Sigap Banjir Jakarta

IWWEF 2013: Tanggung Jawab Besar Profil Pemenang ada Pada Pemkab/ PKPD-PU 2012 Pemkot Bidang Cipta Karya

9

Edisi 01/Tahun XI/Januari 2013

Cipta Karya

16

Bingkisan dari Sarasehan Hari Habitat Dunia 2012 Surabaya

24

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Sigap Banjir Jakarta

daftar isi

Edisi 014Tahun XI4Januari 2013

Berita Utama Karya 4 Cipta Sigap Banjir Jakarta

liputan khusus 2013: 9 IWWEF Tanggung Jawab Besar ada Pada Pemkab/ Pemkot

4 14

info baru Bangun Rusun 13 PU Untuk Para Pegawai Karya 2013, 14 Cipta Tahun Politik dengan Segepok Anggaran

Pemenang PKPD-PU 2012 16 Profil Bidang Cipta Karya Apresiasi atas Kreativitas dan Inovasi Pemda

13 24

inovasi Ultra Filtrasi Kota Banjar 20 IPA Revolusi Teknologi Air Minum Kumuh 24 Penanganan Secara Terpadu Bingkisan dari Sarasehan Hari Habitat Dunia 2012 Surabaya

20

Penerapan 3R : 28 Strategi Satu Solusi Banjir Jakarta

PLUS!

28 2

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Yuke Ratnawulan, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Bernardi Heryawan, Prasetyo, Diana Kusumastuti, Bernardi Chandra RP Situmorang, FajarHeryawan, Santoso H M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Desrah, Wardhiana Suryaningrum Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bhima Dhanajaya, Djati Waluyo Widodo Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Administrasi & Distribusi Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Indah Raftiarty, Danang Pidekso Kontributor Bagian Administrasi & Distribusi Dwityo A. Soeranto, M. Sundoro, Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat, Kontributor Wahyu DwityoK. A.Susanto, Soeranto,Dedy HadiPermadi, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Mulana MP. Sibuea, Hendarko Rudi S, Chris Robert Adjar Prajudi, Rina Farida, DidietMarbun, A. Akhdiat, Rina Farida, Rina Agustin I, Handy B. Legowo, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Emah Sudjimah, Oloan M.Simatupang, Hendarko Rudi S, IwanM, Dharma Rina Agustin, Mieke Kencanawulan SombaS,Tambing, HandyAchyar, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Agus Hilwan, Dwi Hidayat Jati, Rudi A. Sumantri, Arifin, Endang Setyaningrum, Deddy Retno T. Handayani, Alex A.Kusumastuti, Chalik, DjokoM. Mursito, Sardjiono, Diana AulawiN. Dzin Nun, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, DeddyAnggraini Sumantri,S,Halasan Sitompul, Ratria Dian Suci Hastuti, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun,Fuadi, Susi MDS Simanjuntak, Didik Saukat Kusumawardhani, Airyn Saputri, Sihombing, Budi Prastowo, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Aswin G. Sukahar, Intan Suri, Agus Achyar, RatriaPutri Anggraini, Dian Suci Hastuti, Siti Aliyah Junaedi Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Alamat Redaksi Budi Prastowo, G. Sukahar, Jl. Patimura No.Aswin 20, Kebayoran Baru 12110 Wahyu K.021-72796578 Susanto, Putri Intan Suri, Telp/Fax. Siti Aliyah Junaedi Email [email protected] Alamat Redaksi

Cipta Karya Sigap Banjir Jakarta Banjir Besar melanda Jakarta di awal tahun 2013 ini. Air menggenangi berbagai wilayah ibukota mulai dari utara, barat, pusat, timur hingga selatan. Bundaran HI yang dalam beberapa tahun tidak pernah banjir ikut tergenang pula. Banjir juga membuat Istana Negara tergenang, meskipun hanya semata kaki. Ibukota pun lumpuh. Gubernur DKI Jakarta menetapkan status tanggap darurat untuk Jakarta selama 10 hari. Tak luput, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menginstruksikan jajarannya untuk membantu Pemprov DKI dalam upaya penanggulangan banjir. Sesuai dengan tupoksinya, Kemeterian PU dalam hal ini Ditjen Cipta Karya memberikan bantuan terkait air bersih dan sanitasi. Ditjen Cipta Karya segera memobilisasi peralatan air bersih seperti IPA mobile, Mobil Tangki Air, Hidran Umum dan tim satgas tanggap darurat. Tidak hanya disitu, Ditjen Cipta Karya berkerjasama dengan mahasiswa mengadakan bakti sosial dengan mendirikan posko-posko Cipta Karya di berbagai titik. Kesigapan Ditjen Cipta Karya dalam penangganan tanggap darurat banjir mencoba diceritakan dalam liputan utama edisi bulletin Januari kali ini. Tak kalah penting, ajang konferensi dan forum sektor air minum dan sanitasi atau dikenal dengan IWWEF 2013 menarik untuk disimak. Berbagai kebijakan maupun komitmen Wapres Boediono maupun para Menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perkerjaan Umum, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dalam memajukan sektor air minum terlontar dalam ajang IWWEF 2013 kali ini. Edisi awal tahun ini juga memuat hasil Rapat Koordinasi Ditjen Cipta Karya 2013 di Bogor. Tahun 2013 ini merupakan tantangan terbesar yang akan dilalui Ditjen Citpa Karya. Tak hanya beban anggaran yang naik hingga 25% namun tahun ini merupakan tahun politik. Bulan Januari ini juga terjadi pergantian pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat baru. (Teks : Danang) Selamat membaca dan berkarya!

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 website Telp/Fax. 021-72796578 http://ciptakarya.pu.go.id Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Anak-anak Kampung Pulo, Kampung Melayu memanfaatkan bantuan air bersih (Foto: Danang Pidekso)

RALAT: Pada Edisi 12 Tahun X (Desember 2012) ada kesalahan penulisan caption foto atas dan foto bawah di halaman 25. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pembaca dan pihak-pihak terkait. Berikut koreksi kami: Foto Atas: Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (Bapekon) Bambang Gurtino berfoto bersama dengan para pemenang Lomba Karya Tulis dan Menggambar. Foto Bawah: Konferensi Pers dengan pembicara Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Guratno Hartono, Sekdis Kota Probolinggo Dwi Putranto, dan Jimmy Siswanto dari Himpunan Ahli Perawatan Gedung

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 01 4Tahun XI4Januari 2013

3

Foto : Danang

berita utama

Cipta Karya Sigap Banjir Jakarta Banjir besar melanda Ibukota Jakarta dan sekitarnya pertengahan Januari 2013 lalu. Banjir ini menyebabkan sebagian lebih Kota Jakarta terendam air bahkan sampai menggenangi Istana Negera. Aktivitas ekonomi, akses transportasi dan listrik dibuat lumpuh akibat banjir kali ini. Dengan luasnya dampak banjir tersebut, Gubernur DKI Jakarta pun menetapkan status Jakarta Tanggap Darurat hingga 27 Januari Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan LAPI ITB dan IDI memberikan sarana air bersih untuk warga di Kampung Pulo Jakarta Timur. Bantuan tersebut berupa IPA Mobile, HU dan reservoar.

T

ak luput, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menginstruksikan jajarannya untuk membantu Pemprov DKI dalam upaya penanggulangan banjir. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemprov DKI Jakarta segera bergerak bahu-membahu melakukan upaya tanggap darurat dan penanggulangan banjir. Sesuai dengan tupoksinya, Kemeterian PU dalam hal ini Ditjen Cipta Karya memberikan bantuan terkait air bersih dan sanitasi. Sejak hari pertama banjir, Ditjen Cipta Karya segera memobilisasi bantuan berupa Mobil Tangki Air (MTA), toilet mobile dan genset. Tidak hanya sampai disitu, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa mendirikan posko banjir untuk memberikan bantuan air bersih dan sanitasi kepada para korban dan pengungsi. Hari pertama banjir besar yaitu tanggal 16 Januari, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya telah memobilisasi bantuan logistik untuk korban

berita utama

: Warga Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mengantri untuk mengambil air bersih dari mobil tangki air Ditjen Cipta Karya. Kurang lebih 100 jiwa lebih warga di Kecamatan Penjaringan tersebut yang terkena dampak banjir. Foto Bawah : Anak-anak di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara memanfaatkan hidran umum untuk mandi, mencuci muka dan mencuci. HU yang dipasang di kelurahan ini sebanyak 15 buah.

Foto : Danang

Foto Atas

masa darurat banjir Jakarta di 18 lokasi pengungsian yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) paling rawan. Sebaran peralatan berdasarkan lokasi yang sementara ditetapkan BNPB antara lain 5 lokasi di Jakarta Timur, yaitu Kampung Pulo (2 MTA, 1 toilet mobile), Cililitan, Cawang, Bidara Cina, dan Kebon Manggis. Sementara di Jakarta Selatan tersebar di Kelurahan Rawajati (1 MTA, 1 toilet mobile), Pengadegan, Kebon Baru, dan Bukit Duri. Di

Foto : Danang

banjir Jakarta. Bantuan tersebut berupa 12 Unit Mobil Tangki Air (MTA), 3 unit toilet mobile, dan 15 buah genset. Ditjen Cipta Karya juga langsung menempatkan 2 unit MTA dan 1 unit toilet mobile di depan rumah sakit Hermina Kampung Pulo, Jatinegara. Mobilisasi terus dilanjutkan pada tanggal 17 Januari ke pos pengungsian Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan sejak pukul 23.00 WIB, yaitu berupa 1 unit MTA kapasitas 4000 liter dan 1 unit toilet mobile. Pada hari yang sama, Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Ditjen Sumber Daya Air juga mengerahkan 4 unit pompa air ke Istana Negara. Untuk membantu mobilisasi bantuan, Ditjen Cipta Karya juga menurunkan Satgas Tanggap Darurat Bencana. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, alokasi bantuan tanggap darurat bencana dari Ditjen Cipta Karya ini diberikan berdasarkan urgensi kebutuhan korban banjir. “Tim Ditjen Cipta Karya akan tersebar di seluruh lokasi rawan bencana untuk melakukan distribusi bantuan, evaluasi kondisi wilayah rawan banjir, rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi-lokasi tersebut secara berkelanjutan,” kata Budi Yuwono. Sementara itu, Ketua Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Sudarwanto memaparkan, sebaran logistik selama


5

Foto : Danang

berita utama

Foto : Danang

Pejompongan (1 MTA, 2 pompa air), Kelurahan Cikini, Petamburan dan Cideng. Sedangkan di Jakarta Barat terdapat di Kelurahan Duri Kosambi, Buaya, Kedoya Utara, dan Cengkareng.

Foto Atas

: Para mahasiswa dari UI dan ITB nampak sedang memasang hidran umum di Komplek Perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih Bekasi. Mahasiswa bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya melakukan bakti sosial untuk korban banjir. Foto Bawah : Salah seorang warga sedang memasak di dapur umum tempat pengungsian garuda Bukit Duri Jakarta Selatan. Ditjen Cipta Karya mendirikan posko ditempat tersebut untuk kebutuhan pengungsi.

Jakarta Pusat ada di Istana Negara (4 pompa air yang 2 diantaranya sudah ditarik karena kapasitasnya tidak cukup), Komplek PU

6

Kerjasama dengan Mahasiswa Tidak sampai disitu, upaya penanganan banjir terus dilakukan. Sabtu (19/1), Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Universitas Trisakti, Universitas Satya Negara Indonesia melakukan bakti sosial untuk menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi korban bencana banjir Jakarta. Selain dengan universitas, kerjasama juga dilakukan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan LAPI ITB. Bantuan air bersih dan sanitasi ini diprioritaskan untuk lokasilokasi yang belum terjangkau bantuan. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, dalam kerjasama ini, Ditjen Cipta Karya memfasilitasi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) Mobile, Mobil Tangki Air, Toilet Mobile, Toilet Knok Down, Jerigen, Tester Air Bersih, Tenda dan Hidran Umum. “Untuk penentuan lokasi dan distribusi kita serahkan kepada mahasiswa. Tiap-tiap tim mahasiswa akan kita dampingi untuk melakukan koordinasi dan supervise. Peralatan kita cukup banyak disini, apabila di lapangan masih butuh peralatan kita siap untuk menambahnya. Saya harap teman-teman mahasiswa bisa kreatif di lapangan,” kata Budi Yuwono dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiwa kala itu. Ariyani, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti mengatakan,

berita utama “Kami menyambut baik kerjasama dari Ditjen Cipta Karya dan siap memobilisasi mahasiswa untuk membantu menyebarkan bantuan. Kebetulan daerah kampus kami cukup parah terkena dampak banjir, sehingga kami akan fokus mendistribusikan bantuan tersebut di daerah sekitarnya. Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari Ditjen Cipta Karya.” Terdapat tiga lokasi yang mendapat bantuan tanggap darurat bencana ini, yaitu daerah Jati Asih Bekasi yang dikoordinir oleh Mahasiswa ITB, IATPI dan UI. Di tempat ini terdapat satu IPA mobile, reservoar, dua truk tangki air, truk sampah serta 8 HU yang tersebar di beberapa titik. Lokasi kedua berada di di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan. Di kelurahan ini, Ditjen Cipta Karya mendirikan posko siaga bencana dengan satu mobil mini IPA Mobile, 2 mobil tangki air dan 15 HU. Personil tanggap darurat juga disiagakan untuk memobilisasi bantuan. Kelurahan Bukit Duri juga merasakan manfaat hidran umum bantuan dari Ditjen Cipta Karya ini. HU yang terpasang di beberapa titik tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencuci perabotan maupun peralatan yang terkena banjir. Selain itu, warga juga menggunakan air bersih tersebut untuk kebutahan air minum. Ketua RW 01 Bukit Duri Kesuma sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, air bersih bantuan dari Ditjen

Cipta Karya ditempat ini digunakan untuk keperluan memasak di dapur umum serta untuk mensuplai kebutuhan air bersih para pengungsi. “Di sini terdapat 4 RW yang terkena bencana banjir dan sebanyak 191 jiwa berada ditempat pengungsian. Bantuan air bersih ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar terutama untuk memasak,” kata Kesuma. Iwan, Sekretaris RT 001 RW 12. “Pasca banjir seperti ini bantuan air bersih memang sangat vital. Pasokan air mempermudah kami untuk kebutuhan sehari-hari seperti membuat mie instan atau ngopi,” kata Iwan. Selain di Bukit Duri, Ditjen Cipta Karya juga menambah bantuan air bersih di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Di tempat ini terdapat satu IPA Mobile kapasitas 30 L/menit, dua hidran umum dan satu reservoar untuk menampung air. Kebutuhan air baku untuk IPA mobile tersebut diambil dari Sungai Ciliwung. Sesaat setelah HU terpasang, warga sekitar Kampung Pulo langsung memanfaatkannya untuk mandi, mencuci baju dan mengambil air untuk membersihkan rumah atau ruko yang terkena banjir. Yani, salah satu warga terlihat sedang memandikan kedua anaknya dari HU yang didirikan.“Mumpung ada air bersih bisa buat mandi dan mencuci,” kata Yani sambil menggendong anaknya. Dirjen Cipta karya Budi Yuwono juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi banjir di Kampung Pulo dan GOR Otista Jakarta Timur untuk memonitor distribusi bantuan oleh Ditjen Cipta

Foto : Danang

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono bersama dengan Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono meninjau seklaigus berbincang dengan warga di Posko Cipta Karya di Bukit Duri Jakarta Selatan.


7

Foto : Danang

berita utama

Warga di Kampung Pulo memanfaatkan bantuan air bersih yang terpasang untuk mandi dan mencuci. Di tempat ini Ditjen Cipta Karya memasang Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile dengan kapasitas 30 liter/menit.

karya sekaligus meninjau salah satu daerah yang terkena banjir di Pejomponan akibat tanggul jebol. Ditjen Cipta Karya akan segera mengirimkan bantuan untuk para korban daerah ini dan memperbaiki tanggul yang jebol. “Saya sudah menugaskan tim Satgas Ditjen Cipta Karya untuk menyiapkan mobil-mobil tangki air yang telah terdistribusikan ini dalam keadaan siaga dan mobile untuk menyalurkan air bersih,” ujar Budi Yuwono. Bantuan Air Bersih di Kecamatan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara merupakan salah satu daerah terparah yang terkena banjir. Sementara daerah lain sudah surut, di Kecamatan ini genangan air saat ini masih mencapai 2,5 hingga 5 meter. Untuk mensuplai kebutuhan air bersih di daerah tersebut, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU mendistribusikan 17 unit mobil tangki air dan 25 unit Hidran Umum. Hidran Umum tersebut ditempatkan dibeberapa titik, seperti di kelurahan, masjid, pertigaan jalan dan beberapa titik lainnya. Setiap titik terdapat 3 sampai 5 hidran umum. Warga sekitar memanfaatkan HU tersebut untuk mandi, minum, mencuci baju dan untuk cadangan air warga. Suparni, salah satu warga Muara Baru nampak sedang membawa ember penuh dengan cucian waktu itu. “Sudah empat hari tidak ada air bersih mas, mumpung ada air bisa untuk mencuci,” katanya. Selain mencuci, banyak anak-anak memanfaatkan HU tersebut untuk mandi. 17 mobil tangki air yang dikerahkan oleh Ditjen Cipta Karya terus mobile memberi bantuan kepada warga. Selain untuk mensuplai HU yang tersebar di berbagai titik, mobil ini juga

8

langsung dimanfaatkan warga untuk mengantri air dengan membawa jerigen. “Kalau beli air di tempat lain bau dan pahit, kalau air dari mobil ini jernih dan bersih. Terima kasih atas bantuannya,” kata Sage yang sedang mengisi jerigen air. Suparlan, koordinator lapangan mengatakan, mobil tangki air ini sudah beroperasi sejak tiga hari lalu dan beroperasi 24 jam terutama di wilayah Penjaringan dan Muara Baru. Pihaknya dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). “Tiap diisi 2 jam langsung habis. Saya juga menghimbau warga untuk menggunakan air sehemat mungkin,” katanya. Mobil tangki air tesebut mengambil pasokan di PAM Palija Pejompongan. Di Kecamatan Penjaringan, terdapat 8 kelurahan yang teredam air yaitu Pluit, Penjaringan, Muara Baru, Muara Kamal, Teluk Gong, Tanah Pasir, Luar Batang dan Muara Angke yang terkena korban banjir sekitar 100 ribu jiwa dimana Kelurahan Penjaringan dan Muara Baru merupakan daerah yang paling parah terendam. Meskipun bantuan air bersih di tempat itu belum mencukupi secara keseluruhan. Namun warga sekitar sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Salah satu tokoh masyarakat setempat Surya sangat berterima kasih atas kesigapan yang dilakukan oleh Kementerian Perkerjaan Umum dalam mensuplai air bersih. “Secara keseluruhan kebutuhan air disini relatif aman. Saya perkirakan kebutuhan untuk air bersih masih perlu untuk seminggu lagi, hal ini mengingat di RT 16, 19, 21 dan 22 tinggi air masih 3 meter. Saya prihatin dan juga terima kasih atas bantuannya,” kata Surya yang juga Sekjen Lembaga Masyarakat Muara Baru itu. (Teks : Danang)

liputan khusus

IWWEF 2013:

Tanggung Jawab Besar ada Pada Pemkab/Pemkot Air adalah sumber kehidupan.Kalimat klise namun punya arti mendalam. Proyek angkasa miliaran dollar AS dikucurkan hanya untuk menyelidiki sisa-sisa air di Planet Mars. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhuk hidup di muka bumi ini. Tanpa air maka tak akan ada peradaban manusia.

H

al tersebut disampaikan oleh Wapres Boediono mengawali pembukaannya dalam Pameran dan Forum Air Minum dan Air Limbah Terbesar di Tanah Air atau disebut IWWEF 2013 (Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum) di di Jakarta, Selasa 15 Januari, 2013. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Syaiful, para pimpinan perusahaan-perusahaan air minum daerah, Walikota

Foto : Danang

Wapres Boediono membuka ajang IWWEF 2013 di Hall Hotel Bidakara 15 Januari lalu. Turut mendampingi Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkeu Agus Martowardojo, Wagub DKI Basuki Cahya Kumala dan Ketua PERPAMSI Syaiful.


9

liputan khusus

dan Bupati dari kabupaten/kotamadya serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Boediono menekankan peran dari pemerintah daerah/kabupaten. Menurut Boediono, air minum dan sanitasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Namun untuk dua hal ini pemkab dan pemkot yang paling bertanggungjawab dan tentu harus didukung oleh pemprov dan pemerintah pusat dan itulah amanah undang-undang. “Kalau kita tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendasar seperti ini, kita berdosa. Kita semua, terutama mereka yang punya leverage, mereka yang punya kemampuan melakukan sesuatu bagi masyarakat,” tambah Wapres. Tiada lain, Wapres meminta agar pemerintah daerah bersedia bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal pemenuhan hal ini. Ia yakin kerjasama yang sinergis dan saling terbuka dimana masing-masing punya porsi akan melipatgandakan manfaat bagi masyarakat yang dituju. Jadi semuanya terletak pada kita, apakah kita mau memenuhi kebutuhan mendasar yang ada secepatnya. Wapres menambahkan, demi menyediakan fasilitas mendasar seperti air minum dan sanitasi bagi masyarakat, kepala daerah seyogyanya berpikir dan bertindak seperti negarawan yang bervisi lintas generasi. Negarawan berpikir untuk jangka panjang, melewati generasi ke generasi dan dalam tindakannya menyejahterakan masyarakat. “Itulah yang membedakan politisi dan negarawan. Politisi berpikir dalam siklus lima tahunan, tapi negarawan berpikir lintas generasi,” kata Wapres. Wapres juga meminta para kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan pada perusahaan-perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan mendasar seperti air minum. Ia menaruh perhatian pada tingkat kesehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang lebih dominan berada pada status “kurang sehat” dan “sakit” dibandingkan “sehat.” Dalam catatannya, dari 335 perusahaan, maka 144 “sehat” sedangkan 105 “kurang sehat” dan 86 “sakit.” Lebih sulit lagi, dari mereka yang sudah sepakat melakukan restrukturisasi, kemajuannya masih belum berarti. Padahal, ujung tombak penyediaan air minum terletak pada tata kelola perusahaan-perusahaan tersebut. Upaya-upaya perbaikan manajemen di perusahaan-perusahaan ini harus menjadi prioritas. Ada sejumlah hal fundamental yang harus diperbaiki antara lain masalah profesionalisme sumber daya manusianya, intervensi politik dan pembiayaan. Profesionalisme harus dijunjung, kata Wapres, selain intervensi politik yang harus dihindari demi menyediakan fasilitas bagi generasi mendatang. Ia meminta para kepala daerah agar memiliki pandangan jauh hingga generasi mendatang dan tak hanya terjebak pada pandangan sempit siklus politik. “Nanti yang

10

: Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Danny Sutjiono menjelaskan program-program air minum Kementerian PU kepada Wapres Boediono di Stand Milik Kementerian/Lembaga Foto Kanan : Para pengunjung nampak antre di Stand Milik Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan souvenir. Pameran ini merupakan bagian dari acara IWWEF 2013.

Foto : Danang

Foto : Danang

Foto Kiri

memetik hasilnya adalah rakyat kita sendiri, masyarakat, tujuan mengapa kita bekerja,” kata Wapres. Target MDG, lanjutnya, adalah komitmen Indonesia ke dalam negeri dan juga kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan manusia. Pada intinya, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah sasaran utama. Ia menegaskan bahwa demi sama-sama memperkuat komitmen untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi, kantor Wakil Presiden akan menampung masukan yang dihasilkan dalam simposium yang digelar dan akan melaksanakan koordinasi di antara menteri-menteri yang berwenang dan pemerintah daerah yang relevan terlibat. “Pembagian kerja dan tanggungjawab ini kuncinya, siapa melakukan apa,” kata Wapres. Perihal kekurangan dana, Wapres memaklumi bahwa jika mengandalkan dana anggaran negara, maka pembangunan di daerah akan sulit berjalan. Karena itu ia mengajak para kepala daerah untuk kreatif dalam menjalin hubungan dengan pihak ketiga dalam skema public private partnership. Contoh-contoh kerjasama dalam pengelolaan air minum sudah bertebaran. Bila pemerintah daerah membutuhkan asistensi atau bantuan tenaga ahli, hal itu bisa disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan IWWEF 2013 Agenda utama IWWEF 2013 yakni forum (konferensi dan seminar), dan pameran produk atau teknologi di bidang air minum dan air limbah. Tahun 2013 ini tema yang diangkat adalah “ Sinergikan Semua Sumber Daya untuk Mempercepat Pencapaian MDGs Air Minum dan Sanitasi”. Agenda konferensi IWWEF sendiri ditujukan bagi para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, baik di pusat maupun

liputan khusus daerah yang berkaitan dengan sektor air minum dan air limbah. Tidak hanya itu, konferensi juga akan menampilkan para pembicara baik level nasional, regional maupun internasional untuk membahas persoalan multirateral dan berbagi pengalaman (sharing knowledge). Serangkaian seminar teknikal dan manajemen akan dipimpin oleh para profesional di bidang air minum dan air limbah dari tingkat operator, konsultan, perencana maupun dari komunitas keilmuan dan perguruan tinggi. Seminar akan membahas topiktopik menarik tentang teknologi terkini, memperkenalkan produkproduk terbaru, presentasi hasil penelitian, dan menampilkan tips dan trik dalam mengatur jangkauan yang lebih luas dari permasalahan operasional. IWWEF diharapkan menjadi forum yang strategis untuk membeberkan sejumlah capaian, kemajuan, teknologi terbaru, serta persoalan seputar sektor air minum dan air limbah baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Dengan adanya informasi yang akurat, baik disampaikan oleh para pelaku air minum dan air limbah, para pakar, LSM maupun masyarakat, diharapkan para pemangku kepentingan, terutama di daerah, lebih concern mewujudkan SPAM dan sanitasi yang lebih baik. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono berharap, event ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan keberadaan dan kemampuan dari seluruh pemain dalam industri air minum dan sanitasi baik

dalam skala nasional mupun internasional, juga bisa menarik investasi. Pameran IWWEF Dalam kesempatan tersebut, Wapres Boediono juga berkesempatan untuk meninjau stand pameran para peserta IWWEF 2013. Di stand milik Milik Kementerian/Lembaga (Kementerian PU, Bappenas, Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan), Wapres Boediono mendapat penjelasan mengenai beberapa kebijakan Kemen PU dalam hal air minum oleh Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono. Beberapa kebijakan yang dipamerkan antara lain Program Direktif Presiden untuk air minum, PAMSIMAS SPAM Perdesaan, Restrukturisasi Utang PDAM, Program Penyehatan PDAM, Fasilitas Pinjaman Perbankan, SPAM Bagi MBR, SPAM IKK serta Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Penyelenggaraan pameran sendiri bertujuan memperlihatkan kemajuan pengembangan sektor air minum dan air limbah dewasa ini. Pemeran akan menjadi suatu media yang efektif bagi dunia usaha untuk mempromosikan berbagai produk unggulannya. Pameran diharapkan menjadi pasar yang menarik bagi siapa pun yang berminat pada sektor air minum dan air limbah. (Teks : Danang)

Foto : Danang

Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan kebijakan sektor air minum dalam diskusi panel di acara IWWEF. Turut hadir dalam diskusi tersebut, Menkeu, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri.

Edisi 01 4Tahun XI4Desember 2013

11

liputan khusus

Kata Mereka

Dalam IWWEF 2013 Menteri PU, Djoko Kirmanto “Dibutuhkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyehatkan PDAM. Saya lihat masih banyak Bupati/Walikota yang menetapkan tarif PDAM dibawah harga produksi air sehingga menyebabkan PDAM dalam kondisi sakit. Saya minta hasil dari IWWEF ini nantinya disampaikan kepada saya untuk kita rumuskan dan membuat terobosan dalam memajukan sektor air minum ,”

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana “Aspek perencanaan jangan dilupakan dalam pembangunan sektor air minum. Saya menggarisbawahi pentingnya 4P (Public Private People Partnership), dengan koordinasi yang baik antar stakeholder maka pembangunan sektor air minum akan mengalami kemanjuan yang signifikan,”

Menkeu, Agus Martowadojo “Saya lihat sektor air minum sangat tertinggal dibandingkan dengan infrastruktur lainnya seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara , telepon dan sebagaianya. Tetapi saya yakin, asalkan dikelola dengan baik dengan tarif full cost recovery maka sektor air minum akan berkembang. Saya juga menghimbau bagi PDAM yang instalasinya kebetulan berada di daerah pemekaran, jangan hanya mau menerima alat-alat instalasinya saja tapi tidak mau menerima utang-utangnya”

Mendagri, Gamawan Fauzi “Kalau ada aturan-aturan yang menghambat PDAM maupun pengembangan SPAM di daerah yang terkait Permendagri saya siap merubahnya jika itu memang bisa memajukan PDAM secara riil. Kalau perlu nanti akan ada keputusan bersama para menteri,”

Dirjen Cipta Karya, Kemen PU Budi Yuwono “Dari 175 PDAM yang memiliki tunggakan hutang dengan total nilai Rp4,3 triliun hingga saat ini baru 103 PDAM tersebut yang mengajukan diri untuk ikut dalam program restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi ialah menyehatkan kondisi PDAM dengan cara menghilangkan bunga dan denda pinjaman. Bunga dan denda dihapus hanya hutang pokok yang dicicil, sehingga kemampuan PDAM meningkat dan bisa melakukan investasi untuk pengembangan perusahaan,”

Ketua PERPAMSI, Syaiful “Tata kelola yang baik diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan PDAM secara efektif, transparan dan akuntabel. Kedepan, tidak hanya bersifat himbauan, tetapi menjadi keharusan seperti yang sudah dijalankan pada perusahaan BUMN “ ujar Syaiful.

12

Foto : Danang

info baru

PU Bangun Rusun Untuk Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya tengah membangun rumah susun yang diperuntukkan untuk para pegawai di lingkungan PU. Rusun setinggi 10 lantai ini terletak di Kecamatan Pesanggarahan Rempoa Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, sebelum Rusun Rempoa, Kementerian Pekerjaan Umum hanya membangun rusun dengan ketinggian menara maksimal lima lantai dan digunakan untuk masyarakat umum. Saat ini setidaknya sudah ada 240 rusun yang telah dibangun Kementerian PU di seluruh Indonesia. Rusun itu diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah setempat untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. “Pembangunan rusunawa ini kami tujukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Djoko. Ia berharap pegawai baru Kementerian yang baru bekerja 1-3 tahun dapat terbantu secara ekonomi karena menyewa tempat tinggal dengan biaya murah. Ia berharap, dengan adanya Rusun Kemen PU ini dapat meningkatakan kinerja para karyawan, karena sebagian karyawan telah terjamin keamanan dan kenyamanan huniannya sehingga dapat menjalankan amanat sebagai penyelenggara infrastruktur ke PU an dan permukiman yang andal dan penuh dedikasi. “Baru kali ini kita bisa bangun rusun untuk diri sendiri. Dalam pemakaiannya tolong diatur betul, karena Rusun ini bukan untuk dipakai seumur hidup. Kalau ada yang sudah mampu beli rumah sendiri bisa pindah untuk memberi kesempatan yang lain,” kata Djoko. Hal ini dilakukan demi menciptakan keadilan bagi pegawai baru lainnya yang belum mampu membeli rumah sendiri. Djoko menyadari, pembangunan rusun ini baru awal untuk kebutuhan hunian para pegawai PU. Jumlah pegawai PU yang berjumlah ribuan tidak akan tertampung semua dalam rusun ini. Namun, apabila pembangunan rusun ini efektif untuk meningkatkan kinerja akan disusul pembangunan rusun lainnya. “Nanti akan kita evaluasi, kalau efektif akan kita bangun lagi. Rusun ini nantinya akan menggunakan sistem sewa, untuk biaya sewa nanti akan dihitung dulu,” ujar Djoko. Rusun Kementerian PU ini diperuntukkan bagi PNS di Kementerian PU baik untuk karyawan yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Rusun Kementerian PU ini rencananya selesai akhir tahun 2013 nanti. (Teks : Danang)

Foto Atas

: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berserta Wamen PU, Dirjen Cipta Karya dan Sekjen PU menekan sirine bersama dimulainya pembangunan Rusunawa PU di Rempoa Jakarta Selatan. Foto Bawah : Maket Rusunawa PU dengan tinggi 10 lantai dan terdapat 234 unit hunian. Rusun ini dibangun untuk para pegawai PU dan diperkirakan selesai akhir 2013 nanti.

Foto : Danang

P

eletakan batu pertama (ground breaking) dilakukan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto, Senin (14/1). Turut mendampingi dalam acara tersebut, Wamen PU Hermanto Dardak, Sekjen PU Agoes Widjanarko dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Rusun Kementerian PU ini terdiri dari dua twin blok dengan tinggi 10 lantai. Jumlah unit hunian sebanyak 234 unit yang terdiri dari dua tipe, tipe 24 m2 sebanyak 90 unit dan 36m2 sebanyak 144 unit. Rusun ini juga akan dilengkapi dengan lift dengan menerapkan konsep green building. Djoko Kirmanto mengatakan, setelah lebih dari tiga periode yaitu mulai tahun 2003 sampai pertengahan RPJMN 2009-2014, baru kali ini Kementerian PU mempunyai kesempatan untuk membangun rumah susun yang dibangun diatas tanah milik Kementerian PU sendiri untuk memfasilitasi penyediaan hunian bagi karyawan PU yang membutuhkan.


13

info baru

Cipta Karya 2013

Tahun Politik dengan Segepok Anggaran

Foto : Danang

Tahun 2013, tantangan pembangunan Ditjen Cipta Karya semakin berat. Tidak hanya dari beban anggaran yang naik hingga 25% (Rp 13,8 Triliun tahun 2012 menjadi Rp 17,2 Triliun), tahun ini juga merupakan tahun politik, mengingat Pemilu 2014 tinggal setahun lagi.

D

Warga di Pulau Marore Sulawesi Utara sedang mengangkat Hidran Umum bantuan dari Kementerian PU. Pulau Marore merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, tahun 2013 ini Ditjen Cipta Karya akan fokus memberikan bantuan air minum untuk pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia.

i tahun politik ini, sedikit banyak kinerja kementerian akan mendapat tekanan. Apalagi, Kementerian PU termasuk Ditjen Cipta Karya merupakan kementerian teknis dengan sederet proyek pembangunan infrastrukturnya terlihat begitu seksi bagi para

politikus. Jauh-jauh hari Presiden SBY dalam suatu rapat kabinet mengingatkan kepada kementeriannya untuk tetap fokus kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah dibuat sampai akhir 2014. Menteri Djoko Kirmanto pun mengatakan hal yang sama dalam Rapat Kerja Terbatas Kementerian PU. “Jika ada partai yang masuk bilang saja Menteri PU telah menginstruksikan melarang pegawainya untuk terlibat,” tegas Djoko Kirmanto pada Rapat Kerja Terbatas Kementerian PU 2012 Awal Novemberl lalu. Konsolidasi Ditjen Cipta Karya Untuk menghadapi tahun 2013 ini, Ditjen Cipta Karya mengadakan rapat kerja sekaligus konsolidasi di Bogor akhir Desember lalu. Raker ini diikuti oleh semua pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Di awal arahannya, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono kembali mengingatkan tahun 2013 sebagai tahun politik. Menurutnya, tahun politik akan memberikan tekanan kepada kinerja kementerian mulai dari pembahasan sampai dengan pelaksanaan program, dimana kemarin sudah terasa di DPR dalam hal pembahasan anggaran. Untuk itu, Budi Yuwono meminta kepada seluruh jajarannya

14

agar bekerja secara profesional sebagai aparatur negara. “Tahun politik tidak perlu dibarengi langkah-langkah politik. Politik kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan kita PNS profesional,” tambah Budi. Kenaikan anggaran hingga 25%, menjadi Rp 17,218 triliun merupakan yang terbesar diberikan Ditjen Cipta Karya dalam lima tahun terakhir. Pagu Anggaran ini terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 sebesar Rp 13,468 triliun, Pemanfaatan Cadangan Infrastruktur Rp 750 milyar dan Program Direktif Presiden untuk air minum dan sanitasi sebesar Rp 3 triliun. Khusus untuk program Direktif Presiden yang terkait dengan penanganan kawasan perbatasan, air minum dan sanitasi, Budi mengingatkan agar disiapkan secermat mungkin. “Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis,” tegasnya. Dalam raker tersebut menyimpulkan beberapa hal di antaranya, perlu dicermati pekerjaan yang diusulkan melalui multi years contract, mendorong percepatan serah terima aset terhadap infrastruktur yang telah dibangun, perlu perhatian terkait penyampaian laporan keuangan dan simak BMN, untuk pencapaian WTP, melakukan percepatan proses pelelangan kegiatan 2013. Untuk paket kegiatan 2013, status sampai Akhir Desember 2012 tercatat kegiatan yang sudah ditenderkan sebanyak 829 paket Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati untuk mendorong masing-masing Satker Propinsi memberikan usulan

Foto : Danang

info baru

Dirjen Cipta Karya bersama para Direktur saat rapat kerja di Bogor akhir tahun 2012 lalu

Pokja kepada Satker Randal Propinsi, mendorong peningkatan kemampuan Dinas di daerah dalam penyusunan program dan pemahaman terhadap urusan wajib daerah serta mendorong dan memantapkan kemampuan Tim Bencana. Terkait aspek pengelolaan, perlu pemetaan yang lebih tajam terhadap berfungsi tidaknya infrastruktur yang telah kita bangun. Selain itu, segera disusun action plan untuk rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun, segera bentuk tim khusus untuk membantu dengan melibatkan pakar-pakar dibidangnya. “Setelah raker ini, saya harap semua kegiatan ditindaklanjuti dengan action plan kedepan. Saya akan tagih action plan tersebut, mungkin awal-awal tahun ini kita akan kumpul lagi,” kata Budi Yuwono. Kebijakan Sektoral Sementara itu untuk kebijakan sektor di Ditjen Cipta Karya terdapat kesimpulan yang diambil. Diantarnya Direktorat Bangkim adalah leading sector dalam pembangunan bidang cipta karya

pada skala kawasan (termasuk kawasan perbatasan) dengan menggunakan pendekatan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) serta pengembangan perdesaan. Sedangkan pada skala lingkungan, diharapkan Direktorat PBL dapat mendorong PLP-BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) menjadi ujung tombak pembangunan bidang cipta karya. Untuk Direktorat PPLP, agar lebih cermat dalam perencanaan penganggaran khususnya PHLN agar tidak terjadi sisa anggaran di akhir tahun dan untuk Direktorat PAM agar mempertajam strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2013 khususnya pada Satker Pusat (Strategis). Serta, Bina Program diharapkan dapat mengkoordinasikan strategi kampanye publik terkait sosialisasi dan publikasi program kerja serta hasil-hasil pembangunan di bidang cipta karya. Selain itu perlu diperhatikan juga masalah evaluasi kinerja. Evaluasi substansial terhadap pencapaian kinerja renstra perlu dilakukan khususnya terkait aspek keberlanjutan infrastruktur bidang cipta karya yang telah terbangun. Dan juga perlu perhatian terhadap temuan BPK/BPKP sejak dari awal, agar tidak berkembang kearah tindak pindana/kasus hukum yang melibatkan personil DJCK. Terkait penyerapan Ditjen Cipta Karya, telah terserap 93,39 % dari total pagu DJCK tahun 2012 sebesar Rp 13, 825 triliun. Penyerapan ini lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun 2011 lalu yaitu sebesar 92,19% anggaran Rp 13,547 triliun. Budi berharap pelaksanaan kegitan Cipta Karya tahun 2013 ini dapat berjalan baik yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. “Berbagai permasalahan di tahun 2012 kita jadikan pelajaran supaya 2013 menjadi lebih mantab. Saya harap semua fokus pada rencana dan target yang ada,” tegas Budi. (Teks : Danang)

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2012 16,000,000 13,843,337.162

14,000,000

13.032.069,69 12.781.999,93 12.727.902,35 12.550.047,9

12,829,999.930

12,000,000

12,817,239

10,993,105 11,416,624

DALAM JUTAAN RUPIAH

12,894,540 12.886.670

12,587,466

9,574,664

10,000,000 8,127,765

8,000,000 6,627,268

6,000,000

5,099,705

8,815,918

7,098,533

10,452,731

11,695,922

10,102,270

9,030,875 8,460,812

PAGU 2012 RENCANA

7,633,218 6,560,016 6,218,457 5,910,512 5,195,747

REALISASI 2012 PERCEPATAN

3,635,539

4,000,000 2,324,770

2,000,000 12,633

0 JAN

4,428,504 3,999,294 3,319,890 2,770,866

1,277,480 2,126,529 1,439,478 1,056,815 701,195 336,583 94,126 185,075

146,007

FEB

568,996

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

Progress pelaksanaan kegiatan status tanggal 15 Januari 2013, berdasarkan e-monitoring, progress keuangan sebesar 93, 39%


15

info baru

Profil Pemenang PKPD-PU 2012 Bidang Cipta Karya

Apresiasi atas Kreativitas dan Inovasi Pemda

K

ota dan Kabupaten pemenang tropi PKPD PU Sub Bidang Cipta Karya telah menerima penghargaan. Kategori Kota Metro/Besar dimenangkan oleh Kota Malang sebagai juara I, Kota Banjarmasin sebagai juara II, dan Kota Balikpapan sebagai juara III. Kategori Kota Sedang/Kecil: Kota Probolinggo sebagai juara I, Kota Payakumbuh sebagai juara II dan Kota Pekalongan sebagai juara III dan Kategori Kabupaten : Kabupaten Karanganyar sebagai juara I, Kabupaten Tabanan sebagai juara II dan Kabupaten Sukoharjo sebagai juara III. Masing-masing tropi diberikan oleh Menteri Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, untuk pemenang juara I, Menteri Dalam Negeri, untuk pemenang juara II, dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk pemenang juara III. Djoko Kirmanto, pada sambutannya menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi hampir di setiap daerah yaitu tuntutan kebutuhan akan kinerja institusi bidang pekerjaan umum yang semakin meningkat. Berdasarkan pada jiwa otonomi daerah sebagaimana diuraikan di atas, memacu munculnya kreativitas dan inovasi-inovasi yang beragam di daerah, yang sudah barang tentu harus terus mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Pusat.

16

Ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD PU) Tahun 2012 telah mencapai puncaknya pada tanggal 3 Desember 2012 malam yang lalu. Malam itu, penganugerahan tropi PKPD PU dihadiri oleh Menteri Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Bapak H.R. Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Djoko Kirmanto, Para Staf Ahli Menteri PU, jajaran eselon I, II, III, IV di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Walikota dan Bupati pemenang PKPD PU Tahun 2012.

Kota Malang Kota Malang keluar sebagai pemenang I karena Pemerintah Kota Malang peduli dengan pelayanan air minum non PDAM. Sistem sudah terintegrasi dengan GIS sehingga ketika ada keluhan pelanggan, kebocoran, dan lain-lain dapat segera ditangani.

Foto : Dok

Foto : Dok

Damastuti R. Wulandari *)

Foto : Dok

info baru

Air minum yang diproduksi oleh PDAM pun sudah siap untuk diminum. Pemberdayaan masyarakat non PDAM berkembang sangat bagus dan disupport oleh Pemda. PDAM memanfaatkan dengan optimal SDM yang ada sehingga tidak perlu banyak menggunakan tenaga outsourcing. Selain itu, PDAM sudah mempunyai sertifikat ISO dan memiliki keunggulan dalam aset manajemen. Terkait ini, Kota Malang sudah menggunakan GIS, sistem pembaca meter, dan Pemda Kota Malang sangat baik dalam menjaga pelayanan karena Kota Malang mempunyai barang substitusi, yaitu air tanah, namun cakupan pelayanan masih tinggi. Pada komponen penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Kota Malang telah menyusun perda untuk mengatur lubang pematusan. Master plan total seluruh kota dan Perda untuk mengatur peran masyarakat belum ada, yang ada hanyalah master plan per bagian wilayah kota. Peraturan Daerah dalam bidang persampahan sudah lengkap. Sedangkan lembaga pengelola persampahan dibagi dua bagian, untuk 3R diupayakan melalui UPTD dengan melibatkan peran masyarakat. Kota Malang merupakan kota percontohan dalam penanganan air limbah berbasis masyarakat yang baik sehingga perlu dijadikan acuan dalam pengembangan konsep serupa di daerah lain di Indonesia. Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Malang dilakukan dengan baik dan memiliki komitmen yang kuat serta berpotensi untuk terjadinya kesinambungan.

Kekuatan komitmen khususnya dalam mengembangkan skema pembiayaan dan modal rasa kebersamaan masyarakat warga yang tinggi sebagai potensi pelibatan masyarakat merupakan suatu pendekatan penanganan yang inovatif yang akan mendukung kesinambungan program. Keberadaan dan kekuatan aspek legal dalam bentuk peraturan di tingkat kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh akan menjadi nilai lebih untuk kota Malang dalam memastikan terimplementasinya program program penanganan. Selain itu, Pemerintah daerah setempat juga sudah mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF), payung hukum Perwali pun sudah ada meskipun belum sempurna, namun belum ada implementasinya di lapangan. TABG belum ada, dan pendataan Bangunan Gedung (BG) masih manual dan terbatas yang mengurus izin. Proses penerbitan IMB belum melalui pemeriksaan teknis bangunan, Pelestarian BG cagar budaya dengan dasar hukum Kepwali no 104 tahun 1980. Kota Probolinggo Pada penyelenggaraan air minum, Pemkot Probolinggo telah melakukan upaya-upaya yang sangat baik. Ini dibuktikan dengan tingkat kebocoran rendah (22%), tingkat pelayanan yang tinggi (lebih dari 90%) dan mempunyai sumber mata air yang kapasitasnya besar untuk pengembangan PDAM. Ditambah lagi dengan produk hukum/peraturan perundangan yang terkait


17

Foto : Dok

Foto : Dok

info baru

dengan penyelenggaraan SPAM dan peraturan yang terkait perlindungan sumber air baku untuk air minum sudah sangat baik dan lengkap. Pada komponen penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sudah melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan disusunnya master plan drainase Kota Probolinggo 2008 - 2018. Sampai saat ini, Pemerintah kota Probolinggo masih melaksanakan upaya mendorong masyarakat untuk membuat biopori di sekolah dan perkantoran. Drainase yang ada terletak di bawah trotoar tertata dengan rapi. Saluran drainase berfungsi dengan baik dan terpelihara dengan baik. Pemda setempat berkomitmen untuk tetap mempertahankan kondisi drainase yang sudah baik. Namun demikian, pada tahun ini sedang diproses review master plan drainase untuk mengendalikan bangunan liar di atas saluran agar tidak ada pencemaran. Kondisi prasarana dan sarana TPA sangat baik dan berfungsi dengan baik. Pemkot Probolinggo masih perlu meningkatkan upaya pengurangan sampah yang saat ini sudah berkurang 55 ton per hari menjadi 42 ton per hari yang masuk TPA. Bank sampah dari pasar dan sekolah bertambah hingga saat ini sudah ada 14 bank

18

sampah. Penyempurnaan bangunan IPAS telah selesai. Sarana 3R berfungsi dengan baik. Jembatan timbang terpelihara dengan baik. Ada jadwal yang rutin untuk bersih-bersih lingkungan. Sarana pengomposan skala kota baik. Pemanfaatan gas metan sudah berfungsi. Saat ini, Pemda Kota Probolinggo masih melaksanakan pembinaan pada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah di sumbernya. Instalasi gas sudah ada. Sedangkan pada komponen air limbah, kondisi IPAL masih baik dan berfungsi dengan baik. Pemda Kota Probolinggo tetap melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak BAB di sembarang tempat. Pembangunan septic tank komunal yang dilengkapi jamban keluarga di 10 lokasi sekitar. Prasarana dan sarana yang dikelola masyarakat berfungsi dengan baik dan terpelihara dengan baik. Selain apa yang sudah disebutkan diatas, upaya-upaya lain yang Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sudah lakukan adalah menyusun Memorandum Program Sanitasi Probolinggo, Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), studi tentang jadwal penyedotan tinja. Pada komponen penanganan permukiman kumuh perkotaan, terdapat permasalahan diantaranya adalah keterbatasan sumber dana pembangunan dan sektor swasta yang belum menunjukkan minatnya, banyaknya urbanisasi dari kawasan hinterland, terutama dari daerah perkebunan, posisinya yang strategis menyebabkan eksodus berakibat pada tuntutan infrastruktur yang cukup signifikan. Pada komponen penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Kota Probolinggo sudah mengimplementasikan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang ikut dalam pemeriksaan keandalan bangunan gedung terutama bangunan gedung yang kompleks dan Tim Ahli Bangunan Gedung ini terdiri dari perwakilan forum konsultan, ahli konstruksi, kelistrikan, perguruan tinggi dan perwakilan tokoh masyarakat. Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sudah pula mengupayakan penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan gedung. Disamping itu, sudah dilakukan upaya penerapan aksesibilitas pada bangunan publik, penerapan proteksi terhadap kebakaran pada beberapa bangunan publik dan penerapan keandalan bangunan gedung. Kabupaten Karanganyar Penyelenggaraan Air Minum di Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan komitmen Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD mereka secara rutin dan berkesinambungan (tertuang dalam RPJMD dan Renstrada) sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat. Pembinaan SPAM dilaksanakan pada semua komponen. Ditambah lagi dengan sudah disusunnya master plan drainase. Kondisi sarana dan prasarana fisik cukup baik dan berfungsi baik. Hal ini harus diimbangi dengan alokasi dana operasional dan pemeliharaan yang mencukupi. Sarana dan prasarana persampahan berfungsi baik. Namun jembatan timbang tidak ada. TPA yang baru sudah siap beroperasional dan Instalasi Pengolahan Limbah ada namun belum beroperasi. Pada komponen pengembangan permukiman perdesaaan, Kabupatan Karanganyar telah berkembang cukup pesat mengarah menjadi pusat industri berbasis pertanian dan pariwisata regional di Propinsi Jawa Tengah. Perkembangan tersebut telah didukung oleh pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang

Foto : Dok

info baru

dengan tuntutan fasilitas dan prasarana yang bersifat urban pula. Pada sektor bangunan gedung, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah mempunyai peraturan tentang bangunan gedung dan sudah mulai mengaplikasikan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukannya pengawasan oleh aparat pemerintah terhadap pembangunan gedung di sekitar Kabupaten Karanganyar. Namun demikian, Kabupaten ini belum mempunyai TABG, pendataan bangunan gedung terbatas pada saat pengajuan proses IMB, implementasi SLF pun belum dilaksanakan. Sedangkan keadaan fisik bangunan gedungnya sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknisnya. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Foto : Dok

tercermin dari alokasi anggaran daerah untuk sektor pekerjaan umum dan beberapa sektor terkait lainnya. Pembangunan 3 lokasi Rusunawa, di Kota Karanganyar ini telah sangat membantu mengurangi kebutuhan permukiman untuk buruh industri yang masuk mengisi kekurangan tenaga kerja di kabupaten ini. Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan kabupaten disekitarnya membentuk forum kerjasama regional untuk peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing. Dalam konstelasi tersebut Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, berfungsi sebagai Pusat Industri Jamu dan Obat berbasis pertanian, yang skala usahanya mencapai dunia internasional. Fungsi ini telah membawa masyarakat Kabupaten karanganyar lebih urbanized,


19

inovasi

IPA Ultra Filtrasi Kota Banjar

Revolusi Teknologi Air Minum Irman Djaya*)

Foto : Dok

Pada era tahun 1980an, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai centre of excellent pengembangan air minum nasional terasa denyut nadinya. Tidak saja ditandai dengan banyak lahirnya program-program, juga dibidang rancang bangun dan rekayasa teknologi mampu melahirkan desain IPA KEDASIH (baca: Instalasi Pengolahan Air minum KEluaran Direktorat Air berSIH ).

20

T

erapan teknologi ini begitu fenomenal sehingga gerak maju pelaksanaan tugas pemerintah, khususnya bidang penyediaan air minum, mengalir lancar dan terprogram ke segenap provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke pelosok perdesaan di

tanah air. Dekade IPA KEDASIH perlu diapresiasi dimunculkannya wacana untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman. Apapun namanya, begitu harapan penemunya, Ir. Poedjastanto, CES, DEA. Wacana ini menarik, dari satu sisi, kalaulah faktor Surface Loading (SL) bisa dikembangkan dari tatanan SNI saat ini, yaitu dari kemampuan 3-5 m3/m2/Jam menjadi 20 m3/m2/Jam. Ini luar biasa. Saya tidak berani membayangkan revolusi yang akan terjadi, bahkan ini sudah bertaraf schak match untuk teknologi IPA Existing yang saat ini diterapkan. Setelah memakan waktu cukup panjang, diformulasikanlah

Foto : Dok

inovasi

sebuah konsep teknologi IPA berbasiskan Membran yang kemudian menghasilkan Kriteria Design IPA UF Sistim. Dengan menggunakan sumber dana APBN Ditjen Cipta Karya TA 2011, dibangunlah IPA Ultra Filtrasi Kota Banjar, Jawa Barat, dengan kapasitas 50 lt/det atau setara 4,32 Juta Liter per-hari. Ini adalah IPA Membran UF pertama yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan telaah keilmuan dan hasil pengembangan logika berfikir. Hal mendasar adalah ditetapkannya batasan turbidity < 20 NTU sebagai kualitas input flow memasuki area membrane UF. Ini secara langsung membedakannya dengan angka 50 NTU seperti yang selama ini ditawarkan pasar. Kenapa bisa? Jawabannya ada pada kemuliaan Preliminary Treatment walau turbidity air sungai ada kalanya mencapai angka 300 - 600 NTU. Kinerja ini dicapai tanpa menggunakan bahan kimia. Membran, Sebuah Teknologi Sederhana Kemampuan tapis menapis sebenarnya sudah lama dikenal. Sama (sebangun) seperti tata cara pekerjaan ibu ibu di dapur saat memisahkan santan dari ampas kelapa yang sudah diparut. Atau saat menyaring larutan kopi yang telah dibubuhi gula secukupnya ke dalam cangkir untuk menjadikannya secangkir kopi siap saji. Tentu alat penyaring ini cukup menggunakan tapis dengan ukuran kasar 1- 10 micron (u) saja (sebut tapis biasa atau micro filtrasi) dengan maksud agar ampas kelapa terpisah dari larutan santan dan atau serbuk kopi dengan ukuran yang lebih kasar, dan tidak diinginkan, hadir dalam cangkir dan tetap tinggal dalam saringan. Cara itu disebut proses filtrasi. Kemudian pertanyaan usil, bagaimana halnya jika ada yang menginginkan untuk memisahkan kembali larutan kopi sehingga baik serbuk kopi terlarut maupun gula dipisahkan kembali dari air pelarutnya? dan diperoleh kembali air tawar yang bening? Tentu ini dengan mudah bisa dilakukan. Langkah pertama, pilih saringan/tapis yang lebih halus dari molekul kopi 0,1u. Sebut saja 0,01u (baca: tingkat Ultra Filtrasi). Setelah menapisnya, air tawar yang bening akan kembali didapat. Namun jangan lupa, air hasil penyaringan ini masih terasa manis karena masih terdapat larutan gula dengan ukuran yang lebih halus dan lolos pada ukuran tapis 0,01u.

Pertanyaan selanjutnya, bisakah molekul gula yang ada dalam larutan dipisahkan kembali dari air pelarutnya? Jawabnya bisa. Langkah kedua, siapkan strainers dengan ukuran lebih halus lagi, yakni 0,001u (baca: tingkat Nano Filtrasi), dan setelah menstrainernya dengan mudah larutan terpisah menjadi dua : air dan gula. Tata cara bagaimana memisahkan kembali serbuk kopi, gula dan air pelarut dari secangkir kopi, kiranya cukup memberikan gambaran begitulah filosofi proses membranisasi digambarkan. Tentunya dibarengi dua ilmu dasar, penguasaan spesifikasi teknis alat dan konsep teknologi (pre treatment dan final proces). Begitu juga dengan proses menghasilkan air minum. Kembali, bahasa kuncinya “saring, saring dan saring lagi”. Terkesan seperti ilmu kuno saja. Nah kalau sudah begitu, apa masih perlu meminta sembah kepada orang luar yang belum tentu lebih paham seluk beluk mengolah santan dari buah kelapa dibandingkan ibu kita di dapur? Bagaimana tidak, pohon nyiur saja tidak tumbuh di negeri mereka. IPA Ultra Filtrasi Kota Banjar Sungai Citandui di Provinsi Jawa Barat mengalir membelah dua wilayah administrasi Kota Banjar adalah karunia Allah SWT kepada masyarakat setempat karena dari sanalah air minum Kota Banjar bersumber. Dari sisi kualitas, sungai yang berhulu di Provinsi Jawa Tengah itu sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Seperti umumnya sungai di Indonesia, pada musim penghujan terjadi peningkatan kekeruhan yang sangat tinggi dan ada kalanya melebihi 600 NTU. Tentu untuk dapat dimanfaatkan menjadi sumber air minum perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Banyak pilihan teknologi yang dapat dilakukan untuk merubah air sungai Citandui menjadi air minum, selama ini yang umum dilakukan di Indonesia adalah melalui proses pengolahan lengkap menggunakan bahan kimia (Aluminium Sulfat, Cao/NaOH dan bahan bahan aditif ) mengikuti steep proses: pencampuran, pengadukan, pengendapan, penyaringan dan sebelum didistribusikan wajib hukumnya dibubuhi bahan desinfektan kaporit (CaOCl2) karena melalui proses koagulasi ini bakteri masih hadir di dalam air hasil olahan. Sebagai contoh adalah IPA existing milik PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang berada persis di seberang sungai IPA UF Sistim yang baru dibangun. Lantas, untuk merubah air sungai Citandui menjadi air minum kali ini apa gerangan yang dilakukan? Jawabannya adalah murni hanya melakukan proses penyaringan (tanpa menggunakan bahan kimia). Langkah prosesnya sebagai berikut: Pertama, lakukan pre treatment sehingga angka kekeruhan air baku menjadi < 20 NTU (fixed constant, angka ini mutlak karena berhubungan langsung dengan filter run dan usia teknis membrane UF). Kedua, lakukan penyaringan dengan menggunakan tapis super halus atau membrane ukuran 0.01 micron. Ketiga, selesai dan air minum siap didistribusikan ke pelanggan. Keempat, pertanyaannya, semudah itukah? Ya, semudah itulah. Melalui penapisan menggunakan strainers ukuran 0,01 u (baca, tingkat Ultra Filtrasi) jangankan turbidity dan bakteri, virus yang lebih halus saja akan tersangkut disaringan. Selanjutnya dengan mengoperasikan pompa distribusi non stop selama 24 jam/hari, air minum yang didistribusikan PDAM Tirta Anom siap langsung dikonsumsi pelanggannya di rumah tanpa perlu lagi dimasak. Top kan? Dua hal pantas dicatat, pertama, harga IPA UF di luar Pre


21

inovasi Intake

Pompa Intake Sungai Citanduy

Roughing

Ultra Filtrasi

Distribusi Pompa Feeder

Reservoir

Drain Micro Filter Pompa Backwash

Pompa Distribusi

Kompresor

Schematic Diagram Proses IPA UF Sistim Kota Banjar dan Bangunan IPA

Treatment lebih murah 20 - 25 % dibandingkan IPA Pengolahan Lengkap. Kedua, biaya operasi IPA UF menghasilkan air minum permeterkubik lebih rendah, sekitar 15 - 20 % dibandingkan IPA konvensional atau hanya sekitar Rp. 1.800 per m3 (setara Rp. 1,8 per Liter air minum).

Foto : Dok

Kunci Keberhasilan Perencanaan IPA Membran Pertama, kenali dengan baik dan pastikan karakteristik yang terkandung dalam air baku. Tidak semua substansi turbidity dalam air baku dapat diselesaikan dengan cara berfikir instan, seperti langsung merencanakan unit prasedimentasi sebagaimana lazim dilakukan desainer selama ini, yakni, watak plokulen dan diskrit menentukan waktu cepat/lambat pengendapan terjadi.

22

Okun dan Schultz (1984) membagi kecepatan mengendap partikel berdasarkan pengelompokkan size 10.000 um sampai yang terhalus 0.001 um dalam 8 kategori antara 0,3 detik sampai satu satuan tahun, tentu akan sangat tidak layak memaksakan pengetahuan prased jika Td settling melampaui angka satuan bulan apalagi tahunan. Bagaimanapun itu tidak pada tempatnya. Kedua, tetapkan angka kekeruhan yang dizinkan masuk ke aliran unit UF serendah rendahnya sesuai batasan empirikal. Artinya, semakin kecil NTU yang diterima unit membrane akan semakin baik logikanya begitu. Sebagai contoh, nilai turbidity < 20 NTU pasti lebih baik dari pada nilai 50 NTU. Batasan ini dilihat dari sudut apapun pasti menjadi pilihan khususnya dalam rangka menjamin panjang filter run dan waktu teknis usia pemakaian membran.

Ketiga, UF Sistim Kota Banjar didesain dengan angka turbidity < 20 NTU yang ditetapkan dari hasil Lab Scale dan proses belajar pada beberapa plan yang ada dan sekaligus sebagai koreksi atas permasalahan operasi IPA UF existing yang sangat membebani karena tingginya biaya operasional. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada tatanan yang ada, di pasar mereka mengizinkan angka 50 NTU dan kita paham arahnya. Pertanyaannya, apakah angka 50 NTU ini salah? Jika maksudnya hanya sekedar bisa menurunkan angka turbidity sesaat dari kekeruhan air baku katakan dari 300 NTU menjadi kualitas air minum. Harus dijawab tidak salah, akan tetapi jika ukurannya adalah efisiensi dan efektivitas ya jelas keliru, karena bagaimanapun secara langsung akan mempengaruhi harga satuan pengolahan air menjadi tinggi dan timbul percepatan penggantian membrane. Kembali, ini masalah logika. Keempat, sesuai literatur, banyak cara dapat dilakukan dalam menurunkan angka turbidity dari air sungai, antara lain melalui pembangunan prased, chemistry process, sistim biologis, cara adsorbtion, sampai kepada pemanfaatan teknologi M&E yang saat ini sangat berkembang di dunia. Semua tata cara itu sah dan harus disebut proses Pre Treatment (pra membran sistim). Apapun pilihan teknologi yang dilakukan semua perlu direkayasa bermuara pada koridor keterjangkauan (murah dan mudah dikelola). Karena konstrain yang dihadapi adalah: disamping faktor harga jual air minum dikaitkan dengan biaya produksi dan apordability yang diformulasikan dalam harga satuan tarif per-meter kubik, air minum adalah masalah kesetaraan SDM dan O&M yang akan terjadi. Batasan Turbidity IPA UF Sistim Kota Banjar (< 20 NTU) sesuai Pre Treatment sistim proses yang ditawarkan PT Mufen Tirta Indonesia, kontraktor pembangunan plan, ditempuh melalui proses mikroorganisme menggunakan benda kasar berongga (Roughing Filtration) pada Surface Loading 0,3 sampai 1,5 m3/ m2/jam sesuai hasil Lab Scale yang mereka lakukan (sebagai pembanding Filtration Rate SSF adalah 0,1 – 0,2 m/jam, dilakukan sebagai final proses menghasilkan kualitas air minum). Hal Hal yang Perlu di Cermati 1. Teknis Mengingat filosofis proses penjernihan air menggunakan membrane lebih kepada faktor fisik penyaringan dan secara prilaku sudah kita kenal sejak lama, maka indikasi yang mendasari keilmuan dapat dikatakan lebih kepada pendalamam berdasarkan trah logika. Pertama: untuk memperpanjang waktu pada proses penyaringan (long life time processing) cegah/batasi benda atau karakteristik yang tidak diinginkan memasuki alat penyaring. Kedua: hindari keseringan pencucian membran. Dengan kata lain, lebih panjang waktu operasi akan lebih baik. Ketiga: proses pembersihan membrane berbanding langsung dengan penurunan kapasitas produksi dan usia teknis membrane. Beberapa Journal mengasumsikan usia relatif membrane UF, baik bahan PVDF, PS, PES dan PAN, adalah 5 - 10 Tahun. Namun bagaimanapun tetap tergantung kesesuaian kriteria disain dan tata cara pengoperasian serta pemeliharaan sistim. 2. Non Teknis Sebaiknya menyikapi masalah perkembangan teknologi membrane air minum di dunia dewasa ini perlu kesiapan kita dan kontrol dari para pengambil kebijakan. Sehingga faktor-faktor

Foto : Dok

inovasi

yang akan merugikan bangsa kita, seperti keterpakasaan tunduk kepada spesifikasi teknis yang ditentukan pasar , rekayasa harga, formulasi konsep teknologi, dan lainnya, selayaknya dihindari. Bagaimanapun kehadiran produk membranisasi dalam merubah air baku menjadi air minum tidak akan dapat dibendung masuk ke Indonesia. Sudah pada tempatnya kita mempersiapkan sendiri kriteria disain yang diperlukan, bagaimanapun by design adalah milik Kementerian Pekerjaan Umum, bukan sebaliknya kita tabik kepada pasar. Pengetahuan tentang membrane (proses strainers) hanya masalah pengembangan logika berfikir tentang tatacara penyaringan. Bangsa kita masih dalam koridor mampu mencernanya. Peluang Revolusi Teknologi Ada yang berpendapat, bahwa investasi IPA Membran masih terlalu mahal untuk diterapkan di Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab ini. karena memang kita belum memulainya, karena tidak ada yang memproduksi membrane disini, karena siapa yang akan membelinya? Karenanya harga masih mahal. ini ilmu pasar. Pribahasa mengatakan “dimana ada gula disana ada semut” jika pemerintah mulai membuka peluangnya sudah bisa dipastikan kejadiannya akan lain, harga akan ditentukan supply dan deman.. saya tidak dalam kapasitas membicarakan ini, Namun suatu hari di Pulau Mandangin, 10 Agustus 2012 terjadi dialog singkat antara Bapak Menteri Pekerjaan Umum (di sela peninjauan instalasi pengolahan air laut) dengan salah seorang undangan yang hadir menyaksikan peresmian mulai dioperasikannya IPA SWRO di sana (seorang berkebangsaan Jerman wakil dari salah satu pabrikan pompa dunia pompa bertekanan tinggi). Kesimpulannya begini, jika peluang itu Bapak Menteri buka, saya meyakini ibarat disini ada gula pasti semut akan berdatangan, kenapa tidak. Mungkin pada saatnya pompa hight pressure kami bisa diproduksi di Indonesia, dengan begitu kemahalan harga akan terjawab dan idemdito produsen produsen membrane lainnya akan berfikiran sama. *) • Kepala PMU Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Khusus Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum • Pejabat Fungsional Teknik Lingkungan Madya Kementerian Pekerjaan Umum • Anggota Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia (IATPI)


23

inovasi

Penanganan Kumuh Secara Terpadu Bingkisan dari Sarasehan Hari Habitat Dunia 2012 Surabaya

Foto : Dok

Th. Srimulyatini Respati *)

P

“Bisa saja di tingkat pusat membuat suatu payung keterpaduan lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kumuh, tapi keterpaduan yang nyata berada di daerah, maka fungsi kepala daerah lah yang akan memegang kuncinya” (Prof Johan Silas)

enanganan kumuh membutuhkan koordinasi dan keterpaduan. Ungkapan yang sepertinya sudah sangat familiar dan bahkan seperti kalimat klasik yang gampang diucapkan, tetapi susah di implementasikan. Perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta stakeholder lainnya diwujudkan dalam kemasan sub tema peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2012 di Surabaya lalu. Sub tema “Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020” adalah derivasi dari tema besar HHD 2012, yakni Changing Cities, Building Opportunities. Koordinasi dan keterpaduan mengemuka dalam salah satu mata rangkaian HHD 2012, yaitu dalam sarasehan, 6 Oktober 2012, yang menampilkan beberapa nara sumber yang sehari-hari menggeluti permasalahan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman kumuh. Mereka adalah Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT, Professor Johan Silas seorang akademisi yang juga tokoh pemeduli permukiman, serta Haji Halwani seorang purnawirawan TNI yang sudah puluhan tahun menjadi tokoh masyarakat. Bertiga adalah para aktor formal dan informal yang telah berhasil mengajak para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam keterpaduan, merangkul beragam sektor dalam koordinasi yang solid yang berhasil membangun sinergi dalam mencapai suatu tujuan yaitu menata kampung-kampung kumuh menjadi kampung-kampung yang layak, bercirikhas,

24

dan mandiri dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penghuninya. Sarasehan dihadiri oleh berbagai kalangan baik dari institusi formal informal, nasional dan internasional, birokrat pusat maupun daerah serta wakil masyarakat. Meskipun pembicaraan dalam sarasehan tersebut beberapa kali keluar dari topik utama tentang keberhasilan keterpaduan penanganan kumuh, namun banyak tersirat ungkapanungkapan bagaimana mensinergikan sumber daya sektoral, masyarakat, budaya, potensi lokal dan potensi-potensi lainnya. Ini juga merupakan prestasi dari pemimpin formal maupun non formal yang ternyata secara cantik telah berhasil menggalang keterpaduan dengan cara masing-masing. Jika diperhatikan, maka upaya menterpadukan tersebut lebih bersifat non formal meskipun dilakukan oleh seorang kepala daerah seperti ibu walikota Surabaya. Mencermati apa yang diungkapkan para narasumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengundang dan mengetuk hati berbagai pihak untuk peduli dan berkordinasi melaksanakan aksi dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh tidak harus melalui surat keputusan atau peraturan legal. Dengan perangkat formal tersebut memuat tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta banyak lagi statement yang sifatnya seperti instruksi. Bahkan kadang-kadang setengah mengintimidasi, karena pada kenyataannya keterpaduan yang didasari oleh Surat Keputusan (SK), Surat Perjanjian kerjasama, surat penugasan atau semacamnya bersifat tuntas atau turun dari atas dan tidak ada,

inovasi di daerah, maka fungsi kepala daerah lah yang akan memegang kuncinya. Lebih lanjut Prof Silas mengatakan, banyak kementerian atau lembaga yang menawarkan dan ingin/akan mengalokasikan program/kegiatannya, maka kepala daerah yang harus mengarahkan kemana, dimana, bagaimana kegiatan tersebut akan di implementasikan, seorang kepala daerah harus menguasai keadaan, permasalahan, watak dan kebiasaan masyarakat dan wilayah yang menjadi kewenangannya. Secara ekstrim ingin disampaikan Prof Silas, jangan asal menerima tawaran program dan atau kegiatan ketika nanti akan berdampak buruk, kontra produktif dan tidak mendidik. Tawaran program, kegiatan dan proyek serta investasi harus dikaji benar. Faktanya banyak investor dan pengembang yang memaksakan merubah budaya dan kearifan lokal demi mengejar selera pasar yang sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi arsitektur dan lingkungan hidup. Hal ini sangat menyedihkan. Seharusnya kepala daerah berperan kuat dalam mempertahankan hal-hal prinsip seperti itu. H. Halwani yang sudah puluhan tahun menjadi pamong informal di suatu kawasan di kota Surabaya menyampaikan bahwa keguyub an masyarakat dapat dibangun dengan cara keterbukaan dalam segala hal. Menurutnya, bantuan apapun, dari manapun bisa dikelola dengan baik dan akuntabel, tapi menuntut dedikasi seorang key person. Pengorbanan menjadi suatu kebahagiaan ketika kawasan yang dia “asuh” dan dampingi mendapat penghargaan dan mendapat kucuran bantuan karena keberhasilannya. Sarasehan diakhiri dengan catatan kesimpulan yang diharapkan dapat memperkaya wacana dan bermanfaat karena para peserta akan merasa tergelitik dan penasaran untuk berbuat lebih dan lebih baik lagi. Dengan demikian, statement Presiden Republik Indonesia bahwa kumuh harus sudah tidak dijumpai lagi di tahun 2020 dapat tercapai tanpa banyak hambatan. Para peserta sarasehan akan pulang ke daerahnya dan akan meneruskan program-programnya dengan semangat koordinasi yang tidak “harus” muluk-muluk dan diacarakan secara formal. Di tangan pemimpin-pemimpin di daerah itulah kumuh dapat ditemukenali dan dicari solusinya. Di pundak merekalah perumahan dan permukiman kumuh bakal diubah menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif. *) Pejabat Fungsional Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan

Foto : Dok

atau tidak memungkinkan, adanya penindakan hukum atau law enforcement ketika satu atau beberapa pihak tidak mengikuti aturan atau tidak menjalankan tugas/kewajiban dan bertanggung jawab. Sebaliknya jika permintaan untuk bersinergi atau terpadu itu disepakati bersama dengan pendekatan jiwa dan hati serta sentuhan kemanusiaan, maka Insya Allah, semua akan menjalankan sesuai apa yang dijanjikan dan disepakati. Itulah kirakira yang ditekankan oleh ketiga nara sumber dalam sarasehan tersebut. “Pendekatan dari hati ke hati bukan berarti tanpa tegang dan tanpa marah”, kata Walikota Surabaya. Ia menyampaikan kejengkelannya terhadap warganya yang ngeyel, malas dan tidak tahu diri. Pernyataan tersebut didukung oleh seorang intelektual yang juga menjadi pengurus kampung. Ia menyampaikan bahwa di tengah kelemahlembutan sebagai pamong, suatu saat memang harus berlaku tegas dan menerapkan kesepakatan yang dibuat bersama-sama dengan tegas dan bahkan “keras”. Alhamdulillah, karena akan menerapkan sesuatu yang baik dan disepakati bersama, maka warga masyarakat banyak yang mendukungnya. Namun hal ini bukan berarti penerapan pola adu domba dan pengerahan masa di tengah pro kontra di masyarakat, tapi ini diantara mereka dan untuk mereka, karena kesepakatan juga dibuat oleh mereka. Memang contoh-contoh di atas bukan suatu resep jitu (tentang keterpaduan, koordinasi dan sinergi yang telah mencapai keberhasilan) penanganan kumuh yang bisa diterapkan begitu saja di seluruh wilayah di Indonesia. Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Tapi paling tidak sudah ada sesuatu yang dapat dipelajari, yaitu semangat dalam mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Soal sasaran antara dan proses yang berbeda-beda, itulah tantangan yang harus dihadapi, ditemukenali dan dicari solusinya oleh seseorang atau orang-orang yang secara formal maupun informal menjadi panutan warga masyarakat. Professor Silas ketika ditanya oleh Lula Kamal (moderator) tentang kiat-kiat seperti apa sih yang dapat mensinkronkan program dan juga kegiatan dari berbagai kementerian yang ”terkesan” tumpang tindih dalam menangani kawasan kumuh. Prof Silas menyampaikan bahwa, bisa saja ditingkat pusat membuat suatu payung keterpaduan lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kumuh, tapi keterpaduan yang nyata berada


25

Foto : Dok

inovasi

Kesimpulan ini dikutip dari Proceeding Sarasehan Penanganan Kumuh Secara Terpadu di Surabaya, 6 Oktober 2012. KESIMPULAN SARASEHAN 1. Keterpaduan merupakan kata kunci yang tepat dalam slum upgrading dan urban upgrading, dan dalam keterpaduan akan dituntut koordinasi dan integrasi dari seluruh aspek terutama kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan serta seluruh hirarki pemerintahan (pusat, provinsi dan kota/kabupaten). 2. Perlu pemutakhiran forum keterpaduan lintas institusi baik horizontal maupun vertikal (antara pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten), khususnya dalam penanganan permukiman kumuh dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada umumnya, dengan cara menyempurnakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab secara jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Pemutakhiran forum keterpaduan lintas institusi dilakukan antara lain sebagai berikut: a. Pada tingkat pusat dapat memfungsikan koordinasi formal yang dipimpin oleh kementerian koordinator (Kemenko). Kemudian, koordinasi lintas kota/kabupaten dapat dipimpin oleh Gubernur dengan pelaksana harian Dinas yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sedangkan di tingkat kota/kabupaten

26

berada di bawah koordinasi Kepala Daerah (walkota/ bupati). b. Tumpang tindih program dan kegiatan sektoral bisa dihindari di tingkatan kota/kabupaten, ketika koordinator (kepala daerah) memahami benar permasalahan dan potensi kawasan kumuh di wilayahnya. c. Pimpinan kolektif di lapangan ternyata efektif sehingga dapat diartikan sebagai upaya koordinasi ditingkat pelaksanaan. 3. Koordinasi yang diperlukan adalah bersifat efektif dan sederhana yang didasari atas penetapan secara formal, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur dan atau Keputusan Walikota/Bupati. Untuk itu, diperlukan struktur organisasi formal di tingkat pemerintah kota/kabupaten yang sederhana dan organisasi tingkat akar rumput yang mudah dalam operasionalisasi. 4. Dalam membangun sinergitas di suatu kawasan, maka harus

inovasi

Foto : Dok

cermat di dalam menetapkan leading sector yang dapat menjadi pengungkit potensi potensi yang tersembunyi. Untuk itu pengenalan awal potensi kawasan yang disertai dengan fungsi koordinasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan kumuh. Dicontohkan bahwa ekonomi dapat diangkat menjadi sektor unggulan yang didorong untuk mengangkat kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan kumuh, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas lingkungannya secara mandiri, sedangkan pemerintah masuk dengan memperkuat permodalan dan kebijakan dalam kemudahan perijinan serta jaringan pemasaran. 5. Konsep sinergitas pada penanganan permukimankumuh ditingkatan operasional dapat didefinisikan sebagai : a. Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga keuangan. b. Sinkronisasi hirarki kelembagaan dan harmonisasi kelembagaan sektoral. c. Kesamaan sasaran kebijakan di dalam menjamin kepastian bermukim, serta penyediaan/fasilitasi hunian layak dan berkelanjutan. 6. Misi keterpaduan khususnya pada tingkatan Pemerintah Kota/ Kabupaten mestinya mencakup: a. Keterpaduan penataan kawasan kumuh dengan perencanaan kota, keterpaduan penataan permukiman dengan insfrastruktur kawasan dan keterpaduan pengadaan rumah terutama rumah susun dan ketersediaan lahan peruntukannya. - Dicontohkan bahwa Kota Surabaya tetap mempertahankan bahkan mengembalikan fungsifungsi kawasan dan menghindari pembangunan infrastruktur atau klaster-klaster perumahan formal yang tidak sesuai dengan arah kebijakan pengembangan permukiman perkotaan. - Berupaya memunculkan identitas kampung melalui ciri khas baik yang berbasis kultur maupun kegiatan ekonominya yang khas (kampung lontong, kampung jahit) yang pelayanan infrastrukturnya dalam satu rangkaian jaringan dengan sistem perkotaan yang ada. b. Kemitraan usaha masyarakat dengan rangkaian ekonomi perkotaan dan Pemerintah kota dalam ini memfasilitasi hal-hal yang tidak bisa disediakan sendiri olah masyarakat, seperti pelatihan ketrampilam, jaringan pemasaran dan pasokan bahan baku pokok dan pendukung untuk

kampung-kampung yang berpotensi dalam home industri c. integrasi kebijakan (policy integration) dan kolaborasi kelembagaan (institutional collaboration), seperti penanganan pada wilayah dengan administratif yang berbeda bisa dipecahkan dengan melakukan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan dan pembentukan kelembagaan lintas wilayah yang dicontohkan dengan kerjasama antara Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik serta Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasn kumuh. 7. Keberhasilan implementasi dan operasionalisasi rencana yang terpadu harus diikuti dengan: a. Membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan terutama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. - tidak adanya intervensi politik yang sarat akan interest pribadi dan atau kelompok dapat menjamin keberlanjutan blue print program yang sudah dirumuskan strategi pencapaiannya dapat menjamin kepercayaan masyarakat. - Membangun modal sosial (social capital) dengan memanusiakan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat - memunculkan kepercayaan dan saling percaya, salah satunya dicapai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. b. Kepala pemerintahan kota/kabupaten memegang peranan besar dalam keberhasilan penanganan kawasan kumuh, karena koordinasi dan keterpaduan langsung dapat diimplemantasikan di lapangan. c. Pemimpin formal dan informal yang berkomitmen, berperilaku baik, berdedikasi tinggi, tanpa pamrih dan paham akan permasalahan perumahan dan permukiman diwilayah nya dan bertindak sesuai dengankaidah-kaidah yang pantas yang berpihak kepada masyarakat. - Dicontohkan di kota Surabaya, semua Walikota yang pernah menjabat mempunyai kelebihan masingmasing, dan walikota - yang saat ini menjabat punya cara dalam menanganani masyarakatnya, yaitu dengan kepedulian penuh dan kasih sayang, serta paham kasus per kasus, sehingga kebijakan penanganannya pun secara taylor made. - Walikota harus bisa memilih cara dalam bertindak, kapan harus melakukan pendekatan dengan persuasif, kapan harus tegas dan menggunakan upaya paksa dengan jaminan bahwa kebijakan tersebut telah diantisipasi dengan baik dan diyakini bahwa kualitas hidup masyarakat akan lebih baik (memindahkan squatters dari bantaran kali ke rumah susun sewa, yang semula harus dengan tangan besi pada akhirnya pindah dengan kemauan sendiri). 8. Replikasi keberhasilan suatu kota oleh kota yang lain harus dipertimbangkan kondisi politik dan sumber dayanya, tidak selalu program yang berhasildi Kota Surabaya dapat serta merta berhasil jika di-terapkan di kota lain.


27

inovasi

Strategi Penerapan 3R :

Satu Solusi Banjir Jakarta Widiani Purnomosari*)

Banyak cerita mewarnai bencana banjir yang merendam Jakarta medio Januari 2013 ini. Bahkan dampak dari sisi ekonomi, seperti dilansir Kompas (23/1), disebutkan bahwa banjir telah merugikan perekonomian sebesar 20 Trilyun rupiah. Betapa nominal yang tidak kecil. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh pedagang grosir dan eceran saja namun juga para pekerja di level terendah yang bergantung pada sektor perdagangan.

Foto : Danang

Sisa sampah akibat banjir di Kampung Pulo Kampung Melayu Jakarta Timur. Banyak sampah yang sebenarnya bisa diolah dan dimanfaatkan kembali.

28

L

ain lagi dampak yang muncul dari sisi sosial, dimana para pengungsi selalu berebut saat melihat mobil pengirim bantuan tiba, tanpa melihat tua/muda, laki-laki/ perempuan, besar/kecil demi mendapatkan bantuan makanan, pakaian, perlengkapan tidur, dan bahkan kebutuhan bayi. Sedangkan dari sisi kesehatan tampak di penampungan, para pengungsi pun mulai menderita gatal-gatal dan diare karena sulitnya mengakses sanitasi yang bersih. Seluruh aparat diterjunkan untuk memberikan bantuan kepada para korban banjir termasuk upaya evakuasi bagi korban yang tidak mampu keluar dari rumah karena terperangkap banjir ataupun kondisi tidak memungkinkan lainnya. Baik dari TNI/Polri, Dinas Sosial, juga Dinas Pemadam Kebakaran & Penanganan Bencana. Instruksi dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta beserta seluruh jajaran lainnya, termasuk Menteri Pekerjaan Umum (PU), bahkan Presiden Republik Indonesia, seakan tiada henti terkait upaya taktis penanganan banjir ini. Intinya segala upaya dikerahkan sekuat kemampuan untuk menyelamatkan Jakarta, wajah Ibukota Indonesia.

Foto : Danang

inovasi

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono pun ikut mengerahkan segala kemampuan dengan memberikan instruksi “Sebar tim ke seluruh lokasi rawan bencana untuk distribusi bantuan, evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi-lokasi banjir”. Bahkan dibentuk satgas khusus Cipta Karya dalam menanggapi situasi tanggap darurat Jakarta ini. Intinya segala upaya dikerahkan sekuat kemampuan untuk menyelamatkan Jakarta, wajah Ibukota Indonesia. Bersamaan dengan pemberlakuan situasi darurat banjir Jakarta mulai 17 - 27 Januari 2013, para narasumber bidang PU pun kebanjiran permintaan untuk tampil di televisi guna menjelaskan strategi ampuh penanggulangan banjir kepada publik. Terkini adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Mohamad Hasan, dalam wawancara hari Selasa (22/01) mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang kurang tepat, menjadi problema non struktural dikaitkan dengan penyebab banjir Jakarta kali ini, baik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di hulu (Bogor, Puncak, Cianjur dan sekitarnya) maupun di hilir (Jakarta). Secara garis besar, kultur masyarakat perlu pembenahan, totally revamp!. Rasanya semua pihak akan sepakat jika penanganan sampah yang efektif adalah penanganan yang bersifat partisipatif sejak dari sumbernya. Dalam hal ini, melibatkan peran masyarakat sebagai subjek dan objek. Dengan memposisikan masyarakat sebagai aktor sekaligus penikmat lingkungan yang sehat, maka perlu diadakan “hearing” (dengar pendapat) atas apa yang menjadi suara hati warga baik warga Jakarta maupun Bopunjur (Bogor, Puncak, dan Cianjur) terkait persepsi mereka terhadap sampah. Dalam hal ini “hearing” harus benar-benar mendengar aspirasi & harapan, mendengar & memetakan potensi, rencana serta kelemahan yang ada pada masyarakat di masing-masing lokasi. Mengapa hal ini perlu? Karena disadari atau tidak karakter masingmasing masyarakat berbeda satu lokasi dengan lokasi lain. Selain upaya “hearing”, perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media elektronik, cetak, maupun online mengenai solusi-solusi jitu yang pernah dijajagi ataupun telah dimiliki oleh Kementerian PU. Tampaknya upaya penanganan sampah ini secara teori tampak mudah, namun persoalannya ternyata tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Susahnya koordinasi antar institusi dan sulitnya menjaga konsistensi dari masing-masing institusi juga

mengemuka sebagai persoalan non struktural yang terdeteksi. Hal ini telah disadari oleh beberapa peneliti dunia (JICA, 1987; JWMC,2004; Ogawa, 1996; Pasang, 2002; Sicular, 1992; Surjadi dan Handajani, 1999 dalam Pasang etal, 2005:6), yang mengungkapkan bahwa selain persoalan institusional, terdapat lima persoalan lainnya, yaitu teknis, pembiayaan, politik, sosial ekonomi dan lingkungan dalam upaya pengelolaan persampahan. Di Indonesia sendiri, koordinasi yang kurang mulus adalah hal umum dan banyak ditemui. Walaupun persoalan koordinasi dan konsistensi yang seperti ini umum kita rasakan, bukan berarti kita harus menikmati dan terlena pada fase ini. Justru kita semestinya sadar dan aware untuk kemudian menganggap fase ini sebagai proses dimana kita seharusnya bisa belajar menegakkan hal yang kurang tepat menjadi tepat dan hal yang salah menjadi benar. Sehingga apa yang kita butuhkan saat ini adalah semangat dan konsistensi tinggi untuk bersama-sama berbuat hal positif bagi kebaikan kita dan sesama. That’s it!. Kembali ke topik penanganan persampahan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang bisa kita lakukan sebagai warga (individu) dan apa yang menjadi harapan warga terhadap pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi DKI atau pusat? Sedangkan pertanyaan kedua adalah apa saja yang menjadi faktor penting nan menentukan akan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik di masyarakat?. Sebagai individu peran kita adalah membuang sampah. Membuang sampah yang bagaimana? membuang sampah dengan terlebih dahulu memilahnya, sebagaimana memperhatikan aturanaturan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, SNI 03-3242-2008, PP No.81 Tahun 2012, temasuk peraturan daerah – peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah. Selain membuangnya, untuk jenis sampah tertentu kita bisa menyisihkan atau menyimpannya jika masih merasa membutuhkan. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menjalankan pemilahan ini?. Memang tidak mudah, tapi kuncinya adalah membiasakan diri kita pribadi, dengan tetap berkomitmen kuat menjalankannya dalam segala situasi. Setelah itu kita tularkan kebiasaan ini kepada orang di sekitar kita: istri, suami, anak, saudara, kakak, adik atau siapapun. Disamping diri kita sebagai individu, bagi rumah tangga (RT) yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga (PRT), mereka dapat menjadi target paling pas untuk dipersenjatai dengan jurus memilah sampah yang benar berikut tips and tricks-


29

inovasi nya. Misalnya, saat memasak, siapkan tempat khusus seperti plastik lebar sebagai alas untuk menampung sampah hasil kupasan kulit sayur dan bumbu-bumbu organik lainnya, sedangkan bungkus sayur/bumbu dari bahan plastik bisa langsung dimasukkan ke dalam tempat sampah anorganik yang telah kita siapkan. Dengan demikian, setelah selesai meracik-racik, angkat plastik lebar tersebut dan tuang ke tempat sampah organik. Berbeda halnya bagi yang meng-handle sendiri pekerjaan rumah tangganya, maka yang bersangkutan sendirilah yang harus menguasai metode ini. Ini baru salah satu tips/strategi, selanjutnya tergantung kreativitas ibu RT dan PRT masing-masing. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat membutuhkan kejelasan design penanganan sampah. Masyarakat akan merasa sia-sia jika telah melakukan pemilahan sampah, namun pemerintah tidak menindaklanjuti dengan benar, seperti: untuk apa masyarakat melakukan pemilahan, jika kemudian petugas kebersihan dengan mudahnya mencampurkan sampah yang terpilah tersebut ke dalam truk sampah. Penjelasan petugas sampah pun masuk akal, karena mereka tidak difasilitasi dengan truk yang memiliki kontainer terpisah untuk sampah organik dan anorganik, begitu pula di lokasi Tempat Pembuangan Akhir nya (TPA) sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mencampurkan sampah yang diangkut. Terkait sikap apatis masyarakat ini, Saribanon et.al. (2009) berpendapat bahwa program pemerintah tidak akan sukses tanpa adanya sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat yang terbangun baik. Pengalaman dan kepercayaan terhadap program pemerintahlah yang akan membangun attitude masyarakat. Di satu sisi proses membangun attitude masyarakat ini pun perlu proses, masyarakat setidaknya harus melewati tahapan mengetahui (kognitif ) dan memperhatikan (efektif ). Masyarakat sangat berharap pemerintah memfasilitasi tahapan-tahapan tersebut demi tercapainya penanganan sampah yang diharapkan bersama. Untuk menuju penanganan sampah yang teroganisir, maka harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat yang positif. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua dari tulisan ini, yaitu apa saja yang menjadi faktor penting nan menentukan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik di masyarakat? Purnomosari (2012) dalam risetnya mengambil sampel tiga kelurahan di Jakarta Selatan dengan 200 responden (139

Foto : Danang

Petugas dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menggunakan alat berat untuk membersihkan sisa-sisa sampah akibat banjir di daerah Casablanca. Banyaknya sampah ini sempat menghalangi jalan protokol.

30

diantaranya menyatakan menjalankan salah satu dari aktivitas 3R) menyimpulkan bahwa perilaku seseorang untuk melakukan 3R, yaitu pengurangan sampah (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pendaurulangan (recycle) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Probabilitas seseorang melakukan kegiatan pengurangan sampah (reduce), secara signifikan dipengaruhi oleh faktor gender (laki-laki/perempuan) dan rasa kepedulian lingkungan individu/masyarakat yang bersangkutan. Dari hasil kuesioner didapatkan potret bahwa dalam aktivitas reducing, peran perempuan lebih pada memilah sampah dalam rumah, sedangkan peran laki-laki adalah menyediakan infrastruktur untuk pengomposan, seperti menggali dan membuat kompos di halaman yang membutuhkan energi untuk “mengurangi” sampah. Sedangkan, peluang seseorang untuk berperan aktif dalam upaya penggunaan kembali (reuse) dipengaruhi oleh umur responden, gender, kepercayaan pada program pemerintah, keberadaan media (elektronik dan cetak), dan kepedulian lingkungan. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa kemungkinan seseorang melakukan reuse dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap program kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam riset tersebut dapat dilihat bahwa peluang orang menjalankan reuse lebih besar ditemukan pada orang-orang yang pesimis terhadap program kebersihan pemerintah. Jadi semakin pesimis seseorang terhadap program pemerintah, mereka semakin mau untuk mereuse sampahnya. Terakhir untuk aktivitas recycle, hanya gender dan optimisme pada program pemerintah signifikan mempengaruhi probabilitas seseorang melakukan daur ulang. Ada hal yang perlu menjadi catatan dari pelaku recycle ini, yakni adanya motivasi profit oriented yang lebih menonjol dibanding motivasi peduli lingkungan. Berkaca pada riset sederhana di Jakarta Selatan ini, yang dapat dikatakan sebagai representasi perilaku warga ibukota, maka perlu ada strategi-strategi khusus dari pemerintah untuk upaya mengatasi persoalan sampah ini. Implikasi terhadap kebijakan pemerintah, antara lain: (1) Perlunya strategi yang tepat dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah untuk menangani isu sampah di wilayahnya, seperti misalnya: pendekatan kepada perempuan sebagai kunci untuk menjalankan 3R dalam RT. Bentuk encouragement tidak hanya untuk memilah sampah namun juga menjalankan aktivitas reuse dan recycle. (2) Memanfaatkan media sosial yang kini banyak diakses masyarakat guna penyelenggaraan kampanye-kampanye cinta lingkungan, termasuk pula menggalakkan “information sharing” atau obrolan dari mulut ke mulut antar tetangga yang juga efektif bagi penyebarluasan informasi 3R. (3) Kurikulum pendidikan sebagai investasi juga harus disisipi dengan kurikulum berbasis pengelolaan lingkungan agar siswa dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi juga terbiasa menjalankan 3R di luar rumah. Dan (4) Menambah alokasi budget untuk penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan yang mudah diakses masyarakat, seperti pengadaan tempat sampah terpisah, truk yang memiliki kontainer organik dan anorganik yang terpisah, serta pelatihan recycling. Akhirnya, dengan segala upaya dan itikad bersama, mari kita mencari solusi mengatasi banjir yang rutin terjadi di Jakarta, mari kita kelola sampah kita demi kebaikan bersama. *) Peneliti Kebijakan Publik Puslitbang Sosial Ekonomi Lingkungan (Sosekling) - Badan Penelitian dan Pengembangan - Kementerian Pekerjaan Umum

resensi

Judul Buku : Meretas Jalan Menuju Jaminan Layanan Air Minum Penulis : Tim Penulis BPPSPAM Penerbit : Perpamsi Tahun : Januari 2013 Tebal : 220 halaman ISBN : 978 - 602 - 17403 - 0

Penyelenggaraan pelayanan air minum melalui satu sistem penyediaan air minum (penyelenggaraan SPAM) di seluruh Indonesia pada umumnya dilaksanakan oleh Perusahaan daerah air minum (PDAM) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sayangnya sebagai entitas bisnis, PDAM masih banyak yang tidak dikelola secara pengusahaan, sehingga sebagai penyelenggara utama di daerah, PDAM tidak dapat melayani kebutuhan air minum yang layak. Peran pemerintah daerah tidak dapat diabaikan tentunya sebagai pemilik PDAM, dan pada banyak kasus, peran pemerintah daerah sangatlah menentukan dalam membentuk PDAM yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya. Mengamati sebagian kecil faktor penentu bisnis perusahaan air minum sebagaimana hal tersebut di atas, dalam mengelola perusahaan daerah air minum untuk menjadi perusahaan yang sehat maupun mandiri, banyak sekali faktor-faktor teknis maupun non-teknis yang perlu diperhatikan. Tarif merupakan salah satu faktor yang signifikan dan amat menentukan kesehatan PDAM, sementara masih banyak PDAM yang tidak menerapkan tarif full cost recovery/FCR (pemulihan biaya penuh). Dalam menyelesaikan masalah PDAM, tidak hanya diperlukan eksekutif yang mampu memimpin serta kompeten di bidangnya, namun sekaligus eksekutif yang salah satunya memiliki kemampuan menyikapi kebijakan dan strategi pemerintah dan mensinergikannya dengan program PDAM maupun pemerintah daerah. Faktor yang sangat menunjang yang dimiliki oleh manajemen PDAM dalam meningkatkan kinerja PDAM tentunya juga didukung juga oleh kemampuan eksetutif dalam memimpin perusahaan.

Kepemimpinan dan manajemen adalah faktor penting yang diperlukan untuk menjalankan suatu organisasi. Kepemimpinan adalah perpaduan antara bakat, pengetahuan dan keberanian, yang bila salah satu hilang, maka substansi kepemimpinan menjadi hilang. Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, semua terurai dengan indah dan mudah dicerna di dalam buku “Meretas Jalan Menuju Jaminan Layanan Air Minum”. Buku ini bermaterikan kisah sukses Eksekutif PDAM (Drs. H. Zainal Arifin, Msi., Ir. Mohamad Selim, Ir. Syahril Japarin, DR. Ir. H. Syaiful, DEA) yang telah membawa perubahan PDAM dari keterpurukan yang terangkum dalam kiatkiat sukses yang dikelompokan menjadi; [1] Kiat Manajemen Unit Air Baku, Produksi dan Distribusi [2] Kiat Manajemen Menurunkan Kehilangan Air [3] Kiat Pengelolaan Keuangan dan Penetapan Tarif [4] Kiat Manajemen Pengelolaan Utang [5] Kiat Manajemen Pengelolaan Personalia [6] Kiat Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Bisnis [7] Kiat Mengelola Pelanggan dan Pasar [8] Kiat Mengelola Lingkungan Strategis. Gaya penulisan yang bercerita dan santai membuat pembaca tidak sedang digurui sehingga dapat menyimak kiat yang dapat membuat mereka berhasil. Hal yang terpenting dalam buku tersebut adalah bagaimana mereka para eksekutif yang berhasil tersebut dapat menari didalam alunan musik kebijakan pemerintah dalam dukungan pembangunan “air minum” di Indonesia. Buku ini pada intinya adalah mendiskripsikan kiat-kiat yang dilakukan oleh empat orang yang pernah atau sedang memimpin PDAM dengan prestasi yang tergolong istimewa, mengingat PDAM-PDAM tersebut yang tengah berada dalam situasi gawat dan bahkan ada yang sebenarnya harus ditutup (berdasarkan prinsipprinsip manajemen perusahaan). Para pemimpin PDAM tersebut termasuk orang-orang yang mampu menterjemahkan Kebijakan Nasional Sistem Penyediaan Air Minum menjadi langkah-langkah operasional perusahaan dengan gaya kepemimpinan masingmasing. Kiat-kiat tersebut terasa semakin istimewa, mengingat pada umumnya PDAM di Indonesia masih belum sehat. Uraian kiat-kiat dalam buku ini dapat menjadi referensi bagi pelaku-pelaku PDAM lain sebagai bentuk “good practices”. Buku ini bisa didapatkan di Sekretariat PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287, Cawang, Jakarta 13630 (021) 8093-777 atau email : perpamsi @perpamsi.or.id. (Teks : Arie)


31

lensa ck

Posko Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya

32

lensa ck

Awal tahun 2013 ini terdapat proses rotasi muapun mutasi pejabat di Lingkungan Ditjen Cipta Karya. Pejabat tersebut yaitu Imam Santoso Ernawi dilantik sebagai Dirjen Cipta Karya baru, Djoko Mursito promosi sebagai Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dwi Hidayat Jati promosi sebagai Kepala Bagian Keuangan, Meike Kencanawulan promosi sebagai Kasubdit Invetasi Direktorat Air Minum dan Ilham Muhargiady promosi sebagai Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Balai Cipta Karya Surabaya, M. Hidayat promosi sebagai Kabag Prasarana Fisik Biro Umum Sekjen, Siti Bellafolijani Admihardja sebagai Kepala Bidang Kajian Kinerja Pusat Kajian Strategis, Diana Kusumastuti Kabid Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM. Foto : Danang


33

seputar kita

Ditjen Cipta Karya Akan Terapkan Birokrasi Bersih

BPPSPAM Luncurkan Buku Kiat-Kiat Memimpin PDAM

Untuk menuju birokrasi kelas dunia, Ditjen Cipta Karya mengadakan sosialisasi “Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” di Ruang Pendopo Kementerian PU, Selasa (15/1). Hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Mewakili Dirjen Cipta Karya, Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar mengatakan, untuk menuju birokrasi kelas dunia, salah satu upayanya adalah dengan segera melakukan pembangunan zona-zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU. “Semangat ini perlu kita dorong terus menerus, karena kita ketahui bersama bahwa korupsi telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang menyengsarakan dan bersifat transnasional,” kata Dadan.

Disela-sela acara IWWEF 2013, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) meluncurkan buku dengan judul “Meretas Jalan Menuju Jaminan Layanan Air Minum”, Senin (15/1). Peluncuran tersebut dilanjutkan dengan bedah buku dengan narasumber, Ketua Tim Penyusunan Buku S. Bellafolijani, Mantan Direktur PDAM Kota Banjarmasin Zainal Arifin, Firdaus Ali selaku pengulas buku serta dipandu oleh presenter Anya Dwinof. Buku ini mengulas kepemimpinan empat Direktur PDAM yang berhasil memimpin dan membawa PDAM di daerahnya masingmasing. Keempat Direktur tersebut yaitu, H. Syaiful mantan Direktur PDAM Palembang, Zainal Arifin mantan Direktur PDAM Bandarmasih, Mohamad Selim mantan Direktur PDAM Surabaya dan Syahrir Japarin mantan Direktur PDAM Kota Pontianak.

Menteri PU Lantik Pejabat Eselon II dan III Menteri PU Djoko Kirmanto melantik pejabat eselon II dan III di Gedung Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (11/1). Di lingkungan Ditjen Cipta Karya, pejabat eselon II yang dilantik adalah Djoko Mursito promosi sebagai Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menggantikan Syukrul Amien yang pensiun. Untuk pejabat eselon III, Dwi Hidayat Jati promosi sebagai Kepala Bagian Keuangan, Meike Kencanawulan promosi sebagai Kasubdit Invetasi Direktorat Air Minum dan Ilham Muhargiady promosi sebagai Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Balai Cipta Karya Surabaya dan M. Hidayat promosi sebagai Kabag Prasarana Fisik Biro Umum Sekjen. Dalam kesempatan tersebut Menteri PU Djoko Kirmanto mengingatkan jajarannya untuk menjalankan roadmap reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. Nantinya program

34

dan kegiatan reformasi birokrasi akan terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.“Saya harap seluruh program yang ada mulai dihayati dan dilaksanakan di seluruh lingkungan kerja masing-masing”, ujar Djoko Kirmanto.

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

SAMPAHKU... TANGGUNG JAWABKU...

Sigap Banjir Jakarta

Recommend Documents