Sesi 3 : Surabaya, 2 September 2016 Hotel IBIS
AGENDA FOR TODAY 2 September 2016 Opening & AEoI : Tri Djoko Santoso CFP Tax Amnesty 1 – Dedy Sidarta, CFP, SE,BKP Diskusi dan Tanya Jawab
Slide presentation dan peraturan terkini dapat di download di : www.fpsbindonesia.net
AGENDA FOR TODAY 2 September 2016 Opening & AEoI : Tri Djoko Santoso CFP Tax Amnesty 1 – Dedy Sidarta, CFP, SE,BKP Diskusi dan Tanya Jawab
Pastikan Anda (CFP dan RFP Member) Menandatangani absen untuk CPD Anda
FASILITATOR Tri Djoko Santoso CFP Pendiri dan Ketua LSP FPSB Indonesia Pendiri dan Direktur LN CONSULTING Spesialiasi : Wealth Educator for Indonesian family with asset ofshore Dedy Sidarta, CFP, SE, BKP. Pendiri dan CEO D’Consulting Business Consultant Certified Tax Consulting from IKPI Certified ERP Consultant
"Tentunya Tax Amnesty harus dilakukan sebelum Automatic Exchange of Information tersebut. Sehingga itu juga memberikan kemungkinan wajib pajak untuk mengungkap semua harta kekayaannya“ Bambang mengatakan, penerapan Automatic Exchange of Information memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, konsep keterbukaan informasi ini akan menghindarkan praktik base erosion and profit shifting. "Maka istilahnya di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. No place to hide," ucap Bambang
Pengampunan pajak merupakan kesempatan bagus sebelum era keterbukaan informasi di semua negara pada 2018. Awal 2018, semua negara bukabukaan, nanti orang akan tahu. Presiden Djoko Widodo Surabaya, 15 Juli 2016
Dengan mengungkap harta yang disimpan sekarang (Tax Amenesty), pengusaha memperoleh penghapusan tunggakan pajak serta pembebasan sanksi administrasi, pidana perpajakan, dan lain-lain.
TIDAK RELEVAN BICARA TENTANG TAX AMNESTY TANPA MELIBATKAN AEoI Disclaimer TRI DJOKO SANTOSO bukan seorang yang mempunyai kualifikasi pajak baik lokal maupun global. Anda direkomendasi mencari informasi lebih detil dari para ahli/konsultan pajak.
NO WHERE TO RUN NO PLACE TO HIDE
PRESENTASI INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN RINGKAS TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK AEiO DAN KAITANNYA DENGAN TAX AMNESTY INDONESIA. Referensi: OECD Standard for AEoI – tax matters EY – International tax Alert, OECD CRS -The Global FATCA-Like Regime KPMG Intl. Automatic Exchange of Information PP Menteri Keuangan RI NO. 125/PMK.010/2015 Materi dari pertemuan para Global Wealth Manager di SGP
GLOBAL TAX TRANSPARENCY 2018
NOW
TAX AMNESTY 2016 – March 207
• • • • • •
Anda Sukarela / Hak / Pilihan Melapor/Mengungkap Harta/Asset yang belum dilaporkan Dimanapun berada Membayar tebusan
AEoI 2018
• • • • • • •
Lembaga Keuangan Melaporkan data Anda Dan Asset Financial Anda Kepada otoritas pajak Di juridistik tertentu Wajib –standard – Otomatis Shared
Reportable Person
AGENDA Tentang OECD Tentang CRS, FATCA dan AEI Within EU Tentang AEoI Tentang kesiapan Indonesia menghadapi AEoI Tentang initiatif Pengampunan Pajak Indonesia Tantangan bagi Global Client Indonesia
Global Implementation of the OECD’s Standard for Authomatic Exchange of financial Account Information (The Standard)
OECD bertindak atas dasar endorsemen dari berbagai lembaga internasional termasuk G8, G20, Gubernur Bank Sentral dan didukung oleh lebih dari 101 negara. Deklarasi 6 Mei 2014
The Standard
The Standards mendasari keterbukaan informasi rekening keuangan antar negara, dan melingkupi aturan-aturan detil dalam CRS (Common Reporting Standards) Tidak saja mengidentifikasi lembaga keuangan yang wajib melapor namun juga jenis/bentuk laporan keuangan yang dibuka. Mekanisme dan basis informasi keuangan tersebut akan “dipertukarkan” secara otomatis antar negara
The Standard
CRS memerlukan peraturan pelaksanaan disetiap negara, sejalan dengan perjanjian antara setiap negara yang dikenal sebagai competent authority agreements, agar bisa melaksanakan secara penuh “the standard”
COMMON REPORTING STANDARD | CRS
Merupakan langkah besar menuju “ a globally coordinated approach to disclosure of income earned by individuals and organizations”. Melawan penggelapan pajak (tax evation) dan bentuk lain dari non-compliance. Dibangun melalui peraturan pertukaran informasi seperti FATCA (The United States Foreign Accunt Tax Compliance Act dan EUSD (The European Union savings Directive)
THE 4 BASIC PROCESS | CRS
Step1 | Identifikasi Lembaga Keuangan, yang terdiri antara lain : Banks Perusahaan “Trust” Custodial Institutions Funds and Fund Managers Perusahaan Asuransi
REPORTING ENTITIES (FINANCIAL INSTITUTIONS) Depository institutions: entities that accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business Custodial institutions: entities that hold, as a substantial portion of their business, financial assets for the account of others investment entities: entities: (i) whose primary business involves certain asset management or financial services for or on behalf of a customer; or (ii) whose gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another financial institution Specified insurance companies: insurance companies that issue or are obligated to make payments for cash value insurance contracts or annuity contracts. Financial institutions with a local client base Local banks Certain retirement funds Financial institutions with only low value accounts Sponsored Investment vehicles Some investment advisors and investment managers Certain investment trusts.
REPORTABLE ACCOUNT | CRS
Ketika sebuah rekening adalah Reportable Account informasi tentang nasabah berikut akan dilaporkan oleh Lembaga Keuangan kepada Otoritas pajak dan selanjuat akan di shared annually IRAS Inland Revenue Authority of Singapore
Dir Jen Pajak Indonesia
Nama, alamat, tgl lahir Rekening detail dan lembaga keuangan terkait Bunga, dividen dan penghasilan yang diterima Account balance dan nilai akhir tahun Income/sale or redemption Proceeds Gross interest received on depository account
REPORTABLE ACCOUNT | CRS Mensyaratkan Lembaga-lembaga Keuangan tersebut untuk meninjau, memeriksa, memilah, mengkategorikan pemegang rekening keuangan nasabah mereka.
Kategori dapat dibagi antara rekening pribadi dan rekening entitas. Akun/rekening entitas mengacu pada rekening yang dimiliki oleh perusahaan (dan SPV), Trust atau Foundation. Rekening yang selanjutnya terbagi antara rekening existing dan rekening baru.
THE BASIC PROCESS | CRS
Step 2 | setelah Reportable Account dapat diidentifikasikan, informasi nasabah dan rekening financial tersebut dipersyaratkan untuk dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di Singapura, misalnya adalah IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).
FINANCIAL ACCOUNT AUTHOMATIC REPORTING MECHANISM Reporting Financial Institution
Competent Authority County A Financial information
Contoh: Bank DBS AIA, Manulife, Trust
Competent Authority Country B Financial information
Dir. Jen Pajak Indonesia
IRAS Singapura Financial information
Financial information
REPORTABLE ACCOUNT | CRS
Asuransi Account balance atau nilai akhir tahun termasuk: Kontrak asuransi dengan nilai tunai dan Anuitas. Contoh Kontrak Asuransi dengan Nilai Tunai Insurance Contract with Cash Value Singapura Universal Life Variable Life Universal Variable Life Whole life Endowment others
Indonesia Level term Unit link Whole life Endowment Dll
THE BASIC PROCESS | CRS
Step 3 | Otoritas yang berwenang dalam negeri (Misalnya Otoritas Pajak Indonesia) akan menyusun semua informasi rekening keuangan (domestik dan hasil pertukaran) dan kemudian menukarkan rekening konsolidasi tersebut dengan mitra otoritas pajak yang relevan secara otomatis setiap tahun.
THE BASIC PROCESS | CRS
Step 4 | Otoritas pajak penerima kemudian akan
berada dalam posisi untuk melakukan rekonsiliasi informasi rekening yang diterima dari semua wajib pajak terkait : Asset Income dan laba
KESIAPAN INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)
Catatan : PMK Nomor 125/PMK.010/2015 telah mengatur tentang tata cara Pertukaran informasi sesuai dengan peraturan global
POLIS UNIT LINKED DALAM TAX AMNESTY
Beli Menggunakan Penghasilan After Tax Ya Ya Tidak
Dicatatkan Dalam SPT Ya Tidak Tidak
Ikut Tax Amnesty Tidak Tidak, revisi SPT Ya
Sumber : Posisi beberapa perusahaan asuransi jiwa atas dasar rekomendasi firma konsultan pajak (the big 4). Nilai Tunai Unit Linked status 31 Desember 2015, (jumlah unit x NAB). Belum ditemukan aturan tertulis yang seragam dari Dir.jen Pajak dan OJK
LEARNING CASES LANGKAH CERDIK ORANG KAYA STRATEGI ASSET 1 : BISNIS PAKAI UANG ORANG
STRATEGI ASSET 2 : UANG KECIL BIKIN UANG BESAR
STRATEGI ASSET 3 : PORTFOLIO ASSET & LEGAL TAX PLANNING
PERATURAN YANG BARU DI RELEASED
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 11/PJ/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (Bagi petani, nelayan,pensiunan)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE
LETS TALK SPT 1770 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK 1. Bantuan/Sumbangan/Hibah 2. Warisan 3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komaditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi 4. Klaim Asuransi: Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwi Guna, Beasiswa 5. Beasiswa 6. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak
LETS TALK SPT – HARTA 1770 NAMA HARTA Uang Tunai Tabungan Giro Deposito Setara Kas Lainnya Piutang Piutang Afiliasi Persediaan Usaha Piutang Lainnya Saham yang dibeli dijual kembali Saham Obligasi perusahaan Obligasi pemerintah Surat hutang lainnya Reksadana Instrumen derivatif penyertaan modal dlm perush investasi lainnya
NAMA HARTA sepeda sepeda motor mobil alat transport lainnya logam mulia batu mulia barang seni dan antik kapal pesiar, pswt terbang peralatan elektronik harta bergerak lainnya tanah dan bangunan tempat tinggal tanah dan bangunan tempat usaha tanah dan lahan utk usaha harta tak bergerak lainnya paten royality merek dagang harta tak berwujut lainnya dst
KODE HARTA
TERIMAKASIH
