SIPBM: KONSEP DAN FILOSOFI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Maret 2016
Topik • Konsep SIPBM • Mengapa SIPBM diciptakan • Sejarah Pengembangan • Peran UNICEF
Konsep SIPBM • Sistem pengumpulan data dengan responden kepala keluarga • SIPBM merupakan pelengkap bagi pendataan oleh Kemendikbud (melalui DAPODIK) yang berbasis sekolah • SIPBM dirancang untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah jadi keputusan implementasi diambil dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. PDSPK dan Tim SIPBM kabupaten lain menjadi membimbing. • Tujuan awal: untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah anak usia 0-18 tahun yang tidak bersekolah termasuk lokasi/tempat tinggal mereka dan alasan mereka tidak bersekolah untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk dapat membawa mereka ke sekolah • Pencacah adalah anggota masyarakat di sekitar lokasi, seperti tokoh masyarakat, aparat RT/RW/Dusun, karang taruna, kader PKK. • Pelaksanaan pendataan dapat disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat • Pengumpulan data secara sensus (mencacah seluruh keluarga yang ada di suatu wilayah administrasi) • Data yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
Mengapa SIPBM diciptakan? •
Pemerintah memiliki kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun yang perlu dituntaskan
•
Piagam PBB tentang Hak Anak antara lain mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. UNICEF sebagai salah satu lembaga PBB sangat peduli dengan hal ini.
•
Belum ada yang mengumpulkan data anak yang tidak berada dalam sekolah karena kementerian mengumpulkan data berdasarkan laporan dari sekolah sehingga tidak diketahui jumlah anak yang belum atau tidak berada di sekolah, khususnya anak usia 7 – 15 tahun yang menjadi target Wajar Dikdas
•
Dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota yang menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya.
•
Data diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan, pengalokasian sumberdaya, serta menyusun program dan target pembangunan
•
Pemerintah tidak dapat sendirian memberikan layanan pendidikan. Peranserta masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat.
Sejarah Pengembangan SIPBM • Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat tingkat Desa (2002) - Ujicoba instrumen di Kab. Probolinggo, Wonosobo, Bantaeng • Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat tingkat Kabupaten (2003) - Ujicoba implementasi di Kabupaten Bantaeng (seluruh wilayah) - Ujicoba implementasi di wilayah terpilih antara lain di Kabupaten Bone, Polman, Serang, Sukabumi, Buleleng, Belu - Implementasi di Kabupaten Polewali Mandar, Kota Mataram • Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (2013) - Ujicoba implementasi di beberapakabupaten di Provinsi Sulawesi Barat - Implementasi di Kabupaten Mamuju • Menyusun Modul SIPBM (sebagai acuan dalam implementasi), SOP keamanan data, template ASIA menggunakan data SIPBM. • Akan mengembangkan Model Desa Tuntas Wajar dan Model Perencanaan
Peran UNICEF • UNICEF mendukung sejak awal pengembangan SIPBM, di tahun 2002 hingga saat ini • Bentuk dukungan yang diberikan antara lain dalam hal: - pembiayaan dalam pengembangan, pilot implementasi, implementasi, pengembangan kapasitas, dan advokasi - Pendampingan kepada daerah yang sedang melaksanakan pilot implementasi - Penyediaan tenaga ahli yang membantu dalam pengembangan, evaluasi, dan pengembangan aplikasi (termasuk pembuatan portal) - Advokasi program tindak lanjut SIPBM (back to school, evidence based planning) • Dasar dari dukungan: sesuai misi UNICEF yang antara lain menjalankan Piagam PBB tentang Hak Anak (antara lain mengupayakan agar semua anak mendapat akta kelahiran dan layanan pendidikan), pentingnya perencanaan berbasis data
Terima kasih @PDSPK 2016
