KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.19/VI-BPHA/2009 TENTANG IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. MALUKU SENTOSA DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Membaca
:
Surat Direktur PT. Maluku Sentosa No. 42/MS/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Eksploitasi Hutan a.n PT. Maluku Sentosa, untuk tahun RKT 2009-2013.
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buru No.522.11-72 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001, PT. Maluku Sentosa diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam seluas + 12.600 hektar di Provinsi Maluku dan sesuai surat Menteri Kehutanan No.S. 377/Menhut-VI/2004 tanggal 24 September 2004 bahwa pemberian IUPHHK-HA a.n PT Maluku Sentosa telah memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : SK. 103/VIBPHA/2008 tanggal 9 April 2008, PT. Maluku Sentosa telah mendapatkan Persetujuan dan Pengesahan RKUPHHK untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan target tebangan rata-rata seluas : 274 ha/tahun dan volume rata-rata sebesar : 14.500 m3/tahun; c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor. 522.21/SK/DISHUT-MAL/1726/2007 tanggal 28 Desember 2007, PT. Maluku Sentosa telah mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam Tahun 2008 atas areal seluas 275,85 Ha dan produksi sebesar 22.906,28 m3 di atas areal kerjanya; d. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, atas nama PT. Maluku Sentosa diperlukan peralatan; e. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; f. bahwa……………
f. bahwa untuk memenuhi Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 54/Menhut-II/2007 tanggal 4 Desember 2007, PT. Maluku Sentosa mengajukan permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan sebanyak 9 (sembilan) unit; g. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2007, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam An. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Keputusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; h. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Maluku Sentosa, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan; i. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Maluku Sentosa dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Jo. No. 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan-Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Jo Nomor 3 tahun 2008 Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005, Nomor P. 35/Menhut-II/2005, Nomor P.46/Menhut-II/2006, Nomor P. 71/Menhut-II/2006 dan Nomor P.17/Menhut-II/2007; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2007 Jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2007 Jo. P. 17/Menhut-II/2008; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 39/Menhut-II/2008;
Memperhatikan
: 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No. 522.3/DishutMal/1100/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pertimbangan Teknis Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam a.n PT. Maluku Sentosa, dengan jumlah peralatan sebanyak 9 ( Sembilan) unit. 2. Surat......................
2. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. SP. RENT.03.2 03.26.06.06 tanggal 26 Juni 2006 antara PT. Satya Pratama Trans dengan PT. Maluku Sentosa sebanyak 4 (empat) unit. 3. Surat Perjanjian Jual Beli Alat berat No. SP. JB.01.15.05.06 tanggal 15 Mei 2006, antara PT Satya Pratama Trans dengan PT Maluku Sentosa sebanyak 5 (lima) unit. 4. Nota Dinas Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak No. ND. 98/VI/BIKPHH-1/PNBP/2008 tanggal 29 Oktober 2008, menerangkan bahwa untuk sementara sampai dengan posisi bulan Agustus 2008, PT. Maluku Sentosa tidak mempunyai tunggakan PSDH dan DR. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dengan target luas dan target Produksi yang telah ditetapkan di atas areal kerjanya dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
KETIGA
:
Pemegang izin wajib :
Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Maluku Sentosa di Provinsi Maluku dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
a. Membuat Berita Acara Pemindahan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk digunakan di luar areal izin; b. Membuat Berita Acara Penggunaan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk keperluan diluar kegiatan IUPHHK yang didasarkan permohonan Pemerintah Daerah setempat kepada pemegang IUPHHK; c. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon, dengan dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandangani oleh Kepala Cabang/Manager Camp dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. d. Membuat laporan penggunaan peralatan berupa laporan Triwulan dan laporan Tahunan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon. KEEMPAT…………
KEEMPAT
:
Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan ini diberikan dan tidak membebaskan dari kewajiban-kewajiban perpajakan, bea-bea dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peralatan tersebut dengan catatan apabila terjadi sengketa terhadap peralatan tersebut menjadi tanggung jawab PT. Maluku Sentosa dan tidak melibatkan instansi Departemen Kehutanan pusat maupun daerah.
KEENAM
:
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Januari
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
2009
An. DIREKTUR JENDERAL DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM, ttd
Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc. NIP. 710001007
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan); 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV; 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; 7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru di Namlea; 8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon; 9. Direktur Utama PT. Maluku Sentosa.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor Tanggal
: SK.19/VI-BPHA/2009 : 30 Januari 2009
DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM An. PT. MALUKU SENTOSA No
Nomor Chasis, Mesin dan Tahun Pembuatan Mesin Rangka Tahun
Peruntukan dan Jenis Alat
A. PRODUKSI 1. Logging Truck Trailer Nissan TZA -520 PP 2. Logging Truck Trailer Nissan TZA -520 3. Bulduzer Tractor Kom. D85ESS-2 4. Bulduzer Tractor Kom. D85ESS-2 5. Bulduzer Tractor Kom. D85ESS-2 6. Bulduzer Tractor Kom. D85ESS-2 7. Wheel Loader Caterpilar 966F 8. Wheel Loader Kom. WA - 500 B. PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN 9. Bulduzer Tractor Kom. D85ESS-2 C. PENUNJANG Jumlah Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas,
RF8-026412 RF8-024987 6D125-1004501 6D125-1004502 6D125-90962 6D125-84281 13Z2482 WA5 59956
JNBTZA5202YP01573 JNBTZA5202YP01157 J 11227 J 11226 J 11412 J 10949 3XJ00859 11817
2001 2002 2001 2001 2001 2001 2002 2000
6D125-90956
J 111413
2003
-
9 (sembilan) unit
An. DIREKTUR JENDERAL, DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM, ttd
Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
-
Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc. NIP. 710001007
