SISTEM AKUNTANSI NOMOR 02 AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA. potensi jasa dalam periode pelaporan yang. pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

Sistem Akuntansi No. 2: Akuntansi Beban dan Belanja

LAMPIRAN II. :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 02 AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM 1. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa

dalam

menurunkan

periode

ekuitas,

pelaporan

yang

dapat

yang berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja

merupakan

Bendahara Daerah dalam

Umum

semua

Negara/Bendahara

yang mengurangi periode

pengeluaran

tahun

oleh Umum

Saldo Anggaran Lebih

anggaran

bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu

nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai

potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD,

karena

akan

dicatat

oleh

Fungsi

Akuntansi PPKD.

2. Klasifikasi Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1


BEBAN

KEWENANGAN

Beban Operasi – LO Beban Pegawai

SKPD

Beban Barang dan Jasa

SKPD

Beban Bunga

PPKD

Beban Subsidi

PPKD

Beban Hibah

PPKD&SKPD

Beban Bantuan Sosial

PPKD

Beban Penyusutan dan Amortisasi

SKPD

Beban Penyisihan Piutang

SKPD

Beban Lain-Lain

SKPD

Beban Transfer Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

PPKD

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

PPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Lainnya

PPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

PPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

PPKD

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

PPKD

Defisit Non Operasional

PPKD

Beban Luar Biasa

PPKD

Sedangkan

klasifikasi belanja dalam format APBD

menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Tidak Terduga Langsung pegawai barang dan jasa modal


Kewenangan SKPD PPKD PPKD PPKD PPKD PPKD PPKD PPKD SKPD SKPD SKPD

2


Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: Belanja

Kewenangan

Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)

SKPD SKPD PPKD PPKD PPKD/SKPD

Bantuan Sosial (uang dan barang)*)

PPKD/SKPD

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan

SKPD SKPD SKPD

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SKPD

Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset Lainnya Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga *)

SKPD SKPD PPKD

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD 1. Pihak Pihak Terkait Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban

dan

belanja

Penatausahaan

antara

Keuangan

SKPD

lain

Pejabat

(PPK-SKPD)

dan

Keuangan SKPD

(PPK-

Bendahara Pengeluaran SKPD. a. Pejabat

Penatausahaan

SKPD) Dalam

sistem akuntansi Beban dan Belanja,

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat belanja

transaksi/kejadian

beban

dan

berdasarkan bukti bukti transaksi

yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

3


2) melakukan

posting

transaksi/kejadian kedalam

Buku

jurnal-jurnal

beban Besar

dan

belanja

masing

masing

rekening (rincian objek). 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE),

dan

Catatan

atas

Laporan

keuangan. b. B e n d a h a r a Pengeluaran SKPD 1) mencatat

dan

pengeluaran

membukukan

beban

dan

semua

belanja

kedalam

buku kas umum SKPD. 2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 2. Dokumen yang Digunakan Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12

Peraturan

Pemerintah

Nomor

71

Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: Uraian

Dokumen

Beban Operasi – LO Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Hibah Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-Lain

Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan NPHD/SP2D/Dokumen yang Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan


4


Berikut

adalah

menurut Nomor

PSAP

71

klasifikasi Nomor

Tahun

2010

02

belanja Peraturan

dan

dalam

LRA

Pemerintah

kewenangan

atas

belanja tersebut: Uraian

Dokumen

Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset Lainnya

Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar a. Beban dan Belanja Pegawai Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui

mekanisme

LS

dimana

pembayaran

tersebut langsung ditransfer ke rekening masingmasing

PNSD.

Berdasarkan SP2D

LS Gaji dan

Tunjangan, maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Beban Gaji Pokok xxx

Debit

Kredit

xxx

RK PPKD

xxx

Jurnal LRA Tanggal xxx

Nomor Bukti xxx


Perubahan SAL


Debit

Kredit

xxx xxx

5


Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui

mekanisme

LS

dimana

pembayaran

ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh

bendahara

pengeluaran

melakukan

pembayaran ke masing masing PNS. Berdasarkan SP2D

LS

Gaji

dan

Tunjangan,

maka

jurnal

standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD

xxx

Beban Gaji Pokok

xxx xxx

xxx

Uraian

xxx

Debit

Kredit

xxx xxx xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Beban

dan

pembayaran melalui


Belanja lembur)

oleh

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

pegawai yang

mekanisme

pembayaran

Debit

(misalnya

pembayarannya

UP/GU/TU Bendahara

dimana

Pengeluaran

melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal xxx

Nomor Bukti xxx

Kode Uraian Rekening xxx Beban Uang Lembur PNS xxx

Debit

Kredit

xxx


xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx


Perubahan SAL


Debit

Kredit

xxx xxx

6


b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu: 1) Pendekatan Beban; dan 2) Pendekatan Aset. Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang

dan Jasa

dimana Barang

dan jasa

tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera. Pendekatan

Aset

akan

diakui

jika

pembelian

Barang dan Jasa dimana Barang dan J asa tersebut

akan

digunakan/dikosumsi

dalam

jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga. 1) Pendekatan Beban Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera

pada

tersebut

kegiatan.

Serta

Pembelian

belum dilakukan Pembayaran dan

Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan

surat

Berita

Acara

Serah

Terima

Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kemudian

Kode Uraian Rekening xxx Beban Persediaan ATK xxx

Debit

Kredit

xxx

Utang Belanja ATK

dilakukan

xxx

pembayaran

melalui

mekanisme SP2D LS maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Utang Belanja ATK xxx

RK PPKD


Debit

Kredit

xxx xxx

7


Jurnal LRA Tanggal xxx

Atau

Nomor Bukti xxx

Kode Uraian Rekening xxx Belanja ATK

Debit

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

kemudian

xxx

dilakukan

melalui mekanisme

pembayaran

SP2D UP/GU/TU maka

jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Utang Belanja ATK

Debit

Kredit

xxx


xxx

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Belanja ATK

Debit

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

Pada akhir periode

fungsi

xxx

akuntansi akan

melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang

dan jasa yang dibeli dan

belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Persediaan ATK xxx

Debit

Kredit

xxx

Beban ATK

xxx

2) Pendekatan Aset Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana

ATK

tersebut

tidak

langsung

digunakan/dikonsumsi segera tapi

akan

sifatnya

untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya

berjaga-jaga.

Serta

pembelian

tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

8


Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan

Surat

Berita

Acara

Serah

Terima

Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kemudian

Kode Uraian Rekening xxx Persediaan ATK xxx

Debit xxx

Utang Belanja ATK

dilakukan

Kredit

xxx

pembayaran

melalui

mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Utang Belanja ATK xxx

Debit

Kredit

xxx

RK PPKD

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Atau

Kode Uraian Rekening xxx Belanja ATK xxx

kemudian

melalui mekanisme

Debit xxx

Perubahan SAL

dilakukan

Kredit

xxx

pembayaran

SP2D UP/GU/TU

maka

jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Utang Belanja ATK Kas di Bendahara xxx Pengeluaran

Debit

Kredit

xxx xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx belanja ATK xxx

Perubahan SAL

Debit

Kredit

xxx xxx

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

9


akuntansi

perlu

penyesuaian.

jurnal

Selanjutnya

perhitungan metode

dilakukan

persediaan

periodik, maka

apabila

menggunakan fungsi

akuntansi

melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap belum

barang dan jasa yang dibeli dan

digunakan,

dan

berdasarkan

hasil

stock opname tersebut jurnal standar: Jurnal LO dan N e r a c a Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening xxx Beban ATK

Debit

Kredit

xxx

Persedian ATK

xxx

xxx

c. Hibah dan Bantuan Sosial Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang,

pengakuannya

tanganan

Naskah

(NPHD)/Surat dokumen

pada

Perjanjian

Perjanjian

yang

saat

penanda

Hibah

Bantuan

dipersamakan

Daerah Sosial/

atau

dapat

juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan

sosial.

Bantuan

menggunakan

Sosial

Beban

hibah dua

dan

metode

pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Beban SKPD

melakukan pembelian Barang dan jasa

yang akan dihibahkan/diserahkan

kepada

pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan

dengan Berita

Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta

kemudian barang tersebut langsung

diserahkan dengan

ke penerima

NPHD

atau

hibah

dokumen

bersamaan yang

sah

ditanda tangani maka jurnal standar: Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

10


J u r n a l LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Uraian

Debit

Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Utang Belanja Barang Yang Akan Diserahkan pada Pihak Ketiga

Kredit

xxx

xxx

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan

atas

pembayaran

tersebut

dengan jurnal standar:

J u r n a l LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Uraian

Debit

Utang Belanja Barang yang akan diserahhkan pada pihak ketiga

Kredit

xxx

RK PPKD

xxx

J u r n a l LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Pada

akhir

Uraian

Debit

Belanja barang dihibahkan kepada Masyarakat

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

periode fungsi akuntansi akan

melakukan Penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum

digunakan

dan

berdasarkan

hasil

stock opname maka jurnal standar:


11


Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

xxx xxx

Debit

xxx

xxx

Beban Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

xxx

Kredit

xxx

2) Pendekatan Aset SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan

kepada

pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan

dengan Berita

Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan serta

tetapi

belum dilakukan pembayaran,

NPHD/Surat

Sosial/Dokumen

Perjanjian

yang

Bantuan

dipersamakan

telah

ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum

diserahkan

ke

penerima

hibah.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:


xxx

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

xxx

Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihak ketiga

xxx

Utang Belanja Barang

xxx

Debit

Kredit

xxx

xxx

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan

atas

pembayaran

tersebut

dengan jurnal standar:


12



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian

Debit

Utang Belanja Brg

Kredit

xxx

RK PPKD

xxx

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

Kode Rekening

xxx

Setelah itu kepada

Uraian

xxx

Belanja Hibah kpd kelompok Masyarakat

xxx

Perubahan SAL

barang

penerima

penyerahan hibah/bantuan

berdasarkan Dokumen

oleh

xxx

diserahkan

kepala

SKPD

barang

kepada

sosial

dimana

NPHD/Surat

yang

Kredit

xxx

yang akan

Masyarakat

melakukan

Debit

dipersamakan

Perjanjian/ yang

telah

ditanda tangani maka jurnal standar:


Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Uraian

Debit

Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat

Kredit

xxx

Persediaan barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat

xxx

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban

Penyusutan

dan

amortisasi

alokasi yang sistematis atas yang

dapat

disusutkan

adalah

nilai aset

(depreciable

tetap

assets)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:


13



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Uraian Rekening Beban Penyusutan xxx

Debit

Kredit

xxx

Akm Penyusutan

xxx

xxx

e. Beban Penyisihan Piutang Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang

yang

tidak

dapat

diterima

pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang

dan/atau

korporasi

dan/atau

entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca Nomor Bukti

Tanggal

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Uraian

Debit

Beban Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang

Kredit

xxx xxx

4. Ilustrasi a. Beban dan Belanja Pegawai Pada

tanggal

Pengeluaran atas

Beban

2

januari

SKPD A dan

2015

Bendahara

melakukan pembayaran

Belanja

pegawai

melalui

mekanisme LS sebesar Rp.5.000.000,00 dimana pembayaran ditransfer

ke

Berdasarkan

beban

dan

rekening SP2D

LS

belanja

langsung

masing

masing

beban

dan

PNS.

belanja

pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi

Pelaksanaan

anggaran

mengikuti

kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)


14


Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

SP2D/Daftar 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok gaji/Dokumen Yang RK PPKD dipersamakan 3.1.3.01.01

Kredit

5.000.000 5.000.000

Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti

02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok gaji/Dokumen Yang Perubahan SAL dipersamakan 0.0.0.00.00

Asumsi pelaksanaan

Kredit

5.000.000 5.000.000

anggaran mengikuti kode

rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)


02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit


Kredit

5.000.000 5.000.000

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme LS

sebesar Rp.5.000.000,00 serta

pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran

kemudian

oleh

bendahara

pengeluaran melakukan pembayaran ke masingmasing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja

pegawai, PPK-SKPD

akan

melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran rekening

BAS

(Permendagri


mengikuti kode

Nomor

64 Tahun 15


2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

SP2D/Daftar 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran gaji/Dokumen Yang RK PPKD dipersamakan 3.1.3.01.01 9.1.1.01.01 1.1.1.02.01

Kredit

5.000.000 5.000.000

Beban Gaji Pokok

5.000.000

Kas di Bendahara

5.000.000


02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit


Kredit

5.000.000 5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti

02-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit


Kredit

5.000.000 5.000.000

Pada Tanggal 6 Januari 2015 Beban dan Belanja pegawai (misalnya untuk pembayaran

lembur)

SKPD A yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU

sebesar

pembayaran

dilakukan

Pengeluaran Berdasarkan akan

Rp.3.000.000,00

ke

Bendahara

masing-masing

pembayaran

melakukan

oleh

tersebut

pencatatan

serta

PNS.

PPK-SKPD

dalam

jurnal

sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran rekening

BAS

(Permendagri

mengikuti kode

Nomor

64 Tahun

2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

16



06-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

9.1.1.07.01 Beban Uang Lembur Daftar honor/SP2D/ Kas di Bendahara Dokumen lain 1.1.1.02.01 Pengeluaran

Kredit

3.000.000 3.000.000


06-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

5.1.1.07.01 Belanja Uang Lembur Daftar honor/SP2D/ Dokumen lain 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Asumsi pelaksanaan

Kredit

5.000.000 5.000.000

anggaran mengikuti kode

rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti

06-Jan15

Kode Rekening

Uraian

Debit

Belanja Uang Lembur 5.2.1.03.01 Daftar PNS honor/SP2D/ Dokumen lain 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Kredit

5.000.000 5.000.000

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa 1) Pendekatan Beban Pada

Tanggal

25

Januari

2015

SKPD

A

melakukan pembelian Barang dan jasa yakni berupa

ATK

sebesar

Rp.3.050.000,00

yang

mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Bendahara

Pembelian ATK tersebut oleh

Pengeluaran

Pembayaran, dan dibeli

telah

Barang

diterima

Barang/pengurus

belum dan

oleh

barang

jasa

Terima Barang

Berdasarkan

kejadian tersebut

yang

Penyimpan

dengan

Acara Serah


dilakukan

dari

Berita

Rekanan.

maka

PPK17


SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

25-Jan15

Pada

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Persediaan 9.1.2.01.01 BAST/ ATK Dokumen yang Utang Belanja dipersamakan 2.1.5.02.01 ATK

Tanggal

20 februari

Kredit

3.050.000 3.050.000

2015

Bendahara

Pengeluaran SKPD A melakukan pembayaran dengan

mekanisme

pembayaran

tersebut

SP2D telah

LS, diterima

dan oleh

Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK SP2D/ 20-Peb-15 Dokumen yang dipersamakan 1.1.1.03.01 RK PPKD

Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000


Kode Rekening

Uraian

5.1.2.01.01 Belanja ATK SP2D/ 20-Peb-15 Dokumen yang dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran

(Permendagri

Nomor

13

Tahun 2006)


18



Kode Rekening

Uraian

SP2D/ 5.2.2.01.01 Belanja ATK 20-Peb-15 Dokumen yang Perubahan SAL dipersamakan 0.0.0.00.00

Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000

Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara dengan

Pengeluaran

mekanisme

SKPD

A

SP2D

dilakukan UP/GU/TU

berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan

melakukan pencatatan

dalam jurnal

sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK SP2D/ Kas di 20-Peb-15 Dokumen yang Bendahara dipersamakan 1.1.1.03.01 Pengeluaran

Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000


Kode Rekening

Uraian

SP2D/ 5.1.2.01.01 Belanja ATK 20-Peb-15 Dokumen yang Perubahan SAL dipersamakan 0.0.0.00.00

Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000


anggaran

(Permendagri

Nomor

13

Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

5.2.2.01.01 Belanja ATK SP2D/ 20-Peb-15 Dokumen yang dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL


Debit

Kredit

3.050.000 3.050.000

19


2) Pendekatan Aset Pada

Tanggal

20

Maret

melakukan

pembelian

berupa

ATK

sebesar

mana

ATK

Barang

A

jasa

Rp.4.000.000,00

yang

tersebut

untuk

SKPD dan

tidak

digunakan/dikonsumsi digunakan

2015

langsung

secepatnya

satu

periode

serta

anggaran

atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan

Pembayaran serta Barang

dan

jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan/Pengurus Barang Berita

Acara

Rekanan.

Serah

dengan

Terima

Berdasarkan

Barang

kejadian

surat dari

tersebut

maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening

Tanggal Nomor Bukti

Uraian

Debit

1.1.7.01.01 Persediaan ATK BAST/ 20-MarDokumen yang 15 Utang BElanja dipersamakan 2.1.5.02.01 ATK

Pada

Tanggal

20

April

2015

Kredit

4.000.000 4.000.000

Bendahara

Pengeluaran SKPD A melakukan pembayaran dengan

mekanisme

pembayaran

tersebut

SP2D telah

LS, diterima

dan oleh

Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)


20



Kode Rekening

Uraian

Debit

SP2D/ 2.1.5.02.01 Utang BelanjaATK 20-Apr-15 Dokumen yang dipersamakan 3.1.3.01.01 RK PPKD

Kredit

4.000.000 4.000.000


Kode Rekening

Uraian

Debit

5.1.2.01.01 Belanja ATK SP2D/ 20-Apr-15 Dokumen yang dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Kredit

4.000.000 4.000.000


anggaran

(Permendagri

Nomor

13


Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

5.2.2.01.01 Belanja ATK SP2D/ 20-Apr-15 Dokumen yang dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

4.000.000

Pada

PPK

tanggal

30

April

2015

4.000.000

SKPD

A

melakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname

akhir

bulan

April

2015

didapati

persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

9.1.2.01.01 Belanja ATK 30-Apr-15

Debit

Kredit

3.000.000

Memorial 1.1.7.01.01


Persediaan ATK

3.000.000

21


Asumsi pada tanggal 20 April 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD A melakukan pembayaran dengan

mekanisme

pembayaran

SP2D

tersebut

UP/GU/TU,

telah

diterima

dan oleh

Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK SP2D/ 20-Apr-15 Dokumen yang Kas di Dipersamakan 1.1.1.03.01 Bendahara Pengeluaran

Debit

Kredit

4.000.000 4.000.000


Kode Rekening

Uraian

SP2D/ 5.1.2.01.01 Belanja ATK 20-Apr-15 Dokumen yang Dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Debit

Kredit

4.000.000 4.000.000


anggaran

(Permendagri

Nomor

13


Kode Rekening

Uraian

SP2D/ 5.2.2.01.01 Belanja ATK 20-Apr-15 Dokumen yang Dipersamakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL

Pada

tanggal

30

April

2015

Debit

Kredit

4.000.000 4.000.000

PPK

SKPD

A

melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut


22


belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname

akhir

bulan

April

2015

didapati

persediaan ATK sebesar Rp.1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

9.1.2.01.01 Beban ATK 30-Apr-15

Kredit

3.000.000

Memorial Persediaan ATK

1.1.7.01.01

3.000.000

c. Beban Hibah dan Bantuan Sosial 1) Pendekatan Beban Pada

Tanggal

22

Agustus

2015

SKPD

A

melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.40.000.000,00, dan Barang dan

jasa

tersebut

telah

diterima

dengan

Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD

dan

belum

serta barang diserahkan bansos

dilakukan

dan ke

jasa

perjanjian/atau dipersamakan SKPD.

tersebut

penerima

bersamaan

pembayaran, langsung

hibah/penerima

dengan

NPHD/surat

dokumen

yang

ditanda tangani oleh kepala

Berdasarkan kejadian tersebut maka

PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Barang yang Akan 9.1.2.20.01 40.000.000 Diserahkan Kpd Masyarakat BAST/NPHD/ 25-AgstUtang Belanja Dokumen yang 15 Barang Yang Dipersamakan Akan 2.1.5.02.06 Diserahkan Kepada


Kredit

40.000.000

23


Masyarakat

Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD A melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D akan


LS PPK SKPD dalam jurnal

sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Utang Belanja Barang Yang SP2D/ 2.1.5.02.06 24-SeptAkan Diserahkan Dokumen yang 15 Kpd Masyarakat Dipersamakan RK PPKD 3.1.3.01.01

Kredit

40.000.000 40.000.000


Kode Rekening

Uraian

Belanja Hibah 5.1.5.04.01 Kpd Kelompok SP2D/ 24-SeptMasyarakat Dokumen yang 15 Dipersamakan Perubahan 0.0.0.00.00 SAL

Debit

Kredit

40.000.000 40.000.000

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran

(Permendagri

Nomor

13


Kode Rekening

Uraian

Belanja Barang Yang Akan 5.2.2.23.01 Diserahkan Kpd SP2D/ 24-SeptMasyarakat/ Dokumen yang 15 Pihak Ketiga Dipersamakan Perubahan 0.0.0.00.00 SAL

Debit

Kredit

40.000.000

40.000.000

2) Pendekatan Aset Pada

Tanggal

22

Agustus


2015

SKPD

A 24


melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.40.000.000,00 dan Barang dan

jasa

tersebut

telah

diterima

dengan

Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD

dan

belum

dilakukan

pembayaran.

Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang

dipersamakan

telah

ditanda

tangani

oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum

diserahkan

hibah/bansos. tersebut

maka

kepada

penerima

Berdasarkan

kejadian

PPK SKPD akan

melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Persediaan Barang Yang 40.000.000 Akan Diserahkan Kpd Masyarakat BAST/ 22-AgstUtang Belanja Dokumen yang 15 Barang Yang Dipersamakan Akan 2.1.5.02.06 Diserahkan Kepada Masyarakat

Kredit

1.1.7.03.01

40.000.000

Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD A melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D akan


LS PPK SKPD dalam jurnal

sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

24-Sept15

2.1.5.02.06

SP2D

Uraian Utang Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kpd Masyarakat


Debit

Kredit

40.000.000

25


3.1.3.01.01

RK PPKD

Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

24-Sept15

Belanja Hibah 5.1.5.04.01 Kpd Kelompok Masyarakat Perubahan 0.0.0.00.00 SAL

40.000.000

Jurnal LRA

SP2D

Debit

Kredit

40.000.000 40.000.000


anggaran

(Permendagri

Nomor

13


Kode Rekening

24-Sept15

Belanja Barang Yang Akan 5.2.2.23.01 Diserahkan Kpd Masyarakat/ Pihak Ketiga Perubahan 0.0.0.00.00 SAL

Pada

SP2D

Tanggal

melakukan

25

Uraian

40.000.000

2015

barang

penerima

Kredit

40.000.000

September

penyerahan

kepada

Debit

SKPD A

dan

jasa

hibah/bansos

berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani maka

PPK

SKPD

akan

melakukan

jurnal

sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Beban Barang Yang Akan 9.1.2.20.01 Diserahkan Kpd Masyarakat BAST/NPHD/ 25-SeptDokumen yang Persediaan 15 Dipersamakan Barang Diserahkan 1.1.7.03.01 Kepada Pihak Ketiga

d.

Debit

Kredit

40.000.000

40.000.000

Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD

melakukan

perhitungan

beban

penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 2015 beban penyusutan sebagai berikut: Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

26


Perhitungan Beban Penyusutan No

Uraian

1

Kenda raan roda dua

Hasil

Masa Tahun Manfaat Perolehan

7

2015

Akm Harga Penyusutan Perolehan s/d 2015

35.000.000

perhitungan

melakukan

di

5.000.000

atas

Beban Penyusutan Thn 2015

Nilai Buku 2015

30.000.000

PPK

SKPD

pencatatan dalam Jurnal

5.000.000

akan

sebagai

berikut: Jurnal LO dan Neraca

e.

Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

31-Des15

Beban Penyusutan Alat 9.1.7.01.04 Angkutan Darat Bermotor Akm Penyusutan Alat Angkutan 1.3.7.01.04 Darat Bermotor

Memorial

Uraian

Debit

Kredit

5.000.000

5.000.000

Beban Penyi sihan Piutang Penyisihan Piutang SKPD Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD A dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp.170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi.

Adapun

kualitas

piutang

retribusi

terdiri dari: 1) Lancar 2) Kurang Lancar 3) Ragu ragu 4) Macet


27


Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut: Jumlah

Kualitas

% Taksiran Tdk tertagih

Rp.100.000.000,00

Lancar

0,5 %

Rp.500.000,00

Rp.50.000.000,00

Kurang Lancar

10 %

Rp.5.000.000,00

Piutang Retribusi

Rp.15.000.000,00

Ragu Ragu

50 %

Rp.7.500.000,00

Piutang Retribusi

Rp.5.000.000,00

Macet

100%

Rp.5.000.000,00

Uraian Piutang retribusi Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang

JUMLAH

Rp.18.000.000,00

Berdasarkan perhitungan

dengan pendekatan

kualitas

didapatkan

piutang

Penyisihan

Piutang

Rp.18.000.000,00. penyisihan

maka

tahun

PPK

piutang

SKPD

dengan

2015

Beban sebesar

akan

mencatat

jurnal

sebagai

berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Beban Penyisihan Piutang Pajak Penyisihan Piutang 1.1.5.01.01 Pajak 9.1.8.01.01

31-Des15

Memorial

Debit

Kredit

18.000.000 18.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD 1. Pihak Pihak Terkait Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban

dan

Penatausahaan

belanja

antara

Keuangan

PPKD

lain

Pejabat

(PPK-PPKD)

dan

Bendahara Pengeluaran PPKD. a. Pejabat

Penatausahaan

Keuangan

PPKD

(PPK-

PPKD) Dalam

sistem akuntansi Beban dan

Belanja,

PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

28


memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat belanja

transaksi/kejadian

beban

berdasarkan bukti-bukti

dan

transaksi

yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) melakukan

posting

transaksi/kejadian pendapatan

LRA

jurnal-jurnal

pendapatan kedalam

LO

Buku

dan Besar

masing-masing rekening (rincian objek); 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional Laporan

(LO),

Arus

Laporan Kas,

Perubahan

Laporan

SAL,

Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan. b. Bendahara Pengeluaran PPKD 1) mencatat pengeluaran

dan

membukukan

beban

dan

belanja

semua kedalam

buku kas umum PPKD. 2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 2. Dokumen yang digunakan Dokumen

klasifikasi

beban

dalam

LO menurut

PSAP Nomor 12 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: Uraian

Dokumen

Beban Operasi – LO Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Transfer Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Defisit Non Operasional

Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan


29


Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan

Beban Luar Biasa

Dokumen

berdasarkan

klasifikasi

belanja

dalam

format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Uraian

Dokumen

Belanja Tidak Langsung Belanja bunga

Nota Debet/SP2D/Dokumen yang Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Belanja Tidak Terduga

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut

PSAP

Nomor

02

Peraturan

Pemerintah

nomor 71 Tahun 2010: Uraian

Dokumen

Belanja Operasi Bunga

Nota Debet/SP2D/Dokumen yang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Subsidi Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga

NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar a. Beban Bunga Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan

timbul

berdasarkan

adanya kejadian

kewajiban

tersebut

maka

bunga, jurnal

standar:


30



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian Beban Bunga Utang Pinjaman

Pemerintah

Provinsi

melakukan

pembayaran

SP2D

SP2D

LS

maka

xxx

Kalimantan

Tengah

bunga

LS berdasarkan fungsi

Kredit

xxx

Utang Bunga Kepada Pemerintah

xxx

mekanisme

Debit

dengan

pembayaran

akuntansi

akan

melakukan pencatatan dalam jurnal standar:


Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian Utang Bunga Kepada Pemerintah

Debit xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Kredit

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian Belanja Bunga Utang Pinjaman

Debit xxx

Perubahan SAL

xxx

Kredit

xxx

b. Beban Subsidi Pemerintah

Provinsi

menerbitkan

Surat

Kalimantan Keputusan

Tengah Gubernur

Kalimantan Tengah/Perjanjian/Dokumen dipersamakan kepada

tentang

entitas

Keputusan

lain.

Gubernur

pemberian Berdasarkan Kalimantan

yang

subsidi Surat Tengah/

Perjanjian/Dokuemn yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:


31



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian Beban Subsidi Kepada BUMD

Pemeritah

Tengah melakukan

Provinsi

pencairan

Kredit

xxx

Utang Belanja Subsidi BUMD

xxx

Kemudian

Debit

xxx

Kalimantan

subsidi

dengan

diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada

yang

berhak

menerima

subsidi

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan

melakukan

pencatatan

dalam

jurnal

standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx xxx

Uraian

Debit

Utang Belanja Subsidi BUMD

Kredit

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx xxx

Uraian

Debit

Belanja Subsidi Kepada BUMD

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

c. Beban Hibah Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah

daerah

NPHD/Dokumen

dan

telah

yang

menandatangani

dipersamakan

tentang

pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan

kejadian tersebut

maka

fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:


32



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening

Uraian

xxx

Belanja Hibah Kepada Masyarakat

pencairan SP2D yang uang

Pemeritah bantuan

LS dan

Daerah

xxx

melakukan

hibah dengan

dilakukan

Kredit

xxx

Utang Belanja Lain-Lain

xxx

Kemudian

Debit

diterbitkan

penyerahan

kepada

berhak menerima hibah dalam

bentuk

berdasarkan

kejadian

tersebut

maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening

Uraian

xxx


xxx

Kas di Kas Daerah

Debit

Kredit

xxx xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening

Uraian

xxx

Debit

Belanaj Hibah Kepada Masyarakat

xxx

Perubahan SAL

xxx

Kredit

xxx

d. Beban Bantuan Sosial Pemerintah

Provinsi

mengeluarkan

Kalimantan

Surat

Keputusan

Tengah Gubernur

Kalimantan Tengah tentang penerima bantuan sosial

berupa

uang

Surat

Perjanjian

serta

pemberian

dengan penerima bantuan

menandatangani bantuan

sosial

sosial. Berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:


33



Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx

pencairan SP2D

Debit

Pemeritah bantuan

Daerah

sosial

LS dan dilakukan

Kredit

xxx


xxx

Kemudian

Uraian Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

xxx

melakukan

dengan

diterbitkan

pembayaran

kepada

yang berhak menerima bantuan sosial

dalam

bentuk uang berdasarkan

kejadian tersebut

maka

akan

fungsi

akuntansi

melakukan

pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening

Uraian

xxx


xxx

Kas di Kas Daerah

Debit

Kredit

xxx xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening

Uraian Belanja Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

xxx

Perubahan SAL

xxx

Debit

Kredit

xxx xxx

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah Pemerintah

Provinsi

mengeluarkan

Kalimantan

Surat

Keputusan

Tengah Gubernur

Kalimantan Tengah tentang Bagi Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Keputusan

Berdasarkan

Gubernur

Kalimantan

Surat Tengah

tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:


34



Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Debit

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Pemeritah

Provinsi

Kredit

xxx

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

xxx

Kemudian

Uraian

xxx

Kalimantan

Tengah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota

dengan diterbitkan

SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka

fungsi

akuntansi

akan

melakukan

pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian

Debit

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Kredit

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

xxx xxx

Uraian

Debit

Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kredit

xxx

Perubahan SAL

xxx

f. Beban transfer Bantuan Keuangan Pemerintah mengeluarkan

Provinsi

Kalimantan

Surat

Keputusan

Tengah Gubernur

Kalimantan Tengah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur

Kalimantan Tengah tentang bantuan keuangan maka

fungsi

akuntansi

akan

melakukan

pencatatan dalam jurnal standar:


35



Nomor Bukti

xxx

Kode Rekening

Uraian

Debit

xxx

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten

xxx

xxx

Utang Transfer Bantuan Keuangan

xxx

Kemudian Tengah

Pemerintah

melakukan

Provinsi

pencairan

keuangan

dengan

dilakukan

pembayaran

xxx

Kalimantan

dana

diterbitkan

bantuan

SP2D

kepada

Kredit

LS

yang

dan

berhak

menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

xxx

xxx

Kode Rekening xxx

Uraian

Debit

Utang Transfer Bantuan Keuangan

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Kredit

xxx

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening xxx

xxx

Uraian

Debit

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

xxx

xxx

Perubahan SAL

xxx

Kredit

xxx

4. Ilustrasi a. Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembayaran atas

bunga

kewajiban

(outstanding

(interest)

penggunaan

principal)

yang

dilakukan

pokok

termasuk

pembayaran biaya-biaya yang terkait

utang beban dengan

pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Tengah


seperti

biaya 36


commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga

Obligasi. Beban

bunga

diakui

saat

bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk

keperluan

beban

bunga

pelaporan

diakui

keuangan,

sampai

dengan

nilai

tanggal

pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Pada tanggal 25 Juni 2015 Pemerintah Daerah mengadakan

perjanjian

Pemerintah

Provinsi

Utang,

dimana

Kalimantan

Tengah

berutang pada Lembaga keuangan Bank sebesar Rp.150.000.000,00. Didalam klausal perjanjian utang

dimana

pemerintah

daerah

dikenakan

bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar

per enam

enam

bulan

bulan

dan

sebesar

bunga

selama

Rp.5.000.000,00.

Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi terkait

akan

membuat

pengakuan

diotorisasi

oleh

memorial

tersebut

melakukan

bukti

beban

PPKD.

bunga

untuk

Berdasarkan

Fungsi

pencatatan

memorial

Bukti

Akuntansi

dalam

jurnal

akan

sebagai

berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Bunga Utang Surat 9.1.3.01.01 Pinjaman Kepada 5.000.000 Perjanjian Lembaga Keuangan Bank 25-JuniUtang/ 2015 Utang Bunga Kepada Dokumen yang Lembaga Keuangan Dipersamakan 2.1.2.01.01 Bank

Kredit

5.000.000

Pada tanggal 6 Juli 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan dengan

Tengah

menerbitkan

melakukan SP2D


LS

dan

pencairan kemudian 37


dilakukan

pembayaran

Rp.5.000.000,00

kepada

sebesar

lembaga

Berdasarkan kejadian tersebut

keuangan.

maka

fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran

mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti 6-Juli2015

Kode Rekening

Uraian

Utang Bunga Kepada SP2D/ 2.1.2.01.01 Lembaga Keuangan Bank Dokumen yang Dipersamakan 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Debit

Kredit

5.000.000 5.000.000

Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti xx/xx/ 2015

Kode Rekening

Uraian

Bunga Utang Pinjaman SP2D/ 5.1.3.01.01 Kepada Lembaga Dokumen yang Keuangan Bank Dipersamakan Perubahan SAL 0.0.0.00.00

Debit

Kredit

5.000.000 5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti

xx/xx/ 2015

Kode Rekening

Uraian

Bunga Utang Pinjaman SP2D/ 5.1.2.01.01 Kepada Lembaga Dokumen yang Keuangan Bank Dipersamakan Perubahan SAL 0.0.0.00.00

Debit

Kredit

5.000.000 5.000.000

b. Beban Subsidi Pada

tanggal

10 September

2015

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Tengah/Surat

Gubernur

Kalimantan

Perjanjian/Dokumen

yang

dipersamakan dimana Pemerintah Daerah akan memberikan

subsidi


kepada

Lembaga 38


Mattirodeceng Berdasarkan

sebesar kejadian

Rp.50.000.000,00. tersebut

maka

Fungsi

Akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

10-Sept2015

Pada

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Surat Keputusan Beban Subsidi 9.1.4.01.02 Gubernur Kalteng/ Kepada Lembaga Perjanjian/ Utang Belanja Dokumen yang 2.1.5.04.02 Subsidi Lembaga Dipersamakan

tanggal

Daerah

10

Oktober

melakukan

Kredit

50.000.000

2015

50.000.000

Pemerintah

pencairan

dengan

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,00 lembaga

Mattirodeceng.

tersebut

maka

Berdasarkan

fungsi

akuntansi

melakukan pencatatan dalam jurnal

kepada kejadian akan sebagai

berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran

mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

Surat Keputusan Utang Belanja 2.1.5.04.02 50.000.000 Gubernur Kalteng/ Subsidi Lembaga 10-OktPerjanjian/ 2015 Dokumen yang Kas di Kas Daerah 50.000.000 1.1.1.01.01 Dipersamakan

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

Surat Keputusan Belanja Subsidi 5.1.3.01.02 50.000.000 Gubernur Kalteng/ Kepada Lembaga 10-OktPerjanjian/ 2015 Dokumen yang Kas di Kas Daerah 50.000.000 0.0.0.00.00 Dipersamakan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun


39


2006) Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Surat Keputusan Belanja Subsidi 5.1.3.01.02 Gubernur Kalteng/ Kepada Lembaga 10-OktPerjanjian/ 2015 Dokumen yang Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Dipersamakan

Kredit

50.000.000 50.000.000

c. Beban Hibah Pada

Tanggal 15 September

2015

Provinsi

Kalimantan

Tengah

tentang

nama-nama

penerima

dan

telah

Pemerintah

menerbitkan

menandatangani

hibah

daerah

NPHD/Dokumen

yang dipersamakan tentang pemberian kepada

kelompok

uang.

Nilai

masyarakat beban

Rp.5.000.000,00. tersebut

maka

melakukan

dalam

sebesar

Berdasarkan

pencatatan

kejadian

akuntansi

dalam

hibah bentuk

hibah

fungsi

SK

jurnal

akan sebagai

berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

15-Sept2015

NPHD/Dokumen yang Dipersamakan

Pada

tanggal

Daerah

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Hibah Kepada 5.000.000 Masyarakat Utang Belanja 2.1.5.07.01 Hibah

Kredit

9.1.5.04.01

05

Oktober

melakukan

2015

5.000.000

Pemerintah

pencairan

dengan

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran penerima tersebut melakukan

sebesar hibah.

maka

Rp.5.000.000,00 Berdasarkan

fungsi

pencatatan

kepada kejadian

akuntansi

dalam

jurnal

akan sebagai


mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

40



Nomor Bukti

05-Okt2015

SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan

Kode Rekening

Uraian

Debit

2.1.5.07.01 Utang Belanja Hibah 1.1.1.01.01

Kredit

5.000.000

Kas di Kas Daerah

5.000.000

Jurnal LRA Tanggal

05-Okt2015

Nomor Bukti SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan

Kode Rekening

Uraian

Debit

Belanja Hibah 5.1.4.06.01 Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat 0.0.0.00.00

Kredit

5.000.000

Perubahan SAL

5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

05-Okt2015


Kode Rekening

Uraian

Debit

Belanja Hibah 5.1.4.06.01 Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat 0.0.0.00.00

Kredit

5.000.000

Perubahan SAL

5.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Tengah

tidak

menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah diakui

Perjanjian utang

Hibah,

pada

maka

tahun

tidak

berikutnya.

dapat Pada

akhir tahun PPKD menjurnal: Tanggal

Nomor Bukti

31-Des2015

Dokumen yang Dipersyaratkan

Kode Rekening

Uraian

Debit

2.1.5.07.01 Utang Belanja Hibah 9.1.5.04.01

Kredit

5.000.000

Beban Hibah Kepada Masyarakat

5.000.000

d. Beban Bantuan Sosial Pada

tanggal

Kalimantan Keputusan

05

Agustus

Tengah tentang

2015

Gubernur

mengeluarkan penerima


bantuan

Surat sosial 41


berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.15.000.000,00. Gubernur Kalimantan Tengah

telah

pemberian

ditandatangani

bantuan

sosial

Perjanjian

dengan

penerima

bantuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan Gubernur

Kalimantan

Tengah

dan

Surat

perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, melakukan

maka

Fungsi

pencatatan

Akuntansi

dalam

jurnal

akan

sebagai


Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Bantuan Surat Keputusan Sosial Kepada Gubernur Kalteng/ 9.1.6.01.01 Organgisasi Sosial 05-AgstPerjanjian/ Kemasyarakatan 2015 Dokumen yang Utang Belanja Dipersamakan 2.1.5.08.01 Bansos

Pada

tanggal

30

Agustus

Provinsi

Kalimantan

pencairan

dengan

kemudian

15.000.000

Tengah

dilakukan

Rp.15.000.000,00

15.000.000

2015

menerbitkan

Pemerintah melakukan

SP2D LS dan

pembayaran

kepada

Kredit

penerima

sebesar bantuan

sosial. Berdasarkan kejadian tersebut

maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran

mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal 05-Agst2015

Nomor Bukti SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan

Kode Rekening

Uraian

Utang Belanja 2.1.5.08.01 Bansos 1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah


Debit

Kredit

15.000.000 15.000.000

42


Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

05-Agst2015


Kode Rekening

Uraian

5.1.5.01.01

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organgisasi Sosial Kemasyarakatan

0.0.0.00.00

Perubahan SAL

Debit

Kredit

15.000.000 15.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal

05-Agst2015

Kode Rekening

Nomor Bukti


Uraian

Debit

Belanja Bantuan Sosial Kepada 5.1.5.01.01 Organgisasi Sosial Kemasyarakatan

Kredit

15.000.000

Perubahan SAL

0.0.0.00.00

15.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Tengah

tidak

menyelesaikan pemberian Bansos sesuai dengan Perjanjian

pemberian

bantuan

penerima bantuan, maka utang

pada

tahun

sosial

dengan

tidak dapat diakui

berikutnya.

Pada

akhir

tahun PPKD menjurnal : Tanggal

Nomor Bukti

31-Des2015

Dokumen yang Dipersyaratkan

Kode Rekening

Uraian

2.1.5.08.01 Utang Belanja Bansos

9.1.6.01.01

Debit

Kredit

15.000.000

Beban Bantuan Sosial Kepada Organgisasi Sosial Kemasyarakatan

15.000.000

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah Pada

tanggal

Daerah

Oktober

menerbitkan

Persetujuan Dokumen

14

Gubernur

yang

2015

Surat

Pemerintah Keputusan/

Kalimantan

Tengah/

dipersamakan untuk

beban

transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

43


sebesar

Rp.35.000.000,00.

Berdasarkan

kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

jurnal sebagai


Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Surat Keputusan 9.1.2.01.01 35.000.000 Pemerintah 14-Okt- Gubernur Kalteng/ Kabupaten 2015 Dokumen yang Dipersamakan Utang Transfer 35.000.000 2.1.6.04.01 Bagi Hasil Pajak

Pada

tanggal

2

Desember

Provinsi

Kalimantan

pencairan

dengan

kemudian

Tengah


menerbitkan

dilakukan

Rp.35.000.000,00

2015

SP2D LS dan

pembayaran

kepada

sebesar

penerima

beban

transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut melakukan

maka

fungsi

pencatatan

akuntansi

dalam

jurnal

akan sebagai


mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

02-Des2015


Kode Rekening 2.1.6.04.01 1.1.1.01.01

Uraian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Debit

Kredit

35.000.000

Kas di Kas Daerah

35.000.000

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

02-Des2015


Kode Rekening 5.1.6.02.01 0.0.0.00.00

Uraian Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Perubahan SAL

Debit

Kredit

35.000.000 35.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

44


2006) Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

02-Des2015


Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

Belanja Bagi Hasil 5.1.6.02.01 Pajak Daerah Kepada 35.000.000 Kabupaten/Kota 0.0.0.00.00

Perubahan SAL

35.000.000

f. Beban Transfer Bantuan Keuangan Pada

tanggal

25

Oktober

Daerah

2015

Pemerintah

menerbitkan

Keputusan/Persetujuan Tengah/Dokumen

Surat

Gubernur

Kalimantan

yang dipersamakan

beban

transfer

bantuan

entitas

lain

sebesar

keuangan

untuk kepada

Rp.45.000.000,00.

Berdasarkan kejadian tersebut

maka

Fungsi

Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Beban Transfer Surat Keputusan 9.2.3.02.01 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 25-Okt- Gubernur Kalteng/ 2015 Dokumen yang Utang Transfer Dipersamakan Bantuan 2.1.5.05.02 Keuangan

Pada

tanggal

15

Kalimantan

pencairan

dengan

kemudian

bantuan

Tengah

menerbitkan

dilakukan

Rp.45.000.000,00 transfer

45.000.000

45.000.000

November 2015

Provinsi


SP2D LS dan

pembayaran

kepada

penerima

keuangan.

Kredit

sebesar beban

Berdasarkan

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan

dalam

jurnal

sebagai


mengikuti kode

rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

45



Nomor Bukti

15-Nop2015


Kode Rekening 2.1.5.05.02 1.1.1.01.01

Uraian Utang Transfer Bantuan Keuangan

Debit

Kredit

45.000.000

Kas di Kas Daerah

45.000.000

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

15-Nop2015


Kode Rekening 5.1.7.02.01 0.0.0.00.00

Uraian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Debit

Kredit

45.000.000

Perubahan SAL

45.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

15-Nop2015


Kode Rekening

Uraian

Belanja Bantuan 5.1.7.02.01 Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 0.0.0.00.00

Perubahan SAL

Debit

Kredit

45.000.000 45.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG


46

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 02 AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA. potensi jasa dalam periode pelaporan yang. pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

Recommend Documents