Modul Untuk Difabel
Modul Siap Memilih Bagi Kelompok Sasaran : Difabel/ Kelompok difabel/ DPO (Diferent Person Organization)/ Siswa – siswi SMA LB (SLB A, SLB B, SLB D)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR 2014
DAFTAR ISI :
Bagian I : MEMAHAMI PEMILU ......................................... 1 a. Pengertian pemilu ......................................................... 1 b. Bagaimana pemilu dilaksanakan .................................... 4 c. Difabel dan pemilu ......................................................... 24 d. Dasar hukum hak politik difabel dalam pemilu .............. 25 Bagian II : BAGAIMANA BISA MENJADI PEMILIH ................ 32 a. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih ............... 32 b. Bagaimana kalau nama kita tidak terdaftar? ................ 40 c. Bilamana Pemilih MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN .... 40 d. Persiapan ke TPS ............................................................ 42 Bagian III : TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA ................... 45 Bagian IV : PELAKSANAAN PEMILU YANG AKSES DIFABEL .. 48 Bagian V : PERAN DIFABEL dalam Sosialisasi Kepemiluan .. 52 Sumber .............................................................................. 54
ii
1
Bagian I MEMAHAMI PEMILU Bab ini menjelaskan tentang : A. Pengertian pemilu B. Bagaimana pemilu dilaksanakan? C. Difabel dan pemilu D. Dasar hukum yang melandasi hak politik difabel dalam pemilu
A. Pengertian Pemilu Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan rekruitmen atau pemilihan orang-orang untuk menduduki jabatan- jabatanpolitik tertentu seperti misalnya : anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah dan Presiden, dengan tata cara yang diatur melalui peraturan perundangundangan. Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan melakukanevaluasi terhadap peserta pemilu, partai politik dancalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menentukanapakah mereka masih pantas diberi kepercayaan.Disamping itu, dalam proses menentukan pilihan
2 terhadap partai dan calon anggota Dewan
Perwakilan
tersebut,
rakyat
Rakyat dapat
menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan visi dan misi partai
dan
calon
yang
akan
dipilihnya, hal ini menunjukkan bahwa
melalui
Pemilu,
rakyat
menentukan masa depan negara dan bangsa, sesuai yang mereka inginkan. Sebagai suatu proses rekuritmen jabatan politik, pemilu sering dianggap sebagai medan pertarungan perebutan kekuasaan. Layaknya sebuah pertarungan, maka hasil akhir dari pemilu adalah adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. Pihak yang menang adalah mereka yang akan menduduki jabatan politik dan memiliki kekuasaan. Cara pandang terhadap pemilu sebagai medan pertarungan perebutan kekuasaan ini, mengakibatkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu rawan akan praktek-praktek tidak terpuji, seperti: korupsi, kecurangan, diskriminasi dan kekerasan. Bahkan pemilu dapat melahirkan konflik yang berskala luas dan menimbulkan korban harta dan jiwa.
3 Namun
di
sisi
lain,
Pemilu
menjadi
tempat
rakyat
menggantungkan harapan adanya perubahan ke arah keadaan yang lebih baik, lebih adil dalam distribusi sumber daya, lebih memberi ruang bagi
rakyat
untuk
berpartisipasi
dan
akhirnya
mewujudkan
pemerintahan yang menghormati, mempromosikan, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia dan mewujukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harapan yang digantungkan oleh rakyat pada pemilu tersebut bukanlah yang mustahil untuk diwujudkan. Harapan tersebut akan dapat diwujudkan, sepanjang pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan secara bersih dan damai serta taat pada asasasas penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil. Lebih dari itu, untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mensejahterakan rakyat, diperlukan partisipasi politik sejati seluruh rakyat. Partisipasi sejatirakyat hanya akan dapat terwujud bila pemerintah, partai politik dan penyelenggara pemilu aktif menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Namun luasnya wilayah, tingginya jumlah dan beragamnya pemilih, yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri, menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pendidikan pemilu tidak mungkin dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah.
4 Partisipasi masyarakat sipil, media, pihak swasta dan semua warga negara pemilik hak pilih, merupakan bagian penting yang akan turut menentukan keberhasilan pemilu. Tanpa partisipasi semua pihak, sangat sulit mengharapkan pemilu akan berhasil dan membawa perubahan ke arah tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
B. Bagaimana pemilu dilaksanakan? 1. Siklus Pemilu Pemilu untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat dan pemilu untuk pemilihan presiden diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali.
2. Jenis –jenis Pemilu Dilihat dari penyelenggaraannya, dua jenis pemilu di Indonesia, yaitu pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam skala nasional dan pemilu yang serentak dalam
skala
daerah
yang
dikelola
oleh
Lembaga
Penyelenggara yang dibentuk oleh Undang-undang Pemilu yang diselenggarakan secara serentak setiap lima (5) tahun sekali dalam skala nasional adalah :
5 1.
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu yang diselenggarakan secara serentak setiap lima (5) tahun sekali dalam skala daerah , yaitu : a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah, di tingkat Provinsi. b. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota,
Kepala
Daerah,
di
tingkat
Kabupaten/Kota. Di samping itu, masih ada pemilu dalam skala lebih kecil dan diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh lingkungan itu sendiri, misalnya, seperti pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa.
3. Asas Pemilu Asas Pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Langsung berarti pemilih
6 diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, tanpa terkecuali dan tidak boleh ada diskriminasi. Bebas berarti pemilih dijamin dapat menentukan pilihan dan memberikan suaranya, berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu: pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur dan sesuai peraturan perundangan.
7 Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan
pemilih,
tanpa
ada
pengistimewaan
ataupun
diskriminasi terhadap peserta atau pemilih pemilu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
4. Pemilih Pemilih
adalah
setiap
Warga
Negara Indonesia (WNI), yang telah genap
berumur
17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. setiap
Artinya, Warga
Negara
Indonesia,
laki-laki
maupun
perempuan tanpa memandang kondisi tubuh, status sosial maupun ekonomi, agama ataupun kepercayaannya dan apapun keyakinan politiknya, sepanjang telah genap
8 berusia 17 tahun, maka yang bersangkutan berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Warga Negara Indonesia yang belum genap berusia 17 tahun, sudah menikah atau sudah pernah menikah, yang bersangkutan berhak menjadi pemilih dalam pemilu.
5. Penyelenggara Pemilu Lembaga Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undangundang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , adalah : a. Komisi Pemilihan Umum (KPU), b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU),
adalah
lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9 Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota
(KPU
Kabupaten/Kota) adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota
Struktur Komisi Pemilihan Umum bersifat hierarkis yaitu: •
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
•
Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi)
•
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kab/Kota)
Pelaksana Pemilu di lapangan adalah : •
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
•
Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk
oleh
KPU
Kabupaten/Kota
untuk
10 melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. •
Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara,
selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara
di
tempat
Pemungutan
pemungutan
Suara
(TPS)
suara. adalah
Tempat tempat
dilaksanakannya pemungutan suara. •
Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri
•
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan
11 anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa
keanggotaan
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
KPU
Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Lembaga Penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) , adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panitia
Pengawas
Kabupaten/Kota
Pemilu
(Panwaslu
12 Kabupaten/Kota) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Provinsi
yang
penyelenggaraan Pemilu
bertugas
mengawasi
di wilayah kabupaten/kota
Strukur Badan Pengawas Pemilu, adalah : 1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. 2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengawas Pemilu di lapangan adalah : •
Panitia
Pengawas
Pemilu
Kecamatan
(Panwaslu
Kecamatan), adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. •
Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
•
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
13
Keanggotaan Lembaga Pengawas Pemilu Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dan
Panwaslu
Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
Ketua
Bawaslu
Provinsi,
ketua
Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
14 Sedangkan
lembaga
pengawas
pemilu
di
tingkat
kabupaten/kota dan di lapangan bersifat ad hoc. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
(DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Penyelenggara
kode
etik
Pemilu
dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
15 DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Pembentukan
DKPP
ditetapkan
dengan
Keputusan
Presiden. DKPP) terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur KPU; b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu; c. 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR; d. 1 (satu) orang utusan Pemerintah; e. 4 (empat) orang tokoh masyarakat
6. Peserta Pemilu Berdasarkan UU no 8 tahun 2012, Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah: •
Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
•
Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD
16 Syarat Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD adalah : a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Pen Mengenali Demokrasi 35 duduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
17 h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; i.
Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Selain itu, ada syarat khusus bagi Pemilu di Aceh, sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan di Aceh. Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki partai lokal, karena ketentuan undang-undang. Syarat Perseorangan bagi Peserta Pemilu DPD:
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
18 f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i.
terdaftar sebagai Pemilih;
j.
bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara,
yang
dinyatakan
dengan
surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l.
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia
19 barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan
20 Partai
Politik
Peserta
Keputusan KPU adalah :
Pemilu
2014,
Berdasarkan
21
22 7. Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahapan Pelaksanaan Pemilu adalah : 1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4. Penetapan Peserta Pemilu; 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7. Masa Kampanye Pemilu; 8. Masa Tenang; 9. Pemungutan dan penghitungan suara; 10. Penetapan hasil Pemilu; 11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
23
24 C. Difabel dan pemilu Pemilu
merukan
proses
demokrasi yang menjadi hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat usia,
tanpa
mempermasalahkan
perbedaan apapun, sperti warna kulit, jenis kelamin, kaya miskin, termasuk difabel atau tidak difabel. Penyelenggaraan pemilu akan menghasil pemimpin negara atau wakil rakyat yang akan mempunyai wewenang mengatur jalannya program-program dan kebijakn sebuah negara/ pemerintahan yang mana masyarakat termasuk difabel pada gilirannya nanti akan menjadi bagian penerima manfaat dari program dan kebijakan pemerintah/ negara tersebut. Bila difabel ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu, berarti diafabel juga ikut mengambil pengaruh dalam memilih pemimpin/ wakil
rakyat
yang
kelak
akan
menjadi
tempat
mereka
mengagntungkan masa depan sebagai warga negara yang sejahtera.
25
D. Dasar hukum yang melandasi hak politik difabel dalam pemilu : - Pasal 157(1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1012 tentang Pemilu: 1)
Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyaihalangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaanPemilih.(2)
2)
Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikansuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmerahasiakan pilihan Pemilih.(3)
3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuankepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.
-
KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(United Nations Convention On The
Rights
of Persons with
Disabilities) Pasal 29 Partisipasi Dalam Kehidupan Politik dan Publik Negara-Negara Pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas
hak-hak
politik
dan
kesempatan
untuk
26 menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk: (a)
Me njam in
agar
penya nda ng
berpart isipasi secara
disa bilitas
dapat
efekt if dan penuh dalam
kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, inter alia dengan: (I)
Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan Iayak,
bersifat
dapat
diakses
dan
mudah
dipahami
dan
digunakan; (ii)
Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh
fungsi
publik
dalam
semua
tingkat
pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas; (iii) Menjamin
kebebasan
berekspresi
dan
keinginan
27 penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini,
bilamana
diperlukan
atas
permintaan
mereka,
mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka send iri. b)
Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas
dapat
s eca ra
e fekt if
da n
pe nuh
be rpa rt is ipas i da la m pe laks a na a n urusa n publik t a npa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup: (i)
Partisipasi
dalam
organisasi
non-pemerintah
dan
asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik; (ii)
Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.
28 II. Metode yang dapat digunakan menyampaikan materi ini: a. Untuk tuna netra : 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan rekaman ceramah (MP3, voice reccorder) 3). Dengan mengggunakan kompuetr/ laptop yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bicara (biasa digunakan untuk buku bicara/ perpus bicara). b. Untuk tuna daksa 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan referensi bahan bacaan (buku, famlet, booklet dll.) c. Untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Dengan metode ceramah menggunakan bahasa isyarat, bila pemateri tidak menguasai bahasa isyarat, harus disediakan penerjemah bahasa isyarat minimal 2 orang untuk bergantian (satu penerjemah idealnya bergantian setiap satu jam sekali, karena akan berpengaruh terhadap daya konsentrasi si penerjemah, dan akan berdampak pada optimalisasi hasil penterjemahan), karena saat menterjemahkan; penterjemah melakukan tiga konsentrasi kerja (mencermati narasumber, mencermati pada terjemahan, dan mencermati gerakan isyaratnya).
29 2). Dengan referensi berupa bahan bacaan atau gambar bertema (buku, famlet, booklet dll.) 3). Dengan refensi bahan bacaan atau gambar bertema dalam bentuk soft file III. Akses
tempat
penyampaian
informasi/
pengetahuan
kepemiluan (bila calon pemilih harus dikumpulkan di satu tempat) : a. untuk tuna netra 1). Lokasi tempat harus terletak pada lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan umum, baik datang maupun pulang (karena untuk
kemandirian
mobilitas,
tunanetra
lebih
mudah
menggunakan kendaran umum). 2). Lokasi sebaiknya dipilih tempat yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (untuk memudahkan tunanetra bertanya saat mencari lokasi). 3). Pada area lokasi disiapkan pemandu yang memadai(bila tunanetra datang tanpa pendamping) untuk mengarahkan proses registari/administrasi dan menuju tempat duduk, mengambilkan konsusmsi jika tersedia. Bila perlu pemandu memberi informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan
30 (jumlah peserta yang diundang dan perkiraan yang sudah datang, posisi letak toilet umum dll.) b. untuk tuna daksa 1). Lokasi tempat harus terletak pada lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan umum, baik datang maupun pulang. 2). Ruang tempat pelaksanan harus bisa diakses oleh kursi roda secara mandiri (tanpa harus dibantu orang lain), dengan memenuhi persyaratan aman dan nyaman. 3). Tempat pelayanan registrasi/ administrasi, konsusmsi jika ada, dan formasi tempat duduk, harus bisa dijangkau dan bisa untuk manuver kursi roda secara mandiri. c. untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Lokasi sebaiknya dipilih tempat yang sudah dikenal oleh masyarakat luas 2). Pada area lokasi diberi tanda petunjuk/ pemandu arah dalam bentuk tulisan atau huruf isyarat (menunjukan tempat pertemuan, registrasi, konsumsi jika ada, toilet dll.) 3). Petugas tempat pelayanan registrasi/ administrasi harus
disediakan petugas yang menguasai bahasa isyarat (minimal tersedia satu petugas).
31 V. Media/ Forum yang bisa digunakan untuk penyampaian informasi/ pengetahuan kepemiluan: 1. Seminar 2. Memanfaatkan pertemuan rutin kelompok di masing – masing disabilitas (tuna netra, tuna daksa, tuna rungu wicara).
32
Bagian II BAGAIMANA BISA MENJADI PEMILIH I. Bab ini menjelaskan tentang: a. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih b. Bagaimana kalau nama kita tidak terdaftar? c. Persiapan ke TPS A. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih 1. Penerimaan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah. Penyerahan data kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan 5 (lima) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
33 2. Penyusunan Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 1) Penyusunan Data Pemilih a-
KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DP4 dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b- Pemutakhiran DP4 diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah DP4 diterima; c- Dalam pemutakhiran data, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan); d- Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara); e- Dalam pemutakhiran data pemilih PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran
pemilih
yang
terdiri
atas
perangkat
desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain dan warga masyarakat; f-
Petugas
pemutahiran
diberhentikan oleh PPS. 2) Penyusunan DPS :
data
pemilih
diangkat
dan
34 a- Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditetapkan oleh PPS berbasis rukun tetangga. b- Daftar Pemilih Sementara (DPS), diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutahiran data pemilih; c- Daftar Pemilih Sementara (DPS), diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat; d- Daftar Pemilih Sementara (DPS), salinannya diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan
sebagai
bahan
untuk
mendapatkan
masukan dan tanggapan; e- Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan; f-
PPS
wajib
memperbaiki
daftar
pemilih
sementara
berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu; g- DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapat masukan dan tanggapan. 3) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
35 a- PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman; b- DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil perbaikan akhir, disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap; c- PPS harus memberikan salinan daftar pemilih hasil perbaikan, kepada yang mewakili Peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan; 4) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) a- KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS; b- DPT (Daftar Pemilih Tetap), disusun dengan basis TPS; c- DPT (Daftar Pemilih Tetap), ditetapkan paling lama 20 (duapuluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS; d- DPT (Daftar Pemilih Tetap), disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;
36 e- KPU Kabupaten/Kota harus memberi salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih : 1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). 2) Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu, oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, selama 30 hari. 3) Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat, oleh PPS /PPLN, selama 7 hari. 4) Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat, oleh PPS/PPLN, paling lama 7 hari. 5) Penetapan DPT dan Rekapitulasi di Kabupaten/Kota, oleh PPS/PPLN. 6) Rekapitulasi DPT di Provinsi, oleh KPU Kabupaten/Kota 7) Penetapan DPT tingkat Nasional, oleh KPU Provinsi
37 c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian : 1) Pemberitahuan
kepada
Pemerintah
Daerah
tentang
penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 2) penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah; 3) penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang; 4) pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP; 5) pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara; 6) perbaikan Daftar Pemilih Sementara; 7) pencatatan data pemilih tambahan; 8) penetapan Daftar Pemilih Tambahan; 9) pengumuman Daftar Pemilih Tambahan; 10) pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
38 11) penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS; 12) penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar
dan
TPS
terinci
tiap
kecamatan,
dan
kelurahan/desa dalam wikayah kabupaten/kota; 13) pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota; 14) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan 15) penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS. d. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri 1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di Negara akreditasinya; 2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri;
39 3) PPLN melakukan pemutahiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diteri manya data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 4) PPLN menyusun Daftar Pemilih Sementara; 5) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lama 1(satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih; 6) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk menda patkan masukan dan tanggapan masyarakat; 7) Masukan dan tanggapan dari masyarakat diterima PPLN paling lama 7 (tujuh)hari sejak diumumkan; 8) PPLN wajib memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat; e. Rekapitulasi DPT 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kabupaten/Kota 2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi;
40 B. Bagaimana Kalau Nama Kita Tidak Terdaftar? 1. Lapor ke PPS untuk dimasukan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) paling lambat 25 Maret 2014. 2. Gunakan KTP/ KK untuk mengunakan hak pilih pada TPS yang sesuai dengan KTP. KPPS akan mencatat dalam form Daftar pemilih khusus tambahan C. Bilamana Pemilih MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN Bagian ini menjelaskan tentang pemilih dimana dia sudaf terdaftar di DPT namun pemilih dalam keadaan tertentu harus menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Berikut contoh pemilih dalam keadaan tertentu a. Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan 1. Untuk keperluan pemberian suara bagi pemilih yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, KPU Kabupaten/Kota
membentuk
TPS
pada
Lembaga
Pemasyarakatan. 2.
Bagi pemilih yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan,
dengan
ketentuan
emilih
yang
bersangkutan dapat memberikan suara di TPS yang dibentuk pada Lembaga Pemasyarakatan.
41 b. Pemilih di Rumah Sakit Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau petugas rumah sakit dapat memberikan suara di TPS terdekat dengan lokasi rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemilih atau keluarga pemilih memberitahukan kepada PPS/KPPS di tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahwa pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap di rumah sakit dan tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan. 2. PPS/KPPS meneliti nama pemilih yang bersangkutan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), PPS/KPPS memberikan Suara Pemberitahuan (model A5). 3.
Keluarga pemilih yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPPS yang terdekat dengan rumah sakit dimana pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap, paling lambat pada hari pemungutan suara.
42 c. Pemilih Tuna Wisma (tidak memiliki domisili tetap), Pekerja Lepas Pantai, Masyarakat Terasing/Nomaden. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas tetap harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Apabila pemilih dalam keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya, maka mereka dapat dicantumkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan akan menerima surat pemberitahuan pemilih untuk digunakan sebagai dasar pemberian suara di TPS lain.
D. Persiapan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1. Pastikan bahwa anda telah menerima surat pemberitahuan dari KPPS 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. 2. Apabila belum menerima surat pemberitahuan, harap menghubungi petugas KPPS. 3. Datang ke TPS pada Hari Pemungutan Suara pada waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. Membawa surat pemberitahuan yang sudah diterima dan kartu pemilih (untuk PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)
43 II. Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini: a. Untuk tuna netra : 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan rekaman ceramah (MP3, voice reccorder) 3). Dengan mengggunakan kompuetr/ laptop yang dilengkapi
dengan
aplikasi
komputer
bicara
(biasa
digunakan untuk buku bicara/ perpus bicara). b. Untuk tuna daksa 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan referensi bahan bacaan (buku, famlet, booklet dll.) c. Untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Dengan metode ceramah menggunakan bahasa isyarat, bila pemateri tidak menguasai bahasa isyarat, harus disediakan penerjemah bahasa isyarat minimal 2 orang untuk bergantian. 2). Dengan referensi berupa bahan bacaan atau gambar bertema (buku, famlet, booklet dll.) 3). Dengan refensi bahan bacaan atau gambar bertema dalam bentuk soft file
44 III. Media/ Forum yang bisa digunakan untuk penyampaian informasi/ pengetahuan kepemiluan: a.
Seminar
b.
Memanfaatkan pertemuan rutin kelompok di masing – masing disabilitas (tuna netra, tuna daksa, tuna rungu wicara)
45
Bagian III TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA I. Bagian ini menjelaskan bagaimana cara pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih a. Calon pemilih datang ke TPS dengan membawa undangan untuk mengantri pemungutan suara b. Pengambilan surat suara dari tempat surat suara c. Masuk ke bilik pemungutan suara. b. Membuka lipatan surat suara untuk memilih gambar calon dan melakukan pencoblosan d. Melipat kembali surat suara seperti semula. e. Keluar dari bilik pemungutan suara dan menuju kotak suara untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara. f. Menuju tempat penandaan, untuk mendapatkan tanda bahwa telah melakukan pencoblosan. II. Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini: a. Untuk tuna netra : 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan rekaman ceramah (MP3, voice reccorder)
46 3). Dengan mengggunakan kompuetr/ laptop yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bicara (biasa digunakan untuk buku bicara/ perpus bicara). 4). Bisa salah satu dari nomor 1 – 3, dan dilengkapi dengan Simulasi praktek proses pencoblosan b. Untuk tuna daksa 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan referensi bahan bacaan (buku, famlet, booklet dll.) c. Untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Dengan metode ceramah menggunakan bahasa isyarat, bila pemateri tidak menguasai bahasa isyarat, harus disediakan penerjemah bahasa isyarat minimal 2 orang untuk bergantian (satu penerjemah idealnya bergantian setiap satu jam sekali, karena akan berpengaruh
terhadap
daya
konsentrasi
si
penerjemah, dan akan berdampak pada optimalisasi hasil penterjemahan), karena saat menterjemahkan; penterjemah melakukan tiga konsentrasi kerja (mencermati
narasumber,
mencermati
pada
terjemahan, dan mencermati gerakan isyaratnya).
47 2). Dengan referensi berupa bahan bacaan atau gambar bertema (buku, famlet, booklet dll.) 3). Dengan refensi bahan bacaan atau gambar bertema dalam bentuk soft file 4). Dilengkapi dengan simulasi proses pencoblosan dalam bentuk adegan vidio yang dilengkapi dengan presenter/ pemandu acara dengan menggunakan bahasa isyarat. III. Media yang bisa digunakan : a. Pertemuan kelompok; untuk sasaran difabel b. pertemuan warga; untuk sasaran masyarakat umum/ inklusi (difabel dan non difabel) c. di dalam SMA LB (Sekolah LUAR biasa). SLB A (Tuna netra), SLB B (Tuna rungu wicara) dan SLB D (Tuna daksa berat).
48
Bagian IV PELAKSANAAN PEMILU YANG AKSES DIFABEL Pada bagian ini menjelaskan proses pelaksanaan pemilu yang akses bagi pemilih difabel. 1. Untuk Tuna netra : - TPS dilengakapai petunjuk dalam bentuk braile, atau disediakan petugas pemandu (penuntun) bila tidak ada tulisan braile. - Panggilan antrian atau pengumuman harus dilengkapi dengan sarana pengeras suara yang memadai (antara luas tempat pemilu dan banyaknya undangan). - Kartu suara dilengkapi dengan tulisan braile atau tanda dalam bentuk timbul. - Tersedianya pemandu untuk pengambilan surat suara, menuju bilik pencoblosan, memasukan ke kotak uara dan tempat penandaan (tinta). 3. Untuk Tuna daksa : TPS. jalur antrian, tempat pengambilan surat suara, bilik suara, tempat kotak suara, tempat penandaan tinta) harus akses untuk pengguna kursi roda, lebar jalan dan bilik suara harus bisa untuk manuver dan keluar/masuk kursi
49 roda, tinggi meja peletakan semua peralatan pemilu harus bisa digapai dengan mudah oleh pengguna kursi roda. (pengguna kursi roda menjadi ukuran akses atau tidak aksesnya suatu tempat pelayanan bagi tuna daksa, karena pengguna kursi roda adalah kondisi terparah untuk jenis difabilitas fisik tuna daksa). 4. Untuk Tuna rungu wicara; - TPS dilengkapi dengan keterangan atau pentunjuk dalam bentuk visual, bisa berupa tulisan atau gambar. - Untuk pemanggilan antrian atau pengumuman, harus disertai bentuk visual, (bisa dengan tulisan pada kertas, bisa dengan menggunakan laptop dan LCD, atau dengan running tex). II. Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:
a. Untuk tuna netra : 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan rekaman ceramah (MP3, voice reccorder) 3). Dengan mengggunakan kompuetr/ laptop yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bicara (biasa digunakan untuk buku bicara/ perpus bicara).
50 4). Bisa salah satu dari nomor 1 – 3, dan dilengkapi dengan Simulasi praktek proses pencoblosan b. Untuk tuna daksa 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan referensi bahan bacaan (buku, famlet, booklet dll.) c. Untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Dengan metode ceramah menggunakan bahasa isyarat, bila pemateri tidak menguasai bahasa isyarat, harus disediakan penerjemah bahasa isyarat minimal 2 orang untuk bergantian (satu penerjemah idealnya bergantian setiap satu jam sekali, karena akan berpengaruh
terhadap
daya
konsentrasi
si
penerjemah, dan akan berdampak pada optimalisasi hasil penterjemahan), karena saat menterjemahkan; penterjemah melakukan tiga konsentrasi kerja (mencermati
narasumber,
mencermati
pada
terjemahan, dan mencermati gerakan isyaratnya). 2). Dengan referensi berupa bahan bacaan atau gambar bertema (buku, famlet, booklet dll.)
51 3). Dengan refensi bahan bacaan atau gambar bertema dalam bentuk soft file
52
Bagian V PERAN DIFABEL DALAM SOSIALISASI KEPEMILUAN I. Bagian ini menerangkan bagaimana langkah - langkah yang bisa dilakukan difabel/ kelompok difabel (tunanetra. Tunadaksa, tunarungu, tunawicara) dalam berpartisipasi memberikan penyuluhan (sosialisasi) tentang kepemiluan, khususnya terhadap para difabel/ kelompok difabel. atau bila dimungkinkan juga kepada masyarakat umum yang dapat dijangkau dengan kedifabilitasannya. III. Metode yang digunakan : a. Untuk tuna netra : 1). Dengan metode ceramah langsung 2). Dengan rekaman ceramah (MP3, voice reccorder) 3). Dengan mengggunakan kompuetr/ laptop yang dilengkapi dengan aplikasi komputer bicara. b. Untuk tuna daksa 1). Dengan metode ceramah langsung
53 2). Dengan referensi bahan bacaan (buku, famlet, booklet dll.) c. Untuk tuna rungu wicara (tuli) 1). Dengan metode ceramah menggunakan bahasa isyarat. 2). Dengan referensi berupa bahan bacaan atau gambar bertema (buku, famlet, booklet dll.) 3). Dengan refensi bahan bacaan atau gambar bertema dalam bentuk soft file IV. Media yang bisa digunakan : a. Pertemuan kelompok; untuk sasaran difabel b. pertemuan warga; untuk sasaran masyarakat umum/ inklusi (difabel dan non difabel) c. di dalam SMA LB (Sekolah LUAR biasa). SLB A (Tuna netra), SLB B (Tuna rungu wicara) dan SLB D (Tuna daksa berat).
54
Sumber : -
Diolah dari berbagai Sumber
