SIMULASI PELAKSANAAN AKAD NIKAH
OLEH : H. MAHMUD FAUZI BIDANG URAIS & BINSYAR KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENDAHULUAN • Pernikahan yang dinyatakan sebagai
sunnatullah ini merupakan kebutuhan setiap
•
naluri manusia yang dalam istilah agama disebut "Mitsaqan Ghalizha" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954 ditegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas yakni satusatunya Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya.
• Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah
(PPN/Penghulu) pada setiap peristiwa Pemikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan hidmat. Oleh sebab itu setiap PPN/Penghulu dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang hidmat dan sakral selama akad nikah itu berlangsung.
• Kenyataan yang sering dijumpai dilapangan,
baik berdasarkan pemantauan maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, masih banyak diantara, PPN/Penghulu dalam memimpin acara akad nikah kurang mampu untuk menciptakan suasana yang hidmat tersebut sehingga kurang memuaskan masyarakat. Oleh sebab itu dipandang perlu diberikan materi simulasi pelaksanaan akad nikah untuk dijadikan pedoman dasar bagi PPN/ Penghulu dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai pegawai/petugas pencatat nikah.
II. DASAR HUKUM •
Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
•
Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
• •
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim;
• •
III. TUJUAN • Terciptanya keabsahan nikah sesuai dengan
• • •
hukum munakahat dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Terciptanya kehidmatan dalam memimpin dan memandu acara akad nikah. Adanya pedoman umum bagi PPN/Penghulu dalam menghadiri dan memimpin acara akad nikah. Terwujudnya mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam masalah pernikahan.
IV. PELAKSANAAN AKAD NIKAH A. Persiapan • Pelajari dan fahami rangkaian acara yang akan dilaksanakan. • Siapkan dan periksa ulang perlengkapan administratif yang dibutuhkan. • Kuasai di mana lokasi tempat acara berlangsung dan perhitungan waktu serta daya jangkau menuju lokasi tersebut. • Siapkan toga petugas, periksa kebersihannya dan kelayakan untuk dipakai dalam acara serimonial. • Datanglah ke lokasi sebelum acara dimulai. • Konfirmasikan sebelumnya kepastian urutan waktu acara dimaksud
B. Pemeriksaan Ulang
• Sebelum akad nikah dilangsungkan PPN/
Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB pada saat pemeriksaan awal di kantor dan atau bila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut • Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah, pengecekkan ulang dapat dilakukan dengan 2 (dua) Cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah: a. Dilakukan sebelum hari upacara pelaksanaan akad nikah (hari H) misalnya pada upacara midodareni (Jawa), yaitu satu hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah yang ada.
b. Dilakukan pada hari H, yaitu sebelum upacara resmi pelaksanaan Ijab Qabul dimulai, yang pelaksanaanya dapat dilakukan, dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi. • Untuk keperluan sebagaimana point 3.b di atas, PPN/Penghulu yang bertugas harus datang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. • Teknis pemeriksaan ulang tidak boleh berteletele dan tidak perlu diperiksa setiap kolom pemeriksaan, akan tetapi cukup mengecek :
• Ada atau tidaknya penambahan/
•
• •
perubahan tentang nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk maskawin. Apakah ada persetujuan dari calon mempelai. Melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB dari hasil pemeriksaan awal. Untuk menjaga kerapian setiap berkas pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menjaga wibawa petugas PPN/Penghulu berkas pernikahan harus disimpan dalam map yang layak.
C. Waktu Pelaksanaan Akad Nikah • Akad nikah dilangsungkan setelah lewat
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akad nikah akan dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari tersebut karena suatu alasan yang penting, harus ada dispensasi dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
D. Tempat Pelaksanaan Akad Nikah
• Di Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama yang
•
disediakan di ruang khusus lengkap dengan perlengkapannya baik tempat duduk calon pengantin, wali dan saksi maupun tempat para pengantar/undangan. Di luar Balai Nikah, seperti di rumah calon istri atau di masjid, yang pengaturannya diserahkan kepada yang mempunyai hajat, asal tidak menyalahi hukum Islam dan peraturan peraturan yang berlaku, seperti tempat duduk calon pengantin, wali/ wakilnya , saksi-saksi, PPN/Penghulu/Pembantu PPN dan undangan.
E. Yang menghadiri Aqad Nikah • • • • • •
PPN/Penghulu dan Pembantu PPN Wali Nikah atau Wakilnya Calon suami atau wakilnya Calon istri (sesuai keadaan setempat) Dua orang saksi Para pengantar/undangan.
F.Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah • Rangkaian prosesi pelaksanaan akad nikah diatur
sebagai berikut 1. PPN/Penghulu terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya 2. PPN/Penghulu menanyakan kepada calon istri di hadapan dua orang saksi, apabila dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak. 3. Jika calon istri bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, maka : a. PPN/Penghulu mempersilahkan walinya, untuk menikahkan
b. Jika walinya mewakilkan, tanyakan kepada siapa yang ditunjuk dan PPN/Penghulu harus siap c. Jika tidak ada wali nasab maka calon istri meminta kepada wali hakim untuk bersedia menjadi wali 4. Susunan acara pelaksanaan akad nikah : • pembukaan • Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. • Pengumuman hasil pemeriksaan/penasehatan • Khutbah nikah. • Pembacaan Istighfar dan Syahadatain secara bersamasama dipimpin oleh PPN/ Penghulu / Pembantu PPN atau wali yang akan bertindak melakukan ijab • Ijab qobul • Do’a
G. Penandatanganan surat-surat yang diperlukan
• Pelaksanaan akad nikah baik yang dilaksanakan di Balai Nikah ataupun di luar Balai Nikah maka penandatanganan oleh suami, istri, wali, dua orang saksi dan PPN/Penghulu dibubuhkan pada buku Akta Nikah (model N).
H. Pembacaan Ta'lik Talak 1.
2.
3.
Untuk tidak mengurangi kehidmatan upacara akad nikah, pembacaan ta'lik talak sebaiknya tidak memakai pengeras suara, kecuali apabila wali nikah atau keluarga mempelai menghendakinya. Setelah ta'lik talak selesai dibacakan, PPN atau Penghulu yang menghadiri mempersilahkan kepada suami untuk menandatangani ikrar ta'lik talak yang terdapat pada buku nikah Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak bolek dipaksa, tetapi harus diberitahukan kepada istri bahwa suaminya tidak mengikrarkan ta'lik talak meskipun tidak dibaca, keduanya mempelai perlu memahami maksud ikrar ta'lik talak tersebut.
I. Penyerahan Maskawin (Mahar) • Tiap-tiap perkawinan / pernikahan
•
menimbulkan kewajiban bagi suami untuk membayar maskawin atau mahar kepada istrinya, baik berupa perhiasan (emas), uang atau Benda berharga lainya. Setelah acara akad nikah selesai suami langsung menyerahkan maskawin kepada. istrinya. Dan apabila istri tidak ikut hadir pada majelis akad nikah, maka maskawin diserahkan melalui wali nikahnya.
J. Penyerahan Buku Nikah 1. Sesaat Setelah akad nikah, PPN /Penghulu segera menyerahkan Buku Nikah kepada kedua mempelai. 2. Pada saat penyerahan Buku Nikah, agar lebih terkesan dan menggugah kedua mempelai, sebaiknya PPN atau Penghulu mengucapkan kalimat : "Bersama ini kami
serahkan Buku Nikah kepada saudara sebagai bukti bahwa perkawinan Saudara telah sah tercatat di KUA Kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, agar diterima dan disimpan dengan sebaik-baiknya. " Penyerahan Kutipan Akta Nikah ini agar tidak diselingi dengan kata-kata atau kalimat yang tidak perlu atau tidak pantas.
3.Setelah Buku Nikah diserahkan kepada kedua mempelai, PPN atau Penghulu yang menghadiri menyatakan kepada hadirin bahwa akad nikah telah selesai dan kedua mempelai telah sah menurut UndangUndang dan Hukum Agama Islam sebagai suami isteri.
K. Nasehat Perkawinan • Nasehat perkawinan yang diberikan
setelah akad nikah selesai atau yang dikenal dengan ceramah perkawinan, tidak harus dilakukan oleh PPN atau Penghulu, bahkan sebaiknya oleh ulama, tokoh masyarakat atau dari kalangan keluarga pengantin sendiri, tergantung dari permintaan keluarga mempelai.
L. Contoh Lay out (penatan tempat) personil pada acara aqad nikah
4
2
1
3
8
6b 7b
Meja akad nikah
6a 7a
5b
5a Tamu-tamu undangan
Arah kiblat
Keterangan : 1. Wali 2. Petugas KUA 3. Khatib (pembaca khutbah nikah) 4. Pembaca do’a 5a. Calon mempelai pria 5b. Calon mempelai wanita 6a. Saksi dari pihak pria 6b. Saksi dari pihak wanita 7a. Keluarga mempelai pria 7b. Keluarga mempelai wanita 8. MC dan Qori
MAJALAH PENGHULU Alamat Redaksi : Kemenag RI Jl. MH. Thamrin 6 Jakpus 10700 Telp. 0213811642(hunting)email:majalahpe
[email protected].
