SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MAKALAH
Oleh: Azizah Choirunnisa Eka Kurniawati Rini Nurul Islami Tia FH Umi Hanisa Wahyu Prastiyani
(20100720024) (20100720078) (20100720020) (20100720088) (20100720016) (20100720022)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2010
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Setiap bangsa memiliki sistem nasional. Pendidikan nasional setiap bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaan masing-masing bangsa yang sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun belandaskan pada kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilainilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pandidikan nasional disusun sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, demografis, historis, dan cultural berciri khas. A. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan dating. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. System pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. 1. Kelembagaan Pendidikan a. Jalur Pendidikan Penyelenggaraan Sisdiknas melalui dua jalur, yaitu: 1) Jalur pendidikan sekolah, yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan serta
bersifat
formal,
diatur
berdasarkan
ketentuan-ketentuan
pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. 2) Jalur
pendidikan
luar
sekolah.
Pendidikan
yang
bersifat
kemasyarakatan dan tidak formal (tidak ada keseragaman pola yanng
bersifat nasional), kegiatan belajar mengajar tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. b. Jenjang Pendidikan 1) Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan dasar diselenggarakan untuk member bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” 2) Jenjang Pendidikan Menengah Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didikuntuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan. 3) Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik
dan/atau
profesional
yang
dapat
menerapkan,
mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. 2. Program Pendidikan Nasional a. Jenis Program Pendidikan Nasional 1) Pendidikan Umum, pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
2) Pendidikan Kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. 3) Pendidikan Luar Biasa, pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. 4) Pendidikan Kedinasan, pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah nondepartemen. 5) Pendidikan Keagamaan, pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. b. Kurikulum Program Pendidikan Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan
nasional
mengisi
upaya
pembentukan
SDM
untuk
pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 dan 2), yaitu: a) aspek kesatuan nasional b) aspek lokal 1) Kurikulum Nasional Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kurikulum menjembatani tujuan pendidikan nasional dengan tujuan satuan pendidikan yang dapat dilakukan dengan praktek belajar riil di lapangan atau sekolah. Dalam hubungan ini Soedijarto (Soedijarto, 1991: 145) merinci kurikulum atas lima tingkata, yaitu: a) Tujuan institusional, yang menggambarkan berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. b) Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur program kurikulum. c) Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih, biasa disebut GBPP atau silabi. d) Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. e) Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi mengajar. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c) bahasa; d) matematika; e) ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g) seni dan budaya; h) pendidikan jasmani dan olahraga; i) keterampilan/kejuruan; dan j) muatan lokal. Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; dan
c) bahasa. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa kurikulum nasional mengandung ciri-ciri sebagai berikut: a) Diberakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di seluruh Indonesia. b) Ditetapkan oleh pemerintah. c) Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional. 2) Kurikulum Muatan Lokal a) Latar belakang Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa (lisan maupun tulisan), kerajinan, dan nilai-nilai
kehidupannya
masing-masing.
Oleh
karena
itu,
keanekaragaman ciri khas daerah perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui upaya pendidikan yang nantinya akan memelihara jalinan antara sekolah dengan lingkungannya. Dan dalam pengembangan kurikulum
sekolah,
daerah
perlu
dilibatkan,
agar
sekolah
berkesempatan menyusun program muatan lokal yang sesuai untuk lingkungannya. Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai muatan lokal tersebut, yang dimulai pada sekolah dasar, diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar. Kemudian disusul dengan penjabaran pelaksanaanya dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/87 Tanggal 7 Oktober 1987. b) Pengertian muatan lokal Muatan lokal yaitu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Isi dan media
penyampaian muatan lokal diambil dari dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. c) Tujuan muatan lokal Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat: a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah. b. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat: a. Mengakrabkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. b. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. c. Memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya. d. Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran. d) Cara merancang pengajaran Pada kegiatan ini sudah harus dimanfaatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan, strategi belajar, metode/teknik, sarana, dan seterusnya. Contoh: BS : IPS PB : Transportasi Umum SPB
: Kesopanan dalam menggunakan transportasi umum
Kelas
: ………….
Waktu
: ………….
Sifat
: Pengembangan nilai-nilai
1. Sintaks: (terdiri dari empat jenjang I-IV) I.
Kejelasan sasaran
a. Menghargai
kepentingan
orang
lain
melalui
sejumlah
perbuatan. b. Menghargai waktu. II.
Kejelasan teoritis/pemahaman a. Tanya
jawab/mendiskusikan
tentang
kesopanan
dalam
menggunakan transportasi umum. b. Menyusun daftar perilaku yang sopan dan yang tidak sopan melalui metode curah pendapat. c. Mendiskusikan hasil kegiatan b. d. Observasi lapangan tentang kesopanan dan penghematan waktu, gangguan pada pemakai jalan yang lain. e. Laporan hasil observasi diskusi. f. Pemecahan masalah (diskusi). III.
Simulasi/ bermain peran Sopir/penumpang yang sopan dan yang tidak sopan, penumpang yang menghargai waktu dan yang tidak.
IV.
Pameran
2. Sistem sosial: Guru menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang mendorong terjadinya interaksi dinamis antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan temannya yang dijiwai semangat kerja, keterbukaan, dan tanpa ada tekanan.
Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal 1. Sifat dari pelajaran Muatan Lokal itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor. 2. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan Muatan Lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lainselain sekolah. Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama yang terpadu
antara pembina, pelaksana lapangan, dan nara sumber. Padahal penggunaan team teaching belum memasyarakat di dalam tradisi pelajaran di sekolah. 3. Dilihat dari proses belajar mengajar, masih banyak guru-guru yang belum akrab dengan pendekatan keterampilan proses dan CBSA sehingga menghambat kelancaran implementasi Muatan Lokal. 4. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik sehingga akan berdampak negatif pada pelaksanaan Muatan Lokal. 5. Penunjang pelaksanaan Muatan Lokal kebanyakan tidak dimiliki sekolah, dan mungkin juga tidak tersedia di masyarakat.
Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal 1. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja apapun yang membawa hasil. 2. Materi Muatan Lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentu daerah perintis tidak sulit. 3. Adanya materi Muatan Lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektifitas yang perlu ditingkatkan (misalnya pelajaran bahasa daerah). 4. Media massa khususnya TV sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan Muatan Lokal yang berhasil, dengan demikian ide tentang Muatan Lokal lebih cepat memasyarakat. B. Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional 1. Jenis Upaya Pembaruan Pendidikan a. Pembaruan Landasa Yuridis
Suatu pembaharuan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar (fundamental) dan yang bersifat prinsipil, yaitu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting, seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. b. Pembaruan Kurikulum Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kutikulum, yaitu: 1) Yang bersifat mempertahankan, yaitu landasan filosofis (Pancasila dan UUD 1945) dan landasan historis (mencakup unsur-unsur yang dari dulu hingga sekarang menguasai hajat hidup banyak orang). 2) Yang bersifat mengubah, yaitu landasan sosial (berupa kekuatankekuatan social di masyarakat) dan landasan psikologis (yaitu cara peserta di dalam belajar). Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. c. Pembaruan Pola Masa Studi Pembaruan pola masa studi termasuk pendidika yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu pertanda
adanya
pembaruan
pendidikan
berupa
penambahan
(perpanjangan masa studi) ataupun pengurangan (perpendekan masa studi). Pada jenjang pendidikan dasar telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan tinggi, sarjana yang pada masa studi lalu harus menempuh 5 tahun (3 tahun sarjana muda ditambah 2 tahun sarjana lengkap) diperpendek menjadi 4 tahun disebut program S1. Alasan yang mendasari antara lain bahwa pendidikan progrom S1 dipandang cukup memberi bekal dasar, sehingga tidak perlu terlalu lama.
d. Pembaruan Tenaga Kependidikan Dalam UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang disebut tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi guru, pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain-lain. Pada Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa, “Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenagatanaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. Jika tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, berarti terbuka peluang yang sangat besar bagi didayagunakannya teknologi pendidikan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas proses pendidikan.
2. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan Nasional UUD 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hokum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan Negara. Sifatnya lestari, dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relati panjang dan bahkan jika memungkinkan selama Negara berdiri. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum, dan dapat ikut melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, berlandaskan Pancasila dan berdasar pada UUD 1945. Pendidikan nasional Indonesia memiliki cirri khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain. Kekhasan ciri sistem pendidikan nasional Indonesia tersebut tampak pada landasan, dasar penyelenggaraan,
dan
perkembangannya.
Landasan
dan
dasarnya
menjiwai sistem pendidikan. Sedangkan pola penyelenggaraan dan perkembangannya member warna atau corak. Penyelenggaraan terwujud pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Karena pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, sedangkan pembangunan sendiri mengalami perkembangan maka system pendidikan nasional juga selalu dikembangkan. Pengembangan system pendidikan nasional pasti berdasar pada aspek legal.
Simpulan Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan pada budaya bangsa Indonesia serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga sisitem pendidikan nasional Indonesia mempunyai kekhasan. Sistem tersebut mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum, dan dapat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang dilaksanakan melalui kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan.
