SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011 BUKU 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

BUKU 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2011

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

Buku 1

Pedoman Penetapan Peserta

Buku 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi

Buku 3

Pedoman Penyusunan Portofolio

Buku 4

Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

Tim Penyusun Prof. Dr. Supriadi Rustad (Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti) Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta) Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya) Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta) Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia) Prof. Dr. Wahyu Hardyanto (Universitas Negeri Semarang) Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta) Ir. Ridwan, M.Sc. (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti) Drs. Agus Susilohadi, M.Si. (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti) Dr. Syahril, M.Pd (Dit. Diktendik, Ditjen Dikti)

Kontributor Prof. Dr. Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya) Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang) Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya) Drs. Arif Antono (Pusbang Profdik, BPSDMP dan PMP) Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Pusbang Profdik, BPSDMP dan PMP) Ilham Hernowo, S.Pd. (Universitas Negeri Semarang)

Copyright © 2011, Kementerian Pendidikan Nasional Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional.

ISBN 978-979-8439-57-5 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh undang-undang guru dan dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi, dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. Dengan mempertimbangkan pengalaman dalam penyelenggaraan sertifikasi guru hingga tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan revisi petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Petunjuk teknis ini berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme tes awal on line, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, prosedur penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru, dan deskripsi tugas konsorsium sertifikasi guru. Diharapkan petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2011.


Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.

Jakarta, April 2011 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Djoko Santoso NIP 195309091978031003


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Sasaran

1 1 1 2 3

BAB II

ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL) B. Penilaian Portofolio (Pola PF) C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Pola PLPG)

5 5

MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Mekanisme dan Alur Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru B. Aktivitas Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dan Peserta 1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) 4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP)

11

BAB III

5. Ditjen PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen 6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)


6 6

11 13 13 13 14

15 16 16

7. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 8. Rayon LPTK 9. Peserta Sertifikasi BAB IV

BAB V

TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 A. Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru 1. Rasional 2. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru 3. Mekanisme Kerja B. Kepanitiaan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru C. Mutasi Peserta Sertifikasi Guru D. Sertifikat Pendidik 1. Nomor Sertifikat Pendidik 2. Ketentuan Pemberian Nomor Sertifikat E. Pengadministraian Portofolio, Dokumen, dan Hasil Penilaian F. Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru G. Penyimpangan dan Sanksi H. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 TEKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO, VERIFIKASI PORTOFOLIO, VERIFIKASI DOKUMEN, DAN PLPG A. Teknis Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pada Pola PSPL 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan B. Teknis Tahapan Pelaksanaan Penilaian Portofolio 1. Tes Awal online a. Persiapan b. Pelaksanaan Tes Awal online 2. Pelaksanaan Penilaian Portofolio 3. Pelaksanaan Verifikasi Portofolio


18 26 31 41 41 41 41 43 45 56 57 57 58 59 60 60 61

62 62 62 65 69 72 72 72 73 73 77

BAB VI

C. Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan PLPG 1. Persiapan 2. Pelaksanaan

80 80 85

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU A. Rasional B. Dasar Hukum C. Penetapan D. Organisasi E. Deskripsi Tugas Unsur-Unsur KSG 1. Tugas Konsorsium Sertifikasi Guru 2. Pelaksana Harian 3. Sekretariat 4. Divisi Penjaminan Mutu 5. Divisi Data dan Informasi 6. Tim AD HOC F. Pembiayaan

87 87 88 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN


95

DAFTAR LAMPIRAN NO. LAMP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

NAMA LAMPIRAN FORMAT A0: FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU FORMAT A1.1: FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU) FORMAT A1.2: FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK PENGAWAS) PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN (FORMAT A1) PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4) DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6) KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS PROGRAM STUDI PENILAI DAN PROGRAM STUDI, JURUSAN, SERTA FAKULTAS PAYUNG KERJA SAMA PT PENDUKUNG DAFTAR PROGRAM STUDI RAYON LPTK PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU FORMAT B1.1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PF FORMAT B1.2 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PSPL FORMAT B1.3 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PLPG FORMAT B2.1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PF FORMAT B2.2 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PSPL FORMAT B2.3 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PLPG Format B3 DAFTAR PESERTA MUTASI ANTAR RAYON FORMAT C1: HASIL TES AWAL PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PORTOFOLIO (PF) FORMAT C2: DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS LULUS FORMAT C3: DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS TIDAK LULUS FORMAT D1: DAFTAR BERKAS TIAP ASESOR FORMAT D2.1: HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO INDIVIDUAL


HAL 97 99 100 102 107 109 125 134 163 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

NO. LAMP 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

39.

NAMA LAMPIRAN FORMAT D2.2: HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO GABUNGAN FORMAT D3.1: HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO INDIVIDUAL FORMAT D3.2: HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO GABUNGAN FORMAT D4.1: HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B INDIVIDUAL FORMAT D4.2: HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B GABUNGAN FORMAT D5.1: HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/C INDIVIDUAL FORMAT D5.2: HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/C GABUNGAN FORMAT D6.1: DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO (UNTUK BAHAN RAPAT PSG) FORMAT D6.2: DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO (UNTUK LAPORAN KE KSG DAN PENGUMUMAN KELULUSAN) FORMAT D7.1: DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (UNTUK BAHAN RAPAT PSG) FORMAT D7.2: DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (UNTUK LAPORAN KE KSG DAN PENGUMUNAN KELULUSAN) FORMAT D8.1: DAFTAR HASIL PLPG (UNTUK RAPAT PSG) FORMAT D8.2: DAFTAR HASIL PLPG (UNTUK LAPORAN KE KSG DAN PENGUMUNAN KELULUSAN) FORMAT D8.3: FORMAT PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG BA-PF 1: BERITA ACARA PELAKSANAAN TES AWAL ONLINE BA-PF 2: BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PORTOFOLIO DARI DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) KEPADA RAYON LPTK BA-PF 3: BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BA-PF: 4 BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS DARI PSG KEPADA ASESOR


HAL 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

236

237 238

NO. LAMP 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

NAMA LAMPIRAN BA-PF: 5 BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS DARI ASESOR KEPADA PSG BA-PF 6: BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO/VERIFIKASI PORTOFOLIO/VERIFIKASI DOKUMEM BA-PF 7: BERITA ACARA PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG BA-PF 8: BERITA ACARA PELAKSANAAN PLPG BA-PF 9: BERITA ACARA SERAH TERIMA PESERTA MUTASI ANTAR RAYON DAFTAR HADIR ASESOR TANDA PENGENAL ASESOR KODE ETIK ASESOR JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011


HAL 239 240 241 243 244 245 246 247 248

DAFTAR GAMBAR NO. GAMBAR 1. 2. 3. 4. 5.

NAMA GAMBAR Alur Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan

HAL 7

Hubungan Kerja antar Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

11 44

Kegiatan Pelaksanan Penilaian Portofolio, Verifikasi Dokumen, dan PLPG Bagan Organisasi Konsorsium Sertifikasi Guru

62 90


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik professional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan melalui sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses yang disebut sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal. Untuk itu, terus dilakukan perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru. Pada tahun 2011 perbaikan tersebut antara lain menyangkut: (1) implementasi sertifikasi guru berbasis program studi; (2) mekanisme registrasi peserta; (3) implementasi tes awal online; (4) penataan ulang substansi dan rubrik penilaian portofolio; (5) substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, maka diperlukan Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


1

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. 7. Keputusan Mendiknas Nomor 076/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). 8. Keputusan Mendiknas Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan. C.

Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui penilaian portofolio ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan kepada instansi terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)1, Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di lapangan.

1

Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau Rayon LPTK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

2

D. Sasaran

Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang meliputi: (1) LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan, (2) dinas pendidikan provinsi, (3) LPMP, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota, (5) asesor, (6) guru peserta sertifikasi, dan (7) pihakpihak lain yang terkait.


3


4

BAB II ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. A. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL) Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut. 1.

Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

2.

Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

3.

Guru bimbingan dan konseling/konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.


5

4.

Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

5.

Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

B. Penilaian Portofolio (Pola PF) Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Peserta Sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG. C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajarandan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan


6

menyenangkan (PAIKEM). Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta srtifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak lulus tes awal atau tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP). Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. Rayon LPTK Penyelengara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dan didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran yang diserifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan


7

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut. 1.

Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen1 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

2.

Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF2 atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.

3.

Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut. a. Peserta wajib mengikuti tes awal secara online. Tes awal online dikoordinasikan oleh KSG melalui website http://ksg.dikti.go.id yang hanya dapat dibuka di ICT Center Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru. b. Peserta dinyatakan lulus tes awal apabila mencapai skor sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG.

1

Dokumen berupa: (1) fotokopi ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen.

2

Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

8

c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan printout bukti kelulusan dari ICT Center dan diwajibkan menyusun portofolio1. Fotokopi bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio. Peserta yang tidak lulus dalam tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG. d. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dinilai oleh asesor. 1)

Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai passsing grade, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passsing grade, guru yang bersangkutan secara otomatis menjadi peserta pola PLPG.

2)

Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA2) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.

3)

Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai passing grade, guru secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

e. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak lulus tes awal atau tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP). Waktu 1

Teknis penyusunan portofolio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

2

Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

9

pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).


10

BAB III MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Mekanisme dan Alur Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), Ditjen Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUDNI, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antar institusi penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan Kerja antar Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut.


11

1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): (a) merumuskan standar proses dan mutu penyelenggaraan dan lulusan sertifikasi guru, dan (b) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Badan PSDMP dan PMP menetapkan standar pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru (Buku 1 s.d Buku 4). 2. Badan PSDMP dan PMP melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 3. Badan PSDMP dan PMP melakukan sosialisasi Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 kepada LPMP dan Rayon LPTK. 4. LPMP dan Rayon LPTK melakukan penandatanganan surat perjanjian penggunaan dana sertifikasi guru dalam jabatan sebagai dasar untuk penyaluran dana. 5. LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaksanakan koordinasi tentang mekanisme prosedur dan penentuan kuota, penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011. 6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memperbaiki (update) data guru, menetapkan peserta, mencetak Format A0 dan Format A1 dari database NUPTK, sesuai dengan kuota, kemudian menyampaikan Format A1 kepada guru. 7. Guru peserta sertifikasi pola PSPL menyusun dokumen. Guru peserta sertifikasi pola PF mengikuti tes awal online, menyiapkan portofolio dan mengikuti verifikasi. Guru peserta sertifikasi pola PLPG menyiapkan berkas PLPG yang diperlukan. Selanjutnya, dokumen/portofolio/berkas PLPG diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen/ portofolio/berkas PLPG ke Rayon LPTK.


12

9. Rayon LPTK melaksanakan sertifikasi mencakup kegiatan: tes awal online, verifikasi dokumen, menilai dan verifikasi portofolio, dan melaksanakan PLPG. Hasil sertifikasi dilaporkan kepada KSG secara online. 10. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi kepada guru atau melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 11. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota meneruskan hasil sertifikasi guru kepada guru. 12. Badan PSDMP dan PMP menerima hasil sertifikasi guru dan menerbitkan nomor registrasi guru (NRG) bagi guru yang lulus sertifikasi. Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dan kementerian lain, menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Kemdiknas. B. Aktivitas Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dan Peserta 1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mendiknas menetapkan peraturan dan ketentuan tentang sertifikasi guru, antara lain sebagai berikut. a. Peraturan Mendiknas tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. b. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. c.

Keputusan Mendiknas tentang Guru (KSG).

Perguruan

Tinggi

Pembentukan Konsorsium Sertifikasi

d. Kuota sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional. 2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) KSG melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut. a. Merumuskan standar proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

13

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. c.

Melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP.

d. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi guru. e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru. f.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru.

g. Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan masyarakat. h. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Ditjen Dikti melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut. a. Mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru. b. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru. c.

Merancang rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

d. Memfasilitasi kegiatan KSG. e. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal dan tim independent. f.

Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.

g. Mengembangkan dan menetapkan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, mencakup tiga buku pedoman sebagai berikut. 1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. 2) Pedoman Penyusunan Portofolio. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

14

3) Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). h. Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru. i.

Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

j.

Menetapkan kriteria asesor, memberikan rekomendasi kepada Rayon LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses rekrutmen asesor sertifikasi guru di Rayon LPTK.

k.

Menyiapkan instrumen untuk rekrutmen asesor di Rayon LPTK dan memberikan rekomendasi kepada Rayon LPTK tentang instruktur/nara sumber yang bertugas melaksanakan rekrutmen asesor di Rayon LPTK.

l.

Memberikan Nomor Induk Asesor (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen, dan mengirimkan daftar asesor kepada Rayon LPTK.

m. Menyiapkan soal tes awal online dan uji kompetensi PLPG bersama Badan SDMP dan PMP. n. Memberdayakan fasilitas ICT Center untuk pelaksanaan tes awal online. 4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP) Badan PSDMP dan PMP melakukan kegiatan, antara lain sebagai berikut. a. Mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru yang dituangkan dalam buku Pedoman Penetapan Peserta. b. Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota. c.

Mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

15

d. Mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru menggunakan sistem NUPTK online. e. Mengembangkan dan menetapkan sertifikasi guru dalam jabatan. f.

pedoman

penetapan

peserta

Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam memahami buku Pedoman Penetapan Peserta.

g. Menetapkan kuota sertifikasi guru per provinsi h. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP. i.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

j.

Menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru.

k. Menyusun buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk LPMP dan Rayon LPTK. l.

Menerima data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis data hasil sertifikasi guru, dan menerbitkan NRG.

5. Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, dan Ditjen Dikmen a. Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru untuk merencanakan penganggaran pembayaran tunjangan profesi guru. b. Menerima data hasil sertifikasi guru untuk penerbitan surat keputusan penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi dan memiliki nomor registrasi guru (NRG). 6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) LPMP melakukan kegiatan antara lain hal-hal sebagai berikut. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

16

a. Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari KSG/Badan PSDMP dan PMP sebagai berikut. Buku 1 Buku 2 Buku 3 Buku 4

: : : :

Pedoman Penetapan Peserta. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Pedoman Penyusunan Portofolio. Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

b. Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2011 secara taat azas terkait dengan bidang tugasnya. c.

Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di LPMP, sekurang-kurangnya terdiri atas: seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota. PSG bertugas, antara lain sebagai berikut. 1) Mengkoordinasikan proses penetapan peserta sertifikasi guru yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai Pedoman Penetapan Peserta sertifikasi guru dalam jabatan. 2) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya. 3) Bersama dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menghitung dan menyepakati kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk kabupaten/kota dan mengirimkan kuota yang disepakati tersebut kepada Badan PSDMP dan PMP. 4) Memasukkan data kuota kabupaten/kota yang telah disepakati ke dalam database NUPTK melalui NUPTK online. 5) Melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota. 6) Melakukan redistribusi kuota kabupaten/kota jika ada kabupaten/ kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Badan PSDMP dan PMP. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

17

7) Melakukan verifikasi data peserta bersama dinas pendidikan kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai peserta final. d. Melakukan koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru. e. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Badan PSDMP dan PMP. 7. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota bertugas sebagai berikut. a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/ kabupaten/kota, sekurang-kurangnya terdiri atas: seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota. PSG bertugas, antara lain sebagai berikut. 1) Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari KSG/ Badan PSDMP dan PMP sebagai berikut. Buku 1 : Buku 2 : Buku 3 : Buku 4 :

Pedoman Penetapan Peserta. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Pedoman Penyusunan Portofolio. Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

2) Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2011 secara taat azas terkait dengan bidang tugasnya. 3) Melakukan kegiatan rekrutmen peserta sertifikasi dalam jabatan dengan taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut.


18

a) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru tahun 2011 kepada guru dan masyarakat. b) Menampilkan data guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru tahun 2011 dari SIM NUPTK online. c) Melakukan pemutakhiran (update) data guru pada NUPTK yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta. (1) Perubahan data NUPTK dilakukan oleh operator dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan NUPTK Web Browser. (2) Proses pemutakhiran (update) data NUPTK online hanya dilakukan jika ada perbaikan data guru yang dibuktikan dengan dokumen dari guru. Perubahan data NUPTK akan mempengaruhi urutan prioritas dalam daftar calon peserta sertifikasi guru. (3) Batas akhir update data NUPTK untuk kebutuhan penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011. Setelah tanggal tersebut data guru yang memenuhi syarat menjadi dasar proses selanjutnya. d) Menyusun daftar nama guru sesuai dengan urutan prioritas penetapan peserta. e) Menetapkan calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 sesuai dengan kuota,taat azas, dan transparan1 melalui NUPTK online. f)

Mencetak Formulir Pendaftaran Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 (Format A0) dari NUPTK online dan memberikannya kepada calon peserta.

1

Diketahui oleh masyarakat, terutama perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, dan asosiasi guru Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

19

g) Menerima kembali Format A0 yang telah diverifikasi oleh guru yang bersangkutan. h) Melakukan pemutakhiran data calon peserta sertifikasi berdasarkan Format A0 yang telah diverifikasi calon peserta melalui SIM NUPTK online. i)

Menetapkan peserta sertifikasi guru tahun 2011 final secara taat azas1 sesuai dengan kuota.

j)

Menerbitkan surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tentang peserta sertifikasi guru tahun 2011.

k)

Mencetak Daftar Peserta Sertifikasi Guru Tiap Kabupaten/ Kota (Format B1.12/Format B1.23/Format B1.34) dari SIM NUPTK online.

l)

Berkoordinasi dengan Tim NUPTK untuk meng-upload data peserta sertifikasi guru tahun 2011.

m) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada guru peserta sertifikasi tahun 2011 di wilayahnya5, berkaitan dengan beberapa hal berikut. (1) Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

1

Sesuai pada Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta). Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PF. 3 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PSPL. 4 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PLPG. 5 Dapat melibatkan LPTK penyelenggara sertifikasi guru terkait agar terjadi keseragaman susunan portofolio di LPTK. 2


20

(2) Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terakhir. (3) Waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online (ICT Center) kepada guru yang memilih pola PF. (4) Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio). (5) Teknispenyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio). (6) Penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen. (7) Teknik pelaksanaan penilaian dan verifikasi portofolio. (8) Penyiapan passphoto peserta. (a) Passphoto terbaru peserta (6 bulan terakhir, berwarna, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm). (b) Setiap peserta sebanyak 4 lembar. (c) Di bagian belakang setiap passphoto dituliskan identitas peserta: nama, nomor peserta, dan satminkal. (9) Jadwal penyerahan portofolio/dokumen/berkas PLPG. (10) Teknis penyusunan berkas PLPG dan teknis pelaksanaan PLPGbagi peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG. (11) Hal lain yang relevan. 4) Menerima berkas dari peserta sertifikasi sebagai berikut. a) Portofolio dari peserta pola PF, rangkap dua. Satu bendel portofolio terdapat bukti fisik asli (komponen 2 dan 8), bendel portofolio lainnya berupa copy yang telah dilegalisasi. Rincian portofolio terdapat pada buku 3.


21

b) Dokumen dari peserta pola PSPL, rangkap dua setiap peserta. Rincian dokumen terdapat pada buku 3. c)

Berkas PLPG dari peserta pola PLPG, terdiri atas: (1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, (3) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan langsung, dan (4) fotokopi SK pangkat terakhir (bagi PNS) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait. (5) Format A1 yang telah ditandatangani pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

oleh

dinas

d) Passphoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap passphoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). 5) Mengadministrasikan portofolio yang telah disusun oleh peserta pola penilaian portofolio (dua rangkap untuk setiap peserta secara tidak terpisah). 6) Mengadministrasikan dokumen dari peserta pola PSPL, rangkap dua untuk setiap peserta secara tidak terpisah1.

1

Untuk memudahkan identifikasi,berkas dokumen dan portofoliodikelompokkan tersendiri. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

22

7) Memverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran portofolio/dokumen dan berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke Rayon LPTK. Di samping itu, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota memastikan bahwa tidak ada peserta yang bukan guru1 atau guru di bawah pembinaan Kementerian Agama. 8) Berkoordinasi dengan Rayon LPTK untuk memperoleh informasi tentang: a) waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online, b) jadwal pengiriman berkas sertifikasi (dokumen/portofolio/ berkas peserta PLPG), 9) Mengirim Format B1.1 ke Rayon LPTK. 10) Berkoordinasi dengan Rayon LPTK tentang pelaksanaan tes awal online dan menunggu hasil tes awal online. 11) Menerima hasil tes awal online (Format C2 danFormat D6.1) dari Rayon LPTK dan menyampaikan kepada guru hal sebagai berikut. a) Bagi guru yang berstatus Lulus tes awal online untuk menyusun portofolio. b) Bagi guru yang berstatus Tidak Lulus tes online untuk menyusun berkas PLPG. 12) Menyerahkan berkas kepada Rayon LPTK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sebagai berikut. a) Portofolio dari peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola PF, masing-masing peserta rangkap dua. Bendel pertama portofolio memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8. Penyerahan portofolio disertai dengan fotokopi Format C2. 1

Misal instruktur BLPT. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

23

b) Dokumen dari peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola PSPL, masing-masing peserta rangkap dua. Penyerahan dokumen disertai dengan Format B1.2. c) Berkas PLPG dari peserta sertifikasi pola PLPG. Penyerahan berkas PLPG disertai dengan Format B1.3/Format C3/Format D6.2/Format D7.2. d) Passphoto terbaru peserta, enam bulan terakhir, berwarna, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm, tiap peserta sebanyak 4 lembar, dan di bagian belakang setiap passphotodituliskan identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). Penyerahan berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (BA-PF: 2)1. 13) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dan menindaklanjuti informasi tentang peserta guru SLB pola PF yang berstatus MA dan K. 14) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta sertifikasi pola PF yang berstatus MA untuk melengkapi portofolio. 15) Menerima kelengkapan berkas dari peserta sertifikasi yang berstatus MA, selanjutnya menyerahkan berkas tersebut ke Rayon LPTK sesuai dengan jadwal yang disepakati. 16) Memfasilitasi Rayon LPTK dalam proses klarifikasi bagi peserta yang berstatus K, baik peserta pola PF maupun pola PSPL. 17) Menerima tembusan hasil sertifikasi guru pola PF dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi (Format D6.2).

1

BA-PF-2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

24

18) Menerima tembusan hasil sertifikasi guru pola PSPL dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi (Format D7.2). 19) Menindaklanjuti hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen bagi guru yang lulus sertifikasi sebagai berikut. a) Meneruskan pengumuman hasil sertifikasi guru kepada peserta sertifikasi. b) Menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus sertifikasi1. 20) Mengambil bendel pertama portofolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu dari pengumuman kelulusan2. 21) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru tentang guru yang harus mengikuti PLPG dan meneruskan informasi tentang PLPG kepada guru, antara lain sebagai berikut. a) Jadwal PLPG. b) Tempat PLPG. c) Ketentuan lain yang ditetapkan LPTK penyelenggara sertifikasi guru. 22) Memberikan izin (menerbitkan surat izin) bagi peserta yang harus mengikuti PLPG. 23) Menerima berkas hasil PLPG dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi (Format D8.2). 24) Memfasilitasi kegiatan panitia sertifikasi guru di dinas pendidikan kabupaten/kota.

1 2

Apabila LPTK belum mengakomodasi kegiatan penyerahan sertifikat pendidik. Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan, portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar tanggung jawab Rayon LPTK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

25

25) Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut sertifikasi guru di wilayahnya. 26) Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru. b. Memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik. c.

Memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik.

d. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG di wilayahnya. e. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi. f.

Melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.

8. Rayon LPTK Rayon LPTK terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Rayon LPTK dapat didukung perguruan tinggi (PT Pendukung) yang memiliki program studi relevan sesuai dengan penetapan Kemdiknas. Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG), dengan tugas sebagai berikut. a. Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari Ditjen Dikti sebagai berikut. Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta Buku 2 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Buku 3 : Pedoman Penyusunan Portofolio.


26

Buku 4 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). b. Mengaplikasikannya secara taat azas Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan kewenangannya. c.

Menetapkan Panita Sertifikasi Guru Tingkat Rayon LPTK (PSG) dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Rayon LPTK/PSG melaksanakan kegiatan, antara lain sebagai berikut. 1) Melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 dan merencanakan kegiatan sertifikasi guru tahun 2011, mencakup: (1) tes awal online, (2) penilaian portofolio, (3) verifikasi fortofolio, (4) verifikasi dokumen, dan (4) PLPG. 2) Menyusun proposal kebutuhan anggaran pelaksanaan sertifikasi guru. 3) Membuat jadwal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011, mencakup: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 4) Melaksanakan kegiatan penyegaran asesor dan instruktur PLPG tahun 2007, 2008, 2009, 2010; dengan berkoordinasi dengan Ditjen Dikti untuk memperoleh rekomendasi nara sumber dari Ditjen Dikti. 5) Melakukan analisis kebutuhan asesor dan instruktur PLPG tahun 2011 dan mengakomodasikan kegiatan dalam rangka penyegaran asesor dan instruktur PLPG lama atau perekrutan asesor baru. 6) Melaksanakan tes awal online. 7) Menerima portofolio, dokumen, berkas PLPG, dan berkas lain dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. 8) Mengadministrasikan portofolio dan dokumen untuk dinilai oleh dua asesor.


27

9) Melaksanakan pelimpahan tugas sertifikasi guru dengan Rayon LPTK lain peserta dengan mata pelajaran yang tidak relevan dengan program studi yang ada. 10) Menerima pelimpahan tugas sertifikasi guru dari Rayon LPTK lain untuk mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang ada. 11) Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu tes awal online, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, dan pelaksanaan PLPG beserta perangkat pendukungnya. 12) Mengundang asesor dan instruktur PLPG untuk diberikan pengarahan teknis (coaching) pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, terutamakebijakan pelaksanaan PLPG tahun 2011. 13) Memfasilitasi asesor untuk dapat melakukan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen secara profesional, independen, objektif, dan jujur. 14) Memfasilitasi asesor dalam entri data hasil penilaian pada ASG1 dan membuat rekapitulasi. 15) Melaksanakan rapat PSG hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen dengan agenda sebagai berikut. a) Penentuan hasil penilaian portofolio. Berdasarkan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam (lima) kategori sebagai berikut. (1) (2) (3) (4)

Mengikuti Verifikasi Portofolio (MVP). Melengkapi Administrasi (MA). Mengikuti PLPG (MPLPG). Klarifikasi (K).

1

Rayon LPTK Wajib Menggunakan ASG dalam pemrosesan data sertifikasi guru. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

28

(5) Diskualifikasi (D). b) Penentuan hasil verifikasi portofolio dengan kategori: Lulus Verifikasi Portofolio (LVP), mengikuti PLPG (MPLPG), dan Diskualifikasi (D). c) Penentuan hasil verifikasi dokumen dengan kategori Memenuhi Persyaratan (MP), Klarifikasi (K1), Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP), dan Diskualifikasi (D). 16) Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota berkaitan dengan rekomendasi MA dan K.

provinsi/

17) Melaksanakan penilaian ulang portofolio peserta yang telah melengkapi kekurangan portofolio oleh asesor yang sama dan melakukan re-entri data hasil penilaian portofolio. 18) Memverifikasi peserta yang berstatus K2, Rayon LPTK menetapkan status peserta diskualifikasi dan mengembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 19) Melaksanakan verifikasi berkas portofolio. 20) Menerbitkan surat keputusan ketua Rayon LPTK tentang hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen. 21) Mengumumkan hasil penilaian portofolio/verfikasi dokumen kepada peserta sertifikasi. 22) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

1

Baik bagi peserta pola penilaian portofolio maupun pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung. 2 Diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar peserta yang bersangkutan melakukan pelanggaran/kecurangan, statusnya menjadi Diskualifikasi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

29

23) Menyerahkan hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen kepada KSG1 dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP. 24) Merencanakan pelaksanaan PLPG bagi peserta sertifikasi yang berstatus MPLPG. 25) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta sertifikasi pola PLPG. 26) Melaksanakan PLPG dengan taat azas sesuai ketentuan pada Buku 4. 27) Melaksanakan ujian ulang bagi peserta PLPG yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak satu kali. Pelaksanaan PLPG termasuk ujian ulang diselesaikan pada tahun berjalan2. 28) Melaksanakan rapat kelulusan peserta sertifikasi guru Pola PLPG. 29) Menyerahkan hasil PLPG sesuai dengan jadwal yang ditentukan kepada KSG3 dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP. 30) Menerbitkan surat keputusan Ketua Rayon LPTK tentang hasil PLPG. 31) Mengumumkan hasil PLPG setelah proses verifikasi sudah dinyatakan final oleh KSG. 32) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus PLPG.

1

Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah. Apabila tidak selesai maka diselesaikan pada tahun berikutnya, dengan konsekuensi tunjangan profesi pendidik kepada peserta yang lulus diberikan pada bulan Januari setelah tahun kelulusan. 3 Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah. 2


30

33) Menyerahkan tembusan hasil PLPG yang telah diverifikasi KSG kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP. 34) Mengumumkan hasil PLPG kepada peserta sertifikasi. 35) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus PLPG. 36) Memberikan layanan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi dalam proses pengambilan bendel pertama portofolio yang memuat bukti fisik asli. 37) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian portofolio/verifikasi dokumen. 38) Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada KSG dengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang ditetapkan oleh KSG. 39) Men-upload hasil sertifikasi (pola PSPL, PF, PLPG) ke Website KSG (http://ksg.dikti.go.id). 9. Peserta Sertifikasi Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut. a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dengan materi sebagai berikut. 1) Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. 2) Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini. 3) Waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online (ICT Center) bagi guru yang memilih pola PF.


31

4) Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio). 5) Teknis penyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio). a) Penjelasan tentang rubrik dokumen. b) Teknik pelaksanaan verifikasi dokumen. c) Penyiapan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta). b. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi1 1) Persyaratan Umum a) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru agama. Sertifikasi guru bagi guru agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007). b) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: (1) bagi yang bukan dari guru harus diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau

1

Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi maka dinas pendidikan provinsi atau dinas kabupaten/kota memprioritaskan: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja. Petunjuk teknik penetapan peserta selengkapnya tertuang pada Buku 1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

32

(2) bagi yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tetapi memiliki pengalaman formal sebagai guru. c) Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. d) Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun. e) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 2) Persyaratan Khusus bagi Peserta Sertifikasi Pola PF dan PLPG. a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. b) Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. c) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: (1) pada 1 Januari 2012 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau (2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat). 3) Persyaratan Khusus bagi Peserta Sertifikasi Pola PSPL a) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

33

doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. b) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. c.

Menerima cetakan Format A0 dari dinas provinsi/kabupaten/kota dan melakukan verifikasi data.

pendidikan

1) Setelah menerima Format A0, guru mengoreksi data yang tercantum

dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik. 2) Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijazah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijazah terakhir dari perguruan tinggi. 3) Jika ditemukan data yang salah, maka guru harus menyerahkan Format A0 tersebut kepada dinas pendidikan untuk diperbaiki lagi. Perbaikan data oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus selesai pada tanggal 15 April 2010. d. Menyerahkan kembali Format A0 yang telah diperbaiki ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (guru SLB) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.


34

1) Setelah guru memperbaiki data yang salah pada Format A0 (mengisi

bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru, dan menandatanganinya, maka guru menyerahkan Format A0 tersebut ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota1. 2) Perubahan data pada Format A0 harus dilampirkan data pendukungnya, misal untuk perubahan: (1) data kualifikasi guru harus melampirkan ijazah sarjana, (2) data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK kepangkatan/golongan ruang terakhir, (3) data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala sekolah, (4) mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK penugasan dan jadwal mengajar dari kepala sekolah. e. Menyiapkan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta). f.

Peserta sertifikasi pola PF, menyusun portofolio2 sebanyak dua rangkap3 kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB. Teknis penyusunan portofolio termuat pada Buku 3 (Pedoman Penyusunan Portofolio). Di bagian depan portofolio (di belakang cover) disertakan Format A1 yang telah ditandatangani dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

g. Peserta sertifikasi pola PSPL, menyusun dokumen sebanyak dua rangkap, sebagai berikut. 1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, menyiapkan dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut. 1

Guru menyimpan fotokopi Format A0 satu rangkap sebagai pertinggal. Mencakup sepuluh komponen sebagaimana tertuang pada Buku 3. 3 Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus ASLI. 2


35

a) Fotokopiijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan langsung1. b) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. c) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. d) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. e) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB. f)

Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2) Bagi guru yang sudah memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c, melakukan aktivitas sebagai berikut. a) Menyiapkan dokumen sebagai berikut. 1

Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, fotokopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.


36

(1) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah. (2) Fotokopi SK pangkat/golongan dilegalisasi oleh atasan.

terakhir

yang

telah

(3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan. (4) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB. (5) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. b) Menunggu hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen. c) Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi yang lulus. h. Peserta sertifikasi pola PLPG melaksanakan aktifitas sebagai berikut. 1) Peserta yang memilih sertifikasi pola PLPG secara langsung, menyiapkan berkas PLPG berupa: (1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, (3) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan, (4) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, dan (5)


37

Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 2) Peserta sertifikasi pola PF yang tidak lulus tes awal atau tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau berstatus tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP) dan peserta sertifikasi pola PSPL yang berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) menjadi peserta pola PLPG. 3) PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi. 4) Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak satu kali1. Apabila tidak lulus ujian ulang, peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi. 5) Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. 6) Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG pada tahun sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya.

1

Tenggang waktu uji kompetensi antar tahapan ditentukan oleh LPTK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

38

i.

Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK, harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.

j.

Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan portofolio/dokumendan peserta yang tidak lulus ujian ulang PLPG diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh pembinaan/peningkatan kompetensi.


39


40

BAB IV TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 A. Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru 1. Rasional Sesuai dengan Keputusan Mendiknas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan rayonisasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. a.

Penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai pihak antara lain Kemdiknas, Ditjen Dikti, BPSDMP & PMP, dan KSG ke Rayon LPTK penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien.

b.

Rayon LPTK yang memiliki jumlah program studi terbatas, memungkinkan untuk pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan jenis keahlian guru di sekolah sangat beragam dengan cara memanfaatkan asesor antar LPTK dalam satu rayon atau antar Rayon LPTK.

c.

Pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru berbasis program studi, mulai tahun 2011 Rayon LPTK Penyelengara Sertifikasi Guru terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra, dan didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan.

2. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pembagian kuota sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 masih berbasis wilayah. Mengingat amanat Permendiknas Nomor 11 tahun 2011, maka sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 diupayakan berbasis prodi. a. Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru.


41

b. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru tersebut. c. Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1) Rayon LPTK (Induk/Mitra) harus memiliki program studi yang dapat memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung. Program studi payung tersebut sekurang-kurangnya serumpun (Lampiran 8). 2) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang dapat memayungi kerja sama dengan PT Pendukung, maka fakultas pendidikan yang memiliki prodi relevan dapat dijadikan sebagai payung prodi. 3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada perguruan tinggi yang menjadi Rayon penyelenggaran dapat menjadi fakultas payung dalam bekerjasama dengan program studi non kependidikan yang ada pada perguruan tinggi yang menjadi rayon tersebut. 4) Penilaian portofolio pada Rayon LPTK yang tidak memiliki program studi yang sesuai mata pelajaran guru dilakukan melalui alternatif sebagai berikut. a) Alternatif 1 (1) Rayon LPTK Asal mengundang asesor dari Rayon LPTK tujuan yang memiliki program studi. (2) Seluruh biaya yang terdiri atas honor, uang harian, transport, akomodasi dan konsumsi asesor dan biaya sertifikat menjadi beban Rayon LPTK asal. (3) Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan.


42

b) Alternatif 2 (1) Rayon LPTK asal mengirimkan portofolio ke LPTK tujuan yang memiliki program studi. (2) Seluruh biaya yang terdiri atas biaya pengiriman dokumen portofolio ke Rayon LPTK tujuan dan biaya honor asesor, transport, konsumsi di Rayon LPTK tujuan serta biaya sertifikat pendidik menjadi beban Rayon LPTK asal. (3) Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan. 5) Pelaksanaan PLPG pada Rayon LPTK yang tidak memiliki program studi sesuai mata pelajaran guru, dilakukan melalui alternatif sebagai berikut. a) Alternatif 1 (1) Rayon LPTK asal mengundang instruktur dari Rayon LPTK tujuan. (2) Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas honor, transport, penginapan instruktur dan biaya sertifikat pendidik menjadi beban Rayon LPTK asal. (3) Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan. b) Alternatif 2 (1) Rayon LPTK asal mengirimkan peserta ke Rayon LPTK tujuan (2) Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas: honor dan transport instruktur dan panitia PLPG, biaya modul, biaya sertifikat pendidik, uang harian peserta menjadi beban Rayon LPTK asal. (3) Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan. 3. Mekanisme Kerja Bagan organisasi Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru, disajikan pada Gambar 3. LPTK Induk dan mitra berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan,


43

dan tindak lanjut penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Mekanisme kerja Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru diuraikan sebagai berikut. a.

Rayon LPTK (terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon) membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat rayon secara kolaboratif.

b.

PSG merencanakan pelaksanaan verifikasi dokumen, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan PLPG.

c.

Guru peserta sertifikasi menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota1 untuk diadministrasikan dan diverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenarannya.

d.

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG yang dibuat guru kepada Rayon LPTK melalui LPTK Induk.

Gambar 3. Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

1

Atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

44

e. Rayon LPTK melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG. Dalam hal ini tidak ada hubungan langsung antara Rayon LPTK dengan guru peserta sertifikasi. f.

Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru tersebut.

g. Rayon LPTK melaksanakan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen secara konsinyasi1. h. Rayon LPTK menyelenggarakan PLPG dengan peserta sertifikasi yang memilih: (1) pola PLPG, (2) memilih pola portofolio tetapi tidak lulus tes awal atau tidak lulus penilaian portofolio, atau tidak lulus verifikasi berkas portofolio, dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan.

i.

Rayon LPTK membuat keputusan bersama tentang penyelenggaraan penilaian/verifikai portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG.

B. Kepanitiaan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) melalui Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK, minimal mengikuti susunan kepanitiaan seperti tertera pada Tabel 1 berikut.

1

Penilaian portofolio di suatu tempat tertentu dan tidak boleh dipindahkan sebelum proses penilaian selesai. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

45

Tabel 1 Rambu-rambu PSG di Rayon LPTK No.

Unsur Kepanitiaan

1. 2. 3.

Ketua Rayon Wakil Ketua Rayon Sekretaris dan Wakil Sekretaris Rayon

4.

Tim Ahli

5.

Bendahara dan Wakil Bendahara Rayon

6.

Ketua Pelaksana

7.

Sekretariat

8.

Divisi Penilaian Portofolio/Verifikasi dokumen Divisi Diklat Profesi Guru (PLPG)

9. 10.

Divisi Data dan Informasi

11.

Divisi Pengendalian Mutu

12.

Divisi Lain

Kriteria Personalia Pimpinan LPTK Induk Penyelenggara Sertifikasi. Pimpinan LPTK Mitra Penyelenggara Sertifikasi. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kesekretariatan, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memahami dasar hukum dan ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi guru, diprioritaskan memahami perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; serta mampu mengelola keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kemampuan mengelola data dan informasi terutama ICT, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Memiliki wawasan tentang mekanisme sertifikasi guru, kompetensi dan komitmen tinggi terhadap tugas pengendalian mutu, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Sesuai kebutuhan.

Pada tahap persiapan penilaian portofolio/verifikasi dokumen, pelaksanaan PLPG; PSG Rayon LPTK melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

46

a.

Menyusun deskripsi tugas tiap unsur kepanitiaan.

b.

Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan sertifikasi guru antarLPTK dalam satu rayon, dengan agenda antara lain sebagai berikut. 1) Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru yang telah dilakukan dan merumuskan alternatif perbaikan untuk mengatasi kendala yang terjadi sebelumnya. 2) Penentuan sekretariat dan tempat pelaksanaan sertifikasi guru. 3) Penyusunan jadwal persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan verifikasi dokumen. 4) Penentuan tempat dan jadwal PLPG.

c.

Menyiapkan sarana dan prasarana pengolahan data (hardware), brainware, dan ATK untuk keperluan tes awal online, penilaian/verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, PLPG sesuai kesepakatan rapat.

d.

Melakukan evaluasi kinerja asesor/instruktur tahun 2007, 2008, 2009, 2010, serta perencanaan kebutuhan asesor/instruktur tahun 20111.

e.

Melaksanakan kegiatan perekrutan asesor dan/atau instruktur baru apabila asesor atau instruktur yang ada kurang mencukupi. 1) Kriteria calon2 a) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen tetap LPTK Induk, Mitra, dan PT Pendukung atau widyaiswara yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK.

1

2

Rayon LPTK dapat memberikan sanksi kepada asesor/instruktur yang melanggar kode etik dan/atau memiliki kinerja tidak baik. Jenis sanksi ditentukan Rayon LPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rayon LPTK dapat menentukan kriteria tambahan selama tidak bertentangan dengan buku panduan ini. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

47

b) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas dalam menilai/memverifikasi portofolio dan/atau memverifikasi dokumen. c) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 kependidikan dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan, atau S-1 dan S-2 nonkependidikan yang sudah memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach/AA atau sertifikat Akta-IV). d) Memiliki kinerja yang baik, komitmen, dan sanggup melaksanakan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, menjadi instruktur PLPG secara profesional, jujur, dan objektif. e) Calon asesor dari dosen perguruan tinggi minimal memiliki jabatan fungsional lektor dan widyaiswara minimal memiliki golongan III/c. 2) Prosedur penyelenggaraan rekrutmen a) Rayon LPTK mengajukan usulan ke KSG/Ditjen Dikti disertai daftar calon asesor yang akan direkrut1. b) Calon asesor menyiapkan berkas: fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan fotokopi sertifikat Akta V/sertifikat AA/Akta IV bagi calon asesor yang memiliki latar belakang nonkependidikan. c) Rayon LPTK mengumpulkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan Akta V/sertifikat AA/Akta IV2 dan menyerahkan kepada nara sumber KSG/Ditjen Dikti ketika proses rekrutmen. d) Rayon LPTK mengundang calon asesor untuk memperoleh pembekalan dan mengikuti uji petik yang dilakukan oleh nara sumber yang direkomendasikan KSG/Ditjen Dikti.

1

PSG harus memperhatikan latar belakang kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman calon asesor dalam pengajuan mapel yang akan menjadi kewenangan asesor. Khusus untuk asesor bahasa daerah, berasal dari dosen pendidikan bahasa dan memiliki pengalaman dalam pembelajaran bahasa daerah terkait. 2 Bagi calon asesor yang berlatar pendidikan S-1 dan S-2 nonkependidikan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

48

e) KSG/Ditjen Dikti menetapkan kelulusan asesor, memberikan nomor induk (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen, mengirimkan hasilnya kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. f) KSG/Ditjen Dikti meng-upload asesor yang lulus rekrutmen ke Website KSG sehingga siap di-download untuk dilakukan plotting asesor oleh PSG. 3) Kriteria kelulusan Calon asesor/instruktur dinyatakan lulus seleksi asesor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. a)

Masuk dalam daftar usulan dari Rayon LPTK.

b)

Untuk lingkungan kemdiknas, memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Pendidikan minimal S2 dengan salah satu jenjang prodi kependidikan. Alternatif antara lain sebagai berikut. (1) S1 kependidikan dan S2 kependidikan, atau (2) S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan, atau (3) S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan, atau (4) S1 dan S2 nonkependidikan memiliki Akta IV/Akta V/Sertifikat Pekerti/AA.

c)

Untuk lingkungan kemenag, memenuhi persyaratan kualifikasi akademik Pendidikan minimal S2 dengan salah satu jenjang prodi kependidikan keagamaan. Alternatif antara lain sebagai berikut. (1) S1 dan S2 kependidikan keagamaan terkait. (2) S1 kependidikan keagamaan terkait dan S2 nonkependidikan. (3) S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan keagamaan terkait. (4) S1 dan S2 nonkependidikan keagamaan terkait memiliki Akta IV/Akta V/Sertifikat Pekerti/AA.


49

(5) Salah satu diantaranya harus relevan dengan bidang studi. d)

Mengikuti tata urutan seleksi asesor/instruktur secara lengkap (datang mulai awal dan mengikuti proses seleksi sampai akhir).

e)

Melengkapi persyaratan administratif (daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat Akta IV, atau Akta V, atau sertifikat Pekerti, atau sertifikat Akta AA bagi calon asesor berlatar belakang nonkependidikan).

f)

Hasil uji petik mencapai passing grade yang ditetapkan KSG.

f.

Melakukan penyegaran asesor dan instruktur dalam penilaian portofolio/verifikasi portofolio/verifikasi dokumen dan pelaksanaan PLPG dengan nara sumber dari KSG/Ditjen Dikti1.

g.

Melakukan download database peserta sertifikasi guru tahun 2011 dari Website KSG (http://ksg.dikti.go.id).

h.

Melakukan download database daftar asesor ber-NIA dari Website KSG (http://ksg.dikti.go.id).

i.

Menerima berkas dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebagai berikut. 1)

2) 3)

1

Portofolio (untuk peserta pola PF), masing-masing peserta rangkap dua. Bendel pertama portofolio memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8. Bendel kedua berupa fotokopi yang telah memperoleh pengesahan. Dokumen (peserta pola PSPL), masing-masing peserta rangkap 2 (dua). Berkas PLPG, berupa: (1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan

Asesor tahun 2007, 2008, 2009, 2010 yang akan diberi tugas diharapkan mengikuti penyegaran. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

50

4)

5) 6) 7)

langsung/pejabat terkait, (3) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan, (4) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, dan (5) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Passphoto terbaru peserta (berwarna, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap passphoto dituliskan identitas peserta: nama, nomor peserta, satminkal). Daftar peserta sertifikasi guru PSPL (Format B1.2/Format B2.2) cetakan Aplikasi SIM-NUPTK. Daftar peserta sertifikasi guru Pola PF (Format B1.1/Format B2.1) cetakan SIM-NUPTK. Daftar peserta sertifikasi guru pola PLPG (Format B1.3/Format B2.3) cetakan Aplikasi SIM-NUPTK.

Penerimaan Berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (BA-PF: 2)1. j.

Melakukan pengecekan portofolio/dokumen peserta sertifikasi. Aspek yang di cek dan prosedur pengecekan sebagai berikut. 1) Pengecekan portofolio/dokumen tiap peserta (dua bendel tiap peserta dengan satu bendel terdapat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8). 2) Pengecekan kelengkapan portofolio/dokumen, terutama jenis dan jumlah bukti fisik aslinya. 3) Pengecekan tentang kesesuaian antara portofolio/dokumen dengan daftar peserta sertifikasi guru Pola PF/PSPL (Format B1.1/Format B1.2 atau Format B2.1/Format B2.2). Portofolio/dokumen yang tidak masuk dalam Format B1.1/Format B1.2 atau Format B2.1/Format B2.2 dan/atau tidak dilengkapi dengan Format A1.1/Format A1.2 yang telah disahkan LPMP dan dinas pendidikan Kab/Kota, maka tidak dinilai (dikembalikan ke dinas pendidikan kab/kota atau provinsi).

1

BA-PF-2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

51

4) Pengecekan passphoto peserta dengan ketentuan yang ada1. 5) Pengecekan dilakukan bersama antara pihak PSG dan pihak dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk peserta guru SLB). 6) Apabila berkas telah sesuai dengan ketentuan, maka BA-PF: 22 ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika masih ada ketidaksesuaian berkas dengan ketentuan, pihak PSG meminta klarifikasi kepada pihak terkait. k.

Mencocokan kesesuaian dan ketersediaan asesor dengan portofolio/dokumen yang ada. Apabila di Rayon LPTK tidak terdapat asesor bidang studi/mata pelajaran yang relevan, perlu dilakukan kerja sama dengan Rayon LPTK lain yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru.

l.

Berdasarkan daftar asesor yang ber-NIA dari KSG/Ditjen Dikti dan daftar peserta sertifikasi, PSG melakukan plotting asesor yang akan ditugasi untuk menilai portofolio/memverifikasi dokumen pada Program Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG) dengan memperhatikan kewenangan asesor sesuai dengan mapel/bidang studi guru. Satu portofolio/dokumen dinilai oleh 2 (dua) orang asesor ber NIA yang relevan dengan kewenangannya3. Dalam satu hari, asesor dibolehkan menilai/memverifikasi sebanyak-banyaknya 10 portofolio/dokumen. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG sebagai berikut

1

Pasphoto berwarna, enam bulan terakhir, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm, setiap peserta sebanyak 4 lembar, dan di bagian belakang setiap pasphoto dituliskan identitas peserta (nama, nomor peserta, satminkal). 2 BA-PF: 2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi. 3 Penugasan berdasarkan daftar asesor yang ber-NIA dari Ditjen Dikti/KSG. Penentuan asesor portofolio dari peserta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, di samping mempertimbangkan relevansi dengan kompetensi rumpun bidang kepengawasannya juga perlu memperhatikan kemampuannya dalam menilaian kompetensi manajerial. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

52

1)

Portofolio/dokumen Guru Kelas MI/RA diases/diverifikasi oleh asesor yang memiliki NIA Guru Kelas MI/RA dan berasal dari dosen PGMI di Fakultas Tarbiyah STAIN/IAIN/UIN.

2)

Dosen dari program studi nonkependidikan pada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dapat ditugasi sebagai asesor sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pedoman sertifikasi guru.

3)

Resource sharing dilakukan antar Rayon LPTK, diutamakan antar Rayon LPTK terdekat. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengirimkan portofolio/dokomen/peserta PLPG ke Rayon LPTK yang memiliki program studi relevan.

4)

Apabila dalam satu Rayon LPTK dan PT Pendukung tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, Rayon LPTK dapat melakukan pelimpahan tugas dan wewenang dengan rayon LPTK lain. Rambu-rambu pelimpahan tugas dan wewenang sertifikasi guru sebagai berikut. a) Pelimpahan tugas dan wewenang menyangkut pelaksanaan dan pelaporan sertifikasi guru yang meliputi: (1) penilaian portofolio, (2) verifikasi portofolio, (3) verifikasi dokumen, (4) pelaksanaan PLPG, (5) penerbitan sertifikat pendidik, (6) pertanggungjawaban penggunaan dana. b) Databased peserta sertifikasi guru, pendanaan, dan pertanggungjawabannya; dialihkan dari Rayon LPTK pemberi tugas ke Rayon LPTK penerima tugas.

m.

Mencetak daftar portofolio/dokumen tiap asesor dari program ASG (Format D1) yang dilengkapi dengan nama Rayon LPTK, bidang studi/mata pelajaran sertifikasi guru, jenjang pendidikan, dan nama asesor. Tiap format maksimum memuat 10 (sepuluh) peserta.


53

n.

Mengidentifikasikan dan melakukan pengemasan portofolio/dokumen tiap asesor sesuai dengan Format D1 yang tercetak. Hal ini berarti satu kemasan terdiri atas maksimal sepuluh bendel portofolio peserta1.

o.

Mencetak daftar penilaian portofolio individual (Format D2.1), verifikasi portofolio (Format D.3.1), dan verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1) dari ASG yang telah dilengkapi dengan nama Rayon LPTK, bidang studi/mata pelajaran sertifikasi guru, jenjang pendidikan, nama peserta, nomor peserta, dan nama asesor; dan mencetak sesuai dengan jumlah asesor.

p.

Menyiapkan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor (BA-PF: 4).

q.

Menyiapkan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG setelah dinilai/diverifikasi (BA-PF: 5).

r.

Menyiapkan berita acara pelaksanaan penilaian/verifikasi portofolio dan verifikasi dokumen (BA-PF: 6) dan menggandakan sesuai kebutuhan.

s.

Menyiapkan daftar hadir asesor (Lampiran 45).

t.

Menyiapkan tanda pengenal asesor (Lampiran 46).

u.

Membawa portofolio/dokumen tiap asesor yang telah dikemas2 ke tempat penilaian portofolio/verifikasi dokumen, disertai dengan format sebagai berikut. 1) Daftar portofolio/dokumentiap asesor (Format D1). 2) Mekanisme verifikasi portofolio. 3) Penilaian portofolio individual (Format D2.1) dan/atau verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1).

1

Jika bidang studi/mata pelajaran tertentu berjumlah 15 portofolio, pengikatan dapat dibuat menjadi dua bendel, yaitu satu bendel terdiri atas 10 portofolio dan bendel berikutnya adalah lima portofolio. 2 Dapat diikat dengan tali. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

54

v.

Mengadakan pertemuan teknis (technical meeting) persiapan penilaian portofolio/verifikasi dokumen dengan para asesor dan instruktur dengan menyertakan tim ahli dan divisi-divisi dalam PSG yang berkompeten sebagai pemandu/nara sumber. Informasi yang diberikan antara lain sebagai berikut1. 1) Mekanisme penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikas dokumen, dan PLPG secara umum, terutama tentang prinsip penilaian portofolio, verifikasi dokumen individual secara konsinyasi, dan PLPG. 2) Mekanisme penilaian portofolio individual dan penentuan peserta dengan rekomendasi: L, MA, MPLPG, K, dan D. 3) Mekanisme verifikasi dokumen individual dan penentuan peserta dengan rekomendasi: MP, K, dan TMP. 4) Pengecekan kesesuaian peserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi. 5) Mekanisme entri data data hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen individual oleh asesor yang bersangkutan. 6) Mekanisme verifikasi skor yang berbeda antara dua asesor penilai portofolio2/verifikasi dokumen yang sama. 7) Mekanisme entri data perbaikan skor setelah dilakukan verifikasi antar dua asesor penilai portofolio yang sama. 8) Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor. 9) Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG setelah proses penilaian portofolio/pemeriksaan berkas telah selesai. 10) Kode etik asesor dan instruktur PLPG (Lampiran 47).

1

Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. 2 Di luar batas toleransi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

55

11) Informasi lain yang dianggap perlu. w.

Melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang memilih langsung PLPG.

C. Mutasi Peserta Sertifikasi Guru Apabila Rayon LPTK termasuk PT pendukungnya tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, maka Rayon LPTK dapat melakukan mutasi peserta sertifikasi. Mekanisme mutasi tersebut sebagai berikut. a.

Mengidentifikasi mapel/bidang studi guru yang tidak relevan dengan program studi yang terdapat di Rayon LPTK melalui ASG.

b.

Mencocokkan mapel/bidang studi guru dengan daftar prodi yang ada di Rayon LPTK lain melalui ASG (Lampiran 9).

c.

Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK lain yang memiliki prodi yang relevan dengan mapel/bidang studi guru berpedoman pada Lampiran 9.

d.

Rayon LPTK melaporkan data guru dan/atau asesor/instruktur beserta Rayon LPTK tujuan ke KSG untuk memperoleh persetujuan.

e.

Melakukan pemindahan tugas pelaksanaan sertifikasi (Pola PF, PSPL, atau PLPG) ke Rayon LPTK tujuan yang memiliki prodi yang relevan dengan mapel/bidang studi guru.

f.

Mencetak Daftar Peserta Mutasi Antar Rayon LPTK dari ASG (Format B3).

g.

Menginformasikan hasil mutasi kepada dinas provinsi/kabupaten/kota, dilampiri dengan Format B3.

h.

Membuat berita acara mutasi peserta sertifikasi guru antar Rayon LPTK (BAPF 9)


pendidikan

56

D. Sertifikat Pendidik Pemberian sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus sertifikasi guru dikeluarkan oleh Rayon LPTK dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 001/KSG-DIKTI/2010 tanggal 26 Maret 2010. Ketentuan penulisan nomor sertifikat pendidik sebagai berikut. 1.

Nomor Sertifikat Pendidik Nomor sertifikat pendidik terdiri atas 12 digit yang mencerminkan beberapa informasi sebagai berikut. (1) Rayon perguruan tinggi (digit 1 dan 2) (2) Tahun sertifikat (digit 3 dan 4) (3) Bidang studi (digit 5,6, dan 7) (4) Kementerian (digit 8) (5) Nomor urut sertifikat (digit 9, 10, 11, dan 12) Formulasi Nomor Sertifikat Pendidik adalah sebagai berikut. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Nomor Urut Bidang Studi Tahun Sertifikat

Kementerian

Rayon LPTK


57

2.

Ketentuan Pemberian Nomor a. Rayon perguruan tinggi, digit 1 dan 2 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Kode rayon perguruan tinggi sesuai dengan nomor urut rayon sebagaimana tercantum pada Lampiran SK Mendiknas Nomor: 057/O/2007. Misalnya: Nomor rayon untuk Universitas Negeri Medan adalah 02 b. Tahun sertifikat, digit 3 dan 4 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas tahun dikeluarkannya sertifikat pendidik. Misalnya: Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2007 diberi kode tahun “07” c. Bidang studi, digit 5,6, dan 7 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas bidang studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Kode bidang studi menggunakan kode yang telah ditentukan dalam buku pedoman sertifikasi guru. Misalnya: Guru bidang studi matematika diberi kode “094” d. Kementerian, digit 8 menunjukkan identitas kementerian bertanggung jawab terhadap guru yang disertifikasi.

yang

Misalnya: Kementerian Pendidikan Nasional diberi kode 1 Kementerian Agama diberi kode 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kode 3 e. Nomor urut sertifikat, digit 9, 10, 11, dan 12 terdiri dari 5 angka, sebagai identitas nomor urut sertifikat pendidik. Ketentuan pemberian nomor Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

58

urut sertifikat ini dimulai dari nomor “00001” sampai dengan jumlah peserta yang disertifikasi. Misalnya: Universitas Negeri Medan memiliki kuota 11.539, nomor urut sertifikat dimulai dari “00001” sampai dengan “11539”. Nomor urut sertifikat ini setiap tahun dimulai dari nomor “00001” lagi. f. Contoh: Universitas Negeri Medan tahun 2007 mengeluarkan sertifikat pendidik bagi peserta sertifikasi guru bidang studi matematika yang berada di bawah tanggung jawab kementerian pendidikan nasional dan diberi nomor urut pertama, maka penulisan nomor sertifikatnya sebagai berikut: Nomor: 020709410001 E. Pengadministraian Portofolio, Dokumen, dan Hasil Penilaian Berkas portofolio dan dokumen peserta sertifikasi guru dikelola dengan baik agar jika ingin dipergunakan kembali dapat dengan mudah ditemukan. Untuk itu PSG melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Mengadministrasikan portofolio yang terdapat berkas asli (komponen 2 dan 8) untuk memudahkan proses pengambilan portofolio oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB).

2.

Memberikan layanan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi dalam proses pengambilan bendel pertama portofolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal 2 minggu setelah pengumuman kelulusan1. Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan,

1

Atau sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Rayon LPTK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

59

portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar tanggung jawab Rayon LPTK. Penyerahan dokumen dilengkapi dengan bukti serah terima secara tertulis1. 3.

Mengadministrasikan portofolio (bendel ke-2) setelah selesai dinilai oleh asesor sebagai arsip.

4.

mengadministrasikan hasil penilaian individual (sebelum kesepakatan dan mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip.

F. Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Rayon LPTK membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada KSG/BPSDMP & PMPdengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang ditetapkan oleh KSG/ BPSDMP & PMP. G. Penyimpangan dan Sanksi Rayon LPTK bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus sertifikasi memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Jika pada saat sertifikasi dan atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan (oleh guru, dinas pendidikan kabupaten/kota, asesor, atau PSG), Rayon LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 63, Ayat 5). Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru Nomor 1876/D/T/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Rayon LPTK LPTK 1

Bukti serah terima dibuat PSG Rayon LPTK. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

60

tidak dibenarkan melakukan pemungutan dana dari guru peserta sertifikasi untuk tujuan apapun, termasuk acara pemberian sertifikat pendidik. H. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 terdapat pada Lampiran 48.


61

BAB V TEKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO, VERIFIKASI PORTOFOLIO, VERIFIKASI DOKUMEN, DAN PLPG Kegiatan pelaksanan verifikasi dokumen, penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan PLPG tertera pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar 4 Kegiatan Pelaksanan Penilaian Portofolio, Verifikasi Dokumen, dan PLPG A. Teknis Pelaksanaan Verifikasi Dokumen pada Pola PSPL 1. Persiapan a. Menerima dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masing-masing peserta 2 (dua) rangkap. b. Mengecek kelengkapan dokumen yang diterima dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.


62

1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b. a) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). (1) Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan (3) ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan langsung1. b) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. c) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. d) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. e) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB. f)

1

Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, fotokopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.


63

g) Passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta). 2) Guru yang sudah memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. a) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. (1) ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis, dan (3) ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan. (4) Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah. b) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan. c) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan. d) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB. e) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. f) Passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta). c.

Memilah dan mengelompokkan dokumen berdasarkan bidang studi

d. Melakukan penyegaran asesor. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

64

e. Mengidentifikasi kebutuhan asesor f.

Mempersiapkan format-format penilaian

2. Pelaksanaan a. Mengundang asesor dan menyerahkan dokumen yang telah diikat/dikemas kepada asesor disertai dengan berkas sebagai berikut. 1) Daftar berkas tiap asesor (Format D1). 2) Format verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1) dalam keadaan kosong/belum ada hasil pemeriksaan. Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor (BA-PF: 4). b. Mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas verifikasi dokumen. c. Mengecek apakah isian data pada Format D1 (cetakan ASG) sudah sesuai dengan dokumen atau belum. 1) Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung melaksanakan tugas verifikasi dokumen. 2) Jika belum sesuai, maka PSG meminta kepada asesor menghubungi PSG untuk klarifikasi data. d. Asesor melakukan verifikasi dokumen secara profesional, independen, objektif, dan jujur; sesuai dengan rambu-rambu verifikasi dokumen pada Buku 3. Verifikasi dokumen menyangkut aspek: 1) kelengkapan, 2) keabsahan, 3) kebenaran dokumen, dan 4) relevansi ijazah S-2/S-3 dengan bidang studi/mapel/rumpun bidang studi/mapel/bidang keahlian/bidang kepengawasan. Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendahrendahnya golongan IV/c diverifikasi aspek kebenaran dan keabsahan SK


65

pangkat/ golongan dan surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. e. Asesor memastikan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada pada Buku 1. f. Asesor memberikan rekomendasi yang dituangkan pada pada Format D4.1/Format D5.1 dan Format D4.1/D5.1. untuk dokumen sebagai berikut a) Ijazah Katagori

Keabsahan

Kebenaran

Relevansi

Kriteria Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi ijazah yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel. Klarifikasi (K) apabila legalisasi foto kopi ijazah tidak lengkap (kurang tanda tangan atau kurang stempel) atau didragukan (ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang). Memenuhi persyaratan (MP) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi memenuhi kriteria kewajaran serta kebenaran fisik dokumen tidak diragukan. Klarifikasi (K) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi tidak memenuhi kriteria kewajaran atau kebenaran fisik dokumen diragukan. Memenuhi persyaratan (MP) apabila: (1) berasal dari program studi kependidikan bidang studi atau diakui serumpun dalam bidang kependidikannya; (2) berasal dari program studi non-kependidikan yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu(penjelasan relevansi rumpun mata pelajaran/bidang keahlian dapat dilihat pada Rambu-rambu yang termuat dalam Lampiran Buku 3).


66

Katagori

Kriteria Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila berasal dari program studi non-kependidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran atau tidak serumpundengan mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu.

b) SK Mengajar Katagori

Keabsahan

Kebenaran

Kriteria Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah (asli). Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang. Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan merupakan SK terbaru yang diterbitkan oleh sekolah satminkal dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang yang menjabat pada kurun waktu tersebut. Klarifikasi (K) apabila sekolah yang mengeluarkan SK bukan sekolah satminkal, tahun terbit SK tidak wajar, dan pejabat yang menandatangani SK bukan kepala sekolah yang menjabat pada tahun terbit sekolah tersebut.

c) SK Golongan Kepangkatan Katagori Keabsahan

Kriteria Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.


67

Katagori

Kebenaran

Kriteria Klarifikasi (K) apabila apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang sah, dan dibubuhi stempel. Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan belum mencapai IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau belum mencapai IV/c. Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan diragukan keaslian/kebenarannya.

d) Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota Katagori

Keabsahan

Kebenaran

Kriteria Memenuhi persyaratan (MP) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama asli. Klarifikasi (K) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama atau bendel kedua tidak asli. Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi yang dilampirkan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas, ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan dan stempel basah (asli). Klarifikasi (K) apabila yang mengeluarkan surat rekomendasi bukan dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas atau surat tersebut tidak ditandatangani


68

Katagori

Kriteria oleh kepala dinas/pejabat yang ditunjuk atau bukan tanda tangan basah atau tidak distempel.

3. Pelaporan a. Rekomendasi akhir hasil verifikasi dokumen berpedoman pada tabel berikut ini. No. 1 2 3 4 5 6

Kemungkinan Hasil Verifikasi Tiap Komponnen Semua MP Semua TMP Semua K MP dan TMP MP dan K TMP + K

Hasil Verifikasi MP TMP K TMP K K

1) Asesor melakukan entri data hasil verifikasi dokumen pada ASG. 2) Asesor mengembalikan berkas sebagai berikut.

a) Dokumen yang jumlahnya sama dengan isian di Format D1. b) Verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1) dalam keadaan sudah diisi hasil pemeriksaan dan ditandatangani/dituliskan nama terang asesor. Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG (BA-PF: 5). 3) Mencetak hasil verifikasi dokumen gabungan (Format D4.2/Format

D5.2) dari ASG dan melakukan pengecekan hasil verifikasi dokumen gabungan tersebut. Apabila hasil verifikasi dokumen antar dua asesor memberikan hasil yang sama (MP/TMP/K/D), PSG meminta kepada kedua asesor untuk menandatangani format hasil verifikasi dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

69

gabungan (Format D4.2/Format D5.2) dan mengarsipkan format tersebut secara sistematis. 4) Apabila hasil verifikasi dokumen, kedua asesor memberikan

rekomendasi yang berbeda, maka: a) PSG meminta agar asesor tersebut memeriksa kembali dokumen peserta dan melakukan re-entri atas hasil pemeriksaan ulang tersebut, serta mencetak kembali Format D4.2/Format D5.2. b) PSG meminta kepada kedua asesor untuk menandatangani format hasil verifikasi dokumen gabungan (Format D4.2/Format D5.2) dan mengarsipkan format tersebut secara sistematis. c) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka PSG menugasi asesor ketiga dan meminta untuk memberikan justifikasi hasil verifikasi dokumen kedua asesor sebelumnya. 5) Mencetak daftar hasil verifikasi dokumen (Format D7.1) dari ASG. 6) Berdasarkan daftar hasil verifikasi dokumen (Format D7.1), rapat PSG

memutuskan peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut. a) Memenuhi Persyaratan (MP). b) Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP). c) Klarifikasi (K). d) Diskualifikasi (D). b. Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK, harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK. c.

Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan portofolio/ dokumen diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh pembinaan/peningkatan kompetensi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

70

d. Menindaklanjuti peserta yang berstatus K dengan kegiatan sebagai berikut. 1) Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. Aspek yang dikoordinasikan, antara lain sebagai berikut. (1) Jenis berkas yang perlu diklarifikasi. (2) Jadwal pengumpulan kembali berkas yang telah disiapkan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi. (3) Mekanisme proses klasifikasi bagi peserta yang berstatus K. 2) Menerima kelengkapan berkas dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan menyatukan berkas tersebut dengan dokumen terkait. e. Mengundang asesor terkait untuk melaksanakan verifikasi ulang dokumen yang telah dilengkapi kekurangannya dan melakukan re-entri data hasil verifikasi dokumen pada ASG. f.

PSG mengadakan rapat penentuan hasil akhir verifikasi dokumen. 1) Menetapkan peserta yang berstatus MP sebagai peserta yang kompeten dan layak memperoleh sertifikat pendidik. 2) Menetapkan peserta yang berstatus TMP sebagai peserta yang tidak kompeten dan meng-input menjadi peserta pola PLPG melalui ASG. 3) Menetapkan peserta yang berstatus D sebagai peserta yang harus dikembalikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

g. PSG mengkomunikasikan peserta dengan status TMP kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diteruskan kepada yang bersangkutan agar menyiapkan berkas PLPG. h. PSG mengkomunikasikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota jadwal pengumpulan berkas PLPG. i.

provinsi/

Ketua Rayon LPTK menerbitkan Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK tentang hasil verifikasi dokumen.


71

j.

Ketua Rayon LPTK melaporkan hasil verifikasi dokumen kepada KSG melalui Website KSG dengandan Format D7.2. k. Rayon LPTK mengumumkan hasil verifikasi dokumen kepada peserta sertifikasi. l.

Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi melalui verifikasi dokumen. Penyerahan sertifikasi dapat dilakukan langsung atau melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

m. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil verifikasi dokumen kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP. B. 1.

Teknis Tahapan Pelaksanaan Penilaian Portofolio Tes Awal online a. Persiapan PSG Rayon LPTK melakukan hal sebagai berikut. 1) Menyiapkan komputer yang terhubung dengan internet dan perangkatnya. 2) Memasukkan data nama dan NIP pejabat yang akan menandatangani bukti hasil tes dan lokasi tes (digunakan untuk pencetakan hasil tes). 3) Mendaftarkan IP Address lokasi ICT Center yang akan digunakan untuk tes. 4) Menyiapkan ATK yang diperlukan (kertas buram dan pensil). 5) Menentukan jadwal pelaksanaan tes awal online. 6) Menyiapkan daftar hadir peserta tes awal online. 7) menyiapkan berita acara pelaksanaan tes awal online (BA-PF-1) b. Pelaksanaan Tes Awal online Rayon LPTK melakukan hal sebagai berikut.


72

1) Mengundang peserta tes awal online melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaen/kota sesuai jadwal dengan membawa identitas diri yang diperlukan. 2) Memeriksa kesesuaian data peserta dengan cetakan Format A1, identitas diri (KTP/SIM/Paspor), dan Surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3) Apabila bidang studi guru tidak sesuai dengan cetakan Format A1 peserta tersebut ditunda tes awanya untuk konfirmasi dengan LPMP. 4) Memberi pelatihan/simulasi pengerjaan soal pada Website https://ksg.dikti.go.id/test_awal/simulasi.html. 5) Memberikan kesempatan peserta untuk mengerjakan tes sesuai dengan waktu tes yang ditentukan. 6) Mengawasi proses tes. 7) Memberi bantuan teknis pada pelaksanaan tes. 8) Mencetak hasil tes peserta (Format C1 di Paduan tes Awal online). 9) Mencetak daftar peserta tes awal sertifikasi guru pola PF status Lulus/Tidak Lulus (Format C2/Format D6.1 di Paduan tes Awal online). 10) Membuat berita acara pelaksanaan tes awal online (BA-PF-1). 2.

Pelaksanaan Penilaian Portofolio a.

Mengundang asesor dan menyerahkan portofolio yang telah diikat/dikemas kepada asesor disertai dengan berkas sebagai berikut. 1) Daftar berkas tiap asesor (Format D1). 2) Format penilaian portofolio individual (Format D2.1) dalam keadaan

kosong/belum ada skor. 3) Format penilaian RPP, RPBK, RKA, RKM, Laporan Pelaksanaan

Kepengawasan, dan format lain yang diperlukan.


73

Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor (BA-PF: 4). b.

Mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas penilaian portofolio.

c.

Menugasi asesor untuk melakukan hal sebagai berikut. a) b) c)

Mengecek apakah isian data pada Format D1(cetakanASG) sudah sesuai dengan portofolio atau belum. Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung melaksanakan tugas penilaian terhadap portofolio guru. Jika belum sesuai, maka PSG meminta kepada asesor menghubungi PSG untuk klarifikasi data.

d.

Menugasi asesor untuk melakukan penilaian portofolio secara profesional, independen, objektif, dan jujur; sesuai dengan rubrik portofolio1 pada Buku 3.

e.

Berdasarkan hasil penilaian portofolio individual, PSG meminta kepada asesor untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut. a) Mengikuti Verifikasi Portofolio (MVP) Peserta yang dinyatakan MVP apabila mendapatkan skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas skor ≥750 dan memenuhi ketentuan unsur A, B, dan C komponen portofolio di Buku 3. b) Melengkapi Administrasi (MA)

1

Verifikasi dokumen menyangkut aspek: (1) kelengkapan, (2) keabsahan, (3) kebenaran dokumen, dan (4) relevansi ijazah S-2/S-3dengan bidang studi/mapel/rumpun bidang studi/mapel/bidang keahlian/bidang kepengawasan. Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendah-rendahnya golongan IV/c diverifikasi kebenaran, keabsahan SK pangkat/ golongan, dan surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

74

Peserta yang dinyatakan berstatus Melengkapi Administrasi (MA) apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai passing grade, tetapi masih ada kekurangan administrasi. c) Mengikuti PLPG (MPLPG) Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai passing grade harus mengikuti PLPG. d) Diskualifikasi (D) Peserta sertifikasi dinyatakan berstatus D apabila: (1) tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta, (2) terbukti melakukan pemalsuan portofolio1, (3) terbukti melakukan pemalsuan masa kerja, (4) berusia 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2012. (5) terbukti melakukan usaha penyuapan. Portofolio peserta akan dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB). Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

1

f.

Di samping memberikan rekomendasi seperti di atas, PSG meminta kepada asesor untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada Buku 1.

g.

Jika proses penilaian portofolio sudah selesai atau ketika sedang berjalan, PSG memfasilitsi asesor untuk dapat melakukan entri data hasil penilaian pada Format D2.1dalam ASG.

Dapat salah satu berkas atau seluruh portofolio dan/atau melakukan flagiarisme. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

75

h.

Jika asesor sudah selesai melakukan penilaian portofolio, PSG meminta kepada asesor untuk mengembalikan berkas sebagai berikut. a) Portofolio yang jumlahnya sama dengan isian diFormat D1. b) Hasil penilaian portofolioindividual (Format D2.1) dalam sudah diisi skor dan ditandatangani/dituliskan nama terang asesor. Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG (BA-PF: 5).

i.

PSG memfasilitasi asesor melakukan entri data hasil penilaian portofolio dokumen (Format D2.1) dalam ASG.

j.

Mencetak hasil penilaian portofolio gabungan (Format D2.2 dari ASG dan melakukan pengecekan hasil penilaian portofolio gabungan tersebut. Skor gabungan merupakan rata-rata dari hasil penilaian portofolio.

k.

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian antar dua asesor (asesor pertama mencapai passing grade dan asesor kedua tidak mencapai passing grade, atau sebaliknya), maka dilakukan penyelarasan. a) PSG memberikan kembali Format D2.2 kepada kedua asesor untuk dilakukan penyelarasan. Dua asesor harus melakukan penyelarasan hasil penilaian portofolio1 untuk mencapai kesepakatan. b) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka PSG menugasi asesor ketiga dan meminta untuk memberikan justifikasi hasil penilaian portofolio kedua asesor sebelumnya.

l.

1

Asesor melakukan re-entri data setelah dua asesor mencapai kesepakatan objektif dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas dan PSG mencetak kembali hasil penilaian portofolio gabungan (Format D2.2).

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali portofolio terkait (tidak boleh hanya kompromi skor dari Format C1.1). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

76

m. PSG meminta kepada kedua asesor untuk menandatangani format hasil

penilaian portofolio gabungan (Format D2.2) dan mengarsipkan Format D2.2 secara sistematis. n.

Berdasarkan data pada Format D2.2, PSG mengadakan rapat untuk menentukan status peserta (MVP, MA, MPLPG, D).

o.

PSG meng-input data peserta dengan status MVP untuk proses verifikasi portofolio dan peserta dengan status MPLPG menjadi peserta sertifikasi guru pola PLPG.

p.

PSG mengkomunikasikan hasil penilaian portofolio kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. a) Peserta dengan status MVP untuk menyiapkan diri untuk mengikuti proses verifikasi portofolio. b) Peserta dengan status MA untuk menyiapkan kelengapan administrasi. c) Peserta dengan status MPLPG untuk menyiapkan berkas PLPG.

q.

3.

PSG mengkomunikasikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota jadwal verifikasi portofolio, pengumpulan kelengkapan administrasi, dan pengumpulan berkas PLPG.

Pelaksanaan Verifikasi Portofolio a.

PSG melaksanakan proses verifikasi portofolio bagi peserta sertifikasi pola PF yang berstatus MVP dan MA. Mekanisme verifikasi portofolio dan komponen PF yang diverifikasi sebagai berikut. 1)

Verifikasi portofolio dilakukan bagi peserta yang memiliki skor penilaian portofolio mencapai passing grade. Verifikasi portofolio dimaksudkan untuk menguji atau meyakinkan bahwa berkas portofolio yang dikumpulkan adalah hasil karya atau prestasi guru yang bersangkutan. Rambu-rambu verifikasi portofolio sebagai berikut.


77

a) Verifikasi dilaksanakan dengan cara mengundang peserta ke Rayon LPTK penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan bukti fisik yang telah dikumpulkan. b) Verifikasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian bukti fisik yang dipandang perlu, sesuai dengan rekaman/catatan asesor yang dibuat pada saat melalukan penilaian. c) Verifikasi dilakukan oleh dua orang asesor yang menilai portofolio dari guru yang diverifikasi. d) Teknik verifikasi dilakukan dengan meminta klarifikasi atau penjelasan atas bukti fisik tertentu untuk mempertanggungjawabkan bahwa bukti fisik tersebut merupakan karya atau prestasi guru yang bersangkutan. e) Sekurang-kurangnya guru harus memiliki satu bukti fisik (sertifikat/piagam/surat keputusan) pada komponen 6 atau komponen 7 yang membuktikan bahwa guru tersebut berprestasi dalam bidang akademik dan/atau karya pengambangan profesi yang mendapat pengakuan dari lembaga yang kredibel, minimal tingkat kabupaten/kota. f) Khusus untuk komponen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (komponen 4), verifikasi dilakukan untuk mepertanggungjawabkan RPP yang dibuat dan jika diperlukan asesor dapat meminta peserta untuk praktik pembelajaran di hadapan asesor. 2)

Teknis pelaksanaan verifikasi portofolio sebagai berikut. a) PSG Rayon LPTK menentukan tempat dan menyiapkan jadwal, petugas, dan asesor pelaksana verifikasi berkas PF. b) PSG Rayon LPTK mengundang peserta sertifikasi pola PF yang berstatus MVP dan MA melalui dinas pendidikan


78

c) d)

e) f)

g)

b.

provinsi/kabupaten/kota dan/atau Website PSG sesuai jadwal yang telah ditentukan PSG mengundang asesor yang menilai portofolio untuk melaksanakan proses verifikasi berkas PF. Menugasi asesor untuk memberikan contreng pada format hasil Verifikasi Portofolio (Format D3.1) dan memberikan rekomendasi sebagai berikut. (1) Lulus Verifikasi Portofolio (LVP), apabila sepuluh komponen dapat dipertanggung jawabkan. (2) MPLPG, apabila ada salah satu atau lebih di antar seluluh komponen portofolio tidak bisa dipertanggungjawabkan. (3) Diskualifikasi (D), apabila ada salah satu dari berkas portofolio dipalsukan. Asesor meng-entri data hasil verifikasi berkas PF melalui ASG. PSG mencetak Hasil Verifikasi Portofolio Gabungan (Format D3.2). (1) PSG meminta asesor untuk menandatangani Format D3.2, apabila kedua asesor memberikan contreng yang sama, maka (2) PSG meminta klarifikasi kepada asesor apabila kedua asesor memberikan contreng yang tidak sama. Apabila proses verifikasi portofolio telah selesai, PSG mencetak Daftar Hasil Verifikasi Portofolio (Format D6.1) melakukan rapat untuk menentukan status kelulusan peserta.

PSG mengadakan rapat penentuan hasil verifikasi portofolio. 1) Menetapkan peserta yang berstatus Lulus Verifikasi Portofolio (LVP) sebagai peserta yang berkompeten dan berhak memperoleh sertifikat pendidik. 2) Menetapkan peserta yang berstatus MPLPG sebagai peserta yang harus mengikuti sertifikasi pola PLPG.


79

3) Menetapkan peserta yang berstatus Diskualifikasi (D) dan mengembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan pembinaan.

C.

c.

Meng-entri database peserta dengan status MPLPG sebagai peserta sertifikasi pola PLPG.

d.

Ketua Rayon LPTK menginformasikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota peserta yang berstatus MPLPG untuk diteruskan kepada guru.

e.

Ketua Rayon LPTK menerbitkan Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK tentang hasil sertifikasi guru pola PF.

f.

Ketua Rayon LPTK melaporkan hasil sertifikasi guru pola PF kepada KSG melalui Website dengan Format D6.2.

g.

Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi guru pola PF kepada peserta sertifikasi.

h.

Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio. Penyerahan sertifikasi dapat dilakukan langsung atau dalam kondisi tertentu penyerahan sertifikat pendididik tersebut dapat melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

i.

Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil penilaian portofolio kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP.

Teknis Pelaksanaan PLPG

PSG Rayon LPTK melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan PLPG sebagai berikut1.

1

Merujuk Buku 4 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

80

1. Persiapan a. PSG merencanakan pelaksanaan PLPG bagi peserta PLPG. b. Mengembangkan perangkat pembelajaran (modul/bahan ajar). c.

Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan.

d. Menyiapkan lokasi tempat PLPG dan prasarana pembelajaran yang diperlukan, termasuk pelaksanaan workshop. e. Menyiapkan perangkat dan pelaksana uji kompetensi sesuai dengan rambu-rambu ujian PLPG yang tertuang dalam Buku 4 sertifikasi Guru 2011 (Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG) dan sebagian uji kompetensi yang dikordinasikan KSG. f.

Mengidentifikasikan peserta PLPG dari database ASG sebagi berikut. 1) Guru yang memilih sertifikasi pola PLPG (data pada Format B1.3/Format B2.3). 2) Peserta sertifikasi pola PF yang berstatus tidak lulus tes awal (data pada Format C3). 3) Peserta sertifikasi pola PF tidak lulus penilaian portofolio (status MPLPG). 4) Peserta sertifikasi pola PF tidak lulus verifikasi berkas portofolio (status TLVP) 5) Peserta sertifikasi pola PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (status TMP). 6) Peserta sertifikasi luncuran tahun 2010 yang memenuhi persyaratan.

g. Melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang memilih PLPG secara langsung.


81

1)

Pengecekan menggunakan Format Pengecekan Kelengkapan Berkas Dan Persyaratan Peserta Yang Memilih PLPG secara Langsung (Format D8.3).

2)

Berkas yang di cek sebagai berikut. a) Kelengkapan berkas (1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. (2) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. (3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (SK pertama s.d SK terakhir) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait. (4) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait. (5) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (khusus PNS) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait. Apabila berkas tidak lengkap (salah satu berkas tidak ada/tidak lengkap), dinyatakan diskualifikasi. b) Kesesuain berkas PLPG dengan data pada Format A1 (1) Kualifikasi Akademik (2) Masa Kerja (3) Usia (4) Golongan Persyaratan masa kerja, usia, dan golongan peserta yang tercantum dalam Format A1 harus sesuai dengan bukti fisik (dilihat di berkas). Jika tidak sesuai maka peserta dinyatakan


82

diskualifikasi atau ditunda keikutsertaan dalam sertifikasi guru tahun ini. h. Berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang memilih PLPG secara langsung, PSG memberikan status sebagai berikut.

LPLPG

:

Lanjut menjadi peserta PLPG.

D/1

:

Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta.

D/2

:

Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak lengkap).

D/3

:

Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) 6 bulan atau lebih.

D/4

:

Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik (berkas).

i.

Mengadakan rapat PSG untuk menetapkan status peserta berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang memilih PLPG secara langsung.

j.

Membuat berita acara hasil pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang memilih PLPG secara langsung, PSG memberikan status sebagai berikut (BA-PF 7 dan lampirannya).

k. Mengidentifikasikan dan menetapkan instruktur PLPG sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1)

Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Bila Rayon LPTK tidak


83

mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain. 2)

Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.

3)

Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach.

4)

Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswarasekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.

5)

Instruktur PLPG harus memiliki NIA yang relevan dengan bidang tugas yang diampu.

6)

Instruktur PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan yang memiliki kompetensi kepengawasan dan sudah memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.

7)

Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan rekrutmen instruktur dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.


84

a) Rayon LPTK (Induk/Mitra) harus memiliki program studi yang dapat memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung (Lampiran 8 dan Lampiran 9). b) Dosen dari PT Pendukung yang akan ditugaskan sebagai instruktur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. c) Penugasan dosen-dosen dari PT Pendukung yang memenuhi syarat sebagai instruktur diawali dengan orientasi penyelenggaraan sertifikasi guru oleh LPTK Induk. d) Rekrutmen instruktur dari PT Pendukung dikoordinasikan oleh Rayon LPTK. 8)

Apabila dalam satu Rayon LPTK dan PT Pendukung tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, Rayon LPTK dapat melakukan pelimpahan tugas dan wewenang dengan rayon LPTK lain untuk melaksanakan PLPG. Rambu-rambu pelimpahan tugas dan wewenang sertifikasi guru sebagai berikut. a) Pelimpahan tugas dan wewenang menyangkut pelaksanaan dan pelaporan PLPG, penerbitan sertifikat pendidik, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. b) Databased peserta PLPG guru, pendanaan, dan pertanggungjawabannya; dialihkan dari Rayon LPTK pemberi tugas ke Rayon LPTK penerima tugas.

l.

Menyusun jadwal pelaksanaan PLPG.

m. Menyusun tatatertib PLPG. n. Membuat dan mengirimkan surat pemanggilan peserta PLPG melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan a. Melaksanakan PLPG dengan taat azas sesuai dengan ketentuan pada Buku 4.


85

b. Melaksanakan uji kompetensi dengan salah satu komponennya dikoordinasikan oleh KSG. Bagi peserta yang belum mencapai passing gradediberikan kesempatan mengikuti satu kali ulang. Pelaksanaan PLPG termasuk ujian ulang harus selesai pada tahun yang sedang berjalan. c.

Rayon LPTK mengadakan rapat untuk membahas hasil PLPG.

d. Rayon LPTK memmbuat berita acara pelaksanaan PLPG (BA-PF 8). e. Rayon LPTK melaporkan hasil PLPG kepada KSG1 menggunakan Format D8.2. f.

Rayon LPTK menerbitkan surat keputusan ketua rayon tentang hasil PLPG dengan lampiran Format D8.2.

g. Rayon LPTK mengumumkan hasil PLPG. h. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil PLPG kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi (khusus guru SLB), dan LPMP.

1

i.

Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi.

j.

Pelaksanaan PLPG secara lengkap dapat dilihat pada Buku 4 (RambuRambu Pelaksanaan PLPG).

Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

86

BAB VI KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU A. Rasional Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu dalam rangka menjamin kualitas guru perlu dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu pendidik yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi diharapkan kinerja guru meningkat yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2), institusi penyelenggara sertifikasi guru adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PTPTK/LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru dilakukan dengan berbagai pertimbangan objektif menyangkut: (1) keberadaan dan kualitas sumberdaya manusia, (2) kualitas proses pembelajaran sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, (3) peringkat akreditasi BAN-PT, (4) jumlah program studi kependidikan yang ada (S-1, S-2, dan S-3), (5) komitmen perguruan tinggi dalam memberikan laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) kepada Ditjen Dikti setiap akhir semester, dan (6) ketaatazasan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Untuk standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru, dibentuk Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional


87

Nomor 076/P/2011 Tahun 2011, keanggotaan KSG terdiri atas berbagai institusi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Direktur Jenderal Pendidian Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kemenag Rektor Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta Rektor Universitas Negeri Padang Rektor Universitas Negeri Jakarta Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rektor Universitas Negeri Malang Rektor Universitas Negeri Surabaya Rektor Universitas Negeri Makasar Rektor IKIP PGRI Semarang Dekan FKIP Universitas tanjung Pura Dekan FKIP Universitas Pattimura Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dekan FKIP Universitas Katolik Atmajaya Jakarta

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.


88

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 076/P/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru. 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. C. Penetapan 1. Mendiknas menetapkan pembentukan konsorsium sertifikasi guru dengan susunan keanggotaan: ketua, wakil ketua, dan anggota konsorsium. 2. Dalam rangka melaksanakan tugas, ketua konsorsium sertifikasi guru membentuk pelaksana harian yang dipimpin oleh ketua pelaksana harian. 3. Dalam melaksanakan tugas konsorsium sertifikasi guru dan pelaksana harian dibantu sekretariat yang berkedudukan di direktorat jenderal pendidikan tinggi. 4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pelaksana harian dibantu oleh divisi penjaminan mutu, divisi data dan informasi, serta tim ad hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan. 5. Konsorsium sertifikasi guru menetapkan tata kerja dan program kerja konsorsium berdasarkan keputusan Ketua. D. Organisasi Bagan struktur organisasi KSG disajikan pada Gambar 5 berikut ini.


89

Gambar 5 Bagan Organisasi Konsorsium Sertifikasi Guru E. Deskripsi Tugas Unsur-Unsur KSG 1. Tugas Konsorsium Sertifikasi Guru a. Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru. b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru.

d. Melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi guru. e. Melaksakan koordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi independen.


90

2. Pelaksana Harian a. Melaksanakan kebijakan KSG dalam kegiatan sehari-hari. b. Melakukan koordinasi dengan berbagai institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru. c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja divisi dan tim ad hoc.

d. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja KSG. e. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas harian. 3. Sekretariat a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas ketua pelaksana harian. b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas divisi dan tim ad hoc. c.

Mengadministrasikan dokumen hasil kerja divisi dan tim ad hoc.

4. Divisi Penjaminan Mutu a. Melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara, Rayon LPTK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rayon LPTK dengan KSG. b. Melakukan pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru. c.

Mengembangkan indikator kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

d. Menyusun Pedoman Penetapan Peserta. e. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. f.

Menyusun Pedoman Penyusunan Portofolio.

g. Menyusun Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru. h. Menyusun Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

91

i.

Menindaklanjuti masukan masyarakat.

j.

Menyusun laporan kegiatan divisi penjaminan mutu.

5. Divisi Data dan Informasi a. Mengembangkan dan mengelola sistem koding data sertifikasi guru. b. Mengumpulkan, sertifikasi guru. c.

mengolah,

dan

mempublikasikan

informasi

Mengelola sistem registrasi guru yang bersertifikat.

d. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru. e. Menampung dan mengolah masukan masyarakat. f.

Membantu pelaksanaan monitoring penyelenggaraan sertifikasi guru

dan

evaluasi

internal

g. Menyusun laporan kegiatan divisi data dan informasi. 6. Tim AD HOC Melaksanakan kegiatan sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan pelaksana harian, antara lain sebagai berikut. a. Mengembangkan instrumen portofolio guru beserta rubriknya. b. Mengembangkan instrumen lain yang terkait dengan sertifikasi guru. c.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan devisi.

d. Menyusun naskah akademik sistem sertifikasi guru. e. Mengembangkan rambu-rambu kurikulum Diklat Profesi Guru (PLPG). f.

Menetapkan rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

g. Menyusun naskah akademik dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan dan prajabatan. h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

92

F. Pembiayaan Biaya operasional kegiatan Konsorsium Sertifikasi Guru dibebankan pada: 1. Anggaran yang relevan pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


93


94

LAMPIRAN-LAMPIRAN


95


96

LAMPIRAN 1 FORMAT A0 CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA SERTIFIKASI


97

Catatan: 1. Format A0 dicetak dari SIM NUPTK Online oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan diserahkan kepada guru calon peserta sertifikasi untuk dikoreksi. 2. Guru wajib melengkapi data-data yang masih kosong dan melakukan kreksi terhadap data yang tercetak pada Format A0. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian portofolio, PLPG, dan pengisian sertifikat pendidik. 3. Data yang dikoreksi dan dilengkapi sebagai berikut. a. Nama lengkap harus sesuai dengan SK PNS (bagi PNS) dan ijazah terakhir (bagi bukan PNS). b. Pola sertifikasi. c. Bidang studi sertifikasi. d. Masa kerja. e. Tempat tanggal lahir. f. Pendidikan terakhir dan nama perguruan tinggi. g. Beban mengajar. h. Tugas tambahan. i. Tempat tugas. j. Nomor HP pribadi untuk menerima SMS.


98

LAMPIRAN 2 FORMAT A1.1 CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU)


99

LAMPIRAN 3 CONTOH FORMAT A1.2 FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS) 1 Nomor Peserta 2 NUPTK 3 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) 4 Pola Sertifikasi 5 Bidang Studi/Mapel yang Disertifikasi 6 NIP / NIK 7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) 8 Masa Kerja sebagai Guru 9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah 10 Masa Kerja sebagai Pengawas 11 Jenis Kelamin

: : : : PF/PSPL : : : : Tahun : Tahun : Tahun : L / P

Kode:

Bulan (sesuai dokumen potofolio) Bulan (sesuai dokumen potofolio) Bulan (sesuai dokumen potofolio) dd

12 11 13 14 15 16

Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir/Program Studi Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas Beban Kerja per minggu Jumlah Sekolah Binaan Instansi Tempat Bertugas a. Nama Instansi b. Alamat

c. Kabupaten/Kota d. Provinsi e. Nomor Telepon Instansi

: : SMA / DI/ DII / DIII / S1 / S2 / S3, : SD / SMP / SMA / SMK / SLB : Jam Tatap Muka : Sekolah

M m /

yy /

: : : : : :

_____________, ________ 2011 Kepala Dinas Pendidikan, Prov/Kab/Kota ________________

___________________________ NIP


100

Catatan 1. Format A1 (Format A1.1/Format A1.2) dapat dicetak apabila telah dilakukan verifikasi data peserta oleh LPMP dan Dinas Pendidikan. Hasil cetakan Format A1 tersebut telah mencantumkan nomor peserta sertifikasi guru. 2. Data guru sebagaimana contoh di atas telah mengalami perubahan dari data lama yang tercantum dalam Format A0. Data yang berubah sebagaimana contoh di atas adalah: a. Dilengkapi nomor peserta, b. Pola sertifikasi telah terisi, c. Perbaikan masa kerja telah disesuaikan (disertai dokumen fisik berupa kumpulan SK), d. Perubahan tanggal lahir (disertai dokumen akte kelahiran), e. Perbaikan pendidikan terakhir, f. Beban mengajar dan tugas tambahan telah terisi, g. Perbaikan alamat sekolah tempat tugas.


101

LAMPIRAN 4 PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN (FORMAT A1) 1 PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 A. PETUNJUK UMUM 1.

Peserta sertifikasi guru dapat menggandakan sendiri Formulir Pendaftaran Format A1.1/Format A1.2 ini.

2.

Formulir Pendaftaran ditulis tangan dengan huruf balok menggunakan balpoin dengan tulisan warna hitam.

3.

Guru peserta sertifikasi harus meneliti dengan cermat semua identitas yang dituliskan pada Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) ini sebelum diserahkan disahkan kepala sekolah dan ke dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, agar tidak terjadi hambatan selama proses sertifikasi guru.

4.

Isian Format A1.1/Format A1.2 ini harus sesuai dengan isian pada Cover Portofolio/Dokumen.

5.

Format A1.1/Format A1.2 Asli (tulisan tangan peserta) dientri oleh PSG LPMP pada dalam Aplikasi SIM-NUPTK, kemudian cetakan format tersebut (dari Apklikasi RSG) diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya ditandatangani dan disisipkan pada portofolio/dokumen.

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Nomor Peserta Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi harus meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, Kementerian (depdiknas/depag), dan nomor urut. Misal peserta sertifikasi

1

Pedoman bagi instansi/guru di luar kemendiknas yang belum menerapkan SIM NUPTK Online Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

102

guru dengan nomor peserta 11051518010015, tulislah: 11051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit

Kode

1, 2 3, 4

11 05

Guru peserta sertifikasi tahun 2011. Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.

5, 6 7, 8, 9

15

Guru bertugas di Kabupaten Blitar Guru matematika (dapat pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)

10

11, 12, 13, 14 



180

Arti

1 2

Guru binaan kementerian pendidikan nasional Guru binaan kementerian agama

3

Guru binaan kementerian kelautan

0015

Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

NUPTK  Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1138755657300033, dituliskan 1138755657300033. Bagi guru yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses website www.nuptk.info.  Khusus PNS o Format 1:  NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama  Contoh: NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI o Format 2: NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota  Contoh: NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS#SMA N 1 MALANG #KOTA MALANG  Khusus NON PNS o Format:  NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota/ Propinsi  Contoh: NUPTKCEKDAT #24051979# SUDARMO#SMA KARTIKA #KOTA MALANG Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)


103

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga cara penulisan (susunan dan ejaan) harus sesuai dengan yang tertulis nama yang tertulis pada SK Kepangkatan.



Pola Sertifikasi yang Diikuti Diisi pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu Penilaian Portofolio atau Pemberian Sertifikat secara Langsung (coret yang tidak perlu).



Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi/Rumpun Kepengawasan Diisi Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas TK/TKLB/SD/SDLB/Rumpun Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini harus sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas yang berkode (Lampiran ...) dan relevan dengan nomor peserta. Isian ini amat penting dan akan melekat pada Sertifikat Pendidik.



NIP/NIK Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai guru. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.



Pangkat/Golongan 1 2 Dituliskan pangkat /golongan ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat pendaftaran menjadi peserta sertifikasi guru.



Masa Kerja sebagai Guru a. Diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru. b. Masa kerja sebagai kepala sekolah dituliskan sesuai dengan SK pengangkatan kepala sekolah. c. Peserta sertifikasi guru tahun 2011, harus memiliki masa kerja sebagai guru minimal 6 tahun (per 1 Januari 2011) dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.



Jenis Kelamin

1

Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama. 2 Penulisan golongan III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

104

Dituliskan jenis kelamin guru peserta sertifikasi, Laki-laki atau Perempuan; dicoret yang tidak perlu. 

Tempat, Tanggal Lahir Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.



Pendidikan Terakhir/Program Studi Diisi jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan program studi yang pernah diikuti guru peserta sertifikasi sesuai ijazah yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.



Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas/Pengawas Satuan Pendidikan Dituliskan Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas atau yang menjadi binaan pengawas (TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB); atau coret yang tidak perlu.



Beban Kerja Per Minggu Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing. Untuk pengawas dituliskan jumlah beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Tugas Tambahan Lingkari nomoryang sesuai dengan salah satu jenis tugas tambahan sebagai berikut: (1) Kepala satuan pendidikan, (2) Wakil kepala satuan pendidikan, (3) Ketua program keahlian satuan pendidikan, (4) Kepala perpustakaan, (5) Kepala laboratorium, (6) Kepala bengkel, atau unit produksi, (7) Pembina pramuka, (8) Pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, (9) Guru piket. Kepanitiaan tidak termasuk tugas tambahan. Sekolah/Instansi Tempat Tugas Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).





Jumlah Sekolah Binaan Dituliskan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi binaan pengawas peserta sertifikasi guru.



Pengesahan 

Format A1.1 Asli (tulisan tangan peserta) o Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap guru peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan.


105

o Kepala sekolah, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas. o Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan terkait. 





Format A1.1 cetakan Aplikasi SIM-NUPTK o Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi. o Peserta sertifikasi (guru) dan kepala sekolah tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 cetakan SIM-NUPTK. Format A1.2 Asli (tulisan tangan peserta) o Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap pengawas peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan o Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidkan terkait. Format A1.2 cetakan SIM-NUPTK o Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.. o Peserta sertifikasi (pengawas) tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 cetakan SIM-NUPTK.


106

LAMPIRAN 5 TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA Nomor peserta meliputi 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemaknaan sebagai berikut.

Pengisian Digit 1 dan 2 Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi tahun 2011, diisi 11. Pengisian Digit 3 dan 4 Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode 05. Pengisian Digit 5 dan 6 Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru


107

melaksanakan tugas mengajar di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode 15. Pengisian Digit 7, 8, dan 9 Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk bidang studi/mata pelajaran/bidang keahlian/guru kelas TK/TKLB/SD/SDLB yang diikuti dalam program sertifikasi. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 5. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi matematika SMP diisi dengan kode 180. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD diisi dengan kode 027. Pengisian Digit 11 Digit 10 diisi dengan kode kementerian yang membina guru. 1 2 3

Guru binaan kementerian pendidikan nasional Guru binaan kementerian agama Guru binaan kementerian kelautan

Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14 Digit 11, 12, 13, dan 14 adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai dengan urutan pada SK Penetapan Peserta peserta yang mengikuti sertifikasi. Misal, peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis 0015. Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap: Peserta sertifikasi tahun 2011 (kode 11), di Provinsi Jawa Timur (Kode 05) Kabupaten Blitar (kode 15), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 180), guru binaan Kemdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut: 11051518010015


108

LAMPIRAN 6 KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4) DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6) Provinsi DKI Jakarta

Jawa Barat

Kode Provinsi 01

Kode Kabupaten 01

01 01 01 01

60 61 62 63

Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan

01

64

Kota Jakarta Timur

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 60 61 62 63 65

Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bekasi

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Seribu


109

Provinsi

Jawa Tengah

Kode Provinsi 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Kode Kabupaten 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Kabupaten/Kota Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Kebumen Kabupaten Purworejo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Megelang Kabupaten Boyolali Kabupaten Klaten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora Kabupaten Rembang Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Temanggung Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal


110

Provinsi

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Kode Provinsi 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Kode Kabupaten 29 60 61 62 63 64 65 01 02 03 04 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulonprogo Kota Yogyakarta Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung Kabupaten Trenggalek Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo


111

Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam

Kode Provinsi 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Kode Kabupaten 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sampang Kabupaten Sumenep Kabupaten Bangkalan Kota Surabaya Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Batu Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Simeulue Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Nagan Raya Kabupaten Aceh Jaya


112

Provinsi

Sumatera Utara

Kode Provinsi 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Kode Kabupaten 17 18 19 20 60 61 62 63 64 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18

07

19

Kabupaten Humbang Hasundutan

07 07 07 07 07 07 07

20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu selatan

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Luas Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Sabang Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Kabupaten Dairi Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat


113

Provinsi

Sumatera Barat

Riau

Kode Provinsi 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08

Kode Kabupaten 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 01 02 03 04 05 06 07

08

08

Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung

08

10

Kabupaten Kepulauan Mentawai

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09

11 12 13 60 61 62 63 64 65 66 01 02 04

Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hulu

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara Kota Medan Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Kota Gunung Sitoli Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Tanah Datar


114

Provinsi

Jambi

Sumatera Selatan

Kode Provinsi 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10

Kode Kabupaten 05 08 09 10 11 14 15 60 62 01 02 03

10

04

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

10 10 10

05 06 07

Kabupaten Kerinci Kabupaten Tebo Kabupaten Muara Jambi

10

08

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

09 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 60

Kabupaten Merangin Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Banyuasin Kabupaten Oku Timur Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Sarolangun


115

Provinsi

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kode Provinsi 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14

Kode Kabupaten 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 60 61 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 60 61 01 02

Nama Kabupaten/Kota Kota Prabumulih Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Mesuji Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Sambas Kabupaten Pontianak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan


116

Provinsi

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kode Provinsi 14 14 14

Kode Kabupaten 03 04 05

Kabupaten Barito Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Barat

14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16

06 07 08 09 10 11 12 13 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 60 61 01 02 03 04 07 08 09

Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangkaraya Kabupaten Banjar Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Balangan Kabupaten Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Bulongan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Kutai Barat

Nama Kabupaten/Kota


117

Provinsi

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Kode Provinsi 16

Kode Kabupaten 10

16

11

Kabupaten Penajam Paser Utara

16

12

Kabupaten Tana Tidung

16 16 16 16

60 61 62 63

Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Tarakan Kota Bontang

17

01

Kabupaten Bolaang Mengondow

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Mitra Kabupaten Bolmong Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Kabupaten Minahasa Tenggara

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Donggala Kabupaten Poso Kabupaten Banggai Kabupaten Buol Kabupaten Toli Toli Kabupaten Morowali Kabupaten Parigi Muotong Kabupaten Tojo Una-Una


118

Provinsi

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara



19

02

Kabupaten Pangkajene Kepulauan

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 26 27 60 61 62 01 02 03 04 05 06

Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Kabupaten Soppeng Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai Kabupaten Selayar Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Wakatobi

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Sigi Kota Palu Kabupaten Maros


119

Provinsi

Maluku

Bali

Nusa Tenggara Barat

Kode Provinsi 20 20 20 20 20 20 21 21 21

Kode Kabupaten 07 08 09 10 60 61 01 02 03

21

04

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

21

05

Kabupaten Seram Bagian Barat

21

06

Kabupaten Seram Bagian Timur

21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23

07 08 09 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 60 01 02 03 04 05 06

Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Karang Asem Kota Denpasar Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Bombana Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kowane Utara Kabupaten Buton Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Buru


120

Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Papua

Kode Provinsi 23 23 23 23 24 24 24

Kode Kabupaten 07 08 60 61 01 03 04

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 60 01 02 03 07 08 09 10

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kota Kupang Kabupaten Jaya Pura Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Yapen Waropen Kabupaten Marauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Nabire Kabupaten Paniai


121

Provinsi

Bengkulu

Kode Provinsi 25 25 25 25 25 25

Kode Kabupaten 11 12 13 14 15 16

25

17

Kabupaten Pegunungan Bintang

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60

Kabupaten Tolikara Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Memberano Raya Kabupaten Memberano Tengah Kabupaten Nduga Tengah Kabupaten Yalimo Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Deiyai Kabupaten Intan Jaya Kota Jayapura Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika Kabupaten Boven Digul Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Yahukimo


122

Provinsi Maluku Utara

Banten

Babel

Gorontalo

Kepulauan Riau



Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Utara

27

05

Kabupaten Halmahera Selatan

27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31

06 07 08 60 61 01 02 03 04 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 60 01 02 03 04 05 60 01 02

Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pouwato Kabupaten Bonebolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan) Kabupaten Karimun

Nama Kabupaten/Kota


123

Provinsi

Papua Barat

Sulawesi Barat

Kode Provinsi 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33

Kode Kabupaten 03 04 05 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 60 01 02 03 04 05

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Kaimana Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kota Sorong Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Polewali Kabupaten Mamasa Kabupaten Majene


124

LAMPIRAN 7 KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS A.

GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB (Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru) No

Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran/Guru Kelas

Kode

1

PAUD/TK

Guru Kelas PAUD/TK

020

2

RA

Guru Kelas RA

021

3

SD

Guru Kelas SD

027

4

MI

Guru Kelas MI

028

5

SDLB

Guru Kelas SDLB

800

6

MILB SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*

Guru Kelas MILB

801

Pendidikan Agama Islam

127

Pendidikan Agama Katholik

130

Pendidikan Agama Kristen

134

Pendidikan Agama Hindu

137

Pendidikan Agama Buddha

140

Pendidikan Agama Konghucu

143

Seni Budaya

217

7

8

9

10

11

12

13


125

No

Satuan Pendidikan


Kode

19

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* SMP/MTs; SMA/MA

20

SMP/MTs; SMA/MA

Keterampilan

227

21

SMP/MTs/SMPLB; SMALB

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

097

22


Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

100

23

SMA/MA/SMK/MAK*

Biologi

190

24

SMA/MA/SMK/MAK*

Fisika

184

25

SMA/MA/SMK/MAK*

Kimia

187

26

SMA/MA/SMK/MAK*

Ekonomi

210

27

SMA/MA/SMK/MAK*

Sosiologi

214

28

SMA/MA/SMK/MAK*

Antropologi

215

29

SMA/MA/SMK/MAK*

Geografi

207

30

SMA/MA/SMK/MAK*

Sejarah

204

31

SMA/MA/SMK/MAK*

Bahasa Arab

167

32

SMA/MA/SMK/MAK*

Bahasa Jerman

160

33

SMA/MA/SMK/MAK*

Bahasa Perancis

164

34

SMA/MA/SMK/MAK*

Bahasa Jepang

170

35

SMA/MA/SMK/MAK*

174

36

SMK/MAK*

37

SMK/MAK* SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* MI/MTs/MA/MAK

Bahasa Mandarin Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Kewirausahaan Bimbingan dan Konseling (Konselor)

810

Akidah-Akhlak **

235

14

15 16 17 18

38 39

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

220

Bahasa Inggris

157

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

154

Matematika

180

Bahasa Indonesia

156

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

224


330 331

126

No

Satuan Pendidikan


Kode

40

MI/MTs/MA/MAK

Qur’an-Hadis**

236

41

MI/MTs/MA/MAK

Fiqih**

237

42

MI/MTs/MA/MAK

Sejarah Kebudayaan Islam**

238

43

MI/MTs/MA/MAK

Bahasa Arab**

239

44 SMA Kristen Pendidikan Teologi Kristen** 245 * Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif ** Hanya untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK (Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan) No 1

Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa

Program Studi Keahlian Teknik Bangunan

Teknik Plambing dan sanitasi Teknik Survey dan Pemetaan Teknik Ketenagalistrikan

Teknik Pendinginan dan Tata Udara Teknik Mesin

Kompetensi Keahlian

Kode

Teknik Konstruksi Baja Teknik Konstruksi Kayu Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan Teknik Furnitur Teknik Plambing dan Sanitasi

401 402 403 406 616 407

Teknik Survey dan Pemetaan

521

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Distribusi Tenaga Listrik Teknik Transmisi Tenaga Listrik Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Otomasi Industri

415 417 414 617 618

Teknik Pendinginan dan Tata Udara

536

Teknik Pemesinan Teknik Pengelasan Teknik Fabrikasi Logam

424 421 422


127

No

Bidang Studi Keahlian

Program Studi Keahlian

Teknik Otomotif

Teknologi Pesawat Udara

Teknik Perkapalan

Teknologi Tekstil (483)

Teknik Grafika

Kompetensi Keahlian

Kode

Teknik Pengecoran Logam Teknik Gambar Mesin Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Teknik Kendaraan Ringan Teknik Sepeda Motor Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Alat Berat Teknik Ototronik Air Frame dan Power Plant Pemesinan Pesawat Udara Konstruksi Badan Pesawat Udara Konstruksi Rangka Pesawat Udara Kelistrikan Pesawat Udara Elektronika Pesawat Udara Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair) Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Konstruksi Kapal Kayu Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Teknik Pengelasan Kapal Kelistrikan Kapal Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Interior Kapal

423 426 425 586 587 429 428 430 470 467 469 468 472 473 471

Teknik Pemintalan Serat Buatan Teknik Pembuatan Benang Teknik Pembuatan Kain Teknik Penyempurnaan Tekstil Garmen Persiapan Grafika

484 485 486 590 591 492

Produksi Grafika

491


476 481 588 478 477 479 480 589

128

No


Program Studi Keahlian Geologi Pertambangan Instrumentasi Industri

Teknik Kimia Pelayaran

Teknik Industri

Teknik Perminyakan

Teknik Elektronika

2.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknik Telekomunikasi Teknik Komputer dan Informatika

Teknik Broadcasting

Kompetensi Keahlian

Kode

Geologi Pertambangan

495

Teknik Instrumentasi Gelas Teknik Instrumentasi Logam Kontrol Proses Kontrol Mekanik Kimia Analisis Kimia Industri Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan Nautika Kapal Niaga Teknika Kapal Niaga Teknik dan Manajemen Produksi Teknik dan Manajemen Pergudangan Teknik dan Manajemen Transportasi Teknik Produksi Perminyakan Teknik Pemboran Minyak Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia Teknik Audio-Video Teknik Elektronika Industri Teknik Mekatronika Teknik Transmisi Telekomunikasi Teknik Suitsing Teknik Jaringan Akses

502 501 499 500 506 505 511 512 509 510 592 593 594 595 596 597

Rekayasa Perangkat Lunak

524

Teknik Komputer dan Jaringan

525

Multi Media

526

Animasi

565

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian

530

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio

529


533 534 598 599 517 600

129

No 3.

Bidang Studi Keahlian Kesehatan

Program Studi Keahlian Kesehatan

Perawatan Sosial 4.

Seni, Kerajinan, dan Pariwisata

Seni Rupa

Desain dan Produksi Kria

Seni Pertunjukkan

Pariwisata Tata Boga Tata Kecantikan

5.

Agribisnis dan Agroteknologi

Tata Busana Agribisnis Produksi Tanaman

Kompetensi Keahlian

Kode

Keperawatan Keperawatan Gigi Analisi Kesehatan Farmasi Farmasi Industri Perawatan Sosial

575 577 580 582 601 602

Seni Lukis Seni Patung Desain Komunikasi Visual Desain Produksi Interior dan Landscaping Desain dan Produksi Kria Tekstil Desain dan Produksi Kria Kulit Desain dan Produksi Kria Keramik Desain dan Produksi Kria Logam Desain dan Produksi Kria Kayu Seni Musik Klasik Seni Musik Non Klasik Seni Tari Seni Karawitan Seni Pedalangan Seni Teater Usaha Perjalanan Wisata Akomodasi Perhotelan Jasa Boga Patiseri Kecantikan Kulit Kecantikan Rambut Busana Butik Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman

603 604 605 606 460 461 462 463 464 568 569 570 571 572 573 607 549 608 434 437 438 609 553


558 560

130

No


Program Studi Keahlian Agribisnis Produksi Ternak

Kompetensi Keahlian

Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan Mekanisasi Pertanian Agribisnis Hasil Pertanian

6.

Bisnis dan Manajemen

Penyuluhan Pertanian Kehutanan Administrasi Keuangan Tata Niaga

Kode

Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Ternak Unggas Agribisnis Aneka Ternak Perawatan Kesehatan Ternak Agribisnis Perikanan Agribisnis Rumput Laut

445 446 610 611 449 453

Mekanisasi Pertanian

612

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Pengawasan Mutu Penyuluhan Pertanian

456 458 613

Kehutanan (4 Tahun) Administrasi Perkantoran Akuntansi Perbankan Pemasaran

614 539 540 543 615

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL No 1 2

3

Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Kode 062

Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.

Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan

Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)

063


131

No 4

Satuan Pendidikan MI; MTs; MA; MAK

Mata Pelajaran Muatan Lokal Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar keagamaan Islam

Kode 250

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan) No

Satuan Pendidikan

Pengawas Rumpun Mata Pelajaran

Kode

1

PAUD/TK/RA

Pengawas PAUD/TK/RA

900

2

SD/MI

Pengawas SD/MI

910

SMP/MTs

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ilmu Pengetahuan Sosial

3

4

5

SMA/MA

SMK/MAK

911 912

Bahasa

913

Olah Raga

914

Seni dan Budaya Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ilmu Pengetahuan Sosial

915

Bahasa

923

Olah Raga

924

Seni dan Budaya Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ilmu Pengetahuan Sosial

925

Bahasa

933

Olah Raga

934

Seni Budaya

935

Tekhnik dan Industri

936

Pertanian dan Kehutanan

937


938


921 922

931 932

132

No

Satuan Pendidikan

6

SDLB/SMPLB/SMALB

7

SD/MI/; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK

8 9 10 11 12 13

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK


Kode

Pariwisata

939

Kesejahteraan Masyarakat

940

Seni dan Kerajinan

941

Pengawas SLB Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor

950

Pendidikan Agama Islam

960

Pendidikan Agama Katholik

965


966

Pendidikan Agama Hindu

967

Pendidikan Agama Buddha

968

Pendidikan Agama Konghucu

969

953

Kode Asesor Pengawas Mapel dan BK: 955 Kode Asesor Pengawas Agama sesuai dengan nomor kode pengawasnya.


133

LAMPIRAN 8 PROGRAM STUDI PENILAI DAN PROGRAM STUDI, JURUSAN, SERTA FAKULTAS PAYUNG KERJA SAMA PT PENDUKUNG A.

GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB

No

Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran/ Guru Kelas

Kode

Prodi Penilai

PGPAUD/PGTK

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Fakultas di Rayon LPTK Rayon LPTK -

1

PAUD/TK

Guru Kelas PAUD/TK

020

2

RA

Guru Kelas RA

021

PGRA

-

-

3

SD

Guru Kelas SD

027

PGSD

-

-

4

MI

Guru Kelas MI Guru Kelas SDLB Guru Kelas MILB

028

PGMI

-

-

-

-

-

-

5

SDLB

6

MILB

7

8

9

10

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

PGSD

800

PGSD

801

PGMI

Pend. Agama Islam

127

Pend. Agama Islam

-

Pend. Agama Katholik

130


-

-

Pend. Agama Kristen

134

Pend. Agama Kristen

-

-

Pend. Agama Hindu

137

Pend. Agama Hindu

-

-


Tarbiyah

134

No

11

12

Satuan Pendidikan

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK* SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Kode

Prodi Penilai

Pend. Agama Buddha

140

Pend. Agama Budha

-

-

Pend. Agama Konghucu

143


-

-

-

-

Pend. Seni Drama, Tari, dan Musik


Seni Budaya

14


Pend. Jasmani dan Kesehatan

220

Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

15


Bahasa Inggris

157

Pend. Bahasa Inggris

16

SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Pend. Kewarganegar aan (PKn)

154

17


Matematika

180

18


13

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Fakultas di Rayon LPTK Rayon LPTK


217

Pend. Seni Rupa Pend. Seni Tari

Bahasa Indonesia

Pend. Kepelatihan Olahraga

Pend. Olah Raga dan Kesehatan

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

-

Pendidkan IPS

Pend. Matematika

-

Pend. MIPA

-

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa Indonesia 156

Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah


135

No

19

Satuan Pendidikan

SMP/MTs; SMA/MA


Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kode

224

Prodi Penilai

Pend. Teknik Informatika & Komputer

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Fakultas di Rayon LPTK Rayon LPTK Pend. Teknik Pend. Teknik Informatika Pend. Matematika Pend. MIPA

Pend. Ilmu Komputer

Pend. Fisika

Pend. Keterampilan  Pend. Seni  Pend. Seni Pend. Seni Rupa  Pend.Teknik  Pend. Teknik Pend. Teknik Kriya Pend. IPA Pend. Fisika Pend. MIPA Pend. Kimia Pend. Biologi Pend. IPS Pend. Ekonomi Pend. Sejarah Pend. IPS dan Sosiologi Pend. Sosiologi dan Antropologi Pend. Geografi

20

SMP/MTs; SMA/MA

Keterampilan

227

21


Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

097

22


Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

100

23

SMA/MA/SMK/ MAK*

Biologi

190

Pend. Biologi

-

Pend. MIPA

24

SMA/MA/SMK/ MAK*

Fisika

184

Pend. Fisiska

-

Pend. MIPA

25

SMA/MA/SMK/ MAK*

Kimia

187

Pend. Kimia

-

Pend. MIPA

26

SMA/MA/SMK/ MAK*

Ekonomi

210

Pend. Ekonomi Pend. EkonomiKoperasi


Pend. IPS -

Pend. Ekonomi

136

No

Satuan Pendidikan

27

SMA/MA/SMK/ MAK*


Sosiologi

Kode

Prodi Penilai

214

Pend. Sosiologi Pend. Sejarah dan Sosiologi

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Fakultas di Rayon LPTK Rayon LPTK -

Pend. IPS

-

Pend. IPS

-

Pend. IPS

-

Pend. IPS

Pend. Sosiologi 28

SMA/MA/SMK/ MAK*

Antropologi

215

29

SMA/MA/SMK/ MAK*

Geografi

207

30

SMA/MA/SMK/ MAK*

Sejarah

204

Bahasa Arab

167

31 32 33 34 35

36

SMA/MA/SMK/ MAK* SMA/MA/SMK/ MAK* SMA/MA/SMK/ MAK* SMA/MA/SMK/ MAK* SMA/MA/SMK/ MAK*

SMK/MAK*

Bahasa Jerman Bahasa Perancis Bahasa Jepang Bahasa Mandarin

160 164 170 174

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

330

Pend. Sosiologi dan Antropologi Pend. Sejarah dan Sosiologi Pend. Geografi Pend. Sejarah Pend Sejarah dan Sosiologi Pend. Bahasa Arab Pend. Bahasa Jerman Pend. Bahasa Perancis Pend. Bahasa Jepang Pend. Bahasa Mandarin Pend. Teknik Informatika & Komputer Pend. Ilmu Komputer

37

SMK/MAK*

Kewirausahaan

331

Pend. Ekonomi/PDU

38


Bimbingan dan Konseling (Konselor)

810

Bimbingan dan Konseling

Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Teknik Informatika  Pend. Matematika  Pend. Fisika Pend. Ekonomi


-

Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Teknik

Pend. MIPA  Pend. Ekonomi  Pend. IPS -

137


Kode

Prodi Penilai


No

Satuan Pendidikan

39

MI/MTs/MA/MAK

Akidah-Akhlak **

235

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

40

MI/MTs/MA/MAK

Qur’anHadis**

236

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

41

MI/MTs/MA/MAK

Fiqih**

237

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

42

MI/MTs/MA/MAK

Sejarah Kebudayaan Islam**

238

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

43

MI/MTs/MA/MAK

Bahasa Arab**

239

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

44

SMA Kristen

Pend. Teologi Kristen**

245

Pend. Agama Islam

-

Tarbiyah

*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif **Hanya untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

No

1

Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa

Program Studi Keahlian Teknik Bangunan

Kompetensi Keahlian

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK

Kode

Prodi Penilai

Teknik Konstruksi Baja

401

Pend. Teknik Bangunan

-

Pend. Teknik

Teknik Konstruksi Kayu

402


-

Pend. Teknik


138

No



Kompetensi Keahlian

Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan Teknik Furnitur Teknik Plambing dan sanitasi Teknik Survey dan Pemetaan Teknik Ketenagalistrikan

Teknik Plambing dan Sanitasi Teknik Survey dan Pemetaan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Distribusi Tenaga Listrik Teknik Transmisi Tenaga Listrik Teknik Instalasi Tenaga Listrik Teknik Otomasi Industri


Kode

Prodi Penilai

403


-

Pend. Teknik

406


-

Pend. Teknik

616


-

Pend. Teknik

407


-

Pend. Teknik

521


-

Pend. Teknik

415

Pend. Teknik Elektro

-

Pend. Teknik

417


-

Pend. Teknik

414


-

Pend. Teknik

617


-

Pend. Teknik

618



-

Pend. Teknik

139

No


Program Studi Keahlian Teknik Pendinginan dan Tata Udara Teknik Mesin

Teknik Otomotif


Kompetensi Keahlian

Kode

Prodi Penilai

Teknik Pendinginan dan Tata Udara

536


-

Pend. Teknik

Teknik Pemesinan

424

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

Teknik Pengelasan

421

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

422

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

423

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

426

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

425

Pend. Teknik Mesin

-

Pend. Teknik

586

Pend. Teknik Otomotif

587


429


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

428


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Fabrikasi Logam Teknik Pengecoran Logam Teknik Gambar Mesin Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Teknik Kendaraan Ringan Teknik Sepeda Motor Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Alat Berat

Pend. Teknik Mesin Pend. Teknik Mesin


Pend. Teknik Pend. Teknik

140

No



Kompetensi Keahlian

Teknik Ototronik Teknologi Pesawat Udara

Air Frame dan Power Plant Pemesinan Pesawat Udara Konstruksi Badan Pesawat Udara Konstruksi Rangka Pesawat Udara Kelistrikan Pesawat Udara Elektronika Pesawat Udara Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair)

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Pend. Teknik Teknik Mesin Pend. Pend. Teknik Teknik Mesin Pend. Pend. Teknik Teknik Mesin

Kode

Prodi Penilai

430


470

Pend. Teknik Penerbangan

467


469


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

468


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

472



Pend. Teknik

473


Pend. Teknik Elektronika

Pend. Teknik

471



Pend. Teknik


141

No


Program Studi Keahlian Teknik Perkapalan

Kompetensi Keahlian

Kode

Prodi Penilai

Teknik Konstruksi Kapal Baja

476

Pend. Teknik Perkapalan

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Konstruksi Kapal Kayu

481


Pend. teknik bangunan

Pend. Teknik

588


Pend. Teknik mesin

Pend. Teknik

478


Pend. Teknik mesin

Pend. Teknik

477


479


Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Teknik Pengelasan Kapal Kelistrikan Kapal Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Interior Kapal

Teknologi Tekstil


Teknik Pemintalan Serat Buatan

480


Pend. Teknik mesin Pend. Teknik elektro Pend. Teknik Bangunan Pend. Teknik Mesin Arsitektur

589


484

Pend. Teknik Tekstil

Pend. Teknik Bangunan Pend. Tata Busana


Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik/ Kejuruan

142

No



Kompetensi Keahlian

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Pend. Tata Teknik/ Busana Kejuruan Pend. Pend. Tata Teknik/ Busana Kejuruan Pend. Pend. Tata Teknik/ Busana Kejuruan

Kode

Prodi Penilai

485


486


590


591

Pend. Teknik Tekstil Pend. Tata Busana

Pend. Tata Busana

Persiapan Grafika

492

Pend. Teknik Grafika

Pend. Seni Rupa

Produksi Grafika

491

Pend. Teknik Grafika

Pend. Seni Rupa

495

Pend. Teknik Pertambangan

Pend. Geografi

Pend. Teknik

502

Pend. Teknik Industri


Pend. Teknik Pend. Teknik Pend. Teknik

501

499


Pend. Kimia Pend. Fisika Pend. Fisika Pend. Teknik Mesin Pend. Fisika

Teknik Pembuatan Benang Teknik Pembuatan Kain Teknik Penyempurnaan Tekstil Garmen Teknik Grafika

Geologi Pertambangan Instrumentasi Industri

Geologi Pertambangan Teknik Instrumentasi Gelas Teknik Instrumentasi Logam Kontrol Proses


Pend. Teknik/ Kejuruan Pend. Teknik Pend. Seni Pend. Teknik Pend. Seni


143

No



Teknik Kimia

Pelayaran

Teknik Industri

Kompetensi Keahlian

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Teknik Pend. ElektroTeknik nika Pend. Pend. Teknik Teknik Mesin

Kode

Prodi Penilai

Kontrol Mekanik

500


Kimia Analisis

506

Pend. Teknik Kimia

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Kimia Industri

505

Pend. Teknik Kimia

Pend. Kimia

Pend. MIPA

511

Pend. Teknik Pelayaran

Pend. Fisika

Pend. MIPA

512


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Nautika Kapal Niaga

509


Pend. Fisika

Pend. MIPA

Teknika Kapal Niaga

510


592


593


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

594

Pend. Manajemen Transportasi

Pend. Manajemen

Pend. Teknik

Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan

Teknik dan Manajemen Produksi Teknik dan Manajemen Pergudangan Teknik dan Manajemen Transportasi

Pend. Teknik Mesin Pend. Teknik Mesin



144

No


Program Studi Keahlian Teknik Perminyakan

Kompetensi Keahlian

Teknik Produksi Perminyakan

Teknik Pemboran Minyak

Teknik Elektronika

2.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknik Telekomunikasi

Kode

Prodi Penilai

Pend. Teknik Perminyakan 595

Pend. Teknik Pertambangan Pend. Teknik Perminyakan

596


Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Pend. Teknik Perminyakan

Pend. Teknik Mesin


Pend. Kimia

533



Pend. Teknik

Teknik Elektronika Industri

534



Pend. Teknik

Teknik Mekatronika

598



Pend. Teknik


Pend. Teknik

599

Pend. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia

597

Teknik Audio-Video

Teknik Transmisi Telekomunikasi


Pend. Teknik

145

No



Kompetensi Keahlian

Teknik Suitsing

Teknik Jaringan Akses Teknik Komputer dan Informatika

Rekayasa Perangkat Lunak

Teknik Komputer dan Jaringan

Multi Media

Animasi

Kode

517

600

524

525

526

565

Prodi Penilai

Pend. Teknologi Informasi dan Komunikasi Pend. Teknologi Informasi dan Komunikasi Pend. Teknik Komputer dan Informatika

Pend. Teknik Komputer dan Informatika


Pend. Teknik Komputer Dan Informatika

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Teknik Elektronika

Pend. Teknik


Pend. Teknik

Pend. Teknik Informatika

Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Pend. Teknik Informatika

Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Pend. Teknik Informatika Pend. Fisika Pend. Teknik Informatika Pend. Fisika


Pend. Teknik Pend. MIPA Pend. Teknik Pend. MIPA

146

No


Program Studi Keahlian Teknik Broadcasting

3.

Kesehatan

Kesehatan

Perawatan Sosial 4.

Seni, Kerajinan, dan Pariwisata

Seni Rupa

Kompetensi Keahlian

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio

Kode

Prodi Penilai

530



Pend. Teknik

529



Pend. Teknik

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Keperawatan

575

Keperawatan Gigi

577

Analisi Kesehatan

580

Farmasi

582

Farmasi Industri

601

Perawatan Sosial

602

Seni Lukis

603

Seni Patung

604

Desain Komunikasi Visual


Pend. Keperawatan Kesehatan Pend. Keperawatan Kesehatan Pend. Analis Kesehatan Pend. Farmasi Pend. Farmasi Industri Pend. Keperawatan Sosial Pend. Seni Rupa Pend. Seni Rupa

Pedidikan Biologi Pend. Kimia

Pend. MIPA Pend. MIPA

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni Rupa

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni Rupa

Pend. Seni

Pend. Seni

605


147

No



Desain dan Produksi Kria

Seni Pertunjukkan

Kompetensi Keahlian

Desain Produksi Interior dan Landscaping Desain dan Produksi Kria Tekstil Desain dan Produksi Kria Kulit Desain dan Produksi Kria Keramik Desain dan Produksi Kria Logam Desain dan Produksi Kria Kayu

Kode

Prodi Penilai


606

Pend. Seni Rupa

460

Pend. Teknik Kriya

461

Pend. Teknik Kriya

462

Pend. Teknik Kriya

463

Pend. Teknik Kriya

464

Pend. Teknik Kriya

Seni Musik Klasik

568

Pend. Seni Drama, Tari dan Musik

Pend. Seni

Pend. Seni

Seni Musik Non Klasik

569


Pend. Seni

Pend. Seni

Seni Tari

570


Pend. Seni

Pend. Seni

Seni Karawitan

571


Pend. Seni

Pend. Seni

Seni Pedalangan

572


Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni Pend. Seni (Seni Rupa) Pend. Seni (Seni Rupa) Pend. Seni (Seni Rupa) Pend. Seni (Seni Rupa) Pend. Seni (Seni Rupa)


Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

Pend. Seni

148

No



Kompetensi Keahlian

Tata Boga

Tata Kecantikan

Tata Busana 5.

Agribisnis dan Agroteknologi

Agribisnis Produksi Tanaman

Prodi Penilai

573


607

Pend. Pariwisata

Pend. Manajemen/ Ekonomi

Pend. Ekonomi

549

Pend. Pariwisata


Pend. Ekonomi

Jasa Boga

608

Pend. Tata Boga

Patiseri

434

Seni Teater Pariwisata

Kode


Usaha Perjalanan Wisata Akomodasi Perhotelan

Kecantikan Kulit Kecantikan Rambut

437 438

Busana Butik

609

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

553

Agribisnis Tanaman Perkebunan

558

Pend. Tata Boga Pend. Tata Rias Pend. Tata Rias Pend. Tata Busana Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian

Pend. Seni

Pend. Seni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA


149

No



Kompetensi Keahlian

Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman Agribisnis Produksi Ternak

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA

610

Pend. Agribisnis Produksi Ternak

Pend. Biologi

Pend. MIPA

611

Pend. Agribisnis Produksi Ternak

Pend. Biologi

Pend. MIPA

449

Pend. Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Agribisnis Ternak Unggas

446

Agribisnis Perikanan

Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian

445

Perawatan Kesehatan Ternak

Prodi Penilai

Pend. Biologi

560

Agribisnis Ternak Ruminansia

Agribisnis Aneka Ternak

Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Kode


Pend. Agribisnis Produksi Ternak Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Ternak Pend. Teknologi Pertanian


150

No



453

Mekanisasi Pertanian

612

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

456

Pengawasan Mutu

458

Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian

613

Kehutanan

Kehutanan (4 Tahun)

614

Administrasi

Administrasi Perkantoran

539

Agribisnis Hasil Pertanian


Kode

Agribisnis Rumput Laut Mekanisasi Pertanian

6.

Kompetensi Keahlian

Prodi Penilai

Pend. Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Administrasi Perkantoran

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Prodi di Jurusan/ Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Ekonomi


 Pend. Ekonomi  Pend. IPS

151

No



Kompetensi Keahlian

Kode

Prodi Penilai


Pend. Manajemen Perkantoran

Akuntansi

540

Keuangan Perbankan

543

Pend. Akuntansi Pend. Ekonomi Pend. Akuntansi

-


-


Pend. Ekonomi Tata Niaga

Pemasaran

615


Pend. Ekonomi

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No

1

Satuan Pendidikan SD/MI/SD LB; SMP/ MTs/SMP LB

Mata Pelajaran Muatan Lokal

Kode

Bahasa Daerah

062

Prodi Penilai


Pend. Bahasa Daerah Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

Pend. Bahasa


Pend. Bahasa

152

No

2

3

4

Satuan Pendidikan SD/MI/SD LB; SMP/ MTs/SMP LB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*

SD/MI/SD LB; SMP/ MTs/SMP LB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*

MI; MTs; MA; MAK

Mata Pelajaran Muatan Lokal

Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut. Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B) Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar keagamaan Islam


Kode

Prodi Penilai

Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan

Prodi yang sesuai pada bagian A atau B

Prodi yang sesuai pada bagian A atau B

Jurusan/Fak ultas Pend. Yang sesuai pada bagian A dan B

063

Prodi yang sesuai Mapel

Prodi Serumpun Mapel

Jurusan/Fak ultas Serumpun Mapel

250

Prodi yang sesuai Mapel

Prodi Serumpun Mapel

Jurusan/Fak ultas Serumpun Mapel


153

E. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No

1

2

Satuan Pendidikan

PAUD/TK/RA

SD/MI


Pengawas PAUD/TK/RA

Pengawas SD/MI

Kode

900

910

Prodi Penilai

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan

-

-

Pend. Guru Anak Usia Dini

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pend. Guru Sekolah Dasar Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Guru Sekolah Dasar

3

SMP/MTs

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

911

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. IPA Pend. Matematika Pend. Fisika Pend. Kimia Pend. Biologi

Ilmu Pengetahuan Sosial

912

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial


154

No

Satuan Pendidikan


Kode

Prodi Penilai

Pend. Ekonomi Pend. Sejarah dan Sosiologi Pend. Sosiologi dan Antropologi Pend. Geografi

Bahasa

Olah Raga

Seni dan Budaya

4

SMA/MA


913

914

915

921

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Semua Pend. Bahasa Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pend. Kepelatihan Olahraga Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Semua Pend. Seni Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. IPA Pend. Matematika

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung Jurusan/ Prodi di Rayon Fakultas di LPTK Rayon LPTK -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


155

No

Satuan Pendidikan


Kode

Prodi Penilai

Pend. Fisika


Bahasa

Olah Raga

Pend. Kimia

-

-

Pend. Biologi

-

-

-

-

-

-

Pend. Ekonomi

-

-

Pend. Sejarah dan Sosiologi

-

-

Pend. Sosiologi dan Antropologi

-

-

Pend. Geografi

-

-


-

-

Semua Pend. Bahasa

-

-


-

-

Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

-

-

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial 922

923

924



156

No

Satuan Pendidikan


Seni dan Budaya


Kode

925

Prodi Penilai

Pend. Kepelatihan Olahraga

-

-


-

-

Semua Pend. Seni

-

-

-

-

-

-

Pend. Matematika

-

-

Pend. Fisika

-

-

Pend. Kimia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. IPA 931

Pend. Biologi 5

SMK/MAK


932


Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial Pend. Ekonomi Pend. Sejarah Dan Sosiologi Pend. Sosiologi dan Antropologi Pend. Geografi


157

No

Satuan Pendidikan


Bahasa

Kode

933

Olah Raga

934

Seni Budaya

935

Teknik dan Industri

936

Pertanian dan Kehutanan

937

Prodi Penilai

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Semua Pend. Bahasa Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pend. Kepelatihan Olahraga Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Semua Pend. Seni Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Semua Pend. Teknik Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Teknologi Pertanian


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pend. Biologi


Pend. MIPA

158

No

Satuan Pendidikan


Kode

Prodi Penilai

Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend. Agribisnis Produksi Ternak Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Bisnis dan Manajemen

Pariwisata

938

939

-

-

Pend. Ekonomi

-

-

Pend. Administrasi Perkantoran

-

-

Pend. Manajemen Perkantoran

-

-

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Pariwisata

Kesejahteraan Masyarakat

940



Pend. Ekonomi


-

-

Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial

-

-

Pend. Ekonomi

-

-

Pend. Sejarah dan Sosiologi

-

-


159

No

Satuan Pendidikan


Seni dan Kerajinan

6

7

8

SDLB/SMPLB/ SMALB

SD/MI/; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK

Pengawas SLB

Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor

Pend. Agama Islam

Kode

941

950

953

960

Prodi Penilai


Pend. Sosiologi dan Antropologi

-

-

Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

-

-


-

-

Semua Pend. Seni

-

-


-

-

Pend. Luar Biasa

-

-


-

-

Bimbingan dan Konseling

-

-


-

-

Pend. Agama Islam

-

-


160

No

Satuan Pendidikan

9

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK

10

11

12

13

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/S MPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK



Pend. Agama Kristen

Pend. Agama Hindu

Pend. Agama Buddha


Kode

965

966

967

968

969

Prodi Penilai



-

-


-

-


-

-

Pend. Agama Kristen

-

-


-

-

Pend. Agama Hindu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Agama Buddha Administrasi Pendidikan/Ma najemen Pendidikan Pend. Agama Konghucu


161

Keterangan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada perguruan tinggi yang menjadi Rayon penyelenggaran dapat menjadi fakultas payung dalam bekerjasama dengan program studi non kependidikan yang ada pada perguruan tinggi yang menjadi rayon tersebut. Misal, FKIP Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang dapat menjadi payung dalam bekerjasama dengan program studi-program studi non kependidikan yang ada di lingkungan UNSRI Palembang, sehingga Rayon UNSRI dapat mengases mata pelajaran yang program studi kependidikannya belum ada di FKIP UNSRI.


162

LAMPIRAN 9

DAFTAR PROGRAM STUDI RAYON LPTK PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU Rayon 101

Kode LPTK 001011

Nama LPTK Universitas Syiah Kuala

Kode Prodi 83206

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

84202

Pendidikan Matematika

84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86206

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Guru Sekolah Dasar

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

88201 88203 88209 011023

Universitas Abulyatama

Nama Prodi

84202

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Pendidikan Matematika

84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

87205 88201 88203


163

Rayon

102

Kode LPTK 011032

001040

Nama LPTK Universitas Al Muslim

Universitas Negeri Medan

Kode Prodi 84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86206

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

83201

Pendidikan Teknik Elektro

83203

Pendidikan Teknik Mesin

83204

Pendidikan Teknik Otomotif

83205

Pendidikan Teknik Bangunan

83206


83211

Pendidikan Tata Boga

83213

Pendidikan Tata Rias

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202

Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86205

Pendidikan Luar Sekolah

86206


86207 87201

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

Nama Prodi


164

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87204 87205

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara

88203 88206

Pendidikan Bahasa Perancis

88207

Pendidikan Bahasa Jerman

88209 88210

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Pendidikan Seni Rupa

84202


87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

86204

Administrasi Pendidikan

87203

Pendidikan Akuntansi

87205

88203


84202


86204


87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

88201

013002

STKIP Riama

88201

013029

STKIP Budi Daya

Pendidikan Antropologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

88201

011018

Nama Prodi


165

Rayon

103

Kode LPTK

001030

Nama LPTK

Universitas Bengkulu



84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


86205


86206


86207

88203

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

87202

Pendidikan Geografi

84202


84205

Pendidikan Biologi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


83203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

88201

021005 021010

Universitas Prof Dr Hazairin SH Universitas Muhammadiyah Bengkulu

88201

104

001009

Universitas Sriwijaya

Nama Prodi


166

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK



87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86204


87201

Pendidikan Sejarah

88201 88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

85201

Pendidikan Olahraga

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203


88201


88201

021001

021016

Universitas Muhammadiyah Palembang

Universitas PGRI Palembang

88203 88209 023002

STKIP PGRI Lubuk Linggau

Nama Prodi

84202


84203

Pendidikan Fisika


167

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK


105

001017

Universitas Riau

Universitas Islam Riau

Pendidikan Sejarah

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86205


86206


86207 87201


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


88205

Pendidikan Bahasa Jepang

84202


84205

Pendidikan Biologi

85201

Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Akuntansi

88201

101006

Nama Prodi

87203 88201 88203 88209

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik


168

Rayon 106

Kode LPTK 001032

Nama LPTK Universitas Negeri Padang

Kode Prodi 83201


83202

Pendidikan Teknik Elektronika

83203 83205

Pendidikan Teknik Mesin Pendidikan Teknik Bangunan

83206


83207

Pendidikan Teknik Informatika

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202

Pendidikan Luar Biasa

86203

Teknologi Pendidikan

86204


86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

87205 88201 88203 88209

Nama Prodi

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik


169

Rayon

Kode LPTK 101001

Nama LPTK

Universitas Bung Hatta

Kode Prodi 88210

Pendidikan Seni Rupa

84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

88201 88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204

Pendidikan Sosiologi

88201 88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


88201

101004

103003

107

001026

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

STKIP PGRI Sumatera Barat

Universitas Lampung

86206

Nama Prodi


170

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205


88201 88203 88209 023011

STKIP Muhammadiyah Pringsewu

84202 88201

023013

108

001020

STKIP PGRI Bandar Lampung

Universitas Jambi

Nama Prodi


88203


84202


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86206

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

87203

Pendidikan Ekonomi

88201


88203


171

Rayon 109

Kode LPTK 001037

Nama LPTK Universitas Negeri Jakarta

Kode Prodi 83201


83202 83203

Pendidikan Teknik Elektronika Pendidikan Teknik Mesin

83205 83206

Pendidikan Teknik Bangunan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

83211


83212

Pendidikan Tata Busana

83213


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202


86203


86204


86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204


87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan IPS

87220 88201

Nama Prodi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


172

Rayon

Kode LPTK

001042

Nama LPTK

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kode Prodi 88203

Pendidikan Bahasa Inggris

88204

Pendidikan Bahasa Arab

88205


88206


88207


88209 88210


84202


84205

Pendidikan Biologi

86205


86206


86207

88203

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

86206


86208

Ilmu Pendidikan Teologi

88203


83201


83203


83205


83206


83211


83212


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

88201

031007

110

001034

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Universitas Pendidikan Indonesia

Nama Prodi


173

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK


Nama Prodi Pendidikan Biologi

85202

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Olahraga

86202

Pendidikan Khusus

86203


86204


86205


86206


86207 87201

Pendidikan Guru Taman Kanakkanak Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205 87209

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Akuntansi

87210

Pendidikan Tata Niaga

87211

88202

Pendidikan Manajemen Perkantoran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Daerah

88203


88204


88205


88206


88207


88209

Pendidikan Seni Musik

88210


88216

Pendidikan Seni Tari

88201


174

Rayon

Kode LPTK 041009

041015

041038

043041

111

001038

Nama LPTK Universitas Swadaya Gunung Djati

Universitas Langlangbuana Universitas Kuningan

STKIP Siliwangi

Universitas Negeri Yogyakarta

Kode Prodi 84202


87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


84202


87203

Pendidikan Ekonomi

84205

Pendidikan Biologi

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


84202


86205


88201 88203


21201

Pendidikan Teknik Mekatronika

83201


83202


83203


83204


83205


83206


83207


83211


83212


84201

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

84202


Nama Prodi


175

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202


86203


86204


86205


86206


86207 86250

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan Pendidikan

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204


87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Akuntansi

87209 87210

Nama Prodi

88202

Pendidikan Administrasi Perkantoran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Jawa

88203


88206


88207


88209

Pendidikan Seni Musik

87220 88201


176

Rayon

Kode LPTK

051013

Nama LPTK

Universitas Ahmad Dahlan

Kode Prodi 88210


88211

Pendidikan Seni Kerajinan

88212


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

87205

88203


84202


86206


87201

Pendidikan Sejarah

87205 83201

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Teknik Elektro

83203


83205


83206


83207 84201

Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Pendidikan Ipa

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


88201

051015

112

001041

Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas Negeri Semarang

85202

Nama Prodi


177

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 86203


86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204

88203

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa, Sastra Ind dan Daerah Pendidikan Bahasa Inggris

88204


88205


88206


88209


87205 88201

88210 061001

Universitas Kristen Satya Wacana

83207

Nama Prodi

84202

Pendidikan Teknik Informatika & Komputer Pendidikan Matematika

84203

Pendidikan Fisika

86206


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa Inggris

88203


178

Rayon

Kode LPTK 061013

Nama LPTK Universitas Pancasakti

Kode Prodi 84202


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


83203


83205


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86202


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204

Pendidikan Antropologi Sosiologi

87205

88203


88210


88201

113

001027

Universitas Sebelas Maret

88201

Nama Prodi


179

Rayon

Kode LPTK 061006

061018

Nama LPTK Universitas Slamet Riyadi

Universitas Widya Dharma



84202


87202

Pendidikan Geografi

87205

88203


83201


83203


83205


83206


83213


84201

Pendidikan Sains

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202

Pendidikan Guru Luar Biasa

86203


86204


86205


86206


86207

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

88201

114

001039

Universitas Negeri Surabaya

Nama Prodi


180

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88202

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

88203


88205


88207


88209 88210


84202


88201 84202

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Matematika

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


86207

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Ekonomi

88201

071005

Universitas Dr Soetomo

071059

Universitas Muhammadiyah Gresik

071073

Universitas PGRI Ronggolawe

87203 87205 88201 88203

Nama Prodi



181

Rayon

Kode LPTK 073017

Nama LPTK STKIP PGRI Jombang

Kode Prodi 84202


85201


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


83201


83203


83204


83205


83207


83211


83212


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86202

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Luar Biasa

86203


86204


86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

88201

115

001033

Universitas Negeri Malang

Nama Prodi


182

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87203 87205 87209 87210 87211 88201

071044

072010

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

IKIP PGRI Madiun

Nama Prodi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Akuntansi Pendidikan Administrasi Perkantoran Pendidikan Tata Niaga

88203


88204


88207


88209


88210


84202


87205 88203


83201


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86206


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

87205


88201 88203


183

Rayon

Kode LPTK 073027

Nama LPTK STKIP PGRI Pasuruan

Kode Prodi 84202


86203


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86205


86206


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


84202


85201

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Sejarah

88201

116

001025

071075

Universitas Jember

Universitas PGRI Banyuwangi

87201 87205

072007

IKIP PGRI Jember

Nama Prodi

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86202


86207


87201


184

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK


117

001010

Universitas Lambung Mangkurat

84202 84203 84204

Pendidikan Fisika Pendidikan Kimia

84205 85201

87201

Pendidikan Biologi Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

87205 88201 88203 88209

113006

Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin STKIP PGRI Banjarmasin

Pendidikan Ekonomi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Matematika

86202 86206 86207

111003

Nama Prodi

88203

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Pendidikan Bahasa Inggris

84202


84205

Pendidikan Biologi

88201 88203


88209



185

Rayon 118

Kode LPTK 001024

Nama LPTK Universitas Palangka Raya

Kode Prodi 83203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201

Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

86206 86207 87203 87205

119

001015

STKIP Muhammadiyah Sampit Universitas Mulawarman


88203


87203

Pendidikan Ekonomi

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


88201

113020

Nama Prodi

86206 86207 87203 87205 88201 88203

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Ekonomi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris


186

Rayon

120

Kode LPTK 112001

001022

Nama LPTK IKIP PGRI Kaltim

Universitas Tanjungpura

Kode Prodi 85202

Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86203


87203

Pendidikan Ekonomi

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


86206 86207

113008

STKIP PGRI Pontianak

Nama Prodi

87203


87204


88201 88203


88208

Pendidikan Bahasa Mandarin

88209

Pendidikan Seni Tari dan Musik

83207 84202


84203

Pendidikan Fisika

85201 87201


87202

Pendidikan Geografi

87205


88201 88203


187

Rayon 121

Kode LPTK 001048

Nama LPTK Universitas Pendidikan Ganesha

Kode Prodi 83201


83206


83207


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86203


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


88210


84202


84205

Pendidikan Biologi

87201

Pendidikan Sejarah

88201


88201

081003

Universitas Mahasaraswati Denpasar

88203

Nama Prodi


188

Rayon

Kode LPTK 081005

Nama LPTK Universitas Dwijendra

Kode Prodi 87205

83206

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

84202


84205

Pendidikan Biologi

85201 87201


87203

Pendidikan Ekonomi

88201

88210

Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Pendidikan Seni Rupa

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

86206


86207

88203

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

84203

Pendidikan Fisika

87202

Pendidikan Geografi

87205


88202 082002

IKIP PGRI Bali

88209

122

001016

Universitas Mataram

87205 88201

081010

Universitas Muhammadiyah Mataram

Nama Prodi


189

Rayon

Kode LPTK

082003

083012

083013

123

001014

Nama LPTK

IKIP Mataram

STKIP Bima

STKIP Hamzanwadi

Universitas Nusa Cendana

Kode Prodi 88201

Nama Prodi

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86203

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Teknologi Pendidikan

86204


86205


88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86206


87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204


88201 88203


83201


83203



190

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 83205


84202


84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

88203


88209 84202


84203

Pendidikan Fisika

86206


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

88201

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

88201

081018

081019

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Universitas Flores

Nama Prodi


191

Rayon

Kode LPTK 081022

Nama LPTK Universitas PGRI Kupang

Kode Prodi 85201 87201 88201

083024

124

001036

STKIP Santu Paulus

Universitas Negeri Makassar

Nama Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Sejarah

88203


86206


86208

Pendidikan Teologi

88203


83201


83202


83203


83204


83205


83206


83207 84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202


86203


86204


86205


86206


86207



192

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87204


87205 87206

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Koperasi

87209


87210

Pendidikan Adimistrasi Perkantoran Pendidikan IPS

87220 88201

091024

125

001028

Universitas Muhammadiyah Parepare

Universitas Tadulako

Nama Prodi

88203


88207


88210


84202


86205


88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201


86206 86207 87201



193

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87205

88203


84205

Pendidikan Biologi

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86206


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

88203


83201


83203


83205


83206


84202


88201

091012

126

001029

Universitas Sintuwu Maroso Poso Universitas Haluoleo

88201

091006

127

001035

Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Universitas Negeri Manado

Nama Prodi


194

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86202


86205


86206


86208

Pendidikan Guru Agama Hindu

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


88205


88206


88207


88209 88210


86205


86208

Pendidikan Agama

87203

Pendidikan Ekonomi

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

88201

091007

128

001047

Universitas Klabat

Universitas Negeri Gorontalo

Nama Prodi


195

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 85202


86204


86205


86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205


88201 88203 88209

129

001021

Universitas Pattimura

Nama Prodi

88210

Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Pendidikan Teknik Kriya

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86205

Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Luar Sekolah

86206


87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi


196

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK

Kode Prodi 87205

88203


88207


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

87202

Pendidikan Geografi

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84204

Pendidikan Kimia

84205

Pendidikan Biologi

85201 86206

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87205


88201

121002

130

001044

Universitas Darussalam Ambon

Universitas Khairun

88201

131

001018

Universitas Cenderawasih

Nama Prodi


197

Rayon

132

Kode LPTK

011017

011003

Nama LPTK

Universitas Alwashliyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



84202


88201

Pendidikan Bahasa Indonesia

88203


84202


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

87201

Pendidikan Sejarah

87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

88201 88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

86208


88201

011015

Universitas Graha Nusantara

88201

011038

133

011002

Universitas Al-washliyah Labuhan Batu

Universitas HKBP Nommensen

Nama Prodi


198

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK


Universitas Simalungun

88203 88207


84205

Pendidikan Biologi

87201

Pendidikan Sejarah

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86204


87201

Pendidikan Sejarah

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

88201

013031

STKIP Tapanuli Selatan

88201

134

041008

Universitas Pasundan

Pendidikan Ekonomi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

88201

011005

Nama Prodi

88201


199

Rayon

Kode LPTK 041030

Nama LPTK Universitas Suryakancana


88203 84205

Pendidikan Biologi

86206


88201 88203


87203

Pendidikan Ekonomi

87205 84202

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Matematika

84205

Pendidikan Biologi

85201 86205

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Luar Sekolah

87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


84205

Pendidikan Biologi

85201

Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi

88201 STKIP Pasundan

85201 87205

135

041004

043036

136

041012

041023

Universitas Pakuan

STKIP PGRI Sukabumi

Universitas Siliwangi

Universitas Galuh Ciamis

Pendidikan Matematika Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa Inggris

87205

043034

Nama Prodi


200

Rayon

Kode LPTK

043030

Nama LPTK

STKIP Garut

Kode Prodi 87201

Pendidikan Sejarah

87203


88201 88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

87205

88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

88201 88203


88205


84202


88201


88201

137

031039

041051

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Universitas Muhammadiyah Tangerang

88203

Nama Prodi


201

Rayon 138

Kode LPTK 051002

051012

139

062002

Nama LPTK Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Universitas Sanata Dharma

IKIP PGRI Semarang

Kode Prodi 83203


83206


84201

Pendidikan IPA

84202 84203

Pendidikan Matematika Pendidikan Fisika

86206


88201 88203


88210


84202


84203 84205 86206

Pendidikan Fisika Pendidikan Biologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

86208

Pendidikan Agama Katolik

87201

Pendidikan Sejarah

87203 88201 88203

Pendidikan Ekonomi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

84202


84203

Pendidikan Fisika

84205

Pendidikan Biologi

86206


86207

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

87205 88201 88203

Nama Prodi


202

Rayon

Kode LPTK 061009 062001

140

061019

Nama LPTK Universitas Muria Kudus IKIP Veteran Jawa Tengah

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kode Prodi 86206


88203


83203


86203


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205 84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


86207 87201


87202

Pendidikan Geografi

87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


86207

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Geografi

88201

141

061008

Universitas Muhammadiyah Surakarta

87202

Nama Prodi


203

Rayon

Kode LPTK

Nama LPTK


Universitas Veteran Bangun Nusantara

88203 84202


84205

Pendidikan Biologi

86203


87201

Pendidikan Sejarah

87202

Pendidikan Geografi

87205

88203

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Pendidikan Bahasa Inggris

83206


84202


85202

Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86206


86207


87205


88201 88203


88210


88201 88202

142

071049

Universitas PGRI Adi Buana

Pendidikan Akuntansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris

88201

061016

Nama Prodi


204

Rayon

Kode LPTK 071012

Nama LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kode Prodi 84202


84205

Pendidikan Biologi

87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


87203

Pendidikan Ekonomi

87205 84202


87203

Pendidikan Ekonomi

87205

88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

85201


88201

073048

073049

STKIP PGRI Lamongan

STKIP PGRI Bangkalan

88201

143

071072

Universitas Nusantara PGRI Kediri

86206 86207

Nama Prodi

87201


87203

Pendidikan Ekonomi

87205


88201 88203


205

Rayon

Kode LPTK 073040

073041

144

071024

Nama LPTK STKIP PGRI Tulungagung

STKIP PGRI Nganjuk

Universitas Muhammadiyah Malang

Kode Prodi 84202


87203

Pendidikan Ekonomi

87205 88203


84202


87203

Pendidikan Ekonomi

87205 88203


84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


87205

88203


84202


88201 88203


84202


87205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Matematika

88201

071027

071028

Universitas Islam Malang

Universitas Wisnuwardhana

88201 073039

STKIP PGRI Blitar

84202 87205 88203

Nama Prodi



206

Rayon 145

146

Kode LPTK 001050

091004

091039

Nama LPTK Universitas Borneo Tarakan

Universitas Muhammadiyah Makasar

Universitas Cokroaminoto Palopo

Kode Prodi 84202


84205

Pendidikan Biologi

86206


88201 88203


84202


84203

Pendidikan Fisika

86203


86206


87204


88201 88203


88210


84202


87205


88201 88203

Nama Prodi


207


208

LAMPIRAN 10 FORMAT B1.1 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PF KABUPATEN/KOTA: __________________________ No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap

NUPTK

NIP

(1) 1. 2. Dst

(2)

(3)

(4)

(5)

2

Instansi Tempat Tempat & Tgl Lahir Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Alamat Bertugas 3 Keahlian/Guru Kelas Sekolah Peserta Tem pat Tgl Nama Alamat (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

………………………………., ………………..2011 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ____ (_____________________________________) Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

1

Format ini dicetak oleh dinas pendidikan kab/kota dari dalam SIM-NUPT. Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan. 3 Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 2


209

LAMPIRAN 11 FORMAT B1.2 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PSPL KABUPATEN/KOTA: __________________________ No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)

Nama Lengkap Peserta (3)

NUPTK

NIP2

(4)

(5)

Tempat & Tgl Lahir Tempat Tgl (6) (7)

Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Keahlian/Guru Kelas Sekolah3 (8)

(9)

Instansi Tempat Bertugas Nama Alamat (10) (11)

Alamat Peserta (12)


1



210

LAMPIRAN 12 FORMAT B1.3 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PLPG KABUPATEN/KOTA: __________________________ No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)


NUPTK

NIP2

(4)

(5)

Tempat & Tgl Lahir Tempat Tgl (6) (7)

Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Keahlian/Guru Kelas Sekolah3 (8)

(9)

Instansi Tempat Bertugas Nama Alamat (10) (11)

Alamat Peserta (12)


1



211

LAMPIRAN 13 FORMAT B2.1 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PF PROVINSI: ______________________________ No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)


NUPTK

NIP2

(4)

(5)

Tempat & Instansi Tempat Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Tgl Lahir Bertugas 3 Keahlian/Guru Kelas Sekolah Tempat Tgl Nama Alamat (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alamat Peserta (12)


1

Format ini dicetak oleh dinas pendidikan provinsi dari dalam SIM-NUPT. Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan. 3 Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 2


212

LAMPIRAN 14 FORMAT B2.2 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PSPL PROVINSI: ______________________________ No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)


NUPTK

NIP2

(4)

(5)

Tempat & Instansi Tempat Bid Jenjang/Jenis Tgl Lahir Bertugas Studi/Mapel/Bid. Sekolah3 Tempat Tgl Keahlian/Guru Kelas Nama Alamat (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alamat Peserta (12)


1



213

LAMPIRAN 15 FORMAT B2.3 1 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PLPG PROVINSI: ______________________________ No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)


NUPTK

NIP2

(4)

(5)

Tempat & Instansi Tempat Bid Jenjang/Jenis Tgl Lahir Bertugas Studi/Mapel/Bid. 3 Sekolah Tempat Tgl Keahlian/Guru Kelas Nama Alamat (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alamat Peserta (12)


1



214

LAMPIRAN 16 FORMAT B3 1 DAFTAR PESERTA MUTASI ANTAR RAYON RAYON TUJUAN : _______________________ No. Urut (1) 1. 2. 3. Dst. *)

Nomor Peserta

Nama Lengkap

NUPTK

NIP2

(2)

(3)

(4)

(5)

Diisi PF/PSPL/PLPG sesuai pola sertifikasi guru yang diikuti

Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas (6)

Jenjang (7)

Status

*)

(8)

_______________, _________ 2011 Ketua Rayon NIP3 __

(_______________________________) NIP/NIK _________________________

1

Format B3 dicetak oleh Rayon LPTK asal melalui Website KSG, ditandatangani oleh Ketua Rayon LPTK dan dilampirkan pada BA-PF: 8 untuk diserahkan ke Rayon LPTK tujuan. Mutasi termasuk databased peserta melalui Website KSG.. 2 Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan. 3 Diisi kode Rayon LPTK asal. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

215

1

LAMPIRAN 17

FORMAT C1 HASIL TES AWAL PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PORTOFOLIO (PF) 2011 Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui pola Portofolio berikut ini: Nomor Peserta NUPTK Nama Lengkap (dengan gelar akademik) Propinsi Kabupaten/Kota Jenis /Jenjang Pendidikan tempat bertugas Bidang Studi Nama Sekolah Tempat Bertugas

: : : : : : : :

telah mengikuti ujian awal pada: Waktu Mulai Waktu Selesai Lokasi Tes

: : :

dengan hasil Skor Tes Status

: : ……………………., …………………… 2011 Petugas, ……………………………………..

*1234567890*2 Format D1 dicetak oleh: username dari IP: 127.0.0.1

1

Format C1 dicetak oleh LPTK melalui Website KSG setelah peserta selesai mengerjakan tes awal. Format ini dicetak 2 kali untuk dilampirkan pada berkas PF selain Format A1. 2 Barcode dibuat oleh sistem di Website KSG. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

216

LAMPIRAN 18 FORMAT C2 DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS LULUS No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. Dst

(2)


NUPTK

NIP

(4)

(5)

Tempat & Tgl Bid Studi/Mapel/Bid. Lahir Keahlian /Guru Kelas Tempat Tgl (6) (7) (8)

Jenjang/Jenis Sekolah1 (9)

Nama Instansi Tempat Bertugas (10)

Tgl Lulus2 (12)

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ……….. (_____________________) NIP/NIK.

1 2

Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Jika status MPLPG atau D, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

217

LAMPIRAN 19 FORMAT C3 DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS TIDAK LULUS No Urut

Nomor Peserta

(1) 3. 4. Dst

(2)


NUPTK

NIP

(4)

(5)




Ket. (12)


1

Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

218

LAMPIRAN 20 FORMAT D1 1 DAFTAR BERKAS TIAP ASESOR RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN /GURU KELAS 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH NAMA ASESOR

NO. URUT (1) 1. 2. 3. 4. 5. Dst.

NOMOR PESERTA (2)

NAMA LENGKAP PESERTA (3)

: : : :

NAMA SEKOLAH 3 TEMPAT MENGAJAR

JENIS 4 BERKAS

(4)

………………, ……………..…2011 Ketua Pelaksana PSG

(______________________) NIP/NIK.

1

Setiap kemasan bendel portofolio dibuat daftar dengan menggunakan Format C8. Satu kemasan bendel terdiri atas maksimum 10 bendel portofolio. Format C4 dibuat oleh PSG Rayon dan dicetak dari ASG. 2 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 4 Diisi Portofolio (PF) atau Dokumen (D). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

219

LAMPIRAN 21 FORMAT D2.1 1 HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA : BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS : 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH : NAMA LENGKAP PESERTA : NOMOR PESERTA (14 DIGIT) : UNSUR

A

B

JUMLAH SKOR KOMPONEN UNSUR

KOMPONEN PORTOFOLIO 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

C 3.

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas Prestasi akademik Karya pengembangan profesi Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan JUMLAH

Catatan: ……………………………………………………………… Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung

…………………., …………..2011 3 Asesor I/II

(…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap

Rekomendasi: VF/MA/MPLPG/D (Coret yang tidak perlu)

1

Format dicetak dari ASG. Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 3 Coret yang tidak perlu 2


220

LAMPIRAN 22 FORMAT D2.2 HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO GABUNGAN1 RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN /GURU KELAS JENJANG/JENIS SEKOLAH2 NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT)

: : : : : SKOR ASESOR I

UNSUR

A

B

C

KOMPONEN PORTOFOLIO

KOMPONEN

UNSUR

SKOR ASESOR II KOMPONEN

UNSUR

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas Prestasi akademik Karya pengembangan profesi Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan Jumlah Skor Rata-rata

Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: ……………………………………………………………… Rekomendasi: VF/MA/MPLPG/D (Coret yang tidak perlu) Asesor I

……….............………………….….., ………………. 2011 Asesor I I

…..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap

…..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap

1 2

Format dicetak dari ASG. Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

221

LAMPIRAN 23 FORMAT D3.1 HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA : BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS : 1 JENJANG/JENIS SEKOLAH : NAMA LENGKAP PESERTA : NOMOR PESERTA (14 DIGIT) :

UNSUR

A

B

C

HASIL VERIFIKASI YA TIDAK

KOMPONEN PORTOFOLIO 4. Kualifikasi akademik 5. Pengalaman mengajar 6. Perencanaan dan a. RPP pelaksanaan b. Pelaksanaan Pembelajaran pembelajaran 5. Pendidikan dan pelatihan 6. Penilaian dari atasan dan pengawas 7. Prestasi akademik 8. Karya pengembangan profesi 4. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 5. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 6. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Catatan: ……………………………………………………………… Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung

…………………., …………..2011 2 Asesor I/II


Rekomendasi: LVP/MPLPG/D (Coret yang tidak Perlu)

1 2

Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Coret yang tidak perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

222

LAMPIRAN 24 FORMAT D3.2 HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA : BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS : 1 JENJANG/JENIS SEKOLAH : NAMA LENGKAP PESERTA : NOMOR PESERTA (14 DIGIT) : UNSUR

KOMPONEN PORTOFOLIO

HASIL VERIFIKASI Asesor 1 Asesor 2

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar 3. Perencanaan dan c. RPP pelaksanaan d. Pelaksanaan pembelajaran Pembelajaran 4. Pendidikan dan pelatihan 5. Penilaian dari atasan dan pengawas 6. Prestasi akademik 7. Karya pengembangan profesi 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 1. 2.

A

B

C

Rekomendas: LVP/MPLPG/D (Coret yang tidak Perlu)

Asesor 2

…………………., …………..2011 Asesor 1



1


223

LAMPIRAN 25 FORMAT D4.1 1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT) No .

: : : : :

KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI

1.

Ijazah

2.

SK Mengajar

3.

SK Golongan kepangkatan

4.

Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota 3

Rekomendasi: MP/TMP/K/D

Keterangan: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D……: Diskualifikasi

HASIL VERIFIKASI

Keabsahan Kebenaran Relevansi Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran

3

MP/K MP/K MP/TMP MP/K MP/K MP/K MP/TMP/K MP/K MP/K

…………………., …………..2011 3 Asesor 1/2


1



224

LAMPIRAN 26 FORMAT D4.2 1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT)

: : : : : 3

No

1.


HASIL VERIFIKASI Asesor 1 Asesor 2

Keabsahan Kebenaran

Ijazah

Relevansi Keabsahan 2.

SK Mengajar

3.


4.

Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota

Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran

Rekomendasi: MP/TMP/K/D Asesor 2

…………………., …………..2011 Asesor 1



1



225

LAMPIRAN 27 FORMAT D5.1 1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN INDIVIDUAL PESERTA GOLONGAN IV/C RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT) No

: : : : :


1.

Ijazah

2.

SK Mengajar

3.


4.

Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota 3

Rekomendasi: MP/TMP/K/D

Keterangan: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D : Diskualifikasi

Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran

HASIL VERIFIKASI

3

MP/K MP/K MP/K MP/K MP/K MP/TMP/K MP/K MP/K

…………………., …………..2011 3 Asesor 1/2


1



226

LAMPIRAN 28 FORMAT D5.2 1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/C GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS 2 JENJANG/JENIS SEKOLAH NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT)

No

: : : : :


1.

Ijazah

2.

SK Mengajar

3.


4.

Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota

HASIL 3 VERIFIKASI Asesor Asesor 1 2

Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran Keabsahan Kebenaran

Rekomendasi: MP/TMP/K/D Asesor 2

…………………., …………..2011 Asesor 1



1



227

LAMPIRAN 29 FORMAT D6.1 1 DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO (untuk Bahan Rapat PSG) RAYON LPTK PENYELENGGARA : No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap

NUPTK

NIP

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)

(3)

(4)

(5)

Tempat, Tgl Lahir Bid. Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Skor Skor Status*) Keahlian /Guru Kelas Sekolah2 Asesor 1 Asesor 2 Tgl

Tempat (6)

(7)

*)

Diisi: LVP MA MPLPG K D

: Lulus Verifikasi Portofolio : Melengkapi Administrasi : Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru : Klarifikasi : Diskualifikasi

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

……………………, …………………2011 Ketua Pelaksana, (_____________________)

1

Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dan dijadikan bahan Rapat PSG untuk menetapkan peserta dengan status L, MA, MPLPG, K, atau D. Format dicetak dari ASG. 2 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

228

LAMPIRAN 30 FORMAT D6.2 1 DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO (untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan) 2 KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Urut

Nomor Peserta

(1) 5. 6. Dst

(2)


NUPTK

NIP

(4)

(5)


*)

Diisi: L MPLPG D

: Lulus : Mengikuti PLPG : Diskualifikasi


Nama Instansi Tgl Tempat Status*) Lulus4 Bertugas (10) (11) (12)


1

Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PF dan menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG. 2 Dikosongkan untuk rekapitulasi guru SLB. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 4 Jika status MPLPG atau D, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

229

LAMPIRAN 31 FORMAT D7.1 1 DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap Peserta

NUPTK

NIP

(1) 1. 2. 3. Dst

(2)

(3)

(4)

(5)

2

(untuk Bahan Rapat PSG) : :

Tempat & Tgl Hasil Nama Instansi Lahir Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Tempat Status*) 3 Keahlian /Guru Kelas Sekolah Asesor Asesor Bertugas Tempat Tgl *) *) 1 2 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

*)

Diisi: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D : Diskualifikasi

……………………, ………………….2011 Ketua Pelaksana

(_____________________) NIP/NIK.

1

Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG. Dikosongkan untuk guru SLB. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 2


230

LAMPIRAN 32 FORMAT C7.2 1 DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN (untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan) 2 KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Urut

Nomor Peserta

(1) 1. 2. Dst

(2)


NUPTK

NIP

(4)

(5)

Tempat & Tgl Nama Instansi Bid Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Tgl Lahir Tempat Status*) 3 Keahlian /Guru Kelas Sekolah Lulus4 Bertugas Tempat Tgl (7) (8) (9) (10) (11)

*)

Diisi: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan D : Diskualifikasi

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ………. (_____________________) NIP/NIK.

1

Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG 2 Dikosongkan untuk guru SLB. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 4 Jika status D, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

231

LAMPIRAN 33 FORMAT D8.1 1 DAFTAR HASIL PLPG KABUPATEN/KOTA PROVINSI

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK

(1) 1. 2. Dst

(2)

(3)

(4)

NIP (5)

2

(untuk Bahan Rapat PSG) : :

Tempat & Tgl Bid Lahir Studi/Mapel/ Jenjang/Jenis Bid. Keahlian Sekolah3 Tempat Tgl /Guru Kelas (6) (7) (8) (9)

*)

Diisi: L: Lulus TL: Tidak Lulus D: Diskualifikasi MG: Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya


Hasil Uji Kompetensi

Status*)

SUT

SUP

HW

SP

SS

SAK

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

……………………, ………………….2011 Ketua Pelaksana (_____________________) NIP/NIK.

1

Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG. Dikosongkan untuk guru SLB. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. 2


232

LAMPIRAN 34 FORMAT D8.2 1 DAFTAR HASIL PLPG (untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan) 2 KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : No Urut

Nomor Peserta


NUPTK

NIP

(1) 1. 2. Dst

(2)

(3)

(4)

(5)

Tempat & Tgl Bid Lahir Studi/Mapel/Bid. Jenjang/Jenis Keahlian /Guru Sekolah3 Tempat Tgl Kelas (6) (7) (8) (9)

*)

Diisi: L: Lulus TL: Tidak Lulus MG: Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya


Status*) (17)

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ………. (_____________________) NIP/NIK.

1

Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG 2 Dikosongkan untuk guru SLB. 3 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

233

LAMPIRAN 35 FORMAT PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS 1 DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG RAYON LPTK PENYELENGGARA NAMA LENGKAP PESERTA NOMOR PESERTA (14 DIGIT)

: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….

A. Kelengkapan Berkas No Berkas yang Dikumpulkan 1 Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Belum S-1/D-IV SLTA atau sederajat 2 Fotokopi Ijazah S-1 Sudah S-1/D-IV S-2 3 Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (SK pertama s.d SK terakhir) 4 Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah 5 Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (khusus PNS)

B. No 1

Ada

Pengecekan Data dan Persyaratan Peserta Persyaratan Kualifikasi Akademik (Diisi ijasah terakhir)

2

Masa Kerja

3

Usia

4

Golongan (Diisi golongan terakhir)

Format A1 Bukti Fisik Format A1 Bukti Fisik Format A1 Bukti Fisik Format A1 Bukti Fisik

Diisi ………………….... ………………….... ….. thn ….. bln ….. thn ….. bln ….. thn ….. bln ….. thn ….. bln ………………….... …………………....

S/TS

Catatan: S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai  Persyaratan masa kerja, usia, dan golongan peserta yang tercantum dalam Format A1 dan bukti fisik (dilihat di berkas) harus sesuai. Jika tidak sesuai maka peserta dinyatakan diskualifikasi atau ditunda keikutsertaan dalam sertifikasi guru tahun ini.  Peserta diskualifikasi apabila: 1) tidak memenuhi persyaratan peserta, atau 2) berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak lengkap). 3) masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) 6 bulan atau lebih, atau 4) golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik (berkas).

CATATAN HASIL PENGECEKAN LPLPG : Lanjut menjadi peserta PLPG. Nama Tanda D/1 : Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta. Petugas Tangan lengkap). D/2 : Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak D/3 : Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) ……………… ……………… maksimal 6 bulan. ……….. ………. D/4 : Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik (berkas).

1

Printout ASG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

234

LAMPIRAN 36

1

BERITA ACARA BERITA ACARA PELAKSANAAN TES AWAL (ONLINE)

BA-PF: 1

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011 hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Lokasi: .................................. Ruang: ............................................. Dimulai pukul ........................hingga pukul ................................... Telah dilaksanakan Tes Awal Online yang diikuti ……………………. peserta. Hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan Tes Awal: .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… …………………………………………, ……………………….. 2011 Petugas, ………………………………………………… NIP./NIK. …………………………………


235

LAMPIRAN 37 BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PORTOFOLIO DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) KEPADA RAYON LPTK1

BA-PF: 2

Pada hari ini: ..........tanggal/bulan:.......tahun ....., telah diserahkan Oleh: PSG Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota2 …………………………….................... Kepada: Rayon LPTK .............................................................................. 1. 2. 3. 4.

Portofolio, sebanyak ... peserta, … bendel. Dokumen, sebanyak ... peserta. Berkas PLPG, sebanyak ..........peserta Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1.3/Format B2.3)3, sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta … orang. 5. Fotokopi Daftar Peserta Tes Awal Online Status TL (Format C3), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang. 6. Fotokopi Daftar Peserta Hasil Verifikasi PF Status TL (Format D6.24), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang. 7. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PSPL (Format B1.2/Format B2.25), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang. 8. Fotokopi Daftar Verifikasi Dokumen (Format D7.2), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang. 9. Pasphoto Berwarna (3 X 4 cm, @ 4 Lembar), sebanyak … peserta ……………..……..........……………….,…………………..2011 Pihak yang Menerima Pihak yang Menyerahkan .................................... Tanda tangan dan nama lengkap

............................................. Tanda tangan dan nama lengkap

1

Format ini dibuat oleh diinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, rangkap dua (satu lembar untuk penerima, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4. 2 Dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. 3 Format B2.1 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi. 4 Format B2.2 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB). 5 Format B2.2 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

236

LAMPIRAN 38 BERITA ACARA1 SERAH TERIMA BERKAS SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

BA-PF: 3

Pada hari ini ........................., tanggal/bulan....................tahun ....., telah diserahkan Oleh: PSG Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................................... Kepada: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .........................................…….. 1. 2. 3. 4.

Daftar Peserta Sertifikasi Pola PF (Format B1.1), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PSPL (Format B1.2) (Hardcopy), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta … orang. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1.3) (Hardcopy), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta … orang. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang Penetapan Peserta Sertifikasi, sebanyak … berkas, dengan jmlah peserta … orang ………….......….., ……………………2011

1

Pihak yang Menerima

Pihak yang Menyerahkan

(.......................................) Tanda tangan dan nama lengkap

(.........................................) Tanda tangan dan nama lengkap

Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota rangkap dua (satu lembar untuk dinas pendidikan provinsi, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

237

LAMPIRAN 39

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS DARI PSG KEPADA ASESOR

1

BA-PF: 4

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ..................................... 2011 telah diserahkan Berkas dari PSG kepada Asesor. 1. Portofolio

: ...................................

Bendel

2. Dokumen

: ...................................

Bendel

3. Format D2.1 (data kosong)

: ...................................

Lembar


: ...................................

Lembar


: ...................................

Lembar


: ...................................

Lembar

……………………………, ……………………….2011 Pihak yang Penerima (Asesor)

Pihak yang Menyerahkan (PSG)

................................................

...................................................

Tanda tangan dan nama lengkap

Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4

1

Dibuat oleh PSG, rangkap dua (satu lembar untuk pihak yang penerima, satu lembar lainnya untuk yang pihak menyerahkan/arsip). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

238

LAMPIRAN 40 BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS DARI ASESOR KEPADA 1 PSG

BA-PF: 5

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ..................................... 2011 telah diserahkan Berkas dari PSG kepada Asesor. 1. Portofolio : ........................ Bendel 2. Dokumen : ........................ Bendel 3. Format D2.1 (terisi data) : ........................ Lembar 4. Format D3.1 (terisi data) : ........................ Lembar 5. Format D4.1 (terisi data) : ........................ Lembar 6. Format D5.1 (terisi data) : ........................ Lembar 7. Format D6.1 (terisi data) : ........................ Lembar ………………………, ………………….2011 Pihak yang Penerima (PGG) Pihak yang Menyerahkan (Asesor) ................................................. Tanda tangan dan nama lengkap Ukuran Kertas: A4

1

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap


239

LAMPIRAN 41 BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO/VERIFIKASI 1 FORTOFOLIO/VERIFIKASI DOKUMEN

BA-PF: 6

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011 hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Lokasi: .................................. Ruang: ............................................. Dimulai pukul ........................hingga pukul ................................... 2

Telah dilaksanakan Penilaian Portofolio/Verifikasi Portofolio/Verifikasi dokumen : 1. 2. 3.

Jumlah portofolio yang dinilai .............. bendel. Jumlah Portofolio yang diverifikasi ....... bendel. Jumlah dokumen yang diverifikasi ....... bendel.

Hal-hal yang terjadi pada saat Penilaian Portofolio/Verifikasi dokumen:

……………………………….., …………………………2011 Ketua PSG Rayon LPTK……………..

........................................ Tanda tangan dan nama lengkap Ukuran Kertas: A4

1

Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap hari selama proses penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

2

Coret yangtidak perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

240

LAMPIRAN 42 BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGECEKAN KELENGKAPAN

BERKAS DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG 1

BA-PF: 7

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011 hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Telah dilaksanakan Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Peserta Yang Memilih Langsung PLPG: 1. 2. 3.

Jumlah peserta yang Lanjut PLPG : .....................orang Jumlah peserta Diskualifikasi: .............................orang Daftar Hasil Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Peserta yang Memilih Langsung PLPG terlampir.

Hal-hal yang terjadi pada saat Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Peserta Yang Memilih Langsung PLPG

……………………………….., …………………………2011 Ketua PSG Rayon LPTK…………….. ........................................ Tanda tangan dan nama lengkap

1

Pointout AGS Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

241

LAMPIRAN BA-PF 7 HASIL PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG TERLAMPIR

*)

No Urut

Nomor Peserta


(1) 3. 4. Dst

(2)

(3)

Status: LPLPG D/1 D/2

: : :

D/3

:

D/4

:

Bid Studi/Mapel/ Jenjang/Jenis Bid. Keahlian Sekolah1 /Guru Kelas (4) (5)


kabupaten/ Kota

Status*)

(7)

(8)

Lanjut menjadi peserta PLPG. Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta. Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak lengkap). Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) maksimal 6 bulan. Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik (berkas). ……………………………….., …………………………2011 Ketua PSG Rayon LPTK…………….. ........................................ Tanda tangan dan nama lengkap

1


242

LAMPIRAN 43 BERITA ACARA PELAKSANAAN PLPG

1

BA-PF: 8

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011 hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 2

Telah dilaksanakan PLPG : 1. 2. 3. 4. 5.

Mapel: ................................................................................... Rombel: ................................................................................ Lokasi: ................................................................................... Peserta yang mengikuti PLPG. ...............................................................orang Peserta yang tidak mengikuti PLPG secara penuh: .... orang, sebagai berikut. Nomor peserta Nama Peserta Alasan

Hal-hal yang terjadi pada saat PLPG

……………………………….., …………………………2011 Ketua PSG Rayon LPTK…………….. ........................................ Tanda tangan dan nama lengkap

1

Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap setiap rombel PLPG.

2

Coret yangtidak perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

243

LAMPIRAN 44

BERITA ACARA SERAH TERIMA PESERTA MUTASI ANTAR RAYON 1

BA-PF: 9

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ................... 2011 1. telah dilakukan mutasi peserta sertifikasi guru: dari Rayon LPTK ...................................................................... ke Rayon LPTK ........................................................................ sebanyak ......... peserta 2. Berkas yang dimutasi: 1. Daftar Peserta Mutasi Antar Rayon (Format B3): ........berkas 2. Portofolio ...... peserta,........bendel 3. Dokumen ...... peserta,........bendel

………………………, ………………….2011 Pihak yang menerima Pihak yang Menyerahkan Rayon LPTK.............. Rayon LPTK..............

................................................. Tanda tangan, nama lengkap, NIP/NIK Ukuran Kertas: A4

1

................................................. Tanda tangan, nama lengkap, NIP/NIK


244

LAMPIRAN 45 DAFTAR HADIR ASESOR Hari/Tanggal

:

Pukul

:

Acara

:

Tempat

:

No

Nama

Tanda Tangan

(1)

(2)

(3)

1. 2. 3. 4. 5. Dst ………………, .………….………2011 Ketua Pelaksana PSG LPTK Rayon: …………… (________________________) NIP.


245

LAMPIRAN 46

TANDA PENGENAL ASESOR

SERTIFIKASI GURU 2011 RAYON ……… …………NAMA LENGKAP……… ---------------LPTK ASAL--------------Rayon LPTK: …………… Ketua,

Stempel Rayon

(________________________) NIP.


246

LAMPIRAN 47

KODE ETIK ASESOR

SAPTA ETIKA ASESOR SERTIFIKASI GURU 1. Menaati segala peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 2. Menilai kinerja guru secara objektif dan profesional, serta melaporkan hasilnya hanya kepada yang berwenang. 3. Menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, dan rahasia pihak yang dinilai. 4. Menjaga nama baik dan wibawa asesor serta lembaga sertifikasi guru. 5. Berpenampilan sopan dan rapi serta bertutur kata santun. 6. Tidak menerima sesuatu apapun dari pihak yang dinilai, atau patut diduga berhubungan dengan pihak yang dinilai, yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya sebagai asesor. 7. Tidak memiliki dan/atau ikut memiliki, dan/atau mempunyai hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan lembaga bimbingan belajar yang berkaitan dengan sertifikasi guru.


247

LAMPIRAN 48 JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

1

Batas akhir 20 April 2011. Batas akhir 30 April 2011. 3 Batas akhir 7 Mei 2011. 4 Batas akhir 15 Mei 2011. 2


248

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011 BUKU 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Recommend Documents