SILABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: Hukum Persaingan Usaha : HKIn 2059 :2 : 1. Enny Patria, S.H., M.H. 2. Siti Mariam, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN SILABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan
: Hukum Persaingan Usaha : HKIn 2059 :2 : 1. Enny Patria, S.H., M.H. 2. Siti Mariam S.H., M.H. : ……….. : Koordinator Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha : ……….. : Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Koordinator Mata Kuliah
Perwakilan Dosen
Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum Nrp. 1111116
Enny Patria, S.H., M.H. Nrp. 111193
Siti Mariam, S.H., M.H. Nrp. 1111191
2
SILABUS Fakultas Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Mata Kuliah Prasyarat Standar Kompetensi
: Hukum : Hukum Persaingan Usaha : HKIn 2059 :2 : : Mengetahui, mengerti, memahami dan mampu menguraikan hukum persaingan usaha Penilaian
Kompetensi Dasar
Menjelaskan tentang hukum persaingan usaha
Menjelaskan tentang dasar hukum persaingan
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
⁻ Konsep dasar ilmu ekonomi tentang persaingan usaha ⁻ Paradigma persaingan usaha ⁻ Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason
1. Menganalisis tentang konsep dasar ilmu ekonomi tentang persaingan usaha 2. Menguraikan tentang paradigma persaingan usaha 3. Menganalisis tentang pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason
⁻ Kebijakan politik persaingan usaha ⁻ Latar belakang munculnya UU
1. Menganalisis tentang kebijakan politik persaingan usaha
Indikator Penilaian ⁻ Menafsirkan tentang konsep dasar ilmu ekonomi tentang persaingan usaha dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang paradigma persaingan usaha dalam diskusi kelas ⁻ Menjelaskan tentang pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam tugas kelompok ⁻ Menafsirkan tentang kebijakan politik persaingan usaha dalam tugas mandiri 3
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat resume
12 s/d 14 kali tatap muka 2 sks (2 x 50 menit)
Pustaka 1 ; 2; 3;4;5
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 5 ; 6; 7;8
Bentuk Penilaian
usaha di Indonesia
No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat ⁻ Posisi hukum persaingan usaha di Indonesia dan substansi hukum UU No. 5/1999
Menjelaskan tentang perjanjian dan perjanjian yang dilarang
Perjanjian
Menguraikan tentang perjanjian dan perjanjian yang dilarang
Perjanjian yang dilarang antara lain perjanjian oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust,dan oligoproni
2. Menguraikan tentang latar belakang munculnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat 3. Menganalisis tentang posisi hukum persaingan usaha di Indonesia dan substansi hukum UU No. 5/1999 Menganalisis tentang perjanjian
⁻ Menjelaskan tentang latar belakang munculnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam diskusi kelas ⁻ Menyimpulkan tentang posisi hukum persaingan usaha di Indonesia dan substansi hukum UU No. 5/1999dalam tugas kelompok Menjelaskan tentang perjanjian dalam tugas mandiri
Menganalisis tentang perjanjian yang dilarang antara lain perjanjian oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust,dan oligoproni
⁻ Menafsirkan tentang perjanjian yang dilarang antara lain perjanjian oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust,dan oligoproni dalam tugas mandiri
4
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 5 ; 6; 7;8
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 5 ; 6; 7;8
Menjelaskan tentang kegiatankegiatan yang dilarang
Pengertian kegiatan
Menganalisis tentang pengertian kegiatan
⁻ Menjelaskan tentang pengertian kegiatan dalam tugas mandiri
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat resume
100 menit
Pustaka 6 ; 7; 8;9
Menguraikan tentang kegiatankegiatan yang dilarang
Kegiatan-kegiatan yang dilarang antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya produksi dan persekongkolan ⁻ Pengertian posisi dominan ⁻ Penetapan posisi dominan
Menganalisis tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya produksi dan persekong-kolan
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 6 ; 7; 8;9
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 6 ; 7; 8 ; 9 ; 10 ; 12
⁻ Penyalahgunaan posisi dominan ⁻ Hubungan afisiliasi dengan pelaku usaha yang lain
1. Menganalisis tentang penyalahgunaan posisi dominan 2. Menguraikan tentang hubungan afisiliasi dengan pelaku usaha yang lain
Menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya produksi dan persekong-kolan dalam tugas mandiri ⁻ Menafsirkan tentang pengertian posisi dominan dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang penetapan posisi dominan dalam diskusi kelas ⁻ Menafsirkan tentang penyalahgunaan posisi dominan dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan hubungan afisiliasi dengan pelaku usaha yang lain dalam diskusi kelas
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 6 ; 7; 8 ; 9 ; 10 ; 12
Menjelaskan tentang posisi dominan
Menjelaskan tentang posisi dominan
1. Menganalisis tentang pengertian posisi dominan 2. Menguraikan tentang penetapan posisi dominan
5
Menganalisis tentang pengecualian dalam Undang-Undang No. 5/1999
Pengecualian aturan hukum yang dinyatakan tidak berlaku
Menjelaskan tentang pengecualian dalam Undang-Undang No. 5/1999
Pengecualian dan pertimbangan aturan hukum persaingan usaha yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk
Menjelaskan tentang KPPU dan penegakan hukum persaingan usaha
Peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia
Menguraikan tentang KPPU dan penegakan hukum persaingan usaha
⁻ Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan ⁻ Tugas dan wewenang KPPU
1. Menguraikan tentang pengecualian aturan hukum yang dinyatakan tidak berlaku Menganalisis pengecualian dan pertimbangan aturan hukum persaingan usaha yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk 1. Menganalisis tentang peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia 1. Menganalisis tentang kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan 2. Menguraikan tentang tugas dan wewenang KPPU
Menjelaskan tentang Pengecualian aturan hukum yang dinyatakan tidak berlaku dalam tugas mandiri
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12
Menyimpulkan tentang pengecualian dan pertimbangan aturan hukum persaingan usaha yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dalam tugas mandiri Menjelaskan tentang peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam tugas mandiri ⁻ Menjelaskan tentang kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dalam tugas mandiri ⁻ Menyimpulkan tentang tugas dan wewenang KPPU dalam diskusi kelas
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12
⁻ Tes ⁻ Uraian
100 menit
Pustaka 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 16
⁻ Tes ⁻ Uraian ⁻ Membuat makalah
100 menit
Pustaka 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 16
6
Keterangan Sumber Belajar
1. Insan Budi, Catatan Singkat UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Bandung; Cita 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Aditya Bakti, 2000) Muladi, Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia, Dalam UU Antimonopoli seperti apakah yang sesungguhnya kita butuhkan (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung, PT. Ernesto, 1989) Agus Sardjono, Pentingnya sistem persaingan usaha yang sehat dalam upaya memperbaiki sistem perekonomian (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hkum, 1999) Pande Raja Silalahi, Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dari sudut pandang perbankan berdasarkan UU No. 5/1999 (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1999) Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkolan bagaimana cara memenangkan (Jakarta, Alexmedia Computindo, 2007) Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta, GRamedia Pustaka Utama, 2004) Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 19998 tentang Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan sekretaris komisi dalam penanganan perkara Keputusan KPPU Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPu yang telah diperbaharui dengan peraturan MA No. 3 Tahun 2005 Tentang Cara Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU
7
