersifat universal. Manusia sebagai hamba Allah diberikan hak-hak oleh-Nya
dalam
rangka
mengemban
tanggung
jawab
dan
kewajiban
individualnya. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan hak-hak dalam rangka mengemban tanggung jawab dan kewajiban kolektivitas memakmurkan kehidupan dimuka bumi. Dalam pandangan Islam, memelihara dan mengapresiasi hak-hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi hak-hak masyarakat. Hak-hak dasar yang dimiliki manusia adalah anugerah Allah yang perlu dijaga,
12
dipelihara dan dilindungi. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat digolongkan kedalam tindakan tirani. Penafian terhadap HAM berarti penolakan nilai fitri yang merupakan anugerah Allah yang sungguh paling berharga. Dalam pandangan Islam, HAM itu dianugerahkan oleh Allah, bukan oleh siapapun. Oleh karena itu, tidak satu pihak pun atau institusi pun dimuka bumi yang punya otoritas mengamandemen, mengubah, mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang telah dianugerahkan Allah tersebut. Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan merupakan nilai-nilai universal Islam yang berlaku untuk seluruh umat manusia.14 Hal ini tercermin dari penegasanNya dalam Al-Qur‟an (Q.S. Al-Isra/17: 70):
ًٍٔنﻘد كسيُﺎﺑُي آﺩو ٔحًهُٓى في ﺍنبسٔﺍنبﺤسٔزشقُٓى يٍ ﺍنطﻴبت ٔفضهُٓى ﻋهﻰ كثﻴس ي .خهﻘُﺎ ﺗﻔضﻴﻼًال
15
Prinsip dasar (al-mabadi) merupakan prinsip universal, tidak memerlukan bukti dan bersifat tidak berubah (tsabit, imutable) serta mengikat semua. Selain itu penggunaan teori al-Mabadi al-Khamsah yang bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.16 14
Ahmad Kosasi, HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 4. 15
Al-Isra (17): 70
16
Yudian wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, (Yogyakarta, Pesantern Nawesea Press, 2006), hlm. 45
13
Dalam teori ini terdapat lima kepentingan yang harus dilindungi: perlindungan agama, hak hidup, hak terhadap pemberdayaan akal atau pikiran, hak atas pengembangan keturunan dan hak atas kepemilikan harta benda. Dengan terciptanya al-Mabadi al-Khamsah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudkan.17 Apabila dikorelasikan dengan perlindungan kebebasan beragama dalam SKB 3 Menteri ini maka perlindungan terhadap agama perlu dilindungi. Untuk itulah pentingnya elastisitas pengkajian analisis hukum agar tercipta kemaslahatan. Dengan tujuan semata-mata agar keadilan dapat ditegakan dan terjaminnya perlindungan kebebasan beragama.
F. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai
17
H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dama Rrambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 258
14
sumber data.18 Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur dan sumbersumber ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan. 2. Sifat penelitin Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada.19 3. Metode pendekatan Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
berdasarkan
pada
undang-undang
yang
berkaitan
dengan
permasalahan pada skripsi ini, serta teori al-Mabadi al-Khamsah yaitu memahami bahwa hak-hak yang dimiliki oleh semua orang dapat diperoleh setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut diberikan Tuhan secara langsung, karenannya tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak tersebut.20
18
Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.
19
Ibid, hlm. 223
20
Andrey Sujatmoko, “sejarah,teori,perinsip dan kontroversi HAM”, makalah disampaikan pada acara dengan tema Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, diselenggarakan oleh PUSHAM-UII, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009, hlm. 6.
15
4. Sumber Data Penelitian Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lain-lain.21 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. a. Bahan Hukum Primer adalah semua dokumen yang mengikat berlakuannya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008. b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Data yang digunakan adalah beberapa karya ilmiah dari para intelektual yang bekaitan dengan materi pembahasan berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel. 21
Edi Ikhsan, Metode Penelitian Hukum (Medan: Fakultas Hukum USU, 2008), hlm. 29.
16
c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. 4. Tehnik pengumpulan data Tehnik pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini ialah dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data
berupa hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah,
artikel-artikel ilmiah dan peraturan perUndang-Undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini. 5.
Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data-data yang lengkap dan sempurna untuk dijabarkan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
G. Sistematika Pembahasan Dalam penyusunan skrpsi ini, terdapat lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar pustaka. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut : Bab pertama pendahuluan, Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik,
17
metode penelitian, dan terakhir tentang sistematika pembahasan untuk menguraikan secara garis besar tentang pokok-pokok bahasan yang akan ditulis. Bab kedua menjelaskan tentang masalah Ahmadiyah di Indonesia dan SKB 3 Menteri, yang didalamnya meliputi masalah Ahmadiyah di Indonesia, proses penyusunan SKB 3 Menteri dan isi SKB 3 Menteri. Bab ketiga akan menjelaskan tentang SKB 3 Menteri dalam konteks penataan keragaman keagamaan yang meliputi, regulasi keagamaan dalam UU, regulasi keagamaan dalam bentuk SKB serta pembatasan hak dan kebebasan menurut UU. Bab keempat menjelaskan tentang SKB 3 Menteri dan HAM di Indonesia yang meliputi hak asai manusia dan fitrah kemanusiaan, kebebasan dalam berkeyakinan sebagai HAM, jaminan HAM dalam kehidupan beragama, dan SKB 3 Menteri: perlindungan HAM atau pelanggaran HAM?. Bab kelima merupakan bab penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Untuk mengakhiri pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia, sebagaimana telah penulis bahas, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 1. Ahmadiyah yang selama ini berdampingan harmonis dengan warga masyarakat pada umumnya belakangan menjadi masalah yang menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Hal ini dipicu adanya persepsi sebagian kalangan tentang Jemaat Ahmadiyah berupa pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Mirza Ghulam Ahmad dan adanya kitab Tadzkirah yang berisi cerita perjalanan sepiritual Mirza Ghulam Ahmad yang dijadikan kitab pegangan setelah Al-Qur‟an. Dari kedua penyimpangan tersebut di atas banyak menimbulkan gejolak dimasyarakat untuk membubarkan Ahmadiyah. Tanggal 9 Juni 2008 diterbitkan SKB 3 Menteri sebagai buah dari desakan ormas-ormas garis keras yang menuntut dengan demonstran yang berujung pada kekerasan. Faktor pendorong lainnya adalah kesalahan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hanya karena ia tidak harus memenuhi tuntutan partai-partai Muslim sebagai koalisi pemerintahan menjelang pemilu 2009, tapi juga karena Megawati dan partai PDIP nya bisa tampak sebagai kandidat dan partai yang lebih terbuka dan toleran.
99
100
2. Lahirnya regulasi keagamaan di Indonesia bukan berarti persoalan keagamaan menjadi lebih baik, hal ini dapat dicermati adanya pertentangan antara peraturan di atas dengan peraturan dibawahnya. Istilah „SKB‟ dalam SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah termasuk bertentangan atau tidak tertib perundangan, peraturan ini terlihat memiliki „cacat bawaan‟. Sebab semenjak UU No. 10 Tahun 2004 diundangkan, istilah SKB sudah tidak lagi digunakan dalam tertib aturan hukum di Indonesia, yang ada adalah Peraturan Menteri atau Peraturan Bersama Menteri. Karena itu berdasarkan tertib hukum yang baru adalah jelas bahwa penggunaan istilah SKB menyebabkan cacat dalam regulasi ini dan kehilangan pijakan dasar sebagai norma hukum untuk diberlakukan. Tentu diluar masalah regulasi di atas banyak permasalahan lain yang harus menjadi referensi dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah. 3. SKB 3 Menteri berimplikasi pada kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang selalu dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, karena SKB ini diduga menjadi amunisi baru bagi konflik horisontal di akar rumput dan sebagai justifikasi hukum positif bagi „pemberhangusan‟ kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan mainstream. Namun secara normatif SKB tersebut tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Karena dalam isi SKB tidak untuk membatasi hak seseorang dalam beragama, akan tetapi untuk mengembalikan keamanan dan
101
kenyamanan dalam masyarakat yang selama ini terganggu sesuai yang diamanatkan oleh UU kepada pemerintah.
B. Saran-saran Dari uraian tentang SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam Penataan Keragaman Keagamaan dan HAM di Indonesia, ada beberapa saran yang penulis purlu sampaikan, yaitu: 1. Bagi pemerintah (pembuat undang-undang), dalam penyusunan peraturan khusunya yang terkait dengan pengaturan keagamaan untuk lebih memperhatikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang akan diatur dalam UU/peraturan tersebut. Hal ini agar tidak menambah masalah yang harus di hadapi oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri akibat adanya kekeliruan dalam pengaturannya. 2. Warga masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat kepada hukum dan lebih mengedepankan persaudaraan antar sesama, oleh karenanya bagi warga masyarakat setiap ada konflik horizontal atau perbedaan pandangan dalam beragama agar diselesaikan dengan jalan aman, tertib, damai tanpa harus dengan kekerasan, karena dapat mencederai Islam itu sendiri sebagai agama rahmatan lil‟alamin
102
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Bandung: Gema Risalah Press, 1989
Fiqh dan Ushul Fiqh A.Djazuli, H, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dama RrambuRambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003 Al-Maududi, Abu A„la, Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia,dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak Azasi Manusia dalam Islam Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987 Al-Qadli, Ali, Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Islam, dalam M Lukman Hakiem, (ed.), Deklarasi Islam Tentang HAM, Surabaya: Risalah Gusti, 1992 Kosasi, Ahmad, HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003 Lopa, Burhanuddin. Al-Qur‟an dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996 Sudjana, Eggi, S.H., M..Si., HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta, Nuansa Madani, 2002 Syaukat Huasain, Syekh, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 1996 Wahyudi, Yudian, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Yogyakarta, Pesantern Nawesea Press, 2006
Kamus Dasuki, Hafizh, Ensiklopedi Islam, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1993 Kuper, Adam dan Jessica Kuper, Ensiklopedia ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
103
Perundang-Undangan Undang Undang Dasar 1945 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Kelompok Umum Abdullah D, Muhammad. Islam Djalan Mutlak. Jakarta: Pembangunan. 1923 Ahmed An-Na‟im, Abdullah, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, Bandung, Mizan, 2007 Albadry, Hamka Hak, Koreksi Total terhadap Ahmadiyah, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981 Al-Qardhawi, Yusuf. Anatomi Masyarakat Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 Colbran, Nicola, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan secara Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Kebebasan Beragama atau Bertkeyakinan: Seberapa Jauh?, Yogyakarta: Kanisius, 2010 Dhedy Dwi Handes, Agung, “Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana”, Tesis Universitas Indonesia 2011 Djamaluddin, M. Amin, Ahmadiyah Menodai Islam (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2007
104
El Muhtaj, Majda, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990Edi Ikhsan, Metode Penelitian Hukum,Medan: Fakultas Hukum USU, 2008 Kamal Pasha, Musthafa. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002 Litle, David dkk, Kajian Lintas Kultur Islam-Barat; Kebebas Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, ter. Riyanto, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 Mas‟udi, Masdar F., Hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed), Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi Manusia, Yogyakarta, UII Press, 2002 Nurdjana, IGM.SH., M.Hum. Hukum dan aliran Kepercayaan Menympang di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 R.Batuah, Syafi, Ahmadiyah : Apa dan Mengapa, Tanpa Tempat : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1986 Setiardja, Gunawan, Hak-Hak Asasi manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: Kanisius, 1993 Tim ICCE Universitas Islam Indonesia Jakarta. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demoktasi, Hak Asasi Manusia, dalam Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana 2005 Triyana, Jaka, Instrumen Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar Kuliah Hukum HAM Internasional Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 2007 Warto Wardoyo, Slamet, dalam Muladi. Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2007.
105
Lain-lain Abdullah, M. Amin, Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama‐ Agama Dan Keindonesiaan, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2011 Arifin, Syamsul, “Diskursus Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan”, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Th Ke-10 (November 2010) International Crisis Group, Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah, Jakarta: 07 Juli 2008 Smith, R.K.M., Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008 Sujatmoko, Andrey, “sejarah,teori,perinsip dan kontroversi HAM”, makalah disampaikan pada acara dengan tema Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, diselenggarakan oleh PUSHAMUII, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009 Sumika Putri, Nella, Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (external freedom) di Hubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah, jurnal Dinamika Hukum, vol.11 No.2 Suparman, “Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Faham Universal dan Partikular”, Warta Dharmawangsa: Majalah Ilmiah, Vol. 16 (2008), The Wahid Institute, Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indinesia “Menapaki Bangsa yang Kian Retak”, Jakarta, 2008 Yefsizawati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam, Universitas Sumatra Utara (2005), Koran Tempo Indopos Jakarta Post Reformasi Weekly News
106
Adnan Buyung Nasution, Ahmadiyah, Batu Ujian Pemerintahan Konstitusional, http://miftakhulhuda.wordpress.com. Majelis Ulama Indonesia, Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Penjelasan tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah, Dalam http://media.isnet.org/islam/Ahmadiyyah/FatwaMUIAhmadiyah.pdf, Yusril Ihza Mahendra, SKB tentang Ahmadiyah, http://yusril.ihzamahendra.com/?p=248.http://forum.detik.com/showthread.p hp?p=12299638&langid=2, http://www.depag.go.id/file/dokumen/SEBAhmadiyah.pdf. http://www.kalselprov.go.id/start-download/surat-keputusan/13-skb-3-menteritentang-ahmadiyah, http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11M 2011%20NELLA%20SUMIKA%20PUTRI.pdf, www.Ahmadiyah.org
Lampiran I TERJEMAHAN BAB HLM I 6
FN TERJEMAHAN 12 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.....”
I
12
15 “Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
IV
71
84 “dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”
IV
79
95 “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
IV
86
103 “Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
IV
87
104 “dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”
IV
87
105 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat…..…”.
I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
Biografi Mirza Ghulam Ahmad Hazrat Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh, yang merupakan paman Amir Tughlak Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand, dan mulai menetap disana. Tetapi pada abad ke 10 Hijriah atau abad ke 16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Beg beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khorasan ke India karena beberapa hal, dan tinggal di kawasan sungai Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km jauhnya dari sungai tersebut. Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadian, Punjab, India, 13 Februari 1835 dan meninggal 26 Mei 1908 pada umur 73 tahun. Ghulam Ahmad berasal dari keluarga yang berkecukupan sebagai bayi kembar, namun kembarannya meninggal saat lahir. Ia pendiri gerakan keagamaan Ahmadiyah. Dia mengaku sebagai “kedatangan Yesus/Isa yang kedua kalinya”, Mesias yang dijanjikan, Imam Mahdi, begitu juga sebagai Mujaddid diabad ke 14 Islam. bagaimanapun, pengakuannya tidak begitu saja diterima oleh sebagian umat Muslim dan sebagian besar melihatnya sebagai nabi palsu. Ketika Ahmad berumur 40 tahun, ayahnya wafat. Waktu itu Ahmad mengaku bahwa Tuhan telah berkomunikasi dengannya melalui wahyu. Sejak saat itu Ahmad banyak menulis untuk melawan apa yang menurutnya sebagai tulisan-tulisan anti Islam dari berbagai kelompok misionaris Kristen. Dia juga fokus dalam melawan berbagai dampak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Brahma Samaj. Selama periode ini dia sangat diterima oleh berbagai golongan Islam yang ada saat itu.
Biografi Adnan Buyung Nasution Adnan Buyung Nasution nama lengkapnya, lahir di Jakarta, 20 Juli 1934. Hidupnya cukup sarat dengan tantangan. Sejak kecil, umur dua belas tahun, Buyung bersama adik satu-satunya Samsi Nasution sudah harus menjadi pedagang kali lima menjual barang loakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Di pasar itu pula, ibunya, Ramlah Dougur Lubis berjualan cendol. Sementara itu, ayahnya, R. Rachmat Nasution, bergerilya melawan Belanda dalam Clash II pada 1947-1948. sejak kecil, Buyung sudah kelihatan berbakat aktivis. Saat bersekolah di SMA Negeri I Jakarta, ia pun sudah menjadi Ketua Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Lulus SMA, Buyung hijrah ke Bandung dan mendaftar II
di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Teknik Sipil. Di sana ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Tetapi ia hanya bertahan setahun di ITB, lalu pindah ke Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak lama di situ, pada 1957 ia pindah lagi ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia. Pendidikan lengkapnya mulai dari SD Negeri, Yogyakarta (1947), SMP Negeri I, Yogyakarta (1951), SMA Negeri I Jakarta (1951), Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (1964), Studi Hukum Internasional, Universitas Melbourne, Australia (1959), dan Universitas Utrecht, Belanda (1992, S3)
III
Lampiran III
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3 Tahun 2008 NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008 NOMOR : 199 Tahun 2008
TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
IV
b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan
yang
menyerupai
kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu; c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan
dan
dialog
untuk
menyelesaikan
permasalahan
Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008; d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ; e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional; f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
V
Mengingat : 1. Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a; 3. Undang-Undang
Nomor
1/PnPs/1965
tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; 4. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1985
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang
Nomor
8
Tahun
1985
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan; 10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
VI
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM); 15. Keputusan
Jaksa
Agung
Republik
Indonesia
Nomor:
KEP-
115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005; 2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008; 3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;
VII
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA
PENGANUT,
ANGGOTA
ANGGOTA,
PENGURUS
JEMAAT
DAN/ATAU AHMADIYAH
INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT KESATU
: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
KEDUA
: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
KETIGA
:
Penganut,
anggota,
dan/atau
anggota
pengurus
Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya. KEEMPAT
: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama
serta
ketenteraman
dan
ketertiban
kehidupan
bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau
VIII
tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). KELIMA
: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM
: Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
KETUJUH
: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008
IX
CURRICULUM VITAE
Nama
: Anasrudin
TTL
: Cianjur, 08 Juni 1988
Jenis kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Nama Ayah
: U. Herman
Nama Ibu
: Siti Halimah
Alamat Asal
: Pasir Ipis 05/01, Ds. Sukamulya, Kec. Cugenang, Cianjur
Pendidikan Formal
1995-2001
: SDN Pasirgombong
2001-2004
: SMP-T Al-Ma‟shum Mardiyah
2004-2007
: SMK Pariwisata Cianjur
2008-2012
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
X
