03 3.1.
SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
Investasi Pemerintah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Pada prinsipnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka kewenangan pengelolaan investasi pemerintah pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1.
102
Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu
investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. 2.
Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan Menteri Keuangan.
Pemerintah dapat melakukan investasi karena berbagai alasan, antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan atau memanfaatkan dana yang belum digunakan
dalam bentuk invetasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka pendek yang dilakukan pemerintah harus memenuhi karakteristik dapat segera dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti diperolehnya keuntungan, namun dapat juga karena diperolehnya manfaat sosial, atau manfaat lainnya, yang berupa: 1.
Keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.
2.
Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 102
8/24/11 12:32:45 PM
3.
Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.
4.
Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.
Investasi langsung dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme: pertama, melalui kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan suatu badan usaha dan atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); kedua, melalui kerjasama
Penyaluran dana APBN ke PIP tahun 2006 s/d 2009
investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan suatu Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, BLUD, dan atau badan hukum asing dengan menggunakan pola selain public private partnership. Pelaksanaan operasional investasi pemerintah dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan, regulator atas pelaksanaan investasi pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah disalurkan dana APBN ke PIP sebagai modal untuk investasi pemerintah. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 5.427,5 miliar.
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
Penyaluran dana ke PIP (Dalam miliar rupiah)
2.000
2.000
-
500
927,5
Dalam rangka menunjang kelancaran operasional badan investasi pemerintah, telah diterbitkan peraturan dan petunjuk teknis sebagai berikut: a.
Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
b.
PMK Nomor 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi;
c.
PMK Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah;
d.
PMK Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
e.
PMK Nomor 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi; dan
f.
PMK Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 Pasal 22A, Pemerintah memberi penugasan kepada PIP untuk melaksanakan pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak
kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero). Kebijakan Pemerintah untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak sebesar Rp 7,5 triliun dalam APBN 2010 kepada PT PLN (Persero) tersebut, diberikan untuk menutup financing gap PT PLN (Persero) akibat keterbatasan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pendanaan investasi untuk pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi serta investasi lainnya. Mengingat pinjaman tersebut diberikan melalui penugasan kepada PIP, diperlukan proses penyediaan dan pencairan anggaran dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Induk Dana Investasi pada PIP, yang diatur melalui PMK No.227/MK.011/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Anggaran dalam rangka Pemberian Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero) dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah. Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk pembentukan Dana Abadi Pendidikan yang terdiri atas endowment fund dan dana cadangan pendidikan. Pengelolaan dana tersebut menggunakan mekanisme trust fund dan akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 103
103 8/24/11 12:32:46 PM
Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk pembentukan Dana Abadi Pendidikan yang terdiri atas endowment fund dan dana cadangan pendidikan.
3.2.
Selama BLU tersebut belum terbentuk, Menteri Keuangan menugaskan kepada PIP untuk mengelola dana cadangan pendidikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.01/2010. Apabila nanti BLU bidang pendidikan telah berdiri, maka dana tersebut dan seluruh hasil kelolaannya akan dipindahbukukan dari PIP ke BLU dimaksud dan selanjutnya tata cara pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan.
Secara keseluruhan, APBN yang telah disalurkan kepada PIP sebagai investasi non permanen lainnya selama tahun 2010 adalah sebesar Rp 13.927,5 miliar yang terdiri atas : a.
Investasi Pemerintah yang sifatnya regular sebesar Rp 5.427,5 miliar;
b.
Pemberian Pinjaman dengan persyarat an lunak kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 7.500 miliar;
c.
Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan sebesar Rp 1.000 miliar.
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari SLA/RDI pada BUMN/PT
Tahun 2007, total tunggakan mencapai Rp 16,443 triliun dari total piutang Rp 62,714 triliun. Tahun 2008, total tunggakan mencapai Rp 17,136 triliun dari total piutang Rp 69,825 triliun. Tahun 2009, total tunggakan mencapai Rp 15,417 triliun dari total piutang Rp 65,736 triliun.
Penyelesaian Piutang Negara Pemerintah yang ada pada BUMN/ PT, PEMDA serta PDAM yang bersumber dari SLA, RDI dan RPD sangat penting mengingat komposisi tunggakan rata-rata mencapai 25% dari total piutang pemerintah selama tahun 2007-2009. Tahun 2007, total tunggakan mencapai Rp 16,443 triliun dari total piutang Rp 62,714 triliun. Tahun 2008, total tunggakan mencapai Rp 17,136 triliun dari total piutang Rp 69,825 triliun. Tahun 2009, total tunggakan mencapai Rp 15,417 triliun dari total piutang Rp 65,736 triliun. Upaya penyelesaian piutang diharapkan mampu untuk meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/PT, PEMDA dan PDAM dengan meminimalkan berkurangnya penerimaan Negara. Program Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP/SLA) dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (PP RDI) pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas pada tahun 2010 telah memasuki tahun keempat. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/PT dalam rangka penyehatan BUMN/PT dengan
meminimalkan berkurangnya penerimaan negara. Keputusan cara penyelesaian piutang negara dilaksanakan melalui Komite Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMN/PT yang terdiri dari unit-unit pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program ini, di tahun 2010 dilakukan upaya untuk menambah satu cara penyelesaian yaitu cara pembayaran dengan aset. Cara penyelesaian ini akan menambah cara penyelesaian sebelumnya yaitu penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penghapusan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Sampai dengan tahun 2010, jumlah BUMN yang mengikuti restrukturisasi adalah 51 BUMN, dengan matriks penyelesaian sebagai berikut:
TAHAPAN PENYELESAIAN
Matrik penyelesaian BUMN yang mengikuti restrukturisasi s/d tahun 2010
104
BUMN
Selesai (mendapatkan persetujuan MK proses restrukturisasi)
20
Menunggu keputusan Menteri Keuangan
3
Proses pada komite
28
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 104
8/24/11 12:32:46 PM
Dari 20 BUMN/PT yang telah selesai proses restrukturisasi, pembayaran utang ke rekening BUN berjalan dengan lancar. Sementara itu terdapat beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan
3.3.
tersendiri di luar tahapan PMK 17/2007, yaitu piutang pada BBO/BBKU, dan BDL yang sudah mulai diproses melalui koordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara dan Biro Hukum.
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari SLA/RDI/RPD pada PDAM dan PEMDA Restrukturisasi SLA/RDI/RPD untuk PDAM didasarkan pada PMK Nomor 120/ PMK.06/2008 tentang penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri (SLA), RDI dan RPD yang disalurkan pada PDAM. Sedangkan
Progres Penyelesaian Restrukturisasi PDAM dan PEMDA per tahun Jumlah Target PDAM dan PEMDA yang akan direstrukturisasi
Percepatan Pelunasan
Restrukturisasi SLA/RDI/RPD untuk Pemda didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari SLA, RDI, RPD pada pemerintah daerah.
Selesai Mendapatkan Persetujuan Menteri Keuangan Telah mengajukan permohonan Proses Restrukturisasi
Belum Mengajukan Permohonan
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
PDAM: 164 *
19
-
-
-
15
68
25
50
114
131
66
50
PEMDA: 47 **
-
13
-
-
-
-
-
37
47
-
-
-
* Semula 175, namun 11 PDAM tidak mengikuti skema ini ** Semula 107, namun 60 Pemda tidak mengikuti skema ini
Program restrukturisasi pinjaman Pemerintah kepada PDAM merupakan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penyehatan kinerja PDAM yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Utang PDAM. Sasaran utama program restrukturisasi pinjaman PDAM selain menyehatkan kinerja PDAM, juga meningkatkan kualitas layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat. Sebelumnya pada tahun 2009 lalu, Pemerintah telah menyetujui restrukturisasi pinjaman 15 PDAM yang telah memenuhi kriteria prakondisi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program
pembinaan serta pendampingan kepada PDAM secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi selama tahun 2010 telah dilakukan dalam upaya memperbaiki kinerja PDAM dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga pada Oktober 2010 sebanyak 53 PDAM kembali diberikan keringanan berupa penjadualan kembali dan penghapusan tunggakan non pokok. Secara keseluruhan, dari 114 PDAM yang mengajukan permohonan, hingga akhir tahun 2010 telah terdapat 68 PDAM yang berhasil mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk proses restrukturisasi.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 105
105 8/24/11 12:32:46 PM
URAIAN
Progres Penyelesaian Restrukturisasi PDAM per 31 Desember 2010
PDAM
1. Jumlah PDAM Yang Mengajukan Permohonan
114
a. Telah disetujui oleh Menteri Keuangan
68
b. Telah dipresentasikan dan dibahas oleh Komite Teknis
13
c. Sedang dalam pembahasan Kelompok Kerja
26
d. Dikembalikan karena belum memenuhi syarat
7
2. Jumlah PDAM Yang Belum Mengajukan Permohonan
50
3. Jumlah PDAM Yang Tidak ikut PMK 120
11
Total PDAM yang mempunyai tunggakan pinjaman per 19 Agustus 2008
Pada tahun 2008, target penyelesaian piutang PDAM adalah 175, namun dalam perkembangannya hanya 164 yang dapat mengikuti skema penyelesaian piutang ini. Sampai Tahun 2010 terdapat 114 PDAM yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi dan 50 PDAM belum mengajukan permohonan. Dari 114 PDAM yang mengajukan restrukturisasi, sebanyak 68 PDAM telah selesai mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sementara 46 masih dalam proses.
Pada tahun 2008, target Pemda yang akan mengikuti restrukturisasi adalah 107 Pemda. Namun sampai tahun 2010, hanya 47 Pemda yang mengajukan restrukturisasi, 60 Pemda tidak mengikuti restrukturisasi, 13 Pemda melunasi tunggakannya dan 47 menyelesaikan tunggakan di luar mekanisme PMK 153. Dari 47 Pemda yang mengajukan restrukturisasi, 40 Pemda telah dibahas di Komite Kebijakan dan 7 telah dibahas di Komite Teknis.
URAIAN
Progres Penyelesaian Restrukturisasi PEMDA per 31 Desember 2010
PEMDA
Pemda yang mengikuti restrukturisasi
47
Telah dibahas Komite Kebijakan
40
Telah dibahas Komite Teknis
7
Pemda yang tidak mengikuti restrukturisasi
60
Telah dilunasi
13
Diselesaikan diluar mekanisme PMK 153
47
Total Pemda yang mempunyai tunggakan pinjaman per 22 Oktober 2008
106
175
107
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 106
8/24/11 12:32:46 PM
Skema Permohonan Penjaminan & Subsidi Bunga
Pemda
PDAM
1
Penandatangan Umbrella Agreement
4
Pasal 7
1 Dokumen Pendukung
Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan
Pasal 8
2
Komite
Pasal 9
Verifikasi
BANK*
Rekomendasi Persetujuan/Penolakan
5
Penetapan Perjanjian Kredit
3
6 Menteri Keuangan
Dirjen Pengelolaan Utang
4
Persetujuan Konsep Perjanjian Kredit
7 Pasal 11
Menteri Keuangan c.q. Kepala BKF
Kepala Badan Kebijakan
Pasal 10 Dirjen Pengelolaan Utang
Penetapan Surat Jaminan Pemerintah Pusat
Dirjen Cipta Karya
* Bank yang telah menandatangani PKP
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 107
107 8/24/11 12:32:47 PM
Skema Pembagian Beban Penjaminan Dalam Hal PDAM Gagal Bayar
Pemerintah Pusat 2
70% -30% Risk sharing
70%
Pasal 7 dan 9
4
Pemerintah Daerah
6
Pasal17 ayat (3)
3
Pasal 2, 3 dan 10
Pasal 10 ayat 2
5 Pasal 7 ayat 2 butir c
PDAM
1
1.
Perjanjian Kredit = Bank menetapkan kriteria penilaian sesuai ketentuan perbankan.
2.
Dalam rangka permohonan penjaminan pinjaman didahului dengan umbrella agreement antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PDAM.
3.
Penjaminan Pemerintah Pusat kepada Bank sebesar 70% atas kewajiban pokok dan bunga PDAM terhadap Bank (kewajiban yang gagal bayar).
4.
Pemerintah Pusat Membayar ke Bank (apabila terjadi gagal bayar).
5.
Pembagian beban masing-masing 40% menjadi pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat dan 30% menjadi beban Pemerintah Daerah atas pembayaran jaminan Pemerintah Pusat sebesar 70%. Bagian 30% dapat dibayar dengan APBD atau dikonversi menjadi utang Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Dalam hal Pemda gagal membayar utang konversi tersebut, maka Pemerintah Pusat akan melakukan pemotongan DAU/ DBH (sesuai dengan mekanisme PMK Nomor 129 Tahun 2008).
6.
PDAM dan Pemerintah Pusat mengadakan Perjanjian Pinjaman.
108
1. Bank Mandiri 2. BNI 3. BRI 4. BPD
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 108
8/24/11 12:32:48 PM
3.4. Kredit Program
a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebagian dapat dijaminkan ke lembaga penjamin yang didukung oleh Pemerintah. Plafon KKP-E Per Bank Pelaksana Per Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan Program Kementerian Teknis, Komitmen Pendanaan Bank Pelaksana, Alokasi Subsidi Bunga dalam APBN, dan pendapat Komite Kebijakan. Peserta KKP-E adalah Petani/Peternak/Pekebun/Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam Kelompok/Koperasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Mitra Usaha. Calon Peserta KKP-E mengajukan KKP-E kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disetujui Dinas terkait, diseleksi dan ditetapkan sebagai Peserta KKP-E oleh Bank Pelaksana.
Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus usaha dan tanam, paling lama 5 (lima) tahun. Tingkat bunga peserta KKP-E ditetapkan sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 5% untuk kegiatan usaha perkebunan (tebu) dan ditambah 6% untuk kegiatan usaha non perkebunan (tebu).
Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, diperlukan pendanaan yang mengedepankan peran perbankan nasional dengan subsidi bunga dari Pemerintah. Selain itu, agar penyediaan, penyaluran dan pertanggungjawaban pendanaan KKKP-E dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, perlu diciptakan suatu skim dan mekanisme kredit yang terpadu. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.05/2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010. Pendanaan KKP-E berasal dari Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan bank yang bersangkutan, yang kemudian diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E. Risiko KKP-E ditanggung Bank Pelaksana, kecuali skim intensifikasi padi, jagung dan kedelai
Kegiatan Usaha yang dibiayai KKP-E adalah: 1.
Pengembangan Tanaman Pangan;
2.
Pengembangan Hortikultura;
3.
Pengembangan Perkebunan;
4.
Pengembangan Pengadaan Pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan;
5.
Peternakan;
6.
Penangkapan dan Pembudidayaan ikan; dan
7.
Pengadaaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dari angka 1 s.d. 6 di atas.
Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus usaha dan tanam, paling lama 5 (lima) tahun. Tingkat bunga peserta KKP-E ditetapkan sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 5% untuk kegiatan usaha perkebunan (tebu) dan ditambah 6% untuk kegiatan usaha non perkebunan (tebu).
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 109
109 8/24/11 12:32:48 PM
Formula perhitungan subsidi bunga KKP-E adalah sebagai berikut :
Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (Hari Bunga/365) Keterangan: a.
Outstanding = Penyaluran / Mutasi Debet dikurangi Pengembalian / Mutasi Kredit.
b.
Hari Bunga = Sejak Tanggal Mutasi s.d. Tanggal Jatuh Tempo / Tanggal Akhir Periode.
c.
Tingkat Subsidi Bunga = Tingkat Subsidi Bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Tagihan Subsidi Bunga
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rekomendasi
BANK PELAKSANA KKP-E Permohonan Kredit
DINAS TEKNIS TERKAIT
Penyaluran Kredit
KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI
Penyaluran Kredit
PETANI/ PETERNAK/ PERKEBUNAN/NELAYAN
110
Pembinaan dan pengesahan RDKK
Plafon Peserta KKP-E per individu maksimum sebesar Rp 100 juta dan untuk Koperasi, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani (KKP-E Pengadaan pangan gabah, jagung, dan kedelai serta perikanan) maksimum sebesar Rp 500 juta. Sedangkan untuk pengadaan/peremajaan peralatan dan mesin, batas maksimum kredit adalah sebesar Rp 500 juta. Bank Pelaksana sebanyak 22 bank yang menyediakan alokasi kredit KKP-E dengan plafon total sebesar Rp 9,58 triliun (posisi per 31 November 2010). KKP-E s.d. 31 November 2010 adalah sebesar Rp 2,68 triliun atau sebesar 28,04%% dari total plafon. Realisasi subsidi bunga TA 2010 sebesar Rp 132,1 miliar (24,6%) dari alokasi TA 2010 sebesar Rp 535,9 miliar dan klaim risiko KKP-E sebesar Rp 2,30 miliar dari Rp 107,9 miliar. Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KKP-E yang telah dibayarkan kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KKP-E sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Menindaklanjuti hasil Rapimtas Pimpinan Ditjen Perbendaharaan, sebagian tugas pelaksanaan perhitungan subsidi bunga KKP-E dan kredit program lainnya akan didelegasikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang peraturan dan petunjuk teknisnya sedang disusun dan ditetapkan pada TA 2011 ini.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 110
8/24/11 12:32:48 PM
b. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dalam APBN TA 2010 dialokasikan anggaran subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp132,8 miliar dan Pemerintah telah membayar subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp 42.3 miliar (31.8%) dari alokasi TA 2010.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah telah mencanangkan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Guna mempercepat pertumbuhan sektor riil melalui pengembangan perkebunan, Menteri Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/ OT. 140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Pelaksanaan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan revitalisasi perkebunan didukung pendanaan yang mengedepankan perbankan nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).
Direktur Jenderal Perbendaharaan menunjuk Bank Pelaksana berdasarkan permohonan bank yang bersangkutan. Antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Pelaksana dibuat Perjanjian Kerjasama Pendanaan.
Pendanaan KPEN-RP berasal dari dana 16 bank Bank Pelaksana yang menyediakan alokasi kredit dengan total plafon sebesar Rp 38,6 triliun. Outstanding KPEN-RP s.d. Oktober 2010 sebesar Rp 1,113 triliun atau sebesar 29.2% dari total plafon. Realisasi penyaluran KPEN-RP masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala pada proses penyaluran kredit kepada peserta KPEN-RP, salah satunya yang sangat mengemuka adalah masalah sertifikasi lahan. Dari realisasi penyaluran Rp 1,113 triliun, sebesar Rp 1,04 triliun (90.17%) adalah untuk komoditas kelapa sawit sedangkan untuk komoditas karet dan kakao masing-masing sebesar Rp 82,6 miliar (7.42%) dan Rp 26,8 miliar (2,41%).
Tingkat bunga KPEN-RP ditinjau dan ditetapkan kembali setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Bank setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga dibayarkan setiap 3 bulan berdasarkan data penyaluran yang disampaikan Bank Pelaksana. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selama masa pengembangan. Masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun untuk kelapa sawit dan kakao, sedangkan untuk karet maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Risiko KPEN-RP ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana, dan/atau bersama dengan Mitra Usaha, dan/atau bersama dengan lembaga penjamin kredit, atas kesepakatan bersama. Dalam APBN TA 2010 dialokasikan anggaran subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp132,8 miliar dan Pemerintah telah membayar subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp 42.3 miliar (31.8%) dari alokasi TA 2010.
Pengembangan perkebunan yang dapat didanai melalui KPEN-RP meliputi perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao. KPEN-RP diberikan langsung kepada Petani Peserta atau melalui Mitra Usaha. Menteri Keuangan c.q.
Tingkat bunga KPEN-RP ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan setinggitingginya sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 5% (lima per seratus). Menteri Keuangan menetapkan bagian tingkat bunga KPEN-RP yang dibebankan kepada Petani Peserta atas usul Menteri Pertanian, setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga atas KPENRP diberikan sebesar selisih antara tingkat bunga KPEN-RP sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dengan tingkat bunga KPENRP yang dibebankan kepada Petani Peserta.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 111
111 8/24/11 12:32:49 PM
Outstanding x Tingkat Subsidi x (Hari/365) Keterangan: a.
Outstanding = Penyaluran / Mutasi Debet dikurangi Pengembalian / Mutasi Kredit.
b.
Outstanding dihitung berdasarkan kapitalisasi bunga petani periode sebelumnya ditambah outstanding periode berjalan
c.
Hari Bunga = Sejak Tanggal Mutasi s.d. Tanggal Jatuh Tempo/Tgl. Akhir Periode.
d.
Tingkat Subsidi Bunga = Tingkat Subsidi Bunga Yang Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Skema Penyaluran KPEN-RP KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Subsidi Bunga
Perjanjian Kerjasama Pendanaan Tingkat Bunga Kredit Bank
Penetapan Mitra
Bank Pelaksana
Bunga Kepada Petani = 10%
Akad Kredit
Pemda Cq. Dinas Perkebunan
Perjanjian Kwerjasama
KOPERASI Penunjukan Calon Petani Peserta
Mitra
PerjanjianKerjasama
Untuk pengembangan kebun yang pengolahan hasilnya dapat dilakukan secara individual, tidak wajib bekerjasama dengan mitra usah
Kuasa untuk Menandatangani Akad Kredit/Perjanjian Kerjasama
Petani
Petani
Petani
Diseleksi & Ditetapkan oleh Bank Pelaksana Perjanjian Calon Mitra Usaha
Plafon Peserta KPEN-RP per individu maksimum seluas 4 ha dengan nominal yang disesuaikan dengan peraturan Ditjen Perkebunan, Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KPEN-RP yang telah dibayarkan
112
kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KPEN-RP sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 112
8/24/11 12:32:49 PM
c. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Atas dana yang diterima, BUMN Pengelola/ LKP membayar bunga sebesar SBI 3 (tiga) bulan secara triwulanan, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok/bunga maka akan dikenakan denda sebesar 4% di atas tingkat bunga yang dikenakan. Guna mendorong penyaluran KUMK dalam rangka peningkatan penyaluran KUMK, dipersyaratkan bahwa apabila outstanding KUMK kurang dari 80%, maka BUMN Pengelola/LKP akan dikenakan denda sebesar 4% atas selisih outstanding tersebut. Risiko KUMK sepenuhnya (100%) ditanggung oleh BUMP Pengelola/LKP.
Jangka waktu KUMK untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dan kredit modal kerja maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang maksimal 2 kali).
Dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan usaha mikro dan kecil bagi kegiatan usaha produktif melalui skim KUMK. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.6/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Pendanaan KUMK berasal dari Pinjaman pemerintah kepada Bank Indonesia dalam bentuk Surat Utang Pemeritah No.SU-005. Adapun Plafon dana SU-005 yang disepakati untuk disediakan guna pendanaan KUMK adalah sebesar Rp 3,1 triliun. Plafon tersebut telah dialokasikan kepada 33 BUMN Pengelola/ LKP KUMK yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan bank yang bersangkutan, yang kemudian diatur dalam Perjanjian Pinjaman (PP) antara Pemerintah dan BUMN Pengelola serta Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pola penyaluran dana SU-005 terbagi dua yaitu langsung dipinjamkan pemerintah kepada BUMN Pengelola yang selanjutnya diteruspinjamkan oleh BUMN Pengelola kepada LKP untuk dipinjamkan kembali kepada usaha mikro dan kecil atau pemerintah meminjamkan dana SU-005 kepada LKP yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan untuk dipinjamkan kepada usaha mikro dan kecil.
Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha mikro dan kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak untuk dibiayai sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, serta tidak sedang memperoleh KUMK dari LKP lain atau kredit di luar KUMK dari LKP lain. Dengan plafon individual untuk usaha kecil masksimal sebesar Rp 500 juta dan usaha mikro masimal Rp 50 juta. Peserta KUMK tidak dikenakan Biaya Komitmen dan Biaya Provisi. Pengenaan tiingkat bunga kepada Usaha mikro dan Kecil sebesar: 1.
dari BUMN Pengelola kepada LKP: • spread bunga dari Bank Mandiri kepada BSM adalah 0% (pass on); • spread bunga dari PNM kepada LKP maksimal 4% sedangkan dari LKP kepada usaha mikro dan kecil maksimal 9%.
2.
dari LKP kepada usaha mikro dan kecil: • spread bunga dari LKP perbankan kepada; • usaha mikro setinggi-tingginya adalah 10%; • usaha kecil setinggi-tingginya adalah 7%; • spread bunga Pegadaian kepada usaha mikro dan kecil maksimal 12%.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 113
113 8/24/11 12:32:50 PM
Bank Indonesia
> PEMERINTAH
/SU-005
BUMN
> PENGELOLA
>
LKP Ditunjuk BUMN Pengelola (NonBUMN/BUMD)
>
Usaha Mikro dan Kecil
Skema penyaluran KUMK Dari total plafon Rp 3,1 triliun dana SU-005 yang telah diteruspinjamkan kepada 31 BUMN Pengelola/ LKP, sampai per 10 Desember 2010 telah dilunasi oleh 10 BUMN Pengelola/ LKP sebesar Rp 1.07 triliun, sehingga sisa outstanding pinjaman KUMK menjadi sebesar Rp 2,38 triliun (termasuk pendapatan bunga yang disetor oleh BUMN Pengelola/LKP).
Dengan telah diperpanjangnya pinjaman pendanaan KUMK dari Pemerintah kepada BUMN Pengelola/LKP selama 10 (sepuluh) tahun dari semula 10 Desember 2007 s.d 10 Desember 2009 menjadi 10 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2019, dari 31 BUMN Pengelola/LKP KUMK sebanyak 22 (dua puluh dua) BUMN Pengelola/LKP menyatakan memperpanjang pinjaman pendanaan KUMK, yang mana 1 (satu) diantaranya mengajukan pengurangan plafon pinjaman, sedangkan 10 BUMN-P/LKP lainnya menyatakan tidak memperpanjang pinjamannya atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran.
BUMN Pengelola/LKP sebesar Rp 1.07 triliun, sehingga sisa outstanding pinjaman KUMK menjadi sebesar Rp 2,38 triliun (termasuk pendapatan bunga yang disetor oleh BUMN Pengelola/LKP). Atas dana angsuran dari BUMN Pengelola/LKP yang tidak memperpanjang, akan dialokasikan kembali secara selektif kepada BUMN-P/LKP yang masih membutuhkan. Pada saat ini telah direalokasikan kepada 5 LKP sebesar Rp 350 miliar. Selanjutnya, pengalokasian dana KUMK telah dianggarkan dalam DIPA TA2011 namun hingga saat ini masih memerlukan persetujuan oleh DPR.
Dari total plafon Rp 3,1 triliun dana SU005 yang telah diteruspinjamkan kepada 31 BUMN Pengelola/LKP, sampai per 10 Desember 2010 telah dilunasi oleh 10
d. Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyaluran KUR, 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian ditetapkan sebagai bank pelaksana KUR berdasarkan Amandemen Kedua Nota Kesepahamanan Pelaksanaan KUR.
Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan pada tahun 2007 yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Untuk meningkatkan akses UMKMK pada sumber pembiayaan, diperlukan penyediaan kredit/ pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan dari Pemerintah. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/ pembiayaan bagi UMKMK, Pemerintah yang diwakili oleh 6 (enam) Kementerian
114
Teknis bersama-sama dengan 6 (enam) bank pelaksana dan 2 (dua) perusahaan penjaminan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 yang mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Agar pelaksanaan program pejaminan KUR dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyaluran KUR, 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian ditetapkan sebagai bank pelaksana KUR berdasarkan Amandemen Kedua Nota Kesepahamanan Pelaksanaan KUR.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 114
8/24/11 12:32:50 PM
Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK dilaksanakan secara otomatis bersyarat, dan UMKMK yang mendapat fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak, namun belum bankable.
Selain dilakukan penambahan bank pelaksana KUR, Pemerintah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/ PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. Adapun pokokpokok perubahan pelaksanaan KUR meliputi: 1.
2.
1.
merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/ atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;
untuk linkage program dengan pola executing, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;
4.
untuk linkage program dengan pola channeling, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program; untuk KUR sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga linkage sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.
Pendanaan KUR bersumber dari bank pelaksana, sedangkan penjaminan KUR dilaksanakan oleh dua Lembaga Penjaminan Kredit, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2008. Atas kredit/pembiayaan yang dijaminkan, lembaga penjaminan kredit mendapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi dari Pemerintah. Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK dilaksanakan secara otomatis bersyarat, dan UMKMK yang mendapat
KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: • paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/ setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;
3.
5.
fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak, namun belum bankable. Tata cara pelaksanaan KUR adalah sebagai berikut:
• di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/ margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. 2.
KUR yang disalurkan melalui linkage program pola executing, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: • plafon yang diberikan kepada setiap lembaga linkage paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); • tingkat bunga kredit /margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar /setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; • tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga kepada UMKM-K paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 115
115 8/24/11 12:32:50 PM
3.
UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum bankable, dengan ketentuan sebagai berikut: • perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K;
dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan: • untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit; • untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit. 5.
• dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan;
• 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia;
• tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); • mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur. 4.
Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun
Persentase jumlah KUR yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar: • 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri;
• 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor lainnya.” 6.
Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR selama jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi), dan restrukturisasi. Sedangkan untuk kredit/ pembiayaan investasi di sektor tanaman keras, jangka waktu paling lama adalah 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya.
Formula perhitungan Imbal Jasa Penjaminan KUR
Untuk Kredit Modal Kerja Untuk Kredit Investasi
116
: :
1,5% x 70% x 1 tahun x plafon kredit 1,5% x 70% x 1 tahun x realisasi kredit
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 116
8/24/11 12:32:50 PM
Plafon kredit/pembiayaan kepada UMKMK: • s.d. Rp 20 jt dengan tingkat bunga 22 % effektif per tahun;
yang telah dijamin, telah dibayarkan subsidi IJP KUR kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo sebesar Rp 223.2 miliar (59,6%) dari alokasi anggaran sebesar Rp 375 miliar.
• di atas Rp 20 jt s.d Rp 500 jt dengan tingkat bunga 14% efektif per tahun. Realisasi penyaluran KUR s.d. 30 Nopember 2010 sebesar Rp 28 triliun oleh 19 bank pelaksana KUR. Dari realisasi penyaluran KUR
e. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami Sampai dengan 30 November 2010, realisasi penyaluran KPP NAD-Nias oleh dua BPD mencapai Rp 81,1 miliar (9,6%) dari komitmen sebesar Rp 840 miliar dan realisasi subsidi bunga sebesar Rp 3,67 miliar (6,1%) dari alokasi subsidi sebesar Rp 60 miliar.
Bencana alam gempa dan gelombang Tsunami akhir tahun 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa diberbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias. Kehilangan/ kerusakan aset, ditambah dengan sarana dan prasarana perekonomian yang belum sepenuhnya pulih mengakibatkan biaya operasional usaha menjadi mahal. Pada akhirnya, kondisi tersebut mengakibatkan pengusaha lokal sulit untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana alam tersebut. Rapat konsultasi antara Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Propinsi NAD dan Nias Sumatera Utara - DPR RI dengan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan pada tanggal 27 Maret 2007 disepakati bahwa pengusaha lokal perlu dibantu dan diberdayakan untuk dapat berperan serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian Provinsi NAD dan Kepulauan Nias melalui penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau yang mengedepankan pendanaan perbankan dengan subsidi bunga Pemerintah. Sebagai tindak lanjut hasil Rapat di atas dan sebagai pelaksanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias korban bencana Alam Gempa dan Tsunami, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/ PMK.05/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan
Nias (KPP NAD dan Nias). Surat Kuasa Menteri Keuangan No. SKU-295/MK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang pelimpahan kuasa kepada Dirjen Perbendaharaan dalam rangka KPP NAD dan Nias. Pelaksanaan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1.
Plafon subsidi bunga yang disediakan dalam APBN TA 2010 Rp 60 miliar.
2.
Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 pada tanggal 18 Agustus 2008 di Banda Aceh, NAD dan tanggal 24 Agustus 2008 di Nias, Kepulauan Nias (Sumatera Utara);
3.
Telah ditetapkan Bank Pelaksana KPP NAD dan Nias, yaitu PT. Bank Sumut dan PT. BPD Istimewa Aceh, Bank Mandiri dan Bank BNI (Bank BRI menolak untuk menjadi bank pelaksana);
4.
Peraturan Gubernur NAD dan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan teknis KPP NAD dan Nias.
Sampai dengan 30 November 2010, realisasi penyaluran KPP NAD-Nias oleh dua BPD mencapai Rp 81,1 miliar (9,6%) dari komitmen sebesar Rp 840 miliar dan realisasi subsidi bunga sebesar Rp 3,67 miliar (6,1%) dari alokasi subsidi sebesar Rp 60 miliar.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 117
117 8/24/11 12:32:50 PM
f. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
pembibitan sapi perlu diberikan bantuan tingkat bunga yang memadai untuk melaksanakan program pemerintah melalui swasembada daging sapi melalui program subsidi bunga kredit yang disalurkan oleh perbankan pelaksanan.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No. 258/KU.300/M/10/2008 tanggal 21 Oktober 2008, diputuskan dalam rakortas Wakil Presiden tanggal 24 Juni 2008 bersama beberapa Menteri Kabinet dan calon Bank Pelaksana untuk pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun. Pelaku usaha
Realisasi penyaluran KUPS hingga 30 November 2010 oleh sebelas Bank Pelaksana sebesar Rp 131,1 miliar (33,7%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp 3,88 triliun. Sedangkan realisasi pembayaran subsidi bunga KUPS hingga 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3,66 miliar (2,4%) dari plafon sebesar Rp 145 miliar. Sebelas Bank Pelaksana KUPS adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Bali dan BPD NTB.
g. Subsidi Resi Gudang (SRG) Sampai dengan 30 November 2010, realisasi penyaluran KPP NAD-Nias oleh dua BPD mencapai Rp 81,1 miliar (9,6%) dari komitmen sebesar Rp 840 miliar dan realisasi subsidi bunga sebesar Rp 3,67 miliar (6,1%) dari alokasi subsidi sebesar Rp 60 miliar.
Dalam rangka membantu usaha kecil, menengah, petani serta kelompok tani dalam mendapatkan akses kredit perbankan, maka pada rapat Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah pada tanggal 21-24 Oktober 2008, disepakati untk memberikan subsidi atas kepemilikan Resi Gudang yang dimanfaatkan untuk menjaga usaha produksi yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan November 2008 telah dilaksanakan rapat antara Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan Kementerian Perdagangan guna membahas rencana subsidi bunga kredit melalui skim Kredit Subsidi Resi Gudang (KSRG). Tujuan Kredit SRG ini antara lain adalah: 1.
118
memfasilitasi petani/poktan/gapoktan dan koperasi agar dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya;
2.
petani/poktan/gapoktan dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya menghindari kejadian anjlok harga pada saat panen raya;
3.
memfasilitasi petani/poktan/gapoktan agar mendapatkan pembiayaan/ harga yang lebih baik pada saat musim paceklik.
Sasaran yang ingin dicapai melalui program Kredit SRG ini antara lain: 1.
Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan dalam pelaksanaan SRG di 15 Kabupaten yang tersebar di 7 propinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Lampung.
Peristiwa Penting Pencapaian Kinerja Tahun 2010
102-119_23Agt.indd 118
8/24/11 12:32:51 PM
2.
Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi di daerah sentra produksi yang menghasilkan 8 komoditi yaitu: Gabah, beras, jagung, karet, kakao, kopi, lada dan rumput laut.
Realisasi penyaluran S-SRG per 30 November 2010 oleh 5 bank pelaksana (BPD Jatim, BPD Jabar, Bank BRI, BPD Kalsel dan BPD Jateng)
3.5.
sebesar Rp 720 juta (0,78%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp 94,22 miliar. Realisasi subsidi bunga S-SRG sebesar Rp 1,19 juta (0.02%). Rendahnya penyaluran S-SRG ini disebabkan belum tersedianya sarana pergudangan komoditas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
Dokumentasi Naskah Perjanjian Terkait Pengelolaan Investasi Pemerintah
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008, salah satu tugas Direktorat Sistem Manajemen Investasi melalui Subdit Hukum dan Kepatuhan adalah menatausahakan naskah perjanjian dan perubahan perjanjian investasi, penerusan pinjaman maupun pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan BUMD atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah dalam rangka kredit program. Salah satu upaya dalam
pelaksanaan tugas di atas adalah dengan melakukan perubahan cara penyimpanan naskah perjanjian atau perubahan perjanjian melalui arsip elektronik yang telah berjalan dan masih terus dalam proses penyempurnaan. Maksud penyusunan arsip elektronik tersebut adalah agar semua naskah perjanjian atau perubahan perjanjian lebih teratur pengarsipannya, aman dari resiko kehilangan dalam penyimpanan dan mempermudah akses dan pencarian dokumen bagi para pihak yang membutuhkan karena disimpan pada server Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
Annual Report 2010
102-119_23Agt.indd 119
119 8/24/11 12:32:51 PM
