Silabus. EKA 5341 Perpajakan Internasional. Program Studi: Strata 1 (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Silabus EKA 5341 – Perpajakan Internasional Program Studi: Strata 1 (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta – 12940, Indonesia Telp. 62-21-5252533, 5222501- 04, 5704376, 5704408, 5278788 - Fax. 62-21-5228460, 5222645 Website: www.perbanasinstitute.ac.id

SILABUS I. KODE MATA KULIAH / SKS II. NAMA MATA KULIAH

: EKA 5341 / 3 SKS : Perpajakan Internasional

III. PROGRAM STUDI

: S1 Akuntansi

IV. DESKRIPSI DAN TUJUAN MATA KULIAH

: Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan

memahami serta menjelaskan aspek perpajakan Internasional baik dalam ketentuan domestik Indonesia maupun dalam tax treaty V. MATA KULIAH PRASYARAT

EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

: Lab. Pajak

Page 1 of 27

VI. BUKU WAJIB DAN BAHAN REFERENSI 1. Buku Wajib: 1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia ”PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2005, Jaja Zakaria, SH., M.Sc” 2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar ”PT Gramedia Jakarta, 1999, Surahmat Rachmanto” 3. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia, Afrika, Amerika ”Penerbit Salemba Empat Tahun 2000 Hotagaol Jhon” 4. Pajak Internasional ” Edisi Revisi Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 2007, Gunadi” 2. Bahan Referensi: 1. Buku Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional ”Danny Darussalam Tax Center Tahun 2010, Darussalam, Jhon Hutagaol, Danny Septriadi” 2. Pajak Berganda? Tidak Lagi! Pedoman Mudah dan Praktis Memahami Tax Treaty ”CV Andi Offset 2011, Djoko Mulyono” 3. Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011 ”Mitra Wacana Media” VII. METODE PEMBELAJARAN: Ceramah, Diskusi Kelompok, Tanya-Jawab, Studi Kasus, Paper/Makalah, Presentasi VIII. MEDIA PEMBELAJARAN : Whiteboard, Microphone, , LCD Projector, Computer, Internet


Page 2 of 27

IX.

KETENTUAN KEHADIRAN : Kehadiran dalam perkuliahan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi mahasiswa. Mahasiswa yang kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 80%, tidak diijinkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

X.

XI.

METODE EVALUASI: 1. UJIAN Tengah Semester (UTS)

35%

2. Partisipasi Kelas, Presentasi, Kuis

30%

3. Ujian Akhir Semester *UAS)

35%

GRADASI PENILAIAN: Nilai angka : 80 <= Nilai < 100 = A (Excellent) Nilai angka : 68 <= Nilai < 80 = B (Very Good) Nilai angka : 56 <= Nilai < 68 = C (Good) Nilai angka : 45 <= Nilai < 56 = D (Poor) Nilai angka : 0 <= Nilai < 45 = E (Failed)


Page 3 of 27

XII. JADWAL KULIAH TATAP MUKA 1.

POKOK BAHASAN Pajak Ganda Internasional A. Asas Pengenaan Pajak

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

BUKU REFERENSI

a. Mampu mengetahui Prinsip atau Asas atau Dasar Perjanjian PPB serta yang akan dijadikan Landasan oleh Negara untuk Penera-nya di Ind

1. Pendahuluan

mengenakan Pajak dan Latar Belakang Pajak Jaja Zakaria

2. Asas Pengenaan Pajak

Berganda Internasional

Penghasilan 3. Asas Pengenaan Pajak

b. Mampu digunakan

memahami Negara

1–5

2005 PT RGD beberapa

untuk

Asas

Pengenaan

yang dianut dalam sistem

Khususnya Pajak Penghasilan,

Perpajakan di Dunia

Belakang Pajak Berganda Internasional

4. Asas Pengenaan Pajak

Halaman

yang Pajak Persetujuan PPB

dan Latar sebuah Pengantar Rachmanto Surahmat

c. Mampu Menjelaskan Asas Pengenaan Pajak yang 1999, PT GPU

yang dianut dalam system

Dianut dalam sistem Perpajakan Dunia, Maupun

Perpajakan Indonesia

Indonesia

1 – 10

B. Latar belakang double tax Perjanjian Upaya Penghindaran Pajak Berganda Internasional, Fungsi dan Tujuan 2.

Perjanjian Perpajakan A. Penghindaran Pajak Ganda

Penghindaran Pajak 1. Mampu mengetahui Upaya menghindari pajak Berganda serta Berganda Internasional, Serta Fungsi dan Tujuan Penerapan nya di Perjanjian Perpajakan


Indonesia

Page 4 of 27

1. Secara Unilateral 2. Melalui Perjanjian Perpajakan B. Fungsi dan Tujuan Perjanjian

2. Mampu memahami Beberapa Penghindaran Pajak Jaja Zakaria Berganda

Fungsi dan Tujuan dilakukannya 2005 PT Raja

Perjanjian Perpajakan

Grafindo Persada

8 – 22

3. Mampu Menjelaskan Penghindaran Pajak Ganda

Perpajakan

Baik secara Unilateral maupun dengan Tax Persetujuan

1. Fungsi Perjanjian

Treaty,

2. Tujuan Perjanjian


Fungsi dan Tujuan dilakukannya Penghindaran Pajak Berganda sebuah Pengantr Rachmanto Surahmat 1999, PT Gramedia Pustaka Utama


11 – 21

Page 5 of 27

3.

Metode Penghindaran Pajak Ganda Internasional A. Metode Pengurangan Pajak 1. Metode Pengurangan Pajak Penuh 2. Metode Pengurangan Pajak Terbatas 3. Metode Pengurangan Pajak Terbatas yang

1. Mampu

mengetahui

Metode-Metode Perjanjian

Penghindaran Pajak Ganda Internasional 2. Mampu

memahami

dan

Penghindaran Pajak

membandingkan Berganda serta

Beberapa metode Penghindaran Pajak Berganda Penerapan nya di Internasional

Indonesia

29 – 36

3. Mampu Menjelaskan metode Penghindaran Pajak Jaja Zakaria Ganda Internasional yang paling menguntungkan 2005 PT Raja khususnya Bagi Negara Berkembang

Seperti Grafindo Persada

Indonesia

dihitung Per Negara 4. Metode Tax Sparing Credit B. Metode Pembebasan Pajak 1. Metode Pembesan Pajak EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebuah Pengantr Rachmanto Surahmat 1999, Page 6 of 27

Penuh

PT Gramedia Pustaka

2. Metode Pembebasan

23 – 27

Utama

Pajak pada Lapisan Tarif Pajak Tertinggi 3. Metode Pembebasan Pajak pada Lapisan Tarif Pajak yang Terendah 4. Metode Pembebasan Pajak Proporsional C. Metode Pembebasan Pajak sebagai Biaya D. Metode Pengurangan Tarif Pajak 4.

Perjanjian Perpajakan Indonesia A. Sejarah Singkat Penghindaran

1. Mampu mengetahui Sejarah Penghindaran Pajak Perjanjian Ganda

yang

diadakan

Indonesia.

Tahap Penghindaran Pajak

Pajak Ganda yang diadakan

Penyelesaian

Indonesia dengan Negara

dan

Lain

Perjanjian

1.

Keadaan pada Masa

Kedudukan Perjanjian Perpajakan dalam sistem Jaja Zakaria

Pemerintah Jajahan

Hukum Indonesia


Perjanjian Perpajakan Indonesia, Berganda serta

Bahasa yang digunakan dalam Naskah Penerapan nya di Perpajakan

Indonesia,

serta Indonesia 39 – 53

2005 PT Raja

Page 7 of 27

Hindia Belanda 2. Keadaan pada Masa

2. Mampu memahami Sejarah sebelum dan setelah Grafindo Persada Indonesia Merdeka, Proses Pengesahan Perjanjian

setelah Indonesia

Perpajakan di Indonesia, dan

Merdeka

digunakan dalam Naskah Perjanjian Perpajakan Penghindaran Pajak

B. Tahap Penyelesaian Perjanjian Perpajakan Indonesia 1. Pengesahan Perjanjian Perpajakan 2. Praktik Pengesahan

Indonesia,

serta

Kedudukan

Bahasa yang Persetujuan Perjanjian Berganda sebuah

Perpajakan dalam sistem Hukum Indonesia

3. Mampu menjelaskan Telah diadakan perjanjian Surahmat 1999, PT Perpajakan Masa Pemerintahan Jajahan Hindia Gramedia Pustaka Belanda, dan Masa setelah Indonesia Merdeka, Utama Indonesia dan Praktik Pengesahan Perjanjian

Indonesia

Perpajakan di Indonesia, dan Bahasa resmi yang digunakan dalam perundingan Naskah Perjanjian

dalam Naskah Perjanjian

Perpajakan

Perpajakan Indonesia

Perjanjian Perpajakan dalam sistem Hukum

D. Kedudukan Perjanjian

29 – 31

Proses Pengesahan Perjanjian Perpajakan di

Perjanjian Perpajakan di C. Bahasa yang digunakan

Pengantar Rachmanto

Indonesia,

serta

Kedudukan

Indonesia, dan pemecahan konflik hukum antara

Perpajakan dalam Sistem

perjanjian Perpajakan dengan Undang-Undang

Hukum Indonesia

Perpajakan Nasional


Page 8 of 27

Isi Perjanjian Perpajakan Indonesia A. Pendahuluan B. Subyek Perjanjian

yang diadakan Indonesia

Penghindaran Pajak

2. Mampu memahami Subyek yang Diperjanjikan, Berganda serta

1. Subyek

Istilah-Istilah yang digunakan dalam perjanjian Penerapan nya di

2. Pengertian Penduduk

seperti Indonesia, Negara dll, dan Obyek yang Indonesia

3. Solusi Kependudukan

diperjanjikan oleh Indonesia dengan Negara Jaja Zakaria

Rangkap 4. Surat Keterangan Domisil 5.

1. Mampu mengetahui Isi dari Perjanjian Perpajakan Perjanjian

C. Pengertian-Pengertian Umum

Partner,

55 – 81

2005 PT Raja

32 – 55

3. Mampu Menjelaskan Permasalahan Subyek Pajak Grafindo Persada diantaranya, Penduduk, Penduduk Rangkap, Surat

1. Istilah Indonesia

Keterangan Domisili, dan beberapa pengertian Persetujuan

2. Istilah Perusahaan

tentang Istilah Negara, Prusahaan, Warga Negara, Penghindaran Pajak

3. Istilah Warga Negara

Lalu

4. Istilah Lalu Lintas

Obyek/Penghasilan,dan Pajak-Pajak Apa Saja Pengantr Rachmanto

Internasional 5. Istilah Pejabat yang

Lintas

Internasional,

Serta Berganda sebuah

. yang Diperjanjikan Indonesia dengan Negara Surahmat 1999, PT

Partner

Gramedia Pustaka

Berwenang

Utama

D. Obyek yang diperjanjikan 6.

Metode Penghindaran Pajak Berganda dalam P3B A. Pendahuluan

1. Mampu

mengetahui

Beberapa

Penghindaran Pajak Berganda dalam P3B . 2. Mampu

memahami

Model-Model

Metode Persetujuan Penghindaran Pajak yang Berganda sebuah

255 – 301

B. UN Model

digunakan dalam P3B, diantaranya UN Model, Pengantr Rachmanto

C. OECD Model

OECD Model, Unistates Model


Surahmat 1999, PT Page 9 of 27

D. United States Model E. Beberapa P3B Indonesia

3. Mampu Menjelaskan Perbedaan Model-Model Gramedia Pustaka , Perjanjian dan yang umum digunakan oleh Utama ``

Negara-Negara Maju maupun Negara-Negara Berkembang mengenai kewenangan memajaki terhadap Penghasilan oleh Negara 7.

Perlakuan Perpajakan atas BUT, Harta Tak Gerak dan Laba Usaha A. Bentuk Usaha Tetap 1. Pengertian BUT 2. Agen yang tidak berdiri Sendiri 3. BUT dari Perusahaan Asuransi 4. Status Perusahaan yang Dikuasai Perusahaan Lain 5. Tipe BUT B. Tidak Termasuk Kegiatan BUT C. Harta Tak Gerak 1. Pengertian Harta Tak Gerak 1. 2. Pengertian Penghasilan

1. Mampu

mengetahui

Perlakuan

Perpajakan Perjanjian

terhadap kegiatan BUT dan Tidak termasuk Penghindaran Pajak kegiatan BUT, Harta Tak Gerak dan Aspek Berganda serta Perpajakan atas Laba Usaha

Penerapan nya di

89 – 103

2. Mampu memahami tentang Pengertian BUT, tipe- Indonesia tipe BUT, seperti tipe Asset, Kegiatan, Assuransi Jaja Zakaria dan tipe Agen, serta beberapa kegiatan-kegiatan 2005 PT Raja yang tidak termasuk kegiatan BUT, dan tentang Grafindo Persada

73 – 135

Pengertian Harta Tak Gerak, dan Pengertian Penghasilan Harta Tak Gerak, serta Prinsip Persetujuan Perpajakan. atas laba Usaha. Dan Obyek BUT, Penghindaran Pajak Perhitungan

Penghasilan

BUT,

Perlakuan Berganda sebuah

Dividen, Bunga, Royalti yang efektif bertalian Pengantr Rachmanto dengan BUT, Penghitungan PPh atas BUT, serta Surahmat 1999, PT Perlakuan Perpajakan Khusus terhadap BUT

Gramedia Pustaka

3. Mampu Menjelaskan pengertian dan syarat Utama keberadaan BUT di Negara sumber dan berbagai


Page 10 of 27

2.

dari Harta Tak Gerak

D. Laba Usaha 1. Prinsip Pemajakan

tipe bentuk BUT, serta kegiatan di Negara sumber yang tidak termasuk BUT, dan Aspek Perpajakan atas Harta Tak Gerak, dan Aspek Perpajakan atas

atas Laba yang diterima

Laba Usaha diantaranya prinsip Pemajakan atas

atau diperoleh Perusahaan

Laba yang diterima atau diperoleh Perusahaan

Luar Negeri

Luar Negeri, Obyek, Perhitungan Penghasilan,

3. Obyek Pajak BUT

Perlakuan Perpajakan yang memiliki hubungan

4. Perhitungan Penghasilan

Efektif, dan bagaimana menghitung PPh, serta

BUT 5. Perlakuan Perpajakan atas

Perlakuan khusus terhadap BUT seperti BUT yang Penggunaan Norma, antara lain Perwakilan

Bunga, Dividen, dan

Dagang Asing,

Pelayaran dan Penerbangan,

Royalti yang secara

Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, BUT PPh

Efektif Bertalian dengan

Bersifat Final, dan Menghitung Branch Profit Tax

BUT

atas PKP BUT yang dikenakan Pajak Final

6. Perhitungan PPh BUT Menurut Undang-Undang Pajak Indonesia 7. Perlakuan Perpajakan Khusus terhadap BUT


Page 11 of 27

8.

Ujian Tengah Semester (UTS) Perlakuan Perpajakan atas

1. Mampu

Perlakuan


Penghasilan Pengangkutan Laut dan

terhadap Pengangkutan Laut dan Pengangkutan Penghindaran Pajak

Udara

Udara

A. Perlakuan Perpajakan atas

Berganda serta

2. Mampu

memahami

tentang

Pengertian Penerapan nya di

Penghasilan yang Diterima

Pengangkutan Laut dan Pengangkutan Udara Indonesia

atau Diperoleh dari

Perlakuan Perjanjian Perpajakan dalam

Pengangkutan Laut dan

Indonesia Berhak Mengenakan Pajak, Serta 2005 PT Raja

Pengangkutan Udara

Perlakuan Perpajakan Terhadap Perusahaan yang Grafindo Persada

B. Pengertian Penghasilan dari 9.

mengeahui

Pengangkutan Laut dan

119 – 126

hal Jaja Zakaria

Berhubungan Satu sama Lain 3. Mampu

Menjelaskan

94, 205

tentang

Perlakuan Persetujuan

Pengangkutan Udara dalam

Perpajakan atas Penghasilan yang diterima atau Penghindaran Pajak

Lalu Lintas Internasional

diperoleh Pengangertian Penghasilannya dalam Berganda sebuah

C. Perlakuan Penerapan

Lalu

Lintas

Internasional,

dan

Penerapan Pengantr Rachmanto

Ketentuan Perjanjian

Perjanjian di Indonesia berhak mengenakan Surahmat 1999, PT

Perpajakan di Indonesia

Pajak,

dalam Hal Indonesia Berhak

Transaksi

Mengenakan Pajak

perusahaan yang Berhubungan Satu sama Lain

Prinsip-Prinsip yang

terjadi

perpajakan antara

terhadap Gramedia Pustaka

Perusahaan- Utama

Perlakuan Perpajakan Terhadap .

EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi .

Page 12 of 27

Perusahaan yang Berhubungan Satu Sama Lain D. Prinsip-Prinsip Perlakuan PerpajakanTerhadap Transaksi Yang Terjadi di antara Perusahaan-Perusahaan yang berhubungan Satu Sama Lain

10.

Perlakuan Perpajakan Atas Dividen,

1. Mampu

mengetahui

Perlakuan


Bunga, dan Royalti, dan Keuntungan

terhadap Penghasilan atas Dividen,

dari Pemindah Tanganan Harta

Royalti dan Capital Gain

A. Perlakuan Perpajakan Atas

Bunga, Penghindaran Pajak Berganda serta

2. Mampu memahami Pengertian Dividen, Bunga Penerapan nya di

Dividen

dan Royalti, serta Capital Gain, termasuk Indonesia

1. Pengertian Dividen

Pelaksanaan Pengenaan Pajaknya dan Perlakuan Jaja Zakaria

2. Prinsip-Prinsip Pemajakan

terhadap Branch Profit Tax, serta besaran 2005 PT Raja

atas Dividen 3. Pelaksanaan Pengenaan Pajak di Indonesia atas

129 – 155

Tarifnya yang dikenakan di Indonesia terhadap Grafindo Persada Subyek atau Penduduk Negara Mitraan Capital Gain, kemudia

147 – 188 Persetujuan

Dividen yang Dibayarkan

3. Mampu Menjelaskan tentang masing-masing Penghindaran Pajak

kepada Penduduk Negara

Pengertian, Perlakuan, Prinsip dan Besarnya Tarif Berganda sebuah

Mitra

Pajak dan Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Pengantr Rachmanto


Page 13 of 27

4. Perlakuan Perpajakan

Perjanjian Perpajakan atas Penghasilan Bunga, Surahmat 1999, PT

terhadap penghasilan

Dividen,

Royalti

yang

serta

Capital

Gain Gramedia Pustaka

Kena Pajak BUT setelah

termasuk pengalihan Harta yang diperoleh oleh Utama

dikurangi Pajak

Penduduk Negara Mitra

5. Besarnya Tarif Pajak atas Dividen dan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak BUTsetelah Pajak di Negara Sumber B. Perlakuan Perpajakan Atas Bunga 1. Pengertian Dividen 2. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Bunga 3. Pelaksanaan Pengenaan Pajak di Indonesia atas Bunga yang Dibayarkan kepada Penduduk Negara Mitra 4. Besarnya Tarif Pajak atas Bunga di Negara Sumber


Page 14 of 27

C. Perlakuan Perpajakan Atas Royalti 1. Pengertian Royalti 2. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Royalti 3. Besarnya Tarif Pajak atas Royalti di Negara Sumber 4. Imbalan untuk Jasa Teknik 5. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian Perpajakan dalam Pengenaan Pajak atas Royalti di Indonesia D. Perlakuan Perpajakan AtasKeuntungan dari Pemindahtanganan Harta 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Keuntungan dari Pemindahtangan Harta EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

Page 15 of 27

2. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian Perpajakan di Indonesia sehubungan dengan Pengenaan Pajak atas Keuntungan dari Pemindahtanganan Harta yang Diterima atau diperoleh Penduduk Negara Mitra Perlakuan Perpajakan Atas

mengetahui

prinsip

perpajakan, Perjanjian

Penghasilan dari Pekerjaan Bebas,

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Penghindaran Pajak

Hubungan Kerja, Para Direktur,

Indonesia

Seniman dan Olah Ragawan

Penghasilan dari Pekerjaan Bebas, Penghasilan Penerapan nya di

A. Perlakuan Perpajakan Atas 11.

1. Mampu

Penghasilan dari Pekerjaan bebas 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan

sebagai Negara

sumber

terhadap Berganda serta

dari Hubungan Kerja, Penghasilan Para Direktur, Indonesia serta Penghasilan Seniman dan Olah Ragawan

Jaja Zakaria

2. Mampu Memahami tentang prinsip perpajakan, 2005 PT Raja Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Grafindo Persada

atas Penghasilan yang

Indonesia

Diterima Atau Diperoleh

Penghasilan dari Pekerjaan Bebas, Penghasilan

dari Pekerjaan bebas

dari Hubungan Kerja, Penghasilan Para Direktur,

2. Pengertian Jasa

154 – 174

sebagai Negara

sumber

terhadap

serta Penghasilan Seniman dan Olah Ragawan


215 – 225 Persetujuan Page 16 of 27

Profesional 3. Pelaksanaan Penerapan

3. Mampu Menjelaskan tentang prinsip perpajakan, Penghindaran Pajak Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Berganda sebuah


Indonesia

sebagai Negara

sumber

terhadap Pengantr Rachmanto


Penghasilan dari Pekerjaan Bebas, Penghasilan Surahmat 1999, PT

sehubungan dengan

dari Hubungan Kerja, Penghasilan Para Direktur, Gramedia Pustaka

Pengenaan Pajak atas

serta Penghasilan Seniman dan Olah Ragawan

Utama

Penghasilan yang Diterima atau diperoleh dari Pekerjaan Bebas B. Penghasilan dari Hubungan Kerja 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan

.

atas Penghasilan dari Hubungan Kerja 2. Beberapa Isu Penting yang Berkaitan dengan Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan yang Berasal dari Hubungan Kerja 3. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian Perpajakan di Indonesia EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

Page 17 of 27

dalam Hal Indonesia (Sebagai Negara Sumber) Berhak Mengenakan Pajak C. Penghasilan Para Direktur 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan Para Direktur 2. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian Perpajakan di Indonesia dalam Pengenaan Pajak atas Penghasilan Para Direktur D. Seniman dan Olah Ragawaan 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Seniman dan Olah Ragawan 2. Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

Page 18 of 27

Perpajakan di Indonesia dalam Pengenaan Pajak atas Penghasilan yang Diterima para Artis dan Olah Ragawaan .

Perlakuan Perpajakan Atas Pensiun, 12.

1. Mampu

mengeahui

prinsip

perpajakan, Perjanjian

Jabatan Pemerintah, Guru dan

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Penghindaran Pajak

Peneliti, Mahasiswa/Siswa dan Calon

Indonesia

Pegawai

Penghasilan dari Pensiun, Jabatan Pemerintah, Penerapan nya di

A. Pensiun 1. Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Pensiun dan Imbalan

sebagai Negara

sumber

terhadap Berganda serta

Guru dan Peneliti, Mahasiswa/Siswa dan Calon Indonesia Pegawai

Jaja Zakaria

2. Mampu Memahami tentang prinsip perpajakan, 2005 PT Raja

Balas Jasa Lain nya yang

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Grafindo Persada

Serupa

Indonesia

2. Pelaksanaan Penerapan

sebagai Negara

sumber

230 – 237

terhadap

Penghasilan dari Pensiun, Jabatan Pemerintah,


Guru dan Peneliti, Mahasiswa/Siswa dan Calon Persetujuan


Pegawai

dalam Pengenaan Pajak

177 – 182

Penghindaran Pajak

3. Mampu Menjelaskan tentang prinsip perpajakan, Berganda sebuah

atas Pensiun yang

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Pengantr Rachmanto

diterima atau Diperoleh

Indonesia

Penduduk Negara Mitra

Penghasilan dari Pensiun, Jabatan Pemerintah, Gramedia Pustaka


.

sebagai Negara

sumber

terhadap Surahmat 1999, PT

Page 19 of 27

B. Perlakuan Perpajakan Atas Jabatan Pemerintah 1.

Guru dan Peneliti, Mahasiswa/Siswa dan Calon Utama Pegawai

Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh dari Jabatan Pemerintah

C.

Guru dan Peneliti 1.

89 – 103

Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh para Guru Besar, Guru, dan Peneli

2.

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perjanjian Perpajakan di Indonesia dalam Pengenaan Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau diperoleh Guru, Guru Besar, dan Peneliti yang Merupakan


Page 20 of 27

Penduduk Negara Mitra D. Mahasiswa/Siswa dan Calon Pegawai 1.

Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Mahasiswa/Siswa dan Calon Pegawai

2.

Batas Maksimum Imbalan atas Jasa yang Diberikan di Negara

184 - 201

Sumber yang Diterima atau diperoleh Mahasiswa/Siswa, atau Calon Pegawai yang Dibebaskan di Negara

249, 309

Sumber


Page 21 of 27

202 – 249

332 - 382

A. Kegiatan di Lautan 1.

Prinsip-Prinsip Pemajakan atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh


Perjanjian Page 22 of 27

dari Kegiatan di Lautan

Penghindaran Pajak

B. Penghasilan Lain-Lain 1.

13.

Prinsip-Prinsip

Berganda serta 1. Mampu

mengeahui

prinsip

perpajakan, Penerapan nya di

Pemajakan atas

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Indonesia

Penghasilan Lain-Lain

Indonesia

Diterima Atau Diperoleh

Penghasilan dari kegiatan di Lautan, Penghasilan 2005 PT Raja

dari Kegiatan di Lautan

Lain-Lain, juga memahami Sumber Penghasilan, Grafindo Persada

sebagai Negara

sumber

terhadap Jaja Zakaria

C. Sumber Penghasilan

Penghindaran Pajak Ganda yang diterapkan

D. Penghindaran Pajak Ganda

Indonesia,

1. Metode Penghindaran Pajak Berganda yang di Anut oleh Indonesia 2. Pelaksanaan Metode

Prinsip

dan

Pelaksanaan

Non Persetujuan

Deskriminasi,

Penghindaran Pajak

2. Mampu Memahami tentang prinsip perpajakan, Berganda sebuah Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Pengantar Rachmanto Indonesia

sebagai Negara

sumber

terhadap Surahmat 1999, PT

Penghindaran Pajak

Penghasilan dari kegiatan di Lautan, Penghasilan Gramedia Pustaka

Berganda di Indonesia

Lain-Lain, juga memahami Sumber Penghasilan, Utama

E. Non Diskriminasi 1. Prinsip-Prinsip Non diskriminasi 2. Pelaksanaan Ketentuan Non diskriminasi Ind.

Penghindaran Pajak Ganda yang diterapkan Indonesia,

dan

Pelaksanaan

Non

Deskriminasi, 3. Mampu Menjelaskan tentang prinsip perpajakan, .

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Indonesia

A. Prosedur Persetujuan

Prinsip

sebagai Negara

sumber

.

terhadap

Penghasilan dari kegiatan di Lautan, Penghasilan


Page 23 of 27

Bersama

Lain-Lain, juga memahami Sumber Penghasilan, Perjanjian

1. Prinsip-Prinsip yang di

Penghindaran Pajak Ganda yang diterapkan Penghindaran Pajak

Anut dalam Persetujuan

Indonesia,

Prinsip

Bersama

Deskriminasi,

dan

Pelaksanaan

Non Berganda serta Penerapan nya di

2. Praktik Pelaksanaan

Indonesia

Prosedur Persetujuan Bersama di Indonesia B. Pertukaran Informasi 1. Cara-Cara Pertukaran Informasi 2. Prinsip-Prinsip yang 14.

Jaja Zakaria 1. Mampu

mengetahui

prinsip

perpajakan, 2005 PT Raja

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Grafindo Persada terhadap prosedur persetujuan bersama dan Pertukaran Informas, Bantuan Penagihan Pajak, Perluasan Berlakunya Perjanjian Perpajakan,

dianut dalam

Perlakuan Pajak atas serta lKorps Diplomatik dan Persetujuan

Melaksanakan Pertukaran

Konsuler, Serta Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Penghindaran Pajak

Informasi

Perpajakan dan Protokol,

3. Pelaksanaan Penerapan

Berganda sebuah

2. Mampu Memahami tentang prinsip perpajakan, Pengantr Rachmanto


Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan Surahmat 1999, PT


terhadap prosedur persetujuan bersama dan Gramedia Pustaka

yang Bertalian dengan

Pertukaran Informas, Bantuan Penagihan Pajak, Utama

Pertukaran Informasi

Perluasan Berlakunya Perjanjian Perpajakan,

C. Bantuan Penaagihan Pajak 1. Prinsip-Prinsip yang di anut dalam Melaksanakan

Perlakuan Pajak atas Korps Diplomatik dan Konsuler,

Serta

Mulai

dan

Berakhirnya

Perjanjian, dan Protokol


.

Page 24 of 27 .

Prosedur Bantuan

3. Mampu Menjelaskan tentang prinsip perpajakan,

Penagihan

Pelaksanaan Penerapan Ketentuan Perpajakan

D. Perluasan Berlakunya

terhadap prosedur persetujuan bersama dan


Pertukaran Informas, Bantuan Penagihan Pajak,

1. Prinsip-Prinsip yang

Perluasan Berlakunya Perjanjian Perpajakan,

dianut dalam Perluasan

Perlakuan Pajak atas Korps Diplomatik dan


Konsuler, Serta Mulai dan Berakhirnya Perjanjian

2. Ketentuan Mengenai

Perpajakan, dan Protokol

Perluasan Berlakunya Perjanjian Perpajakan, yang terdapat dalam Perjanjian Perpajakan yang dilakukan oleh Indonesia E.

Perlakuan Perpajakan bagi Para Anggota Korps Diplomatik dan Konsuler 1. Perlakuan Perpajakan terhadap Pejabat-Pejabat Diplomatik dan Konsuler dalam PerjanjianPerjanjian Perpajakan


Page 25 of 27

2. Hak-Hak Istimewa di Bidang Perpajakan Menurut Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 3. Ketentuan Perpajakan untuk Pejabat-Pejabat Diplomatik dan Konsuler dalam 4. Perundang-Undangan Nasional Indonesia F. Berlakunya dan Penghentian Berlakunya Perjanjian Perpajakan 1. BerlakunyaPerjanjian Perpajakan 2. Berlakunya KetentuanKetentuan dalam Perjanjian-Perjanjian Perpajakan 3. Penghentian Berlakunya EKA 5341 – Perpajakan Internasional – Program Studi S-1 Akuntansi

Page 26 of 27

Perjanjian Perpajakan G.

Protokol

G.

15.

Ujian Akhir Semester (UAS)

Dibuat oleh:

Disahkan oleh:

Mengetahui:

Muhammad Masdar., SE., Ak., M.Ak Dosen

Atik Djajanti SE., Ak., M.Ak Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Wiwiek Prihandini., Ak., MM Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Page 27 of 27

Silabus. EKA 5341 Perpajakan Internasional. Program Studi: Strata 1 (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Recommend Documents