SgjjjS 151 I'M I K \\{ ANCi ASIM
Pl-R VI'URAN 1)1 I'M I KARANG ASIM NOMOR 5(1 LAHUN 2008 I'KNTANG
IA FA C'ARA PI NOI I ()| .VAN K.AS N()N ANGGARAN PFMERINTAH KABI 'PA ILN K.AR.ANV.ASI.M DRNGAN RAIIMA I" IVI IAN YANG MAMA l-SA '
Bl P.ATI KARANGASCM.
Vlenimbang
: a.
bahwa umuk melaksanakan keienman pasul 183 Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 13 lahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuanszan Dacrah:
b, bahwa umuk melaksanakan pengelolaan kas nun unggaran \mvj. moliputi penerimaan dan pengeluaran kas seperti laspen. askes. labungan perumahan. iuran Pemda dan iuran wajib:
c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf' b diaias. perlu menetapkan Peraturan Bupati leniang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemcrintah Kabupaicn Karangasem:
Vlengingai
K
:I
Undang-Undang Nomor 69 lahun 1958 leniang Pembcntukan Uaerahdaerali lingkal II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkal I Bah. Nusa
lenggara Barat dan Nusa lenggara limur (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 1958 Nomor 122. Iambahan L.enibaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor X lahun 197*1 lentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahuil 1974 Nomor 55. fambahan I.emharan Negara Nomor 3041 |. sebagaimana lelah diubah dengan I ndang-t ndang Nomor 43 lahun 1999 leniang Perubahan Alas Undang-undang Nomor X lahun 1974 leniang Pokok-pokok Kepegawaian (I.emharan Negara Repuhlik Indonesia lahun 1999 Nomor 169. Jambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3890):
3. Undang-Undang Nomor 17 lahun 2003 lentang Keuangaii Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2003 Nomor -17. Iambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4286):
4 (ndang-lndang Nomoi I lahun 20D4 leniang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2004 Nomor 5. Iambahan I emharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355).
5 t ndaiig-Undang Nomor 10 lahun 2004 leniang Pembcntukan Peraiuran Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4389):
6. Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 leniang
Pemeriniahan Dacrah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2004 Nomor 125. Iambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 4437). sebagaimana idah diubah beberapakah. lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 lahun 2008
leniang Perubahan Keclua Alas Undang-Undang 32 lahun 2004 lentang Pemeriniahan Dacrah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2008
Nomor 59. Iambahan I emharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4544):
7. Undang-Undang Nomor 15 lahun 2005 leniang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2004 Nomor 66. Iambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4400);
X Peraiuran Pemermiah Nomor 58 lahun 2005 leniang Pengelolaan keuangan Dacrah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia lahun 2005 Nomor 140. Iambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4578):
9. Peraiuran Pemermiah Nomor 41 lahun 2007 leniang Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Iambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4741 ).
10.
Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 13 lahun 2006 leniang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana lelah diatur dengan Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 leniang Perubahan alas Peraiuran Menieri Dalam Negeri Nomor 13 lahun 2006 leniang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11.
Peraiuran Daerah Nomor 5 lahun 2008 leniang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Karangasem lahun 2008 Nomor 5):
12
Peraiuran Daerah Nomor 7 lahun 2008 leniang Organisasi dan lata Kerja Perangkal Daerah (lembaran Daerah Kabupalen Karangasem lahun 2008
_
Nomor 7). Ml Ml
Menetapkan
1VSKAN :
PliRATURAN BUPAII I'KNTANG LATA t'AR.A PLNOLLOI.AAN K.AS NON ANGGARAN PLMLR1N! All KABUPATKN KARANGASRM BAB
I
k l t l n i u a n umlm Pasal
I
Dalam Peraiuran Bupaii mi yangdimaksud dengan
1.
Pemermiah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupalen Karangasem Pegawai Negeri Sipil Daerah. yang selanjuinya disebut PNS Daerah adalah C'alon Peuawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil \ang gajinsa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pengelolaan Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas \ang ndak mempengaruhi Anggaran Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Pemermiah Daerah luran Wajib PNS Daerah adalah iuran yang dipolong sehesar 10% dan gap pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun. iuran tabungan hari ma dan iuran pemeliharaan kesehatan
Tabungan perumahan adalah sejumlah dana yang dipolong dan gaji PNS Daerah untuk labungan perumahan.
luran Pemerintah Kabupalen Karangasem adalah koninbusi dana sehesar 2% dan gaji pokok
II
dan tunjangan keluarga PNS Daerah sang dihenkan oleh Pemermiah Kabupalen Karangasem seiiap bulan untuk pcnyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah Pihak Keliga adalah pihak-pihak yang menenma pembayaran pengembalian penerimaan luran
Wajib PNS Daerah. Tabungan Perumahan dan luran Pemda yailu PI Iaspen (Persero). PI Askes (Persero) dan Sekrelanai I eiap Bapeiarum PNS
3,
Kas Lmum Daerah adalah lempal penyimpanan uang Dacrah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membasar seluruh pengeluaran Daerah
Bendaharaw~an Umum Daerah yang selanjuinya disebui BUD adalah pejabat \ang diben lugas untllk melaksanakan lungsi Bendahara Umum Daerah Kanlor Pelavanan Perbendaharaan Negara. yang selanjuinya disebui KPPN adalah Insiansi
Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada dibawah d,\n bertanggungjauah
langsung kepada Kepala Kanlor Wilayah Direkiorai Jendral Perbendaharaan. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang dilunjuk oleh Menieri Keuangan untuk menenma
w
seioran penerimaan Negara bukan dalam rangka impor. >ang melipuli Penerimaan Paiak. Cukai dalam negeri. dan Penerimaan Negara bukan paiak.
Pos Persepsi adalah Kanioi Pos yang dilunjuk oleh Menieri Keuangan untuk menenma
seioran penerimaan Negara
Sural Seioran Bukan Pajak yang selanjuinya SSBP adalah sural seioran yang dilakukan oleh Pemda untuk menyeiorkan luran Wajib PNS Daerah. labungan Perumahan dan luran Pemda ke Bank/Pos Persepsi.
15
Nomor Transaksi Bank, yang selanjuinya disebui NIB adalah nomor hukli transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbilkan oleh Bank. Nomor Transaksi Pos yang selanjuinya disebui N'l Padalah nomor hukli iransaksi penerimaan
16.
Negara yang diterbilkan oleh Pos Nomor I'rlansaksi Penerimaan negara. \ang selanjulma disebui N IPN adalah nomor yang
leriera pada bukii penerimaan negara yang diterbilkan melalui modul penerimaan Negara
^
BAB II
Rl ANG I INGKUP Pasal 2
Perhilungan Pihak Keliga PNS Daerah melipuli a. luran Wajib PNS Daerah ; h. Tabungan Perumahan . i:
luran Pemda :
ij, Poiongaivpenyetoran Taspen : e Potongan/penyeioran Askes . dan
I
Penerimaan pengeluaran lamina \ang sejenis
/
BAB
III
IAIACAR.A PIMOIONUAN DAN PLNYL IORAN
1:) SKPD mencanlumkan hesaran iuran waiih PNS Daerah dan Iahungan Perumahan da.am kolom polongan dal'lar gaji dan SPM sesuai dengan peraiuran perundang-undangan (2) BUD menerbilkan sural perintah peneairan dana untuk pembayaran gap sebagaimana dimaksud
pada aval (1) seielah meiruingui iuran wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan
(3)
BUD wajib memotong iuran wajib PNS Daerah dan Tabungan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 alas pembayaran gaji induk. gaji susulan. gap terusan dan kekurangan gaji PNS Daerah sesuai dengan peraiuran perundang-undangan
(-1) Pemermiah Daerah bertanggtingjawab dan herkewajiban membayar iuran Pemda dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah alas beban Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah.
•*W
(5)
BUD menyeiorkan iuran wajib PNS Dacrah. labungan Perumahan. dan iuran Pemda ke Kas Negara melallli Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP selambai-lambatnya langgal 5 setiap bulan aiau hari kerja berikutnya apa bila langgal 5 adalah ban libur dengan menggunakan Ibrmulir SSBP
(()) BL'D menenma lembar ke I dan ke 3 Bukli penerimaan Negara SSBP yang lelah mendapal NTB'NTP/N'I'PN clari Bank'Pos Persepsi
BAB IV
PHLAPORAN PI.MI RINI.AII DAI'-'RAH Kl PADA PIHAK Kl IIGA Pasal
t
4
1) BUD mengirimkan copy lembar ke 3 SSBP. daltar rekapiiulasi hasil pemunguian iuran wajib PNS. dan iuran Pemeriniah Kabupalen Karangasem seria darlar rincian jumlah pegawai dan realisasi pembayaran gaji PNS Daerah kepada Kanlor Cabang UiamaKanior Cabang PI Taspen (Persero) dan PI Askes (Persero) selempal paling lambal seliap akhir bulan 2) BUD mengirimkan copy lembar ke 3 SSBP dan dal'lar rekapiiulasi hasil pemunguian Tabungan Perumahan kepada sekretarial tclap Bapctarum PNS paling lambal seliap akhir bulan
•
BAB V KLll'NU AN PLN1
IIP
P.isal 5
Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. Agar seliap orang mengelahuinya mcmcrintahkan pcngundangan Peraiuran Bupah mi dengan penempatannya pada Berila Daerah Kabupalen Karangasem. Dileiapkan di Amlapura pada langgal 5 Desember 2008 All KARANGASHM.
I WAYAN OFRLDI-OL. ^
Diundangkan di Amlapura pada lantigal
5 Desember 2008
SKKRE IARIS DALRA1 iX/.ABUP.A IRN KARANGASIiM.
I Nl-N
DARS.A
BERITA DAI-RAM KABUPAIT'N KARANGASIiM LAHUN 2008 NOMOR
"
50
