SILABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: Hukum Pertanahan : HKI 2023 :3 : 1. Widyarini Indrasti W, S.H., M.Hum 2. Haryati, S.H., M.Hum 3. Rini Redjeki S, S.H., M.Hum 4. Sri Puspitaningrum, S.H., M.Hum 5. Untung Leksono, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN SILABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan
: Hukum Pertanahan : HKI 2023 :3 : 1. Widyarini Indriasti W, S.H., M.Hum 2. Haryati, S.H., M.Hum 3. Rini Redjeki S, S.H., M.Hum 4. Sri Puspitaningrum, S.H., M.Hum 5. Untung Leksono, S.H., M.Hum : ……….. : Koordinator Mata Kuliah Hukum Pertanahan : ……….. : Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Koordinator Mata Kuliah
Perwakilan Dosen
Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum Nrp. 1111116
Widyarini I W, S.H., M.Hum Nrp. 111196
Untung Leksono, S.H., M.Si Nrp. 1111157
2
SILABUS Fakultas Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Mata Kuliah Prasyarat Standar Kompetensi
: Hukum : Hukum Pertanahan : HKI 2023 :3 : : Mengetahui, mengerti, memahami dan mampu menguraikan hukum pertanahan dan perkembangannya di Indonesia. Penilaian
Kompetensi Dasar
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
Sejarah kelahiran mata kuliah hukum pertanahan Pengertian hukum pertanahan
1. Menganalisis tentang sejarah kelahiran mata kuliah hukum pertanahan 2. Menguraikan tentang pengertian hukum pertanahan
Menjelaskan tentang hukum pertanahan sebelum berlakunya UUPA
Hukum pertanahan lama yang pluralistik dan dualistik
Menganalisis tentang hukum pertanahan lama yang pluralistik dan dualistik
Menjelaskan tentang hukum
Hukum pertanahan administratif pemerintahan Hindia
1. Menganalisis tentang hukum pertanahan
⁻ Menjelaskan tentang pendahuluan hukum ⁻ pertanahan
Indikator Penilaian ⁻ Menafsirkan tentang sejarah kelahiran mata kuliah hukum pertanahan dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang pengertian hukum pertanahan dalam diskusi kelas Menafsirkan tentang hukum pertanahan lama yang pluralistik dan dualistik dalam tugas mandiri Menjelaskan tentang hukum pertanahan administratif 3
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat resume
12 s/d 16 kali tatap muka 3 sks (3 x 50 menit)
Pustaka 1 ; 2; 3;4
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4
Bentuk Penilaian
pertanahan sebelum berlakunya UUPA Menjelaskan tentang hukum tanah nasional
Menjelaskan tentang hukum tanah nasional
Menjelaskan tentang pemberian hak atas tanah negara
Belanda
⁻ Sejarah perkembangan UUPA ⁻ Dasar-dasar hukum agraria nasional
administratif pemerintahan HindiaBelanda 1. Menganalisis tentang sejarah perkembangan UUPA 2. Menguraikan tentang dasar-dasar hukum agraria nasional
⁻ Hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat ⁻ Jenis-jenis penguasaan atas tanah; hak Bangsa Indonesia dan tanah; hak menguasai dan Negara; hak perseorangan atas tanah
1. Menguraikan tentang hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat 2. Menganalisis tentang jenis-jenis penguasaan atas tanah; hak Bangsa Indonesia dan tanah; hak menguasai dan Negara; hak perseorangan atas tanah
⁻ Prosedur permohonan tanah Negara menjadi tanah hak ⁻ Lokasi perusahaan
1. Menganalisis tentang prosedur permohonan tanah Negara menjadi tanah hak, lokasi
pemerintahan HindiaBelanda dalam tugas mandiri ⁻ Menafsirkan tentang sejarah perkembangan UUPA dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang dasar-dasar hukum agraria nasional dalam diskusi kelas ⁻ Menjelaskan tentang hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat dalam tugas mandiri ⁻ Menafsirkan tentang jenis-jenis penguasaan atas tanah; hak Bangsa Indonesia dan tanah; hak menguasai dan Negara; hak perseorangan atas tanah dalam diskusi kelas ⁻ Menafsirkan tentang prosedur permohonan tanah Negara menjadi tanah hak, lokasi perusahaan dan luas 4
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat resume
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6
Menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara
Menjelaskan tentang pemindahan hak atas tanah
dan luas tanah ⁻ Pedoman penetapan uang ⁻ Pemasukan dalam pemberian hak atas tanah negara
perusahaan dan luas tanah 2. Menguraikan tentang pedoman penetapan uang dan pemasukan dalam pemberian hak atas tanah negara
⁻ Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ⁻ Pembatalan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ⁻ Kewenangan Menteri Negara Pertanahan/Kepala BPN ⁻ Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Wilayah
1. Menganalisis tentang kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pembatalan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 2. Menguraikan tentang kewenangan Menteri Negara Pertanahan/Kepala BPN dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Wilayah
⁻
⁻ Jual beli hak atas tanah ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena
1. Menganalisis tentang jual beli hak atas tanah dan pemindahan hak
⁻
⁻
⁻
5
tanah dalam tugas mandiri Menyimpulkan tentang pedoman penetapan uang dan pemasukan dalam pemberian hak atas tanah negara dalam diskusi kelas Menafsirkan tentang kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pembatalan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dalam tugas mandiri Menyimpulkan tentang kewenangan Menteri Negara Pertanahan/Kepala BPN dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Wilayah dalam diskusi kelas Menafsirkan tentang jual beli hak atas tanah dan pemindahan hak atas
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6;7
hibah ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena tukar menukar ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena hibah wasiat/ legaat
Menjelaskan tentang pemindahan hak atas tanah
Menjelaskan tentang pendaftaran tanah
⁻ Pemindahan hak atas tanah karena lelang ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena warisan ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi ⁻ Pemindahan hak atas tanah karena wakaf
⁻ Pengertian pendaftaran tanah ⁻ Obyek pendaftaran tanah ⁻ Asas-asas, tujuan
atas tanah karena hibah 2. Menguraikan tentang pemindahan hak atas tanah karena tukar menukar dan pemindahan hak atas tanah karena hibah wasiat/ legaat 1. Menganalisis tentang pemindahan hak atas tanah karena lelang dan pemindahan hak atas tanah karena warisan 2. Menganalisis tentang pemindahan hak atas tanah karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pemindahan hak atas tanah karena wakaf 1. Menganalisis tentang pengertian pendaftaran tanah 2. Menguraikan tentang obyek
tanah karena hibah dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang pemindahan hak atas tanah karena tukar menukar dan pemindahan hak atas tanah karena hibah wasiat/ legaat dalam diskusi kelas ⁻ Menyimpulkan tentang pemindahan hak atas tanah karena lelang dan pemindahan hak atas tanah karena warisan dalam diskusi kelas ⁻ Menafsirkan pemindahan hak atas tanah karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pemindahan hak atas tanah karena wakaf dalam tugas mandiri ⁻ Menafsirkan tentang pengertian pendaftaran tanah dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan 6
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6;7
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6; 7; 8
dan fungsi pendaftaran tanah
Menjelaskan tentang pendaftaran tanah
;Menguraikan tentang landreform di Indonesia
⁻ Pelaksanaan pendaftaran tanah ⁻ Penerbitan pendaftaran tanah ⁻ Sistem pendaftaran tanah
⁻ Pengertian dan dasar hukum landreform di Indonesia ⁻ Tujuan landreform ⁻ Program landreform
pendaftaran tanah 3. Menganalisis tentang asas-asas, tujuan dan fungsi pendaftaran tanah
⁻
1. Menganalisis tentang pelaksanaan pendaftaran tanah 2. Menguraikan tentang penerbitan pendaftaran tanah 3. Menganalisis tentang sistem pendaftaran tanah
⁻
1. Menganalisis tentang pengertian dan dasar hukum landreform di Indonesia 2. Menguraikan tentang tujuan landreform 3. Menganalisis tentang program landreform
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
7
tentang obyek pendaftaran tanah Menjelaskan tentang asas-asas, tujuan dan fungsi pendaftaran tanah dalam tugas kelompok Menafsirkan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dalam tugas mandiri Menyimpulkan tentang penerbitan pendaftaran tanah dalam diskusi kelas Menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah dalam tugas kelompok Menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum landreform di Indonesia dalam tugas mandiri Menyimpulkan tentang tujuan landreform dalam diskusi kelas Menjelaskan tentang program landreform dalam tugas kelompok
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6; 7; 8
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat makalah
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6; 7; 8
Menguraikan tentang teori hukum
⁻ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ⁻ Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
1. Menganalisis tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum 2. Menguraikan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
Menguraikan tentang teori hukum
⁻ Sumber dana pengadaan tanah ⁻ Hak dan kewajiban, peran serta masyarakat
1. Menganalisis tentang sumber dana pengadaan tanah 2. Menguraikan tentang hak dan kewajiban, peran serta masyarakat
⁻ Menafsirkan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012dalam diskusi kelas ⁻ Menafsirkan tentang sumber dana pengadaan tanah dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang Hak dan kewajiban, peran serta masyarakat dalam diskusi kelas
8
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6; 7; 8
⁻ Tes ⁻ Uraian
150 menit
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5;6; 7; 8
Keterangan Sumber Belajar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I (Jakarta, Djambatan, 1999) Soedikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia (Yogyakarta, Liberty, 1982) Notonegoro, Politik Hukum Agraria Indonesia (Jakarta, Bina Aksara, 1984) AP Parlindungan, Beberapa Aspek Pelaksanaan UUPA (Bandung, Alumni, 1987) AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1990) Blitanagi, Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaharuan Sejarah dan Sistem Politik Hukum Pertanahan Indonesia (Ende, Nusa Indah, 1985) Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung, Alumni, 1984) 8. Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan
9
