Seri Memoria Passionis No. 19 APUA TAHUN 2006

Seri Memoria Passionis No. 19

MEMO RIA P ASSI ONIS D APU A MEMORIA PA SSIO DII P PAPU APUA TAHUN 2006

MEMORIA PASSIAONIS DI PAPUA TAHUN 2006

ii

MEMO RIA P ASSI ONIS D APU A MEMORIA PA SSIO DII P PAPU APUA TAHUN 2006

diterbitkan oleh: OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE CATHOLIC DIOCESE OF JAYAPURA

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN KEUSKUPAN JAYAPURA

2008

iii


MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA TAHUN 2006 Penulis: Tim SKP Jayapura Editor: Hanif Suranto layout & desain cover: Muid Mularnoidin Korektor: Nadjib Abu Yasser Cetakan Pertama 2008 Hak Cipta © SKP JAYAPURA Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) SKP Jayapura, Tim MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA TAHUN 2006 Cetakan Pertama, Jakarta: SKP JAYAPURA , 2008 xxii + 424 halaman; 14 x 21 cm ISBN 979-9381-03-7

SKP JAYAPURA: Jl. Kesehatan No. 4 Dok II Jayapura Phone / Fax.:(62) (967)-534993 Website: www.hampapua.org Email: [email protected]

iv

dipersembahkan bagi mereka yang dibungkam karena menyuarakan kebenaran

v


vi

DAFTAR ISI Kata Pengantar––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––xiii Daftar Singkatan––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––xv Bab I KEKERASAN DAN KETAKUTAN DI AWAL TAHUN–––––––xxii Papua Aktual Januari – Maret 2006 Penulis : A.F. Sari Rosa Moiwend BAGIAN I LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA––––––––––1 A. Situasi Hak-Hak Sipil dan Politik––––––––––––––––––––––1 A.1 Irian Jaya Barat (IJB) VS Otsus–––––––––––––––––––––––1 A.2 Hiruk Pikuk Pilkada Gubernur Papua A.3 Kasus 16 Maret 2006 A.4 Catatan Mengenai Kebebasan Warga B. Situasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya B.1 Kesejahteraan B.2 Hak Atas Kesehatan: Wabah HIV-AIDS B.3 Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak B.4 Hak Atas Pendidikan B.5 Pengurasan Sumberdaya Alam B.6 Penyelengaraan Pemerintahan BAGIAN II ANALISIS LINTASAN PERISTIWA A. Hak-Hak Sipil dan Politik A1 Irian Jaya Barat (IJB) Versus Otsus A.2 Hiruk Pikuk Pilkada Gubernur Papua A.3 Kasus Abepura 16 Maret 2006: Cermin Realita Konflik Yang Terpendam?

vii


B. Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya B.1 Kesejahteraan Masyarakat B.2 Hak Atas Pekerjaan: CPNS dan PKL B.3 Hak Atas Kesehatan: Wabah HIV-AIDS? B.4 Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak B5 Hak Atas Pendidikan: Minimnya Tenaga Guru B.6 Pengurasan Sumber Daya Alam B.7 Penutup: Penyelenggaraan Pemerintahan Bab II BOROK-BOROK DITELANJANGI Papua Aktual April – Juni 2006 Penulis : J. Budi Hernawan, ofm BAGIAN I LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA A. Hak-Hak Sipil dan Politik A.1 Hebohnya Pencari Suaka A.2 Konflik Pilkada Gubernur Papua A.3 Pengadilan Kasus Abepura 16 Maret 2006 A.4 Konflik PT Freeport Indonesia A.5 Pertahanan Dan Keamanan B. Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya B.1 Kasus-Kasus Korupsi B.2 Simpang-Siur Otsus B.3 Keterpurukan Pelayanan Kesehatan B.4 Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak B.5 Kebijakan Pendidikan Yang Timpang B.6 Pasar Di Jayapura

viii

BAGIAN II ANALISIS PERISTIWA A. Hak Hidup B. Dicari: Pemimpin Papua C. Mengadili Kebebasan Warga D. Keamanan atau Pengawasan? E. Sandiwara Politik: Obral Janji Kemakmuran F. Orang Kecil Tetap Tersingkir Bab III TANAH PAPUA RUMAH KITA, BELUM AMAN? Papua Aktual Juli– September 2006 Penulis : A.F. Sari Rosa Moiwend BAGIAN I LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA A.Situasi Hak-Hak Sipil dan Politik A.1 Kebebasan Warga A.2 Pertahanan Dan Keamanan A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan A.4 Penanganan Konflik A.5 Aspirasi ‘M’ (Merdeka) A.6 Pemekaran VS Otsus B. Situasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya B.1 Hak Atas Pendidikan B.2 Hak Atas Kesehatan B.3 Kesejahteraan Umum B.4 Pengelolaan Sumber Daya Alam

ix


BAGIAN II ANALISIS LINTASAN PERISTIWA A. Hak-Hak Sipil Dan Politik A.1 Kebebasan Warga A.2 Pertahanan Dan Keamanan A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan A.4 Penanganan Konflik B. Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya B1 Hak Pendidikan B.2 Hak Atas Kesehatan B.3 Kesejahteraan Umum B.4 Pengelolaan Sumber Daya Alam Bab IV TUTUP TAHUN DENGAN KECEMASAN Papua Aktual Oktober – Desember 2006 Penulis : Toni Nuwa Wonga, ofm dan A.F.Sari Rosa Moiwend BAGIAN I LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA A. Situasi Hak-Hak Sipil dan Politik A.1 Kebebasan Warga A.2 Pertahanan Dan Keamanan A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan A.4 Penanganan Konflik A5 Aspirasi ‘M’ (erdeka) A.6 Pemekaran VS Otsus B. Situasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya B.1 Hak Atas Pendidikan B.2 Hak Atas Kesehatan

x

B.3 Kesejahteraan Umum B.4 Pengelolaan Sumber Daya Alam BAGIAN II ANALISIS LINTASAN PERISTIWA A. Hak-hak Sipil dan Politik A.1 Kebebasan Warga A.2 Pertahanan Dan Keamanan A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan A.4 Penanganan Konflik A.5 Aspirasi ‘M’ (erdeka) A.6 Pemekaran VS Otsus B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya B.1 Substansi Pendidikan Belum Tersentuh B.2 Angan-angan Hidup Sehat B.3 Kesejahteraan Umum B.4 Pengelolaan Sumber Daya Alam LAMPIRAN-LAMPIRAN PROFIL SKP

xi


xii

KATA PENGANTAR Di penghujung tahun 2008 ini, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura kembali menerbitkan Seri Memoria Passionis No. 19 yang berjudul Memoria Passionis Tahun 2006: catatan HAM dan sosial politik di Tanah Papua. Dua tahun sudah berlalu dan ingatan kita yang pendek telah disibukkan oleh peristiwa-peristiwa baru yang tak jarang membutuhkan jawaban segera. Kasus-kasus besar yang terjadi dalam dua tahun terakhir seperti hiruk pikuk pemekaran, sengketa pilkada, kasus-kasus kekerasan terbaru, bencana alam, kelangkaan minyak tanah, dinamika aspirasi M(erdeka)—semuanya telah menenggelamkan masa lampau di bawah masa kini. Karenanya tak heran jika peristiwa yang sudah lewat tinggal sebagai kenangan akan masa lampau yang pahit dan hanya akan bangkit saat peristiwa baru mengusiknya. Inilah memoria passionis, ingatan akan penderitaan sebangsa. Catatan-catatan dalam buku ini tak lain merupakan upaya menggemakan suara-suara mereka yang dibungkam karena menyuarakan kebenaran. Tak banyak kenangan manis di masa lampau yang bisa diingat sehingga wajarlah jika kenangan itu tak ingin dibangkitkan lagi oleh publik. Meski demikian, SKP Jayapura tetap setia mendokumentasikan cerita-cerita kecil rakyat Papua yang merekam kehidupan nyata harian rakyat Papua di berbagai tempat di Tanah Papua yang mencakup dimensi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti dirumuskan dalam dua kovenan PBB tentang daftar hak-hak tersebut. Dimensi hak-hak sipil dan politik mencakup kebebasan warga (civil liberties) yang akhirnya mengerucut menjadi pertanyan mengenai perlindungan hak hidup orang Papua; dinamika pertahanan dan keamanan yang menjadi unsur amat kuat dalam kebijakan pembangunan di Papua; pergumulan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan masyarakat; berbagai konflik di Papua dan usaha-usaha menanganinya; dinamika gerakan aspirasi M(erdeka) yang nyata-nyata hidup di hati banyak orang di Tanah Papua; dan akhirnya dinamika Otsus yang terus digerogoti dengan pemekaran dan sengketa politik di antara elit politik negeri ini dan

xiii


berbagai lembaga negara yang terkait di dalamnya. Potret peristiwa ini pantas dicermati agar kita menangkap dengan lebih baik apa yang ada di bawah permukaan dan apa yang dicitrakan oleh media. Potret kita tidak lengkap jika kita tidak mendalami dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang tak lain menjadi prioritas pelaksanaan UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. SKP menyoroti bagaimana menyoroti bidang-bidang layanan publik dari sudut hak asasi manusia. Karena itu kami mencatat pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, kesejahteraan umum, dan problem yang amat pelik: pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Papua amat kaya dengan sumber daya alam tetapi miskin dalam tingkat pencapaian kesejahteraan. Karena itu pertanyaan mengenai pengelolaannya menjadi amat kunci. Dua dimensi inilah yang mengisi lembaran demi lembaran buku ini dan menjadi satu kesatuan utuh mengenai peristiwa-peristiwa kunci di tahun 2006 dari kacamata perlindungan hak hidup orang Papua. Sebagai sebuah paparan fakta dan peristiwa, amat jelas bahwa buku ini tidak menawarkan solusi. Buku ini justru mengajak pembaca bersama-sama mencari jalan-jalan terobosan baru bagi kemacetan dan kebuntuan situasi di Tanah Papua. Jalan-jalan terobosan, pikiran-pikiran baru, atau pandangan-pandangan kreatif dan kritis dari pembaca merupakan sumbangan nyata bagi pergumulan orang Papua dalam merumuskan jatidirinya di tengah dunia yang amat cepat berubah. Kata ‘dialog’, konsep Papua Tanah Damai, menjadi makin populer sekaligus belum banyak dijabarkan menjadi pegangan operasional. Sesuai dengan visinya, SKP terus mendorong dan terlibat dalam berbagai upaya mencari jalan keluar dan semoga cita-cita besar tersebut makin mengilhami banyak orang untuk betul-betul berjuang bagi penegakan keadilan dan membangun perdamaian di Tanah Papua. Jayapura, Penghujung Tahun 2008 J. Budi Hernawan OFM Direktur

xiv

DAFTAR SINGKATAN AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi ALDP : Aliansi Demokrasi Untuk Papua AMP : Aliansi Mahasiswa Papua APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara APPI : Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia AS : Amerika Serikat ASA : Aksi Stop AIDS BAP : Berita Acara Pemeriksaan Bapedalda : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah BBM : Bahan Bakar Minyak BKD : Badan Kepegawaian Daerah BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKN : Badan Kepegawaian Negara BNN : Badan Narkotika Nasional BPD : Badan Pengawas Daerah BP3D : Badan Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Daerah BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Caleg : Calon Legislatif Capres : Calon Presiden Cawapres : Calon Wakil Presiden CGI : Common Ground Indonesia CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil Danlantamal : Komandan Pangkalan Utama TNI AL DAP : Dewan Adat Papua Depkeh : Departemen Kehakiman Dinkes : Dinas Kesehatan Dll : Dan lain-lain DPR : Dewan Perwakilan Rakyat DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPU : Departemen Pekerjaan Umum

xv


ELSHAM : Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral FKMMPT : Forum Komunikasi Mahasiswa Masyarakat Pegunungan Tengah Foker : Forum Kerja GAM : Gerakan Aceh Merdeka GBE : Growth Based Education GKI : Gereja Kristen Injili GOR : Gedung Olah Raga GOW : Gabungan Organisasi Wanita GPK : Gerakan Pengacau Keamanan HAM : Hak Asasi Manusia HPH : Hak Pengusaha Hutan IBI : Ikatan Bidan Indonesia ICGAT : Internasional Crisis Group Asia Tenggara ICRC : Internasional Committee of the Red Cross ICS : Institut for Civil strengthening IJB : Irian Jaya Barat IMS : Infeksi Menular Seksual IPPMK : Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Karon ISTJ : Institut Sains dan Teknologi Jayapura ISTP : Institut Sains dan Teknologi Papua ITS : Institut Teknologi Surabaya Jakgung : Jaksa Agung JPU : Jaksa Penuntut Umum Jurkam : Juru Kampanye Kabag : Kepala Bagian Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri Kajati : Kepala kejaksaan Tinggi Kakanwil : Kepala Kantor Wilayah KAM : Keuskupan Agung Merauke KAMMI : Kesatuaan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kapolda : Kepala Kepolisian Daerah

xvi

Kasdam Keppres KIPRA KK KKN KM KNPI Kodam Kodim Komnas Kontras Kostrad KPAN/D KPP HAM KPPS KPU KPUD KPZDP KSDA KSMP KTI KUHP LBH LEMASA LMA LP LP3AP LP3BH LPMP LSM MA

: Kepala Staff Daerah Militer : Keputusan Presiden : Komite Independen Pemberdayaan Rakyat : Kepala Keluarga : Korupsi Kolusi Nepotisme : Kapal Motor : Komite Nasional Pemuda Indonesia : Komando Daerah Militer : Komando Distrik Militer : Komisi Nasional : Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan : Komando Strategi Angkatan Darat : Komisi Penangulangan AIDS Nasional/Daerah : Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia : Ketua Panitia Pemungutan Suara : Komisi Pemilihan Umum : Komisi Pemilihan Umum Daerah : Koalisi Perempuan Untuk Zona Damai di Papua : Konservasi Sumber Daya Alam : Komite Solidaritas Mahasiswa Papua : Kawasan Timur Indonesia : Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Lembaga Bantuan Hukum : Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme : Lembaga Masyarakat Adat : Lembaga Pemasyarakatan : Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua : Lembaga Penelitian Pengkajiaan dan Pengembangan Bantuan Hukum : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan : Lembaga Swadaya Masyarakat : Makamah Agung

xvii


Mayjen MRP MTBS MUI NKRI ODHA OPM Organda Otsus P2M P3W PAM PAN Panwaslu Parpol PBB PBR PDAM PDIP PDS Pemda Pemilu Pemkab Pemprov Pepera Perda PGB PIB Pilpres PKB PKL PKPB PKPI

: Mayor Jenderal : Majelis Rakyat Papua : Manajemen Terpadu Bagi Balita Sakit : Majelis Ulama Indonesia : Negara Kesatuan Republik Indonesia : Orang Dengan HIV/AIDS : Organisasi Papua Merdeka : Organisasi Angkutan Darat : Otonomi Khusus : Pemberantasan Penyakit Menular : Pusat Kajian Pemberdayaan Wanita : Perusahaan Air Minum : Partai Amanat Nasional : Panitia Pengawasan Pemilu : Partai Politik : Perserikatan Bangsa Bangsa : Partai Bintang Reformasi : Perusahaan Daerah Air Minum : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Partai Damai Sejahtera : Pemerintah Daerah : Pemilihan Umum : Pemerintahan Kabupaten : Pemerintahan Provinsi : Penentuan Pendapat Rakyat : Peraturan Daerah : Persekutuan Gereja-Gereja Baptis : Partai Indonesia Baru : Pemilihan Presiden : Partai Kebangkitan Bangsa : Pedagang Kaki Lima : Partai Karya Peduli Bangsa : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

xviii

PLN PLTD PN PNBK PNG PNS Polri POM AU PPD PPDK PPK PPS PSJ/K PT PTT PTUN Raskin RI RS RSUD SD SDM Sekjen Serpas SK SKP SLTP SMK SMU SPBU SSK SST STT

: Perusahaan Listrik Negara : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel : Pengadilan Negeri : Partai Nasional Banteng Kemerdekaan : Papua New Guinea : Pegawai Negeri Sipil : Polisi Republik Indonesia : Polisi Militer Angkatan Udara : Partai Persatuan Daerah : Partai Persatuan Demokrasi Kasih Bangsa : Panitia Pengawas Keuangan : Panitia Pemungutan Suara : Pekerja Seks Jalanan/Komersial : Pengadilan Tinggi : Pegawai Tidak Tetap : Pengadilan Tata Usaha Negara : Rakyat Miskin : Republik Indonesia : Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah : Sekolah Dasar : Sumber Daya Manusia : Sekretaris Jenderal : Pergeseran Pasukan : Surat Keputusan : Sekretariat Keadilan dan Perdamaian : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan : Skolah Menengah Umum : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum : Satuan Setingkat Kompi : Satuan Setingkat Peleton : Sekolah Tinggi Teologi

xix


TBC : Tuberculosis THR : Tunjangan Hari Raya TK : Taman Kanak-kanak TNI : Tentara Nasional Indonesia TOT : Training for Trainer TPF : Tim Pencari Fakta TPN : Tentara Nasional Papua TPS : Tempat Pemungutan Suara Uncen : Universitas Cenderawasih Unicef : United Nation for International Children Fund UNTEA : United Nation Temporary Executive Authority UU : Undang-Undang VCT : Voluntary Counselling and Test WNA : Warga Negara Asing WNI : Warga Negara Indonesia WWF : World Wide Fund for Nature YAHAMAK : Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan YHI : Yayasan Harapan Ibu YPKM : Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat YPMP : Yayasan Pengembangan Masyarakat Papua

xx

xxi


BAB I

KEKERASAN DAN KETAKUTAN DI AWAL TAHUN Papua Aktual Januari – Maret 2006 Oleh A.F. Sari Rosa Moiwend

Mahasiswa pendemo menduduki ruas jalan Abepura - Sentani, di depan Kampus UNCEN Abepura, 16 MAret 2006

xxii

BAGIAN I

LINT A SAN P ERISTIW A LINTA PERISTIW ERISTIWA HAK ASASI MANUSIA JANUARI – MARET 2006

A. SITUASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK A.1 IRIAN JAYA BARAT (IJB) VS OTSUS 3 Januari Anggota Pokja Papua di Jakarta Frans Maniagasi mengatakan, Hukum IJB haruslah permanen berupa Undang-Undang (UU) tentang Pemekaran Provinsi dalam konteks Otsus Papua bukan bersifat temporer seperti apa yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pengganti UU (Perpu). Selain itu, Perpu sangat tidak logis sebab situasi dan kondisi politik di Tanah Papua tidak berada dalam situasi darurat perang. 5 Januari Kepala Badan Kesatuan Bangsa J. Wempi Wola mengatakan, landasan hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) sampai saat ini belum tuntas dibahas. Salah satu penyebabnya adalah DPRP Papua sendiri dalam posisi dilematis, karena saat ini wilayah kerja DPRP hanya mencakup Provinsi Papua. 11 Januari Setelah MRP berencana menggelar konsultasi publik untuk menjaring pendapat masyarakat tentang pemekaran IJB, Pemda dan DPRD Irian Jaya Barat (IJB) menggelar pertemuan dengan Mendagri M. Ma’ruf guna menolak rencana MRP tersebut. Ketua DPRD IJB menyatakan kekecewaannya terhadap sikap MRP yang masih mempermasalahkan ekstensi IJB.


23 Januari Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan mempertegas dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah ini terhadap keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat. Di hadapan Ketua MRP Agus Alue Alua, Wakil Ketua MRP Ir. FA Wospakrik M Sc, dan Ketua Pansus Pemekaran, NA Maidepa, Bupati Mandacan mengatakan, “Jangan memunculkan masalah baru. Apa yang sudah berjalan biarlah berjalan, jangan dipermasalahkan lagi. Namun yang sekarang dilakukan adalah bagaimana memperkuat status keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat ini,“ tegas Bupati di depan 14 anggota MRP di Manokwari. Ketua MRP Agus Alue Alua mengatakan wilayah Papua yang mencapai 4 kali pulau Jawa, namun penduduknya hanya 2,6 juta jiwa di mana di dalamnya hanya terdapat 1,6 juta jiwa orang asli Papua. “Apakah ini bagus, penduduk asli Papua hanya 1,6 dan wilayahnya di potong-potong. Maka itu subtansi ini harus kita lihat dulu dan tanya kepada rakyat,” jelasnya. “Kalau memang rakyat mau pemekaran Provinsi IJB, silahkan. Namun, yang disusun nanti bukan penguatan Perpu IJB, namun merupakan suatu aturan yang dapat menjamin, bahwa UU Otsus akan memproteksi orang asli Papua,” katanya. 24 Januari Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) Ir. Timbul Pujianto MPM mengharapkan, kedatangan pimpinan dan anggota MRP ke IJB untuk bertemu dengan komponen masyarakat dan pemerintah akan mempercepat penyelesaian pengesahan Perpu sebagai payung hukum Provinsi IJB. Pakar Hukum Ferry Kareth mengatakan jika Pronvinsi Irian Jaya Barat (IJB) ikut serta dalam Pilkada yang saat ini dilaksanakan oleh Provinsi Papua akan membawa dampak luas dan kompleks. Sebab, akan mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat baik Irian Jaya Barat (IJB) maupun Papua dan masalah ini akan menjadi rumit. Dari penjaringan aspirasi anggota MRP di Kabupaten Kaimana, sebagian besar masyarakat Kaimana menolak keberadaan Provinsi IJB dan siap mengikuti Pilkada Gubernur Papua. Hal ini dikatakan oleh Kepala

2

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Angganeta Wally, SPd, MM. 25 Januari Tatap muka Pansus MRP tentang Pemekaran Papua dengan Tim 315 (Forum Pejuang Pemekaran Provinsi Papua) diwarnai kegaduhan. Anggota Tim 315 yang hadir diantaranya Ketua DPRD Irian Jaya Barat (IJB) Jimmy Demianus Ijie, Hermus Indow, Lazarus Indow, dan tokoh lainnya. Sekitar 30-an warga yang menghadiri pertemuan ini mengeluarkan kata-kata yang memojokkan MRP. Mereka mendesak agar MRP segera menentukan sikap untuk mendukung pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Pemerintah dan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) keberatan dengan langkah-langkah yang diambil MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat mengenai perlu tidaknya pemekaran di Tanah Papua. Ketua DPRD Jimmy Demianus Ijie bersama Gubernur Provinsi IJB Ir. Timbul Pujianto, MPM akan melaporkan kepada Pemerintah Pusat. Ketua DPRD IJB menilai, MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua tidak konsisten dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan MRP dengan Pemerintah Pusat itu adalah, MRP diberi ruang dan waktu untuk melakukan konsultasi publik. Lagi pula konsultasi publik ini harus dilakukan atas koordinasi dan persetujuan Pemerintah Provinsi IJB juga. Pihak Provinsi IJB juga akan melakukan pendampingan.”Kenapa mereka masuk ke mana-mana tidak ada pendampingan,” katanya. Sementara itu Wakil Ketua MRP, Ir. F.A. Wospakrik M.Sc menyatakan, pihaknya datang ke masyarakat untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat. Mau di bawa ke mana masyarakat berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001. 26 Januari Dalam menjaring aspirasi terkait keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Ketua dan anggota MRP sempat mendapat ancaman dari orangorang tidak dikenal. Hal ini diakui oleh Ketua MRP Agus Alua. “Pada Kamis dini hari, ada beberapa pemuda datang ke tempat penginapan

3


Hotel Metro, Manokwari, dan mengancam Pimpinan dan anggota MRP dengan alat tajam. Namun kami telah laporkan pada pihak Polisi untuk ditindaklanjuti”, ujarnya. Anggota DPRD IJB Chaidir Jafar SE, M.Si mengatakan, pihaknya juga akan menjaring aspirasi dari masyarakat di wilayah IJB terkait dengan keberadaan Provinsi IJB. Ini dilakukan sebagai perbandingan dari hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP. Ketua KPUD Provinsi IJB, Ny. Regina Sauyai mengatakan Pilkada di Provinsi Irian Jaya Barat telah tertunda 2 kali sehingga dana sebesar Rp 43 Miliar mubazir. 27 Januari Wakil Ketua MRP, Dra. Hana S. Hikoyabi mengatakan, hasil sementara konsultasi publik di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat menunjukkan bahwa pada umumnya banyak orang ingin tetap 1 Provinsi Papua. 29 Januari Masalah pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) serta kunjungan MRP di wilayah Provinsi IJB terus memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Ketua Umum Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (FPPP-IJB), Hermanus Indow menegaskan, Provinsi IJB lahir sebelum disahkan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana mensinkronkan antara realitas di IJB dengan UU Otsus. Ia juga menambahkan apa yang dilakukan MRP di Provinsi IJB dalam rangka konsultasi publik adalah mengarah pada upaya sinkronisasi, bukan mencari pendapat rakyat, mengenai persoalan apakah IJB ini perlu atau tidak. 1 Februari Bupati Teluk Wondama. Drs. Albert H Torey, MM secara tegas menyatakan pihaknya mendukung pemekaran dan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB).

4

7 Februari Ketua MRP Agus Alua mengatakan hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP terhadap masyarakat IJB di 9 Kabupaten di daerah tersebut belum dapat disimpulkan. 8 Februari Tujuh orang Bupati dan Ketua DPRD se-provinsi IJB secara bulat menyatakan sikap politiknya. Para Bupati dan Ketua DPRD se IJB, minus Bupati dan Ketua DPRD Sorong, Walikota dan Ketua DPRD Kota Sorong, meminta agar pemerintah pusat segera menetapkan payung hukum operasional Provinsi IJB. Mereka menolak hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP di wilayah Provinsi IJB dan menilai hal tersebut menyimpang dari kesepakatan antara pemerintah dan MRP di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2006. 15 Februari Pemerintah Pusat melalui Mendagri M. Ma’ruf memberikan batas waktu kepada MRP hingga 20 Februari 2006 sehubungan dengan adanya penolakan dan pembatalan MRP untuk melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusat guna menyampaikan rekomendasi pembentukan payung hukum provinsi IJB yang didasari atas hasil konsultasi publik. Mendagri M. Ma’ruf menegaskan jika batas waktu tidak diindahkan MRP, maka Pemerintah Pusat dengan pakar-pakarnya bersama dengan pihak IJB akan mengkaji pembentukan payung hukum tersebut tanpa harus menunggu hasil konsultasi publik yang dilakukan MRP. Sementara itu pihak IJB di bawah pimpinan Penjabat Gubernur IJB, Ir. Timbul Pujianto, MPM dan anggota DPRD IJB beserta bupati se IJB mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, M. Ma’ruf. 16 Februari Ketua MRP Agus Alua mengatakan bahwa rekomendasi dan hasil konsultasi publik tentang IJB sudah diserahkan kepada pihak DPRP untuk dibahas.

5


Wakil Ketua DPRP Komarudin Watubun mengatakan telah menerima hasil konsultasi publik dan rekomendasi yang dibuat oleh MRP pada tanggal 14 Februari 2006. Rekomendasi tersebut disertai dengan Surat Keputusan MRP Nomor 03/MRP/2006 tentang pengesahan hasil konsultasi publik di 8 kabupaten dan 1 kota di wilayah IJB. Kemudian juga Keputusan MRP Nomor 04/MRP/2006 tentang Pendapat MRP mengenai Provinsi IJB dan satu berkas surat bernomor 125/61/MRP/ 2006 perihal jawaban mengenai Penetapan dan persetujuan pembentukan IJB atau nama lain. Lebih lanjut Komarudin menerangkan bahwa hasil konsultasi publik itu termuat dalam SK No. 04/MRP/2006. Berikut ringkasan hasil konsultasi publik : 1. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru seperti IJB atau dengan nama lainnya belum saatnya dilakukan. 2. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru seperti Provinsi IJB atau dengan nama lain dilakukan berdasarkan pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001. 3. Apabila pemekaran Provinsi Papua tetap dilaksanakan dengan mengabaikan hukum pertama dan kedua keputusan ini, maka masalah Papua akan semakin rumit. Oleh karena itu MRP atas nama rakyat Papua meminta pemerintah untuk melakukan suatu dialog guna menyelesaikan masalah Papua secara demokratis, komprehensif, adil dan bermartabat. 4. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a UU Nomor 21 tahun 2001 yang sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya. 17 Februari Setelah melalui rapat Paripurna Istimewa, DPRP menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh MRP soal IJB. Pada Intinya DPRP berpendapat bahwa Pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke UU No. 21 tahun 2001 tentang OTSUS. Pihak DPRP atas nama rakyat Papua mengancam akan mengembalikan UU Otsus yang sudah berlaku sejak 2001 di Provinsi Papua ke Pemerintah RI, jika Pemerintah RI

6

memaksakan pembentukan payung hukum Provinsi IJB. Dua ketetapan DPRP : 1. Pemekaran Provinsi Papua menjadi IJB atau nama lain belum saatnya dilakukan dan apabila pemekaran dilakukan di Provinsi Papua harus berdasarkan pasal 76 dalam UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2. Apabila Pemerintah Pusat tetap melaksanakan pemekaran Provinsi IJB atau nama lain di luar ketentuan pasal 76 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka DPRP atas nama rakyat Papua akan menggelar rapat paripurna untuk menggembalikan UU. No.21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Ketua KPUD Provinsi Papua M. Ferry Kareth, SH, M.Hum, mengatakan bahwa terkait dengan Pilkada Gubernur 10 Maret 2006 maka pemerintah harus menanganinya secara serius dan baik mengingat hasil konsultasi publik yang dilakukan MRP, yang juga menyebutkan tentang Pilkada 10 Maret 2006. Dirinya mendesak pemerintah agar segera membuat keputusan politik sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan hukum dalam rangka mengantisipasi hal–hal yang tidak diinginkan terkait dengan Pilkada mendatang. Foker LSM dan beberapa organisasi keagamaan menyatakan sikap secara tegas menolak pemekaran IJB dan memberikan dukungan terhadap keputusan MRP. Organisasi tersebut adalah Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Wilayah XII di Tanah Papua (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Steering Committee Foker LSM, Yuvenalis Ledang dalam Jumpa Pers di Aula Kantor Foker LSM Jayapura. 19 Februari Ketua DPRD IJB Jimmy Demianus Ijie mengatakan bahwa Provinsi IJB akan menjadi taruhan martabat pemerintah pusat di mata masyarakat. Kalau Pemerintah Pusat menuruti keinginan MRP dan DPRP sama saja

7


dengan menyetujui negara ini terpecah-pecah, tinggal hitungan detik saja. Mengantisipasi hasil putusan Pemerintah Pusat yang akan dikeluarkan pada tanggal 20 Februari, pihak IJB sudah menyiapkan fatwa ke Mahkamah Konstitusi. 20 Februari Pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua gagal menentukan nasib Provinsi IJB, karena Pemerintah Pusat masih mempelajari rekomendasi dari MRP dan DPRP. Menko Polhukam, Widodo Adi Sucipto mengatakan bahwa pemerintah perlu mencermati rekomendasi MRP dan DPRP karena terdapat sejumlah item yang krusial dalam penerapan UU Pemerintahan Daerah dan UU Otsus. 21 Februari Rombongan IJB yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur IJB Ir. Timbul Pujianto, MPM, ketua DPRD Jimmy Ijie serta Bupati, Walikota dan Tokoh Masyarakat IJB bertemu dengan Wapres Yusuf Kalla dan kemudian bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie. Menurut keterangan Jimmy Ijie, mereka hanya meminta ketegasan dari MK mengenai keberadaan Provinsi IJB. Jimmy Ijie juga mengatakan bahwa semua proses pembentukan Provinsi IJB sudah final dan sah sebagai subjek hukum tata pemerintahan karena telah ada pemerintahan sendiri dan perangkat-perangkatnya. 27 Februari Penjabat Gubernur Provinsi IJB, Ir. Timbul Pujianto, MPM menegaskan bahwa pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur IJB akan tetap dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006. 28 Februari Ketua KPUD IJB Regina Sauyai mengatakan jumlah pemilih di Provinsi IJB berjumlah 406.413 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 1.723 TPS yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 kota.

8

1 Maret Rapat kerja pimpinan daerah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi Irian Jaya (IJB) Barat di Sorong, menyimpulkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur IJB dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Maret 2006. 3 Maret Ketua MRP Agus Alua menyayangkan sikap pemerintah pusat yang merestui Pilkada IJB karena masalah IJB sendiri belum selesai dan masih dalam penanganan pemerintah pusat. Yang dikhawatirkan adalah satu kesatuan kultural dipecah-pecah oleh undang-undang, di mana satu bagian diproteksi secara khusus tetapi bagian lain tidak diproteksi. Agus menilai bahwa Pilkada IJB rupanya menggunakan dasar UU No. 32 tahun 2004 dan bukan UU No. 21/2001, meskipun MRP merekomendasikan untuk memakai UU No. 21/2001. Ada sinyal kuat dari Wapres tentang pemberlakuan secara sementara UU No. 32 tahun 2004 di IJB. 6 Maret Sebanyak 47 kepala kampung yang terdapat di Distrik Manokwari Selatan, Minyambaouw, Catubuy dan Hink menyatakan akan memilih semua pasangan secara bersama-sama mulai dari nomor satu hingga nomor tiga (alias kertas suara batal) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), 11 Maret. Kecuali kalau ada salah satu pasangan yang datang bertemu dengan masyarakat yang berada di 47 kampung. Kemudian para kandidat memberikan uang sebesar Rp 60 juta kepada masing-masing kampung. Keputusan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) untuk menggelar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 11 Maret atau sehari setelah Pilkada Provinsi Papua, rupanya belum sepenuhnya diketahui Penjabat Gubernur Papua Dr. Sodjungan Situmorang, M.Si. 7 Maret MRP minta Pilkada ditunda. Wakil Ketua I MRP, Ir. Wospakrik. M.Sc mengatakan, surat kepada KPUD yang meminta agar Pilkada di Papua dan Irian Jaya Barat (IJB)ditunda sudah dikirim ke KPUD. Penundaan ini

9


erat kaitannya dengan hasil konsultasi publik yang telah dibuat dalam suatu rekomendasi MRP dan sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat bulan Februari. Salah satu rekomendasinya adalah pemekaran Papua harus berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001. 8 Maret Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Lintas Mahasiswa Peduli Demokrasi di Tanah Papua mendatangi DPRP. Mereka menyatakan mendukung MRP dan DPRP untuk menolak keberadaan Provinsi IJB yang ingin dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu Direktur ICS Budi Setyanto, SH mengatakan ancaman MRP untuk mengembalikan OTSUS jika tetap dilaksanakan Pilkada IJB, tidak realistis. Hal ini disebabkan karena Pilkada sudah jauh-jauh hari disiapkan dan saat itu MRP tidak mendiskusikannya. Menurutnya di samping ketidakkonsistenan pemerintah pusat tetapi juga sudah nampak sejak dibentuknya KPUD IJB, DPRD IJB serta terakhir pengangkatan penjabat Gubernur IJB. Dirinya mempertanyakan mengapa MRP tidak memfokuskan untuk menyelesaikan masalah itu saja, sampai akhirnya datang pada PILKADA. Dikatakan Pemda Provinsi Papua, DPRP dan MRP tidak boleh melihat masalah ini secara parsial tetapi secara menyeluruh berdasarkan UU No. 21/2001 tentang Otsus. Sebaiknya Pemda Provinsi Papua, DPRP dan MRP tidak merasa bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dengan melihat keterbatasannya dan sangat perlu melibatkan stakeholder di Papua serta para pakar di bidangnya. 10 Maret Rencana Pemerintah untuk mengadakan Pilkada langsung bagi Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), mendapat kecaman kalangan LSM dan anggota DPD yang menilai bahwa penyelengaraan Pilkada itu adalah bentuk inkonsistensi pemerintah di dalam menjalankan kebijakan Otonomi Khusus Sementara itu anggota DPD Papua, Ferdinanda Yatipai mengatakan, Undang-Undang Otsus hadir karena masyarakat Papua meminta Merdeka.Tetapi ketika orang Papua mau menjalankan Otsus sesuai UU No.21 tahun 2001, justru orang Jakarta memberikan UU No.32 tahun

10

2004 dan terkesan Jakarta sedang memicu konflik di Papua, bukan menyelesaikan masalah di Papua. 11 Maret Pilkada Gubernur IJB yang diikuti oleh 3 pasangan kandidat masingmasing: 1. Abraham O. Aturuti – Drs. Rahimin Katjong 2. Yoris T.H. Raweyai – Dr. Ir. H. Abdul M. Kilian 3. Drs. Dortheus Asmuruf MM – Drs. M. Ali Kastella. 15 Maret Panwas Pilkada Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) menemukan sejumlah pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada IJB. Temuan-temuan ini sudah ditindaklanjuti dan dikaji untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dikatakan Ketua Panwas IJB, Ir. Rudi Maturbongs, M.Si. 22 Maret Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Gubernur IJB KPU Daerah Bram - Katjong Yoris - Killian Kota Sorong 38.270 9.978 Kab. Sorong 23.437 7.432 Kab. Sorsel 16.645 3.499 Kab. Raja Ampat 12.800 2.437 Fak-Fak 13.423 6.770 Kaimana 8.967 2.903 Teluk Bintuni 10.679 3.267 Teluk Wondama 5.037 2.327 Kab. Manokwari 54.021 29.996 Total Perolehan Suara: 1. Bram – Katjong : 183.279 suara ( 61,32 persen ) 2. Yorrys – Killian : 68.609 suara (22,95 persen) 3. Decky – Ali : 46.970 suara ( 15,72 persen )

Decky – Ali 9.065 3.337 8.777 978 6.947 2.638 5.562 1.290 8.379

27 Maret Keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pilkada yang dilakukan KPUD IJB sesuai dengan SK No.13/KPU IJB/2006, 23 Maret 2006. Pasangan Calon Guberrnur Provinsi Irian Jaya Barat, Yorrys Raweyai – Dr. Ir. H.

11


Abdul M. Killian, M.Si mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jayapura. 28 Maret KPU Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) siap melayani kasus gugatan perdata Pilkada yang diajukan pasangan Calon Gubernur IJB Yorrys RaweyaiDr. Ir. Abdul M. Killian M.Si. Ketua KPUD IJB, Ny. Regina Sauyai mengatakan walaupun secara administrasi belum menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Jayapura tetapi pihaknya telah menyiapkan datadata untuk disampaikan dalam persidangan nanti. 30 Maret Menkopolhukam Widodo A.S. mengatakan, walaupun IJB menyelenggarakan Pilkada Gubernur–Wakil Gubernur sesuai UU No. 32/ 2004 tentang pemerintahan daerah, namun pemerintah pusat akan tetap mendorong IJB berjalan sesuai UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus.

A.2 HIRUK PIKUK PILKADA GUBERNUR PAPUA 6 Januari Sekretaris KPUD Provinsi Papua Drs. H. Hasyim Sangadji mengatakan, jumlah pemilih tetap di Papua yang mempunyai hak memilih Gubernur / Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 pada Pilkada yang akan jatuh pada 16 Februari 2006, berjumlah 1.429.649 pemilih. 14 Januari Ketua Panwas Pilkada Gubernur Papua Kabupaten Merauke, Antonio, MA, SH mengungkapkan, sejumlah Tim Sukses pasangan calon Gubernur dinilai mulai mencuri star dengan membagi–bagikan baju kaos dan stiker. 17 Januari Ketua KPUD Provinsi Papua M. Ferry Kareth, SH meminta Ketua KPUD Kabupaten Mappi diganti. Hal ini disebabkan belum dilantiknya

12

pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi sampai saat ini. 18 Januari Ketua KPUD Provinsi Papua, M. Ferry Kareth, SH, mengatakan Pilkada di Papua kemungkinan diundur karena 50% KPUD di tingkat Kabupaten/Kota belum siap. 25 Januari Keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni : 1. Costan Karma – Donatus Mote; 2. Dick Henk Wabiser – Simon Petrus Inaury; 3. Lukas Enembe – H. Arobi; 4. Barnabas Suebu – Alex Hesegem; Menolak Pilkada yang sudah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2006 diendus. Mereka mengancam bila Pilkada ditunda mereka akan menduduki KPUD dengan massa yang besar. 27 Januari KPUD Provinsi Papua secara resmi melakukan penundaan Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2006–2011. Pilkada yang semula direncanakan pada tanggal 16 Februari 2006, diundur menjadi tanggal 10 Maret 2006. Hal ini resmi disampaikan pihak KPUD Provinsi Papua yang dipimpin Ketua KPUD, Ferry Kareth SH, M.Hum didampingi anggotanya Pdt. S. Rumoirusi, S.Th dan Yohanis Bonay, SH. Dengan pengunduran ini maka KPUD sudah 3 kali menunda jadwal Pilkada. Penundaan yang pertama terjadi tanggal 10 Oktober ke 23 November, yang kedua tanggal 23 November ditunda ke 16 Februari dan ketiga kalinya tanggal 16 Februari ditunda ke tanggal 10 Maret. Daniel Gerden, Ketua Tim Koalisi Papua Baru yang mengusung pasangan Cagub dan Cawagub Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, dengan tegas mengatakan bahwa KPUD telah melakukan kesalahan besar dan membohongi publik.

13


25 Februari Ketua KPUD Provinsi Ferry Kareth, SH, M.Hum mengatakan dana tambahan untuk Pilkada sebesar Rp 18 Milyar akan segera cair. Dikatakan dari Rp 18 miliar tersebut, Rp 14.927.650.000 dialokasikan ke kabupaten dan kota, selebihnya ada di KPUD Provinsi Papua. Dana tersebut oleh Kabupaten dan Kota digunakan untuk membayar honor anggota dan karyawan KPUD, PPD dan PPS di masing-masing Kabupaten dan Kota selama tiga bulan yakni sejak bulan Januari, Februari dan Maret mendatang. DANA TAMBAHAN PILKADA YANG DITERIMA MASING-MASING KABUPATEN DAN KOTA No Kabupaten/Kota Jumlah 1. Merauke Rp 974.733.500 2. Jayawijaya Rp 2.021.700.000 3. Jayapura Rp 848.817.500 4. Nabire Rp 875.961.500 5. Yapen Waropen Rp 654.879.500 6. Biak Numfor Rp 978.135.000 7. Paniai Rp 827.341.500 8. Puncak Jaya Rp 788.390.000 9. Mimika Rp 611.948.000 10. Boven Digul Rp 705.090.000 11. Mappi Rp 786.710.000 12. Asmat Rp 796.897.000 13. Yahukimo Rp 580.409.000 14. Pegunungan Bintang Rp 593.946.000 15. Tolikara Rp 802.010.000 16. Sarmi Rp 608.276.000 17. Keerom Rp 391.850.000 18. Waropen Rp 420.354.000 19. Supiori Rp 327.653.000 20. Kota Jayapura Rp 350.549.000 Total Rp 14.927.650.000 ** Selebihnya dari total Rp miliar adalah untuk KPUD Provinsi Papua** Sumber KPUD Provinsi Papua – seperti dikutip Harian Cepos.

Di Wamena, pasangan Calon Gubernur–Wakil Gubernur Lukas Enembe, SIP dan Haji Arobi Ahmad Aituarauw melakukan kampanye Perdana di lapangan Sinapuk Wamena. Calon Gubernur Lukas Enembe dalam orasi politiknya mengatakan selama dekade 40 tahun Papua selalu dipimpin oleh orang dari pesisir/pantai Papua, maka sudah saatnya anak koteka dari lembah pegunungan tampil sebagai pemimpin Papua ke depan.

14

Dikatakan selama ini orang koteka mengalami diskriminasi kepemimpinan yang berkepanjangan, tak ada satu orang wakilpun dari pegunungan yang duduk di kursi pemerintahan Provinsi Papua, kemampuan orang koteka diragukan. Sementara itu Ketua Paguyuban Jawa, Sukardi Djaelani mengemukakan pada dasarnya seluruh kerukunan keluarga yang ada di kota Wamena, baik dari Jawa, Sulawesi dan kerukunan lainnya siap untuk mendukung Lukas Enembe dan H. Ahmad Arobi Aituarauw menjadi Gubernur–Wakil Gubernur periode 2006–2011 mendatang. 27 Februari Pasangan Drs. John Ibo, MM dan Paskalis Kossy, S.Pd, MM melakukan kampanye di lapangan Sinapuk Wamena. Dalam orasinya, John Ibo mengatakan negeri Papua saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti dan dapat memahami kemauan rakyat kecil. Dikatakan pihaknya akan berusaha untuk memperjuangkan pembentukan kabupaten baru yang selama ini sudah diusulkan masyarakat, yaitu Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, menjadi kabupaten definitif sehingga dengan demikian aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara utuh dan bulat. Pasangan calon Gubernur Barnabas Suebu – Alex Hesegem menggelar kampanye di eks Lapangan Bola Sentani. Dalam pidato politiknya Bas Suebu berjanji akan banyak turun ke desa (Turdes) memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana jalan menuju ke daerah yang belum terjangkau selama ini. Menurutnya program ini merupakan program lama yang pernah dijalankan olehnya sewaktu menjabat sebagai gubernur dan akan melanjutkan lagi di era sekarang ini. 1 Maret 2006 Wakil Ketua KPU Prof Dr. Ramlan Surbakti, MA melantik 2 orang anggota Pengganti Antar Waktu anggota KPUD Provinsi Papua yaitu Urbanus Siante, BA sebagai pengganti H. Musaad dan Selfiana Sanggenafa, SH sebagai pengganti Golda Aronggear, SH yang meninggal dunia pada bulan Desember 2005. Pelantikan hanya diikuti oleh Urbanus Siante, BA sedangkan Selfiana Sanggenafa, SH tidak hadir dengan alasan orang tuanya

15


sakit. Keduanya dinyatakan resmi sebagai anggota KPUD Provinsi Papua setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada 28 Februari 2006 di Kantor KPUD Provinsi Papua. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Purnawirawan Laksamana Pertama (TNI AL) Dick Henk Wabiser dan Ir. Simon Petrus Inaury, M.Si dalam kampanyenya di Lapangan PTC Entrop mengangkat 2 hal penting, yaitu pembangunan dan keamanan. Dalam bidang pembangunan Wabiser mengatakan akan memperhatikan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berwibawa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Papua. Dikatakan, biaya pendidikan dan pengobatan harus gratis. Membangun Papua yang lebih sejahtera membutuhkan keamanan dan ketentraman yang berarti perlu ada jaminan keamanan bagi penduduk yang mendiami Tanah Papua, baik masyarakat sipil maupun aparat pemerintahan. “Kalau memang saya terpilih, saya akan menjamin masalah keamanan. Tidak akan ada letusan senjata di provinsi ini, aparat dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” katanya. 2 Maret Meski Pilkada Gubernur Provinsi Papua tinggal beberapa hari lagi, namun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merauke mengaku masih kekurangan surat suara sekitar 546 lembar. Tentang hal ini disampaikan Ketua KPUD Merauke Eligius Gebze, SH. 3 Maret Dewan Pengurus Cabang (DPC) Golkar Kabupaten Jayapura, menggelar pertemuan kader Golkar di Wisma Rileks Tanjung Elmo, pertemuan ini untuk mempersiapkan dan mematangkan dukungan kepada kader Golkar John Ibo dan Paskalis Kossy sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2006-2011. Dalam kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Jayapura mengajak simpatisan Golkar untuk tidak ragu memilih kader Golkar yang maju dalam Pilkada kali ini. 6 Maret Di wilayah Kota Jayapura, kampanye terbuka lima pasangan kandidat

16

calon ditutup oleh Ketua KPUD Kota Jayapura Dr. La Pona di lapangan PTC Entrop setelah melalui pawai damai yang mengambil start di Lapangan Bumi Perkemahan Waena. Dalam pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan siap menang siap kalah dari para kandidat masingmasing. Setelah melakukan kampanye terbuka selama 21 hari sejak tanggal 21 Februari – 06 Maret, semua kegiatan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006-2011 ditutup dengan debat kandidat di Sasana Krida kantor Gubernur. 7 Maret Ketua Panwasda Supiori Yotam Wakum, SH mengatakan pihaknya akan memanggil Tim Kampanye Pasangan John Ibo – Paskalis Kossy sehubungan dengan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye tersebut. Yotam menjelaskan bahwa tim kampanye pasangan ini telah melakukan kampanye di Sorendiweri, Distrik Supiori Timur pada tanggal 4 Maret 2006 dan tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat KPUD Supiori. 8 Maret Hingga H-2, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing Panitia Pengumutan Suara (PPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) nampak masih bermasalah. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga kemungkinan besar tidak bisa mengikuti pencoblosan. Kepala Distrik Abepura Samuel Mehue, SE mengatakan dari kunjungan yang dilakukan pihaknya ke masing-masing TPS masih banyak dikeluhkan tentang DPT yang belum jelas. Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura, Dr. La Pona mengatakan sesuai ketentuan, penduduk yang bisa mencoblos pada Pilkada Gubernur nanti, hanya bagi mereka yang namanya tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian mempunyai kartu pemilih dan surat undangan. 10 Maret Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur Papua secara serentak dilakukan

17


di seluruh wilayah Papua. Merasa kecewa tidak bisa mencoblos, sekelompok warga merusak TPS 22 di jalur 6 perumahan Vuria, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan. Ketua KPUD Kabupaten Jayapura Mathius Awaitouw mengatakan, ada 9 TPS di Distrik Kaureh yang daerahnya sulit dijangkau dan belum bisa melaksanakan pengumutan suara karena sulitnya medan dan cuaca yang buruk. Hal serupa juga terjadi pada beberapa TPS di wilayah Kabupaten Keerom yang tertunda akibat banjir besar. 14 Maret Meski pleno penghitungan suara Pilkada Gubernur Provinsi Papua dilakukan KPUD Maret 2006, namun sejak Senin 13 Maret, kantor KPUD Provinsi sudah dijaga ketat oleh Brimob. Ketua KPUD Biak Barat Dicky Daniel Iwanggin mengatakan, sekitar 20 ribu pemilih di Biak tidak mencoblos dalam pelaksanaan Pilkada. 10.000 diantaranya berada di Biak kota. 16 Maret Ketua Panwas Pilkada Provinsi Papua Drs. Max Mirino SH, MM, mengatakan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran pada Pilkada Gubernur Papua tanggal 15 Maret 2006, Panwas Pilkada Provinsi Papua melakukan investigasi ke sejumlah daerah. Rapat pleno yang digelar KPUD Jayawijaya di gedung DPRD Jayawijaya, tidak dihadiri oleh saksi atau tim sukses dari pasangan Cagub/ Cawagub nomor urut 1 (Karma-Mote), nomor urut 2 (Wabiser-Inaury), nomor urut 5 (John Ibo – Paskalis Kosay ). Pasalnya, ketiga tim sukses ini menilai, bahwa KPUD selaku lembaga penyelenggara Pilkada gagal, melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada 10 Maret. 28 Maret Bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM membantah keras adanya tudingan dari berbagai pihak tentang adanya politik kotor yang terjadi di wilayah pemerintahannya selama pelaksanaan Pilkada Gubernur 10 Maret.

18

Dikatakan bahwa Pilkada di Kabupaten Yahukimo sudah berjalan demokratis sedangkan keterlambatan hasil suara masuk ke KPUD Provinsi dari KPUD Yahukimo karena kondisi geografis di Kabupaten Yahukimo yang sangat sulit. 30 Maret Menjelang Pleno KPUD Provinsi Papua, Pimpinan Tokoh-Tokoh Agama di Papua meminta kelima calon gubernur dan tim suksesnya tetap mempertahankan Papua sebagai Tanah Damai dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

A.3 KASUS 16 MARET 2006 15 Maret Terjadi aksi pemalangan jalan di depan kampus Uncen oleh kelompok massa yang menamakan diri Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB. Aksi tersebut dimulai sejak pukul 12.00 sampai 18.10 WIT. Mereka menolak keberadaan PT Freeport Indonesia dan militer di Tembagapura. Ada 3 tuntutan pendemo. Pertama, meminta PT Freeport Indonesia ditutup. Kedua, Meminta pasukan TNI/Polri ditarik dari lokasi Freeport. Ketiga bebaskan 7 tahanan akibat bentrok di Timika. Massa pendemo menduduki ruas jalan Abepura Sentani, 16 Maret 2006

19


16 Maret Kericuhan terjadi pukul 12.15 WIT, ketika ada beberapa pendemo yang melempar batu dan botol ke arah aparat yang sedang bernegosiasi dengan Arnoldus Omba (Ketua Front Pepera Kota Jayapura) dan Selpius Bobii (Sekjen Front Pepera PB). Setelah lama bernegosiasi, massa tidak mau pemblokiran jalan dibuka, namun aparat tetap menginginkan agar pemblokiran jalan dibuka. Aparat dengan pakaian anti huru hara jalan berbaris dan berusaha mendesak massa. Massa mundur ke halaman kampus Uncen dan melemparkan batu, botol, kayu ke arah aparat yang berjumlah sekitar 20-an orang. Aparat terpaksa mundur dan massa menyerbu ke arah aparat. Melihat kejadian itu, anggota intelijen coba membantu dengan mengeluarkan tembakan. Aksi masa semakin brutal dan mereka menghujam pukulan dan batu ke arah aparat yang terjatuh. Akibatnya 4 anggota aparat keamanan tewas. Mereka adalah: 1. Briptu Pol Arizona Horota (Brimob Polda Papua). Tewas akibat tertusuk benda tajam pada rusuk kiri dan kening kanan. 2. Briptu Pol Syamsudin (Brimob Polda Papua). Tewas akibat kepala remuk terkena lemparan batu. 3. Bharatu Daud Soeleman (Dalmas Polresta Jayapura). Tewas akibat kepala remuk terkena lemparan batu. 4. Serda Agus Supriyadi (Intelijen AURI). Tewas diduga kuat dianiaya, karena disamping kiri dan kanannya ditemukan batu dan kayu. Sebelum terjadi bentrok, Wakil Ketua DPRP Komarudin Watubun, SH sempat menawarkan beberapa opsi agar pemblokiran jalan dibuka. Namun massa bersikukuh tidak membuka jalan hingga ada kejelasan penutupan Freeport Indonesia. Para anggota Brimob melakukan penyisiran sepanjang jalan dan ke gunung-gunung untuk mengejar massa yang diduga melakukan aksi demo. Penyisiran dilakukan sampai malam hari. Bahkan mereka melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk dan asrama mahasiswa di sekitar Abepura dan Waena. Siapa saja warga sipil orang Papua yang ditemui di jalan langsung dipukuli dan diangkut ke Polresta Jayapura. Situasi menjadi

20

amat tegang di daerah Abepura, Waena dan sekitarnya. Sampai malam hari jalan raya sepi karena warga sipil takut. Penyisiran itu dibantu 2 kompi TNI Yonif 751. 17 Maret Sekitar pukul 08.00 WIT pagi, pasukan Brimob masih melakukan penyisiran dan penembakan membabi buta di sekitar kawasan Abepura dan Kampus Uncen. Aksi tembakan ke udara ini berlangsung sekitar 1 jam dan sempat membuat warga sekitar ketakutan, terutama anak-anak. Kepala Satuan (Kasat) Brimobda Papua, Kombes Pol. Tatang Hermawan dicopot dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Kombes Pol. Robby Kaligis. Tatang Hermawan dinilai telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Keputusan ini dibuat oleh Kapolri Jend. Pol. Sutanto dalam acara tatap muka bersama tokoh Agama, tokoh Adat dan tokoh Masyarakat di Aula Makodam Jayapura. Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, Brimob melakukan penyisiran di wilayah Abepura dan Kotaraja dengan mengeluarkan tembakan ke udara. Akibat dari tembakan 3 warga sipil terkena peluru nyasar yaitu Solehah (39) terkena peluru di paha kanan, Ratna Sari (12) terkena pada jari kaki kanan, dan Chatrin Ohee (9) terkena di bagian bahu kanan. Selain itu tanpa komando, personil Brimob Papua melakukan sweeping terhadap setiap kendaraan yang melintas di jalan dekat Markas Brimobda Papua Kotaraja. Jumlah warga yang ditahan bertambah, dari 40 orang menjadi 73 orang. Sepuluh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu: Elkana L (21) Patiasus (30), Ellyas T (21), Othen D (22), Luis G (26), Pemius W (21), Feri P (21), Selfius Bobi (26), Alex C.W (22), dan Ferdinandus P (22). Tersangka Selpius Bobii akan dijerat pasal 160 KUHP, karena diduga telah melakukan penghasutan di depan umum dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tersangka Alex C.W. dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, karena diduga kuat tersangka membawa senjata tajam. Tersangka lainnya, akan dijerat pasal 170 KUHP jo Pasal 214 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan melawan petugas.

21


Jenazah Bripka Syamsudin (33) dimakamkan di TPU Abepantai, Briptu Arsona dimakamkan di Sorong, Baratu Daud Soelaiman diterbangkan ke Jawa (Bekasi Timur), dan Serda Agung diterbangkan ke Bandung. Menkopolhukam Widodo AS, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jend. Pol. Sutanto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar mengunjungi Jayapura terkait kasus 16 Maret 2006 untuk bertemu dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Tokoh agama yang hadir antara lain, Mgr. Leo Laba Ladjar, ofm, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Ketua MUI Papua, Zubeir Husein, Pdt. Herman Saud, perwakilan agama Budha dan Hindu di Papua. Widodo AS mengatakan ia sangat menyayangkan aksi demo yang menjurus ke tindakan anarkis yang jelasjelas keluar dari koridor demokrasi. Ia meminta peranan tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), dan tokoh adat (todat) dalam menyelesaikan kasus ini. “Mari kita bertekad dan berkomitmen untuk tetap mewujudkan Papua tanah damai, tanah yang diberkati dan dikasihi Tuhan,” katanya. Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, ofm dalam kesempatan yang sangat terbatas, atas nama para tokoh agama, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat dan meminta maaf kepada masyarakat karena tidak mampu berperan menenangkan masyarakat. Mgr. Leo mengharapkan aparat tidak perlu melakukan penyisiran, karena akan menimbulkan masalah baru. Sekitar pukul 15.30 WIT, 4 wartawan Televisi yaitu Dewa (ANTV), Aryo (26) dan Goror (TV 7), Endi (32) (RCTI), dan Metro dianiaya oleh anggota Brimob di depan Markas Brimob Kotaraja. Beberapa anggota Brimob menghancurkan kamera dan alat-alat lainnya, memukul wajah dan tubuh keempat wartawan dengan popor senapan. Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, J. Septer Manufandu dalam press release mengatakan: Pertama, turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada korban yang meninggal maupun yang luka-luka dari pihak militer maupun pihak sipil; Kedua, secara prinsipil LSM Papua tidak menyetujui proses penyampaian aspirasi yang mengedepankan kekerasan dan merugikan kepentingan publik, karena bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi; Ketiga, masyarakat sipil yang ingin

22

menyampaikan aspirasi dihimbau untuk melakukannya dengan cara yang demokratis dan melalui mekanisme yang ada; Keempat, mendukung proses hukum yang profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengusut tuntas pelaku kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan menghimbau kepada semua pihak untuk menghindari cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah; Kelima, dihimbau kepada para pejabat daerah (Gubernur, DPRP, MRP, Todat, Toga dan aparat keamanan) di Papua untuk peka dan sensitif terhadap persoalan yang muncul dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat dengan secepatnya mencari solusi; Keenam, menghimbau kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara komprehensif dan bermartabat dengan sungguh-sungguh. Foker LSM yang tergabung antara lain Ketua Steering Commite Foker LSM Papua Juvenalis Ledang, Sekretaris Markus Kayoi, anggota Paskalis Letsoin, Mince Uduas, Benny Samori, Theresia Samkakai, Ambrosius Degey, Edwin Rumatora dan Nataniel Yelemaken. Siaran Pers PBHI Jakarta mengatakan, setelah memantau dan menerima laporan perkembangan situasi yang terjadi pada 16 Maret 2006 di Kampus Uncen, PBHI melalui ketuanya Johnson Panjaitan menyampaikan beberapa sikap: Pertama, sangat prihatin atas terjadinya insiden kekerasan di Abepura yang menewaskan 4 aparat, serta 19 polisi, seorang wartawan Tempo Cunding Levi, seorang balita dan empat orang warga sipil luka-luka; Kedua, turut berdukacita atas korban yang meninggal dunia dan mengutuk pihak manapun yang melakukan kekerasan. Siapapun pelaku langsung ataupun yang berada di balik insiden tersebut harus dikejar untuk mempertangungjawabkannya menurut norma hukum yang berlaku; Ketiga, memprotes keras pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolda Papua yang terkesan membenarkan diterapkannya tindakan represif oleh aparat kepolisian untuk mengendalikan dan memulihkan kondisi keamanan, karena dapat memperkeruh suasana yang sudah sangat buruk; Keempat, mengecam tindakan penyisiran secara serampangan yang disertai intimidasi ke asrama-asrama mahasiswa dan pemukiman masyarakat Pegunungan Tengah di wilayah Jayapura-Abepura dan Sentani; Kelima, mengecam panahanan dan penangkapan secara

23


sewenang-wenang yang telah dilakukan aparat kepolisian terhadap 40 warga sipil yang sekarang berada di Polresta Jayapura; Keenam, Mendesak Komnas HAM dan DPR RI untuk segera mungkin turun ke lapangan untuk memantau secara langsung perkembangan situasi dan memastikan kebijakan pengendalian oleh aparat keamanan. Moses Yelipele (25) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan yang menetap di Abepantai dipukul oleh Brimob sehingga mengakibatkan luka pada wajah, mata, serta kepala mengalami luka sobek dan telinganya mengeluarkan darah. 18 Maret Tim penyidik dari Polresta Jayapura dan Polda Papua telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus 16 Maret 2006 antara lain: 1. Selfius Bobi (25) Sekjen Front Pepera PB yang berstatus mahasiswa. 2. Luis G. (27) Karyawan Toko Metro Jaya Abepura 3. Fery P. (22) Tukang parkir 4. Fenius W. (22) mahasiswa 5. Alex C.W. (21) mahasiswa 6. Othen D. (25) swasta 7. Thomas U. (22) mahasiswa 8. Elkana L. (22) pelajar SMU 9. Ellyas T. (30) mahasiswa 10. Patrisius A. (30) swasta 11. Markus K. (47) pegawai 12. Moses L. (35) buruh bangunan 13. Musa A. (28) pegawai honorer 14. Jefri O.P. (21) pengangguran Tim yang tergabung dalam 12 anggota Mabes Polri, Polda Papua, dan Polresta Jayapura melakukan pra rekonstruksi tragedi berdarah 16 Maret 2006 di depan kampus Uncen. Pra rekonstruksi dipimpin langsung oleh Direktur Reskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw dan Ketua Tim Penyidik Mabes Polri Kombes. Pol. Mathius Salempang pada 16

24

titik. Pra rekonstruksi dimulai saat korban dipukul dan kemudian ditikam serta dihantam dengan batu. Selain itu rekonstruksi dilakukan di lokasi mobil Cary dengan nomor polisi DS 1542 AK yang berisikan bom molotov, di mobil yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang juga menjadi tempat penyimpanan rantai, panah, busur dan sebuah sepatu PDH, lokasi meninggalnya Bripka Syamsudin. Proses rekonstruksi juga disaksikan oleh anggota Komnas HAM perwakilan Papua, para pengacara yang terdiri dari Pieter Ell, SH, Iwan Niode SH, dan Paskalis Letsoin, SH. Para pengacara ini baru tiba di lokasi ketika rekonstruksi sudah hampir selesai. Mereka hanya sempat menyaksikan rekonstruksi dari 3 orang tersangka. Keterlambatan pengacara ini karena mereka baru saja diberi tahu setelah tim akan memulai rekonstruksi, sementara para pengacara ketika itu sedang melakukan pertemuan dengan para pimpinan agama di Kantor Keuskupan Jayapura. Dalam penyisiran yang dilakukan anggota Brimob pasca kasus “Uncen berdarah” 16 Maret 2006 ada beberapa asrama yang dirusak antara lain Asrama Nayak dan Asrama Ninmin. Kaca jendela, pintu, TV dan peralatan lainnya dirusak oleh Brimob. Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Jacobus meminta maaf kepada 4 wartawan TV nasional yang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob. Oknum Brimob yang melakukan penganiayaan akan ditindak sesuai dengan aturan dan segala peralatan yang rusak akan diganti oleh pihak kepolisian. Komnas HAM Papua membentuk tim investigasi dan pemantauan kasus Uncen berdarah yang diketuai Albert Rumbekwan, SH, Wakil Ketua Juhari, SH, Sekretaris Frits B. Ramandey dan beranggotakan Yance T. Waropen, Abina Wasang gai dan Sandra Mambrasar. Albert menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat keamanan dan meminta Kapolda Papua agar menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan anarkis sesuai dengan proses hukum. Komnas menyerukan agar masyarakat dan aparat dapat menahan diri, tidak terprovokasi oleh isuisu dan meminta perlindungan kepada Kapolda Papua bagi para pekerja kemanusiaan.

25


Rekomendasi Komnas HAM Papua terkait kasus 16 Maret 2006: Pertama, meminta aparat keamanan untuk memberikan perlindungan kepada anggota Komnas HAM dalam pelaksanaan tugas bersama Polri di lapangan pasca kerusuhan. Hal ini sesuai dengan nota kesepakatan Komnas HAM dan Polri Nomor: 11/Komnas HAM/VI/2005. Nomor: Pol. B/1572/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005. Kedua, mendesak Pemerintah Pusat segera membuka diri untuk melakukan dialog terbuka terhadap tuntutan masyarakat tentang penutupan Freeport dengan melibatkan pihakpihak terkait. Investigasi ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai laporan dan pengaduan tentang akses penyisiran paksa pembubaran demonstran 16 Maret 2006. “Kami sangat menyesali operasi balas dendam yang dilakukan oleh Brimob, karena masyarakat yang tidak bersalah juga dipukul dan barang-barangnya dirusak,” ungkap Albert. Wakil Ketua I MRP, Ir. Frans Wospakrik, M.Sc, menanggapi peristiwa berdarah 16 Maret 2006 dengan mengatakan seluruh masyarakat Papua memiliki kewajiban dan ikut serta dalam menjaga Kamtibmas. Masyarakat tidak perlu terbawa oleh pengaruh pihak-pihak yang melakukan tindakan yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Seluruh masyarakat diminta untuk tetap tenang dan meletakkan peristiwa tersebut secara proporsional, arif, bijaksana, dan dapat mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Semua pihak dimohon untuk menghentikan segala tindakan di luar ketentuan hukum dan norma yang berlaku. 20 Maret Direktur Reskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengundang para Penasihat Hukum untuk berbicara tentang pendampingan korban yang ada dalam tahanan yang bertempat di Polda Papua. Penasihat hukum terdiri dari 8 orang yang berasal dari beberapa lembaga antara lain LBH Papua, ELSHAM Papua, Kontras Papua dan ALDP. Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan bahwa dari hasil penyidikan ada 2 tersangka yang mengaku melakukan pengeroyokan terhadap Brimob dan Dalmas yaitu Feri Pakage (22) tukang parkir dan Luis Gedi (27) karyawan toko Metro Jaya.

26

Tahanan di Polda Papua 20 Maret 2006

21 Maret Seusai pertemuan antara Kapolda Papua, DPRP, MRP dan Tokoh Agama, Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus akan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mahasiswa pasca bentrok 16 Maret 2006 di Abepura. Kapolda juga menjamin tidak akan ada lagi penyisiran yang dilakukan oleh aparat untuk mencari orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam bentrok itu. Apabila ada aparat yang masih melakukan penyisiran dan aksi-aksi yang meresahkan dan menakuti masyarakat akan ditindak tegas. Uskup Jayapura, Mrg. Leo Laba Ladjar, ofm mengatakan karena sudah ada jaminan dari Kapolda untuk memberikan jaminan keamanan, maka masyarakat dan mahasiswa diharapkan untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal. DPRP, MRP, dan Tokoh Agama mengeluarkan pernyataan sikap kepada Presiden RI SBY untuk menyampaikan kekecewaan atas kunjungan Menkopolhukam dan rombongan ke Jayapura pada 17 Maret 2006. Isinya: para peting gi di Papua kecewa karena kedatang an Menkopolhukam dan rombongan tidak mengadakan dialog dengan masyarakat. Dengan tidak membuka dialog, maka hal itu dilihat sebagai cerminan sikap Pemerintah Pusat yang dianggap tidak serius dalam menangani persoalan Papua. Menkopolhukam dan rombongan hanya

27


mengunjungi keluarga yang berduka dan korban yang ada di rumah sakit dan langsung pulang ke Jakarta. Dalam konferensi pers Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Uncen yang diadakan di Ruang Rapat Rektorat Uncen Kampus Waena, Ketua Senat MPM Uncen, Decky A. Ovide dan Wakil Ketua I SMPT Uncen Mukry M. Hamadi mengatakan ada isu-isu yang mengatakan bahwa sejumlah orang dan mahasiswa akan lari ke PNG meminta suaka politik, karena adanya ketakutan sejak terjadi bentrok 16 Maret 2006. Menurut Decky, memang Polri mengatakan akan menjamin keamanan, namun sampai saat ini kenyataannya polisi masih melakukan pencarian. Selain itu, Decky Juga menegaskan bahwa MPM dan SMPT Uncen tidak terlibat dalam bentrok 16 Maret. Kalau ada mahasiswa Uncen yang bergabung, mereka itu termasuk dalam anggota organisasi Front Pepera PB atau Parlemen Jalanan. Terkait kasus 16 Maret 2006, SMPT dan MPM Uncen mengeluarkan 10 pernyataan sikap. Pertama, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat. Kedua, badan pengurus SMPT dan MPM membantah terlibat dalam aksi masa tersebut, karena aksi demonstrasi itu dipimpin langsung oleh ketua Front Pepera PB dan Parlemen Jalanan yang merupakan organisasi eksternal kampus yang tidak memiliki ikatan dengan Uncen baik secara struktural maupun akademik. Ketiga, Kejadian itu bukan terjadi di lingkungan kampus, tetapi di ruas jalan Abe-sentani depan kampus Uncen. Keempat, kampus Uncen sejak lama terkenal sebagai corong penyampaian aspirasi masyarakat Papua sehingga segala bentuk demonstrasi damai dan aksi lainnya, sering menggunakan kampus Uncen, namun bukan berarti organisasi kemahasiswaan Uncen ikut terlibat di dalamnya. Kelima, Ketua umum SMPT dan MPM Uncen tidak ada di tempat pada kejadian 15–16 Maret 2006 dan tidak memberi mandat kepada pengurus lainnya. Keenam, meminta kepada jajaran Muspida Provinsi Papua agar segera mengeluarkan satu seruan kepada masyarakat dan kepada pihak yang bertikai agar menahan diri dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang beredar sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan konflik yang berkepanjangan dan mengupayakan rekonsiliasi serta dialog

28

untuk menyelesaikan masalah ini. Ketujuh, meminta kepada Polda Papua mengusut tuntas pelaku pengeroyokan aparat keamanan dan mengumumkan kepada publik siapa pelakunya. Kedelapan, meminta kepada Polda Papua dan Kodam XVII/Trikora agar memberikan jaminan kepada warga dan mahasiswa yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kesembilan, meminta pemerintah pusat dan daerah agar lebih peka dan tanggap dalam menyikapi beragam persoalan dengan mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat serta mengedepankan prinsip demokrasi sehingga peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Kesepuluh, kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Uncen agar dapat kembali melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa yang terhitung mulai tanggal 27 Maret 2006. Sekitar pukul 16.00–17.00 WIT beberapa anggota Brimob melakukan penyisiran di Asrama Uncen Baru Perumnas III Waena. Mereka terdiri dari 3 orang berpakaian preman. Terdengar bunyi tembakan sebanyak 2 kali. Para penghuni asrama berlarian menyelamatkan diri ke gunung, tidak ada korban luka. 22 Maret Anggota Brimobda Papua bernama Briptu Suhad Eko Pranoto yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura meninggal dunia pada pukul 7.30 WIT. Jenazahnya segera diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Jajaran Polda Papua menangkap warga sipil bernama Mathias Mihel Dimara yang berprofesi sebagai wiraswasta. Ia ditangkap di rumahnya di belakang Rumah Sakit Marthen Indey, Kloofkamp Jayapura. Ia diduga kuat terlibat dalam aksi 16 Maret 2006. Tersangka mengaku melempar batu ke arah aparat. Menanggapi adanya sinyalemen bahwa ada masyarakat dan mahasiswa yang ingin mencari suaka politik di PNG, Penjabat Gubernur Papua, Sodjuangon Situmorang mengatakan agar niat untuk mencari suaka di luar negeri sebaiknya tidak dilakukan, karena kondisi Papua khususnya Jayapura saat ini sudah mulai kondisif atau berjalan normal. Katanya “Kalau

29


memang tidak bersalah kenapa mesti takut. Pokoknya kita menjamin, saya dan aparat keamanan menjamin tidak akan ada apa-apa, silakan masyarakat kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya”. Terkait dengan persoalan Freeport yang merupakan biang dari bentrok 16 Maret, Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang menyarankan agar Freeport lebih transparan, supaya masyarakat mengerti apa dan bagaimana Freeport. Selama ini masyarakat tidak mengerti mekanisme Freeport, misalnya neraca perusahaan seperti apa, berapa besar deviden yang dibagi, siapa pemilik saham. Padahal ada tawaran dari Freeport untuk Pemda kurang lebih 9,5%. Tawaran itu sudah lama, namun tidak pernah diketahui oleh masyarakat Papua. 23 Maret Pimpinan-pimpinan agama dan sejumlah LSM yang bergerak dalam bidang hukum dan HAM melakukan pertemuan di Kantor Keuskupan Jayapura. Pertemuan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan agama yang terdiri dari Pdt. Hermann Saud, M.Th, (PGGP), Pdt. Andreas Ayomi, M.Th (PGGP), Pdt. Wim Rumainum(PGGP), Bpk. Dudung AQN (MUI), Bpk. IGM Sunartha, S.Ag (PHDI Provinsi Papua) dan perwakilan dari sejumlah LSM yaitu SKP Keuskupan Jayapura, Kontras Papua, ALDP, LBH Gideon, ELSHAM Papua, Sinode GKI Papua, LPHDM Papua, Yahamak, Foker LSM Papua, JPIC Sinode GKI, LBH Papua, dan juga LSM Nasional PBHI Jakarta, dan Jaringan Relawan Kemanusiaan Jakarta. Mereka sepakat untuk membentuk Tim Advokasi Papua Tanah Damai (TAPTD) dengan koordinatornya adalah Pdt. Hermann Saud, M.Th. Dalam rangka mengklarifikasi kasus 16 Maret 2006, pihak Uncen dan aparat keamanan (TNI dan Polri) mengadakan pertemuan di Rektorat Uncen. Pertemuan itu dihadiri oleh Rektor Uncen, Prof. Dr. Bert Kambuaya, Danrem 172/PWY Kolonel Azis Wanto, Dandim 1701/ JPR, Letkol Viktor Tobing, Kapolresta Jayapura, AKBP Drs. Taufik Pribadi, sejumlah aparat keamanan, perwakilan mahasiswa, jajaran pembantu rektor, dekan dan ketua-ketua jurusan. Rektor Uncen mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam

30

penyelesaiannya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Diharapkan ke depan agar setiap mahasiswa disegani karena kemampuan otaknya, bukan dikenal kerena kemampuan fisiknya. Danrem 1702/PWY menegaskan bahwa komitmen menjadikan Papua Tanah Damai perlu dipertahankan. Oleh karena itu dalam penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dandim, Victor Tobing mengatakan bahwa budaya palak dan melakukan pemalangan bukan budaya mahasiswa dan masyarakat Papua sehingga kebiasaan itu harus ditinggalkan. Ketua Badan Pengurus Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) bagian Indonesia Timur, Agus Alua mengatakan bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh Kapolda Papua, Tommy Jacobus kepada mahasiswa dan masyarakat seperti diragukan sebagian penghuni asrama. Sampai kini banyak mahasiswa yang belum kembali keasramanya. Jumlah mereka mencapai 200 orang. Mereka masih menetap di hutan dan di tempat persembunyian. Asrama-asrama yang masih kosong, yaitu Asrama Nayak, Elisa, Ninmin, Moni, dan Baliem Yalhimo. Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono dalam menanggapi rencana sejumlah mahasiswa yang mencari suaka politik ke PNG mengatakan, bahwa rencana itu sangat tidak beralasan karena kasus 16 Maret bukan hanya membawa trauma bagi mahasiswa tetapi juga kepada aparat keamanan. Juwono juga meminta untuk diselidiki jumlah mahasiswa yang melarikan diri ke hutan karena ada yang mengatakan 1200 orang dan 200 orang. Ia meminta agar mahasiswa yang masih bersembunyi di hutan agar kembali ke asrama-asrama dan tidak perlu khawatir atas tindakan balas dendam yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus, mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang ada dan sekaligus melakukan perbaikan asrama yang rusak. Perbaikan asrama akan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Logistik Kombes Pol. Stevanus Sudibyo. Kepolisian telah menyiapkan material, tukang dan tim dari anggota Brimob untuk memperbaiki asrama-asrama yang rusak.

31


24 Maret Pihak Kepolisian mulai memperbaiki asrama-asrama yang rusak akibat penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan pada 16–17 Maret 2006. Jumlah asrama yang rusak sebanyak 18 asrama. Asrama-asrama akan diperbaiki secara bertahap dan dimulai dengan asrama Sakura Uncen. Perbaikan asrama melibatkan aparat Kepolisian dari Polda Papua, Polresta Jayapura, Brimobda Papua, Polsekta Abepura dan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Karo Bina Mitra Polda Papua Kombes Pol. Drs. B.P.H. Sitompul, SH. Kepolisian menangkap 2 tersangka yaitu Nelson R. (20) (preman) dan Besiur M. (22) (mahasiswa) yang terlibat dalam bentrok di depan kampus Uncen Abepura. Nelson ditangkap pada pukul 02.00 WIT (dini hari) di Lingkaran Abepura dan Besiur ditangkap di Tanah Hitam pukul 17.00 WIT. Dengan ditangkapnya Nelson dan Besiur, maka jumlah tersangka menjadi 17 orang. Dari hasil pemeriksaan, Nelson adalah tersangka yang mengambil dua buah gas air mata yang dibawa Briptu Daud Soleman dan melemparkan batu ke korban. Sedangkan Besiur, diduga kuat telah mengumpulkan dana untuk kegiatan demo, mengumpulkan batu yang digunakan untuk melempar aparat dan mengumpulkan makanan untuk para demonstran. 25 Maret Tim Advokasi Papua Tanah Damai yang terdiri dari Tokoh Agama dan beberapa LSM mengadakan tatap muka dan mengunjungi para tersangka. Dalam kunjungan itu, Pdt. Hermann Saud menghimbau kepada mahasiswa agar kembali melakukan aktivitasnya dan tidak perlu takut dengan adanya isu penyisiran. 26 Maret Acara silaturahmi dan konferensi pers dalam menyikapi kasus 16 Maret 2006 diadakan di rumah jabatan Rektor Uncen, Padang Bulan. Acara tersebut dihadiri Rektor Uncen Prof. Dr. Bert Kambuaya, Kapolda Papua Tommy Jacobus, PJS. Gubernur Papua Sodjuangon Situmorang, Pangdam

32

XVII/Trikora George Toisuta, Danlantamal V Brigjen TNI Sapardi, Wakil Ketua DPRP Komarudin Watubun, Tokoh Agama Pdt. Hermann Saud, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan sejumlah civitas akademika. Dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Papua kacau dengan menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat. Salah satu isu yang menyesatkan, yaitu adanya berita penemuan 16 mayat pasca bentrok 16 Maret 2006. Tommy Jacobus mengatakan bahwa isu-isu itu tidak benar dan mengimbau kepada mahasiswa untuk kembali ke asrama dan melakukan aktivitas seperti biasa karena pihak kepolisian menjamin keamanan. “Mari kita tetap pertahankan Papua sebagai Tanah Damai,” katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Uncen dan Pjt. Gubernur Papua. 27 Maret Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan dari hasil pengembangan penyidikan pihak Kepolisian, DPO (Daftar Pencarian Orang) bertambah dari 12 orang menjadi 17 orang. Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Se-Indonesia (AMPTI) Dewan Pimpinan Wilayah Timur Indonesia mengadakan jumpa pers di Asrama Nayak Jl. Sorong No. 04 Abepura. Dalam jumpa pers tersebut, Ketua AMPTI DPW Timur Indonesia, Agus Alua mengatakan dalam bentrok antara masa dan aparat pada tanggal 16 Maret 2006 tidak hanya menewaskan aparat tetapi juga menewaskan seorang warga sipil, yaitu Dany Hisage (22). Dany Hisage meninggal dunia setelah tertembak pada tanggal 17 Maret di Jl. Baru Kotaraja dalam penyisiran yang dilakukan aparat keamanan. AMPTI juga menghimbau kepada mahasiswa yang masih trauma agar kembali ke asrama atau bisa datang ke posko yang bertempat di Asrama Nayak. Dalam jumpa pers di Asrama Nayak, AMPTI menyatakan 4 sikap. Pertama, berdasarkan pangalaman dan penderitaan masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah dari kasus Dr. Tom Wanggai tahun 1996 sampai Abepura berdarah tahun 2000 dan terakhir kasus bentrok depan Uncen, masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah selalu dijadikan

33


stigma (dikejar). Kami menilai Kapolda selalu mendiskriminasi masyarakat Papua khususnya masyarakat Pegunungan Tengah. Kami berharap stigma separatis harus dihentikan dan harus memberi kebebasan di Tanah leluhur kami. Kedua, demi penegakan hukum di Provinsi Papua, maka oknumoknum Brimob yang sewenang-wenang melakukan penyisiran dan pengrusakan asrama juga penembakan terhadap warga sipil serta pembakaran ijasah milik mahasiswa Pegunungan Tengah harus ditangkap dan diproses secara hukum. Ketiga, demi keamanan terhadap masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah, maka AMPTI mendesak Kapolda Papua segera mengeluarkan pernyataan jaminan hidup secara tertulis kepada masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah, karena berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya mereka selalu dibantai, diteror dan dibunuh di atas tanah leluhurnya. Keempat, Sebelum Kapolda menyikapi ketiga point di atas, maka pihak Polda tidak diperbolehkan melakukan perbaikan asrama-asrama yang rusak. Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus mengadakan pertemuan dengan Rektor Uncen, Bert Kambuaya dan perwakilan Mahasiswa di Aula Polda Papua. Tommy Jacobus mengatakan 17 tersangka yang ditangkap 6 diantaranya adalah mahasiswa tetapi bukan mahasiswa Uncen. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menjaga keamanan dan menghindari adanya demo, pihak Uncen akan membangun pos satpam dan pagar yang akan menutup kampus Uncen. Polda dan Uncen sepakat untuk meningkatkan kemitraan yang sudah terjalin dan saling membantu dalam melakukan kajian berbagai masalah yang terkait upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Papua. Anggota Komnas HAM, Enny Soeprapto yang diutus untuk melihat dari dekat kasus 16 Maret mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan kasus pelanggaran HAM, walaupun penyelidikan belum sampai final. Koordinator Front Pepera PB, Arkilaus Baho di Jakarta mengatakan bahwa ada 3 mahasiswa yang meminta suaka politik di PNG yaitu Cosmos Yual, Lydia dan Linda. Hal ini juga diakui Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo.

34

28 Maret Dubes Ad Interim untuk PNG, Pratito mengatakan bahwa berita adanya tiga mahasiswa yang meminta suaka politik ke PNG tidak benar. Hal ini juga dibenarkan oleh Polda Papua. Rombongan Menkopolhukam, Widodo AS tiba di bandara Sentani pukul 11.30 WIT. Rombongan Widodo AS berkunjung ke Jayapura untuk bertemu dengan Ketua MRP, Wakil Ketua DPRP, Rektor Uncen dan perwakilan mahasiswa, serta Tokoh-tokoh Agama. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi pernyataan kekecewaan para pemimpin agama sebelumnya. Dalam pertemuan rombongan Menkopolhukam dengan pimpinan agama yang berlangsung secara tertutup di Gedung Negara Dok V Jayapura, pimpinan agama menyoroti permasalahan yang berhubungan dengan kasus penyisiran pasca 16 Maret 2006. Pimpinan agama juga meminta perhatian menteri dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Freeport. Para pimpinan agama menegaskan bahwa mereka bersuara keras jangan dipandang atau dicap sebagai separatis, tetapi mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai pembawa damai, sesuai dengan komitmen bersama untuk menciptakan Papua sebagai Tanah Damai. Dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Negara, Menkopolhukam, Widodo AS mengatakan berbagai masalah di Papua haruslah diolah melalui pendekatan damai, komunikatif dan meletakkan konsep penyelesaiannya pada pelaksanaan Otsus secara konsisten. Terkait kasus 16 Maret 2006, Widodo mengatakan Pemerintah dan aparat segera melakukan langkah-langkah hukum secara profesional dan proporsional melalui proses hukum yang akuntabel dan transparan, dalam arti yang bersalah itulah yang harus dikenakan sanksi hukuman. Pemerintah dan aparat menjamin keamanan dengan tidak ada lagi penyisiran serta sebaiknya bagi semua pelaku yang terlibat di dalamnya segera menyerahkan diri agar bisa diproses secara hukum. Pemeritah Pusat tidak akan menggunakan pendekatan militer dalam menyelesaikan kasus di Papua, semua masalah akan diselesaikan melalui dialog dan pendekatan yang persuasif. Seorang mahasiswa, Asyo Richard Iek (27) ditembak di depan

35


rumahnya oleh orang yang tak dikenal dengan mengendarai sebuah motor bebek. Penembakan terjadi saat korban sedang merayakan wisudanya bersama rekan-rekannya. Peluru bersarang di punggungnya hingga tembus di perut bagian kanan. 29 Maret Kapolsekta Abepura, AKP Robert Suweni, SH mengadakan jumpa pers di Polsekta Abepura sehubungan dengan penembakan seorang mahasiswa di Buper Waena. Tim Penyidik Polda Papua melakukan olah TKP terhadap kasus penembakan Asyo Richard Iek (27). Tim penyidikan dipimpin oleh Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw dan ikut dalam tim tersebut Kasat Brimob Kombespol Robby Kaligis, Kabid Propam Kombespol Anang Sudiono, Kabid Humas Polda Kombespol Kartono W dan Kapolresta Jayapura, AKBP Taufik Pribadi. Kapolresta Jayapura mengatakan setelah mengadakan penyidikan, proyektil yang telah dikeluarkan dari tubuh korban akan dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian tentang spesifikasi dari jenis dan senjata apa. 31 Maret Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus, mengatakan dari hasil pengujian proyektil di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, diperoleh keterangan bahwa proyektil yang bersarang di tubuh Asyo Iek adalah jenis kaliber 38 mm yang berasal dari jenis pistol Revolver merek Smith atau Wilson atau Pindad. Oleh karena itu, pihak Polda Papua telah mengumpulkan beberapa senjata jenis Revolver untuk diambil sampelnya kemudian diteliti. Menurut Kapolda, apabila yang melakukan penembakan itu adalah polisi maka akan dipecat. Keadaan Asyo Iek sudah semakin membaik, namun dokter menyarankan agar ia menjalani puasa selama 1 minggu. Hal ini dilakukan agar proses penyembuhan luka operasi pada perutnya cepat sembuh. Ibu korban, Ny. Estevina mengatakan bahwa keluarga meminta jaminan keamanan sehingga masalah ini dapat diusut tuntas. Hal ini dikatakan karena

36

salah satu saksi kunci, yakni Erik Urior (ipar Arsyo) dikabarkan hilang. Ia dijemput oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Rabu pukul 21.00 WIT saat sedang menjaga Arsyo di RSDH.

A.4 CATATAN MENGENAI KEBEBASAN WARGA 4 Januari Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Asis Wanto mengatakan, dalam rangka mengantisipasi munculnya gangguan-gangguan kelompok Gerakan Separatis Papua (GSP) menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2005-2010, pihak TNI akan mengintensifikasikan pengamanan di daerah-daerah yang masih dianggap rawan gangguan, terutama di wilayah perbatasan. Oknum TNI Praka Rosadi yang terlibat dalam kasus penembakan warga sipil Asiki, divonis 1 tahun penjara karena turut menganiaya korban, resmi naik banding. Surat pengajuan banding Praka Rosadi resmi dilayangkan ke Pengadilan Militer III-9 Jayapura. 12 Januari Duabelas tersangka penembakan 2 warga Amerika masing–masing berinisial YK (21) warga Gang Cemara Kwamki Baru, Markus Kalbagne (39) warga Kwamki Lama Jalur III, Viktus Wamang (58) warga Kwamki Baru, Dani Mani (33) warga SP XII Jalur II Timika, Hardi Tsugama (32) Jalan Kangguru Kwamki Lama, Agustinus Anggaibak (15) warga Kwamki Baru, Germanus Magal (56) warga Kwamki Baru, Johanes Kasimoy (51) Jalan Maleo Kwamki Baru, EO (21) warga Jalan Kwamki Baru, Isak (onawame) Onawati (53) warga Kwamki Baru, Felix Dagme (27) Jayanti dekat Lapas SP VI Timika, dan Antonius Wamang (53) Jalan Baru Kwamki Baru dekat BLK ditahan di Polda Papua. 13 Januari Setelah melalui pemeriksaan secara intesif, akhirnya 8 dari 12 orang

37


yang ditangkap Polri akibat diduga terlibat penembakan terhadap 2 warga AS dan 1 WNI di Timika (Papua), ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam pidana maksimal hukuman mati. Kedelapan tersangka tersebut masing–masing Antonius Wamang (53), Agustinus Anggaibak (15), Johanes Kasimony (51), Ishak (ondawame) Onawati (53), Yulianus Diegme, Hardi Tsugama, Darius Iwak dan Felix Dagme. “Delapan orang itu diancam melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” ujar Wakadif Humas Polri Brigjen Polisi Anton Bahcrul Alam di Jakarta. Sementara itu 4 orang yang dilepas adalah Markus Kalbagne, Germanus Magal, Viktus Wamang dan Dani Mani. 14 Januari Delapan tersangka “kasus penembakan di Mile 62-63 Timika “ masingmasing Antonius Wamang, Agustinus Anggaibak, Johanes Kasimony, Ishak (onawame) Onawati, Yulianus Deigme, Hardi Tsugama, Darius Iwak dan Felix Dagme dievakuasi ke Jakarta. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Kartono Wangsadisastra. Massa yang tergabung dalam Front Pepera PB (Papua Barat) memblokir jalan Raya Abepura–Sentani tepatnya di depan kampus Uncen Abepura, terkait dengan pemindahan 8 orang tersangka kasus Timika ke Jakarta. Keluarga para tersangka antara lain Mama Yosepa Alomang, Paula Makabori dan Ketua Advokasi tersangka Aloysius Renwarin, SH mengatakan keberangkatan 8 tersangka itu dilakukan secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan resmi terhadap keluarga tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi Merauke, Eddy Soetyono, SH menegaskan tidak akan pernah menanggapi surat yang dilayangkan DPR RI ke Kejaksaan untuk meminta menghentikan segala proses hukum terhadap para anggota DPRD Merauke periode 1999–2004 berkaitan dengan penggunaan dana penunjang tahun 2002. 16 Januari Ketua Tim Kuasa Hukum para tersangka kasus penembakan mile 63

38

Timika, Pieter Ell, SH mengatakan akan mempraperadilankan Polda Papua karena dianggap telah bertindak nonprosedural dalam melakukan penangkapan terhadap 12 warga sipil, serta mensomasi PT Freeport Indonesia dan PT Garuda Indonesia. Kedua perusahaan itu dinilai memberikan kemudahan terhadap pihak kepolisian melakukan penangkapan dan membawa tersangka dari Timika ke Polda Papua di Jayapura. 17 Januari Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. Tommy J. Jacobus mengatakan Polda Papua tidak keberatan jika mau di pra peradilankan oleh tim pengacara “Kasus Timika” karena apa yang telah dilakukan terkait dengan “kasus Timika “ sudah sesuai dengan prosedur hukum. 18 Januari Massa Front Pepera Papua Barat dan Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi demo ke Gedung DPRP soal “kasus Timika”. Namun mereka gagal menembus masuk ke halaman DPRP karena tidak ada seorangpun anggota DPRP yang mau menerima kehadiran para pendemo. Di Wasior kabupaten Wondama, dua oknum anggota Brimob Polda Papua berinisial Briptu FM dan Briptu NS menganiaya dan mengeroyok seorang guru. Peristiwa ini bermula ketika korban memukul seorang siswa yang masih berhubungan keluarga dengan pelaku karena siswa tersebut terlambat masuk sekolah setelah liburan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 24 Atase Pertahanan (Athan) Militer dari 19 negara sahabat melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, khusus ke Jayapura dan Wamena. Ke 24 itu, diantaranya Kapten John Dudluey Atase Laut dan Kapten Tony Jones Atase Udara (Australia), Letkol Haji Awang Ahmad (Brunei), Letkol Jiang Jipe (Cina), Kolonel Rainer Nuecken (Jerman), Kapten Issuya Toyoma (Jepang), Kolonel Lee Yong Kil (Korea), Kolonel Kenkeo Pholsena (Laos), Khin Moung Soe (Myanmar), Kolonel Charles Koll (Belanda), Kolonel Reginald Mclod (New Zealand), Kolonel Athan Alfredo Peralta (Philipna), Kapten Vitaly G (Rusia), Kolonel Chio Choo

39


Hong (Singapura), Kolonel Peter Hediger (Switzerlland), Kolonel Wichai Churced (Thailand), Tran Ngoe Dan (Vietnam), Kolonel Sam Jarvis (Inggris), Mayor Tim Nolin (AS), Kapten Fransesco Tedeschi (Italia) dan Kapten Joe Ruivo (Portugal). Terkait dengan sikap dewan yang tidak mau menerima para pendemo Ketua Penasehat Hukum 8 tersangka, Pieter Ell, SH mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRP terlalu berlebihan dan tidak menunjukkan sikap keberpihakan kepada masyarakat. 19 Januari 43 warga Papua dikabarkan mencari suaka di Australia. Asosiasi Papua Barat (AWPA) Australia mengatakan, di antara 40 warga itu termasuk sejumlah aktivis OPM dan empat anak-anak. Jubir AWPA, Louise Byrne, mengungkapkan, para pencari suaka itu dilaporkan melarikan diri ke Australia untuk menghindari kejaran pemerintah Indonesia. Sementara itu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, mengatakan bahwa sampai saat ini belum mendapat laporan tentang 43 warga Papua yang mencari suaka di negara Australia. Namun kalau informasi itu benar, sangat mengherankan sekaligus sangat disayangkan, karena di Papua saat ini kondisinya sangat kondusif. Apalagi pemerintah tidak pernah melakukan tekanan kepada warganya. 20 Januari Di Distrik Waghete Kabupaten Paniai aparat TNI melakukan penembakan kepada warga sipil sekitar pukul 07.30 WIT, sedikitnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Nama–nama korban tersebut adalah : 1. Moses Douw (23) tewas. 2. Yonike Kotouki (18) luka pada paha kanan. 3. Petrus Pekey (22) luka dirusuk kanan. Peristiwa penembakan ini diduga berawal dari masalah pengurusan surat penagihan jalan.

40

21 Januari Tiga kuasa hukum kasus penembakan di Timika masing–masing Iwan Niode, SH, Rahman Ramli, SH, dan Sihar Tobing, SH mendaftarkan Polda Papua soal kasus Timika ke Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor register No.1/Per.Prapid/2006/PN.Jpr. 23 Januari Demo damai yang dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Anti Militerisme (FR PAM) ke DPRP nyaris ricuh; tiga mobil dirusak massa. Kedatangan mereka ke DPRP itu guna menyampaikan aspirasi terkait kasus penembakan di Waghete, Kabupaten Paniai, yang menyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang lainya luka-luka. Dalam orasinya maupun aspirasi yang terpampang dalam spanduk yang dibawa, mereka menuntut agar seluruh pasukan TNI di Papua ditarik, dan pecat pelaku penembakan dan pecat Pangdam XVII/Trikora. Bupati Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze menyatakan 43 warga Papua yang meminta suaka di Australia karena alasan keamanan perlu dipertanyakan, sebab secara umum di Papua, khususnya di Merauke saat ini sangat aman dan kondusif. 24 Januari Anggota Komisi A DPRP Henny Arobaya mengatakan untuk menindaklanjuti aksi demo massa Front Rakyat Papua Anti Militeralisme (FRPAM) ke DPRP, DPRP melalui Komisi A membentuk tim investigasi kasus Waghete. Tim ini terdiri dari dua tim. Tim satu akan melakukan investigasi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Waghete, serta Tim dua ditugasi berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI di Jakarta. 25 Januari Pelaku penembakan terhadap 3 warga sipil di kampung Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Paniai (Papua) adalah Letda Inf Situmeang, Komandan Pleton (Danton) Timsus Yonif 753 Arga Vira Tama. Dia melakukan penembakan terhadap Yonike Kotouki (18) dan Petrus Pekey (22). Menurut Bripda Ronald Isac Tumena, anggota Polsek Waghete, dia

41


diduga melakukan penembakan terhadap Moses Douw yang akhirnya tewas (meninggal dunia). Tewasnya Moses Douw dalam peristiwa penembakan di Kampung Waghete, Paniai melahirkan 4 kesepakan damai antara pihak masyarakat, Muspida dan pihak TNI, yaitu : 1. Tidak akan ada lagi letusan peluru terhadap masyarakat sipil. 2. Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak lagi menggunakan senjata tetapi dialog. 3. Akan menghormati hak-hak dasar masyarakat Papua. 4. Bertekad membangun Papua, atas dasar Papua sebagai bagian dari Tanah air Indonesia dengan tetap memperhatikan amanat UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. 29 Januari Warga Sentani (Ibu Kota Kabupaten Jayapura) dikejutkan dengan berkibarnya Bendera Bintang Kejora di tiang bendera kantor Distrik Sentani. Kejadian ini segera diketahui aparat sehingga bendera tersebut hanya berkibar 11 menit. Pelaku pengibaran bendera, Yakob Ambo Mamori (25) yang sempat ditahan pihak Kepolisian Polres Jayapura, mengaku hanya disuruh orang. Namun pihak Kepolisian tetap melakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang, BA. 30 Januari Pengibar bendera Bintang Kejora, 28 Januari 2006 di Kantor Distrik Sentani, Yakob Ambo Mamori (25) diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Abepura. Hal ini disebabkan selama menjalani pemeriksaan di Polres Jayapura, keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah sehingga Polisi menduga tersangka mengalami kelainan jiwa. 2 Februari Danrem 172/PWY, Kolonel Inf. Asis Wanto, mengungkapkan, sebanyak 198 anggota Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) yang selama

42

ini beroperasi di daerah Pantai Timur dan Pantai Barat Kabupaten Sarmi menyerahkan diri ke pihak TNI melalui Kompi Rajawali 372 yang dipimpin oleh Kapten Inf. Yusan dan Kasie Intel korem 172/PWY Letkol Kav. Napoleon. 5 Februari Perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke 151 diperingati di seluruh Tanah Papua dengan berbagai bentuk kegiatan dan perayaan. Di Jayapura, hari pekabaran injil diperingati dengan doa dan pujian yang dilangsungkan di GOR Cendrawasih Jayapura, dihadiri oleh ribuan umat dan warga. Perayaaan ini dihadiri juga oleh Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang beserta unsur Muspida Papua, anggota DPD Papua, Ketua MRP dan beberapa pasangan kandidat Gubernur-wakil Gubernur Papua seperti Konstan Karma, Bas Suebu – Hesegem, dan SP Inauri, sedangkan pasangan lainnya tampak tidak hadir. Perayaan HUT Pekabaran Injil 151 ini bertemakan Transformasi bagi Papua. 12 Februari Wakil Bupati Boven Digoel, Marselinus Yamkondo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan melakukan repatriasi (pemulangan) terhadap kurang lebih 8.000 warganya yang telah lama tinggal di PNG, yang selama ini berstatus sebagai pelintas batas. 21 Februari Seratus orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi pembela Hak para Pejuang mendatangi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua. Mereka membawa tumpukan berkas-berkas para pejuang yang sudah didaftarkan dan diperkirakan mencapai 4 ribuan lebih pejuang. Mereka mempertanyakan janji gubernur untuk memperhatikan hak-hak para pejuang di Tanah Papua. Pdt. Yulianus Worabaay, STh selaku koordinator pendemo mengatakan, mereka memberikan berkas–berkas para pejuang kepada Gubernur Provinsi Papua, Kepala Kesbang Provinsi Papua dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua.

43


23 Februari Dalam jumpa pers di Tembagapura, Kapolda Papua Irjen Polisi Tommy Yakobus mengatakan, pihaknya sudah melakukan tatap muka dengan warga pendulang yang memalang jalan di Mile 72, Ridge Camp Tembagapura. Upaya untuk meminta palang dibuka tidak berhasil, namun pertemuan akan kembali dilakukan pada hari Jumat, 24 Februari 2006. Jumpa pers yang berlangsung di Guest House Mile 68 dihadiri oleh Bupati Mimika Klemen Tinal, SE, Pangdam XVII Trikora Mayjen George Toisutta dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Adrianto Machribie, Tokoh Masyarakat Amungme, pejabat militer, dan kepolisian setempat. Sementara itu di Jakarta Jajaran Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya menjadikan 11 orang mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Papua sebagai tersangka penyerbuan dan pengrusakan kantor PT Freeport Indonesia yang terletak di jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Mereka dikenai pasal 170 KUHP tentang perusakan. Kesebelas mahasiswa itu masing-masing Martin PB (28), Yan Matuan (28), Ales (24), N Danny (24), Itius Kobaya (24), Betenus Magayang (21), Dedy Pagaraya (22), Paul Wollow (26), Gomes Kobaya (23), Paul Wollow (26), Deflan Kogoya (20). Mereka ditangkap polisi dari kantor Kontras di Jalan Mendut 10 Jakarta Pusat saat sedang meminta perlindungan. Di Jayapura, Front Rakyat Papua Anti Militerisme (FRPAM) melakukan aksi demo ke DPRP. Aksi yang dipimpin oleh Jefri Pagawak tersebut berlangsung damai meskipun sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan. Pasalnya permintaan mereka untuk bertemu dengan anggota Komisi A DPRP tidak dipenuhi dengan alasan anggota komisi A sedang sibuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur John Ibo dan Paskalis Kossy. Di Biak, Letda Inf Arif Budi Situmeang, terdakwa kasus penembakan Waghete Kabupaten Paniai, dituntut 5 bulan penjara oleh Oditur Militer yang terdiri dari Mayor CHK P Nainggolan dan Kapten Sus Aries W, SH pada sidang lanjutan di Aula Makorem Biak. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Mayor CHK Sutrisno, SH dengan anggota Mayor CHK Suryadi dan Mayor CHK Gatot.

44

25 Februari Massa membuka blokade di Ridge Camp Mile 72 pada pukul 17.30 WIT, setelah melalui perundingan dan negosiasi pada tanggal 24 Februari malam dan 25 Februari pagi. Pembukaan blokir jalan ditandai dengan pembacaan 9 butir tuntutan, penyerahan peluru (amunisi), pemukulan papan sebagai tanda dibukanya palang dan bakar batu (makan bersama), dan tarian perang yang kemudian diakhiri dengan salam-salaman. Pembukaan palang tersebut dihadiri oleh para negosiator, yaitu Kapolda Papua Irjen Polisi Tommy Jacobus, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI George Toisutta, Danrem PVT Sorong Kol TNI Christian Sebua, Bupati Mimika Klemen Tinal SE, Kapolres Mimika, AKBP Drs. Dedy Junaedy, Tokoh Masyarakat Tom Beanal dan Drs. Yoppi Kilangin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Pdt. Abdel Tinal S.Th, Presiden Direktur PT FI August Kafiar, Presiden Komisaris PT FI Andrianto Mahcribi dan sejumlah tokoh petinggi PT FI. Hadir juga dalam pembukaan blokir tersebut ratusan para pendulang. 27 Februari Solidaritas Rakyat Papua (SRP) untuk Kasus Timika yang dikoordinir oleh Markus Haluk dan Selpius Bobii melakukan unjuk rasa di Kantor DPRP. Sebelumnya, massa yang berjumlah 500-an orang itu berkumpul di lingkungan Kampus UNCEN Abepura dan kemudian melakukan long march dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 km menuju Kantor DPRP yang terletak di jantung Kota Jayapura. Mereka meminta PT Freeport Indonesia segera ditutup karena dinilai tidak dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat Papua. Mereka juga meminta DPRP untuk segera menggelar sidang istimewa menyangkut kasus ini. Di Jakarta, ratusan anggota Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera–PB) melakukan aksi demo di depan Kantor PT Freeport Indonesia di Gedung Plaza 89, Jln. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kantor tersebut ditutup. Mereka meminta agar Kantor PT Freeport Indonesia baik di Jakarta maupun di Timika agar segera ditutup. “Kita sudah lama menderita, Freeport telah mencuri

45


kekayaan di Papua Barat. Untuk itu kami rakyat Papua bersumpah berbahasa satu, tutup Freeport!” tegas Arkilaus Baho, koordinator aksi. 1 Maret Di Timika, Ketua DPR RI Agung Laksono meminta semua pihak baik pemerintah, PT Freeport, Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan masyarakat khususnya para pendulang emas harus dapat menahan diri sehingga dapat berunding dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Segala sesuatu harus ditindaklanjuti dan tidak didiamkan begitu saja, sementara itu langkah pemblokiran dan lainnya harus segera ditinggalkan. Agung Laksono juga mengatakan bahwa PT Freeport merupakan salah satu investasi nasional atau aset bangsa Indonesia meskipun telah dieksploitir oleh perusahaan asing, tetapi tetap untuk kepentingan bangsa Indonesia. ”Lebih baik investasi berjalan terus, yang salah diperbaiki dan apa-apa yang kurang tepat, sebab investasi ini tidak salah. Namum jika ada ada masalah-masalah yang timbul agar segera ditindaklanjuti,” demikian kata Agung Laksono. 3 Maret Kapolda Papua Irjen Pol Drs Tommy T. Jacobus melantik AKBP Drs.Taufik Pribadi, M.Si menjadi Kapolresta Jayapura mengantikan AKBP Drs. Paulus Waterpauw yang kini menduduki jabatan baru sebagai Direktur Reskrim Polda Papua. Desakan sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa untuk menutup PT Freeport Indonesia, dinilai Ketua MPR RI DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, sebagai suatu hal yang wajar. Ia mengatakan kalau desakan masyarakat itu perlu disingkapi secara bijaksana oleh pemerintah dan pihakpihak terkait demi kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya secara khusus, dan masyarakat Papua pada umumnya. 6 Maret

46

Menyikapi berbagai aksi demo dari masyarakat dan mahasiswa terhadap kehadiran PT Freeport, MRP menggelar rapat pleno untuk membentuk tim pansus MRP guna menangani masalah PT Freeport. Terpilih sebagai ketua Tim Pansus, Ifi Kogoya, S.Pd dan beranggotakan 18 orang dari anggota MRP. 12 Maret Komandan Korem 173/PVB Kolonel Inf. Erfi Triassunu membenarkan Mabes TNI AD berencana membangun pos pengamanan di Pulau Mapi Kabupaten Biak. 14 Maret Meski Papua sudah dimekarkan menjadi 2 Provinsi, TNI AD tidak akan menambah Kodam baru di sana. Keputusan ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Joko Santoso saat menjawab pertanyaan wartawan di Graha Yudha Wastu Pramuka Bandung. Menurutnya tidak semua pengembangan daerah dan wilayah pemerintahan diikuti dengan penambahan Kodam. Kodam akan baru dibangun jika ada persepsi ancaman keamanan. Oleh karena itu kata Joko di Papua saat ini hanya ada satu Kodam, yaitu Kodam XVII/ Trikora. Sekelompok massa (sekitar 50 orang) yang sejak tanggal 27 Februari 2006 mengadakan aksi pemalangan di chek point I Mile 28, sekitar pukul 16.00 WIT bergerak ke Hotel Sheraton Timika dan melempari hotel tersebut dengan batu, panah dan katapel. Dua puluh mobil dirusak dan sebuah mobil dibakar. Aksi pemalangan ini meluas dan suara MRP dan DPRP tak digubris massa. Pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora di halaman kantor Distrik Sentani 28 Januari, Yacob Ambo Mamori (25) akhirnya dinyatakan tidak waras. Surat keterangan tidak waras ini dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura, yang diterima Polres Jayapura. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang BA.

47


B.SITUASI HAK-HAK EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA B.1. KESEJAHTERAAN 3 Januari Kepala Badan Promosi dan Investigasi Daerah (BPID) Provinsi Papua, Drs. H.M. Alhamid mengatakan, salah satu penyebab terkendalanya penanaman investasi di Papua disebabkan banyaknya soal tuntutan masalah Hak Ulayat oleh masyarakat. 11 Januari Kepala BPS Provinsi Papua Ir. A. Djarot Soetanto, MM mengungkapkan sebagian masyarakat di Pedalaman Papua belum menerima dana Subsidi Langsung Tunai (SLT). Daerah atau kota yang belum menerima SLT itu adalah Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom dan Puncak Jaya. 16 Januari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nafri kembali dipalang warga kampung Nafri. Pemicu pemalangan ini disinyalir karena proses penyelesaian tuntutan warga Nafri terhadap pembayaran tanah lokasi tersebut belum tuntas. 24 Januari Lurah Waena, Johanes Ohee, SE mengatakan, masyarakat miskin yang ada di wilayahnya berjumlah 2.039 orang, sementara yang memperoleh kuota beras miskin (Raskin) hanya 447 orang saja. 29 Januari Majelis Rakyat Papua (MRP) minta dalam perekrutan CPNS baik dinas pemerintahan kota/kabupaten/provinsi di lingkungan Provinsi Papua harus memprioritaskan putra asli Papua dengan komposisi 80:20. Kepala Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Sem Stenly Meraudje S.Pak

48

mengatakan, sekitar 100 warga miskin di wilayah pemerintahannya belum menerima kartu Askes miskin. 1 Februari Kabag kepegawaian Kabupaten Keerom Drs. Adrianus Samonsabra mengatakan Pemerintah Kabupaten Keerom mulai membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 4 hari sampai dengan tanggal 4 Februari 2006. 8 Februari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, M.H.T Sagala, SH, MM mengatakan Kuota beras miskin (Raskin) bagi masyarakat Kota Jayapura pada anggaran 2006 adalah sebanyak 2.225 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 40 % dari kuota pada tahun 2005 yakni 2.635 ton. Bantuan dana kepada para pejuang Trikora, pejuang Pepera, Gerakan Merah Putih Provinsi Papua yang bersumber dari APBD 2005 mulai disalurkan lewat BRI. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua M.A Pogolamun, B.Sw mengatakan bantuan tersebut diberikan bagi 1000 orang pejuang yang sudah mendaftarkan dan menyerahkan data lengkap ke Dinas Sosial Provinsi Papua. Dana yang dianggarkan untuk 1000 pejuang adalah sebesar Rp 5 Mili ar. 11 Februari Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw mengundang para Tokoh Masyarakat dan LSM untuk melakukan dengar pendapat di Aula Kantor WaliKota Jayapura. Hal ini dimaksudkan untuk meminta pendapat dari para tokoh tersebut tentang komitmennya menangani kasus-kasus orang mabuk di Kota Jayapura. 14 Februari Ketua Tim Interdep Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Yahukimo, Rizal Mallarangeng di Jakarta mengatakan ada empat kabupaten lainnya

49


selain Yahukimo yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki masalah serupa dengan Yahukimo. Dikatakannya, keempat kabupaten tersebut berada di topografi ekstrim dan dengan kondisi penduduk seperti zaman batu. Tidak ada sarana infrastruktur yang memadai. Karena itu Rizal meminta pemerintah melakukan penang anan yang sama se perti Yahukimo terhadap empat kabupaten ini. 27 Februari Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Terry Van de Levin dalam dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Jayapura mengatakan, pada anggaran 2006 akan melaksanakan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan raya atau trotoar. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Tugas-tugas Dinas Trantib dan Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Ketertiban di semua wilayah Kota Jayapura. Dikatakan, pihaknya juga akan menggunakan pendekatan kemanusiaan. 28 Februari Pelaksanaan ujian akademik seleksi CPNS se-Papua dilaksanakan secara serentak di semua wilayah Provinsi Papua. Tercatat 58.000 orang seProvinsi Papua akan memperebutkan 8.056 formasi yang tersedia mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. 1 Maret Sekda Kota Jayapura Drs. TH. Pasaribu, M.Si menegaskan, setiap tempat usaha yang tidak memiliki tiga jenis surat ijin, yakni surat Ijin Mendirikan Bangungan (IMB), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Ijin Usaha (SIU) dianggap illegal. Jenis usaha apapun, apakah itu kios, toko, rumah makan jika tidak memiliki ketiga macam surat ijin tersebut dari Pemerintah Kota Jayapura maka dianggap illegal. Untuk itu, dalam

50

waktu dekat pihaknya akan menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jayapura dan Dinas ketertiban (Trantib) Kota Jayapura untuk segera melakukan penertiban. 2 Maret DPR Papua mendukung penghapusan Bantuan Langsung Tunai (BLT)bagi rakyat miskin oleh Pemerintah Pusat dan menggantikannya dengan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikatakan anggota komisi B DPR Papua, Drs.Paulus Sumino, MM. Pihaknya menilai banyak penyimpangan terjadi dalam penyaluran BLT di lapangan. 6 Maret Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-15 yang berlangsung sejak 26 Februari–6 Maret 2006 di Jayawijaya, berhasil memilih badan pengurus baru BPAM Sinode GKI di Tanah Papua periode 2006-2011. Ketua sinode terpilih Pdt. Corinus Berotabui, M.Th menggantikan Pdt. Hermann Saud, M.Th. 16 Maret Seorang oknum aparat TNI bernama Kapten Muhammad Dul (37), anggota Yonif 756/VWY di Jayawijaya yang kini bertugas di Denma Makodam XVII/Trikora, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Militer III19 Jayapura. Dirinya tertangkap tangan membawa minuman keras (Miras) saat naik pesawat Hercules milik TNI-AU. 20 Maret Personil gabungan dari satuan Polair Polda Papua, Polresta Jayapura dan aparat Polsekta KP3 Laut melakukan sweeping terhadap penumpang KM Ngapulu saat merapat di dermaga Jayapura pada pukul 14.20 WIT. Dalam operasi gabungan itu, disita 14 senjata tajam dan 21 botol minuman keras Cap Tikus (CT). Hal ini dikatakan Kapolsekta KP3 laut AKP Adolf S Marsyom

51


22 Maret Masih banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang tetap berjualan di atas trotoar dan disejumlah areal yang dianggap mengganggu ketertiban umum, disikapi serius WaliKota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si. Dikatakan, jika para PKL tidak mau dipindah secara sukarela, maka akan dipindah secara paksa. 23 Maret Kepala BPS Provinsi Papua, JA Djarot Sutanto mengatakan di Provisi Papua dan Irian Jaya Barat (IJB) tercatat terdapat 596.893 keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM). 25 Maret Aparat Kepolisian Polres Merauke dalam operasinya di kota Merauke, menyita ratusan botol minuman keras. Minuman keras tersebut merupakan milik dari lima pengusaha kios yang tidak memiliki ijin menjual miras. Mereka adalah EN (30), PL (44), ET (25), AK (50) dan YN (33). Hal ini dibenarkan Wakapolres Merauke AKBP Kompol Ronald Simamora. 27 Maret Masyarakat Adat Wadibu dengan tegas menolak rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra yang akan dibangun oleh Pemkab Biak Numfor. Penolakan rencana pembangunan tersebut di sampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Adat Wadibu di Jayapura, Rudolf Morin SE, MM. Mereka menilai pembangunan pelabuhan tersebut akan mengganggu potensi sumber daya laut di wilayah tersebut.

B.2. HAK ATAS KESEHATAN: WABAH HIV-AIDS 3 Januari Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Drs. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, ScD mengatakan, kasus HIV-AIDS di Papua dikhawatirkan akan menyerupai kasus yang terjadi di Uganda dan Afrika Selatan jika tidak ditangani secara baik.

52

6 Januari Kepala Dinkes Biak Numfor Ruslan S.Sos, S.KM mengatakan, jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Biak Numfor bertambah menjadi 140 kasus (44 HIV, 96 AIDS dan 61 meninggal dunia) dari 133 kasus pada 31 November 2005. 11 Januari Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua (KPAPP) drh. Constant Karma mengatakan, dari data yang berhasil dikumpulkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 31 Desember 2005, ditemukan 2.163 kasus HIV-AIDS, serta 289 orang sudah meninggal dunia. 12 Januari Puskesmas pembantu (Pustu) Kampung Enggros sejak didirikan 8 tahun lalu hingga kini belum beroperasi karena tidak ada petugas kesehatan yang bertugas di sana.

Kampanye HIV AIDS disebuah ruas jalan.

53


21 Januari Kepala PT Askes cabang Jayapura, Dra. Iriani Sandinganen, MM mengungkapkan, sekitar 22.000 atau sekitar 50 persen dari 45.407 kartu Askes miskin yang diserahkan ke distrik, kelurahan/kampung pada 2005 lalu, kini belum sampai ke masyarakat. Ironisnya kartu itu diduga diperjualbelikan dengan harga bervariasi. 25 Januari Ketua DPD Persagi Provinsi Papua, Ir. Nuzul Bakri, SKM, mengatakan, sampai saat ini masih terdapat 50 persen rumah tangga mengkomsumsi bahan pangan kurang gizi. Disamping itu, masih banyak dijumpai anak Balita yang menderita kurang gizi dan gizi buruk. 29 Januari Kasubdin P2M Dinkes Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita dalam evaluasi penyebaran IMS, HIV-AIDS yang berlangsung di KPAD Merauke mengungkapkan hasil evaluasi tahun 2005 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan pemakaian kondom. 6 Februari Kasubdin Pengendalian Penyakit Menular Kabupaten Asmat , Richard Mirino, SKM membenarkan adanya wabah penyakit campak yang menyerang warga di Asmat. Kasus campak ini menyerang tiga kampung, masing-masing Kampung Ayam 51 orang terinfeksi dan 10 meninggal, Kampung Paluar 1 orang terinfeksi, dan Warse 9 orang terinfeksi dan 12 orang dilaporkan meninggal. 7 Februari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Obeth Rumbiak mengatakan bahwa tenaga medis di Kabupaten Biak Numfor masih kurang. Dari 15 Puskesmas yang ada di Kabupaten Biak Numfor, sekitar 9 Puskesmas pembantu (Pustu) belum memiliki tenaga medis. Dari 41 Pustu yang ada, baru 27 Pustu yang terisi tenaga medis

54

meskipun pada penerimaan PNS formasi tahun 2006 Pemkab Biak Numfor mendapat jatah 157 formasi untuk tenaga teknis kesehatan. 27 Februari Pekan Imunisasi Nasional (PIN) digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Distrik Sentani, pos PIN dan Puskesmas Sentani dipenuhi dengan antrian warga yang mengantarkan anak-anaknya untuk menerima vaksin polio. Kepala Puskesmas Sentani, dr. Risamasu mengatakan target pemberian vaksin polio untuk wilayah Sentani sebanyak 5.953 balita. Jumlah ini meningkat dari tahun 2005 yaitu 4.392 karena ada kenaikan target sebanyak 1.561 balita tahun 2006. Sementara itu, kepala Dinas Provinsi Papua, dr. Tigor Silaban dalam laporannya pada acara PIN putaran IV tingkat Provinsi Papua yang dipusatkan di kompleks Perumahan Dosen Uncen Waena mengatakan bahwa cakupan imunisasi polio di Papua pada PIN putaran I Agustus 2005 sekitar 78,08 %, PIN Putaran II sekitar 88,63 % sedangkan putaran III sekitar 59,66 %. Menurutnya, cakupan ini masih sangat jauh dari hasil cakupan Nasional yaitu 90% sehingga membuat Papua masuk dalam daftar daerah yang rawan terhadap penyakit polio. 1 Maret Adanya keluhan dari masyarakat Yongsu Spari, Distrik Depapre tentang terbatasnya tenaga medis di desanya, ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan Kabuapten Jayapura, dr. Esterlina Ayomi. Dikatakan belum semua kampung bisa ditempatkan bidan akibat tenaga yang terbatas. 7 Maret Komisi E DPRP menyambut positif rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk merekrut (mengkontrak) sekitar 100 tenaga dokter pada anggaran 2006. Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedalaman.

55


16 Maret Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di Distrik Kurulu dan Distrik Musatfak sejak pertengahan Februari menyebabkan korban jiwa. Dilaporkan, 18 orang warga desa Milima di Distrik tersebut meninggal dunia akibat terserang Disentri dengan gejala diare/mencret dan muntah-muntah. 17 Maret Korban meninggal dunia Kejadian Luar Biasa (KLB), akibat terserang bakteri disentri di Kabupaten Jayawijaya Distrik Kurulu bertambah 1 orang. Korban meninggal tersebut adalah Musuken Pawika (40 th – laki-laki). 19 Maret Pelayanan Kesehatan di RSUD Abepura dikeluhkan masyarakat, karena administrasi pelayanan yang begitu rumit. Pelayanan di beberapa poliklinik ditutup cepat; naiknya harga kartu berobat dari Rp 5000 menjadi Rp 23.000; serta adanya pungutan restribusi Rp 1000,- setiap resep obat berdasarkan Perda No. 16 tahun 2002 tentang restribusi pelayanan kesehatan. Virus campak menyerang anak-anak Balita di Kampung Bu dan Agani, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat sejak awal Maret. Dari 57 Balita yang dilaporkan terserang virus, 6 diantaranya meninggal dunia karena tidak tertolong lagi, yakni 2 korban di kampung Agani dan 4 korban di Kampung Bu. Dilaporkan, di beberapa kampung di Kabupaten Asmat 22 Balita meninggal dunia. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, dr. Tohap Capah. Kendati pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran ke empat awal Maret berjalan baik, namun tercatat 3 kampung belum terjangkau dengan PIN putaran ke empat karena pengaruh cuaca yang tidak mendukung. Tiga kampung tersebut berada di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke yakni kampung Wanggambi, Kampung Wetao dan Kampung Kawe. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, drg. Jhosep Rinta, M.Kes.

56

20 Maret Maskur Adam, SIP, Kepala Dinas Infokom selaku anggota tim penanggulangan bencana Jayawijaya mengatakan korban Kejadian Luar Biasa (KLB) di Distrik Kurulu dan Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya akibat disentri bertambah lagi 3 orang. Tiga orang yang meninggal itu masing-masing bernama Basika Mabel (50 th) dan Nerius Marian (25 th), keduanya dari desa Jiwika. Seorang lainnya dari desa Milima, Haben Mabel (30 th). 21 Maret Virus campak yang menyerang anak-anak di dua kampung di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat yakni Kampung Agani dan Bu, langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat melalui Tim kesehatan yang langsung turun ke lokasi tersebut. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kabupaten Asmat, dr. Tohap Capah. 23 Maret Menurut data yang dikeluarkan Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (PPP) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, sampai dengan 28 Februari 2006 jumlah kasus HIV-AIDS meningkat dari 145 pada akhir bulan Januari menjadi 149 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs. Sefnath Korwa, M.Si, mengatakan dari 149 kasus yang ditemukan, 44 HIV dan 105 penderita AIDS dan 65 dinyatakan meninggal dunia. 25 Maret Wabah penyakit disentri disertai muntah dan buang air besar (mencret) di 4 Distrik di Kabupaten Jayawijaya terus memakan korban jiwa. Diperkirakan akibat penyakit ini, korban meninggal dunia sudah sekitar 29 orang. Demikian diungkapkan salah satu anggota DPRP asal Kabupaten Jayawijaya, Marthinus Kurisi. Ke-4 Distrik yang sudah terjangkit tersebut yakni Distrik Kurulu, Asologaima, Hubikosy dan Musatfak.

57


27 Maret Ketua KPA Provinsi Papua Drs. PS Ukung mengatakan jumlah kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Karena itu, diperlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak untuk penanggulangannya. Data terakhir Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 31 Desember 2005 menyebutkan angka HIV-AIDS Papua telah menembus angka 2.163 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.202 kasus positif HIV, dan 961 kasus positif AIDS, sedangkan sekitar 289 diantaranya sudah meninggal dunia.

B.3. PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 19 Januari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Ny. Dra. Sipora Modouw, MM dalam sambutannya saat membuka seminar profil statistik dan indikator gender Papua mengatakan untuk menyingkapi minimnya peranan wanita dalam setiap aspek pembangunan, baik secara global maupun khusus di wilayah Papua, peran wanita dalam bidang pembangunan perlu ditingkatkan. Dengan demikian kedudukan perempuan akan sama dengan kaum pria. 29 Januari Ketua LP3A Papua, Selvi Sanggenafa, SH mengatakan, sejak lima tahun terakhir ini, kasus tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat. Bahkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan 42 persen dengan 65 kasus, sedangkan yang diproses ke tingkat litigasi hanya 27 kasus. Menurutnya, pelaku tindak kekerasan terhadap anak merupakan orang yang dikenali. Yakni, om (40%), kakek (15%), dan tetangga (18%), kemudian guru, bapak angkat dan pacar (9%).

58

B.4. HAK ATAS PENDIDIKAN 3 Januari Kepala Kantor Agama Kabupaten Merauke, Drs. Wihelmus Nanga mengatakan, tenaga guru agama di Kabupaten Merauke masih sangat kurang. “Kalau di kota, mungkin masih cukup tetapi untuk daerah-daerah pedalaman memang masih sangat kurang,“ jelasnya. 4 Januari Pengamat Perkembangan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Papua, Drs. Festus Simbiak, M.Pd mengatakan, yang terjadi selama ini dana pendidikan di Papua penggunaannya lebih banyak bersifat proyek ketimbang untuk mencapai sasaran melalui peningkatan untuk mencapai kualitas SDM. Oleh karena itu, penggunaan dana-dana sebesar ini harus mendapat pegawasan yang ketat dari jajaran tingkat yang paling atas, termasuk penegak hukum. “Selama pengawasan penggunaan dana tidak dikontrol baik dikhawatirkan tinggal program tetapi hasilnya tidak ada,” tandasnya. 13 Januari Guru mogok mengajar, 265 murid SD YPK I Hamadi terlantar. “Aksi mogok mengajar ini kami lakukan karena sistem manajemen sekolah yang diterapkan Kepala Sekolah belum berjalan baik, terutama masalah kesejahteraan guru-guru,” ungkap ibu F. Ireeuw (guru kelas 1), seorang guru yang ikut dalam aksi mogok tersebut. 6 Februari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Drs. Domingggus Rumbewas, SH mengatakan, pihaknya akan membuat dan menerbitkan Kamus Bahasa Daerah. Yang akan dibuat pertama adalah Kamus Bahasa Daerah Biak dan Sentani. Kamus ini akan menggunakan pengantar Bahasa Indonesia secara keseluruhan dalam cetakannya, digabung dalam satu buku.

59


16 Februari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MMT membuka workshop sehari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Unicef di Aula Kantor Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas P dan P Provinsi. Workshop ini diikuti oleh 45 orang berasal dari LSM Pendidikan, dunia usaha/ industri, Dharma Wanita, Kepala Sekolah, BP3D dan DIKJUR. Dalam Sambutannya, James Modouw mengatakan model belajar mengajar yang berpusat pada guru dapat menghambat kreatifitas siswa sebagai anak didik, sehingga perlu diubah menjadi proses belajar mengajar yang berpusat kepada siswa. Di Wamena, guru-guru SLTP Negeri I Wamena melakukan aksi mogok mengajar dan meliburkan para siswa yang ada di sekolah tersebut. Aksi ini merupakan sikap protes mereka terhadap ketidakjelasan dan penyalahgunaan dana BOS dan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang dilakukan oleh kepala sekolah mereka. 20 Februari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Dr. Jack Ayamiseba, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan untuk melakukan rotasi dan pemerataan tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Jayapura. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengatasi penumpukan guru yang ada di kota dan keluhan tidak adanya tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada dipelosok. 3 Maret Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori, Drs. Jeremias Fakdawer, mengatakan, tenaga guru yang saat ini bertugas di Kabupaten Supiori sangat minim. Dengan jumlah sekolah yang 48 dari tingkat TK sampai SMA/SMK, maka ideal membutuhkan sekitar 500 orang tenaga guru, namun saat ini jumlah guru yang bertugas di Supiori baru berjumlah 145 orang guru.

60

6 Maret Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua akan mengalokasikan dana sebesar Rp 53 Miliar untuk kepentingan bea siswa bagi pendidkan S1, S2 dan S3. 17 Maret Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Drs. Festus Simbiak M.Pd mengatakan, para guru yang ditempatkan di daerah pedalaman atau tempat terpencil lainnya di Tanah Papua, harus diikuti dengan fasilitas perumahan yang baik sehingga mereka bisa kerasan menetap untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 28 Maret Karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Merauke tahun 2006 belum dibahas dan ditetapkan, sekolahsekolah di Kabupaten Merauke terpaksa melakukan pungutan untuk menanggulangi biaya pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional tahun ajaran 2005/2006.

B.5. PENGURASAN SUMBER DAYA ALAM 12 Januari Sebanyak 409 ekor kura–kura Moncong Babi berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Merauke dari tangan GR karena tidak memiliki surat ijin yang lengkap. Hal ini dibenarkan Samapta AKP M. Darodjat S.Pd. 16 Januari Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Timur (Danguskamlatim) Laksamana I TNI Sadikin mengatakan, ada 2 gangguan keamanan di perairan Indonesia Bagian Timur selama ini, yaitu kegiatan

61


illegal fishing dan illegal logging. Namun dari dua ancaman gangguan tersebut, ancaman gangguan illegal fishing masih mendominasi. 20 Januari Jajaran Polda Papua melakukan penangkapan terhadap tiga orang Direksi PT Tiberias Mulia Abadi Sorong yang diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal dengan cara mengeksploitasi batu dan pasir di kawasan cagar alam pulau Batanta, di sepanjang aliran sungai Semsen Desa Wailebert, Distrik Samate, Kabupaten Raja Ampat. Tiga orang direksi perusahaan tersebut masing-masing berinisial HP (Direktur Utama),YC (Direktur I ) dan YAG (Direktur II). 7 Februari Conservation Internasional Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Cenderawasih dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua I mengumumkan penemuan beberapa species baru di wilayah Pegunungan Mamberamo Foja, Kabupaten Sarmi. Beberapa species yang ditemukan yaitu Kangguru Pohon Mantel Emas (Dendrolagus pulcherimus), lima jenis palem-paleman yaitu Polidocorpus, dua species rotan dan dua species palem Licuala, burung hisap madu, penemuan kembali katak Mata Jaring (Nyctimystes fluviatilis) dan katak Xenorhina Arboricola. 13 Februari Kepala Dinas Kehutanan provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM diputuskan bebas terhadap tuduhan terlibat kasus illegal logging oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diketuai Lowdewik Tiwery, SH, dibantu hakim anggota S. Radiantoro, SH dan Majedi, SH. Marthen Kayoi sebelumnya didakwa melanggar Undang-Undang No.41 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 dan dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Tim penasehat hukum Marthen Kayoi masing-masing Budi Setyanto SH dan Bernard Akasian, SH merasa puas dengan penolakan majelis hakim terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

62

Di Jakarta Menteri Negara Lingkugan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, tim yang dikirim ke Papua menemukan limbah tailing yang mencemari suatu kawasan di wilayah kerja pertambangan PT Freeport. Dikatakan, penelitian mendalam baru akan selesai pada akhir Maret 2006 disebabkan karena luasnya wilayah kerja pertambangan yang harus diteliti secara seksama.

27 Februari Dua orang terdakwa kasus illegal logging yaitu Mr. Tan dan Agustinus Joumilena dari PT Wapoga Mutiara Timber diputuskan bebas oleh majelis hakim. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Lodewyk Tiwery, SH, Hakim Anggota Syamsul Ali, SH dan Denny Sumadi, SH dibantu Panitera Fransi Palapessy, SH dalam putusannya mengatakan, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Karena itu belum bisa diberikan keputusan hukum tetap dan masih memberikan waktu kepada JPU untuk mempertimbangkannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dadang Setijady, SH dan D. Lintang Ashari, SH, mengatakan, apa yang diputuskan majelis hakim tidak sesuai dengan yang didakwakan di mana jelas-jelas terdakwa terbukti melakukan segala aktivitas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan alat-alat berat yang didatangkan tidak memiliki surat-surat yang lengkap. 6 Maret Danlamal Letkol Laut (P) Drs. Hadi Pranoto mengatakan, TNI AL telah menangkap 2 kapal asing di Laut Arafuru karena diduga melakukan operasi tidak sesuai dengan izin. Kapal tersebut masing-masing kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yakni KM. Mitra 808 dan kapal tanker berbendera asing ST. Kicks Namd Nevis NV Malley. 28 Maret Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) , Ir. M.L. Rumadas tersangka kasus illegal logging, divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 30 juta oleh majelis hakim Pengadilan

63


Negeri Manokwari. Namun Rumadas sendiri telah menjalani masa tahanan kota selama 6 bulan sejak proses hukum berlangsung, maka dengan putusan itu Rumadas langsung bebas.

B.6. PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2 Januari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk Provinsi Papua tahun 2006 ini mencapai Rp 7.251.915.000.000 ( Rp 7,2 triliun lebih ). Puluhan massa dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Nabire mendatangi Kantor Gubernur Papua. Mereka menuntut agar Kepala Biro (Karo) Keuangan Setda Provinsi Papua Paul Onibala, SE segera dinonaktifkan dari jabatannya karena dinilai telah melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Plt. Gubernur Provinsi Papua, Drs.H. Andi Baso Basaleng mengatakan dana Rp 10.767.430.357.000 akan digunakan untuk mendanai pembangunan di 4 sektor prioritas, yakni bidang Pendidikan (Rp 426.973.870.000), Kesehatan (Rp 142.574.339.000), Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur (Rp 391.854.328.000). Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setyanto, SH mengatakan, dana Rp 7,2 Trliun lebih sesuai dengan Daftar Isi Pelaksana Anggaran harus diimbangi dengan perencanaan yang strategis dan menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. “Pengalaman telah membuktikan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) dua tahun terakhir ini, nilainya sekitar tiga triliun rupiah. Tapi itu tidak menjadikan masyarakat Papua lebih sejahtera, karena ketidakmampuan dalam membuat suatu perencanaan yang strategis dan rendahnya mutu pengawasan serta kualitas penegak hukum yang memprihatinkan,” ungkap Budi Setyanto, SH. 7 Januari Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si resmi dilantik sebagai Penjabat

64

Gubernur Provinsi Papua oleh Mendagri H.M. Ma’ruf di Jakarta. 11 Januari Puluhan warga Doyo Baru, Distrik Waibu, demo ke kantor Bupati Jayapura. Mereka minta penjelasan pemanfaatan dana pemberdayaan kampung yang dinilai tidak transparan. Dalam pamflet diantaranya bertuliskan “Kepala Kampung harus tahu dan sadar. Otonomi khusus bukan untuk menyengsarakan rakyat tetapi menyejahterakan rakyat “. 24 Januari Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua, Anton Hutabarat, SH mengatakan adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Papua mulai ditangani tim dari Kejaksaan Tinggi Papua. Sebagai langkah awal, 15 saksi sudah diperiksa. 26 Januari Ratusan orang melakukan demo di kantor Gubernur Provinsi Papua. Massa yang menamakan dirinya Koalisi Papua Bersatu, terdiri dari Forum PNS Papua, GAMKI, FKN Papua, AMPTI dan Tokoh Masyarakat Papua. Mereka meminta agar sejumlah pejabat di kalangan Pemda Provinsi Papua yang terlibat dalam kasus korupsi diperiksa dan diturunkan dari jabatan. Salah satunya, menuntut agar Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Basaleng dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua Paul Onibala, SE diturunkan dari jabatan. Sementara itu, koordinator massa Ruben SP Marey mengatakan bahwa selama ini terjadi penyelewengan dana APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menyebutkan bahwa salah satu bentuk penyelewengan dari dana APBD adalah dana untuk pemberdayaan pengusaha kecil menegah melalui Bank Papua sebesar Rp 10 miliar. Selain itu dana bantuan bencana alam untuk Kabupaten Nabire Rp 339.504.000 yang seharusnya masuk dalam program Pemda Provinsi, uangnya ditransfer ke rekening Bupati Nabire yang saat itu sedang dalam proses hukum. Program tersebut tidak ada dalam APBD Kabupaten Nabire.

65


29 Januari Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada 2006 ini sekitar Rp 4 triliun. 30 Januari Bupati Merauke Drs. John Gluba Gebze menilai bahwa kedudukan Ibukota Provinsi Papua terhadap seluruh wilayah binaannya tidak strategis. Hal itu membuat dana yang diterima dari pusat baik melalui DAU maupun OTSUS tidak efektif, bahkan sia-sia karena rentang kendali penanganan yang terlalu jauh, hal ini disampaikan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Merauke. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat di Jayawijaya mendatangi kantor Pengadilan Negeri Wamena untuk memprotes putusan sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Wamena terhadap terdakwa Drs. David A. Hubi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pembelian pesawat Antonov buatan Rusia. Massa yang terdiri dari PNS Bersatu, Gerakan Reformasi Pembangunan (Rakforbang), Forum Komunikasi Antar Gereja (Forkompag) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se Indonesia (BEMP– SI) yang dipimpin oleh Agus Kossay meminta agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Drs. David Hubi, diberhentikan sebagai Bupati Jayawijaya berdasarkan keputusan Mendagri No.131.91 – 46 tahun 2006. 2 Februari Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolres Jayapura AKBP Jakob Kalembang BA, terkait tudingan penggelapan dana Otsus sebesar Rp 75 miliar. Tudingan ini diduga dilakukan oleh Kadistrik Waibu, Drs. Ted Jones Mokay. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Iptu Sudjadi Waluyo, Kadistrik Waibu juga telah mengirimkan surat kepada Polres yang mengatakan bahwa surat tudingan tersebut adalah surat kaleng sehingga

66

Kadistrik juga meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas pihak yang hendak mengadu domba tersebut. 3 Februari Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang menunjuk Wakil Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom S.Sos untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya. Pelimpahan Surat Tugas dan Wewenang berupa radiogram Gubernur itu diserahkan Kepala Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, Wempi Wola kepada Nicolas Jigibalom, S.Sos disaksikan Muspida Jayawijaya di ruang rapat Hotel Baliem Pilamo Wamena. 8 Februari Penjabat Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom mengadakan rapat koordinasi pertama kalinya setelah dirinya ditunjuk sebagai pengganti Bupati Jayawijaya, Drs. David Hubi yang sedang terkait kasus korupsi. Dalam rapat koordinasi tersebut Penjabat Bupati mengajak semua pihak untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dan kembali bersatu serta rukun untuk membangun kembali Jayawijaya yang sedang mengalami keterpurukan. 9 Februari Penjabat Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom S.Sos melakukan pergantian beberapa pejabat esalon III di lingkungan Pemkab Jayawijaya. Pelantikan dilakukan di Sasana Wio Kantor Bupati. Pejabat yang dilantik masing-masing Melianus Saa, SH sebagai Kabid Mutasi kepegawaian BKD Jayawijaya, Lukas W. Kossay, SE, M.Si sebagai KaSubdin Program Dinas Perindag Jayawijaya, Petrus Wakerkwa, SE sebagai Kabag Keuangan Setda Jayawijaya, dan Marten Yogobi, SH,M.Hum sebagai Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Jayawijaya. 22 Februari Sidang Paripurna masa sidang I DPRD Kota Jayapura resmi dibuka oleh pimpinan sidang Ketua Dewan, Drs. Theopilus Bonay, MM. Sidang

67


ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006. Struktur Belanja Tahun Anggaran 2006 A. PENDAPATAN I. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi c. Bagian Laba BUMD d. Lain-lain pendapatan Jumlah II. Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Jumlah III. Lain-lain Penerimaan yang Sah a. Bantuan dari Pemerintah Pusat b. Dana Otonomi Khusus Jumlah Total Pendapatan B. BELANJA I. Belanja Aparatur II. Belanja Pelayanan Publik III. Belanja Bagi Hasil dan Bukan Bantuan Pajak IV. Belanja Tidak Terduga Total Belanja C. PEMBIAYAAN I. Penerimaan Daerah II. Pengeluaran Total Pembiayaan Sumber : Harian Cenderawasih Pos

Rp 8.000.000.000 Rp 10.000.000.000 Rp 500.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 19.500.000.000 Rp 35.733.961.700 Rp 294.148.000.000 Rp 14.080.000.000 Rp 343.961.961.700 Rp 6.444.000.000 Rp 50.000.000.000 Rp 50.644.000.000 Rp 363.461.961.700 Rp 236. 317.522.780 Rp 166.864.712.220 Rp 31.942.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 437.124.234.000 Rp Rp Rp

22.338.540.000 1.000.000.000 21.338.540.000

Walikota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si dalam pidato pengantarnya menjelaskan bahwa jumlah dana sebesar itu dialokasikan pada 6 sektor prioritas yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi, Infrastruktur, Agama dan Pemerintahan. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, membuka pertemuan penyusunan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dengan seluruh pimpinan instansi di Sasana Karya Jayapura. Dalam arahannya, Gubernur mengatakan Pemerintah Pusat telah melayangkan

68

surat teguran kepada Pemerintah Provinsi Papua agar segera mengesahkan RAPBD. Dikatakannya keterlambatan ini sangat mempengaruhi jalannya pelayanan kepada masyarakat dan jalannya pembangunan karena banyaknya waktu yang terbuang. 3 Maret Pihak Pengadilan Negeri Merauke mengeluarkan izin penyitaan barang terhadap tersangka Drs. Petrus M. Tiniyap dan Harry Rahaill dalam kasus penyalahgunaan keuangan yang terjadi di DPRD Merauke tahun 2002 sebesar Rp 4,9 miliar. 6 Maret Sekitar 30 warga yang merupakan tua-tua adat dari 3 Distrik, yakni Muting, Ellikobel dan Uliling menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Merauke. Mereka menginginkan ketiga distrik itu menjadi kabupaten sendiri, yakni Kabupaten Muting dan pisah dari Kabupaten Merauke. 14 Maret Sejumlah masyarakat yang berada di distrik pemekaran Kemtuk Gresi Selatan yang dipimpin oleh Ondoafi Petrus Marikan mendatangi kantor Bupati Jayapura dan bertemu dengan Bupati Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM. Mereka menyampaikan aspirasi tetang pemekaran distrik baru sekaligus mendukung kebijakan pemberdayaan distrik dan kampung yang dijalankan selama ini. 15 Maret Sebanyak 14 Kepala Kampung se-Distrik Nimboran dukung Habel Suwae, S.Sos, MM untuk maju dalam Pilkada Bupati Jayapura periode 2006-2011. 17 Maret Anggota KPU Drs. Daan Dimara, MA tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan segel Pemilu 2004, merasa dijebak. Dia tetap menyatakan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin yang seharusnya

69


bertanggungjawab, sebab dia ditunjuk sebagai ketua panitia saat proyek sudah berjalan. 23 Maret Puluhan Kepala Kampung di Kabupaten Manokwari menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari. Mereka meminta melalui DPRD, Pemerintah Daerah dapat menaikkan gaji mereka hingga Rp 700.000 / bulan. 24 Maret Pater Nato Gobay Pr, Pastor di Nabire mengatakan, pembangunan yang saat ini terjadi di Nabire hendaknya dimulai dari kampung ke kota, bukan dari kota ke kampung seperti yang terjadi selama ini. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan arti pembangunan itu sendiri. 27 Maret Ancaman DPR Provinsi Papua untuk mengembalikan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus beralokasi dana Otsus tahun 2006 sebesar Rp 2,9 triliun ke Pemerintah Pusat disikapi serius anggota komisi B DPRP Drs. Piet Hein Awangkok. “ Tujuan dasar dari pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu sangat tidak relevan sekali Otsus mau dikembalikan ke Pemerintah Pusat.” tegasnya

70

BAGIAN II

ANALISIS LINT A SAN P ERISTIW A LINTA PERISTIW ERISTIWA A.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

A.1 IRIAN JAYA BARAT (IJB) VERSUS OTSUS Irian Jaya Barat telah menjadi perdebatan panjang sejak provinsi ini dinyatakan keberadaannya, bahkan semakin ramai dibicarakan setelah Inpres No. 1/2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dan Irian Jaya Tengah (IJT) diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2004. Keadaan semakin rumit ketika Pemerintah Pusat seperti tidak pernah berniat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi justru menimbulkan kebingungan bagi semua pihak, terutama masyarakat di wilayah itu dengan status IJB. Permasalahan IJB dalam 3 bulan terakhir ini lebih banyak diwarnai polemik tanpa henti antara MRP, DPRP dengan Pemerintah Pusat dan kalangan elit politik di wilayah IJB yang semakin diperkeruh dengan berlangsungnya Pilkada IJB. Tarik ulur kepentingan ini tetap berlangsung terutama ketika Pilkada Gubernur IJB tetap diagendakan sementara pihak elit politik IJB terus melakukan pendekatan kepada Pemerintah pusat agar dapat mendukung berlangsungnya Pilkada IJB dan jalannya pemerintahan di IJB. Di pihak lain, MRP melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat di seluruh wilayah yang diklaim sebagai wilayah provinsi IJB. Konsultasi publik ini mendapat tentangan keras dari pihak elit politik IJB yang menganggap bahwa MRP tidak seharusnya melakukan konsultasi publik dengan tujuan mengumpulkan pendapat rakyat di wilayah IJB tentang perlu tidaknya pemekaran. Menurut mereka seharusnya konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mencari payung hukum yang sesuai bagi IJB, bukan untuk menjajaki pendapat rakyat. Pembentukan payung hukum dan Perpu tentang

71


IJB inilah yang ditentang oleh MRP dan DPRP. MRP dan DPRP menilai bahwa seharusnya payung hukum IJB tetap berada di bawah Otsus, dengan demikian pemekaran provinsi di Papua seharusnya mengacu kepada undangUndang Otsus, bukan dengan Perpu atau payung hukum lainnya. Penolakan MRP untuk bertemu dengan Pemerintah Pusat (Mendagri) dan membahas hasil konsultasi publik guna pembentukan payung hukum bagi IJB semakin menegaskan sikap MRP tentang IJB. Entah sampai kapan persoalan ini mendapatkan titik temu. Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa rakyat di wilayah yang diklaim sebagai IJB ini bingung dengan status IJB sendiri. Hasil temuan MRP menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat tidak menginginkan pemekaran provinsi. Mereka tetap berkeinginan untuk berada dalam satu provinsi yaitu Papua. Bentuk pemekaran yang mereka inginkan adalah pemekaran distrik sehingga dapat mempercepat peningkatan pembangunan di wilayah tersebut. Sementara itu para elit politik di wilayah tersebut tetap bersikukuh dengan segala daya upaya mempertahankan keberadaan IJB. Sebagai bentuk protes rakyat di wilayah ini, di Manokwari berkembang wacana untuk mencoblos ketiga calon gubernur dan wakil gubernur IJB pada Pilkada Gubernur IJB yang berarti bahwa suara yang diberikan rakyat akan hangus. Di tengah kontroversi kepentingan antara para elit politik, rakyatlah yang menjadi korban. Lagi-lagi rakyat dibingungkan karena pada awal pembentukan IJB ada suatu harapan besar agar terjadi perubahan dan peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tetapi justru hal ini semakin memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Keterpurukan dalam berbagai sektor pembangunan disebabkan karena anggaran daerah tidak tersedia. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi karena permainan elit politik yang terus memperjuangkan keberadaan IJB. Diterimanya hasil konsultasi publik tentang IJB oleh DPRP ditunjukkan dengan mengeluarkan pendapat atau sikap DPRP yang senada dengan sikap MRP. Sikap ini didukung juga oleh berbagai komponen masyarakat di Papua. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat sepertinya tidak peduli dan tetap saja pada keinginannya untuk melanggengkan IJB sebagai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat sebenarnya tidak menghormati kedaulatan rakyat di Papua melalui DPRP sebagai lembaga negara.

72

MRP sebagai representasi kultural orang Papua di pemerintahan telah berupaya keras untuk menyelesaikan polemik IJB ini. Konsultasi publik telah dilakukan oleh MRP, namun sejauh mana Pemerintah pusat memiliki keinginan baik untuk menghormati hasil konsultasi publik dan menghormati MRP sebagai satu lembaga resmi yang juga dibentuk oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada semangat OTSUS? Pilkada IJB bagaimanapun juga telah berlangsung, tepat sehari sesudah Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur Papua. Pilkada ini merupakan Pilkada ketiga setelah 2 kali tertunda. Pilkada yang tertunda menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 43 Milyar rupiah. Sangat disayangkan sebab dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan keterpurukan yang telah berlangsung di wilayah tersebut. Namun dana tersebut hanya dihabiskan untuk kepentingan sekelompok elit politik saja tanpa melihat nasib rakyatnya. Dari 406.413 jiwa jumlah pemilih yang terdaftar di KPU IJB, terpilih pasangan Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah ini. Tidak jelas apakah seluruh masyarakat ikut ambil bagian dalam Pilkada tersebut, jika melihat wacana yang berkembang di masyarakat untuk mencoblos ketiga pasangan calon pada saat Pilkada, sebagai salah satu bentuk penolakan. Apalagi dari hasil konsultasi publik, digambarkan bahwa masyarakat di wilayah ini menolak Pilkada IJB. Apakah Pilkada ini berlangsung dengan segala trik dan intrik para elit politik? Yang pasti semakin jelaslah bahwa Pemerintah Pusat dengan segala cara tetap berusaha menancapkan cakarnya semakin dalam di Tanah Papua dan mencabik-cabik keutuhan sosial kultural orang Papua dengan alasan pemerataan pembangunan dan kepentingan rakyat. Apakah polemik IJB akan segera terselesaikan ataukah justru menjadi semakin panjang dan rumit? Bagaimanakah nasib rakyat Papua yang ada di wilayah barat Tanah Papua ini? MRP dan DPRP sudah habis-habisan melakukan upaya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang OTSUS. Apakah Pemerintah Pusat masih memiliki kemauan baik dan berkiblat pada Undang-Undang OTSUS untuk menyelesaikan persoalan IJB?

73


A.2 HIRUK PIKUK PILKADA GUBERNUR PAPUA Sejak 2004 Rakyat di Papua disibukkan dengan Pesta Demokrasi: Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wapres, Pilkada Bupati dan Walikota, dan akhirnya Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur. Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur digelar tanggal 10 Maret 2006. Pesta Demokrasi ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Papua. Tentu saja rakyat mengharapkan adanya suatu perubahan dan kemajuan dalam pembangunan diberbagai aspek kehidupan di Tanah Papua. Visi, misi yang dapat juga dikatakan sebagai janji-janji, telah disampaikan oleh para kandidat. Tim sukses dari masing-masing kandidat telah melakukan berbagai upaya untuk memenangkan kandidatnya. Berbagai upaya yang tidak lepas juga dari kecurangan dalam permainan politik pasti terjadi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan. Marilah kita melihat kembali jalan proses demokrasi ini. Awal proses demokrasi ini diramaikan dengan pencalonan kandidat oleh Partai-partai politik yang diusulkan kepada DPRP. Seleksi ini diwarnai dengan berbagai trik dan intrik yang dimainkan oleh partai-partai politik. Tentu masih tersimpan dalam ingatan masyarakat mengenai kriteria asli dan tidak asli Papua yang menjadi penilaian MRP bagi pasangan calon gubenur dan wakilnya. Keaslian yang ditentukan berdasarkan garis keturunan bapak. Kriteria ini memunculkan protes dari berbagai kalangan. Sempat terjadi perdebatan mengenai keaslian para kandidat sebagai anak adat Papua. Bahkan muncul kontroversi tentang fam Tanawani yang dipakai oleh Komarudin Watubun sebagai pasangan Bas Suebu. Hal ini sempat menjadi perdebatan berbagai pihak, termasuk pihak keluarga besar Tanawani. Perdebatan juga muncul terhadap Moh. Musa’ad, pasangan dari Lukas Enembe. Keaslian darah Papua pada diri Musa’ad dipertanyakan, meskipun dalam tubuh Musa’ad mengalir juga sedikit darah Papua. Bagaimanapun juga MRP menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang disebutkan dalam pasal 20 UU Otsus, tentang tugas dan wewenang MRP. Empat pasangan kandidat Gubernur - Wakil Gubernur Papua meramaikan Pilkada Gubernur yang dipilih secara langsung untuk pertama kalinya di Papua.

74

Dukungan pun berdatangan kepada para kandidat ini. Beberapa ikatan keluarga atau paguyuban kedaerahan seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Paguyuban Jawa – Madura dan kelompok - kelompok lainnya memberikan dukungan dengan mendeklarasikan dukungan tersebut dan membuat kontrak politik dengan para kandidat. Kampanye Pilkada Gubernur yang digelar serentak di seluruh wilayah Provinsi Papua disambut dengan antusias oleh rakyat di Papua. Para kandidat turun dengan kekuatan penuh untuk menarik massa dan dukungan. Mereka berusaha menarik simpati rakyat dengan memaparkan visi dan misi atau dapat dikatakan juga sebagai janji-janji tentang apa yang akan mereka buat jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya. Tema umum yang diangkat oleh keempat kandidat adalah masalah pembangunan dan pemerataan pembangunan di Papua. Secara khusus keempat kandidat banyak menekankan pada pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia, kendati ada beberapa titik penekanan yang berbeda pada masing-masing kandidat. Pasangan Lukas Enembe – H. Arobi Aituarauw misalnya lebih menekankan pada diskriminasi kepemimpinan yang terjadi selama ini di Papua. Kepemimpinan di Papua selama ini dikuasai oleh orang pesisir (orang pantai) dan tidak ada orang gunung (orang koteka) yang diberikan kesempatan untuk memimpin Tanah ini. Karena itu Enembe menilai sudah saatnya ia mewakili anak koteka untuk memimpin Papua. Terlihat dengan jelas bahwa pasangan ini mengeksploitasi primordialisme kesukuan dengan menempatkan ‘orang gunung’ vs ‘orang pantai’ dalam menilai situasi kepemimpinan dan pembangunan di Papua. Demi kepentingan mencari kursi nomor satu, primordialisme kesukuan dijadikan bumbu penyedap rasa dari menu kampanye yang mengangkat kesenjangan dan keterpurukan pembangunan di beberapa kabupaten pada wilayah Pegunungan Tengah. Seakan-akan memang pembangunan dan kesejahteraan di Papua ditentukan oleh berasal dari suku mana pemimpin di provinsi ini. Pandangan ini jugalah yang selama ini menjadi pupuk bagi suburnya Kolusi dan Nepotisme yang telah terlihat sangat menonjol dalam pemerintahan di Papua. Di tengah dinamika situasi politik dan kehidupan bermasyarakat di Papua dewasa ini, unsur kesukuan dapat menjadi ancaman yang serius, ketika unsur

75


ini mulai dipakai untuk menilai ada tidaknya keadilan terhadap aspek-aspek kehidupan. Tetapi lebih dari itu, memunculkan unsur kesukuan di Tanah Papua yang terdiri dari sekitar 250 suku asli Papua ini akan menganggu rasa kebersamaan dan kesatuan kultural yang telah ada sejak lama. Aspek kesempatan dan akses terhadap pembangunan dapat dipakai sebagai minyak oleh pihakpihak tertentu untuk membakar api perpecahan di Papua. Dengan demikian Papua akan dianggap sebagai daerah konflik dan tidak aman sehingga harus ditangani secara serius dengan menambah pasukan militer. Inilah pekerjaan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua sebagai Tanah Damai. Bagi kelompok masyarakat dari Pegunungan Tengah, memunculkan isu ini sebenarnya justru merugikan mereka. Stigma yang sengaja dihidupkan dan sudah lama melekat pada kelompok masyarakat Pegunungan Tengah sebagai separatis akan semakin kuat , padahal ada usaha dari masyarakat sendiri untuk menghilangkan stigma tersebut. Tidak jelas apa yang menjadi latarbelakang pemikiran Enembe - Aituarauw dengan mengangkat isu ini. Bagaimanapun, orang yang nantinya menjadi orang nomor satu di Tanah ini harus benar-benar menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Papua dan tidak memihak pada golongan, suku atau kalangan tertentu. Papua sudah mulai dipecah-pecah sebagai satu kesatuan wilayah dengan memunculkan IJB, IJT dan Papua Selatan, yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan para elit politik. Rakyat Papua sangat sadar dengan usaha perpecahan ini sehingga dengan sangat kuat berusaha menentang usaha tersebut. Lantas, apakah Papua akan dihancurkan melalui unsur yang lebih dasariah yaitu kesatuan kultural? Sementara itu pasangan John Ibo – Paskalis Kossy menekankan pada kepemimpinan yang berpihak pada orang kecil. Artinya pemimpin yang mengerti dan memahami kemauan rakyat kecil. Termasuk adanya keinginan masyarakat untuk membentuk beberapa kabupaten baru di wilayah Pegunungan Tengah dan Mamberamo Tengah. Tidak hanya itu, bahkan Bupati Merauke berani menyatakan dukungannya mengatasnamakan rakyat untuk melakukan kontrak politik dengan pasangan ini dengan meminta untuk mendirikan provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke dan sejumlah Kabupaten pemekarannya.

76

Belajar dari pengalaman pemekaran Kabupaten induk Jayawijaya menjadi beberapa kabupaten baru yang sampai saat ini kondisinya dapat dikatakan belum bisa merangkak dan sedang membangun secara fisik dan nonfisik, lalu jika ditambah lagi dengan 5 kabupaten baru, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Kondisi yang dialami oleh 3 kabupaten sebelumnya mungkin akan dialami juga oleh 5 kabupaten baru tersebut. Isu pemekaran ini sangat sensitif. Demikian pula dengan ide pemekaran provinsi perlu mendapatkan pertimbangan serius. Pro–kontra IJB dan kasus bentrok yang menelan korban rakyat sipil karena polemik pendirian Irian Jaya Tengah (IJT) perlu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak di Papua. Pemekaran tidak semata aliran uang dan dana Otsus. Pemekaran secara terburu-buru bukanlah suatu solusi. Membangun Papua berarti menjamin hak-hak hidup orang Papua di atas Tanahnya sendiri dan melihat orang Papua sebagai satu kesatuan dari ujung Kepala Burung sampai di Pantai Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk tidak dengan mudah mengangkat isu pemekaran dan janji-janji pemekaran kepada masyarakat di Papua. Pasangan Wabiser–Inauri memiliki ide untuk meningkatkan pembangunan dan juga menjamin kondisi Papua yang aman. Pembangunan yang dimaksudkan secara khusus pada bidang kesehatan, kesejahteraan dan juga menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pasangan ini menjanjikan biaya pendidikan dan kesehatan gratis. Unsur keamanan juga menjadi tawaran penting dari pasangan ini. Papua akan sejahtera jika ada jaminan keamanan bagi rakyat yang mendiami Tanah Papua. Mereka menilai bahwa tidak perlu ada letusan senjata lagi dan masyarakat bersama aparat keamanan harus bergandengan tangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ide ini terdengar sederhana tetapi jika benar-benar ingin dilaksanakan dan diwujudkan, maka dibutuhkan kerja keras dan juga kekuatan kepemimpinan. Kekuatan kepemimpinan berarti seorang pemimpin yang berkarakter kuat sekaligus memahami dan mampu bermain didalam percaturan politik Indonesia yang cukup rumit. Banyak hal yang harus ditembusi dan dirombak dalam sistem pemerintahan yang telah berjalan di Papua saat ini. Bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk merombak kebijakan pertahanan dan keamanan terhadap Papua.

77


Bas Suebu–Hessegem juga mengangkat masalah pembangunan dengan menekankan pelaksanaan Otsus secara benar dan sungguh-sungguh. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas pasangan ini. Satu hal yang menarik dan menjadi penekanan dari pasangan ini adalah program turun ke kampung. Turun ke kampung tidak hanya berupa kunjungan-kunjungan saja melainkan bermakna lebih dari itu adalah dana Otsus yang selama ini hanya mengalir di kota harus pula ikut turun ke kampung sehingga dapat dirasakan oleh rakyat di kampung. Dengan demikian mereka menilai bahwa perkembangan ekonomi di Papua akan segera meningkat sehingga kesejahteraan rakyat Papua juga semakin meningkat. Memang idealnya pembangunan tidak hanya terpusat di kota atau ibukota kabupaten, tetapi harus dapat menyentuh lapisan masyarakat yang paling jauh di pelosok. Sekali lagi bahwa membangun Papua berarti memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak hidup rakyat di tanah ini. Pemikiran ini sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-undang Otsus namun setelah diberlakukan selama 5 tahun (sejak November 2004) pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan inti semangat Otsus. Tertundanya pembentukan MRP dianggap sebagai faktor utama yang menghambat sehingga belum ada Perdasi dan Perdasus. dengan demikian apakah saat ini Otsus akan berjalan dengan baik mengingat MRP telah dibentuk. Lantas, sejauh manakah popularitas para kandidat gubernur dan wakil gubernur kita ini di mata masyarakat? Ukuran popularitas pasangan kandidat ini dapat dilihat dari dinamika perolehan suara di beberapa kabupaten. Dari perolehan suara sementara di beberapa kabupaten, terlihat pasangan Bas – Hessegem bersaing ketat dengan Lukas Enembe – Aituarauw. Meskipun demikian di beberapa wilayah lain, pasangan yang lainnya juga mendapat tempat yang cukup baik. Persaingan posisi yang cukup ketat ini dapat dikatakan sebagai ukuran yang paling tepat untuk menilai popularitas para kandidat. Nama besar seseorang juga sangat mempengaruhi pilihan masyarakat, misalnya saja Bas Suebu yang memang dulu pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya dan mempunyai catatan karir yang cukup baik salah satunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Meksiko. Henk Wabiser yang merupakan salah satu putra terbaik Papua di bidang kelautan. John Ibo dan Paskalis

78

Kossy yang dikenal oleh masyarakat atau rakyat Papua karena sebelumnya menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRP. John Ibo juga dikenal sebagai orang yang memperjuangkan judicial review Inpres 1/2003 di Mahkamah Konstitusi. Kedua putra terbaik Papua ini adalah orang-orang yang dengan gigih memperjuangkan keutuhan Tanah Papua sebagai satu Provinsi yang utuh dan tidak terpecah-pecah karena kepentingan Jakarta. Unsur popularitas juga sangat berpengaruh dalam kemenangan salah satu pasangan, tetapi hal lain yang juga tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja keras para tim sukses dalam menarik massa di daerah-daerah yang dianggap sebagai kantong suara. Pada akhirnya masyarakat atau rakyat sendiri jugalah yang akan menilai apakah benar kemenangan atau perolehan suara yang cukup tinggi oleh salah satu kandidat benar-benar merupakan suara rakyat ataukah permainan politik belaka. Jika kita membuka kembali ingatan terhadap proses demokrasi di Tanah Papua yang dimulai dengan Pemilihan Legislatif hingga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, telah banyak peristiwa konflik dan perpecahan mewarnai dinamika bermasyarakat di Papua. Politik uang dipakai sebagai cara untuk mendapatkan jabatan atau dukungan. Perpecahan antara kelompok-kelompok masyarakat semakin terlihat akibat usung mengusung salah satu calon atau pasangan calon. Yang kiranya paling berbahaya bagi orang Papua sendiri adalah primordialisme kesukuan yang dimunculkan dalam berbagai kampanye dan praktek dukung mendukung tersebut demi kepentingan kelompok tertentu. Proses demokrasi yang telah berjalan dengan segala dinamikanya ini kiranya mengajak kita untuk secara kritis menilai sejauh mana rakyat di Papua sadar akan demokrasi dan harga yang harus dibayar atas seluruh proses itu.

A.3 KASUS ABEPURA 16 MARET 2006: CERMIN REALITA KONFLIK YANG TERPENDAM? Insiden Abepura 16 Maret di Gapura Uncen, Abepura berawal dari sebuah aksi spontan damai pada tanggal 15 Maret 2006 yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi tersebut dimotori oleh Parlemen Jalanan dan Front Pepera Papua Barat. Mereka memprotes keberadaan PT Freeport dan militer karena dianggap selama ini hanya merugikan rakyat Papua. Mereka

79


menuntut penutupan PT Freeport, penarikan pasukan TNI/Polri dan membebaskan 7 tahanan akibat bentrok di Timika. Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi protes terhadap PT Freeport yang digelar oleh banyak kelompok mahasiswa di wilayah lain seperti di Jakarta, Makassar dan Yogyakarta, sejak akhir Januari 2006. Sehingga dikatakan dengan jelas bahwa gerakan memprotes keberadaan perusahaan tambang raksasa milik Amerika itu telah menjadi suatu gerakan bersama oleh banyak kalangan, tidak hanya mahasiswa di Papua atau di Jakarta dan Jawa tetapi juga menjadi perhatian berbagai pihak seperti LSM baik nasional maupun internasional. Aksi ini dapat dipandang juga sebagai bentuk luapan emosi atau ‘kemarahan’ yang telah terpendam cukup lama dalam benak orang Papua sebagai perwujudan dari ingatan akan sekian banyak penderitaan. Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) yang begitu panjang dari masa ke masa yang dialami oleh orang Papua serasa menumpuk dan menjadi semakin tidak terbendung sehingga demo Freeport dilakukan memicu pengungkapan ingatan tersebut. Nasi sudah menjadi bubur, begitulah istilah yang dapat dipinjam untuk menilai peristiwa ini. Jika kita merekonstruksi peristiwa tersebut, kiranya insiden ini dapat dihindari. Beberapa pihak menilai bahwa dialog atau negosiasi antara pihak pendemo dan pihak keamanan buntu. Komarudin Watubun dan beberapa anggota DPRP sempat melakukan negosiasi dengan pihak pendemo untuk membuka palang. Demikian halnya Pieter Ell, SH, Koordinator Kontras Papua dan Paskalis Letsoin, Direktur LBH Papua, juga sempat meminta massa untuk membuka blokir jalan. Namun hasilnya, massa tetap bersikukuh menutup jalannya. Massa tetap bertahan dengan maksud agar pihak pemerintah memberikan tanggapan dengan menemui mereka di tempat aksi, namun hal ini tidak dipenuhi. Keadaan akhirnya tidak terkendali dan terjadilah bentrokan antara pihak keamanan dan para pendemo. Empat orang anggota polisi dan Angkatan Udara tewas dalam insiden ini. Belasan anggota Polisi juga mengalami lukaluka akibat bentrokan tersebut. Sementara itu di pihak massa juga tidak sedikit yang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Beberapa mahasiswa terkena luka tembakan dan luka-luka akibat bentrok fisik. Bahkan para

80

wartawan yang meliput aksi tersebut tidak lepas dari pukulan aparat keamanan dan juga massa yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak terkendali. Peristiwa ini kembali mengisi ingatan pahit masyarakat di Papua. Lantas bagaimanakah sistem koordinasi pihak keamanan sendiri yang pada saat itu tengah melakukan pengamanan? Pihak Kepolisian serta TNI telah menurunkan cukup banyak anggota intelijennya. Apakah laporan-laporan intelijen di lapangan sungguh telah membantu koordinasi pengamanan aksi, terutama dalam menentukan tindakan penanganan yang tepat? Di lain pihak, ada penilaian tentang kesalahan komando atau kesalahan prosedur oleh komandan Brimob dan juga pihak kepolisian yang saat itu mengamankan aksi. Pada saat itu aparat keamanan tidak dilengkapi alat pengamanan lengkap sehingga harus menelan korban jiwa. Hal ini semakin dikuatkan dengan dicopotnya Kombes Polisi Tatang Hermawan dari jabatannya sebagai Komandan Brimobda Papua oleh Kapolri jenderal Polisi Sutanto, pada 17 Maret, satu hari sesudah insiden tersebut. Tewasnya 4 orang aparat keamanan ini meninggalkan luka mendalam bagi para anggota Brimobda Papua. Melihat rekannya menjadi korban, mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan balas dendam. Beberapa saat sesudah 2 jenazah dievakuasi, anggota Brimobda melakukan penyisiran di sekitar Abepura dan Waena. Mereka melepaskan tembakan membabi buta dan melukai warga sipil yang melintas di sekitar Abepura. Mereka juga melakukan blokade jalan dan sweeping kendaraan, serta menangkap siapa saja yang dicurigai terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan beberapa wartawan media nasional yang datang ke Jayapura untuk meliput situasi pasca bentrok, terpaksa harus menahan pukulan dan perusakan peralatan mereka oleh para anggota Brimobda, persis di depan markas mereka. Parahnya, penyisiran dan penangkapan ini semakin menjurus ke SARA. Mereka menganiaya siapa saja yang kelihatan sebagai mahasiswa apalagi kelihatan sebagai orang Papua dan terlebih mereka yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah. Pada saat itu para tahanan yang terdiri dari warga sipil dan mahasiswa mengalami penyiksaan selama berada di tahanan dan tidak ada pendampingan hukum. Akses pendampingan hukum ditutup oleh pihak kepolisian. Beberapa pengacara yang akan melakukan pendampingan berada di bawah tekanan.

81


Tentang penyiksaan tersebut, SKP Keuskupan Jayapura melaporkan hal ini kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan.1 Karena akses informasi mengenai keberadaan para tahanan ini begitu tertutup terhadap publik. Masyarakat tidak memiliki sumber informasi yang terpercaya dan berimbang tentang situasi pasca bentrok. Terjadi kesimpangsiuran informasi dengan beredarnya berbagai isu yang tidak jelas dikembagkan oleh siapa, tetapi sangat meresahkan masyarakat. ‘B 16 M’, istilah yang dipakai untuk menyebut bentrokan 16 Maret ini membuat Jakarta seperti kebakaran jenggot. Satu hari pasca bentrokan, rombongan Jakarta yang terdiri dari Menkopolhukam Widodo AS, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar datang ke Jayapura untuk melihat situasi Jayapura dan juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama.Namun sangat disayangkan bahwa pertemuan ini hanya seperti inspeksi mendadak yang berisi pengarahan tanpa di buka suatu dialog untuk menyikapi situasi yang sedang memprihatinkan di Jayapura. Rombongan Jakarta hanya mengunjungi keluarga korban dari pihak aparat keamanan lalu terburu-buru meninggalkan Jayapura. Sikap ini ditanggapi keras oleh para pimpinan agama dengan melayangkan surat protes kepada Presiden SBY. Kepanikan Jakarta juga ditunjukkan dengan menuduh beberapa pihak mendalangi aksi ini seperti Kelompok LSM HAM lokal, APHEDA (LSM Australia) bahkan gereja– gereja. Memang sangat disayangkan sikap Jakarta ini. Mestinya Jakarta lebih terbuka dan membuka dialog dengan berbagai pihak di Papua seperti yang diharapkan juga oleh pimpinan-pimpinan agama di Papua. Sejumlah seruan dari LSM lokal, nasional dan para pemimpin Agama di Papua dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan mereka. Pada intinya seruan-seruan tersebut menyayangkan aksi damai yang kemudian berakhir dengan bentrok sampai memakan korban jiwa dan korban luka-luka. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian dalam hal ini Brimobda Papua dan pihak TNI untuk tidak melakukan penyisiran lagi terutama ke asrama-asrama mahasiswa dan kantong-kantong pemukiman masyarakat khususnya yang berasal dari daerah Pegunungan Tengah. Tuduhan-tuduhan yang dikembangkan oleh Jakarta dan kesimpangsiuran 1

Laporan Franciscans International dan SKP Keuskupan Jayapura kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan tanggal 17 Maret 2006.

82

informasi menimbulkan ketakutan berbagai kalangan di Jayapura. Mahasiswa dicap sebagai pengacau. Ketakutan ini mempengaruhi kepedulian dan solidaritas masyarakat Papua. Publik menjadi panik, mengasingkan ‘kelompok mahasiswa’ sebagai kelompok pembuat onar, kalangan pekerja HAM juga memilih diam. Padahal jika melihat esensinya, demo ini adalah protes terhadap keberadaan PT Freeport di Papua yang telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat di Papua selama puluhan tahun. Seharusnya isu ini menjadi keprihatinan bersama sebagai bentuk solidaritas masyarakat di Papua terhadap kepentingan rakyat Papua sendiri. Stigma separatis yang telah dihidupkan sejak lama menjadi semakin kuat dengan adanya insiden ini dan diperburuk dengan beredarnya berbagai isu yang meresahkan masyarakat. Karena dicap sebagai pengacau, banyak mahasiswa terutama yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah dan sedang belajar di Jayapura mengalami ketakutan dan mengungsi akibat penyisiran yang dilakukan maupun perusakan selusin asrama mahasiswa. Pemukiman penduduk yang berasal dari Pegunungan Tengah seperti di wilayah Sentani, Angkasa dan sekitar Kota Jayapura juga didatangi oleh oknum-oknum aparat keamanan berpakaian preman. Akibatnya terjadi pengungsian warga ke tempat-tempat yang dianggap aman. Di tingkat nasional, situasi Papua digambarkan chaos dan ditunjang dengan tersumbatnya aliran informasi yang akurat. Insiden 16 Maret 2006 menjadi suatu pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi masyarakat Papua, perjuangan untuk terus menyuarakan penderitaan dan keterpurukan yang terjadi selama bertahun-tahun karena ketidakadilan di atas Tanah ini, haruslah terus dikumandangkan dan menjadi perjuangan bersama. Bukan lagi suara orang gunung atau orang pantai, orang terpelajar atau orang tidak terpelajar, akan tetapi merupakan suara orang Papua. Kekerasan bukanlah jalan untuk menegakkan keadilan dan senyatanya justru melahirkan kekerasan berikut. Sudah terlalu banyak air mata dan darah tertumpah di atas Tanah ini. Jangan membasahinya lagi dengan darah. Cara– cara damai adalah pilihan yang terbaik untuk mencapai suatu impian Papua sebagai Tanah Damai. Bagi pihak Pemerintah, Kepolisian atau aparat keamanan, pendekatan kekerasan dan militeristik tidak akan pernah dapat

83


menyentuh orang (rakyat) Papua. Rakyat Papua adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan dialog dan kebersamaan. Falsafah ‘Makan Sirih Pinang’ sebagai simbol persaudaraan dan perdamaian orang Papua harus dihayati benar oleh Pemerintah jika memang ada itikad baik untuk melihat Papua sebagai bagian terintegral dari negara ini.

B. HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, uraian ini memfokuskan pada beberapa unsur utama, yaitu [1] kesejahteraan masyarakat, [2] problem CPNS dan PKL, [3] wabah HIV-AIDS, [4] perlindungan perempuan dan anak, [5] problem tenaga guru, [6] pengurasan sumber daya alam, dan terakhir [7] penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan aspek-aspek tersebut sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

B.1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Menilai sejahtera atau tidak sejahteranya suatu masyarakat dapat dilihat dari terpenuhinya standar kehidupan yang memadai yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan perumahan yang baik, serta terpenuhinya pendidikan dasar dan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Masih melekat dalam ingatan kita adanya dana subsidi bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Setelah Beras Miskin (Raskin), muncul Kartu Sehat dan yang terakhir menjadi perdebatan adalah dana subsidi berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bantuan pemerintah ini mendapat tanggapan dari masyarakat. Orang berbondong-bondong mendaftarkan dirinya ke kelurahan-kelurahan dengan harapan akan mendapatkan bantuan tersebut. Lantas sejauh manakah bantuanbantuan ini bermanfaat bagi masyarakat kategori miskin di Papua? Bagaimana pula pengelolaan dan penyalurannya di Papua? Seperti disebutkan di dalam kronik, misalnya di wilayah Waena, Distrik Abepura, sebanyak 2.039 orang yang dikategorikan miskin tidak seluruhnya memperoleh jatah Beras Miskin (raskin). Hanya 447 orang saja yang menerima

84

jatah Raskin, yang berarti sekitar 20 % saja dari total masyarakat miskin. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, M.H.T. Sagala, SH, MM mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan kuota Raskin bagi masyarakat Kota Jayapura pada tahun 2006 sebanyak 2.225 ton. Jumlah ini dikatakan mengalami penurunan 40% dari tahun sebelumnya. Apakah penurunan kuota Raskin ini disebabkan oleh menurunnya jumlah orang kategori miskin di Kota Jayapura? Kasus Raskin di Distrik Waena hanyalah salah satu contoh dari berbagai kasus Raskin di sejumlah distrik yang ada di Papua. Bukan rahasia umum lagi bahwa sering terjadi penyalagunaan dan penyelewengan bantuan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan yang ada di tingkat distrik, kelurahan atau desa, maupun juga oleh oknum masyarakat tertentu. Yang menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penyaluran Raskin benar-benar sampai kepada tangan yang membutuhkan. Kasus rawan pangan di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah seperti di Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Tolikara dan Pegunungan Bintang, yang juga merupakan wilayah pemekaran kabupaten, dapat memberikan gambaran kepada kita sejauh mana pemerintah mempunyai perhatian yang cukup memadai pada sektor ketahanan pangan ini. Apakah program pembangunan yang dibuat sudah dapat menjawab standar minimum pemenuhan kehidupan yang memadai, seperti yang termuat dalam Pasal 11 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya? Di sisi lain, pemberian bantuan senyatanya telah melahirkan masalah baru karena masyarakat di Papua menggantungkan hidupnya kepada bantuanbantuan seperti ini. Bahkan masyarakat yang turun-temurun hidupnya bergantung dari hasil kebun berupa umbi-umbian dan sagu, sudah mulai meninggalkan kebun dan dusun sagunya dengan jaminan bahwa mereka akan tetap hidup karena ada Raskin. Konflik kecil antar masyasrakat pun terjadi karena penyaluran Raskin tidak merata. Sungguh memprihatinkan jika orang Papua dikatakan dan beranggapan “miskin” dan kelaparan hanya karena tidak makan nasi atau Beras Miskin. Beberapa pertanyaan refleksi bagi kita adalah apakah pemberian Raskin

85


menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Papua? Seberapa besarkah ketergantungan masyarakat dan orang Papua terhadap beras? Apakah Pemerintah Papua pernah memikirkan program kemandirian pangan bagi rakyat Papua dengan mengembangkan sistem pertanian dan pengelolaan sumber pangan berbasis lokal? Demikian pula dengan Kartu Sehat atau ‘Askes Miskin’ yang merupakan satu program subsidi pemerintah di bidang kesehatan kepada masyarakat kategori miskin. Masyarakat miskin diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dengan biaya yang murah. Tetapi kenyataannya misalnya di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura yang masih termasuk dalam wilayah Kota Madya Jayapura dan letaknya tidak jauh dari ibukota Provinsi, sebanyak 100 warga miskin belum menerima kartu tersebut. Tidak tersalurkannya kartu sehat kepada masyarakat yang membutuhkan bisa saja terjadi karena lemahnya aparat dalam melakukan tugasnya. Tetapi juga ada warga masyarakat yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan aparat ini dengan mengaku sebagai warga miskin, kemudian mendapatkan kartu sehat. Kenyataan-kenyataan seperti ini tidak hanya muncul di satu kelurahan atau wilayah, tetapi dapat dijumpai juga di beberapa distrik. Hal ini terjadi juga pada akhir tahun lalu, ketika ditemukan kasus penyalagunaan kartu sehat oleh warga yang mampu secara ekonomi, di Puskesmas Hamadi, Jayapura. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan sebagai bentuk subsidi pemerintah terhadap masyarakat miskin juga dinilai oleh berbagai pihak hanya menimbulkan masalah. Berbagai pendapat dan tentangan datang dari banyak kalangan. Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan untuk menghapuskan program BLT dan menggantikannya dengan program pemberdayaan masyarakat. DPR Papua melalui Komisi B mendukung penghapusan tersebut karena menilai bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dalam penyalurannya. Selain telah terjadi banyak penyimpangan dalam penyalurannya, BLT sebenarnya tidak cukup membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan kesejahteraannya. Jumlah dana yang memang tidak terlalu besar –hanya sekitar Rp 100.000 dan diterima secara rutin—hanya membuat orang menjadi malas,

86

tergantung, dan tidak lagi memiliki daya juang untuk mengembangkan usaha. Karena itu memang bijaksana jika bentuk subsidi dialihkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat. Hanya saja perlu dibuat suatu sistem yang jelas sehingga tidak hanya dana saja yang dikucurkan tetapi disertai juga dengan pembinaan dan pendampingan yang teratur kepada masyarakat yang memanfaatkan dana tersebut. Untuk itu memang diperlukan kesiapan dan keseriusan dari aparat pemerintahan dan instansi terkait yang akan terlibat dalam program ini. Terlepas dari segala bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah di Papua mengembangkan suatu program pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari kampung-kampung sehingga betul-betul menyentuh masyarakat. Bantuan demi bantuan memang sangat diperlukan sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun alangkah baik jika hal tersebut juga dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kategori miskin.

B.2 HAK ATAS PEKERJAAN: CPNS DAN PKL Ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran tetap menjadi permasalahan di berbagai daerah di Papua. Dibukanya beberapa kabupaten baru dan distrik baru ternyata belum dapat menjawab kebutuhan lapangan kerja bagi berbagai lulusan di Papua. Padahal di sisi lain ada beberapa sektor yang memang membutuhkan tambahan tenaga seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Dua sektor ini seakan tidak pernah tercukupi kebutuhan tenaganya. Tanggal 28 Februari 2006 telah dilaksanakan ujian akademik seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Papua secara serentak di semua wilayah Provinsi Papua. Tercatat sebanyak 58.000 pencari kerja mengikuti tes ini. Padahal formasi yang disediakan hanya 8.056 mulai dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten dan kota yang berarti peluang hanya sekitar 14%. Sekarang tinggal faktor keberuntunganlah yang menentukan lulus tidaknya mereka. Dalam persaingan yang ketat tersebut, lagi-lagi pemerintah Provinsi Papua

87


dituntut tanggung jawabnya untuk memperhatikan pencari kerja asli Papua. Memang tidak sedikit pencari kerja yang datang dari daerah lain seperti Jawa, Sulawesi dan Sumatera untuk mengadu nasibnya di Papua. Untuk itu pemerintah Papua diminta serius berpegang kepada UU Otsus pasal 62 ayat 2 dalam menciptakan lapangan kerja dan menentukan formasi ketersediaan lapangan kerja. Melihat hal ini, patutlah kita bertanya apakah dengan membuka kesempatan bekerja di sektor formal seperti bidang pemerintahan adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi pengangguran di Papua? Seberapa besarkah tanggung jawab pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten untuk mengembangkan sektor swasta dengan menggandeng para investor yang datang di Papua sehingga dapat menampung para pencari kerja ini? Salah satu cara yang dapat dipikirkan adalah pemerintah perlu mengeluarkan suatu aturan yang mewajibkan para investor yang akan berinvestasi di Papua untuk bertanggungjawab merekrut tenaga kerjanya dari Papua dan bukan dari luar Papua. Dengan demikian masalah penganguran dapat teratasi secara perlahan-lahan. Di lain pihak, terbukanya kesempatan pendidikan seharusnya memperhatikan perimbangan bidang studi atau bidang keahlian yang cukup beragam sesuai dengan kebutuhan di Papua. Adanya kesempatan pengelolaan pendidikan oleh pihak swasta perlu memperhatikan unsur ini. Seharusnya sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta membuka bidangbidang yang tidak dikelola oleh instansi negeri, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi formasi yang dibutuhkan di Papua. Dengan terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, sektor informal berkembang pesat terutama di wilayah perkotaan. Situasi ini tercermin dari kecemasan Pedagang Kaki Lima (PKL) akibat upaya penertiban PKL yang dilakukan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura. Hal ini dilakukan karena meningkatnya PKL yang berjualan di sepanjang trotoar kota sehingga mengganggu kenyamanan dan kerapian kota. Tidak hanya itu, pihak pemerintah Kota Jayapura juga melakukan penertiban dan penutupan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki ijin usaha maupun ijin bangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari jumlah PKL di wilayah

88

perkotaan, seperti Kota Jayapura, semakin meningkat. Jika diamati, PKL ini kebanyakan berasal dari kelompok suku Jawa dan Makassar. Mereka menduduki trotoar-trotoar sepanjang pertokoan dan jalan umum. Jika sore hari tiba, mereka mulai memadati sepanjang troatoar dan pelataran pertokoan kemudian menggelar berbagai jenis dagangan. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan warga dan pejalan kaki karena sudah tidak ada ruang bagi pejalan kaki sehingga pejalan kaki lebih memilih untuk berjalan di jalan raya. Akibatnya terjadinya kemacetan lalulintas, terutama pada musim liburan atau pada saat malam minggu tiba. Fenomena peningkatan jumlah PKL dapat menjadi petunjuk kuat tentang meningkatnya jumlah pendatang (migran) dari luar Papua ke Papua yang tidak dapat ditampung di sektor formal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Para migran ini datang dan menguasai berbagai sektor informal dan bahkan merambah lahan pasar para pedagang asli Papua. Sebagai contoh, kalau dulu hanya orang Papua yang berdagang sayur mayur, ikan asap dan pindang, saat ini ada banyak orang Makassar, Buton atau Jawa yang juga menjual barang yang sama. Akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pembeli, dan lagi-lagi pedagang asli Papua hanya gigit jari menghadapi kenyataan yang ada karena kalah bersaing. Entah unsur apa yang menyebabkan pedagang Papua tidak dapat bersaing dengan para pedagang migran ini. Dalam Undang-undang No. 21/2001 tentang Otsus Pasal 42 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memperhatikan dan mengembangankan suatu sistem perekonomian rakyat di Papua yang betul-betul memberdayakan orang Papua sehingga dapat menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri. Belum adanya suatu konsep yang mantap tentang pengembangan ekonomi rakyat sementara para migran yang terus berdatangan dan menguasai perekonomian, membuat pedagang asli Papua semakin terpuruk. Situasi ini akan memunculkan gesekan-gesekan sosial yang jika tidak segera ditanggapi akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, sebaiknya pemerintah Kota Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua perlu memperhatikan secara serius dengan membatasi peningkatan laju migrasi. Harus ada suatu ketegasan dari pemerintah dengan membuat Perdasus yang mengatur kependudukan sehingga tidak hanya membatasi masuknya

89


penduduk pendatang dari luar Papua ke Papua tetapi juga arus migrasi intern yang makin memadati wilayah perkotaan di Papua dan meninggalkan wilayah pedesaan yang makin kekurangan tenaga kerja produktif.

B.3 HAK ATAS KESEHATAN: WABAH HIV-AIDS? Belum hilang dari ingatan kita bencana peristiwa gizi buruk dan kekurangan pangan di Yahukimo akhir tahun lalu. Kini kita kembali prihatin dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jayawijaya dan wabah diare di wilayah Asmat. Berbagai peristiwa ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang lemahnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah tersebut yang secara umum menggambarkan keadaan pelayanan kesehatan di Papua. Kekurangan tenaga medis dan fasilitas medis yang memadai selalu menjadi faktor utama lemahnya pelayanan. Unsur lain yang juga mempengaruhi adalah kesejahteraan tenaga medis menyangkut pembayaran gaji, status kepegawaian dan perumahan. Uraian ini akan memfokuskan perhatian pada wabah HIV-AIDS di Papua. Angka kasus HIV-AIDS di Papua seperti tidak pernah turun tetapi justru semakin meningkat. Jika melihat perkembangan kasus HIV-AIDS yang terjadi selama 3 bulan terakhir di Biak Numfor (133 kasus pada tanggal 31 November 2005, awal Januari 2006 tercatat 140 kasus, akhir Januari menjadi 145 kasus dan pada awal Februari menjadi 149 kasus) kita dapat memperkirakan seberapa cepat virus mematikan ini menyebar di Papua. Gambaran di kabupaten Biak secara langsung dapat menunjukkan kepada kita bagaimana perkembangan HIV-AIDS di Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaporkan bahwa per Desember 2005 angka HIV-AIDS Papua telah menembus angka 2.163 kasus masing-masing 1.202 positif HIV, 961 AIDS, dan 289 sudah meninggal dunia. Jika kita mengacu pada fenomena gunung es di mana angka yang dilaporkan hanyalah sepertiga kenyataan, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 6.000 kasus tidak muncul ke permukaan atau tidak terdata. Jumlah penduduk Papua berdasarkan sensus 2002 berjumlah 2.387.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1999-2000 adalah 3,18 %. Dengan melihat angka laju peningkatan kasus HIV-AIDS dan dibandingkan

90

dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, muncul pertanyaan berapa banyak sisa manusia yang terbebas dari HIV-AIDS di Papua untuk 5 tahun ke depan. Dengan demikian kita dapat membayangkan betapa bahayanya virus ini bagi masyarakat Papua. Berbagai program dan upaya yang telah dibuat seperti tidak membuahkan hasil. Pernyataan ini kelihatan mengandung nada pesimis, tetapi kita perlu melihat kenyataan yang ada. Program kampanye yang dibuat oleh KPA atau LSM-LSM pemerhati HIV-AIDS, Dinas Kesehatan bahkan gereja seakan belum mampu membendung laju pertumbuhan HIV-AIDS. Sebagai contoh, program kondom yang dikampanyekan mulai beberapa tahun belakangan ini dan dianggap sebagai cara yang cukup ampuh untuk mengurangi penularan HIV-AIDS di Papua ternyata masih belum maksimal. Dalam evaluasi penyebaran IMS, HIV-AIDS yang berlangsung di Merauke, Kasubdin P2M Dinkes Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita mengatakan justru ada penurunan jumlah pemakaian kondom di daerah ini. Melihat kenyataan tersebut maka perlu dipikirkan bersama bentuk penanganan HIV-AIDS yang terpadu. Pendekatan medis sangat diperlukan namun hal yang sangat mendasar adalah menyadarkan masyarakat sebagai manusia dan pribadi yang sadar akan bahaya HIV-AIDS. Menanamkan pendidikan moral dan keagamaan dalam keluarga menjadi suatu hal yang penting tetapi ini tidaklah cukup. Di tingkat sistem hukum, perlu diambil langkah politis guna menanggulangi faktor pendukung penyebaran HIVAIDS. Untuk itu, perlu dibuat Perda yang secara ketat membatasi peredaran miras dan hiburan malam. Perdagangan narkoba yang makin ramai di Jayapura dalam kaitan dengan jalur ke PNG perlu secara nyata diperangi. Selain itu, perdagangan perempuan, kecanduan alkohol dan kecanduan narkoba perlu diperangi secara nyata oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang efektif seperti dengan pendirian klinik rehabilitasi alkohol dan narkoba serta tempat perlindungan bagi kaum perempuan yang diperdagangkan. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten umumnya tidak memiliki Perda yang mengatur peredaran Miras secara ketat. Ada dugaan bahwa pembatasan peredaran Miras akan mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika ini benar, kiranya sangat disayangkan karena pemerintah

91


di Papua hanya berpikir tentang PAD tanpa berpikir tentang manusia-manusia dan generasi yang hidup di atas Tanah ini? Apakah 10 tahun atau 20 tahun ke depan, tanah ini masih akan didiami oleh generasi yang berkualitas dan tidak rusak moral dan fisiknya karena kecanduan alkohol dan narkoba? Ataukah orang Papua akan semakin berkurang populasinya karena HIV-AIDS? Pertanyaan ini mengajak kita untuk mengambil langkah dan berbuat sesuatu, menyelamatkan generasi kita sebelum semuanya terlambat.

B.4 PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) telah dikeluarkan sejak 2 tahun lalu, masih saja dijumpai banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan dan anakanak sebagai korban. Sayangnya, kasus-kasus ini masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa, dan belum mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, media massa, serta pihak penegak hukum. Ulasan berbagai berita kekerasan terhadap perempuan dan anak di media massa selalu memberikan kesan bahwa masalah ini hanyalah kriminal biasa dan bukan pelanggaran HAM. Biasanya korban mengadu atau melapor ke Polisi, namun setelah itu mereka tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut secara hukum apalagi secara psikologis. Hanya beberapa kasus saja yang telah ditangani secara hukum. Hal ini ditegaskan juga oleh Ketua LP3A Papua, Selfiana Sanggenafa, SH. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2005 ada 65 kasus dan yang diproses sampai pada tingkat litigasi hanya 27 kasus. Dalam kronik digambarkan beberapa contoh kasus yaitu Kekerasan Fisik (Psl 6 UU KDRT), Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU KDRT), dan Kekerasan Ekonomi (Pasal 9 UU KDRT), yang biasanya disertai dengan Kekerasan Psikis (Pasal 7 UU KDRT). Korban biasanya hanya mendapatkan perlindungan sementara dari pihak Kepolisian dan penanganan medis; namun tidak berlanjut sampai pada pendampingan dan penanganan hukum. Di samping itu, pihak korban sering beranggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga

92

adalah masalah keluarga dan juga tabu sehingga banyak korban yang memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dari pada secara hukum. Masyarakat kita belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan secara khusus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak keluarga yang memahami bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga dan tidak boleh dicampuri atau diketahui oleh orang lain. Bahkan ada pendapat bahwa suami memukuli isteri adalah bagian dari cara suami “mendidik” isteri. Masyarakat kita juga berpikir bahwa mencampuri urusan keluarga atau urusan rumah tangga orang lain adalah hal yang tabu. Karena itu jika terjadi penganiayaan atau kekerasan, mereka lebih banyak memilih diam daripada memberikan perlindungan kepada korban dan melaporkannya kepada Polisi. Sementara itu di kalangan aparat penegak hukum seperti Polisi banyak juga yang belum memahami sepenuhnya UU KDRT. Hal ini terlihat dari penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diarahkan pada kasus penganiayaan semata. Pasal-pasal yang dikenakan juga lebih banyak menggunakan pasal tentang penganiayaan. Selain itu, bidang yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian yang disebut RKT belum tersedia di semua Polres atau Polsek. Di Jayapura RKT hanya terdapat di Polresta Jayapura, sementara tenaga polisi yang memiliki keahlian dalam bidang pendampingan dan psikologi serta KRT masih sangat kurang. Kendala ini membuat pelayanan Kepolisian kurang maksimal. UU KDRT mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan perumusan kebijakan hingga sosialisasi dan penyelenggaraan pendidikan sensitif jender (Pasal 11). Ini berarti pemerintah melalui instansi terkait tidak hanya mengeluarkan produk hukum tetapi yang harus melakukan sosialisasi terutama kepada para wartawan dan media agar dapat melihat permasalahan KDRT dari perspektif jender. Sosialisasi disertai dengan pendidikan perlu dilakukan terus-menerus bagi berbagai lapisan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan advokasi tentang KDRT. Dengan demikian masyarakat akan semakin paham tentang KDRT dan produk hukumnya. Sistem pelayanan yang menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam

93


rumah tangga harus disiapkan oleh pemerintah, mulai dari pelayanan medis, penanganan trauma, pendampingan saksi, keluarga korban dan pendampingan hukum. Untuk itu pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang khusus membidangi hal ini. Selama ini fungsi tersebut lebih banyak dijalankan oleh lembaga sosial yang memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah perempuan dan anak. Karena itu aparat pemerintah harus memahami dengan baik UU KDRT agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercatat di dalam kronik adalah kecanduan minuman keras dan desakan ekonomi. Kedua hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena menghentikan perdagangan Miras dan mengupayakan pengembangan ekonomi rakyat merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga perlu sadar dan berbuat sesuatu misalnya dengan melakukan gerakan tolak Miras dan Prostitusi.

B.5 HAK ATAS PENDIDIKAN: MINIMNYA TENAGA GURU Di bidang pendidikan, kurangnya tenaga guru terutama di daerah-daerah terpencil masih menjadi fokus perhatian selama tiga bulan ini; padahal pendidikan –khususnya pendidikan dasar—merupakan salah satu sektor prioritas dari empat prioritas dalam Otonomi Khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua lulusan dan pencari kerja adalah tenaga-tenaga yang memang memiliki kekhususan dalam bidang pendidikan. Di satu sisi lulusan tenaga guru pendidikan dasar masih sangat kurang; padahal program pendidikan guru SD sudah dibuka di Universitas Cenderawasih. Dinas Pendidikan dan Pengajaran juga telah menyelenggarakan pendidikan akta 4 bagi lulusan atau pencari kerja yang ingin mengabdikan dirinya menjadi guru. Lantas mengapa masih saja ada keluhan tentang kekurangan tenaga guru di berbagai daerah? Sangat mungkin bahwa angkatan kerja yang ada setiap tahun kurang

94

berminat menjadi guru apalagi di wilayah pedalaman. Kebanyakan pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor pemerintahan, sektor swasta, atau sektor pendidikan di lingkungan perkotaan. Alasan ini dapat dimengerti jika kita melihat keterbatasan fasilitas kesejahteraan bagi guru. Sering kita mendengar guru-guru yang bertugas banyak yang meninggalkan tempat tugas dengan alasan tidak betah. Bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan tenang jika kenaikan pangkat, gaji dan jatah berasnya selalu tidak lancar sementara harga bahan pokok di daerah pedalaman sangat tinggi. Belum lagi jika tidak tersedia rumah dinas. Siapapun kiranya akan berpikir 2 kali untuk memilih tugas tersebut. Karenanya kita tidak heran bahwa dalam 3 bulan terakhir ini muncul berbagai aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh guru-guru sebagai bentuk protesnya terhadap manajemen sekolah dan tidak adanya transparansi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)dan SSN (Sekolah Standar Nasional). Penyalahgunaan dana dan manajemen sekolah yang kurang profesional dapat disebabkan karena lemahnya pengetahuan guru atau kepala sekolah tentang manajemen tetapi juga karena lemahnya fungsi pengawasan. Untuk itu Dinas P dan P sebaiknya melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah bagi para kepala sekolah dan guru-guru dan meningkatkan fungsi pengawasan. Hal ini kiranya penting dilakukan agar tidak terjadi pemogokan yang berdampak pada terlantarnya siswa.

B.6 PENGURASAN SUMBER DAYA ALAM Sejak bertahun-tahun lamanya Papua telah menjadi incaran karena kekayaan sumber daya alamnya. Selain bahan tambang yang sangat menarik berbagai investor untuk datang ke Papua, hasil hutan juga menjadi primadona. Instia bijuga Merbau (kayu besi dalam sebutan lokal Papua) menjadi salah satu primadona kayu dari Papua. Puluhan perusahaan pemegang HPH datang ke Papua dan membabat habis hutan di Papua. Bahkan akhir-akhir ini penebangan hutan di Papua tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai ijin resmi, tetapi ada juga pengusaha-pengusaha yang datang tanpa ijin lalu memanfaatkan masyarakat setempat melalui Kopermas atau perorangan

95


untuk mendapatkan kayu berkualitas bagus dengan harga murah. Akibatnya, muncullah berbagai kasus yang disebut pembalakan kayu liar atau illegal logging. Secara ringkas prosedur yang harus ditempuh oleh pengusaha sehingga kayu dapat dikatakan illegal atau legal adalah sebagai berikut; sebelum melakukan pengangkutan kayu, sebuah perusahaan HPH harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten atau Sub Dinas Kehutanan Kota di mana kayu itu berasal. Dinas Kehutanan akan melakukan pemeriksaan sebelum kayu tersebut diangkut. Kayu – kayu ini akan diperiksa dan dicocokkan dengan daftar yang diajukan oleh pemohon. Dari pemeriksaan tersebut akan dibuat Daftar Hasil Hutan (DHH) yang di dalamnya memuat keterangan tentang jenis kayu, volume dalam meter kubik dan jumlahnya. Setelah pemeriksaan, petugas dari Dinas Kehutanan akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya BAP dan DHH akan dilampirkan pada SKSHH. SKSHH inilah yang dipakai sebagai bukti sah tidaknya kayu-kayu tersebut, sehingga ketika suatu kapal ditemukan sedang mengangkut kayu bulat ataupun kayu olahan, tanpa dilengkapi SKSHH maka dianggap telah melakukan illegal logging atau mengangkut kayu illegal. Demikian pula bagi pengusaha kecil tingkat lokal atau kayu milik masyarakat harus juga memiliki surat keterangan dari Dinas Kehutanan setempat yang disebut Surat Pengantar yang isinya hampir sama dengan SKSHH tentang jenis kayu, jumlah volume dan jumlahnya. Prosedurnya hampir sama, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan setempat dan akan ada pemeriksaan dan pencatatan sebelum surat keterangan pengangkutan diberikan. SKSHH biasanya diberikan perjangka waktu tertentu, sehingga jika kapal pengangkut tiba di tempat tujuan dan ternyata SKSHH telah jatuh tempo maka kayu-kayu tersebut dianggap illegal dan kepada pemiliknya dikenakan denda. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan Pasal 50 mengatur tentang ketentuan dan larangan berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan. Berbagai ketentuan dan larangan ini disertai dengan ketentuan pidana dan sanksi hukum yang tertuang dalam Bab XIV dan Bab XV. Dalam ketentuan tersebut, pada umumnya sanksi yang diberikan untuk pelanggaran pasal 50 adalah kurungan selama 1–10 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

96

Pada Bab XV mengenai ganti rugi dan sanksi administratif, diterangkan tentang ganti rugi kepada negara terhadap kerusakan hutan akibat kegiatan pemanfaatan hutan dengan membayar biaya rehabilitasi, pemulihan dan tindakan lainnya, serta juga dikenakan sanksi administrasi. Dalam tiga bulan ini tercatat 3 buah kasus illegal logging penting disidangkan di Pengadilan Negeri, yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi, MM, Mr. Tan dan Agustinus Joumilena dari PT Wapoga Mutiara Timber dan Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Provinsi IJB, Ir. M.L. Rumadas. Dari tiga kasus, dua kasus dan terdakwanya dinyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum dan dinyatakan bebas; sementara dalam satu kasus terdakwa dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 30 juta. Pada kronik memang tidak diuraikan secara jelas masing-masing kasus tersebut, tetapi jelas bahwa terdakwa adalah kepala Dinas Kehutanan sebagai yang diserahi wewenang dalam penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan pasal 66 UU No.41/1999 dan pengusaha atau pihak yang diberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Jika mengacu pada berbagai ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, memang terkesan bahwa pihak pengusaha memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar jika terjadi pelanggaran. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan lebih banyak diuntungkan dengan pasal-pasal tersebut. Namun senyatanya, pelanggaran terhadap pengelolaan hutan ini tidak lepas dari peran oknumoknum aparat Dinas Kehutanan sendiri. Bukan rahasia lagi kalau berbagai praktek kong-kalikong oknum aparat Dinas Kehutanan dan pengusaha sudah sering terjadi. Selain kasus pembalakan kayu liar, masih muncul juga kasus illegal fishing atau penangkapan ikan secara liar di perairan laut selatan Papua oleh kapalkapal asing maupun kapal dari daerah lain secara tidak sah. Selama ini hanya dilaporkan bahwa pihak Angkatan Laut telah mengamankan wilayah perairan selatan Papua dengan menangkap beberapa kapal asing, namun penanganan kasus-kasus ini juga belum berjalan dengan baik. Meski masih sangat lemah untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran di bidang pemanfaatan sumber daya alam, produk hukum yang dikeluarkan

97


pemerintah masih dapat dijadikan pegangan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Secanggih apapun produk hukum yang dihasilkan tetapi tanpa disertai penegakkan hukum yang nyata, maka pengurasan sumber daya alam di Papua tetap akan berlanjut.

B.7 PENUTUP; PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Sebagai penutup seluruh uraian ini, kajian diarahkan pada masalah penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya menjadi muara dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas. Di sinilah masalah korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Papua dalam 3 bulan ini. Muncul aksi protes dari berbagai komponen masyarakat yang menuntut adanya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku atau oknum pejabat yang diduga melakukan penggelapan atau penyalahgunaan anggaran pembangunan. Dengan mengacu pada APBD Provinsi Papua dan Kabupaten, masyarakat dapat menilai sesuai atau tidaknya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang pemerintahan merupakan lahan subur tumbuhnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Betapa tidak, setiap tahunnya dana yang disediakan untuk membiayai pembangunan di Papua sangat besar. Tahun 2006 ini APBD Provinsi Papua sebesar Rp 4 triliun. Sementara dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai empat sektor prioritas pembangunan di Papua sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) adalah Rp 7,2 trilliun. Akan tetapi, jika kita melihat pokok-pokok masalah mendasar di atas berkaitan dengan layanan umum (kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja), akan timbul pertanyaan uang tersebut lari kemana? Apakah betul dana tersebut diinvestasikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua? Contoh yang mencolok adalah kemacetan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setelah Nicolas Jigibalom, S.Sos dilantik sebagai Penjabat Bupati Jayawijaya, berbagai perombakan dan penataan aparatur pemerintahan mulai dilakukannya.

98

Semoga hal ini merupakan awal yang baik untuk mengangkat kembali wilayah ini dari keterpurukannya. Fakta ini kiranya menjadi penanda betapa penting memiliki aparatur yang bersih, sistem pemerintahan yang transparan, partisipasi masyarakat yang nyata, dan penegakkan hukum yang kuat guna menjamin proses pembangunan yang jauh dari sloganistis

BAB II

99


BAB II

BOROK-BOROK DITELANJANGI Papua Aktual April – Juni 2006

Oleh: J. Budi Hernawan OFM

Nelson Rumbiak

100

BAGIAN II

LINT A SAN P ERISTIW A LINTA PERISTIW ERISTIWA HAK ASASI MANUSIA APRIL– JUNI 2006

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK A.1 HEBOHNYA PENCARI SUAKA 1 April Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesalkan pemuatan kartun di The Weekend Australian yang menggambarkan seorang berkopiah hitam dan berekor, yang dikonotasikan seperti dirinya tengah “menunggangi” seorang lelaki berkulit hitam seperti seorang warga Papua sambil berkata, “Don’t take this the wrong way”. Kekesalannya ini diungkapkan melalui juru bicaranya Dino Patti Djalal. Dikatakannya bahwa pemuatan kartun itu berpotensi memanaskan situasi hubungan kedua negara yang sebenarnya sudah mulai mereda pasca pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua. 2 April Menyusul semakin memburuknya hubungan Indonesia – Australia enam anggota Komisi I DPR RI akan diberangkatkan ke Australia. Hal ini ditegaskan Jeffry Johanes Massie, anggota DPR dari fraksi Partai Damai Sejahtera. Kepergian mereka dalam rangka mencoba mengurangi ketegangan yang semakin meningkat setelah munculnya karikatur tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam tulisan “Suaka Papua dan Australia” Rakaryan Sukarjaputra (penulis lepas) menulis, “Kita di Indonesia memang patut marah karena pemberian visa (42 warga Papua) itu memang bermakna banyak. Misalnya

101


seperti yang disampaikan Departemen Luar Negeri RI, pemberian visa itu secara langsung maupun tidak langsung bisa dimaknai sebagai tanda pembenaran pemerintah Australia atas apa-apa yang disampaikan secara sepihak oleh para pengungsi warga Papua itu yang beberapa di antaranya masih anak-anak”. Dampak langsung pembenaran itu adalah tentu saja gambaran bahwa pemerintah Indonesia melakukan genosida dan berbagai tindak kekerasan yang tidak berprikemanusiaan di Papua semakin tergambar di kalangan publik internasional. Selain itu, dampak ekonomi dari pemberian visa ini adalah semakin ragunya para investor untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di Papua. Hal ini tidak secara langsung menyengsarakan rakyat Papua. 3 April 42 warga Indonesia asal Papua yang mencari suaka politik tiba di Melbourne dari Christmas Island. Mereka diberi visa sementara oleh Departemen Imigrasi Australia (DIMIA). Ketika tiba, mereka meneriakkan kata merdeka dalam bahasa Inggris dan juga membentangkan bendera Bintang Kejora. Melihat hubungan Indonesia – Australia yang semakin tegang, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono menegaskan, perlu melakukan dialog kembali untuk menata ulang kerangka kerja sama dan persahabatan yang bersifat strategis dan komprehensif. Presiden yakin bahwa masalah yang sekarang sedang dihadapi akan mendapatkan solusinya, yang terpenting kedua negara memiliki niat baik, kejujuran dan kesungguhan untuk menjalin persahabatan, kerjasama dan kemitraan. Sedangkan berkaitan dengan karikatur yang menggambarkan dirinya tengah “menunggangi” orang Papua di The Weekend Australian, Presiden Yudhoyono menyampaikan kekesalan dan keprihatinannya. Namun dia menganjurkan agar semua pihak menahan diri. Sementara pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua, Yudhoyono mengatakan, “Bagi bangsa Indonesia pemberian visa ini bukan sekedar pemberian suaka kepada pencari suaka. Akan tetapi itu berkenaan dengan sesuatu yang sangat fundamental, yaitu kadaulatan dan kehormatan sebagai bangsa dan negara.”

102

4 April Rencana kepergian 6 anggota DPR RI ke Australia menuai banyak protes, baik dari anggota komisi I sendiri maupun dari luar komisi. Bagi mereka yang protes, rencana kepergian ini belum memiliki agenda yang jelas, menyalahi prosedur dan malah bisa melemahkan diplomasi Indonesia–Australia. Enam anggota DPR RI yang akan berangkat ke Australia adalah: Efendi MS. Simbolon (F-PDIP), Deddy Djamaluddin Malik (F-PAN), Yuddy Chrisnandy (F-PG), Happy Bone Zulkarnaen (FPG), Ali Mochtar Ngabalin (F-BPD), dan Jeffrey J. Massie (F-PDS). 5 April Enam anggota DPR RI menduga kuat pemerintah dan masyarakat Australia mendukung gerakan separatisme di Papua. Dugaan ini diperkuat dengan daftar nama-nama senator, anggota-anggota parlemen, tokoh partai, peneliti, maupun aktivis di Australia yang terlibat. Ada 16 nama yang diduga kuat terlibat dalam gerakan separatis ini. 6 April Dalam tulisan “Mencari Suaka itu Konstitusional”, Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial, mengatakan bahwa hak mencari suaka politik adalah hak individual. Sepenuhnya terserah kepada si individu untuk memutuskan kapan dan mengapa hak itu digunakan. Pikiran dan tubuh manusia bukanlah yurisdiksi negara. Pemerintah tidak boleh merasa memiliki pikiran dan tubuh warganya meski atas nama kedaulatan negara. 7 April Menanggapi semakin hangatnya persoalan suaka warga Papua, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, “Tak ada bahaya separatisme dari persoalan Papua. Saya yakin kalau rakyat diperlakukan baik, adil, dihargai martabat kesukuan, agama dan adatnya, mereka tidak akan ke luar negeri. Persoalan Papua harus diselesaikan secara damai”. Sementara Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah , bertemu dengan pejabat kementerian Luar Negeri Australia urusan Asia, Paul Grigson untuk meminta pembatalan visa ke- 42 warga Papua.

103


8 April Menanggapi polemik 42 warga Papua yang meminta suaka ke Australia, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Abner Kaisepo menegaskan, sebaiknya polemik seputar pemberian visa sementara bagi 42 warga Papua di Australia dihentikan. Karena menurutnya, justru polemik ini memicu eksodus. Contohnya, ketika ada kasus 42 orang mendapat visa izin tinggal sementara dari Australia dan dikecam Indonesia, justru 6 warga Merauke berusaha untuk ke Australia. 14 April Pemerintah Australia memperbaharui UU Imigrasi yang intinya tidak akan memberikan status apapun kepada para pencari suaka dan menempatkan mereka di luar daratan Australia. Berkaitan dengan UU ini, Perdana Menteri John Howard mengatakan, “UU yang baru ini dibuat bukan sebagai upaya untuk meredakan kemarahan Pemerintah Indonesia. Bukan juga hasil dari meningkatnya ketegangan antara Australia dan Inodonesia terkait pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga pencari suaka asal Papua. Ini bukan dilakukan sebagai konsensi kepada Indonesia. Namun, jika pemberlakuan aturan baru ini membantu membaiknya kembali hubungan dengan Indonesia itu adalah sebuah hal yang bagus”. 18 April Perdana Menteri Australia John Howard menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Indonesia mengenai keputusan pemberian suaka kepada 42 warga Papua. Ia juga menyangkal bahwa keputusan Australia untuk memperketat kebijakan pengungsi merupakan upaya untuk meredakan kemarahan Jakarta. Meski demikian, Howard akan tetap memainkan peranan pribadi untuk memperbaiki hubungan kedua negara. 21 April Sebuah perahu long boat yang membawa 20 orang yang diduga akan mencari suaka ke negara PNG diterjang ombak hingga terbalik. Dari 20

104

orang penumpang, satu di antaranya tewas, 2 orang dirawat dan 18 orang belum diketahui nasibnya. Korban tewas bernama Salmon Keiya dan yang mengalami luka-luka adalah Jefrianus Pigome (26) dan John Wenda (40). Berkaitan dengan kasus ini, Kapolda meminta agar oknum-oknum yang mengatur pencari suaka menghentikan tindakannya itu. 30 April Bendera Bintang Kejora berkibar di depan Konsulat RI di SydneyAustralia. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari tuntutan kemerdekaan Papua. Bersamaan dengan pengibaran bendera, para pendemo juga menyanyikan lagu yang menyerukan kemerdekaan Papua. “Aksi ini dimaksudkan untuk membuka mata dunia akan kekerasan yang terjadi di Indonesia terhadap warga Papua,” terang David Haluk. 1 Mei Pengibaran bendera Bintang Kejora di Sydney pada 30 April diprotes oleh Pemerintah Indonesia. Departemen Luar Negeri menegaskan akan melayangkan surat protes kepada Pemerintah Australia, karena pengibaran bendera ini dapat membuat hubungan Indonesia-Australia kembali memanas. 9 Mei Tiga warga Papua kembali berusaha masuk Australia secara ilegal dan ditemukan oleh Aparat Imigrasi Australia. Menteri Imigrasi Australia Amanda Vanstone menjelaskan, ketiga warga Papua itu berangkat dari Papua melalui PNG dan kemudian ke Australia dengan menggunakan perahu. Kemungkinan mereka akan dikembalikan ke PNG. 12 Mei Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid menilai pemerintah terlalu berlebihan menanggapi isu gerakan separatisme di Papua. Menurut Wahid, ketegasan sikap dari pemerintah tetap perlu, tetapi jangan sampai pemerintah salah mengambil langkah. Ide separatisme justru muncul ketika

105


terjadi ketidakadilan. Dengan kondisi sumber daya alam yang sangat berlimpah, masyarakat Papua justru miskin. Pendapat ini disetujui oleh mantan ketua DPR RI Akbar Tandjung. Menurut Akbar, tidak konsistennya pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah justru menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya keyakinan masyarakat Papua terhadap niat baik pemerintah. Menurut Dewan Adat Papua (DAP), Tom Beanal, Pemerintah Indonesia diharapkan membangun Papua dengan sentuhan kemanusiaan ketimbang hanya memberikan uang. 1 Juni Untuk mendalami masalah-masalah yang terjadi di Papua terutama kasus pemberian suaka kepada 42 warga Papua, Komisi I DPR RI berkunjung ke Papua. Dalam kunjungan ini, mereka bertemu dengan sejumlah tokoh, di antaranya, MRP, DPRP, Solidaritas Perempuan Papua (SPP), LSM, mahasiswa, pihak keamanan, tokoh Agama, dan mahasiswa yang sedang dalam proses hukum. Ketua tim, Yorris Raweyai mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk mengetahui secara pasti keadaan, situasi, dan perkembangan politik yang terjadi di Papua saat ini. Sementara itu, penjabat Gubernur Sodjuangan Sitomorang menjelaskan, solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua ada di UU OTSUS. 13 Juni 5 Delegasi Komisi I DPR RI, Yuddy Chrisnandi, Muhammad A.S. Hikam (F-KB), Yusron Ihza (F-BPD), Boy M.W. Saul (F-Demokrat), dan Chudlary Syafii Hadzami (F-PP), didampingi Dubes Hamzah Thayeb bertemu dengan Perdana Menteri Australia John Howard di Canberra. Dalam pertemuan itu, delegasi Komisi I DPR RI meminta Pemerintah Australia agar lebih sensitif terhadap perasaan bangsa Indonesia dalam isu Papua dan berharap bisa menjadi negara tetangga yang baik, saling menghormati dan jujur. Selain bertemu Perdana Menteri, delegasi ini juga bertemu dengan Menteri Imigrasi, Amanda Vanstone, Wakil Parlemen Australia Urusan Luar Negeri, dan Menlu Alexander Downer. Menanggapi keberangkatan 5 delegasi Komisi I DPR RI ini, Wawan

106

H. Purwanto, pengamat intelijen mengatakan, keberangkatan mereka ke Canberra dan Melbourne Australia adalah untuk berdialog dengan kalangan pemerintah, Parlemen, Akademisi dan Gereja tentang isu Papua dan hubungan kedua negara agar bisa meluruskan opini dunia tentang Indonesia. 14 Juni Kunjungan Komisi I DPR ke Australia membuahkan hasil. Mereka menemui Perdana Menteri John Howard, Menlu Alexander Downer dan Menteri Imigrasi Amanda Vanstone serta Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Australia Pendeta Prof. James Haire. Pertemuan itu membahas pemberian visa tinggal sementara terhadap 42 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua. Pasalnya apa yang dituduhkan selama ini bahwa mereka mengalami pengejaran dan adanya genosida di Papua tidak benar. Dampak politik dari hal ini sangat kecil tetapi mempengaruhi hubungan kedua negara, juga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Australia yang membiarkan ke-42 WNI asal Papua melakukan kegiatan politik selama di Australia. Buktinya mereka mengibarkan bendera Papua Merdeka di depan Konsulat Jendral RI di Melbourne.

A.2 KONFLIK PILKADA GUBERNUR PAPUA 3 April Setelah melalui proses perhitungan suara yang alot, akhirnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no urut 4, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem dipastikan menang oleh KPUD Provinsi Papua. Pasangan Barnabas/ Hesegem memperoleh suara terbanyak 354.763 suara. Pasangan Enembe/ Aituarauw 333.629 suara. Pasangan Ibo/Kossy 258.472 suara. Pasangan Karma/Mote 112.032 suara. Pasangan Wabiser/Inaury 67.678 suara. 5 April Setelah KPU menetapkan pasangan Barnabas Suebu – Alex Hesegem sebagai pasangan peraih suara terbanyak, pasangan Lukas Enembe –

107


Aituarauw mengajukan keberatan melalui kuasa hukumnya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jayapura. Dalam permohonan itu mereka meminta agar Mahkamah Agung memutuskan mereka sebagai peraih suara terbanyak hasil permilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Alasannya, rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Yahukimo telah dimanipulasi, khususnya di Distrik Kurima dan Anggruk. Akibatnya, perolehan suara pasangan Suebu – Hesegem ditambah 17. 421 suara, sementara perolehan suara Enembe – Aituarauw (pemohon) dikurangi 10. 229 suara. 6 April Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Barnabas Suebu - Alex Hesegem mengajukan permohonan keberatan atas hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Papua. Tim kuasa hukum Suebu/Hesegem menyatakan perolehan suara yang ditetapkan KPU Paniai telah dimanipulasi, dengan adanya penggelembungan suara untuk pasangan Enembe–Aituarauw di Kabupaten itu. 7 April Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Barnabas Suebu dan Alex Hesegem mendatangi Polda Papua, melaporkan adanya dugaan money politics atau penyuapan di daerah pemilihan III Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Sebagai barang bukti adanya penyuapan, mereka menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta ke Polda Papua. Dikatakan bahwa uang itu mereka dapat dari seorang Bendahara Panitia Pemilihan Distrik Dapil III Anggruk. 3 Mei Enam tokoh adat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adat Papua meminta kepada Presiden RI melalui Mendagri untuk tidak melantik gubernur terpilih. Selain itu, mereka juga mendesak DPR Papua agar tidak mengeluarkan usulan pengesahan hasil pleno KPU Provinsi Papua tentang pilkada calon gubernur Papua terpilih. Menanggapi permintaan ini, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman menegaskan, belum

108

dapat mengesahkan gubernur terpilih Papua dan Irian Jaya Barat karena sengketa hasil Pilkada kedua daerah itu masih diproses oleh MA. 5 Mei Direktris Yayasan Penegak Pancasila, Herlina Rosa Papare dalam komentarnya tentang Pilkada menegaskan, “Selama 43 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, sudah enam gubernur putra asli Papua. Namun tak satu pun bisa membawa Papua ke era yang lebih demokratis, maju dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena keenam gubernur itu lebih menonjolkan karakter suku daripada memayungi 312 suku asli dan pendatang di Papua. Kepentingan suku lebih diprioritaskan dalam pengambilan setiap keputusan. Akibatnya, pembangunan di Papua terhambat. Tim sukses dari pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini juga sudah menyusun tata organisasi pemerintahan baru juga dengan semangat sukuisme”. Dalam rangka menyongsong sidang gugatan Pilkada Papua, KPUD Papua telah menyiapkan 6 pengacara. Lima di antaranya berasal dari Papua, sedangkan 1 orang berasal dari LBH Jakarta. Sidang ini direncanakan akan dilaksanakan di Gedung MA–RI. 8 Mei Pasangan calon gubernur Lukas Enembe dan Arobi Aituarauw menggugat KPUD terkait dengan SK KPU Papua No. 14/2006 tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dimenangkan oleh pasangan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem. Selain menggugat SK KPU itu, pasangan ini juga menggugat agar MA membatalkan SK KPU No. 14/2006 dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah harus dimenangkan oleh pasangan calon gubernur Lukas Enembe dan Arobi Aituarauw. 9 Mei Sidang gugatan pasangan calon gubernur Barnabas Suebu dan Alex Hesegem dimulai. Melalui kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, Suebu

109


dan Alex menyampaikan dua keberatan berkaitan dengan Pilkada. Pertama, mengenai rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada Papua 2006 dan kedua mengenai politik uang yang dilakukan oleh kandidat lain. 18 Mei Sidang lanjutan kasus gugatan hasil Pilkada Papua dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kembali digelar. Sidang ini secara khusus diisi dengan mendengarkan kesaksian para saksi. Dalam kesaksiannya, saksi dari KPUD Yahukimo, bendahara PPD Anggruk, Kabupaten Yahukimo mengaku sempat disuap oleh tim dari pasangan Lukas Enembe dan Aituarauw sebesar 100 juta rupiah. 23 Mei Berkaitan dengan sidang gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2006–2011, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI akhirnya menolak keberatan dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Barnabas Suebu/Alex Hesegem, Lukas Enembe/ Aituarauw dan John Ibo/Paskalis Kossy. Akibat dari keputusan ini, masa pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Lukas Enembe/Aituarauw melampiaskan kemarahan dengan mengobrak-abrik ruang sidang dan mengejar ketua KPU Papua, Ferry Kareth dan anggota KPU Johanes Bonay. Sidang ini dimenangkan oleh KPUD Papua. Dalam rangka mengantisipasi situasi pasca keputusan MA, Kapolda Papua Tommy Yacobus mengingatkan para anggotanya untuk selalu mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi, termasuk menyiapkan satu mobil penyemprot air, yang baru didatangkan dari Mabes Polri. 25 Mei Dalam rangka menindaklanjuti keputusan MA tentang sidang gugatan Pilkada Papua yang dimenangkan KPUD Papua, Ketua KPUD Ferry Kareth menegaskan, sidang pleno akan secepatnya dibuat apabila sudah ada surat keputusan dari MA.

110

29 Mei Dalam rangka mengantisipasi terjadinya keributan, (demo) yang mengarah ke tindakan anarkis berkaitan dengan putusan gugatan Pilkada Papua di Mahkamah Agung di Jakarta, Kapolda Papua menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas. Sebaliknya kalau demo itu adalah demo damai, maka pihak kepolisian akan mendampinginya. Puluhan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Enembe/Arobi yang menamakan diri Forum Pembela Demokrasi Papua mendatangi Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Mereka memprotes keputusan MA, yang menolak keberatan Lukas Enembe/Arobi pada 23 Mei 2006. 1 Juni Hasil pleno KPUD Provinsi Papua tentang penetapan pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diserahkan kepada DPRP Provinsi Papua untuk seterusnya diajukan kepada Presiden melalui Mendagri. Menurut Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, SH. M.Hum, pelaksanaan pleno KPUD tersebut sejalan dengan UU dan PP No. 6/2004 yakni, proses penetapan hasil Pilkada Papua harus segera dilaksanakan setelah amar putusan Mahkamah Agung menolak keberatan tiga pasangan calon atas pleno KPUD Provinsi Papua berkaitan dengan hasil Pilkada Provinsi Papua. 6 Juni Kendati KPUD Provinsi Papua sudah menetapkan pasangan calon Gubernur Barnabas Suebu – Alex Hesegem sebagai pemenang Pilkada Papua, namun pelantikan terhadap mereka belum dapat dilakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh munculnya dugaan ijazah palsu yang dimiliki Suebu. Guna menindaklanjuti dugaan ini, Pansus DPRP telah memerintahkan Pansus Pilkada DPRP Papua untuk membentuk tim investigasi guna melakukan penelitian terhadap instansi tertentu mengenai ijazah yang dimiliki Suebu mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

111


7 Juni Wakil Ketua DPR Papua Komaruddin Watubun menjelaskan, kendati masih ada pro dan kontra mengenai kemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Suebu dan Hesegem dalam Pilkada Papua 10 Maret 2006, Pemerintah Pusat akan tetap memproses dan melantiknya. “Saat ini Pemerintah Pusat sedang memproses SK pelantikannya,” lanjut Watubun. Berkas dan surat usulan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Suebu dan Hesegem sudah disampaikan secara resmi kepada Mendagri melalui Sekjen Depdagri pada Rabu 7 Juni 2006, pukul 13.00 WIB. 8 Juni Untuk mempercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Barnabas Suebu/Alex Hesegem, wakil Ketua DPR Papua, Komaruddin Watubun, mengeluarkan surat usulan pelantikan ke pemerintah pusat. Sebaliknya, Ketua DPRP Papua John Ibo menganggap surat itu ilegal, tidak sah dan liar, sebab surat itu tidak dikeluarkan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di DPRP. Lebih parah lagi, surat ini dibuat di luar Gedung DPRP Papua dan nomor surat ke luar pun ditanyakan melalui telpon dari Jakarta kepada salah seorang staf DPRP Papua. Atas tindakan ini, Ibo mengancam mempolisikan wakilnya, Komaruddin Watubun. 9 Juni Ketidaksepahaman atas terpilihnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2006 – 2011, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, berdampak pada perseteruan di dalam lembaga legislatif Provinsi Papua. Hal ini tampak pada bagaimana anggota DPRP Papua saling menggugat ke kepolisian. Ada indikasi bahwa kemenangan Suebu/ Hesegem dalam Pilkada 10 Maret tidak diterima oleh sebagian anggota DPRP Papua. Bahkan perseteruan ini terjadi pada tingkat ketua dan wakil ketua DPRP. Perseteruan ini dipicu oleh surat usul pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dikeluarkan oleh wakil ketua DPRP, namun dianggap oleh ketua DPRP ilegal.

112

10 Juni Mengomentari keterlambatan proses pelantikan pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Barnabas Suebu/Alex Hesegem, Anggota Komisi A DPRP, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua, Ramses Wally menegaskan, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 10 Maret 2006 merupakan bukti kedaulatan rakyat Papua dalam berdemokrasi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Pasangan Gubernur dan Wakil gubernur terpilih merupakan pilihan hati nurani rakyat Papua, sudah pasti akan dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden, apapun alasan dan persoalan yang dihadapi, karena itu merupakan hasil kedaulatan rakyat Papua. Keterlambatan proses pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bukan sengaja dibuat-buat di DPRP, tetapi ada sejumlah kerikil-kerikil yang masih mengganjal dalam Lembaga DPRP Papua sehingga perlu dikeluarkan terlebih dahulu, baru diusulkan untuk dilantik. 11 Juni Dalam rangka mencari kebenaran dugaan penggunaan ijazah palsu dari calon Gubernur terpilih Papua Barnabas Suebu, anggota DPRP Papua membentuk Tim investigasi yang terdiri dari 7 orang. Ny. Yani dari Fraksi Gabungan DPR Papua, selaku ketua Tim investigasi menegaskan bahwa timnya berencana mulai melakukan investigasi selama 2 hari mulai 12–13 Juni 2006, dan sasaran investigasinya adalah sekolah-sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah untuk Suebu. Namun, sebelum melakukan investigasi, tim ini akan terlebih dahulu memanggil Penyelenggara Pendidikan di sekolah-sekolah yang pernah mendidik Suebu, yaitu, Sekolah Dasar Negeri I Sentani, SMP Negeri I Sentani dan SMA Adven Doyo Baru. Hasil dari investigasi ini akan diserahkan kepada Pansus Pilkada dan Panitia Musyawarah (Panmus) di DPR Provinsi Papua untuk diproses lebih lanjut. 14 Juni Departemen Dalam Negeri (Depdagri) meminta Penjabat Gubernur Papua, Sondjuangon Situmorang memfasilitasi penyelesaian masalah

113


internal DPRP Papua, dengan mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pendapat agar Gubernur hasil Pilkada Papua dapat segera dilantik. 15 Juni Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu merencanakan akan mendatangi Mapolda Papua untuk melaporkan ketua DPRP Papua, John Ibo karena telah mencemarkan nama baik dan kehormatan keluarganya dengan menuduh memiliki ijazah palsu. Menurut Suebu, hal ini sengaja dilakukan supaya masalahnya bisa menjadi jelas dan terang. Bukan hanya Ketua DPRP Papua saja yang akan dituntut Suebu, tetapi juga pihakpihak tertentu yang masih berusaha memfitnahnya dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Suebu juga meminta kepada media yang telah memberitakan keterangan yang tidak benar tentang dirinya untuk segera melakukan permohonan maaf. Menanggapi perdebatan kasus Pilkada Papua yang terjadi di DPRP, Ketua MRP, Dr. Agus Alua, M.Th menegaskan, tindakan itu merupakan upaya mempermalukan diri sendiri. Alasannya, yang meloloskan Barnabas Suebu menjadi calon Gubernur adalah Pansus Pilkada DPRP sendiri, dan sekarang setelah Suebu dan Hesegem menang, malah Pansus DPRP sendiri yang meributkannya, terutama menyangkut ijazah SMA Suebu. Karena itu, Alua meminta kepada DPRP agar tidak melakukan tindakan mempermalukan diri sendiri. Seharusnya Pansus Pilkada DPRP dibubarkan dan dibentuk lagi Pansus baru yang bertugas menyelesaikan masalah Pilkada, apakah itu menangani dugaan ijazah palsu ataukah menyangkut masalah pengajuan nama calon Gubenur dan Wakil Gubernur ke Depdagri. 16 Juni Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu secara resmi mengajukan Ketua DPRP Papua, John Ibo ke Kantor Pengadilan Negeri Jayapura. Suebu melalui kuasa hukumnya Iskandar Sonhadji menuntut John Ibo sebesar Rp 510 miliar rupiah sebagai ganti rugi atas tindakannya melawan hukum dan penghinaan atau fitnah yang telah dilakukannya terhadap Suebu. Selain itu, Ibo juga harus memulihkan kehormatan, reputasi dan nama

114

baik dengan cara menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada penggugat dan mengumumkan permintaan maaf itu kepada publik melalui dua surat kabar lokal dan nasional dengan ukuran minimal satu halaman penuh. DPRP Papua meminta Pemerintah untuk memberikan prioritas pada pelantikan pasangan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dalam pertemuannya dengan Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, Ketua Komisi A DPRP Papua, Yance Kayame mengatakan, “Proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu silahkan dilanjutkan, namun proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diprioritaskan, karena Barnabas mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat”. Selain itu, Kayame juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Papua yang masih bertikai. 17 Juni Ketua DPRP Papua, John Ibo, MM mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan John Kabey, salah seorang Tim sukses Suebu/Hesegem, yang mengatakan supaya DPRP Papua mengurus korupsi yang terjadi di dalam Badan Legislatif. Ibo tidak menyangkal bahwa ada anggota DPRP Papua yang korupsi, tetapi bukan sebagai suatu lembaga. Apabila ada oknum-oknum tertentu di DPRP Papua yang melakukan korupsi, silahkan menyebutkan namanya. Lanjut Ibo, semua uang yang dipakai anggota Dewan sebagai biaya operasional dan lainnya selalu diaudit Bawasda dan BPK. Tidak ada namanya uang rakyat yang tidak diaudit. Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi konflik internal yang terjadi di DPRP Papua. Menurut Situmorang, pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut, tanpa mencampuri materi permasalahan. Karena itu Situmorang mengharapkan agar semua pihak melaksanakan ketentuan sesuai dengan fungsi masing-masing dengan saling menghargai dan menghormati, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

115


20 Juni Wakil Ketua DPRP Papua, Komaruddin Watubun membantah tuduhan ketua DPRP Papua, John Ibo atas Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, No. 121/ 149, 7 Juni 2006 yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri sebagai tidak sah (illegal). Menurut Komaruddin, surat ini memiliki kekuatan hukum yang sah, karena didasarkan pada prosedur perundang-undangan seperti yang tertuang dalam UU No 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga PP No 6/2005 tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur serta keputusan DPRD Provinsi Papua No. 1/DPRD/2005 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Papua. Dalam pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 UU No 32/2004 dikatakan, “Pengesahan, pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan selambat-lambatnya 30 hari. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi selambat-lambatnya 3 hari kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara Penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Komaruddin, surat usulan pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dikirimnya ke Mendagri adalah sah dan tidak perlu dipersoalkan karena akan menghambat proses pelantikan. Wakil Ketua MRP Provinsi Papua, Ir. FA. Wospakrik, M.Sc menegaskan, Majelis Rakyat Papua sebagai representatif kultur orang asli Papua memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hakhak dasar orang asli Papua berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan kerukunan beragama. Berdasarkan kewenangan itu, MRP mengeluarkan surat rekomendasi No. 050/221/MRP/2006 yang ditanda tangani oleh ketua MRP Agus Alua dan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua sebagai pelaksana Pembangunan supaya diperhatikan dan ditindaklanjuti. Ada 3 poin yang direkomendasikan MRP, yaitu: pertama, jiwa dan semangat UU No 21/2001 adalah

116

keberpihakan dan pemberdayaan orang-orang asli Papua dalam segala sektor kehidupan dan usaha di bidang jasa konstruksi dan pengadaan. Kedua, agar semua pihak pemerintah maupun swasta membangun komitmen bersama untuk sungguh-sungguh melaksanakan UU No 21/ 2001 demi meningkatkan kesejahteraan orang-orang asli Papua yang diproteksi dalam UU tersebut. Ketiga, agar Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota se-Papua mengedepankan komitmen keberpihakan dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha asli Papua dengan pembagian 70 persen untuk orang asli Papua dan 30 persen untuk non Papua dengan mengutamakan komitmen massal dan profesionalisme para pengusaha Papua menurut klarifikasi perusahaan-perusahaan mereka. 21 Juni Menanggapi perseteruan antara Barnabas Suebu dan John Ibo, Sekretaris Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid meminta agar perseteruan itu diselesaikan secara adat (kekeluargaan) dengan duduk di para-para adat. “Sebagai anak-anak adat yang berasal dari daerah Sentani, hendaknya keduanya harus berbesar hati untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak bertambah panjang. Rencananya keduanya akan kami pertemukan dalam Sidang Adat 27 Juni 2006”, terang Thaha. Sejumlah elemen mahasiswa Papua se-Indonesia mendesak Presiden RI agar segera melantik Suebu dan Hesegem sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui juru bicaranya, Laus DC Rumayom, mereka menegaskan bahwa Suebu dan Hesegem adalah pasangan yang sudah dipilih secara demokratis dalam Pilkada 10 Maret 2006; dan terkait dengan gugatan yang dilakukan calon lain telah diputuskan Mahkamah Agung dengan memenangkan KPUD Papua dalam sengketa Pilkada Papua dengan menolak semua permohonan calon. Mereka juga meminta Majelis Rakyat Papua untuk segera membuat pernyataan politik yang tegas terkait dengan diulur-ulurnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih. 23 Juni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura menetapkan jadwal

117


sidang gugatan perdata Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu, SH terhadap Ketua DPRP Papua, John Ibo, MM. Jadwal sidang gugatan ini akan mulai digelar 26 Juni 2006. 24 Juni Gugatan pidana dugaan pencemaran nama baik Barnabas Suebu terus saja berjalan. Enam saksi telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. John Kabey, sebagai ketua Tim sukses Suebu/Hesegem dan sekaligus saksi, juga diperiksa Tim Penyidik Polda Papua. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP), Vitalis Yumte meminta Presiden RI segera mengeluarkan surat keputusan tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Barnabas Suebu dan Alex Hesegem. Mekanisme Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah sah, apalagi keputusan MA pun mempunyai kekuatan hukum tertinggi dalam Negara ini. Maka tidak ada alasan untuk tarik-ulur hasil Pilkada. “Ketidakpastian SK dan waktu pelantikan sangat mempengaruhi seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi DPR Papua telah mensahkan APBD 2006 sebesar Rp 4 triliun,” terang Yumte. 26 Juni Menanggapi semakin tidak jelasnya pelantikkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Barnabas Suebu/Alex Hesegem, Ketua Komisi A DPRP Papua, Yance Kayame menilai penyebabnya adalah KPUD Papua. Menurut Yance, sampai sekarang Komisi A DPRP Papua belum menerima dan mengetahui kepada siapa sebenarnya KPUD Papua menyerahkan hasil pleno KPUD maupun hasil keputusan MA. Oleh karena itu, Komisi A sebagai yang berkompeten meminta kepada KPUD Papua supaya menyerahkan semua hasil pleno KPUD dan hasil keputusan MA kepada DPRP melalui Pansus Pilkada, selanjutnya Panmus akan menetapkan jadwal . Ketua Presedium Dewan Papua, Tom Beanal meminta agar Presiden

118

RI segera melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua. Alasannya adalah tuntutan masyarakat yang sangat mendesak. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua merupakan permintaan dan penantian masyarakat adat di Papua. Karena itu, hendaknya DPRP mengambil kebijakan yang pasti menyangkut pelantikan tersebut. DPRP sebagai perwakilan rakyat harus benar-benar mengaspirasikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan kelompok atau pribadi. 28 Juni Wakil I Ketua DPRP Papua, Komaruddin Watubun menyesalkan surat Mendagri kepada DPRP yang mengatakan agar DPRP melakukan proses ulang usulan pengesahan pengangkatan Gubernur Papua terpilih berdasarkan hasil pleno KPUD Provinsi Papua. Watubun meyakini bahwa surat yang dikirimnya ke Mendagri sudah berdasarkan peraturan. Karena itu, dia menilai Mendagri bisa diklaim ikut bermain di “air keruh”. A.3 PENGADILAN KASUS ABEPURA 16 MARET 2006 6 April Kapolda Papua, Irjen polisi Drs. Tommy T. Jakobus menyerahkan berkas pertama 15 tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret kepada Kejaksaan Tinggi. Nama-nama tersangka yang berkasnya diberikan adalah berkas I: Selpius Bobii. Berkas II: Luis G. Berkas III: Ferdinan Pakage. Berkas IV: Ellyas T. Berkas V: Penius W, Thomas U, Patrisius A, Markus K. Berkas VI: Othen D, Musa A, Moses L, Elkana L, Mathias MD, Nelson R. dan Mom Jefri Pawika. 16 April Jefrison Pagawak, satu dari 19 nama yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Papua dengan tegas membantah keterlibatannya dalam kasus bentrok di Abepura pada 16 maret 2006.

119


Dia mengatakan bahwa saat terjadi bentrok di depan kampus Universitas Cendrawasih itu, dirinya sedang berada di Timika. 17 April Markus Haluk yang adalah salah satu nama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mendatangi Polda Papua untuk memberikan penjelasan tentang keberadaannya sewaktu terjadi kasus bentrok Abepura 16 Maret. Pemeriksaan dimulai pkl. 10.15 -16.00 WIT. Setelah selesai pemeriksaan, Haluk diizinkan meninggalkan markas Polda Papua. 27 April Di Sarmi, enam orang polisi menangkap Aris Mandowen (23) tanpa surat perintah penangkapan karena namanya termasuk DPO kasus Abepura 16 Maret 2006. 28 April Polda Papua kembali mengirim 4 berkas kasus Abepura ke Kejaksaan Tinggi Papua. Keempat berkas yang baru dikirim itu adalah berkas milik 4 tersangka yang baru ditangkap, yaitu: Bensiur Mirin, M. Kaitam, Y. Echo Merano B. dan Pieter Stevanus Buinei.

Para terdakwa Bentrok 16 MAret 2006. Sebagian besar adalah korban salah tangkap

120

8 Mei Kejaksaan Tinggi Jayapura menyerahkan 16 tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret kepada Pengadilan Negeri Jayapura. 11 Mei Sekitar pkl. 18.00 WIT Sem Wandik ditangkap oleh seorang anggota Brimob bernama Surianto di depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Papua (USTP) tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan. 12 Mei Kira-kira pukul 24.00 WIT Steven Wandik ditangkap di asrama GKI Pdt. S. Liborang, Padang Bulan, Jayapura. Steven ditangkap oleh satuan intel Polda Papua yang langsung masuk dan mendobrak pintu depan asrama dan langsung menuju kamar tidur Steven. Mereka mendobrak pintu kamarnya dan menodongkan senjata laras panjang kepada Steven. 17 Mei Kasus bentrok di depan kampus UNCEN 16 Maret 2006 mulai disidangkan. Dari 16 orang terdakwa, 11 orang menolak dakwaan dan hanya 5 orang yang menerima dakwaan. Penasihat Hukum terdakwa kasus bentrok Abepura meminta agar para terdakwa dipindahkan ke LP Abepura. Permintaan ini diajukan menyusul adanya tindakan penganiayaan terhadap para terdakwa yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi sebelum dan sesudah persidangan. 22 Mei Beberapa tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret untuk kedua kalinya menolak keterangan para saksi dan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus bentrok tersebut. Para tersangka yang menolak itu adalah, Selpius Bobii, Markus Kayame, Patrisius Aronggear, Thomas Ukago, Penius Waker, Ferdinandus Pakage dan Luis Gedi.

121


24 Mei Sidang lanjutan kasus Bentrok Abepura 16 Maret kembali digelar. Dalam sidang ini, penasihat hukum keenam terdakwa kasus bentrok Abepura menolak semua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Para penasihat Hukum keenam terdakwa menilai semua dakwaan terhadap 6 terdakwa mengenai unsur-unsur pidananya tidak jelas, kabur, tidak tepat dan tidak lengkap. Karena itu, dakwaan dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Satu orang terdakwa, Jefri Pawika jatuh pingsan setelah sidang ini usai. 31 Mei Sidang kasus bentrok Abepura pada 16 Maret 2006 kembali digelar. Agenda utamanya adalah tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum terhadap surat dakwaan atas nama terdakwa Elias Tamaka. Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Elias Tamaka. Alasannya, apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tentang ketidakjelasan, ketidak-cermatan, serta ketidak-terangan atas surat dakwaan terdakwa Elias Tamaka tidak tepat dan tidak benar, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 6 Juni Kepolisian Daerah Papua masih terus memburu lima orang yang dianggap tokoh utama dalam kasus demonstrasi 16 Maret 2006 di depan kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Jayapura. Menurut Paulus Waterpauw, Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, kelima orang itu adalah, Arnold Omba, Kosmos Yual, Henny Lani, Hans Gebze dan Jefri Pagawak. “Sampai kapanpun kami akan terus memburu kelima tokoh yang diduga berada di balik aksi demo yang menginginkan kegiatan operasional PT Freeport di Tembagapura ditutup”, tukas Kombes Waterpauw.

122

7 Juni Sidang kasus Abepura 16 Maret 2006 masih terus dilanjutkan. Majelis Hakim yang dipimpin Morris Ginting, SH dan didampingi A. Lakoni dan Denny D. Sumadi menolak seluruh eksepsi penasihat Hukum para terdakwa dan meminta Jaksa Penuntut Umum melanjutkan perkara. Para terdakwa yang hadir pada sidang ini adalah Othen Dapyal Cs, Selfius Bobi, Markus Kayame Cs, Ferdinand Pakage dan Luis Gedi. 12 Juni Sidang kasus bentrok Abepura kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Agenda utama sidang ini adalah mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang dihadirkan adalah yang berkaitan dengan perkara terdakwa Othen Dapyal Cs, Selpius Bobii, Elyas Tamaka dan Bensiur Mirin. Semua terdakwa menolak semua keterangan para saksi. 19 Juni Sidang kasus bentrok Abepura kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang ini menghadirkan 2 orang terdakwa, yaitu Selpius Bobii dan Luis Gedi dan para saksi dari 2 orang terdakwa. Agenda utama sidang adalah mendengarkan keterangan para saksi dari kedua terdakwa.

A.4 KONFLIK PT FREEPORT INDONESIA 2 April Akademisi Universitas Cenderawasih, Yohanes Rante, M.Si, mengemukakan bahwa PT Freeport harus berpihak pada kesejahteraan rakyat. Maka untuk menutup PT Freeport baginya perlu dipikirkan baikbaik secara matang. Yang paling perlu adalah mengevaluasi peran kontribusi PT Freeport khususnya bagi ekonomi masyarakat Papua dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di jalan antara Tembagapura menuju Timika, tepatnya di Mile 53 pada Minggu, 2 April sekitar pukul

123


05.45 WIT memakan korban jiwa, diduga karena rem mobil blong dan mobil masuk jurang. Tiga orang anggota Satgas Pam PT Freeport Indonesia yang menggunakan mobil itu mengalami naas. Bahkan satu di antaranya, yakni Sertu Taryoko tewas seketika. Dua korban lainnya Sertu Jiono dan Pratu Jainudin tidak mengalami luka berat karena masih dapat meloloskan diri. Keduanya menjalankan proses pemulihan di barak Linud Kostrad 501 Tembagapura. 4 April Dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang meminta PT Freeport Indonesia di Timika ditutup, MRP mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam keputusan MRP No 08/MRP/2006. Ketua MRP Agus Alua mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat Papua yang menghendaki agar perusahaan pertambangan PT Freeport ditutup, ada 4 butir penting yang menjadi rekomendasi MRP salah satunya meminta PT Freeport ditutup. 6 April Penjabat Gubernur Dr. Sodjuangan Sitomorang, M.Si. setuju dengan rekomendasi dari MRP bahwa kontrak karya PT Freeport Indonesia perlu dievaluasi. Kalau PT Freeport dievaluasi maka yang harus dilihat adalah aspek lingkungannya serta kontribusinya terhadap masyarakat setempat dan terhadap negara. Namun wewenang untuk hal itu ada pada antara pemerintah pusat dan PT Freeport. 14 April Komnas HAM Pusat melaporkan hasil temuan mereka soal PT Freeport kepada Pemerintah Provinsi Papua. H. Amidhan, Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Komnas HAM Papua, mengatakan ada dua hal yang telah diselidikinya, yaitu (1) sejauh mana penanganan hak-hak dasar atau kebutuhan dasar dari masyarakat; (2) adaptasi masyarakat Kabupaten Mimika misalnya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, rasa aman dan hak-hak dasar kesejahteraan lainnya. Pihak PT Freeport sendiri

124

menjelaskan bahwa kepada masyarakat hukum adat (7 suku) yang memiliki hak ulayat telah diberikan dana yang disebut rekognisi, Juga dana yang disebut dana perwalian serta dana kemitraan sebesar 1 persen. Karena itu Komnas HAM mengajurkan agar dana ini diaudit sedemikian rupa supaya terdapat transparansi terhadap masyarakat bagaimana pengelolaan dana itu dan harus ditujukan kepada semua pihak kemana saja dana itu, sudah menyentuh benarbenar kepada masyarakat. 18 April Karena tak segera tuntasnya penyelesaiaan masalah Freeport secara menyeluruh mulai dari peninjauan kontrak karya hingga penutupan PT Freeport membuat Pansus Freeport DPRP harus menggandeng pakar hukum dari Universitas Indonesia dalam rangka melakukan kajian-kajian hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah Freeport. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Ayomi. 19 April Ramses Wali, anggota Komisi A DPRP, menegaskan bahwa pertemuan Pansus Freeport DPRP dengan Manajemen PT Freeport tidak perlu dilakukan di luar Papua mengingat DPRP memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak berkompeten, selain itu pihaknya mempertanyakan dari mana biaya perjalanan itu diperoleh. 20 April Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mendesak agar lembaga penampung aspirasi rakyat atau DPRP segera melakukan sidang menangani penutupan PT Freeport sebagaimana aspirasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat. Demikian dikatakan oleh Sekjen AMPTPI, Hans Magal. 21 April Permintaan AMPTPI ditanggapi oleh dua anggota DPRP Marthen Marey dan Ramses Wali dengan mengatakan agar semua pihak bersabar

125


dan memberikan waktu kepada DPRP untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. 23 April Adanya tudingan miring terhadap Pansus Freeport DPRP dibiayai oleh manajemen PT Freeport dibantah keras oleh salah satu anggota Pansus Freeport DPRP, Marten Marey. Dijelaskannya bahwa biaya anggaran kerja pansus adalah biaya langsung dari Pemerintah Provinsi Papua. 27 April Wakil Menteri Perdagangan AS, David A. Samson, meminta RI menghormati kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan Amerika, di antaranya PT Freeport Indonesia. Wakil menteri perdagangan mengatakan hal itu usai bertemu dengan Wapres Yusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden. 27 April Dalam sambutannya pada acara diskusi tentang Freeport di Hotel Sheraton Timika, ketua DPR RI Agung Laksono menegaskan, kontrak karya PT Freeport Indonesia perlu dievaluasi dan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan realitas di lapangan. Kontrak karya dapat disempurnakan, akan tetapi PT Freeport Indonesia sebagai investasi pertambangan di Indonesia harus dipertahankan eksistensinya. 28 April PT Freeport Indonesia akhirnya angkat bicara soal transparansi pengelolaan tambang di Papua. “Setiap tiga bulan kami memberikan data ke pemerintah jadi pemerintah tahu persis berapa konsentrat yang kami hasilkan dan berapa yang kami produksi,” demikian dikatakan oleh Senior Corporate Communication Manager Freeport Indonesia, Sidharta Moersjid. 29 April Merasa tidak puas dengan keberadaan Freeport, masa dari Desa

126

Kimbeli, Banti dan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika mengamuk dan membakar 4 mobil dan merusak 3 bangunan milik PT Freeport. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17. 00 WIT. Akibatnya, 4 karyawan dan seorang anggota Brimob dilarikan ke rumah sakit Tembagapura. 31 April Pemerintah Provinsi Papua merencanakan akan membeli saham PT Freeport Indonesia. Hal ini menurut penjabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang harus dirundingkan terlebih dahulu dengan DPRP. Tujuan menanam saham pada PT Freeport adalah meningkatkan pendapatan daerah. Setelah melalui tahap penyidikan, Polisi menetapkan 5 tersangka kasus perusakan kantor Freeport dan pembakaran 4 unit mobil yang terjadi pada 29 April. Nama-nama tersangka adalah Kalianus Magai (29), Militer Elas (24), Era Elas (19), Edi Magai (18), dan Aponi Alom (18). 1 Mei Kapolda Papua Irjen Polisi. Drs. Tommy Trider Jacobus menyesalkan aksi anarkis yang terjadi di PT Freeport beberapa waktu lalu oleh masyarakat yang merusak kendaraan milik PT Freeport. Kapolda menyesalkan hal ini karena PT Freeport tidak mengindahkan saran dari polisi. Polisi menyarankan agar tidak boleh mendatangkan massa dalam jumlah yang banyak untuk menghadiri acara ulang tahun Ring Top Papua ke-6 di Sport Hall Mile 68 Tembagapura. Bupati Mimika juga menyesalkan aksi ini sebagai akibat keteledoran pihak PT Freeport. Salah satu Akademisi Universitas Cendrawasih Drs. Y. Rante, M.Si. menyikapi bahwa tepat jika Pemerintah Provinsi Papua memiliki saham PT Freeport. Saham itu akan memberikan banyak kontribusi terhadap anggaran pembangunan Papua. 3 Mei Dalam laporan berjudul “Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua”, Walhi

127


(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mendesak pemerintah agar membentuk panel independen untuk PT. Freeport Indonesia. Tugas panel ini adalah memetakan sejumlah skenario bagi masa depan Freeport, termasuk tanggal penutupan tambang, pengolahan, dan pengelolahan limbah. Selain itu pemerintah juga harus menyewa konsultan independen untuk mengkaji setiap skenario dari segi sosial dan teknis. Kajian ini harus digunakan sebagai dasar pembahasan tentang masa depan tambang oleh penduduk lokal dan pihak berkepentingan lain. 9 Mei Solidaritas Rakyat Untuk Kasus Mile 72 Tembagapura Timika akan mengelar seminar Nasional tentang dampak kehadiran PT Freeport Indonesia terhadap rakyat Papua. Seminar ini dimaksud untuk menyatukan persepsi dan mendesak penutupan PT Freeport Indonesia. Ketua Solidaritas Untuk Kasus Mile 72 Tembagapura Timika – Papua Markus Haluk, seminar ini memberikan pemahaman terhadap rakyat Papua dengan mengkaji secara ilmiah atas berbagai persoalan yang dilakukan PT Freeport Indonesia selama beroperasi di Tanah Papua. Seminar direncanakan dilaksanakan di aula utama Uncen pada 12-13 Mei 2006. 10 Mei Panitia Kerja Komisi VII DPR RI melakukan konferensi pers di Gedung DPR tentang hasil temuan mereka ketika mengadakan kunjungan ke PT Freeport Indonesia. Ada 2 penyimpangan yang mereka temukan dalam kunjungan ini. Pertama, kerusakan lingkungan yang luar biasa, seperti sungai yang berubah kondisinya dan mengancam kelangsungan ekosistem karena menjadi saluran tailing. Kedua, data perhitungan devisa yang tak masuk akal. 11 Mei Tim kunjungan Lapangan Panja PT Freeport DPR RI menilai perlunya kontrak kerja ulang atas Freeport Indonesia di Timika, Papua. Meski belum menjadi sikap resmi DPR tim akan menyampaikan temuan ini ke Komisi VII DPR. “Banyak fakta penting di lapangan yang menunjukkan lemahnya

128

pengawasan terhadap kerja Freeport di Timika selama ini”, kata Ketua Tim Tjatur Sapto Edy. 15 Mei Perwakilan Komisi Nasional HAM Papua, Albert Rumbekwan menyesalkan langkah kepolisian Daerah Papua yang melarang penyelenggaraan seminar tentang Freeport Indonesia. Menurutnya, larangan ini dinilai sebagai mundurnya kebebasan berekspresi di Papua. Larangan ini tertera dalam surat bernomor B/909.V/2006/Intelkam. Angka 2 huruf b, ayat 1 surat ini berbunyi, “Tidak dapat menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan melarang untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.” 26 Mei Rencana Keberangkatan Pansus DPRP ke Amerika awal Juni mendatang disorot oleh Ramses Wally Komisi A DPRP sebagai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi alokasi anggaran untuk kegiatan pembiayaan pansus sebesar Rp 5 miliar lebih bersumber dari APBD yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan rakyat Papua. “Untuk penyelesaian masalah yang kompleks lebih baik di dalam negeri saja”, katanya. 2 Juni PT Freeport Indonesia dinilai telah melakukan penghinaan terhadap orang Papua, khususnya kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penghinaan ini dilakukan dengan hanya memberikan bantuan sebesar Rp 16 juta dan 15 karung goni beras. “Padahal ada mahasiswa Papua yang juga menjadi korban gempa”, ujar Hans Maniburi, perwakilan Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Mereka menganggap PT Freeport tidak adil, sebab kepada korban gempa Yogyakarta, mereka memberi bantuan sebesar Rp 1 miliar, sementara kepada mereka (mahasiswa asal Papua di Yogyakarta) hanya diberi bantuan sebesar Rp 16 juta. 5 Juni Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, sejumlah

129


mahasiswa yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat melakukan aksi demonstrasi menuntut PT Freeport Indonesia ditutup. Dalam orasinya, mereka menuntut agar alam dan adat Papua tidak dirusak dan dieksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Mereka menghendaki agar penyelesaian masalah Freeport dilakukan dengan dialog segitiga antara Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua dan PT Freeport Indonesia. “Pertemuan segitiga ini harus dilakukan secara terbuka di hadapan rakyat Papua untuk menghindari upaya terselubung yang cenderung mengatas-namakan orang Papua dan untuk menunjukkan kepada publik bahwa di Papua benar-benar ada demokrasi”, tegas juru bicara Arkilaus Baho. 22 Juni Anggota Komisi E Ramses Walli menegaskan dengan berakhirnya masa kerja Pansus PT Freeport DPRP maka pansus tersebut harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas tentang hasil kerjanya kepada lembaga DPRP maupun pada masyarakat Papua pada umumnya. Pansus dibentuk sesuai keputusan panitia musyawarah (Panmus) DPRP dengan tiga tugas utama yakni : mengumpulkan data, membahas serta mengkaji data terkait persoalan PT Freeport, kemudian data tersebut menjadi bahan pertimbangan dewan yang ditindaklanjuti menjadi keputusan DPRP. 23 Juni Pengamanan Perusahan Tambang Emas dan Tembaga PT Freeport Indonesia di Timika yang selama ini dilakukan pasukan TNI, mulai Juli 2006 secara aktif dikoordinasi oleh kepolisian. Hal ini merupakan amanat dari otoritas perusahaan sendiri. Untuk menjalankan amanat ini, jelas Wakil Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal Max Donal Aer, kita telah menyiapkan rencana untuk menggelar operasi pengamanan yang dinamakan operasi Amole. Inti dari operasi Amole adalah programprogram pencegahan berbentuk pembinaan masyarakat dan penegakan hukum serta peningkatan tenaga pengamanan internal perusahaan sendiri, baik dari segi kekuatan, kualitas maupun kemampuannya.

130

29 Juni Pengamanan (Pam) Obyek vital PT Freeport Indonesia di Timika yang selama ini ditangani oleh TNI mulai awal Juli akan diambil alih oleh Polri. Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus mengatakan pengaliham pegamanan Freeport dari TNI ke Polisi ini menyusul adanya keputusan Presiden (Keppres) No 63 Tahun 2004 tentang pengamanan (Pam) pada obyek vital nasional yang tidak lagi ditangani oleh TNI. Untuk memperlancar pengamanan di perusahaan tambang Freeport di Timika Mabes Polri telah mengirim sebanyak 600 personil Brimob dari kelapa dua Jakarta, personil lama dikembalikan ke posnya semula.

A.5 PERTAHANAN DAN KEAMANAN 6 April Bendera Bintang Kejora berkibar di halaman gedung Rektorat Universitas Cendrawasih - Waena, Jayapura. Selain itu oknum-oknum tak dikenal ini juga berusaha untuk membakar gedung rektorat. Beruntung api yang berkobar bisa dipadamkan. Berkaitan dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari ketiga saksi yang merupakan satpam di gedung itu, yaitu: Surono (57 tahun), Abdullah Matdoan (66 tahun) dan Amos (22 tahun). 10 April Serangan brutal oleh kelompok bersenjata terhadap mahasiswa dan anggota TNI yang sedang melakukan pengobatan massal terjadi di Kampung Wembi Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Serangan ini mengakibatkan 4 orang tewas, satu kritis dan dua orang luka-luka. Terkait dengan peristiwa ini, Panglima TNI, Djoko Suyanto mengatakan, ”Serangan ini kemungkinan dilakukan anggota OPM. Serangan ini merupakan rangkaian dari upaya OPM untuk memperjuangkan keinginan separatisnya. Peralatan yang digunakan sangat canggih seperti: senjata api, senjata genggam, panah dan kampak.”

131


11 April Berkaitan dengan peristiwa Wembi yang menewaskan 2 anggota TNI dan 2 orang yang diduga kelompok penyerang, Direktur Perwakilan Komisi Nasional HAM Papua, Albert Rumbekwan menegaskan, TNI dan Polri dalam melakukan penyisiran terhadap kelompok OPM hendaknya jangan sampai merugikan warga sipil. Aparat seharusnya memiliki data dan informasi yang akurat mengenai pelaku penembakan tersebut. Sedangkan, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, operasi intelijen di Papua akan ditingkatkan. Saat ini kami sedang melakukan pengejaran sesuai dengan instruksi Presiden. TNI akan melakukan segala tindakan secara terukur termasuk dalam hal mengejar pelaku penyerangan,” tegasnya. Didampingi oleh Danrem 172/PWY, Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. TNI George Toisutta, mengunjungi lokasi penyerangan di Desa Wembi, Distrik Arso, dan mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala kampung, Pastor Paroki Arso Kota, Willem Sinawil Pr, dan Wakil Bupati Keerom. Dalam pertemuan ini Pangdam menegaskan agar para tokoh masyarakat membantu proses pencarian senjata yang diambil oleh OPM. Selain itu, pihaknya menegaskan supaya diadakan penyisiran guna mencari senjata yang hilang dan pelaku penyerangan. Untuk itu, masyarakat diminta tidak pergi jauh ke dusun-dusun mereka guna menghindari salah paham dengan TNI. 11 April Satuan TNI Yonif 751 yang menggantikan kedudukan Yonif 509 di Wembi segera melakukan penyisiran di sekitar pos TNI di Wembi guna mencari pelaku penyerangan. Mereka mengaku menemukan peralatan masak dan dokumen OPM yang tertinggal di lokasi tak jauh dari pemukiman warga. 15 April Dua warga masyarakat Wembi ditangkap oleh satuan TNI Yonif 751 dan ditahan di Pos Yonif 509 di Arso Kota. Mereka diinterogasi secara maraton.

132

16 April Menurut pihak Danrem yang dijumpai oleh Pastor Paroki Arso, Willem Sinawil Pr dan Direktur SKP Jayapura, J. Budi Hernawan OFM, warga tersebut hanya dimintai keterangan dan akan dilepaskan pada hari tersebut. Keterangan ini terbukti benar. Upaya pengejaran terhadap para penyerang di Desa Wembi Distrik Arso, Kabupaten Keerom masih terus dilakukan. Senjata yang dirampas harus direbut kembali. “Sebab bila tidak akan membahayakan masyarakat terutama aparat keamanan,” tegas Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Asis Wanto. 29 April Unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua ditandai dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di depan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sydney. Sekitar 25 orang ikut serta dalam kegiatan pengibaran bendera ini. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bagian dari unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua. 31 April Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Corinus Berotabui, S.Th. menanggapi tudingan bahwa gereja-gereja ikut menyuarakan gerakan separatis di Papua. Ia menegaskan bahwa berdasarkan visi dan misi gereja-gereja di tanah Papua yang antara lain: damai, suka cita, keadilan, kebenaran, maka ketika masyarakat ditindas, dianiaya, martabat diinjak-injak, haknya dirampas, gereja menyuarakan suara kenabiannya yaitu menyuarakan hak-hak rakyatnya. 1 Mei Para tokoh pejuang Papua sangat menyesalkan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Konsulat Jendral RI di Sydney. Ramses Ohee pelaku sejarah perjuangan integrasi Papua dalam kesatuan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), mengatakan bahwa sejak 1 Mei 1963 Papua sudah masuk dalam Ibu pertiwi Indonesia. Masyarakat dunia sudah mengakuinya maka tetaplah mempertahankan keutuhan itu, dengan melihat bersama masalah Otsus saat ini dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk

133


mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Kerja sama mengelola dana Otsus juga harus ada transparansinya agar masyarakat jangan berteriak menuntut hak mereka di tanah sendiri. Ini mungkin bisa menjadi satu jawaban terkini untuk menciptakan suasana Papua yang bebas korupsi dan cinta akan perdamaian. 5 Mei Aparat Kepolisian memulangkan 7 warga PNG yang ditangkap pada 3 Mei karena tidak memiliki Kartu Lintas Batas (KLB). Ketujuh orang itu terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 perempuan. Kapolresta Jayapura Taufik Pribadi mengatakan bahwa Mereka ditangkap di Tanah Hitam Abepura, di dalam taksi saat anggotanya melakukan patroli. 17 Mei Terkait dengan pecahnya perang antar suku di distrik pemekaran Pogoma (suku Lem, Dawa dan Wano), Puncak Jaya, yang menewaskan 3 orang, Anggota DPRD Puncak Jaya Ruben Magai menegaskan, walaupun aparat kepolisian telah mengatasi masalah ini, dia tetap berharap agar masyarakat membuat upacara “bakar batu”. Hal ini dimaksudkan agar persoalan perang antar suku bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebab, selama upacara adat ini tidak dibuat, besar kemungkinan peristiwa yang sama akan terjadi kembali. 21 Mei Kapolda Papua melalui Kabidhumas, Kombes Pol. Drs. Kartono Wangsadisastra merencanakan akan mengumpulkan semua polisi yang menjadi ajudan pejabat, baik provinsi maupun daerah. Menurutnya, rencana ini dibuat dalam rangka penyegaran para ajudan. Sebab dinilai naluri kepolisian para ajudan sudah mulai kurang, bahkan ada yang sudah tidak seperti polisi lagi, baik dari cara bersikap, berpakaian dan sebagainya. 28 Juni Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Papua selalu

134

menjadi sorotan pihak asing, sehingga perlu kepedulian semua pihak untuk terus meningkatkan kemampuan, khususnya dalam hal kepemimpinan sipil. Layaknya sebagai bagian negara yang masih terpencil, Papua akan tetap menjadi sorotan asing. Sorotan asing itu bisa berupa kehadiran secara fisik tetapi juga dalam bentuk kepedulian berupa suara-suara di Parlemen dan Pemerintahan, seperti di Australia dan Amerika Serikat. Untuk daerah Papua, lanjut Sudarsono, perlu pendekatan manusiawi untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polisi boleh bersikap tegas, tetapi harus dilakukan secara proporsional melalui pendekatan persuasif.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA B.1 KASUS-KASUS KORUPSI 4 Mei Kapolda Papua meminta izin kepada Presiden RI untuk memeriksa John Tabo, Bupati Tolikara saat ini, terkait kasus korupsi di Kabupaten Jayawijaya semasa beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Jayawijaya. 15 Mei Upaya penangkapan kembali Bupati non aktif Jayawijaya, Drs. David A. Hubi, terdakwa kasus penyalahgunaan dana APBD dalam pengadaan pesawat Foker 27 seri 600 senilai 8 milyar rupiah lebih berakhir bentrok. Bentrok yang terjadi antara para warga pendukung Hubi dengan aparat kepolisian menelan korban jiwa dan luka-luka. Dua orang warga pendukung Hubi tewas tertembak, satu orang mengalami luka parah, satu orang dari aparat kepolisian terkena panah. Sementara 153 warga pendukung Hubi juga ikut diamankan aparat. Berkaitan dengan peristiwa ini, Polda Papua langsung mengirim 16 personil Brimob Polda Papua ke Wamena Sementara itu, kuasa hukum Hubi, Bernard Akasian mengecam keras tindakan aparat yang memanggil paksa kliennya (Hubi). Lebih

135


disayangkannya lagi adalah akibat dari tindakan itu yang menelan korban jiwa dan luka-luka. Dia menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi aparat. Sebab menurutnya, Polda Papua sangat lamban mengambil sikap terhadap masalah ini. 16 Mei Polda Papua kembali mengirim 1 Satuan Setingkat Pleton (SST) ke Wamena. Berkaitan dengan penambahan pasukan ini, Kapolda Papua mengatakan, penambahan pasukan ini dimaksudkan untuk mengamankan situasi pada saat dua korban yang meninggal dikuburkan. 7 orang akhirnya jadi tersangka kasus bentrok yang terjadi antara pihak kepolisian dengan warga pendukung Hubi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selain itu polisi juga masih mengejar 17 orang yang diduga sebagai provokator. Berkaitan dengan kasus ini, anggota DPR Papua asal Jayawijaya Paul Sumino, menilai pemanggilan secara paksa terhadap Hubi sudah masuk dalam lingkup politik, bukan hukum semata. Ada usaha dari lawan politik Hubi untuk tetap memproses kasus Hubi di pengadilan sementara dari sisi hukum kasus ini sebenarnya belum jelas. Sementara itu Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua menyatakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wamena Purwanto harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang menelan korban. Sebab menurut Komnas HAM penjemputan paksa Hubi adalah perintah sepihak Purwanto yang tidak disetujui dua anggota majelis lainnya. 17 Mei Menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari penjemputan secara paksa David Hubi, Bupati Jayawijaya (non aktif) yang menewaskan 2 orang, Hubi menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses hukum. 18 Mei Berkaitan dengan peristiwa penangkapan secara paksa terhadap bupati (non aktif) Jayawijaya David Hubi, Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Kecil Wilayah Pegunungan Tengah mendesak Polda Papua

136

agar kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya David Hubi yang diproses secara hukum. 22 Mei Aparat kepolisian Polres Jayawijaya kembali menemukan satu tersangka bentrok antara massa pendukung Hubi dengan aparat kepolisian. Jumlah tersangka kasus pemanggilan secara paksa Hubi kini menjadi delapan orang. 29 Mei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua mengaudit dana pembangunan landasan pacu Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Dari hasil audit itu ditemukan indikasi terjadi dugaan korupsi. 7 Juni Sekda Kabupaten Yapen diduga menyalahgunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2006 sebesar Rp 76 miliar. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tim Serse Polda Papua yang diterjunkan ke Serui, ibukota Kabupaten Yapen pertengahan Mei, terungkap bahwa Sekda Kabupaten Yapen menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Ia diduga melanggar pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang korupsi. Untuk pasal 2 telah terbukti bahwa ia melawan hukum, sebab selain dana tersebut belum disahkan DPRD Kabupaten Yapen, juga tidak ada izin untuk mengeluarkan dana tersebut oleh Bupati setempat. Sementara untuk pasal 3 masih harus dilakukan koordinasi dengan BPKP, Bawasda dan Kejaksaan. 8 Juni Bupati non aktif Jayawijaya David Hubi secara resmi melaporkan Wakil Bupati dan Sekda Jayawijaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi

137


(KPK) untuk dilakukan pemeriksaan atas pencairan dana Rp 10 miliar untuk bantuan keperluan angkutan pesawat. 10 Juni Bertempat di Hotel Relat Indah, Jayapura, Papua Coruption Watch, sebuah organisasi advokasi untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Tanah Papua dideklarasikan. Menurut Penjabat Gubernur Papua Dr. Sondjuangan Situmorang, “Kebijaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah secara normatif juga membawa konsekuensi semakin jelas dan terbukanya akses ruang partisipasi warga masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah dan proses Pemerintahan Daerah. Terwujudnya proses itu sangat tergantung pada kualitas penerapan prinsip good governance, terutama dalam aspek peran serta publik, keterbukaan dan tanggung jawab publik yang juga menjadi peran utama yang termuat dalam UU OTDA, UU Perimbangan dan UU OTSUS. Untuk mencapai tujuan ini, kehadiran Papua Coruption Watch (PCW) sebagai salah satu institusi yang menyatakan kepeduliannya pada berbagai tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan. ”Sementara Koordinator PCW M. Rifai Darus, SH mengatakan untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Tanah Papua, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan. Darus mengharapkan kehadiran organisasi ini mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat, sehingga secara bersama-sama mengurangi praktek-praktek korupsi. 12 Juni Enam orang oknum pegawai PLN Cabang Jayapura diperiksa Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua. Diduga bahwa mereka telah memanipulasi pembelian mesin pembangkit tenaga listrik pada program pengadaan listrik pedesaan 2003 – 2004 senilai Rp 41 miliar. Namun, Ass. Intel Kejati Papua, Sendjung Manulang, SH. MH mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tiga Perusahan rekanan PLN Cabang Jayapura, yaitu Perusahan UT, NT dan BMJ, yang melakukan pengadaan

138

mesin-mesin tersebut, belum ditemukan indikasi adanya bukti pembelian mesin bekas. Ketiganya mampu menunjukkan surat-surat pendukung berupa bukti-bukti pengepakan mesin dari luar negeri, sertifikat serta syaratsyarat uji mesin standar PLN. 14 Juni Kejaksaan Tinggi Papua masih terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi senilai Rp 41 milyar di PLN Papua terkait pembelian 10 unit mesin pembangkit tenaga listrik diesel. Menurut Ass. Intel Kejati Papua Sendjung Manulang, SH, MH, penyelidikan dugaan korupsi Rp 41 milyar atas proyek listrik masuk desa di lingkungan PT PLN Wilayah Papua sepertinya melibatkan 6 orang, yakni 2 orang pegawai PLN dan 4 orang lainnya adalah pihak lain yang berasal dari perusahan rekanan PLN sebagai perusahan pengadaan proyek itu. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa di PLTD Waena dan Sentani kondisi 4 buah generator cukup memprihatinkan. Padahal baru beroperasi 2 tahun. Di PLTD Waena, misalnya dari 3 unit mesin hanya tinggal 1 unit saja yang masih memproduksi 69 persen dari kemampuannya yang sebenarnya, 2 lainnya kemampuannya sudah menurun hingga produktivitasnya tinggal 54 persen. Sementara di Sentani, 1 unit sama sekali tidak bisa beroperasi. 15 Juni PT PLN Wilayah Papua membantah tudingan adanya dugaan korupsi di dalam institusinya. Alasannya, dugaan korupsi miliaran rupiah itu menyangkut oknum-oknum pegawai PLN Papua yang diperbantukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Mereka bekerja di luar struktur Organisasi PLN Papua, terang Manager Bidang SDM dan ADM PLN Wilayah Papua, Drs. Rantau Liling. Lanjut Liling, meski para oknum pegawai PLN itu adalah pegawai PLN Papua, namun terkait Proyek Listrik Pedesaan, pegawai-pegawai yang diperbantukan pada proyek tersebut bertanggung jawab langsung pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Jadi, posisi mereka

139


ketika proyek listrik pedesaan berada di luar struktur Organisasi PLN Wilayah Papua. 21 Juni Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw meminta kepada setiap calon dalam Pilkada Kabupaten Jayapura agar melaporkan kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Penang gulangan Korupsi (KPK). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak curiga dengan kekayaan yang dimiliki oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih nanti. B.2 SIMPANG-SIUR OTSUS 31 Maret Rencana pengembalian Otsus oleh DPRP, menurut Ketua Komisi B DPRP, Abdul Hakim Achmad perlu dipikirkan secara bijak karena dalam Otsus ada berbagai keleluasaan diberikan kepada Papua mulai dari kewenangan, perlindungan HAM, hingga anggaran trilyunan rupiah untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Jika Otsus dikembalikan maka APBD Papua juga akan mengalami defisit 75 persen. 1 April Drs. Agustinus Fatem, MT menilai penggunaan Dana Otsus selama 4 tahun berjalan tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Para bupati dan walikota dinilainya tidak konsisten menggunakan dana Otsus ini. Menurut Fatem pengembalian Otsus ke pusat bukan solusi saat ini. Perlu ada evaluasi apakah ada konsistensi pelaksanaan undang-undang Otsus dan kelengkapan aturannya. Tanggapan dari Yohanes Rante M.Si (akademisi Universitas Cenderawasih) menilai rencana pengembalian Otsus kepada pemerintah pusat oleh DPRP sebagai sikap yang berlebihan. Otsus adalah salah satu cara mengejar ketertinggalan pembangunan dengan provinsi-provinsi lain. Untuk itu anggaran yang besar dari dana Otsus perlu untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan secara khusus bagi masyarakat Papua.

140

3 April Pdt. K. Maniani, STh. mengatakan bahwa mengembalikan Otsus harus ada alasan yang jelas agar masyarakat jangan bingung akan masalah ini. Jika DPRP dan MRP tetap nekat mengembalikannya, MRP yang lahir dari Otsus dibubarkan saja. 5 April Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan mengatakan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun ini sampai ke kampungkampung akan mengalami keterlambatan dibanding tahun lalu. Pasalnya dana sebesar Rp 54,3 miliar akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim dari Kabupaten Manokwari akan duduk dengan Papua dan untuk membahas program dana Otsus. Pertemuan tersebut akan menetapkan program dalam dana Otsus antara lain 30 persen untuk Pendidikan, 15 persen untuk Kesehatan dan sisanya untuk kegiatan penunjang lain dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. 11 April Dana Otsus tahun 2005 sudah sekitar 90 persen terealisasikan. Namun sampai bulan keempat di tahun 2006 ini belum semua instansi menyerahkan laporannya. Dua instansi itu adalah Badan Bimas Ketahanan Pangan dan BPMD Provinsi Papua. Selain itu ada beberapa instansi yang belum menyampaikan laporan secara keseluruhan antara lain: Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ( BP3D) Provinsi Papua Drs. Waryono, M.Si mengatakan total dana Otsus tahun 2005 Rp 1.775.312.000.000 yang dikelola oleh satuan kerja di Provinsi dan di Kabupaten/Kota Jayapura. 12 April Ketua Pansus DPRP Otsus Yance Kayame menyatakan Pemerintah pusat tidak boleh membagi dua pengalokasian dana otsus kepada Provinsi IJB mengingat dasar hukum sampai saat ini belum ada, juga keberadaan

141


Propinsi IJB tidak didasarkan pada semangat UU No 21 Tahun 2001 pasal 76 tentang Otonomi Khusus. 12 April Direktur Eksekutif Institute for Civil Strengthening (ICS) Budi Setyanto mengatakan, tanpa mengacu kepada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) penundaan dana otonomi khusus sama saja ilegal dan melanggar hukum. Menurutnya bahwa Pemerintah Propinsi Papua, DPRP dan MRP segera menyikapi persoalan tersebut dan membuat perdasus secepatnya. 17 April Adanya sejumlah wacana pemekaran wilayah di Propinsi Papua menjadi Provinsi baru disikapi Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame. “Pemekaran propinsi baru itu baik mengingat selain pemekaran diatur dalam undang-undang (UU) Otonomi khusus pasal 76 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan rentang kendali pelayanan pemerintah. Yang terpenting adalah proses pemekaran itu harus berdasarkan amanat UU Otsus,” katanya. 24 April Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Papua H. Suleman L. Hamzah mengatakan untuk memajukan usaha kecil dan menengah perlu diberikan modal kepada pelaku usaha sesuai amanat Otsus yakni mengutamakan orang asli Papua. UU No 25 tahun 1992 yang bertujuan memajukan koperasi di kampung-kampung tidak terlaksana. Ia menjelaskan bahwa dana SIUP 05 yang belum sampai ke masyarakat masih tersimpan di Bank Papua. Program tahun lalu sudah terpakai 20 milyar dan sisanya 5 miliyar. Maka diperlukan adanya transparansi kepada masyarakat agar sasaran kepada pelaku usaha kecil dan menengah bisa terwujud. 8 Mei Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua, Drs. Tejo Suprapto, mengatakan anggaran tahun ini untuk program

142

pembagian distrik diambil dari dana Otsus. Dana yang diberikan kepada setiap distrik ini separuhnya disubsidi oleh Bank Dunia. Tahun 2006 ini bantuan Bank Dunia terhadap program pengembangan distrik sebanyak 52 distrik. 11 Mei Sensus Ekonomi mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengidentifikasi populasi, memperbaharui direktori dan sampling frame serta peta penyebaran usaha umumnya di Indonesia khususnya Jayawijaya setelah krisis ekonomi pada tahun 1997.Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Thomas Ameng, mewakili Plt Bupati Jayawijaya, dalam pembukaan Pelatihan Listing Sensus Ekonomi (SE) 2006 di Hotel Baliem Pilamo. Dana Otsus Sebesar Rp 651.214.543.400 yang kini dibahas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2006 tidak ada dalam rancangan anggaran satuan kerja (RASK) khusunya yang dikelola Provinsi sebesar 40% (Rp 1,165 triliun) dari total dana otsus 2006 sebesar Rp 2, 913 triliun. Sedangkan yang dikelola Kabupaten/Kota sebesar 60 % (Rp 1,7 triliun). Hal ini diungkapkan oleh Frans Maniagasi anggota Pokja Papua. Dana Otsus juga ada yang dialokasikan untuk bidang administrasi umum dan pemerintahan sebesar Rp 6,5 miliar, dana Otsus tidak ada dalam RASK ini perlu dipertanyakan salah satu penipuan rakyat. 17 Mei Koordinator Program ICS Papua yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Yusak Elisa Reba, mengatakan bahwa saat ini belum tampak mengenai alokasi dana Otsus dalam program prioritas pemerintah. Hal ini diungkapkan pada Diskusi Publik tentang Konsistensi Penyusunan RAPBD Papua tahun 2006 di Hotel Sentani Indah. 18 Mei Wakil Ketua Komisi B DPRP Drs. Paulus Sumino menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung audit dana Otsus, sehingga jika ada indikasi penyalahgunaan dana maka hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan.

143


19 Mei Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung audit penggunaan dana Otsus. Wakil ketua MRP Dra. Hana Hikoyabi mengatakan penggunaan dana Otsus harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur kepada masyarakat Papua. Hana juga menyayangkan bahwa belum adanya perangkat hukum berupa Perdasi/Perdasus sebagai jabaran dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Hal ini membuat posisi pihak MRP juga lemah. Anggota Komisi D DPRP, Gerald Pahabol, S.Th meminta agar pembagian paket pembangunan di Provinsi Papua dilakukan secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Dana Otsus untuk kota/kabupaten sudah diberikan sebesar 60 persen, namun mengingat masih ada 40 persen dana Otsus yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk paket pembangunan baik fisik maupun non fisik maka perlu dibagi merata kepada semua daerah. Selama ini yang berjalan 1 atau 2 paket diberikan kepada daerah pegunungan, sedangkan 9 atau 10 diberikan kepada Kota Jayapura. Penjabat Gubernur Propinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang mengatakan Pemerintah Provinsi mengusulkan tambahan anggaran infrastruktur tahun 2006. Sesuai amanat Otsus, Pemprov Papua melalui Anggaran 2006 telah mengusulkan tambahan dana infrastruktur kepada pemerintah pusat sebesar Rp 575 miliar untuk mempercepat pembangunan di Papua. Sedangkan untuk tahun 2007 Pemerintah Provinsi mengusulkan dana infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun. 21 Mei Penggunaan dana Otsus, baik tingkat pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi hampir 100 persen terealisasi. Kepala Bidang Pengendalian BP3D Provinsi Papua Drs. Waryono, M.Si mengatakan dari total dana Otsus tahun ang garan 2005 sebesar Rp 1.775.312.000.000, dana yang dikelola oleh Provinsi Rp 920 miliar dan yang dikelola oleh Kabupaten Rp 855 miliar. Dana Otsus yang dikelola

144

oleh Provinsi dan tidak sempat terpakai Rp 19.856.687.549 sedangkan kabupaten yang memiliki dana sisa adalah Kabupaten Mappi Rp 16,5 miliiar, Kabupaten Sorong Rp 14,2 milyar serta 6 kabupaten lainnya juga memiliki dana sisa. Dana yang tidak terpakai ini akan dikembalikan ke kas daerah untuk diprogramkan lagi pemakaiannya di tahun anggaran yang baru ini. 25 Mei Guna menghindari salah sasaran dan penyelewengan dari penggunaan dana Otonomi Khusus sebesar 2% dari DAU nasional, maka perlu ada perangkat hukum berupa Perdasi/Perdasus yang mengatur pengunaan dana Otsus demikian diusul dan disarankan oleh MRP sebagai mana amanat UU No. 21 Tahun 2001 pasal 36 ayat 3. Maka fraksi PDS DPR Papua Henny Arobaya menyambut positif. Katanya bahwa secara signifikan pendapatan daerah yang terakomodir dari RAPBD Propinsi Papua tahun 2006 cukup menjanjikan, khususnya dana Otsus yang untuk 2006 sebesar Rp 2,9 triliun. Pendapat dari Ketua DPRP John Ibo menegaskan bahwa DPRP mempunyai tekad dan komitmen yang kuat untuk mendorong pembahasan Perdasi/Perdasus terkait pengunaan dana Otsus dalam waktu dekat. 28 Mei Anggota DPR Papua Pdt. P. Sawen, mengatakan pengunaan dana Otsus untuk empat program pembangunan yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan pembangunan Infrastruktur harus disertai dengan petunjuk teknis (Juknis) selain itu juga perlu didorong perdasi/perdasus sesuai undang-undang Otsus pasal 36 ayat 3 mulai dari pembahasan hingga pengawasan serta pertanggungjawabannya. 9 Juni Penjabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan hingga saat ini APBD Papua yang sudah disahkan DPRP masih dibahas di Depdagri. Evaluasi APBD itu dilakukan agar disesuaikan dengan

145


program nasional atau Propenas serta kebijakan nasional lainnya diberbagai bidang, baik pembangunan maupun pemerintahan. Selain itu APBD juga dikaji agar tetap taat pada prinsip anggaran sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengelolaan APBD. Penjabat Gubernur Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Tindakan ini merugikan keuangan negara dan ekonomi masyarakat secara luas maka perlu disikapi dengan cara yang luar biasa. 11 Juni Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli, SH mengatakan bahwa pembagian Otsus jangan hanya berupa program. Menurutnya mengingat letak geografis setiap daerah berbeda, pembagian dana Otsus harus juga disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Di Kabupaten Yahukimo dana Otsus disalurkan melalui dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan dinas-dinas lainnya dan sama sekali tidak menolong masyarakat. Jika terus-menerus pemerintah memberikan program tanpa ada pembagian dana langsung maka masyarakat akan tetapi berteriak menuntut hak mereka. Gaji para ketua RT/RW di lingkungan kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, yang selama tahun 2006 ini belum terbayarkan disikapi oleh Kepala bagian Tata Pemerintahan Kota Jayapura, Musa Jouwe, SH. M.Si. Ia mengharapkan agar para ketua RT/RW jangan merasa cemas tetapi bersabar karena dalam dana Otsus sudah dianggarkan untuk gaji mereka. 12 Juni Masyarakat Yahukimo bersyukur karena ada pemekaran yang terjadi di daerah mereka, akhirnya pembangunan bisa mereka rasakan. Ungkapan syukur ini diperuntukkan pertama-tama kepada para misionaris yang sudah dengan susah payah datang mewartakan injil di daerah terpencil seperti Yahukimo. Selain itu ucapan syukur atas pemerintah yang dengan caranya bekerja sama dengan gereja membangun umat menuju kemajuan pembangunan. Bupati Ones Pahabol, SE, mendukung program

146

pembangunan yang baik serta mengharapkan kerja sama pemerintah dan gereja terus dikembangkan. Ia berharap agar Otsus membantu kita untuk maju bukan hidup kita tergantung pada Otsus. Kita hidup di daerah sendiri maka perlu perubahan pola pikir, kerja dan pengabdian kita untuk membangun daerah kita saat ini. Berkaitan dengan Pilkada Jayapura, Lembaga MRP mengirim surat rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Jayapura yang intinya agar proses pemilihan Kepala Daerah terutama rekrutmen kandidat Bupati dan Wakilnya mengacu pada UU No 21/2001 tentang OTSUS. “Salah satu point yang ditekankan dalam UU OTSUS adalah calon Kepala Daerah dan Wakilnya harus orang asli Papua,” tegas ketua II MRP Ny. Hanna Hikoyabi. 18 Juni Pendapat dari Komisi B DPRP Paulus Sumino bahwa lemahnya kemampuan dana Otsus dalam mendorong sektor ekonomi ini disebabkan karena selama ini Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Otsus Papua yang jumlahnya 2% dari DAU nasional itu lebih banyak terserap pada infrastruktur yakni sekitar 20 hingga 30 persen. Ia meminta agar Eksekutif (Pemprov) lebih bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan dana Otsus khususnya yang bersumber dari pasal 34 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengatakan bahwa pembiayaan dari APBN setiap tahun berdasarkan program yang dibahas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 21 Juni Ketua DPRP Drs. John Ibo menegaskan bahwa pengunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional setiap tahunnya ini sudah diaudit penggunaannya oleh BPK dan Bawasda Provinsi Papua sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran atau penggunaan keuangan negara.

147


28 Juni 7 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintahan Provinsi Papua dan lembaga lain untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Ketua Tim DPD RI, Edwin Kawilarang mengatakan, kunjungan mereka ke Jayapura dalam rangka mengadakan pertemuan dengan berbagai komponen Pemerintahan, Adat, dan Agama. Dalam pertemuan ini, DPD RI hendak mendengar berbagai masalah yang masih mengganjal dalam pelaksanaan pembangunan, seperti molornya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, pelaksanaan OTSUS, pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, dan situasi keamanan secara keseluruhan. Seluruh aspirasi yang diterima akan dibahas di DPD RI di Jakarta dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat.

B.3 KETERPURUKAN PELAYANAN KESEHATAN 31 Maret Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua TG.Butar-butar, M.Kes mengatakan bahwa hingga saat ini keseriusan jumlah kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota mencegah HIV-AIDS masih kurang. 2 April Kepala Kesehatan Kabupaten Boven Digoel, dr. Titus Tambaib, M.Kes mengatakan sasaran pertama sosialisasi tersebut adalah para petugas kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas se-wilayah Kabupaten Boven Digoel. Wakil Ketua Komisi E DPRP Drs Danang Jaya menyatakan bahwa Rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggalangkan kesadaran masyarakat akan penting Program KB (Keluarga Berencana) yang merupakan salah satu Program Pemerintah dalam menekan laju angka pertumbuhan penduduk

148

mendapat dukungan dari Komisi E DPRP. Tujuan KB adalah selain menekan laju angka pertumbuhan penduduk, juga untuk mengatur angka pertumbuhan penduduk yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3 April Ketua DPRD Kota Jayapura Theopilus Bonay menjelaksan bahwa DPRD Kota sedang merancang draft Peraturan Daerah (Perda) tentang HIV-AIDS dan IMS diharapkan jadi produk hukum bagi penanggulangan HIV-AIDS. Meski begitu hasil kajian pembahasannya belum final. Sebelum dibahas dalam sidang non APBD 2006 pada Juli mendatang, terlebih dahulu akan disempurnakan maka akan dilakukan studi banding ke beberapa daerah yang memberlakukan hal itu yaitu, Surabaya, Tangerang dan daerah lainnya. Ketua Komisi E DPRP, Zakarias Yappo meminta agar Provinsi Papua khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua serius memperhatikan sistem dan pola pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedalaman Papua. Hal itu dikatakannya terkait dengan maraknya wabah penyakit seperti Kolera, disentri, gizi buruk, busung lapar, muntaber serta beberapa penyakit lain yang menyerang warga masyarakat di sejumlah daerah di Papua. Di satu sisi pemerintah harus mengakui bahwa merebaknya penyakit ini dan memakan korban merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu kepada masyarakat khususnya masyarakat yang hidup di pedalaman. 3 April Ibu negara akan berdialog dengan para ODHA akan dilakukan Rabu pagi sebelum panen raya dilakukan dipusatkan di Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat Yasanto. Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Nasional dr. M. Nasser mengungkapkan rencana pertemuan dengan para ODHA dan LSM Peduli HIV-AIDS di Merauke merupakan simbol dan bukti perhatian negara terhadap mereka yang terstigma karena

149


HIV-AIDS selain itu karena Epidemi HIV-AIDS di Papua berlansung sangat progresif dan sudah masuk ke dalam kategori General Population Epidemi. Artinya, bukan bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat berisiko tinggi tapi juga bagi ibu rumah tangga dan anak-anak. 4 April Di Wamena para penderita Muntaber mencapai 85 orang. Bupati Nikolas Jigibalom minta agar masyarakat waspada terhadap wabah muntaber ini. Dari data kampung Holima (distrik Wamena), kampung Holima (distrik Hubikosy). Data RSUD Wamena dari 16 Maret-01 April mencapai 85 orang; 32 balita, 15 remaja dan 38 orang dewasa. Bupati Nikolas juga mengharapkan agar semua pihak bisa bekerja sama mengatasi masalah kesehatan ini. Biaya pengobatan akan dibebaskan dan akan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Demikian disampaikan bupati melalui Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jayawijaya Maskur Adam 5 April Direktur RSUD Wamena Dr. Viviana mengatakan RSUD Wamena siap siang malam (1x24 jam) melayani pasien Muntaber yang kebanyakan anak-anak balita dan sebagian orang dewasa. Anak-anak balita semuanya bisa rawat inap dan orang dewasa rawat jalan. Hal pokok yang menyebabkan muntaber adalah pola hidup yang tidak memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Kepala BKKBN Provinsi Papua Josua Singgamui mengatakan bahwa keberadaan posyandu di masing-masing masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting. Dikatakan pihaknya akan memberikan perhatian terhadap pengembangan Posyandu di seluruh daerah. Ibu Negara, Ani Susilo Bambang Yudhoyono minta agar stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) sudah saatnya dihilangkan karena mereka adalah saudara dan keluarga kita. 8 April Kasus Penyebaran HIV-AIDS di Nabire terus meningkat bahkan telah

150

menduduki urutan ke 4 untuk Provinsi Papua. Urutan pertama di duduki Merauke, kedua Timika, dan ketiga Jayapura. Hal tersebut sesuai data dari komisi penangulangan AIDS Daerah (KPAD) Nabire. Dokter Anthon Mote mengatakan, hingga saat ini di Nabire tercatat penderita AIDS sebanyak 205. 10 April Sungguh memprihatinkan, meski dinyatakan positif terinfeksi HIVAIDS 15 PSK tetap menjalankan profesinya setiap hari dengan melayani setiap laki-laki yang datang dilokasi. Tentang 15 PSK yang positif di lokalisasi Yobar terungkap dalam rapat koordinasi KPA Kabupaten Merauke di Yasanto. 11 April Korban muntaber di Wamena terus bertambah. Karena fasilitas rumah sakit terbatas dan pasien bertambah banyak, maka sebagian pasien tidur di lantai atau di kursi panjang yang ada di UGD. Direktur RSUD Wamena Viviana mengemukakan bahwa sampai selasa 11 April Jumlah pasien muntaber 177 orang. “Kami siap melayani hanya saja terbentur masalah Obat dan tempat rawat inap,” kata Viviana. 13 April Sosialisasi Perda No 20 tahun 2003 di lokasi Tanjung Elmo tentang pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS sudah beberapa kali digelar. Hal ini dilakukan oleh petugas dari KPAD Kabupaten. Kegiatan yang di gelar di Wisma Rilex mensosialisasikan wajib mengunakan Kondom. Secara tegas perda tersebut melarang berpraktek selama 5 hari bagi PSK dan Mucikari yang kedapatan melanggar aturan Perda. Bila sanksi itu tidak diindahkan dan diulangi lagi maka para PSK dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak 5 juta. 16 April Penyakit campak yang setiap tahun menyerang anak-anak di Kabupaten

151


Asmat bahkan selalu membawa korban jiwa. Membuat dinas perlu melakukan penanganan khusus terhadap virus yang dapat tertular ke orang lain. Untuk penanganan kasus ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan MSF, sebuah LSM dari Swedia yang punya perhatian terhadap penyakitpenyakit menular. Kepala Dinas Kabupaten Asmat, Tohap Capah mengatakan bahwa ada 4 distrik yang menjalin kerjasama: Agats, Sawa Erma, Atsy dan Akat. Keempat distrik tersebut yang selama ini menjadi Endemik Virus campak yang selalu menyerang balita dan anak-anak setiap tahun. 17 April Di Wamena ratusan ternak babi mati akibat terserang virus Hoc Cholera. Daerah yang mendapat penyebaran virus mematikan ini adalah Distrik Tiom, Malagaineri, Balingga, Kwiyawage, Tiomneri. Kepala Kantor Klinik Hewan Dinas peternakan kabupaten Jayawijaya, drh. I. Made Putra, mengatakan bahwa virus ini sangat ganas dan kalau menyerang ternak babi akan mati seketika dan virus ini akan menular pada hewan babi sehat lain. 18 April Bupati Nicolas Jigibalom mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Jayawijaya agar mulai menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat agar terhindar dari penyakit muntaber. Menurutnya cara hidup yang tidak sehat dengan pola makan yang tidak teratur dan sehat menimbulkan bibit penyakit dalam tubuh kita. Lingkungan tempat kita tinggal (honai) harus selalu dibersihkan, babi dikandangkan dengan cara yang baik agar terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor memastikan wabah Diare yang menyerang Kabupaten Biak Numfor dalam 3 minggu terakhir, disebabkan oleh bakteri Ecoli Patogen yang terkandung dalam air. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di laboratorium terhadap 5 sampel tinja pasien diare. Dari 5 sampel 3 sampel dinyatakan positif bakteri Ecoli Patogen. Kepala Subdin pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Dinkes Biak Numfor, A.M.Ridway Halim, S.Sos membenarkan

152

hal ini setelah 5 sampel tinja pasien diare diperiksa di Laboratorium Jayapura. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat 383 kasus Diare, 7 orang meninggal dan terdapat tambahan 10 pasien baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor. KLB Muntaber di Wamena menyebar paling banyak di Distrik Kurulu. Selain Distrik Kurulu dan Musatfak, KLB juga menyebar ke Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo tepat di Kelurahan Obolma, Desa Anjelma, Desa Serima, Desa Wanem, Desa Ibirama, Desa Hiundes dan Desa Userem. Korban yang meninggal dunia berjumlah 27 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Korban meninggal tidak serempak, tetapi selang beberapa hari ada yang meninggal dengan gejala yang sama. Kepala Dinas Kesehatan Yahukimo,Yakobus Mariu memberikan keterangan bahwa di Kabupaten Yahukimo hari ini ada tim dokter turun ke lapangan, untuk mengobati para pasien yang jumlahnya sudah 200 orang. Tim dokter ini datang dari Jakarta bersama satu perawat dari Provinsi Papua dan seorang lagi dari Kabupaten Yahukimo. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Tigor Silaban, menjelaskan bentuk perhatian pada kesehatan dengan mengalokasikan 30% dana bidang kesehatan untuk pengadaan obat-obatan bagi masyarakat kecil. Pengadaan Obat gratis bagi masyarakat agar masyarakat ke puskesmas tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Tigor mengharapkan kerjasama dengan Kabupaten dan Kota bisa lebih baik lagi, bila obatnya sudah didrop maka perlu juga petugas yang membantu untuk melayani. 19 April DPRD desak pemerintah Provinsi supaya memberikan perhatian serius kepada para penderita muntaber di Wamena yang sudah menelan korban jiwa itu. Salah satu anggota Komisi E (membidangi kesra) DPRP Manuel Wetapo, SE yang turun langsung ke lapangan mengatakan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah dan provinsi akan kejadian luar biasa di Wamena ini. Menurutnya, kurangnya fasilitas menjadi hal urgen bagi RSUD Wamena. Perhatian dari para medis juga belum maksimal. Pasien harus

153


tidur di lantai dengan memegang botol infus. Menurutnya ini sangat memprihatinkan . Sementara itu mantri Obet Dabi mengaku dengan ada sekitar 422 penderita mutaber rata-rata dibawa ke UGD RSUD Wamena sudah dalam keadaan lemas karena kekurangan cairan. 23 April Menteri Negara Pembanguan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf mengunjungi para penderita Muntaber di RSUD Wamena. Jumlah pasien berjumlah sekitar 500 orang. 24 April Data dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena menunjukkan jumlah orang yang meninggal akibat wabah muntaber di Wamena 178 orang. 26 April Terdakwa Kasus penyalahgunaan Dana Peningkatan Upaya Kesehatan (PUK) yang dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) divonis bebas. Dalam Putusan Majelas Hakim Pengadilan Negeri Wamena menilai putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa Hamzah dan Christina Tarupono berdasarkan salah satu unsur dalam dakwaan primer pasal 2 UU No.31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20/2001, yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti dalam persidangan. 26 April Jumlah orang yang meninggal akibat wabah muntaber di Wamena 178 orang. Jumlah penderita juga mengalami peningkatan 2.536 orang. Sebagian besar dirawat di RSUD Wamena. Jumlah pasien rawat jalan 387 orang dan rawat inap 314 orang. Yang meninggal di RSUD Wamena 10 orang. Wabah ini menyebar secara merata di 9 wilayah: Kurulu, Hom-Hom, Musatfak, Wamena, Pugima, Assolokobal, Bolakme, Asologaima dan Hubikosi. Dari

154

9 wilayah, distrik Kurulu paling banyak penderitanya yaitu 1.930 orang dan yang meninggal dunia 103 orang. Sedangkan paling sedikit Assolokobal yaitu, 47 orang penderita dan yang meninggal dunia 2 orang. 27 April Pemberdayaan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) saat ini telah memiliki wadah tersendiri dengan nama jaringan ODHA Kota Jayapura. Ketua Jaringan Elianus M mengatakan bahwa salah satu dasar utama dibentuk jaringan tersebut adalah supaya para ODHA tidak perlu tergantung secara mental dan prilaku, materil dan obat-obatan kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada. Juga pembentukan jaringan ini supaya tidak terkotak-kotak dan menjadi satu kekuatan untuk turut membantu dalam penanggulangan virus tersebut. Wabah Mutaber menimpa Kabupaten Jayawijaya menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 16 Maret sampai dengan 25 April sudah 178 orang yang meninggal dunia, selain itu jumlah penderita 2.536 orang yang menjalani rawat inap di RSUD diungkapkan oleh dr. Berry Wopari kepada Staf Menkes Dwijo Suseno yang didampingi Plt. Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalon 28 April Di Timika kasus HIV-AIDS melambung tinggi dan membuat panik semua pihak termasuk pihak gereja. Jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa sampai saat ini 1.020 kasus. Data diperoleh dari Departemen Health Malaria Control, Kwamki Lama oktober 2005. Salah satu staf Komisi Penanggulangan AIDS Mimika, Ubra menjelaskan bahwa setiap 5 pasien yang memeriksakan darah terdapat 3-4 orang yang positif HIV/AIDS. Pengalokasian dana untuk kesehatan dalam RAPBD tahun 2006 terkesan mengabaikan hak-hak masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ICS Budi Setiyanto Institute for Civil Society Strengthening (ICS) atau lembaga penguatan Masyarakat Sipil Papua. Bila sesuai dengan standar WHO dari total RAPBD 4.015,57 triliun idealnya sektor kesehatan

155


memperoleh alokasi Rp 602,5 miliar (15%) tapi kenyataannya hanya Rp 196,29 miliar atau hanya 4,8% saja. Jumlah penderita penyakit HIV-AIDS di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat hingga Desember 2005 mencapai 2.163 orang dengan perincian 1.202 pengidap HIV dan 961 penderita AIDS. Namun di lapangan diperkirakan sudah mencapai 40.000 kasus. 30 April Ketua Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah (KPAD) Kota Jayapura H. Sudjarwo mengatakan penyakit HIV-AIDS selalu bertambah dan diperkirakan sekitar 2 ribu warga kota telah terinfeksi virus yang belum ada obatnya. Hal ini disampaikan usai membuka acara pelatihan pengenalan HIV-AIDS dan ketrampilan mengelola, melaksanakan program CO bagi kelompok masyarakat di Hotel Permata. 31 April Kesehatan dan pendidikan adalah dua bidang kehidupan manusia yang harus mendapat penanganan serius. Kabupaten Asmat terkenal dengan penyakit campak dan gizi buruk. Di bidang pendidikan Asmat hanya membangun aspek fisiknya saja tetapi aspek mutu tidak diperhatikan. Dalam tahun 2006 ada 8 gedung baru dibangun dan puluhan lainnya direhab. Ketua DPRD Kabupaten Asmat Thomas Eppe Safampo menyoroti penanganan dua bidang kehidupan masyarakat agar tetap menjadi prioritas pemerintah bukan hanya dalam pengadaan fasilitas tetapi juga mutu agar ditingkatkan. 1 Mei Direktur RSUD Wamena dr.Viviana Maharani menerima bantuan makanan dan obat-obatan dari Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI) Jakarta. YTBI adalah Yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dibawa naungan Gereja Kristen Injili (GKI). YTBI didirikan baru setahun yang lalu.Untuk diketahui bahwa jumlah penderita Muntaber di Wamena bertambah 848 orang. Jumlah korban yang meninggal 12 orang. Total seluruh korban dari penyakit ini 190 orang.

156

2 Mei Sampai dengan minggu ke 19 tahun 2006 di Biak sejak Januari Dinas Kesehatan menemukan 38 kasus Campak. Kepala Subdin Pencegahan dan pemberantasan Penyakit menular Dinkes Biak Numfor, A.M Ridway Halim Jumlah pasien yang terjangkit virus campak ini paling banyak usia anak-anak. Kasus Campak terdapat di Distrik Biak Timur, Puskemas Marau. Selain memberikan bantuan berupa tindakan medis kepada pada para pasien, diadakan juga pendataan kepada anak-anak untuk memberikan vaksinasi campak. 4 Mei Wakil Ketua Komisi E DPRP Danang Jaya menegaskan KLB Muntaber di Wamena perlu penanganan serius dengan menggunakan semua kemampuan yang ada, sehingga masalah ini tidak berkepanjangan. Pihaknya membantah bahwa faktor geografis menjadi hambatan sekaligus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. 5 Mei Di Biak puluhan anak terserang diare. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs. Sefnath Korwa, M.Si membenarkan hal ini dan ada sekitar 60-an pasien yang sedang dirawat di RSUD Biak Numfor. Di RS TNI Angkatan Laut Biak jumlah pasien diare 25 orang. Sebagian besar pasien berusia 8 bulan sampai 15 tahun. Di Kabupaten Jayawijaya pemerintah Provinsi memberikan bantuan sebesar 5 milyar, untuk biaya operasional RSUD Wamena. Anggaran ini akan digabung dengan anggaran Pemerintah Jayawijaya yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar. Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Basaleng mengatakan ini wujud perhatian dari pemerintah provinsi termasuk persoalan Muntaber, membayar utang kepada perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma, pembelian alat laboratorium. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Papua Komisi AIDS Nasional (KPAN) dr. Nafsiah Mboi, MPH mengungkapkan bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran HIV-AIDS di Provinsi Papua

157


memerlukan kepemimpinan yang kuat. Jika tidak ada pemimpin yang peduli dan cinta akan rakyatnya diyakini akan menambah daftar panjang orang yang terserang virus mematikan ini. Di Papua data terakhir per 31 maret 2006 jumlah orang terkena virus HIV-AIDS mencapai 2.199 kasus. Jumlah ini berdasarkan hasil tes darah sebagian pasien oleh petugas, belum termasuk mereka yang terinfeksi tetapi belum dites darahnya. Diperkirakan jumlah kasus HIV-AIDS di Papua mencapai 12.000 kasus. Maka kira-kira ada 10.000 orang yang terinfeksi namun belum dideteksi oleh petugas. 7 Mei Jumlah pasien diare di Kabupaten Biak Numfor mencapai 132 kasus. Sedangkan korban yang meninggal dunia 3 orang yang berasal dari Distrik Biak Kota dan Samofa. Demikian laporan terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. 8 Mei Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Merauke sejak Januari hingga akhir April 2006 jumlah warga yang terserang diare sebanyak 1.060 orang. Satu diantaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut belum termasuk yang berobat di puskesmas-puskesmas dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP) Kelapa Lima Merauke. Demikian disampaikan oleh Direktur RSUD Merauke dr. Petrus Tjia. Korban diare di Biak Numfor terus bertambah hingga mencapai 153 orang. Menurut kepala Subdin pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Dinkes Biak Numfor AM Ridway Halim data tersebut belum termasuk pasien yang dirawat di RS TNI AL dan RS TNI AU Lanud Manuhua Biak dan sejumlah penderita yang tidak dibawa ke rumah sakit. Dokter Isak Pairua, Direktur RSUD Biak Numfor, mengatakan para pasien ini merupakan diare ringan, belum ada yang terkena diare berat. Rata-rata pasien yang masuk rumah sakit 3 sampai 4 hari sudah bisa pulang. Wabah Diare yang menyerang Kabupaten Merauke sejak awal Januari

158

2006 hingga Mei ini diperkirakan mencapai 1.060 orang. Namun karena pihak medis cepat menanganinya sejak awal maka semuanya sembuh. Keadaan ini belum bisa dikategorikan Kejadian Luar Biasa karena diare yang terjadi di Merauke sudah endemik yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kabupaten Merauke drg. Joseph Rinta, M.Kes. 9 Mei Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan Departemen Kesehatan RI, Dr. I. Nyoman Kandun bersama rombongan melihat dari dekat musibah muntaber di Wamena. Dalam kesempatan ini mereka mengunjungi RSUD Wamena, Puskesmas Hom-Hom, dan Puskesmas Kurulu. I Nyoman merasa prihatin dengan keadaan pasien muntaber di Wamena. Ia mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari pihak medis di RSUD Wamena dalam menangani kasus muntaber. Di Hotel Sentani Indah diadakan pertemuan regional untuk akselerasi program penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua. Dalam kesempatan ini Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) atas nama Aleks (52 thn) meminta pemerintah, agar lebih serius dalam menangani masalah HIV-AIDS. Ia mengharapkan agar pemerintah jangan hanya berjanji saja tetapi merealisasikan janji itu dengan lebih serius lagi. Selama ini ODHA mengkonsumsi obat ARV selama 1 x 24 jam untuk menambah daya tahan tubuh. Para ODHA mengharapkan agar dengan pertemuan seperti ini ada kebijakan baru dalam menangani HIV-AIDS di Tanah Papua agar bisa meredam menurunnya angka kematian akibat penyakit menular mematikan ini. Di Puncak Jaya sampai tahun 2006 tercatat 4 pengidap HIV-AIDS meninggal dunia. Hal ini diungkapkan dr. Edwin H. Panjaitan dalam pertemuan regional penanggulangan HIV-AIDS di Tanah Papua di Hotel Sentani Indah. Dari 4 orang yang meninggal dunia, satu orang kampung, satu orang mahasiswa dan dua orang pegawai negeri. Di Taman Imbi 3 orang melakukan demo seorang ibu dengan 2 orang anaknya dengan isu tentang HIV-AIDS. Ibu Numberi dengan dua orang anaknya masing-masing ; Samuel Waromi dan Elya Waromi. Aksi yang

159


dilakukan merupakan bentuk keprihatinan akan HIV-AIDS di Tanah Papua. Dinas Kesehatan kabupaten Biak Numfor masih terus melakukan penelitian untuk mengungkapkan penyebab wabah diare yang sedang menyerang warga Kabupaten Biak Numfor. Kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Biak Numfor A.M. Ridway mengatakan bahwa sampai saat ini penyebab utama penyakit diare yang menyerang masyarakat belum diketahui. Data hingga hari ini jumlah pasien berjumlah 217 orang. Faktor penyebab antara lain air yang dikonsumsi warga mengandung bakteri Ecoli dalam sampel air yang cukup tinggi yaitu 1.100 mg/desiliter. Ukuran standar untuk air minum kandungan bakteri ecoli 0. Untuk pencegahan telah diberikan bantuan 15 kg kaporit ke PDAM untuk mengurangi bakteri ecoli pada sumber air PDAM. 11 Mei Di Lingkungan Pemkab Jayapura ada empat Pegawai Negeri Sipil yang positif HIV-AIDS. Bupati Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM mengingatkan agar setiap orang apapun statusnya supaya bisa menjaga diri dengan hidup sehat bebas dari penyakit mematikan ini. 14 Mei Kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua dari data terakhir pada 31 Maret 2006; 2.199 kasus dengan rincian 1.226 HIV dan 973 AIDS, 89% penularan kasus ini melalui hubungan seks, hal ini diungkapkan dalam temu Regional yang di hadiri oleh seluruh Bupati di 29 Kabupaten kota Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Menkokesra Aburizal Bakrie dalam temu regional ini mengatakan penyebaran HIV-AIDS terbesar adalah Jakarta dan setelah itu Papua yang mana terdapat di 19 Kabupaten telah terinfeksi sehingga perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk melibatkan stakeholder yang ada di masyarakat. RSUD Biak Numfor sampai saat ini masih mengalami kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter spesialis. Direktur RSUD Biak Numfor

160

dr. Isak Pairuna mengatakan tenaga dokter spesialis, khususnya spesialis Penyakit dalam dan THT. 15 Mei Perwakilan UNICEF dr. Ratih memberikan bantuan kepada warga yang terserang wabah Diare di Wamena berupa alat masak dan obatobatan kepada Pemkab Jayawijaya yang diterima oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda, Drs. Bartol Paragaye. Katanya bahwa bantuan ini adalah bantuan kemanusiaan. Korban yang meninggal dunia akibat wabah Diare di Biak Numfor berjumlah 7 orang. Umumnya pasien mengalami dehidrasi dan terlambat diberi pertolongan. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat 326 orang pasien Diare dirawat di 3 rumah sakit yaitu RSUD Biak Numfor, RS TNI Angkatan Laut dan RS TNI Angkatan Udara Lanud Manuhua Biak. 16 Mei Pasien diare di Merauke terus bertambah total korban diare terus bertambah18 minggu terakhir, mulai Januari hingga April total korban diare mencapai 1.060 orang ini adalah data RSUD Merauke. Maka selama minggu terakhir (Minggu ke 19) jumlah pasien mencapai 114 pasien. Total pasien diare selama minggu ke-19 ini sebanyak 114 orang ungkap Direktur RSUD Merauke dr. Petrus Tjia. 18 Mei Terbentuknya jaringan ODHA di Kota Jayapura merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bagi mereka yang telah terinfeksi virus HIVAIDS dalam rangka upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kota Jayapura. Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas Ketua Harian KPAD Provinsi Papua Drs. PS Ukung menanggapi terbentuknya jaringan ODHA. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, yang diungkapkan oleh Kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

161


Dinkes Biak Numfor A.M Ridway memastikan wabah diare yang menyerang Kabupaten Biak Numfor dalam 3 minggu terakhir disebabkan oleh Bakteri Ecoly Patogen yang terkandung dalam air. Dari hasil labolatorium 5 sampel tinja pasien diare dikirim ke Jayapura menurut tiga sampel mengandung Baktery Ecoly Patogen. 19 Mei Tercatat hingga tahun 2006 di Kabupaten Keerom teridentifikasi 7 orang positif terinfeksi virus HIV-AIDS. “Dari jumlah tersebut 6 di antaranya adalah wanita dan 1 laki-laki,” ungkap kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dr. Johan Lopulalang saat memaparkan Hasil Survey HIV dan siphilis yang dipaparkan di Aula Bapeda Kabupaten Keerom. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs. Sefnath Korwa mengkawatirkan bertambahnya kasus HIV-AIDS di kabupaten Biak. Data yang dikeluarkan 30 April 2006 terdapat penambahan 16 kasus HIV-AIDS sehingga total kasus HIV-AIDS di Biak mencapai 165 kasus. Dari jumlah itu, 41 diantaranya ibu rumah tangga, 23 pengangguran dan 21 pekerja seks komersial. Faktor utama yang mengakibat virus itu menular kemana-mana adalah hubungan seks. Data menunjukkan 98 persen diakibatkan karena hubungan seks. 22 Mei Kelompok peduli kemanusiaan melakukan aksi bagi-bagi bunga di lingkaran Abepura dalam rangka peduli pada HIV-AIDS. Pemerintah Provinsi telah membuka pelayanan lewat Voluntary Counselling and Test (VCT) HIV-AIDS di RSUD Abepura. Hal ini dimaksudkan membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan tes guna mengidentifikasi apakah seseorang itu telah terinfeksi HIV/AIDS. VCT HIV-AIDS di RSUD Abepura dioperasikan bulan Februari 2005. Data Maret 2005 jumlah kasus yang ditangani 150 kasus. Sejak Februari 2005 jumlah pasien yang hasilnya positif HIV berjumlah 23 orang dan negatif 35 orang. Pada bulan Maret 2006 pasien positif HIV 10 orang dan negatif 15 orang. Wakil WaliKota Jayapura, H Sudjarwo yang juga ketua harian Komisi penanggulangan HIV-AIDS (KPA) Kota Jayapura mengatakan rencana

162

peraturan daerah (Raperda) mengenai kasus HIV-AIDS segera diajukan ke dewan untuk dibahas dalam sidang non APBD. Raperda HIV-AIDS telah dibuat besama-sama dengan pihak Legislatif dan siap diajukan ke sidang dewan 23 Mei Di Timika kasus HIV-AIDS melambung tinggi dan membuat panik semua pihak termasuk pihak gereja. Jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa sampai saat ini 1.020 kasus. Data diperoleh dari Departemen Health Malaria Control, Kwamki Lama Oktober 2005. Salah satu staf Komisi Penanggulangan AIDS Mimika, Ubra menjelaskan bahwa setiap 5 pasien yang memeriksakan darah terdapat 3-4 orang yang positif HIV/AIDS. 25 Mei Perkembangan Kasus HIV-AIDS di Propinsi Papua sudah sangat mengkuatirkan maka KPAD Propinsi Papua maupun komponen masyarakat segera membenah diri dan meninjau kembali strategi dan Program penangulangan HIV-AIDS. Mengingat rata-rata kumulatif secara nasional Propinsi Papua paling tinggi, yaitu 17,08 kali angka nasional. “Yang lebih parah lagi bahwa penyakit ini sudah masuk dalam keluarga, dengan prosentase 98 persen melalui hubungan seks,” demikian diungkapkan Anggota Komis E dr. John Manangsang. Dari data yang diperoleh dinas kesehatan Asmat menyebutkan bahwa dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata, 129 (5,498%) balita diantaranya mengalami gizi buruk. Gizi buruk ini hampir ditemukan diseluruh distrik diantaranya : Distrik Agats Sawa Erma Atsi P. Kasuari Suator Fayit Total

Gizi buruk 54 30 11 17 7 10 129

Gizi kurang 114 99 203 62 20 60 558

163

Baik 332 271 336 320 220 180 250

Jumlah 500 400 550 399 247 250 2.346


26 Mei Tim Medis Posko Penanggulangan wabah muntaber yang masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya melaporkan jumlah penderita wabah muntaber mulai menurun. Plt. Kasubdin Pemberantasan Penyakit Malaria (P2M) Sukmasyah Cakra menjelaskan bahwa sampai sejauh ini wabah muntaber normal berkat bantuan dari berbagai pihak dalam menangani masalah muntaber. Ketua Panitia Simposium Kesehatan kanker payudara dan leher rahim, Ona Ayomi, mengatakan angka kematian ibu (AKI) 307 per 100 ribu kelahiran hidup atau dengan kata lain 20 ribu perempuan meninggal per tahun yang terkait dengan kehamilan. Demikian ungkapannya saat memberikan sambutan pada acara Simposium Kesehatan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim di Hotel Relat Indah Jayapura. Angka kematian ibu dan anak di Papua dari survei terakhir disebutkan bahwa jumlah kematian mencapai 750-1313 orang per 100.000 kelahiran yang hidup. Kasubdin Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Marthen Sakrim dalam pertemuan review 6 bulan kemajuan pelaksanaan distrik team problem solving, di Aula Hotel Relat Indah membenarkan hal ini. Menurutnya faktor penyebab kematian ibu dan anak cukup tinggi adalah (1) kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan; (2) keadaan geografis yang tidak seimbang (banyak masyarakat tinggal di daerah terpencil jauh dari pusat pelayanan kesehatan); (3) tenaga medis sangat terbatas; (4) kualitas pelayanan masih sangat rendah. 27 Mei Dalam rangka penanganan dan penanggulangan HIV-AIDS pemerintah kota mengalokasikan dana sebesar Rp 820 juta yakni Rp 600 juta dari Pemda Kota dan Rp 220 juta dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, hal ini diiungkapkan oleh Ketua Harian KPAD Kota Jayapura H. Sudjarwo. 28 Mei Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV-

164

AIDS dan IMS sudah diserahkan KPAD Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua kepada DPRP sejak 2005 namun sampai saat ini belum disahkan. Untuk memproteksi dibutuhkan sebuah hukum berupa Perda Peraturan Daerah (Perda) dikatakan oleh Plt. Ketua Harian KPAD Provinsi Papua Ps. Ukung. Di Asmat, menurut Kepala Dinas Kesehatan, dr.Tohap Capah bukan hanya gizi buruk yang melanda daerah ini saja, tetapi juga tingginya angka kematian ibu dan anak. Faktor penyebabnya adalah: (1) budaya. Setiap ibu yang melahirkan bukan melahirkan di rumah tetapi di hutan, di dalam bevak-bevak; (2) Ketika melahirkan sang suami tidak boleh hadir mendampingi isteri; (3) Menikah dalam usia yang masih sangat muda; (4) Pengaturan jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak berikutnya sangat dekat; (5) Ibu yang sedang hamil kekurangan gizi; (6) Masih rendahnya kesadaran kaum ibu untuk memeriksakan kehamilan ke Puskesmas. 29 Mei Ketua Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah (KPAD) Kota Jayapura, H.Sudjarwo, BE, mengatakan kasus HIV-AIDS di Kota Jayapura bertambah menjadi 2 ribu orang. Hal ini dikatakannya saat membuka pelatihan pengenalan HIV-AIDS dan keterampilan mengelola, melaksanakan program CO bagi kelompok masyarakat di Hotel Permata. Ia menerangkan juga bahwa pada umumnya kelompok yang terinfeksi HIV-AIDS adalah kelompok usia produktif. Kelompok ini punya pengaruh yang besar dalam kelanjutan kehidupan di Papua. Jika kelompok ini punah maka akan kehilangan mata rantai kelompok produktif dalam mengemban tugas membangun bangsa ini. 2 Juni Dua bulan terakhir ini 11 penderita HIV-AIDS di Biak meninggal dunia. Penderita meninggal dengan usia rata-rata 20-29 tahun. Dari data HIV-AIDS Kabupaten Biak Numfor per 31 Mei 2006 jumlah total penderita HIV-AIDS yang meninggal dunia 76 orang. Sementara total

165


kasus HIV-AIDS mencapai 178 kasus. 5 Juni Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua menggelar kegiatan pelatihan pendidikan sebaya tentang kesehatan reproduksi dan HIV-AIDS. Dalam kegiatan pelatihan itu Direktur YPKM Papua, Drs. Tahi G Butar-butar, M.Kes, mengungkapkan bahwa kalangan remaja sangat rawan pada penyebaran HIV-AIDS. Untuk itu, perlu perbaikan perlakuan hidup yang sehat jasmani dan rohani. Bupati Habel Suwae mengharapkan agar anak-anak remaja yang adalah penerus pembangunan dapat menjaga perilaku hidup yang bermoral, beriman agar keharmonisan hidup terus dijaga. 7 Juni Di Papua kasus HIV-AIDS yang menimpa pelajar mencapai 194 kasus, 82 positif AIDS dan 112 positif HIV, 60% putra daerah, 40% pendatang. Rata-rata pelajar berusia antara 15-19 tahun. Faktor pendukung adalah seks bebas, sering nonton film-film porno dan makanan bergizi yang memicu pertumbuhan. 17 Juni Direktur Aksi Stop AIDS (ASA) dr. Gunawan Ingkokusumo minta agar semua komponen masyarakat dapat memahami penyebab penularanpenularan penyakit infeksi menular seksual (IMS). HIV-AIDS banyak disebabkan melalui hubungan seks khususnya di Papua. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Yayasan Harapan Ibu (YHI) Drs. David Wambrauw, semua komponen mulai dari masyarakat hingga pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan maupun pejabat lainnya harus memahami secara baik tentang HIV-AIDS atau IMS karena bila hal ini dibiarkan kekuatiran akan bertambah. 20 Juni Perhatian pemerintah Provinsi Papua terhadap masyarakat Papua yang

166

tinggal di Distrik dan Pedesaan pada anggaran 2006 akan ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat akan merekrut 50 tenaga dokter dan akan ditempatkan di pedesaan sehingga bisa melayani langsung masyarakat ungkap penjabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang. 21 Juni Rencana Pemerintah Provinsi Papua merekrut 50 tenaga dokter disambut positif oleh Komisi E DPRP Manuel Wetapo. Diakui bahwa selama ini pelayanan kesehatan belum maksimal. Rencana perekrutan dan penambahan tenaga dokter ini diharapkan dapat menjawab masalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua ke depan.

B.4 PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 3 April Alsi, penangung jawab supermarket Yohan yang berada di Jl. A.Yani Jayapura, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahu pasti sehingga harga susu bayi mengalami kenaikan, namun yang jelas dari suplaier PT Sari Husada telah memberikan surat edaran mengenai kenaikan susu bayi dan susu ibu hamil yang berlaku untuk produk tertentu. Adanya kenaikan harga susu bayi dan ibu hamil dikatakan oleh Amin salah seorang pemilik toko sembako yang berada di pasar Hamadi Jayapura. Kenaikan susu bayi dan ibu hamil sejak hari Senin 3 April kemarin, memang ada kenaikan harga tetapi tidak berlaku untuk semua produk, hanya beberapa produk saja yakni yang diproduksi dari PT Sari Husada. 5 April Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Sipora Mondouw menjelaskan gerakan sayang ibu adalah satu program yang sifatnya menyentuh langsung masyarakat. Gerakan sayang ibu merupakan program yang akan menjadi perhatian kami pada 2006. Program ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan.

167


7 April Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Dra. Sipora Modouw mengatakan bahwa sesuai amanat UUD 1945 dan komitmen pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi hak-hak anak, maka semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat berkewajiban melaksanakan kemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah secara berkesinambungan. Hal itu dikatakan saat membuka acara lokakarya UU No. 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diadakan oleh Jaringan Peduli Anak Bangsa di Aula Diklat Provinsi Papua. 12 April Pekan Imunisasi Nasional (PIN) serempak dilaksanakan dan telah memasuki putaran kelima. Untuk Kabupaten Biak Numfor memproyeksikan 12.300 orang balita yang diimunisasikan polio pada putaran kelima. Kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular Dinkes Biak Numfor A.M. Ridway Halim mengatakan, jumlah selama imunisasi dilakukan balita yang diimunisasi terus mengalami peningkatan. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran 5 di Kabupaten Jayapura diwarnai dengan antrian panjang warga Sentani, ternyata vaksin campak yang akan diberikan stoknya habis akibatnya warga harus menunggu hingga vaksin tersebut datang. “Untuk Vaksin Polio sudah cukup tapi untuk vaksin campak memang kehabisan, stok vaksin campak yang ada di Puskesmas tidak mencukupi,” kata dokter Mala. 14 April Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Dra. Sipora Modouw mengatakan Pendidikan politik kepada kaum perempuan masih sangat kurang untuk itu pihaknya akan memberikan perhatian serius dengan pelatihan-pelatihan di bidang pendidikan politik. 18 April Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura mengatakan,

168

meningkatnya kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta penyebaran virus HIV-AIDS di Kota Jayapura di mana kasus ini diderita para ibu rumah tangga. Aparat penyidik di Polres Papua selama 3 hari mengikuti pelatihan tentang hak-hak anak dan peradilan anak yang digelar di Hotel Sentani Indah. 21 April Dalam rangka memperingati Hari Kartini pengusaha asli Papua yang juga Direktris CV Aru Papua Permai, Ny. Ema Kabarek, meminta agar diberi kepercayaan dan tidak meragukan kemampuan. Pengusaha Papua yang perempuan sekarang punya potensi dalam memajukan ekonomi, baik untuk kemajuan masyarakat Papua maupun untuk Negara Indonesia umumnya. Hanya mereka sering terkendala kekurangan dana. Ia berharap agar jangan diberi pekerjaan sebagai paket pembinaan. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan kepercayaan untuk mengerjakan usaha dengan baik. Disinyalir banyak Balita di Biak kekurangan gizi karena pola makan yang hanya memperhatikan karbohidrat dan protein, maka asupan atau kandungan gizi makanan yang diberikan kepada anak kurang lengkap. 30 April Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang tingkat kematian ibu dan anak sangat tinggi, dari survei terakhir disebutkan bahwa jumlah kematian mencapai 750 hingga 1.313 orang per 100.000 kelahiran yang hidup. Tingginya angka kematian Ibu dan bayi baru lahir disebabkan oleh kurangnya pemerataan pelayanan. 4 Mei Kasus perdagangan wanita yang belakangan ini mulai marak di daerah lain seperti di Jawa menjadi perhatian khusus aparat Polresta Jayapura. Pasalnya tidak menutup kemungkinan kasus tersebut bisa terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura. Perhatian tersebut terlihat dalam kegiatan pelatihan VCD fungsi Reskrim gelombang I Tahun 2006 di Aula Lantai

169


II Polresta Jayapura, Kamis kemarin. 16 Mei Helena Adu, anggota MRP yang datang dari unsur perempuan untuk daerah pemilihan 11 Kabupaten Mappi bertekad mengangkat kaumnya dari ketertindasan. Helena mengakui bahwa kaum perempuan selalu menjadi obyek kekerasan di lingkungannnya. Di Mappi, Helena melihat bahwa kaum perempuan masih terbelakang akibat faktor pendidikan. Anak-anak perempuan di Kabupaten Mappi belum banyak yang mengenyam pendidikan formal. Ia berjanji mengangkat kaumnya dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat secara khusus kaum perempuan agar bisa mengalami pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi cita-cita hidup yang lebih baik. 25 Mei Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat menyebutkan bahwa dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata bahwa 129 balita di antaranya mengalami gizi buruk. 28 Mei Selain gizi buruk dikalangan balita dan anak-anak, di Kabupaten Asmat kematian ibu dan anak juga tergolong tinggi, terutama bagi mereka yang berada di kampung-kampung. 29 Mei Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan sejumlah perempuan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi (RUU APPA) mengadakan demo di kantor DPRP. Mereka mengutarakan aspirasi yang berisikan menolak RUU APPA karena mereka menganggap RUU APPA sangat diskriminatif terhadap perempuan. Mereka menilai bahwa DPR RI buta terhadap pluralisme dan keragaman budaya. Perempuan punya harga diri dan nilai. Wakil Ketua (GMKI), Jon Betaubun yang juga ketua senat Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengatakan keberadaan

170

RUU APPA ini merupakan suatu bentuk penindasan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 13 Juni Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu, M.Si, mengatakan masih ditemukan ada upaya mengeksploitasi hak-hak perempuan untuk kepentingan tertentu. Di kampung-kampung masih banyak ibu-ibu hamil yang bekerja menghidupi keluarganya. Di Kota ada banyak ibu yang menjadi korban kekerasan laki-laki, baik kekerasan seksual, penganiayaan, pemukulan dan kekejaman lainnya. MR. Kambu dalam acara pembukaan sosialisasi gerakan sayang ibu, mengharapkan agar gerakan kasih sayang ibu semakin dihayati oleh setiap kita yang juga lahir dari rahim seorang ibu. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura, Betty A. Puy, SE, menyayangkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak di wilayah Kota Jayapura. Ia mencanangkan program kerja yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Ia menerangkan bahwa di desa-desa belum ada sarana kesehatan yang memadai sehingga menangani ibu yang bersalin agak susah. Ke depan ia akan membentuk kelompok kerja tetap (Pokjatap) di masing-masing kelurahan dan kampung yang bertugas menyusun dan melakukan program-program penanganan terhadap ibu hamil dan anakanak yang sangat membutuhkan pertolongan. Pokjatap bertugas mencari donor darah bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil yang membutuhkan pertolongan. 17 Juni Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dalam Keluarga, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Ny. Adelce Kadde mengatakan setiap ibu rumah tangga dan anggota keluarga diharapkan dapat memahami tentang apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu dikatakannya karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi dan pelakunya adalah orang yang terdekat dalam rumah tangga sendiri.

171


19 Juni Salah satu unjung tombak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah para bidan. Namun kenyataannya sekitar 70% tenaga bidan belum pernah mendapat pelatihan. Karena itu ke depan pelatihan bidan perlu ditingkatkan. Hal ini dikatakan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Bagus Sukaswara saat membuka pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) di Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) Provinsi Papua. Dikatakan bahwa derajat kesehatan naik atau tidak salah satu indikasinya adalah dilihat dari angka kematian Ibu hamil dan anak. 29 Juni Banyaknya kasus penyimpangan sosial yang selalu menimpa kaum ibu rumah tangga, terutama bagi para ibu-ibu hamil sehingga sering menyebabkan kematian hal ini disikapi serius oleh pihak Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kota Jayapura Betti Puy. Kaum perempuan merupakan salah satu pionir yang melahirkan, membesarkan, mendidik para generasi penerus bangsa untuk itu mereka harus diselamatkan dari kasus-kasus yang selama ini dialami.

B.5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG TIMPANG 5 April Walikota Jayapura M.R. Kambu memperingatkan setiap sekolah yang ada di Kota Jayapura untuk tidak memungut biaya tambahan pada pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) karena Pemkot telah menyiapkan atau mengalokasikan dana penunjang UAS/UAN. Dana yang diplotkan bagi peserta UAS/UAN masing-masing: SD Rp 10.000/peserta, SMP Rp 30.000/peserta, SMA Rp 50.000/peserta, dan SMK Rp 110.000 /peserta. 6 April Sekolah-sekolah di Kota Jayapura merasa Dana Pemerintah Kota kurang sehingga tetap mengadakan pemungutan biaya untuk UAN dan UAS.

172

Misalnya untuk SMK Negeri 3 sekolah tidak mungkin tidak meminta bantuan orang tua siswa, mengingat tingginya biaya praktek. Kata Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jayapura. Katanya, memang ada bantuan dari Pemerintah Kota tujuanya supaya sekolah tidak memungut biaya. Berdasarkan jumlah idealnya untuk biaya UAN 2006 bagi SMK Negeri 3 berkisar 400.000/ siswa sementara bantuan dari Pemkot hanya Rp 110.000/siswa, sehingga sekolah tetap meminta partisipasi orang tua sebesar Rp 300.000/siswa. 7 April Walikota Jayapura M.R. Kambu menegaskan sekolah Negeri yang memungut biaya UAN dan UAS akan ditindak tegas. Tetapi untuk SMK boleh memungut biaya praktek 150 ribu–200 ribu, tetapi harus ada pembicaraan bersama antara komite sekolah, dan orang tua siswa/i. 10 April Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Merauke Drs. B.J. Ohoilulin meminta pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan untuk biaya ujian masuk meski pendanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional belum dikucurkan Pemerintah Daerah. Menurutnya masih banyak cara yang bisa ditempuh tanpa harus meminta pungutan dari pada orang tua murid. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengajukan panjar ke Pemda Merauke di samping Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan disalurkan sebagian disisikan untuk pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional. 11 April Sikap tegas WaliKota Jayapura M.R. Kambu untuk menindak tegas setiap sekolah negeri yang sengaja menarik atau memungut biaya Ujian Akhir Sekolah (UAS) dinilai oleh Ketua Komisi D DPRP Kota Jayapura, Icwanul Muslimin bahwa itu tidak akan menyelesaikan pesoalan. Diharapkan supaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura duduk bersama dengan pihak sekolah untuk membicarakan masalah biaya UAN/UAS.

173


12 April Sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan pada pelaksanaan UAS/UAN nanti. Jika ada pungutan, maka akan diberikan sangsi administrasi. “Bila dihitung secara rasio, alokasi anggaran dari Pemkot telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penyelengaraan UAS/UAN,” kata Dra. W.W. Kambuaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura (P dan P). 17 April Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Feliks Rumbewas meminta kepada seluruh sekolah untuk tidak menarik pungutan dari orang tua murid pada pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN). Untuk pelasanaan UAN sejak 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor mendapat alokasi dana sekitar Rp 1,5 miliar. Dana itu akan segera dialokasikan ke masing-masing sekolah. Rawan pangan di Kabupaten Yahukimo yang berpenduduk 172 ribu jiwa membawa dampak juga pada nasib guru. Guru akan mendapat insentif Rp 1 juta per bulan, uang transpor Rp 1 juta per bulan dan honor Rp 750.000,00 per bulan. Hal ini dikatakan Sekretaris Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesko Kesra) Soetedjo. Di Yahukimo sudah ada 139 pendidik yang akan disebarkan ke 17 Sekolah Dasar (SD). Dalam menangani kelaparan di kabupaten tersebut pemerintah sudah menghabiskan dana Rp 45 miliar dari Rp 65 miliar yang dianggarkan dari APBN. Sisa Rp 20 miliar akan dipakai untuk membangun fasilitas di Yahukimo. Selain dana Rp 65 miliar pemerintah juga sudah mendistribusikan 465 ton beras dan 212 ton ubi. 21 April Terkait dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) Yayasan terpaksa tetap menarik pungutan dari siswa. “Walaupun ada bantuan dari pemerintah namun bantuan itu tidak mencukupi kebutuhan di sekolah,” ungkap Kepala Sekolah SMA YPK 2 Sentani Yan Pieter Youm.

174

25 April Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Manokwari lumpuh total karena pencairan dana BOS yang sudah disampaikan para Kepala Sekolah sebelumnya tidak ditanggapi pemerintah Kabupaten Manokwari. Semua sekolah SD sampai SMP ditutup tak melaksanakan proses belajar mengajar. Aksi mogok ini sudah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah yang belum menerima dana BOS. Kepala Sekolah SMP YPK Fanindi Manokwari, JP. Baiba, mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi ini hingga Pemerintah Provinsi IJB mencairkan dana BOS. 26 April Kepala BP3D (Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) Provinsi Papua Drs. Marthinus Howay mengatakan pada anggaran 2006 dana pendidikan yang diusulkan 30% sekitar 8% diantaranya untuk membiayai pendidikan tinggi. Menurutnya dalam amanat Otsus tidak ada perbedaan antara pendidikan tinggi, menengah maupun pendidikan dasar. APBD untuk pendidikan Papua sebesar Rp 180 milyar sedangkan program Dinas Kebudayaan menganggarkan Rp 4 miliar dan tinggal menunggu pembahasan RAPBD. Perpustakaan Daerah mendapat alokasi dana Rp 10 miliar. 27 April RAPBD Tahun 2006 dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,01 triliun atau naik 1,51 persen atau 38,68% dibandingkan tahun 2005. Namun dana pendidikan hanya dialokasikan Rp 188,27 miliar atau hanya 4,7% saja. 28 April The Institute for Civil Society Strengthening (ICS) mengkritik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006. Anggaran untuk pendididikan dinilai sangat kecil, yaitu Rp 188,27 miliar atau 4,7% dari total anggaran Rp 4,01 triliun. Dana

175


kesehatan Rp 196,29 miliiar atau hanya 4,8%. Hal ini disayangkan karena menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), dana kesehatan untuk masyarakat sebesar 15% dari total belanja daerah. Tahun 2006 total belanja daerah berjumlah Rp 4.015,57 triliun. Maka dana kesehatan Provinsi Papua tahun 2006 seharusnya berjumlah Rp 602,5 miliar. Direktur Eksekutif ICS, Budi Setyanto, SH mengatakan, anggaran pada tahun 2006 ini sangat mengabaikan hak-hak masyarakat. Dikatakannya, bahwa anggaran kesehatan tersebut jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 1.630.107 (Papua dalam tahun 2004/2005), maka akan mendapat Rp 120.000 per tahun atau rata-rata Rp 10.000 per bulan. Sedangkan perawatan kesehatan Gubernur Rp 124,2 juta per tahun dan Wakil Gubernur 150 juta per tahun. Pengalokasian dana yang dinilai tidak adil ini, ternyata hanya digunakan untuk memperkuat institusi pemerintahan dan aparat. Dari hasil kajian analisis ICS Papua ternyata Rp 39,72 miliar atau 20,23% dari total anggaran kesehatan dikuras oleh aparatur pemerintah provinsi untuk biaya: perjalanan dinas, uang makan dan minum, honor, insentif biaya cetak/pengadaan dan jasa pihak ketiga. 1 Mei Di Manokwari 40 siswa SMKN 2 tidak ikut UAN dengan alasan belum melunasi pembayaran BP3. Sekolah mengambil kebijakan tersebut berdasarkan tata tertib sekolah yang disepakati bersama. Siswa yang tidak ikut UAN mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Menengah dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Mereka menemui salah satu staf dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka meminta agar diberi kebijakan dari dinas supaya dapat mengiikuti ujian hari kedua. Pasalnya, mereka semua berasal dari keluarga yang tidak mampu dan diharuskan untuk membayar uang ujian. Atas permintaan itu, mereka diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ujian hari kedua. Mereka puas bisa mendapat jalan keluar dengan kebijakan dari dinas untuk bisa mengikuti UAN hari kedua. Pada Hari Pendidikan Nasional Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs. James Modouw, MM mengatakan bahwa

176

pembangunan pendidikan di Papua membawa kemajuan positif. Sekarang jumlah guru di Papua 27.000 orang yang mengajar di ribuan sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMU. Jumlah tersebut sudah termasuk guru kontrak dan guru PNS. Di daerah pedalaman banyak kekurangan tenaga guru maka lebih ideal jika jumlah guru mencapai 30.000 orang. Namun ditegaskan bahwa pengangkatan guru adalah wewenang kabupaten dan kota. Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu mengatakan, bahwa masalah pendidikan di Kota Jayapura merupakan tanggung semua pihak-pihak atau komponen bangsa yang ikut dalam penyelangaraan pendidikan. Komponen itu terdiri kalangan orang tua, pemerintah dan kelompok bangsa yang ikut dalam penyelengaraan pendidikan. 3 Mei Pernyataan bahwa Papua idealnya membutuhkan 30 ribu guru dinilai PLH Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs. James Modouw, terlalu besar. Sebab tahun 2002 yang lalu Provinsi Papua hanya kekurangan guru sekitar 7000 dan hingga saat ini tidak melakukan penambahan. ”Datanya sedikit diragukan keakuratannya. Jumlah 30 ribu guru tersebut dianggap terlalu besar, jika dibanding dengan fasilitas yang tersedia seperti gedung sekolah yang ada di Papua” kata pengamat pendidikan Universitas Cendrawasih Drs. Festus Simbiak, M.Pd. Sejumlah sekolah di Papua rusak berat, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs, James Modouw, MM mengatakan, “Sekitar 60 persen sekolah di Papua kondisinya dalam keadaan rusak berat, sekolah yang rusak umumnya berada di daerah Pegunungan Tengah dan Daerah Selatan dan paling banyak adalah Gedung Sekolah Dasar (SD). Kepala Sekolah SMAN 4 Entrop, Engel Yeuyanan, SPd. Menjelaskan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan otonomisasi sekolah maka dalam pelaksanaan UAS, SMA N 4 Entrop menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) dengan proses pengoreksiannya menggunakan alat Scan 12 dirangkaikan dengan komputer maka proses pengoreksian lembar jawaban akan semakin cepat dan akurat.

177


Wakil Bupati Asmat F.B. Sorring mengatakan pendidikan di Kabupaten Asmat sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat harus mendapat perhaitan serius pemerintah. Menurutnya langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah adalah dengan mengkampanyekan budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dana Dekonsentrasi Pendidikan Rp 15 miliar dikembalikan ke Pusat, hal ini dikarenakan Kinerja Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata yang dinilai kurang baik dalam mengelola dana tersebut secara maksimal. Diungkapkan Komisi E DPRD IJB dalam rapat Paripurna Dewan, maka Komisi E mengusulkan untuk mereka yang tidak bekerja secara profesional untuk diganti. 4 Mei Ribuan anak Papua tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs.James Modouw, MM. Sebanyak 52,86% tamatan SD tidak bisa melanjutkan ke SMP. Alasan utamanya adalah isolasi geografis. Letak kampung dan desa sangat jauh dari pusat pendidikan SMP. Misalnya di Kampung Soba Kabupaten Yahukimo anak-anak SD Inpres Soba sulit melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP karena SMP letaknya jauh di Kurima atau Ninia. Sementara dari Soba ke Ninia atau Kurima terpisah oleh gunung, lembah dan sungai ratusan kilometer. Transportasi yang digunakan untuk sampai ke tempat itu hanya dengan pesawat. Untuk berjalan kaki membutuhkan waktu berminggu-minggu. Sangat memprihatinkan, Kampung Moso Distrik Muara Tami belum memiliki Gedung Sekolah anak-anak belajar di gedung gereja dan Gurunya Anggota TNI, Praka Danang Supriyadi. Di sela-sela kunjungan Walikota Jayapura M.R. Kambu terungkap bahwa perhatian pemerintah terhadap 66 jiwa (19) KK di daerah ini masih sangat minim. Bahkan 30-an anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Walikota Jayapura M.R. Kambu mengatakan pada anggaran 2006 ini, pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tetap akan fokus pada masalah mutu pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan penyiapan SDM harus menjadi

178

titik perhatian utama agar mampu merubah struktur dan kualitas SDM yang memiliki daya saing produktivitas tinggi dalam membangun masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Jayapura. 5 Mei Belum adanya gedung sekolah di Kampung Moso, Distrik Muara Tami yang menyebabkan anak-anak di kampung itu belajar dalam gereja, ditanggapi serius Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Dra. W.W. Kambuaya. Dikatakan, pada prisipnya Pemkot akan berupaya agar para anak-anak di Kampung Moso bisa mengenyam pendidikan dengan baik, namun persoalan terlebih dahulu akan dibicarakan dengan Walikota Jayapura. 8 Mei Pembangunan daerah selalu fokus pada pembangunan pendidikan namun masih banyak persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua. Berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan dunia pendidikan masih banyak persoalan di antaranya buta aksara, wajib belajar 9 tahun, dan gedung sekolah yang rusak parah. 10 Mei Ratusan mahasiswa STIA Karya Dharma Merauke melakukan aksi demo. Aksi demo damai ini berkaitan dengan suksesi kepemimpinan STIA Karya Dharma Merauke. Kelompok mahasiswa yang melakukan demo mewakili mahasiswa dari empat kabupaten, yaitu mahasiswa asal Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Demo mahasiswa ini diterima oleh pelaksana tugas STIA Karya Dharma Drs. Harry Soepomo, MM, Ketua Yayasan Karya Dharma Merauke, Drs. H.Nazori, Pembantu Ketua II STIA Karya Dharma Drs. H. Maskikit dan sejumlah pengurus serta beberapa dosen. Di hadapan pengurus STIA Karya Dharma seorang perwakilan mahasiwa STIA Karya Dharma, Yoseph Gebze menyampaikan beberapa aspirasi dan pernyataan sikap antara lain (1) menolak dengan tegas isu putera daerah

179


dan agama dalam konteks apapun untuk kepentingan sesaat atau pribadi, (2) menolak orang dari luar STIA Karya Dharma menjadi pimpinan, (3) Menindak dengan tegas kepada mereka yang melakukan pemerasan kepada mahasiswa dalam bentuk apapun, (4) meminta Drs. Harry Soepomo segera didefenitifkan sebagai Ketua STIA Karya Dharma. 11 Mei Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa ( BPMD) Provinsi Papua mengatakan, bahwa 14 wilayah terisolir hingga saat ini belum memiliki sekolah. Adapun wilayah yang kabupatennya terisolir Kabupaten Sarmi, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan wilayah lainnya. 15 Mei Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Drs. Nirwanto, MPd mengakui bahwa standar kelulusan siswa tahun ini cukup berat dengan standar 4,261 ke atas. Sedangkan untuk rata-rata harus di atas 4,51 naik dari standar sebelumnya 4,25. Siswa yang tidak lulus tidak ada ujian susulan tetapi mengulang selama setahun dan mengikuti ujian tahun depan. Ujian susulan hanya untuk siswa yang selama Ujian Akhir Negara (UAN) berhalangan. 16 Mei Sejumlah sekolah di Kabupaten Mimika rusak berat. Data yang diperoleh ada 219 ruang kelas yang rusak. Dari 219 ruang kelas yang rusak, 83 di antaranya rusak ringan sedangkan 136 rusak berat. Tingkat kerusakan menurut jenjang pendidikan untuk SD 54 ruangan rusak ringan sedangkan 119 rusak berat. Untuk tingkat SMP 19 ruangan rusak ringan dan 15 ruangan rusak berat. Tingkat SMA 10 ruangan rusak ringan dan 6 rusak berat. Diperkirakan dana yang dibutuhkan memperbaiki 219 ruangan itu sebesar Rp 27 miliar. Dari anggaran ini Pemda Mimika menanggung 8 Milyar, Provinsi Papua Rp 5 miliar dan Pemerintah Pusat Rp 14 miliar. Hal ini dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional

180

(Mendiknas), Bambang Sudibyo oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika, Ausilius Youw, S.Pd, dalam pertemuan antara Bupati/Walikota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran se-Provinsi Papua bersama Mendiknas di Rumah Negara Gubernur Papua di Jayapura 17 Mei Perhatian Pemerintah terhadap persoalan Pendidikan di Papua terus ditindaklanjuti, dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Undertstanding (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Penjabat Gubernur Papua dan Bupati, Walikota se-Papua dengan maksud menuntaskan tiga persoalan utama Pendidikan di Papua yang dianggarkan Rp 842.379.369.000. demi pembiayaan program penuntasan Wajib Belajar 9 tahun, Rehabilitasi Gedung SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK kemudian Penuntasan Buta Aksara dan Peningkatan Kesejahteraan Guru. Pembagian Alokasi dana : Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 421.189.648.500 Kabupaten dan Kota menanggung 30% Propinsi menanggung 30% PROGRAM 1. Program Penuntasan Wajib belajar 9 tahun 2. Rehabilitasi Sekolah 3. Penuntasan Buta Aksara Sedangkan untuk kesejahteraan guru di pertimbangkan kemudian Total Dana

Anggaran Rp 393.749.620.000 Rp 155.712.799.000 Rp 27.396.000.000 Rp 842.379.369.000

20 Mei Bupati Yahukimo Ones Pahabol yang didampingi Ketua DPRD Didimus Yahuli dan Kapolres Kompol Daniel dan salah satu staf ahli Wapres Fabiola Ongge melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta berbicang-bincang dengan guru-guru dan Kepala Sekolah di Distrik Ninia. Dalam pertemuan tersebut rombongan mendapat keluhan banyaknya guru yang tidak ada di tempat tugas. Dalam pertemuan itu terungkap

181


bahwa 17 guru baik dari tingkat SD sampai SMP tidak berada di tempat. Karena itu, Bupati mengeluarkan peringatan bagi 17 guru yang malas itu. 22 Mei Masih banyak anak-anak di Papua yang belum bersekolah. Menurut Ketua Dharma Wanita Persatuan Wilayah (DPW) Provinsi Papua, Ny. Ernie I. Kristantus, dari 131.471 anak yang terdaftar sekitar 61,86% yang tidak sekolah. Data tersebut belum termasuk 5 kabupaten lainnya : Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Tolikara. 23 Mei Diperkirakan puluhan sekolah dasar (SD) di sejumlah kampung di Kabupaten Asmat tidak dapat mengikuti ujian nasional mengingat proses belajar mengajar bagi anak-anak yang mengikuti ujian di sekolah itu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Menurut Kabid TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asmat, Amatus Ndatipits mengatakan di Kabupaten Asmat tercatat 4 SD yang kelas IV tidak ikut ujian karena proses belajar mengajar lumpuh. Sekolah berada di Tomoro, Amandep, Nogoni dan SDN Inpres Biwar Darat. Amatus mengungkapkan, sejak 1995 pendidikan mulai kacau saat isu kayu gaharu, saat orang tua masuk ke hutan dengan membawa anak-anaknya. 25 Mei Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Kota Jayapura mengalokasikan anggaran untuk bantuan studi. Alokasi dana Rp 400 juta berasal dari dana Otonomi Khusus dan bertujuan untuk membantu para mahasiswa kita yang menyelesaikan studi. 26 Mei Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Biak Numfor dalam kondisi rusak dan perlu untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kota-kota yang dilaporkan pada umumnya berada di luar kota Biak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Feliks Rumbewas

182

menjelaskan bahwa Sekolah SD yang rusak berat diperkirakan berjumlah 123 SD. 27 Mei Drs. Muhammad Yusuf mengatakan jumlah buta aksara di daerah ini masih cukup besar tetapi komitmen pemerintah untuk menurunkan angka buta aksara di Papua pada 2009 ditargetkan turun 50%. Pada anggaran 2006 sendiri pihak Dinas P & P Provinsi Papua akan membuat bimbingan belajar di setiap daerah dengan 10.000 warga belajar, warga belajar ini akan mendapat bimbingan di masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap menggunakan fasilitator desa intensif (FDI) atau fasilitator di masingmasing daerah. 14 Juni Ratusan siswa SMP Negeri IV Manswan Biak tidak mengikuti ujian semester karena sekolah mereka dipalang oleh keluarga besar Simopiaref selaku pemilik tanah ulayat. Alasan pemalangan berkaitan dengan pemberhentian Yoseph Simopiaref sebagai kepala SMPN IV tanpa pemberitahuan kepadanya secara resmi. Selain itu pengangkatan kepala sekolah SMPN IV yang baru tidak sesuai dengan pasal 7 dan 8 keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai kepala sekolah. Masyarakat suku Simopiaref masalah ini akan selesai jika pengangkatan kepala sekolah tetap dari suku mereka. Untuk sementara sekolah ini tidak melaksanakan ujian dengan batas waktu yang belum ditetapkan. 15 Juni Ketua DPRD Biak Numfor, Nehemia Wospakrik SE, B.Sc, menyayangkan aksi pemalangan sekolah di SMPN IV Manswan Biak. Ia menilai aksi ini merugikan masyarakat sendiri, yaitu siswa dan orang tua. Persoalan ini memang sudah dibicarakan dalam dewan dan saat ini Komisi D sedang menanganinya. Nehemia sangat menyayangkan aksi pemalangan yang berbuntut pada kemacetan pendidikan di Biak sendiri. Ia berharap

183


agar masyarakat memakai jalur ke dewan untuk membahas masalah sosial ini bersama. 19 Juni Kualitas pendidikan dan jumlah murid taman kanak-kanak (TK) khususnya putra-putri Papua yang berasal dari Kabupaten Keerom masih sangat kurang, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah, masyarakat dan khususnya orangtua siswa. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Keerom Ny. Fransiska Ni Made S Watae. 22 Juni Setelah mendatangi kantor P dan P Provinsi Papua sejumlah anak yang tidak lulus UAN kembali mendatangani kantor DPRP, mereka meminta dilakukan ujian ulang dan juga agar sistem penilaiannya berubah. Seorang perwakilan orang tua siswa, Ibu Rewang menegaskan, dirinya tidak mengerti dengan sistem penilaian hasil UAN yang diterapkan secara sentralistik mulai dari pusat hingga ke daerah sementara pembangunan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. 22 Juni Demo Perwakilan Orang tua siswa/i yang anaknya tidak lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) disikapi serius oleh Komisi E DPRP bahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Provinsi Papua untuk klarifikasi kenapa banyak siswa SMA/SMK tidak lulus UAN. Hal ini dikatakan oleh dr. John Manangsang dari anggota Komisi E DPRP. 27 Juni Pada pembukaan pelatihan calon motivator Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kampung Jaifuri Arso 3 Distrik Skamto, Wakil Bupati Wahfir Kosasih mengungkapkan bahwa sejumlah

184

kampung di Keerom belum memiliki sarana pendidikan yang memadai. Kalaupun ada sarana sekolah sudah tidak layak bahkan kondisi ini diperparah dengan tidak ada guru yang mengajar di sekolah. Hal ini berpengaruh pada terhambatnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Keerom.

B.6 PASAR DI JAYAPURA 2 April Pemerintah Kota mendesak segera dilakukan tata ulang Eks Pasar Ampera. Rencana penataan lokasi eks Pasar Ampera yang digusur sejak November 2003 lalu sampai saat ini belum ditindak lanjuti. Rencana pembuatan taman hiburan dan penataan secara baik dengan tujuan dijadikan sebagai kawasan konservasi, nampaknya hingga saat ini juga belum dilakukan. Belum tertatanya secara baik lokasi eks Pasar ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Julius Mambay. Ia meminta Pemda Kota atau Dinas teknis terkait menindak lanjuti rencana penataan eks Pasar Ampera tersebut.

Salah satu sisi Pasar Central Yotefa. Pedagang asli Papua tidak dapat akses temapt untuk berjualan seh

185


14 April Kepala Disperindag Kabupaten Jayapura Drs. Samuel Padollo mengatakan bahwa kios-kios di Pasar Baru Prahara dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menata kembali kompleks pasar tersebut dengan menghidupkan jalan di bagian belakang pasar Phara. Menurut Padollo sampai saat ini belum semua kios pasar Phara dimanfaatkan dengan baik. Beberapa waktu lalu hanya dikenakan retribusi saja. Namun bila penataan kembali pasar dilakukan, pemerintah sudah menetapkan untuk menarik sewa dari masyarakat yang menempati kioskios. 17 April Keberadaan Pasar Yotefa Kotaraja yang sebagian besar kiosnya kosong disebabkan sejumlah pedagang PKL enggan menempati tempat tersebut karena tempat kurang ramai dan jarang dikunjungi. Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk membangun kembali pasar di Dok IX rupanya akan terealisasi sebab rencana ini sudah diprogramkan dalam APBD Kota Jayapura pada 2006. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pasar dan Kota Jayapura, Drs. Partono. 21 April Sebanyak 39 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggiran lapangan Karang Ampas di Jl. Kelapa Dua Entrop ramai-ramai mendatangi Kantor Walikota untuk memprotes tempat jualan mereka yang dibongkar oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura. Seorang perwakilan bernama Yusuf Kafiar mengatakan Pasar Hamadi dan Eks Pasar Ampera yang kondisinya tidak teratur yang harus ditertibkan, bukan kios yang hanya mengikuti arus jalan lalu dibongkar. Menurutnya, pembongkaran itu tidak wajar dan tidak ada surat resmi yang ditunjukkan kepada para penjual. 31 April Pungutan liar (pungli) di Pasar Yotefa semakin meresahkan masyarakat.

186

Pungutan liar ini dilakukan oleh sekelompok orang yang kadang mabuk dan memaksa setiap taksi yang masuk untuk membayar sesuai jumlah penumpang yang ada dalam taksi tersebut. Masyarakat pengguna pasar mengharapkan ada jalan keluar dari pihak keamanan, agar bisa menertibkan keamanan di lingkungan pasar. 2 Mei Pasar Yotefa Kotaraja kini kondisi keamanannya mulai terusik. Pasalnya kios-kios yang ada di dalam pasar itu sepertinya mulai menjadi incaran pencuri. Kios milik seorang pedagang bernama Lamuansa pada Rabu, 3 Mei dini hari pkl 03.30 WP kiosnya dimasuki tamu yang tak diundang. Barang dagangannya seperti rokok, minuman serta uang Rp 2.1 juta amblas. 3 Mei Guna mengoptimalkan perputaran roda perekonomian di masyarakat, maka pemerintah Kota Jayapura akan menata dan menertibkan pasarpasar penyangga yang ada. Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura Partono H.S mengatakan, tujuan penataan tersebut agar keberadaan pasar penyangga tersebut tidak semrawut. 18 Mei Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura Partono H.S mengatakan bahwa untuk mengatasi kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura, pihaknya akan melakukan penertiban retribusi, khususnya retribusi tempat jualan pada setiap pasar. Penertiban sudah dilakukan sejak Senin kemarin. 19 Mei Walikota Jayapura, M.R. Kambu mengatakan bahwa dalam anggaran 2007 mendatang pemerintah Kota Jayapura akan berupaya mengoptimalkan pasar pelintas batas di Skow Mabo Distrik Muara Tami. Maksud pengaktifan pasar lintas batas itu adalah dalam rangka menjalin hubungan perdagangan di perbatasan antara kedua negara (PNG dan RI) dalam hal ini Kota Jayapura.

187


23 Mei “Pedagang Pasar Youtefa melakukan ronda malam secara bergiliran setiap malam 20 orang dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya pencurian dan kebakaran,” kata Aziz Pemilik Bengkel di Pasar Yotefa. 26 Mei Keberadaan pasar penyangga di sejumlah kota tampaknya belum ditangani secara lebih baik, hal ini dikatakan oleh seorang pemerhati. Tempat penjualan pasar penyangga ini ada di beberapa titik, namun menurut penjual yang berjualan di Ekspo bahwa berjualan di Ekspo hanya mereka beberapa orang saja, menurutnya tempat ini dekat dengan rumah dan juga tidak mendapatkan tempat di Pasar Yotefa Kotaraja. 21 Juni Adanya keluhan dari masyarakat tentang kondisi pasar Yotefa Kotaraja khususnya di los penjualan karena sering terjadi genangan air disikapi serius oleh Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura, Partono H.S. Dikatakan bahwa hal itu disebabkan karena tidak adanya drainase yang baik sehingga jika hujan turun maka air yang ada tidak lancar mengalir ke saluran induk. Untuk menangani persoalan itu pihaknya telah memprogramkannya dan sudah dimasukan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) jangka menengah Pemerintah Kota Jayapura pada 2007 mendatang

188

BAGIAN II

ANALISIS P ERISTIW A PERISTIW ERISTIWA

Potret peristiwa di Papua selama tiga bulan ini belum banyak berubah dibandingkan dengan masa sebelumnya karena sebagian merupakan kelanjutan dari apa yang telah terjadi dalam triwulan pertama tahun ini. Namun demikian dari catatan peristiwa yang dicatat oleh SKP di atas, terdapat berbagai hal penting yang perlu digarisbawahi dan disoroti secara memadai. Secara umum, kita dapat melihat bagaimana berbagai borok kemanusiaan ditelanjangi selama triwulan kedua ini baik oleh kalangan pemerhati HAM, kalangan lembaga tinggi negara, media massa, dan komunitas internasional. Dalam ranah hak-hak sipil dan politik, ada empat borok besar yang paling mengisi ingatan dan memicu emosi masyarakat Papua, Indonesia, dan dunia pada umumnya. [A] Perkara pertama menyangkut kehebohan 43 pencari suaka ke Australia dan hanya 1 yang tidak langsung mendapat suaka sementara. Perkara ini menjadikan politisi di Jakarta dan Canberra ribut. [B] Perkara kedua adalah pengadilan kasus Abepura yang berkaitan dengan [C] konflik antara rakyat melawan PT Freeport Indonesia. [D] Perkara ketiga adalah konflik Pilkada Gubernur Papua; dan akhirnya, [E] Kebijakan pertahanan dan keamanan. Dalam ranah hak-hak ekosob, SKP terus mencatat terkuaknya berbagai borok layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. [F] kasus-kasus korupsi dan [G] hiruk pikuk Otsus merupakan contoh-contoh terang bagaimana pejabat-pejabat publik tidak melayani kepentingan publik yang berdampak pada [H] keterpurukan layanan kesehatan masyarakat yang langsung berdampak buruk terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan: [I] ibu dan anak dan [J] ketimpangan pendidikan, serta [K] ekonomi rakyat: tersingkirnya pasar tradisional.

189


A. HAK HIDUP Selama triwulan ini, tercatat bahwa semua politisi di Jakarta dan Canberra, Australia, sibuk berdebat tentang 43 pencari suaka politik dari Papua. Dari jumlah tersebut 42 orang telah mendapatkan visa perlindungan sementara 1 orang menantikan proses pemeriksaan dari pihak Imigrasi Australia yang terkenal amat teliti dan ketat dalam memberikan izin masuk bagi orang asing. Persoalan ini memanaskan lagi hubungan Australia-Indonesia yang mulai membaik pasca bom Bali dan bencana tsunami Aceh. Jika diletakkan dalam kerangka paham HAM, mencari suaka adalah hak asasi mengingat pencari suaka adalah pihak yang nyawanya sungguh-sungguh terancam dan kemungkinan terakhir untuk selamat adalah lari dari wilayah di mana dia tinggal. Pelarian ini bukan semacam piknik ala turis atau migrasi ala konglomerat yang membeli rumah di luar negeri melainkan ini soal matihidup. Ini tidak main-main. Seperti itulah persoalan yang dialami oleh para pencari suaka dari Papua. Mereka merasa nyawanya terancam saat tinggal di Papua dan harus pergi ke negara lain untuk menyelamatkan diri. Kita pasti tidak lupa akan peristiwa pengungsian besar-besar tahun 1984-1988 dari Papua ke Papua New Guinea dan akhir tahun 2000. Karena itu, peristiwa ini sama sekali tidak unik atau yang pertama kali tetapi sudah terjadi sebelumnya bahkan dalam skala yang jauh lebih besar. Peristiwa ini menjadi besar karena Australialah yang menampung mereka sehingga luka lama karena campur tangan negara tetangga ini di Timor Leste kembali mencuat. Peran pers di Australia amat menentukan dalam menyoroti perkara ini dan hobi untuk menggambarkan keadaan Papua sebagai keadaan perang. Namun ironisnya, pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak mengindahkan kode etik jurnalisitik di Australia tidak dapat dikurangi justru karena Papua tertutup bagi pers asing. Suasana ‘musuh dalam selimut’ ini bukanlah hal baru dalam hubungan bilateral kedua negara karena sejak tahun 1950-an di saat New Guinea Barat mulai menjadi pokok sengketa antara Belanda dan Indonesia, Australia lebih

190

berpihak pada Belanda untuk tetap mempertahankan kekuasaan di Papua. Posisi politik ini berubah sesaat Amerika Serikat menjatuhkan pilihannya pada Indonesia akibat kecondongan Soekarno kepada Blok Komunis sewaktu perang dingin. Sebagai anggota pakta pertahanan ANZUS, Australia harus mengikuti perintah komandannya, Amerika, untuk pindah haluan meski publik tetap mendukung rakyat Papua. Latar belakang sejarah ini terus memainkan peran penting bagi perpolitikan Australia dan Indonesia dalam hal Papua. Tak heran DPR Pusat, DPD, Dubes Indonesia untuk Australia sibuk melobi parlemen dan politisi Australia di tengah berbagai kritik dalam negeri (4 April 2006). Mereka mencoba membatalkan keputusan Canberra (7 April 2006) dan dijawab oleh PM John Howard (18 April 2006) bahwa Australia tidak akan mengubah keputusannya meski ada rancangan UU untuk memperbarui keimigrasian Australia (14 April 2006). Yang menarik dari serangkaian fakta ini adalah bahwa Jakarta tidak pernah bertanya kepada rakyat Papua apa yang sebenarnya membuat mereka takut dan lari mencari suaka; atau bertanya kenapa mereka bicara mengenai ‘genosida’; atau mengapa mereka minta ‘merdeka’. Fakta yang tak kalah menarik untuk dicermati adalah tuduhan kepada Gereja-gereja di Papua sebagai pihak yang menggerakkan separatisme di Papua. Tuduhan ini mengisi panggung politik Jakarta sebagai tanggapan atas pergunjingan Papua di publik Australia. Sejumlah politisi dan media Islam beraliran kanan seperti Sabili terang-terangan mengkaitkan hal ini. Di tengah kritik publik terhadap langkah lobi di Australia, dua bulan kemudian Komisi I DPR (1 Juni 2006) yang dipimpin Yorris Raweyai mengunjungi Papua. Namun, kunjungan ini senyatanya tak lebih daripada silaturahmi sebagai pelengkap penderita bagi kunjungan marathon berbagai lembaga tinggi negara ke Australia. Ini terbukti dari tidak adanya tindak lanjut dari kunjungan ini di tingkat Jakarta yang melahirkan satu langkah politik yang menjawab akar masalah pencari suaka tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan langkah defensif daripada memperbaiki keadaan HAM di Papua sebagai solusi terbaik.

191


B. DICARI: PEMIMPIN PAPUA Drama pilkada gubernur Papua mencapai antiklimaks. Alih-alih disepakati satu pasang pemimpin, terjadi serangkaian tarik-menarik politik yang pada akhirnya memberi pelajaran kepada rakyat bahwa mencari pemimpin sejati memang sulit. Setelah energi dicurahkan dalam masa kampanye, kini puncak Pilkada Gubernur tiba: perhitungan suara dan pengumuman pemenang. Kita lihat bahwa para petarung politik terbukti lebih suka mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya mati-matian walaupun sudah kalah dalam pemilihan yang dilangsungkan secara bebas dan rahasia serta disahkan oleh lembaga independen, KPUD Papua. Tiga dari empat pasangan kandidat yang kalah: Lukas Enembe-Aituarauw, John Ibo-Kossay, dan Wabiser-Inaury mengajukan gugatan terhadap KPUD ke Mahkamah Agung. Hanya pasangan Karma-Mote yang secara ksatria menerima keputusan KPUD dan tidak mengajukan gugatan. Saat MA menyatakan pasangan Suebu-Hesegem menang secara sah, pendukung Enembe mengamuk di ruang sidang dan menganiaya Ferry Kareth, Yohanis Bonay, serta anggota KPUD yang lain (23 Mei). Drama ini belum berhenti. Pendukung pasangan Enembe-Aituaraw masih berdemo ke Depdagri Jakarta dengan membentuk Forum Pembela Demokrasi Papua (29 Mei) sedangkan John Ibo menggunakan kekuasaan di DPRP dengan membentuk Pansus DPRP untuk menyelidiki ijazah palsu Suebu (6 Juni). Jika yang satu memakai cara fisik, yang lain memakai langkah hukum tetapi intinya sama: memperlambat dan sedapat mungkin membatalkan keputusan MA. Langkah ini tidak hanya menjadikan proses pelantikan Gubernur dan Wagub terpilih dan sah terkatung-katung sehingga jalannya pemerintahan tersendatsendat melainkan mengatakan ‘peduli amat dengan keputusan hukum’. Melihat situasi ini, Wakil Ketua DPRP, Komaruddin, mengambil langkah untuk mempercepat proses pelantikan dengan mengirim surat ke Mendagri. Anehnya, langkah ini justru langsung dikecam sebagai ilegal, tidak sah dan liar oleh John Ibo sehingga menjadi polemik hebat di media setempat. Ketua MRP, Pejabat Gubernur, dan Sekjen Presidium Dewan Papua menyerukan agar konflik ini diselesaikan karena tidak membawa keuntungan bagi

192

masyarakat tetapi seakan-akan seruan ini menguap dibawa angin. Karena soal penyelidikan ijazah palsu Suebu makin berlarut-larut, pasangan terpilih akhirnya mengambil jalan mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 510 miliar terhadap John Ibo. Konflik makin runyam, DPRP terpecah dalam kubu-kubu dan saling menyalahkan. Demikian pula di tingkat masyarakat akar rumput. Dalam keadaan sedemikian Mendagri Ma’ruf justru mengeluarkan surat yang meminta DPRP melakukan proses ulang pengesahan pengangkatan Gubernur terpilih. Dengan langkah ini lengkaplah carut marut perpolitikan Papua. Proses pemilihan gubernur pertama Papua di dalam era Otsus dinodai dengan ketidakmampuan para politisi lokal untuk ikut dalam gaya demokrasi modern yang berpijak pada kepastian hukum, prosedur, dan mekanisme perolehan jumlah suara. Proses pemilihan langsung ini yang de facto tidak memenuhi harapan tiga pasangan yang kalah ternyata tidak dapat diterima secara dewasa sekalipun MA telah memberikan keputusannya. Inilah yang sebenarnya menunjukkan sejauh mana tingkat kemampuan politisi kita di Papua dalam memahami dan menghayati sistem pemilu langsung. Senyatanya kepentingan masyarakat luas tidak menduduki prioritas utama. Kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan tim sukses itulah yang menjadi kriteria utama. Kiranya rakyat akan menilai kinerja mereka di lapangan nantinya. Keputusan pengadilan tertinggi ternyata dianggap tidak ada oleh politisi yang sebelumnya menjagokan diri sebagai calon pemimpin Papua. Apa jadinya jika mereka ini sungguh-sungguh memimpin Papua? Apakah hukum akan ditegakkan dan dihormati? Apakah hak-hak asasi rakyat Papua dilindungi? Lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang dihayati oleh para politisi tentang politik: apakah politik adalah alat kekuasaan semata ataukah sarana untuk menyejahterakan rakyat?

C. MENGADILI KEBEBASAN WARGA Pada 6 April 2006, Polda menyerahkan berkas pertama 15 tersangka kasus Bentrokan 16 Maret di depan Uncen, Abepura, yang telah menewaskan 3

193


anggota brimob dan 1 anggota AURI. Penyerahan ini menandai proses pengadilan terhadap mereka yang dituduh bertanggung jawab atas insiden kekerasan tersebut. Sementara itu, Polisi terus memburu Daftar DPO yang berisikan 19 nama. Yang menarik dari perburuan DPO adalah bahwa orang yang dicari seperti Jefri Pagawak sebenarnya diketahui lokasi keberadaanya: di Timika. Pihaknya mengaku tidak berada di lokasi saat terjadi bentrokan dan tidak terlibat. Pernyataan ini disampaikan kepada media massa dan tidak ada langkah hukum dari Polisi untuk memanggil yang bersangkutan di Timika atau upaya hukum lain. Hal serupa terjadi dengan Markus Haluk yang kemudian mendatangi Polda dan memberikan klarifikasi sehingga dia ‘dibebaskan’ dari DPO tersebut begitu saja. Proses persidangan kasus B 16 M menarik dan penting diikuti karena di sinilah diuji pemenuhan asas persamaan di muka hukum. Kasus ini berawal dari protes dan tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia (PT FI). Akar masalah ini tidak boleh dilupakan dalam menganalisis proses persidangan dan seluruh insiden yang telah mendatangkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit itu. Yang menarik adalah bahwa sejak awal persidangan hingga akhir PT FI hampir tidak pernah disebut-sebut dan lenyap dari wacana yang ada padahal soal inilah yang menjadi pusat perhatian dan alasan adanya demo dan gerakan perlawanan mahasiswa Papua. Jika kita ikuti dengan cermat, sejak awal persidangan sebagian besar terdakwa menolak BAP yang mereka tandatangani di kepolisian karena mereka mengaku melakukannya di bawah tekanan dan penyiksaan saat menandatangani hal ini. Hal ini dikuatkan oleh permohonan penasihat hukum agar para terdakwa dipindahkan dari tahanan Polda ke Abepura. Penolakan ini tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang kali sehingga memberikan sinyal kuat bahwa proses pengadilan ini bermasalah. Alih-alih mendapatkan perhatian agar proses persidangan dilakukan dengan adil dan jujur, para terdakwa ternyata justru mengalami tindak penyiksaan saat hendak menghadiri acara persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura di Abepura. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pelaku penyiksaan adalah anggota polisi yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum. Kawalan

194

polisi ternyata tidak bersifat melindungi tetapi hendak memastikan bahwa proses penghukuman itu berjalan sesuai yang dikehendaki oleh penguasa. Indikasi keganjilan persidangan makin nyata dengan tindakan Jaksa dan Majelis Hakim yang menolak semua eksepsi meski sebagian terdakwa jelasjelas menunjukkan bekas luka yang diderita atau bahkan sakit yang masih diderita. Fakta ini mau mengatakan apa sebenarnya? Apakah pengadilan ini sudah ‘dipesan’ sejak awal oleh pemegang kekuasaan di negara ini seperti saat rombongan pejabat tinggi yang membidangi pertahanan dan keamanan berkunjung ke Jayapura17 Maret 2006 lalu? Mengapa hakim tidak bersifat netral dalam melihat fakta-fakta persidangan? Mengapa aparat polisi justru menyiksa terdakwa persis di muka hidung majelis hakim tanpa ada sanksi sedikitpun? Pertanyaan berikut adalah mengapa media hanya terfokus pada proses persidangan tanpa bertanya mengapa mereka disidangkan? Alasan apa mereka demo dan terhadap siapa mereka demo? Pertanyaan kritis semacam ini hampir tidak dijawab oleh media lokal. Menurut pengamatan SKP, hanya Suara Perempuan Papua yang coba menggali latar belakang masalah ini secara lebih luas hingga ke persoalan konflik masyarakat vs PT FI. Kaitan masalah yang ada antara kasus B 16 M dengan PT FI diputus dan hilang lenyap dalam seluruh pemberitaan dan persidangan. Apakah ini mengindikasikan sentimen publik yang sudah memvonis mahasiswa itu sebagai pelaku kejahatan politik sebelum persidangan mulai? Kalau kita menengok kembali bagaimana media TV nasional mengulang-ulang tayangan pembunuhan terhadap 3 polisi di depan Uncen, kiranya sulit dihindari kesimpulan adanya upaya untuk membentuk opini publik ke arah tertentu. Pencitraan memiliki dampak yang ampuh dalam membentuk opini dan TV dalam hal ini berperan kunci. Siapapun pelakunya, ternyata pihak ini telah berhasil membentuk citra media bahwa kerusuhan ini adalah kerusuhan politik yang mendatangkan korban di pihak polisi. Karena itu wajar saja jika polisi membalas dendam. Inilah pesan yang tersalur di situ. Segi lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana lembaga-lembaga tinggi negara menyikapi problem ini. Tak satupun dari anggota DPR Papua, MRP, atau pejabat pemerintah hadir dalam persidangan ini atau mengunjungi para

195


tahanan di penjara padahal jelas-jelas demo itu tentang PT FI. Mereka justru sibuk untuk bersiap-siap ke Amerika Serikat guna menangani kasus ini sehingga mendapat kritik tajam dari anggota Komisi A DPRP sendiri (26 Mei). Kritik juga datang dari WALHI yang menerbitkan analisis tentang dampak operasi PT FI terhadap eksistensi manusia di Timika. Laporan ini secara canggih mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk panel independen yang mengkaji semua hal yang berkaitan dengan skenario penutupan tambang emas dan tembaga raksasa ini. Hal serupa juga dibuat oleh kelompok yang menamakan diri ‘Solidaritas tutup Freeport’ yang berusaha mencari solusi bagi proses perusakan alam dan manusia yang amat serius yang sedang terjadi di Timika dan sekitarnya akibat kehadiran PT FI yang tak terkontrol oleh siapapun. Namun sayang, kedua inisiatif ini tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan bahkan usaha untuk mengadakan seminar kecil dilarang. Dengan mencermati alur ini, maka sulit dihindari kesimpulan bahwa yang diadili sebenarnya adalah kebebasan berekspresi rakyat Papua dalam menentang pengurasan kekayaan alam Amungsa oleh PT FI. Yang dihakimi adalah kebebasan warga untuk melawan pihak yang merendahkan martabat rakyat Papua.

D. KEAMANAN ATAU PENGAWASAN? Situasi keamanan yang cukup tegang pasca bentrokan berdarah di Abepura makin dipertegang oleh penyerangan kelompok TPN/OPM terhadap pos tentara Yonif 509 di Kampung Wembi, Distrik Arso-Keerom. Serangan kilat ini menewaskan 2 orang tentara dan 2 orang penyerang, 1 orang lukaluka, dan 1 orang dalam keadaan kritis. Peristiwa ini amat mengejutkan karena terjadi saat Poltekes sedang mengadakan pengobatan massal di Puskesmas Wembi yang berjarak sekitar 100 meter dari Pos TNI tersebut. Tak pelak lagi peristiwa semacam ini mendatangkan reaksi balik dari TNI yang segera mengadakan operasi penyisiran seperti diperintahkan oleh Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. TNI George Toisutta. Dampak dari operasi semacam ini amat jelas: warga kampung mengalami ketakutan, kekurangan makan karena tidak boleh pergi ke kebun mereka yang jauh dari kampung,

196

dicurigai, dan diawasi. Dalam berbagai pertemuan yang dihadiri oleh SKP sendiri, pihak TNI terus menekankan bahwa masyarakat pasti tahu mengenai rencana ini karena ada hubungan saudara. Sedangkan masyarakat dengan jujur mengatakan bahwa mereka tidak tahu-menahu. Ciri-ciri fisik kelompok penyerang bukan berasal dari Wembi dan sekitarnya. Namun demikian keterangan ini tidak banyak didengar apalagi dipercaya. Operasi penyisiran jalan terus dan sebagai akibat sejumlah orang ditangkap oleh pihak TNI, diinterogasi secara maraton meski tidak dilukai, dan sebagian dilepas setelah ada tekanan dari pihak Gereja Katolik setempat. Suasana ini amat mengganggu umat yang tengah merayakan Hari Paskah karena ketakutan dan menipisnya cadangan makanan menjadikan warga masyarakat merasa lumpuh sehingga tidak bisa merayakan Paskah sewajarnya. Di Kota Jayapura, tidak lama sesudah kejadian di Abepura, tiba-tiba Bendera Bintang Kejora berkibar di gedung rektorat Uncen. Tidak ada pihak yang menyatakan diri bertanggung jawab dengan hal ini dan polisi segera mengamankan. Insiden ini makin menguatkan suasana curiga di Jayapura mengingat trauma peristiwa 16 Maret belum hilang dan tiba-tiba kita semua dikejutkan oleh peristiwa ini. Muncul berbagai pertanyaan, siapa yang buat ulah ini? Apakah ini rekayasa lagi dan dengan maksud apa? Mengapa ’naik bendera’ terjadi di lokasi pendidikan tinggi yang menjadi tempat pergumulan orang muda Papua yang secara kritis menilai perkembangan sosial-politik di Papua dan menyuarakan suara rakyat? Berbagai pertanyaan ini tinggal sebagai pertanyaan karena polisipun tak mampu mengungkapkan pelakunya hingga detik ini. Lain Jayapura, lain Sydney-Australia. Pengibaran bendera di sana terjadi secara terbuka tanpa bahaya digerebek polisi apalagi tentara. Pesan dan aspirasi M secara lantang disuarakan oleh kelompok pendukung kemerdekaan Papua di Australia. Kegiatan semacam inilah yang menjadikan pemerintah secara gampang mempersalahkan ‘pihak asing’ sebagai penyebab ketidakstabilan politik di Papua seperti diungkapkan oleh menteri pertahanan (28 Juni) apalagi tikaman Australia dengan pemberian suaka belum pulih benar. Selain mempersalahkan pihak asing, tuduhan kepada Gereja-gereja juga menjadi tuduhan klasik untuk mengelak dari tanggung jawab. Ketua Sinode

197


GKI di Tanah Papua, Pdt. C. Berotabui, perlu angkat bicara dan menjelaskan posisi gereja-gereja dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian didasarkan pada panggilan kenabian mereka. Dari catatan SKP selama triwulan ini gaya ‘beladiri’ masih amat mendominasi wacana pertahanan dan keamanan Pemerintah mengenai Papua. Selama sudut pandang ini dominan, kiranya sudut pandang dialog tetap kurang mendapat tempat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah bersedia membuka diri ke arah dialog selama kebijakan pertahanan dan keamanan bersifat mengontrol? Jika Aceh dapat diselesaikan di meja perundingan, kapan Papua mendapat giliran? Apakah menunggu korban lebih banyak?

E. SANDIWARA POLITIK: OBRAL JANJI KEMAKMURAN Media dan ingatan publik terus mencatat bagaimana wabah korupsi belum juga ditangani secara efektif meski hal ini menjadi bagian dari janji SBY-Kalla saat kampanye dan 100 hari masa pemerintahan pasangan ini. Dalam konteks kita di Papua, kita bersama-sama mencatat bahwa pejabat-pejabat daerah makin dililit perkara korupsi. Perkara mantan Bupati Jayawijaya, David Hubi, menyedot perhatian besar dari para pendukung, musuh politik, dan aparat penegak hukum. Selain itu, yang lebih menyedihkan adalah kinerja pemda-pemda yang nota bene dipilih oleh rakyat secara langsung terus, hanya omong besar soal Dana Otsus, Pelayanan Kesehatan, khususnya terhadap Ibu dan Anak, dan bidang Pendidikan. Berbagai kasus korupsi, kemacetan pelayanan publik telah menjadi litani keluhan masyarakat yang tak kunjung putus. Otsus yang telah direduksi menjadi sekedar soal uang sekarang direduksi lagi hingga menjadi soal janji. Sulit dipastikan kapan janji itu akan dipenuhi karena fakta-fakta mencatat soal DPRP yang berwacana atau Pemda yang mengobral janji juga. Belum satu perdasuspun dibentuk hingga triwulan kedua ini dan mau sampai kapan ketidakjelasan ini berbuntut pada korupsi? Bidang kesehatan yang menjadi andalan kampanye semua kandidat bupati dan gubernur ternyata justru mencatat adanya wabah muntaber yang berat

198

digolongkan sebagai KLB di Wamena karena memakan korban ratusan orang. Ternyata situasi semacam ini tidak hanya terjadi di pegunungan tetapi juga di Biak yang tergolong lebih maju infrastruktur, fasilitas, dan layanan kesehatannya, 7 orang meninggal akibat diare (18 April). Kelompok yang paling rentan adalah kelompok ibu-ibu dan anak-anak. Laporan dari Kabupaten Asmat, misalnya, menggambarkan bahwa kelompok ini ternyata mengalami problem gizi buruk dan angka kematian ibu dan anak yang tergolong tinggi. Dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata, 129 balita mengalami gizi buruk. Ini berarti sekitar 6% balita yang ada mengalami gizi buruk. Persoalan menjadi lebih rumit dengan tingginya angka kematian bayi menurut Dinkes Provinsi Papua (29 Mei). Contoh lain adalah ketersediaan vaksin yang tidak menjangkau jumlah ibu dan anak seperti terjadi di Sentani, tidak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Papua (12 April). Pekan Imunisasi Nasional yang disambut baik oleh kalangan ibu-ibu ternyata tidak menyiapkan sarana yang memadai sehingga dikuatirkan cakupan imunisasi juga rendah. Jika ini terjadi maka tinggal dihitung hari saja kapan akan terjadi KLB penyakit tertentu. Cerita menjadi lebih gelap saat bicara mengenai pertambahan angka penyakit HIV dan AIDS. Sejumlah LSM yang bergiat menangani masalah ini melaporkan secara teratur kenaikan angka penderita HIV/AIDS yang ada di Papua dan makin mencapai tingkat mengkuatirkan karena telah menyerang ibu rumah tangga dan bayi dengan prosentase terbesar ada di kalangan orang Papua. Kenyataan baru ini patut diseriusi jika kita bicara mengenai hak hidup orang Papua. Segi lain yang patut kita soroti adalah rendahnya anggaran kesehatan dibandingkan sektor lain dalam APBD. ICS misalnya menyoroti bahwa senyatanya Pemprov Papua pada RAPBD 2006 hanya menganggarkan Rp 196,29 miliar dari total anggaran Rp 4.015,57 triliun. Ini berarti hanya sekitar 4,8 persen padahal menurut UU Otsus dan standar WHO dana yang harus dialokasikan sebesar Rp 196,29 miliar atau sebesar (15%). Faktor inilah yang menjadi indikasi nyata bahwa pemerintah dan para politisi sekedar obral janji kepada rakyatnya mengenai tingkat kemakmuran. Sayangnya, kebijakan belum banyak berubah sementara kenyataan di

199


lapangan penyakit-penyakit telah berkembang amat cepat dan ganas. Anehnya, halangan geografis, perilaku masyarakat yang kurang higienis justru bukan menjadi alasan untuk lebih giat dan serius menangani masalah kesehatan tetapi justru menjadi dalih untuk mengelak dari tanggung jawab. Betapa sering kita mendengar ungkapan pejabat seperti ‘masyarakat kita memang memiliki budaya demikian’ atau ‘lokasi pemukiman tersebar dan sulit dijangkau sehingga kami tidak ke sana’. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, rendahnya anggaran pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat yang tidak sehat, isolasi geograris, dan tingginya penyakit yang mematikan merupakan kombinasi fatal yang amat pelik dan terus menerus mengancam kelangsungan hidup orang Papua. Situasi serupa terjadi di bidang pendidikan. Unsur-unsur yang dapat kita analisis adalah mulai dari fasilitas belajar mengajar, angka anak bersekolah, anggaran dana, dukungan dari masyarakat sendiri. Dalam potret peristiwa triwulan ini muncul satu fakta yang mencengangkan. Tak jauh dari Kota Jayapura, di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, anak-anak tidak memiliki gedung sekolah dan guru (4 Mei). Akibatnya mereka harus bersekolah di gereja setempat dan dengan guru anggota TNI yang bertugas di situ. Kisah serupa juga dialami di Mimika (16 Mei), Distrik Ninia-Yahukimo (16 Mei), Asmat (23 Mei), Biak Numfor (26 Mei), Distrik Skamto-Keerom (27 Juni). Unsur lain yang lebih tipikal Papua adalah pemalangan lokasi sekolah oleh pemilik hak ulayat. Peristiwa ini terjadi di mana pun di Tanah Papua dan kadangkala tidak terlalu mudah diatasi. Pemalangan yang terjadi di SMP Negeri IV Manswan Biak, misalnya, terjadi karena Marga Simopiaref menolak pemberhentian Kepala Sekolah dari marga tersebut dan menuntut agar pengganti kepala sekolah berasal dari marga ini. Meski kurang terlalu rinci informasi yang terbaca di media lokal, yang jelas adalah pelaksanaan ulangan semester dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut terhalang bahkan terhenti samasekali. Kerugian komunal inilah yang seringkali tidak diperhitungkan oleh warga masyarakat sendiri karena kepentingan kelompok lebih diunggulkan. Segi lain yang penting untuk dicermati adalah dampak dari kekacauan sistem UAN terhadap proses belajar siswa di Papua. Sistem ini telah menuai

200

kritik di tingkat nasional dan terus dipaksakan jalan oleh Wapres Yusuf Kalla dan Mendiknas, Bambang Soedibyo. Salah satu contoh kecil adalah ketidaklulusan siswa yang kemudian berdemo ke Komisi E DPR Papua. Kelompok ibu-ibu orang tua murid mengungkapkan ketidakmengertiannya atas sistem ini dan sekaligus rasa ketidakberdayaannya karena sistem ini berlaku secara nasional tanpa pandang keragaman dan konteks sosial setempat.

F. ORANG KECIL TETAP TERSINGKIR Catatan peristiwa ini ditutup dengan salah satu potret kecil yang tersingkir dari pandangan kita: mama-mama penjual sayur di Kota Jayapura. Mereka ini dari masa Pasar Ampera hingga Pasar Youtefa tetaplah menjadi penonton di pinggiran pentas ekonomi. Problem pasar tradisional justru bertambah sesaat mereka dipindahkan ke pasar Youtefa mulai dari pungli, pencurian, banjir, akses transportasi yang sulit dan mahal, sampai dengan perbedaan mencolok antara pedagang pendatang dan pedagang asli Papua. Selain itu kebijakan yang tumpang tindih makin memperkeruh keadaan karena di satu sisi, Pemkot Jayapura menegaskan secara mati-matian pasar tunggal, tetapi di lain sisi, pihak yang sama membangun kembali pasar penyangga. Ketidakpastian kebijakan ini tentu saja menyiratkan kekurangan di bidang perencanaan dan tata kota Pemkot Jayapura. Demikianlah catatan mengenai borok-borok sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang dipotret oleh SKP Jayapura dalam triwulan ini

201


BAB III

TANAH PAPUA RUMAH KITA, BELUM AMAN ? Papua Aktual Juli – September 2006 Oleh A.F. Sari Rosa Moiwend

Kwamki

202

BAGIAN I

LINT ASAN P ERISTIW A HAK A SA SI LINTA PERISTIW ERISTIWA ASA SASI MANUSIA JULI – SEPTEMBER 2006

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK A.1 KEBEBASAN WARGA 5 Juli Pemerintah PNG dikabarkan telah menolak permintaan Australia untuk menampung pencari suaka dari Papua selagi permohonan status pengungsi mereka diproses oleh Canberra. Pendekatan informal telah dilakukan oleh Komisioner Tinggi Australia kepada Menlu Rabbie Namaliu. 4 Juli Tujuh tersangka dalam kasus penembakan dua guru Amerika dan 1 guru Indonesia di Timika telah menolak diadili di Jakarta. Mereka dijadwalkan memasuki persidangan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, 4 Juli 2006, tetapi menolak hadir dan mengirim surat kepada pengacara mereka. “Mereka menolak sidang dengan alasan bahwa mereka ingin diadili di Timika sebagai TKP”, kata Johnson Panjaitan, pengacara tersangka. 12 Juli Lima orang yang akan berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jayapura dibubarkan polisi. Polisi membubarkan rencana aksi itu karena pada saat yang sama Pengadilan Negeri Jayapura sedang menggelar sidang kasus kerusuhan Abepura. Kelima orang itu adalah Starius Wobay (23), Aloysius Haluk (20), Elias K Weah (28), Patrisius Haluk, dan Amos Pigai

203


(20). Polisi membubarkan kelima orang itu saat mereka sedang mempersiapkan spanduk aksi mereka. Mereka akan berunjuk rasa menuntut proses persidangan kasus Abepura dijalankan secara obyektif dan transparan. Luis Gedi terdakwa kasus bentrok di depan Kampus Uncen Abepura dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jayapura. Luis Gedi bersama Feri Pakage (terdakwa lain berkas terpisah) disebut sebagai pelaku utama melakukan penganiayaan terhadap anggota Brimob Papua masing-masing Briptu Syamsudin, Briptu Daud Sulaiman dan Briptu Arizona hingga tewas seketika di tempat kejadian. Dalam sidang yang sama Selfius Bobi dituntut 6 tahun penjara didakwa karena dinyatakan telah menghasut masyarakat sehingga melakukan demonstrasi yang meminta PT Freeport ditutup yang berlanjut menjadi tindakan anarkis. Sedangkan Othen Dapyal, Elkana Lakobal, Musa Asso, Elias Lakobal, Mon Jefri Obaja Pawika, Matias Mihel Dimara masing-masing dituntut 4 tahun penjara sesuai dengan pasal 214 KUHP (1) serta denda Rp 1000. 14 Juli Meski keberadaan perwakilan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) juga diamanatkan dalam UU No. 21 Tahun 2001, namun lembaga ini belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah (eksekutif) maupun legislatif. Untuk itu, sudah saatnya nama Komnas HAM ini harus diubah menjadi Komda HAM Papua. Anggota Komisi A DPRP Henny Arobaya menegaskan agar keberadaan perwakilan Komnas HAM Papua ini mendapat tempat dan perhatian serius dari pemeritah daerah, status kelembagaannya harus diubah. “Selama status dari Komnas HAM Papua tidak diubah menjadi Komisi Daerah (Komda), maka selama itu juga perhatian pemerintah dan DPRP terhadap keberadaan lembaga ini menjadi tidak maksimal, terutama masalah pengalokasian anggaran yang meski sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001, itu semua pembiayaan menyangkut tugas-tugas lembaga ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah”.

204

15 Juli Selvi Kogoya, berusia 19 tahun ditembak oleh Bripda Yeremias Pieter Wabiser, sekitar pukul 04.00 WIT di Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara. Penembakan itu menyebabkan ratusan orang bersenjata tajam menyerang mobil berpenumpang Bripda Yeremias dan dua orang temannya. Penyerangan itu mengakibatkan Bripda Yeremias tewas mengenaskan, Bripda Yansen dan Taslim terluka parah. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus menyesalkan penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi di Karubaga, Tolikara dan Sorong yang kesemuanya berawal dari masalah minuman keras. “Saya perlu ingatkan lagi tentang tingkat disiplin anggota di lapangan. Para Kapolres supaya betul-betul memelihara masalah kedisiplinan itu. Ini betulbetul suatu teguran bagi jajaran Polda,” tegas Kapolda. 18 Juli Pengadilan untuk tujuh orang tersangka kasus penembakan dua orang guru warga Negara Amerika Serikat pada tahun 2002 dan seorang pekerja warga Indonesia untuk PT Freeport Indonesia di Timika, Papua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para tersangka dibawa paksa ke pengadilan oleh polisi setelah 2 kali menolak untuk menghadiri persidangan. Pengacara para terdakwa meminta untuk dilakukan pengadilan di Timika. “Sia-sia untuk melaksanakan pengadilan di sini. Kita tidak akan bicara,” kata Johnson Panjaitan, salah satu pengacara para terdakwa. 19 Juli Di Jayapura, sidang kasus bentrok 16 Maret 2006 juga digelar. Para hakim yang diketuai oleh Morris Ginting, SH juga menangguhkan dengar tuntutan jaksa terhadap empat orang terdakwa lainnya. Keempat orang terdakwa yang dihadapkan pada dakwaan yang sama adalah Markus Kayame, Patrisius Aronggear, Thomas Ukago dan Fenius Waker. Sementara itu, Othen Dapyal, Elkana Lokobal, Musa Asso, Moses Lokobal dan Mon Jefri Pawika menyatakan bahwa mereka menarik pernyataannya

205


pada pembacaan tanggapan oleh pengacara mereka dari tim advokasi Papua Tanah Damai. Dalam sidang ini Selfius Bobi (salah satu terdakwa) mengatakan, bahwa dalang di belakang kasus bentrokan di depan Kampus Uncen (Kamis, 16 Maret 2006) adalah Cosmos Yual (Koordinator Lapangan Front Parlemen Jalanan). “Saat kejadian, saya bersama beberapa tokoh masyarakat dari DPRP bernegosiasi dan menghimbau agar masyarakat bubar, namun Cosmos Yual bersama beberapa temannya tetap saja membangkitkan semangat massa yang menduduki jalan raya agar tidak bubar dan tetap duduk. Untuk itu saya berkesimpulan ada apa di belakang Cosmos Yual,” kata Selfius Bobi. 24 Juli Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jayapura dengan agenda pembacaan putusan atas terdakwa kasus bentrokan 16 Maret 2006 di depan Kampus Universitas Cenderawasih yakni Nelson Rumbiak, Markus Kayame, Elkana Lokobal, Musa Asso, Moses Lokobal, Patrisius Aronggear, Penius Waker, Bensiur Mirin, Matias Dimara, Othen Dapyal, Mon Jefry Obaja Pawika, Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Morris Ginting, SH, selaku Hakim Ketua, A.Lakoni, SH, M.Hum, dan Denny Sumadi, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Persidangan ini dihadiri oleh banyak anggota Polisi baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, serta Anggota TNI yang tidak berseragam. Dalam persidangan tersebut, hakim membacakan putusan bagi masing-masing terdakwa yakni hukuman 5 tahun penjara bagi terdakwa Elkana Lokobal, Musa Asso, Moses Lokobal, Patrisius Aronggear, Penius Waker, Bensiur Mirin, Matias Dimara, Othen Dapyal, dan Mon Jefri Pawika. Sementara itu Nelson Rumbiak diputus 6 tahun penjara dan Markus Kayame diputus 4 bulan 15 hari penjara. 26 Juli Sidang lanjutan kasus bentrok 16 Maret kembali digelar di Pengadilan

206

Negeri Jayapura dengan beberapa agenda di antaranya pembacaan putusan untuk terdakwa Selfius Bobi dan Elias Tamaka, pembacaan putusan sela serta mendengarkan eksepsi beberapa terdakwa lainnya. Dalam sidang tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan hukuman terhadap 2 orang bentrok 16 Maret 2006 yaitu Selfius Bobii (6 tahun penjara) dan Elias Tamaka (5 tahun penjara). Menurut pengacara mereka, Iwan Niode, SH, Selfius Bobi dan Elias Tamaka dinyatakan bersalah menggunakan kekerasan melawan otoritas atau mengajak yang lain untuk melakukan tindakan kekerasan selama protes pada bulan Maret yang mengakibatkan meninggalnya enam orang petugas. 1 Agustus Kuasa Usaha Ad Interim/Politik KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Port Moresby, R.P. Pratito Soeharyo mengatakan bahwa ada sejumlah mahasiswa (30-an orang) asal Papua yang lari ke PNG ketika terjadi konflik berdarah di Abepura 16 Maret 2006. Keberadaan semua mahasiswa di PNG dilindungi oleh salah satu LSM dengan maksud dan tujuan tertentu, dan mereka sedang belajar bahasa Inggris, karena rencananya akan dilarikan ke Australia. Namun sejauh ini, KBRI masih terus melakukan pendekatan dan menyarankan untuk kembali ke Papua karena tidak ada lagi pengejaran dan penculikan. 4 Agustus Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus membenarkan bahwa ada sekitar 30-an mahasiswa dari Jayapura yang berada di PNG. Ia menghimbau agar para mahasiswa tersebut bisa kembali ke Papua, sebab yang masuk dalam DPO terkait kasus Abepura 16 Maret 2006 tinggal 6 orang. 9 Agustus 16 terdakwa kasus Abepura 16 Maret mencabut kuasa dari Tim Penasihat Hukum Papua Tanah Damai yang selama ini mendampingi mereka. Pencabutan itu didasarkan pada alasan: [1] penandatangan BAP

207


dilakukan tanpa sepengetahuan mereka, [2] tim PH tersebut senyatanya tidak mendampingi terdakwa mulai dari proses di Polsek Abepura, Polresta Jayapura, hingga Polda Papua, [3] selama menjalani proses hukum, para terdakwa tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk membaca BAP supaya dapat mempersiapkan pembelaan dengan baik, [4] dengan alasan itu terdakwa berkesimpulan bahwa proses hukum apapun akan merugikan mereka. 28 Agustus Sekitar 50 orang dari Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat berunjuk rasa di depan Kedubes AS meminta pelaku penembakan di Timika dibebaskan tanpa syarat. Aksi digelar di jalur hijau, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa menilai penangkapan 7 pelaku penembakan 2 WNA asal AS dan 1 WNI di Timika pada tahun 2002 merupakan konspirasi dan kepentingan AS. Pelaku penembakan di Timika adalah Hardi Tsugumol, Agustinus Anggaibak, Markus Kalabetme, Yohanes Kasemol, Yulianus Deikme, Jerius Kiwak, Pdt. Isak Onawame dan Anthonius Wamang. Kasus ini tengah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebanyak 32 orang CPNS yang melakukan demo penolakan Dr. Niko Barens sebagai direktur RSUD ke DPRD Kabupaten Jayapura dipanggil oleh Asisten III Lukas Mra Mra, SH. CPNS tersebut direncanakan untuk ditempatkan di RSUD Kabupaten Jayapura. Dari 32 orang hanya 26 memenuhi panggilan. Mereka dinilai telah melanggar aturan kepegawaian dan mengadu domba antara eksekutif dan legislatif. Nelson Rumbiak, salah seorang terdakwa kasus Abepura 16 Maret, dianiaya anggota Dalmas Polresta Jayapura ketika tiba di LP Abepura setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Abepura, Penganiayaan ini terjadi akibat Nelson menolak semua keterangan dari saksi-saksi polisi yang diajukan jaksa di persidangan. Nelson dipukul dikepalanya dengan tongkat rotan hingga bengkak dan jatuh tersungkur ke tanah. Beberapa orang anggota polisi menendang rusuk kiri korban dengan sepatu lars sambil menginjak tubuh korban. Akibatnya, rusuk kiri korban mengalami pembengkakan dan cedera berat. Akibat penganiayaan

208

ini terdakwa dirawat di UGD RSUD Abepura dan penasihat hukum akan mengajukan protes kepada kejaksaan. 29 Agustus Akibat penganiayaan terhadap Nelson Rumbiak oleh anggota Dalmas Polresta Jayapura, para napi di LP Abepura marah dan melempari mobil kejaksaan yang akan menjemput tahanan kasus Abepura 16 Maret. Suasana berubah menjadi amat tegang saat terdakwa menolak pergi ke persidangan. Penasihat hukum terdakwa, Aloysius Renwarin, SH, David Sitorus, SH, Ecoline Situmorang, SH dan Pdt. C. Berotabui datang dan berunding dengan tahanan dan pihak kejaksaan. Mereka meminta adanya jaminan keselamatan dari Kejaksaan terhadap para terdakwa agar mereka dapat hadir kembali dalam persidangan. 7 September Komandan Kodim 1706 Fakfak, Letko. Inf. Ali Hamdan Bogra menganiaya keras anak buahnya serka TNI AD Habel Hegemur (44) hingga pendengarannya terganggu. Kejadian bermula dari niat baik dari Serka Habel Hegemur yang berniat baik menolong kawannya, Sersan Edi Suyanto yang dianiaya dan dihukum oleh Letkol. Ali Bogra dengan cara mengikatnya di batang kelapa dari pukul 07.00 WP sampai 21.00 WIT. Serka Habel Hegemur, tak tega melihat kawannya sudah mulai lemas itu, ia lantas melepaskan tali dari tubuh Sersan Edy Suyanto dan mempersilahkan Edy Suyanto makan di ruang piket, karena pada waktu itu turun hujan. Mendengar berita itu Letkol Ali Bogra, naik pitam, lantas ia menganiaya Serka Habel Hegemur sampai babak belur, setelah itu menyuruh korban push up dengan posisi kaki di atas meja kepala di lantai. Korban mengatakan pada waktu push up darah segar mengucur keluar dari telinga, korban merasa sakit tapi tahan saja sebagai seorang prajurit bawahan harus patuh kepada perintah komandan. 13 September Dua terdakwa Kasus Bentrok Abepura, masing-masing Muhammad

209


Kaitam, Sedrik Jitmau, divonis 5 tahun penjara, potong masa tahanan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jayapura. Vonis lima tahun ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa 5 tahun penjara. “ Sesuai dengan fakta di persidangan serta barang bukti dan keterangan saksi, maka kami putuskan terdakwa dihukum dengan hukuman lima tahun penjara,” ujar Morris Ginting selaku Hakim Ketua. 15 September Tiga terdakwa kasus bentrok 16 Maret Abepura yakni Yahya Echo Merano, divonis empat tahun penjara, Aris Mandowen dan Pieter Buiney divonis lima tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura. 16 September Sidang kasus penembakan 2 guru Amerika dan 1 guru Indonesia di Timika yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta terpaksa ditunda. Hal ini terjadi karena adanya aksi mogok makan yang dilakukan oleh 6 orang terdakwa, sejak tanggal 13 September 2006. “Sejak Rabu sampai sekarang mereka mogok makan, itu akan dilakukan hingga keadilan ditegakkan,” ujar Damaris Onawame, putri salah satu terdakwa, Pendeta Ishak Onawame. Alasan para terdakwa mogok makan adalah karena mereka menolak kesaksian FBI dalam kasus tersebut. Mereka menganggap pengadilan berlaku tidak adil. Meski sudah memasuki hari ketiga, kondisi para terdakwa dipastikan baik-baik saja. 22 September Seorang mahasiswa bernama Yohanes Kurisi, 23 tahun, dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan, Jayapura karena tertembak dipunggung setelah minum minuman keras di warung di sekitar rumahnya. Ketika itu Yohanes Kurisi dan dua orang temannya sedang dalam perjalanan pulang. Kira-kira 500 meter dari kediamannya, mereka diganggu oleh sekelompok anak muda. Tiba-tiba saja melintas sepeda motor dan pengendara sepeda motor itu melepaskan tembakan yang mengenai punggung Yohanes.

210

25 September Puluhan warga Papua berdemonstrasi di depan Istana Negara di Jakarta Pusat dengan permohonan pembebasan pendeta Ishak Onawane tersangka kasus penembakan dekat PT Freeport Indonesia. Para demonstran yang berasal dari Front Perjuangan Rakyat Papua Barat (FPRPB), tiba di Istana Negara di Jln. Merdeka Utara sekitar pukul 10 pagi. 27 September Karena waktu yang sudah mendesak, PGGP diwakili oleh Sekum, J. Budi Hernawan OFM, dan pengacara korban, David Sitorus, SH, menyerahkan laporan investigasi bentrokan Abepura 16 Maret 2006 kepada Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH di gedung negara pada larut malam sekitar pukul 22.30. Pertemuan ini didampingi oleh Agus Sumule, Matias Rafra dan Ronald Tapilatu selaku asisten pribadi gubernur. 28 September Tim Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) dipimpin oleh Uskup Leo Laba Ladjar OFM selaku Ketua Umumnya menyerahkan laporan investigasi Peristiwa Abepura 16 Maret 2006 ke Komda HAM yang diterima langsung oleh Ketua Komda, Albert Rumbekwan, SH. Dalam presentasinya, PGGP meminta agar Komnas HAM membentuk KPP HAM guna mengusut secara tuntas peristiwa yang telah menimbulkan dampak yang luas tersebut. Permintaan Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso agar kasus penembakan terhadap Yohanes Kurisi (23) di Kotaraja, beberapa lalu tidak dipolitisir, disambut positif keluarga korban. Kakak kandung korban, Mano Kurisi Doga (30) mengatakan, kalau dirinya dan juga keluarga besar Kurisi Doga berjanji tidak ingin kasus penembakan adiknya ini dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi guna merusak citra aparat kepolisian di mata masyarakat.

211


A.2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2 Juni Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto menargetkan pembanguan Markas Komando Wilayah Laut III (Bagian Timur) yang akan berpusat di Katapop, Distrik Salawati Kabupaten Sorong, akan selesai pada tahun 2008 mendatang dikarenakan masalah anggaran yang belum dikucurkan. Terkait rencana pembangunan markas tersebut, pihaknya akan membutuhkan 5000 personil. 27 Juni Meski Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Muladi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan UU Otsus, namun tetap ada yang berseloroh yakni dari MRP, yang dengan tegas meminta agar masyarakat Papua jangan lagi disebut OPM. Dalam pertemuan itu, Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Muladi menyatakan mendukung penuh implementasi Undangundang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebab menurutnya Otsus adalah solusi yang terbaik bagi Papua. 29 Juni Menteri Pertahanan menyatakan pemimpin daerah dan tokoh masyarakat di Papua perlu membangun kapasitas masyarakat sipil dalam pemerintahan di Papua karena Negara-negara asing terus mengamati perhatian yang khusus di Propinsi tersebut. “Sebagai bagian terisolasi dari negara berkembang, Papua akan terus menerus menjadi sorotan dari negara-negara asing. Hal itu dapat berbentuk kehadiran fisik atau suara parlemen dari negara tersebut seperti Australia dan Amerika Serikat. 2 Juli Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto menargetkan pembangunan Markas Komando Wilayah Laut III (Bagian Timur) yang akan berpusat di Kabupaten Sorong, akan selesai pada tahun 2008 mendatang. Harapan untuk merealisasikan secepatnya pembangunan

212

Markas Komando Wilayah III yang akan dibangun di Katapop, Distrik Salawati Kabupaten Sorong belum dapat terlaksana karena terhalang dengan masalah anggaran yang belum dikucurkan. Dua anggota TPN/OPM yaitu Alom Pagawak dan Sangkur Yikwa dari Distrik Kelila menyerahkan diri kepada aparat Kepolisian di Polsek Kelila, Kabupaten Jayawijaya. Kedua anggota TPN/OPM ini pertama kali menyerahkan diri kepada Kapolsek Kelila Aipda Rolfi T. Bessi ketika ada kedukaan di wilayah Desa Yelonggolo dimana kedua anggota TPN/ OPM itu tinggal. Alom Pagawak pernah memimpin aksi kekacauan di beberapa wilayah Distrik Kelila yang meliputi Desa Yelonggola sampai Desa Arsbol (Perbatasan Mambramo) sedangkan Sangkur Yikwa bertindak sebagai panglima perang. Penyerahan diri keduanya disertai dengan atribut–atribut seperti bendera bintang kejora, lambang, kartu anggota dan atribut lainnya 4 Juli Danrem 172/PMY Kol. Inf. Azis Wanto memaparkan tentang kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Papua (Kota Jayapura, Jayawijaya, Yahukimo) pada akhir Juli (26-28) nanti akan melibatkan sekitar 2.968 personil terdiri dari TNI-AD, AL, AU dan Brimob. Sementara khusus di Kota Jayapura disiapkan sekitar 1.627 Personil. Hal ini terungkap dalam pertemuan panitia rencana kunjungan Presiden SBY bersama instansi teknis terkait dijajaran Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura dan institusi lainnya. 8 Juli Dengan menggunakan Kapal KRI Tanjung Kabaina, sekitar 600 anggota/personil Polisi Brigade Mobile (Brimob) dari Jakarta tiba di pelabuhan Timika pada hari Minggu, untuk mengamankan PT Freeport di Timika, sebuah objek vital di Kabupaten Mimika. Kantor Berita Antara melaporkan 600 anggota Polisi tersebut dibawah pimpinan Ajun Komisaris Senior Siswo tersebut menggantikan personil tentara dalam pengamanan perusahaan emas raksasa, PT Freeport selama sekitar enam bulan.

213


11 Juli Pejabat Gubernur DR. Sodjuangon Situmorang, M.Si didampingi Drs. M.R. Kambu, M.Si dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Papua mengujungi perbatasan untuk mengecek kesiapan rencana pertemuan Perdana Menteri PNG dengan Presiden SBY dan kesiapan pembukaan pintu lintas batas. Hadir juga dalam kunjungan ini Panglima PNGDF (Papua New Guinea Departement of Force) atau Panglima Angkatan Bersenjata PNG, Commodore Peter I. Lau. Didampingi Atase Pertahanan RI untuk PNG, Kol. Kav. Sumihardjo dan Konsulat RI di Vanimo Ign. Kristanto H, MA. Mereka berkeliling mengecek kesiapan pos perbatasan serta melihat - lihat pasar di perbatasan. 13 Juli Tidak semua personil Brigadir Mobil (Brimob) Kelapa Dua Jakarta yang ditugaskan mengamankan objek vital nasional (obvitnas), bergeser ke Tembagapura. Sebanyak 106 pasukan non organik kepolisian itu masih menempati ruang pertemuan Polres Mimika. Penempatan personil Brimob di Tembagapura akan disesuaikan dengan kebutuhan. 15 Juli Terjadi penembakan dan penghadangan terhadap aparat polisi di Karubaga, Kabupaten Tolikara oleh sekelompok orang. 16 Juli Situasi di Karubaga pasca penembakan dan penghadangan terhadap polisi, mulai kondusif lagi. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Tolikara, kami katakan bahwa situasi keamanan pasca peristiwa 15 Juli lalu, dalam keadaaan kondusif, aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat di Tolikara berjalan seperti biasanya, tidak ada situasi mencekam,” kata Sekda Tolikara, Kusdianto, SH. 18 Juli Teroris Indonesia telah membuka pintu ke Papua New Guniea untuk membidik Australia dan perusahaan tambang dan ketertarikan mereka

214

dengan energi. Padahal jumlah tentara PNG berkurang seperti yang dikatakan oleh mantan Komandan pensiunan Mayor Jenderal Jerry Singirok, yang mana di tahun 1997 menantang pemerintahan PNG dan menjatuhkan Army Sandline yang merencanakan untuk mengalahkan pengikut Bougainville. Pengurangan militer PNG dari 500 orang menjadi 200 orang telah melemahkan militer. Pensiunan Mayor Jenderal Jerry Singirok, menambahkan bahwa keamanan di perbatasan dengan propinsi Papua, Indonesia sudah terlalu dikompromi dengan sedikit atau bahkan tidak ada kehadiran PNG Defense Force di tempat yang seharusnya mereka patroli. Menurut Mayjen Singirok, kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) merupakan ancaman besar bagi Australia dan PNG ketika poros 760 km perbatasan memudahkan penyusup ilegal melintas batas negara. 26 Juli Petugas Polrestro KPPP Tanjung Priok berhasil menggagalkan penyelundupan senjata jenis pistol ke Papua. Selain Samuel yang diduga sebagai anggota TNI AD, polisi kini sudah mengamankan empat yang lain. Menurut Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, empat orang itu adalah para saksi. 30 Juli Tentara Nasional Indonesia akan tetap mewaspadai kelompokkelompok Organisasi Papua Merdeka yang kini masih berada di pedalaman Papua, meski sejumlah anggotanya telah menyerahkan diri kepada Pemerintah akhir pekan lalu. “Langkah berikutnya, kewaspadaan harus tetap dijaga,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto. Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerahkan diri akan diberi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. “Program itu diberikan kepada mereka dan para penyeberang perbatasan dengan Papua Nugini,” ujar Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sudarsono Hardjosoekarto. Program itu, kata Sudarsono, perlu diberikan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme bagi para mantan OPM. Selain itu,

215


mereka juga mendapat tunjangan hidup. “Tapi berapa besar dan detail tunjangan, merupakan kewenangan Departemen Sosial,” jelasnya. 10 Agustus Mantan menteri luar negeri Ali Alatas menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak meremehkan kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).” Salah satu alasan mengapa Indonesia kalah dalam referendum dibawah dukungan PBB di Timor Timur di 1999 adalah peran yang dimainkan LSM internasional telah menyebabkan Timor Timur lepas dari Indonesia. Secara geografis, Indonesia akan selalu memiliki ancaman pemisahan/pemberontakan. Hal ini penting, maka apabila pemimpin nasional di Jakarta tidak cukup kuat dalam mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah, khususnya isu distribusi kekayaan dan pengembangan di daerah yang kaya sumber daya,” kata Ali Alatas. Ketua Komisi A DPRD IJB, Usman Puasa mengatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan siap membentuk Kepolisian Daerah IJB, karena sesuai aturan bahwa di dalam sebuah Provinsi harus ada Polda. 11 Agustus Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI George Toisutta diganti pejabat baru, yaitu Mayjen TNI Zamroni, SE. 23 Agustus Sebuah laporan memberitakan TNI mengancam PNG di wilayah mereka, berdasarkan penyelidikan lapangan pada aktivitas TNI di daerah perbatasan PNG dan Papua. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh pekerja lapangan dari 14 Mei sampai 14 Juni 2006 atas nama kampanye Papua Barat Merdeka di Australia. Pekerjaan itu didanai secara khusus oleh donor akar rumput dari Australia. “Sudah lama keamanan dan isu hak asasi manusia yang terjadi di sepanjang perbatasan PNG dan Papua Barat diabaikan padahal itu bisa menjadi ancaman strategis di wilayah” kata Nick Chesterfield, penyusun laporan, dan staf Kampanye Internasional Papua Barat Merdeka.

216

Wartawan Paul Daley, menulis di Bulletin, mengatakan usaha Indonesia untuk menekan pemberontak Papua dapat memicu bentrokan senjata dengan tentara PNG, dan Australia dapat terlibat dalam konflik melalui perjanjian pertahanan yang ditandatangani di 1987. Dia mengatakan tentara dari satuan khusus Indonesia, Kopassus, beroperasi secara rahasia dan dengan kekebalan hukum pada kedua sisi perbatasan, ketika mereka melacak dan membunuh pejuang OPM. Daley mengatakan beberapa personil Kopassus dan agen dari BIN sangat kokoh di PNG dan menjalankan tugas di beberapa tempat. 25 Agustus Kedutaan besar Indonesia di Port Moresby telah menolak laporan media yang menyebutkan bahwa mereka melakukan kegiatan mata-mata di PNG, dan bahwa nelayan yang tertangkap di perairan Provinsi Sandaun PNG adalah tentara Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia mengeluarkan pernyataan terhadap laporan tersebut, nampaknya muncul di Post-Courier, diambil dari sebuah publikasi Australia, dan juga mencuplik sumber intelijen PNG. Pihak kedutaan mengatakan sangat kecewa dengan kesalahan informasi yang ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, karena aksi tersebut bisa menimbulkan masalah atau kerusakan kepada hubungan dan pertemanan baik antar negara yang sudah lama dibangun oleh kedua pihak. 28 Agustus Sekitar 100 delegasi dari Provinsi Papua dan Kabupaten Western dan Sandaun PNG akan menghadiri pertemuan perjanjian perbatasan (BLM) dari 28 Augustus sampai 30 Agustus 2006. Ketua Badan Persiapan Pengembangan Daerah Perbatasan (BP2KKP), Nyoman Sudana, mengatakan bahwa BLM merupakan pertemuan rutin antara Provinsi Papua dan PNG untuk meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang sosial ekonomi. Pertemuan berikutnya juga berkaitan dengan rencana untuk membuka/mendirikan pos lintas batas di Skow, Jayapura. Entikong Kalimantan Barat dipilih sebagai tempat pertemuan, gerbang lintas batas pertama di Indonesia juga terletak di Provinsi ini, menurut Nyoman Sudana.

217


15 September Meski Papua kini telah memiliki dua Provinsi, yakni Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (IJB), namun tidak serta merta akan diikuti pemekaran Komando Daerah Militer (Kodam) dan penambahan pasukan ke Papua. Sebab, untuk saat ini, satu Kodam di Papua dianggap masih cukup memadai, yaitu Kodam XVII/Trikora. “Tidak ada rencana pembentukan Kodam baru di Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), saya kira satu Kodam sudah cukup, untuk menjaga pertahanan keamanan, di dua Provinsi ini,” ujar Kasad Jenderal Djoko Santoso usai memimpin Sertijab Pandam XVII/Trikora dari Mayjen TNI,George Toisutta, kepada pejabat baru MayjenTNI Zamroni,SE, di Lapangan Upacara Makodam XVII/Trikora. 20 September “Dalam perkembangan terakhir, ada upaya dari LSM asing untuk menggunakan orang-orang terkenal, seperti Desmond Tutu untuk melobi PBB guna mengangkat isu Papua ke forum internasional,” tegas Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada Rapimnas TNI 2006 di Mabes TNI Cilangkap. Polda Papua melalui Detasemen 88 Anti Teror Polda Papua terus mewaspadai kemungkinan adanya teroris yang masuk ke wilayah Papua. “Masalah terorisme ini bukan berarti kita harus menunggu hingga ada teroris masuk, sebab bentuk-bentuk suatu hal yang bisa membuat orang merasa takut, atau merasa terancam ini adalah salah satu indikasi dari teror. Semua tempat bisa menjadi sasaran teroris, karena itu kita terus waspada dan menyiagakan personil agar jangan sampai di Papua ini terjadi aksi terorisme,” tegas Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus. 21 September Pernyataan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang menuding adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang terus berupaya menginternasionalisasi isu Papua dengan memanfaatkan tokoh-tokoh Hak Asasi Manusia (HAM), dinilai pernyataan yang berlebihan. Penilaian itu

218

diungkapkan Direktur Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Papua, Pieter Ell, SH. Menurutnya, banyak masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini, dan itu adalah fakta. Hanya saja penyelesaiannya kurang diseriusi. Karenanya, lanjutnya, tak heran jika masalah HAM di Papua terus menjadi perhatian internasional.

A.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 3 Juli Sidang gugatan perdata Calon Gubernur Terpilih Barnabas Suebu terhadap Ketua DPRP John Ibo, MM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Sebagaimana yang sudah diagendakan di sidang sebelumnya, bahwa rencana sidang kali ini mempertemukan kedua pihak (Suebu-John Ibo) untuk mencari peluang kemungkinan damai. Hanya saja rencana tersebut batal karena Suebu dan John Ibo tidak hadir. Demikian juga tawaran damai yang diajukan oleh Majelis Hakim nampaknya tidak akan terpenuhi pada sidang ini. Penjabat Gubernur DR. Sodjuangon Situmorang, M.Si, setuju dengan DAP agar permasalahan Pilkada Papua cepat diselesaikan. Sodjuangon yakin bahwa pelantikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mendagri juga sudah mengirim surat ke DPRP dan DPRP sudah menyikapi itu dan mengatakan siap untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku. 4 Juli Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sehati dan Forum Mahasiswa Independen Pemberantasan Korupsi mendatangi Gubernur mendesak agar segera menindak lanjuti kasus dugaan korupsi Bupati Waropen O. J. Ramandey. “Bahwa jika tuntutan kami tidak mendapat perhatian yang serius maka ada indikasi pihak tertentu yang dengan sengaja dan sadar membentengi pelaku kejahatan korupsi sehingga ditindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” tegas Ketua LMA Yapen Waropen Agus Tanawani

219


Polres Jayawijaya akhirnya menetapkan penahanan terhadap 2 dari 4 orang anggota DPRD Jayawijaya dan DPRD Yahukimo yang diduga menggunakan ijazah palsu. NK (47 thn) dan YI (46 thn) ditahan berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Papua No. 180/1065/SET tanggal 19 Juni 2006 dan dengan dasar itu Kapolres Jayawijaya mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dengan No.Pol 67/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Djoenso. 6 Juli Kasus gugatan perdata Barnabas Suebu, SH terhadap Drs. John Ibo, MM kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jayapura dengan agenda pembacaan tuntutan penggugat Barnabas Suebu, SH. Tuntutan Suebu setebal 32 halaman dibacakan oleh kuasa hukum Budi Setyanto, SH. Dalam tuntutan itu, Ibo digugat untuk memberikan ganti kerugian dengan jumlah Rp 510 miliar akibat tindakan penghinaan atau fitnah yang dilakukan John Ibo dan meminta maaf lewat media. 7 Juli Komisi B DPRP Papua menggelar rapat tertutup guna menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran subsidi angkutan beras PNS di PD Irian Bhakti. Rapat yang pimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRP, Drs. Paulus Sumino dan dihadiri Dewan Direksi PD Irian Bhakti, Dewan Pengawas, BPK, BPKP perwakilan Provinsi Papua, Disperindag, Bawasda Provinsi Papua ini memberikan batas waktu selama dua minggu kepada pengawas PD Irian Bhakti untuk melakukan langkah – langkah penanganan. Laporan Barnabas Suebu ke Polda Papua tentang pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh John Ibo, maupun adanya laporan dari John Ibo ke Mabes Polri tentang adanya pemalsuan surat keterangan yang dilakukan oleh Barnabas Suebu ditindak lanjuti oleh Polda Papua. Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus

220

Waterpauw, laporan Barnabas Suebu di Polda Papua, maka yang menanganinya hanya tim Reskrim Polda Papua. Sedangkan laporan John Ibo karena langsung ke Mabes Polri maka Mabes Polri akan mengirim timnya ke Jayapura. 10 Juli Yance Kayame, Ketua Komisi A DPRP, mengungkapkan salah satu penghambat jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih karena KPUD Provinsi Papua belum menyerahkan kembali hasil pleno dan putusan MA ke DPRP sesuai prosedur. Terkait dengan berlarutlarutnya rencana pelantikan ini, Mendagri M.Ma’ruf telah melayangkan surat bernomor 220/1308/Sj tertanggal 23 Juni 2006 kepada Pimpinan DPRP “Kami tetap akan memproses surat pengusulan pelantikan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, hanya saja hal itu akan segera dilakukan apabila KPUD segera menyerahkan hasil pleno dan putusan MA itu sesuai prosedur dan mekanisme dewan,” kata Yance Kayame. 11 Juli Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Henry M. menemui penjabat Gubernur Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Henry mengaku hanya sebatas berkonsultasi terkait dengan tujuan kedatangannya ke Papua. Kunjungan Henry ke Papua selama 3-4 hari bertujuan untuk mencari informasi seputar keadaan atau situasi politik di daerah ini. 12 Juli Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2007. Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan ditahun 2007 nanti Pemerintah Provinsi Papua akan memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan yang diterobos melalui 4 bidang strategis yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

221


Pemerintah Provinsi Papua sekarang ini sedang memfinalkan suatu rancangan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) tentang pengelolaan hutan lestari. “Rancangan Perdasus itu saat ini sudah disusun rapi dan sudah siap tinggal difinalisasi lalu disahkan oleh DPRP sehingga diharapkan di tahun ini juga sudah bisa dilaksanakan,” kata Gubernur Situmorang. 13 Juli Dalam persidangan John Ibo menolak gugatan Suebu dan juga melakukan gugatan balik senilai Rp 1 triliun lebih. Menurut Betsie kuasa hukum John Ibo.Pihaknya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menolak gugatan ganti rugi sebesar Rp 510 miliar, menolak permohonan uang paksa, menolak permohonan sita jaminan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Pihak tergugat mengajukan gugatan balik karena kliennya merasa tidak tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRP dan juga merasa tertekan karena apa yang dituduh adalah tidak benar. Sedangkan Tim Penasehat Hukum Barnabas Suebu (Pieter Ell, SH, dkk) pihaknya akan berunding dulu dan hasilnya akan disampaikan minggu depan. 15 Juli Para pegawai Kanwil BPN Provinsi Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai BPN asal Papua (FKPBAP) melakukan aksi protes karena tidak puas dengan kebijakan pimpinan pusat yang menunjuk langsung pergantian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua. Aksi ini bertepatan dengan acara lepas sambut Kakanwil BPN Provinsi Papua. Acara serah terima itu sendiri dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua pada hari Jumat, 14 Juli 2006 dari pejabat lama Hertog Paru, SH ke pejabat baru Ir. Emmiel A.E. Poluan, M.Si Setelah melalui pembahasan yang I dan intensif melalui Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbangda) oleh seluruh kabupaten dan kota serta instansi yang ada di wilayah Provinsi Papua, akhirnya disepakati bahwa usulan belanja pembangunan tahun anggaran (TA) 2007 sebesar Rp 2,3

222

triliun. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua, Dr. Giay, M.Si. “Jadi usulan belanja pembangunan kita untuk tahun 2007 mendatang adalah sejumlah Rp 2,3 triliun lebih,” kata Giay. Sekretaris Tim Sukses Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM, Yusak Yohanes dan Kuasa Hukum, Hendrik Tomasoa, SH, melapor ke Polres Jayapura terkait dengan tersebarnya selebaran yang menuding Bupati Jayapura, Habel Melkias telah melakukan korupsi dan memiliki istri simpanan. 17 Juli Disebabkan lamanya penundaan pelantikan gubernur Papua terpilih Barnabas Suebu, yang memenangkan pilkada di bulan Maret, Forum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Papua mengancam akan melakukan demo/ mogok guna meminta pelantikan segera dilakukan. Ancaman dikeluarkan oleh ketua forum Ruben Marey dalam demonstrasi di depan kantor gubernur Papua di Jayapura. Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze, meresmikan pesawat Boeing 737 seri 300 milik Pemerintah Kabupaten Merauke di Avron Bandara Mopah, Merauke. Peresmian itu ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pelepasan balon serta burung Kli ke udara. Kabag Perekonomian Sekda Merauke, Drs. M. Ricky Teurupun selaku Pimpro mengatakan dalam pembelian pesawat ini bekerja sama dengan PT. Merpati Nusantara Airlines. Ruben Marey dalam Forum PNS nya melakukan orasi tunggal di depan Kantor Biro Keuangan Setda Provinsi Papua. Dengan menggunakan microphone. Dalam orasinya Ruben meminta agar semua staf di Biro Keuangan tidak mengeluarkan duit sepersenpun sebelum Gubernur terpilih dilantik. “Saya menghimbau semua teman-teman staf di Biro Keuangan jangan melayani pengeluaran keuangan sebelum Gubernur terpilih dilantik, kalau tetap dikeluarkan akan dipolisikan,” teriak Ruben. 19 Juli Tim 10 DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) yang terdiri dari unsur pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi menemui Menteri

223


Dalam Negeri untuk memberikan klarifikasi surat pengusulan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006 – 2011. Ramses Wally salah satu anggota Tim 10 menegaskan bahwa dari pertemuan itu belum ada kata sepakat (belum ada keputusan final) kapan pelantikan itu akan dilaksanakan. 20 Juli Pelantikan Gubernur dan Wagub Papua 2006 – 2011 Barnabas Suebu, SH/Alex Hesegem, SE periode akan diselenggarakan setelah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM. Menurut John Ibo, hal ini terungkap setelah Tim 10 DPRP menghadap Menteri Dalam Negeri, M. Ma’ruf. “Dalam pertemuan kami dengan Mendagri itu, disarankan bahwa pelantikan akan berlangsung setelah terjadi pembahasan yang akan berlangsung usai kunjungan Presiden SBY ke Papua,” kata John Ibo. Sementara itu, Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, SH, meminta kepada semua pihak untuk waspada terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini terkait dengan belum pastinya tanggal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2006 – 2011. “Sejak Pilkada masih diproses di Mahkamah Agung dulu, banyak sekali yang minta-minta ke sini bahkan mau mencoba kasih saya uang, tapi saya tidak bisa diperdaya begitu saja,” kata Ferry Kareth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano, MM, membuka Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di ruang komputer Kantor Badan Pengelola Data dan Elektronika (BPDE) Provinsi Papua. Dalam pelatihan itu Benhur mengungkapkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura mengalami kebocoran rata-rata tiap bulannya Rp 400 juta. Kebocoran tersebut umumnya disebabkan sistem pengelolaan yang masih menggunakan sistem manual. ”Jadi salah satu tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengurangi kebocoran data dan penerimaan penghasilan daerah wajib pajak dan retribusi,”ungkap Benhur. Sidang perseteruan Barnabas Suebu – John Ibo kembali digelar di

224

Pengadilan Tinggi Jayapura dengan agenda replika dari pihak penggugat (Barnabas Suebu) atas pembelaan John Ibo pada persidangan sebelumnya. Dalam persidangan itu, Hakim Lodewyk Tiweri, SH, masih tetap memberikan kesempatan atau ruang agar ada upaya damai antara kedua belah pihak yang bertikai. “Saya pikir kedua figur tersebut sudah harus berpikir untuk berdamai demi pembangunan di Provinsi Papua,” kata Lodewyk. 22 Juli Pejabat Gubernur Papua, Sodjuangon Situmorang, dinilai melanggar UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur No 46/2006 tentang Pembagian Dana Otsus yang hanya didasari kesepakatan dengan para bupati/walikota, serta dinilai melanggar UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Pegawai Negeri Sipil Papua, Ruben Ps Marey. John Ibo dan Bas Suebu berdamai setelah dilakukan upaya rekonsiliasi dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua periode 2006-2011 ditetapkan. Rekonsiliasi ini difasilitasi Presiden SBY dan Mendagri H.Moh. Ma’ruf. upaya dalam mengakhiri masalah di Papua. Menurut John Ibo selain dirinya hadir juga Barnabas Suebu, Lukas Enembe, Wakil Ketua MRP Frans Wospakrik, Calon Gubernur IJB Abraham Atururi, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menkopolhukam Widodo AS, serta beberapa aggota DPRP lainnya. Ketua panitia pelantikan Gubernur periode 2006-2011 yang juga Sekda Provinsi Papua. Drs. H. Andi Baso Basaleng menegaskan bahwa pelantikan Gubernur terpilih Barnabas Suebu, SH dan Wakil Gubernur terpilih Alex Hesegem, SE akan dilaksanakan pada 25 Juli 2006. Kunjungan Presiden SBY ke Skouw, batal; tetapi ke Yahukimo masih sesuai jadwal. Hal ini bukan dikarenakan Papua yang belum siap, tapi lebih dipengaruhi oleh pihak PNG yang cenderung ingkar janji. Direncanakan Presiden akan bertemu Perdana Menteri PNG, Michael Somare pada tanggal 27 Juli.

225


25 Juli Rencana pertemuan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG) Michael Somare di Skouw-Wutung di Perbatasan RI-PNG waktunya diundur. Menurut Penjabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si bahwa tanggal 26 Presiden SBY akan singgah ke Jayapura lalu ke Wamena dan selanjutnya ke Yahukimo. Akhirnya rakyat di Provinsi Papua memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif. Ini menyusul telah dilantiknya pasangan Barnabas Suebu, SH dan Alex Hesegem, SE sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006 - 2011 oleh Mendagri Mohamad Ma’ruf atas nama Presiden Republik Indonesia di GOR Cenderawasih, Jayapura. Barnabas Suebu menyatakan bahwa setelah dirinya dilantik, baginya yang menjadi komitmen mendasar adalah membangun Papua menjadi Papua Baru dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 27 Juli Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman mengatakan Pemerintah bersama rakyat Papua akan melakukan revisi keberadaan MPR terkait dengan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Kita akan lihat perannya selama ini apakah sudah sesuai dengan tujuannya dan apakah sudah maksimal”. Pukul 08.45 rombongan Presiden tiba di Bandara Wamena dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI-AU. Tiba di Bandara Sentani, Presiden SBY dan rombongan disambut tarian selamat datang dan langsung menyalami Gubernur Barnabas Suebu, SH yang datang bersama Ny. Mary Suebu. Selain itu yang ikut menjemput mantan Gubernur yang juga Dirjen PUM Dr. Sodjuangon Situmorang, Ketua MRP Agus Alua serta Muspida lainnya. Direncanakan Presiden meneruskan perjalanan ke Pasemah dengan helikopter untuk panen raya ubi jalar, tetapi karena cuaca buruk dan kabut tebal rencana tersebut dibatalkan. Namun acara lain diantaranya mengunjungi sekolah di Wamena dan mengikuti apel besar Tim Interdep di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo.

226

28 Juli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui untuk mengevaluasi Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dalam pandangan terhadap pembangunan terakhir di Provinsi paling timur Indonesia ini. “Presiden merasa ini adalah waktu untuk mengevaluasi undang-undang yang telah berlaku selama kurang lebih tiga tahun,” ungkap juru bicara presiden Andi Malarangeng dalam pembukaan pertemuan antara kepala pemerintahan dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Evaluasi terhadap Undang-Undang Otsus Papua penting dalam kaitan rencana untuk meningkatkan jumlah Propinsi dan Kabupaten di Papua, yang sebagian sudah terjadi. Sementara Ketua MRP Dr. Agus Alue Alua mengatakan bahwa evaluasi Undang-Undang diperlukan untuk menemukan apakah ada pokok-pokok tersebut. Panwas Pilkada menggelar rapat pleno, untuk mengganti ketua Panwas yang dinilai tidak ada itikad baik. Mengingat pelaksanaan Pilkada tanggal 8 September 2006 sudah semakin dekat. Panwas Pilkada Kabupaten Jayapura sudah dibentuk dan diketuai oleh Johannes Mandowally, SH, namun hingga saat ini belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya. 3 Agustus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Ginanjar Kartasasmita, mengadakan rapat tertutup dengan Muspida Papua, bertempat di ruang VIP Gedung Negara Dok V atas. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH, memberikan berbagai masukan mengenai permasalahan yang dihadapi di Papua selama lima tahun ke depan, di antaranya yaitu pembangunan perekonomian rakyat: membangun dari kampung ke kota dan pembangunan Papua ke masa depan. Memasuki hari ke-10 menjabat sebagai Gubernur dan wakil gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, mengumpulkan semua staf di Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok II, baik itu pejabat esalon II hingga eselon IV maupun staf biasa. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengarahkan mereka agar membenahi kinerja yang selama ini mungkin masih rendah dan kurang disiplin. Selain itu, Gubernur juga memberi

227


“PR” yang harus dijawab dalam jangka waktu 3 hari. “PR” tersebut berupa pertanyaan, yaitu bagaimana mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan kemudahan dan kekuasaan (OTSUS) yang ada saat ini.

5 Agustus Dalam rapat pleno KPUD Kabupaten Jayapura, akhirnya memutuskan 5 pasang calon bupati dan wakil bupati yang bakal lolos dan 2 pasangnya dinyatakan gugur. Ke lima pasang calon yang lolos, yaitu Yusak Samonsabra dan Kaibu Jigibalom, Habel Suwae dan Zadrak Wamebu, Zadrak Taime dan Petrus Thu Lie Khoy, Moses Kalem dan Giri Wijayantoro, Ferdinand Yewi dan Daeng Husein. Kedua pasang calon yang tidak lolos, yaitu pasangan Darius Izak Danya dan Siska Yoku, Max Suebu dan Abdul Rajab Muin. Setelah direkapitulasi, ditetapkan bahwa daftar pemilih tetap yang ikut memilih 5 pasang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura adalah sebanyak 65.868 jiwa. 7 Agustus Masa pendukung dan simpatisan pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, yaitu Izak Darius Danya dan Siska Yoku mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka tentang penetapan calon. Mereka menilai bahwa KPUD tidak transparan dan cacat hukum dalam menetapkan bakal calon menjadi calon tetap dan juga meminta agar DPRD segera melakukan sidang paripurna untuk menanggapi aspirasi mereka. Yohanes Ibe (Tokoh masyarakat) dan Bonifasius Muenda (Tokoh adat) menolak rencana Pemerintah Kabupaten Keerom untuk mendatangkan para transmigran dari luar Papua. Alasannya karena program tersebut hanya menguntungkan pemerintah atau pejabat, dan juga para transmigran sementara rakyat kecil pemilik hak ulayat akan terinjak-injak dan tertinggal. Menurut Ibe, untuk mensejahterakan rakyat dan membangun daerah bukan dengan cara mendatangkan para transmigran, tetapi dengan memajukan potensi masyarakat asli, misalnya dengan membangun sekolahsekolah di pedalaman atau dengan membiayai kuliah anak-anak yang

228

mampu (berprestasi), membangun perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat serta memberikan pendidikan atau kursus kepada ibu rumah tangga dan generasi muda yang putus sekolah. Ribuan Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Yapen Waropen (Yawa) yang dipimpin oleh Max Karubaba melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yapen Waropen, di Serui. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan menyusul adanya gelombang protes para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yawa atas kebijakan Bupati Kabupaten Yawa, Soleman Daud Betawi, yang mengangkat sejumlah pejabat eselon II a/b tanpa melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan pejabat eselon yang diberhentikan tidak diberi jabatan lain karena dinilai tidak sejalan dan sepaham dengan kepentingan bupati. Mereka dinilai sebagai lawan politik bupati, ketika proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya. 8 Agustus Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kadir Sitanggang menyambut baik rencana dari Kejaksaan Agung yang meminta daftar nama buron korupsi dari setiap daerah, apalagi saat ini Kejati Papua memiliki satu buronan koruptor, yaitu Benny Benyamin, Direktur Proyek PPS yang diduga telah menyalahgunakan uang negara sebesar Rp 1 miliar. Daftar buron tersebut akan ditayangkan di televisi agar setiap warga yang melihat buronan korupsi itu dapat melaporkan kepada yang berwajib. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, berinisial FT diduga telah melakukan korupsi dan akan disidangkan di Kejari Jayapura. FT diduga melakukan korupsi sebesar Rp 360 juta lebih. Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay, mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan deadline yang dikeluarkan oleh Pemkot melalui tim pemindahan dan penertiban eks pasar Ampera kepada 14 KK warga eks pasar ampera agar segera pindah karena tempat tersebut akan dibuat taman hiburan.

229


10 Agustus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Thamrin Sagala mengatakan bahwa penataan dan pembangunan lokasi eks pasar Ampera dibiayai oleh 3 sumber dana, antara lain APBN Provinsi Papua sebesar Rp 3,9 M, APBD Provinsi Papua sebesar Rp 1,2 M dan APBD Kota Jayapura sebesar Rp 1,1 miliar. Jadi total dana yang dibutuhkan dalam penataan eks Pasar Ampera sebasar Rp 6,2 miliar. Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Konsorsium Masyarakat Pengusaha Papua, Naftali Mabel, menilai pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit di kabupaten Jayawijaya menyalahi aturan dalam administrasi pembangunan, karena dikerjakan tidak melalui prosedur lelang atau tender sesuai dengan Keppres No. 80 dan Keppres No. 18 tahun 2000. Di mana Bupati memberikan izin kepada pengusaha dan perusahaan tertentu untuk melaksanakan proyek. Naftali juga menghimbau kepada Pemkab agar benar-benar menjadikan pengusaha lokal sebagai mitra kerja pemerintah, sesuai dengan tuntutan Otsus yang mana menjadikan rakyat Papua menjadi tuan di negeri sendiri. 11 Agustus Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, tampaknya tidak akan mainmain dalam memberantas korupsi di Papua. Setelah melaporkan habisnya kas APBD 2005 ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin giliran menemui Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief. Barnabas mengatakan kedatangannya ke sejumlah pejabat Kejagung untuk minta dukungan membangun pemerintahan yang bersih selama memimpin provinsi paling ujung timur Indonesia tersebut. Wali Kota Jayapura, M.R. Kambu, usai menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada sidang paripurana DPRD Kota Jayapura mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan audit yang dilakukan pada tahun anggaran 2006, ada empat program yang dinilai memuaskan karena mencapai sasaran. Keempat bidang tersebut, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun demikian, masih

230

terdapat kekurangan dan keterbatasan yang bukan dikarenakan ketidakmampuan pemerintah, tetapi dikarenakan oleh tuntutan hidup yang semakin meningkat dan kompleks. Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay, mengatakan bahwa dewan akan mengkaji dan membahas ulang lima bagian laporan yang disampaikan oleh Walikota sebagai bagian LKPJ akhir tahun anggaran 2005. Kelima laporan tersebut antara lain LKPJ Walikota Jayapura tahun anggaran 2005, rancangan Raperda tentang perhitungan APBD Kota Jayapura tahun 2005, neraca Kota Jayapura tahun 2005, dan laporan arus kas pemerintah Kota Jayapura tahun 2005. Sekitar 40-an warga Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura melakukan aksi demo di balai desa Nolokla. Kedatangan mereka ke Balai Desa untuk menanyakan dana pemberdayaan kampung sebesar Rp 50 juta, yang peng gunaannya kurang transparan.Yubelina Ongge (40) sebagai koordinator massa mengatakan “Kami ingin dana yang disalurkan pemerintah pada tanggal 2 Agustus dijelaskan kepada kami tentang penyalurannya karena selama ini kami tidak mengetahui kemana larinya uang tersebut.” 14 Agustus Dalam siaran persnya, Foker LSM Papua mendesak Gubernur Barnabas Suebu, SH untuk segera mengaudit penggunaan dana Otsus mulai dari 2002-2006 sebagai tindak lanjut laporan Gubernur kepada Wapres Yusuf Kalla mengenai kekosongan kas APBD 2005. Pihaknya juga menegaskan bahwa APBD adalah dokumen publik bukan dokumen pejabat birokrasi. 15 Agustus Bupati Supiori, Drs. Jules F. Warikar, mengeluarkan perintah tegas bagi semua dinas dan badan yang masih melakukan kegiatan di Biak untuk secepatnya berkantor di wilayah Supiori selambat-lambatnya setelah perayaan 17 Agustus. Bupati Jayawijaya, David Hubi, dituntut 10 tahun penjara dan denda

231


Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan atas tindakan korupsi pengadaan pesawat Foker 27 seri 600, pengoperasian pesawat Antonov 12/AP dan pengadaan 2 unit Ground Power yang keseluruhannya bernilai Rp 13.601.780.000,-. Panitia Anggaran DPR Kota Jayapura menilai bahwa LPKJ Walikota Jayapura masih perlu dijelaskan dengan perincian yang lebih teliti. Sorotan disampaikan khususnya mengenai penggunaan dana BOS untuk SD, SMP dan SMA maupun alokasi dana otsus. Selain itu masalah sampah menjadi sorotan karena terus terkatung-katung penanganannya. 17 Agustus WaliKota Jayapura, M.R. Kambu, membantah sorotan panitia anggaran DPR Kota Jayapura dengan menegaskan bahwa LPKJ sudah jelas dan perlu dibedakan dari Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan. Dalam laporan itu sudah dibeberkan capaian yang telah diraih. Gubernur Barnabas Suebu menjelaskan bahwa audit yang akan dilakukan di jajaran Pemda bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan tetapi merupakan hal yang biasa dalam manajemen modern. Audit akan dilakukan dalam dua tahap: audit internal oleh Bawasda dan audit eksternal oleh BPK dan BPKP. Untuk itu APBD 2005 harus diaudit supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRP. 18 Agustus Wakil Ketua DPRP, Komaruddin Watubun, SH, menjelaskan bahwa belum terbentuknya Tatib DPRP selama satu tahun disebabkan oleh tarik menarik kepentingan para anggota dewan sendiri. Mula-mula alasannya adalah penyesuaian tetapi sekarang menjadi soal Perdasi dan ditambah lagi dengan PP 53 mengenai penambahan fraksi dan pengurangan komisi. DPRD Kabupaten Jayapura menggelar sidang istimewa Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura periode 2006-2011 meski terlambat tiga jam dari waktu yang direncanakan. 5 pasangan hadir tetapi pasangan Yusak Samonsabra tidak didampingi wakilnya.

232

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Drs. H. Bambang Setiawan menyatakan kesiapan untuk melakukan audit tergantung instruksi dari Gubernur. Di Lembah Kayo dan Werima, Kabupaten Yahukimo, Bupati Ones Pahabol beserta jajaran muspida menerima penyerahan simbol-simbol perang dan barang-barang yang disembah oleh Suku Kao dan Suku Nesuwen. Barang-barang tersebut kemudian dibakar sebagai tanda perdamaian dan sesudahnya diserahkan alkitab sebanyak 100 buah. 22 Agustus Puluhan massa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se-Indonesia, Kepala suku, tokoh intelektual, Sekretaris Persekutuan Gerejagereja di Jayawijaya, Pdt. Esmon Walilo, dan anggota MRP utusan Jayawijaya, Adolof Kogoya, melakukan demo terhadap kepemimpinan Plt. Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom. Mereka menilai kepemimpinan Plt. Bupati selama 6 bulan gagal karena dana-dana pembangunan tidak dipakai dengan baik, proyek pembangunan lebih diserahkan kepada orang luar, dan pembangunan tidak tampak hasilnya. Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw, menjelaskan bahwa berdasarkan jajak pendapat KPUD Kabupaten Jayapura, 4 pasang calon bupati dan wakil bupati kurang dikenal oleh masyarakat. Karena itu pihaknya menyarankan kepada pasangan yang ada untuk secara pro-aktif mengintensifkan kampanye mereka. Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya Jayapura, Melkias Yeke Gombo, menilai keterlibatan anggota MRP asal Jayawijaya sangat keliru dan memalukan karena MRP hanya berwenang mengenai hak-hak dasar orang Papua. 24 Agustus Mengingat pengalaman keterlambatan APBD 2006 yang berdampak pada keterlambatan realisasinya, Pemprov akan melaksanakan APBD 2007 mulai bulan Januari 2007. Untuk itu pihak Pemprov telah membicarakan hal ini dengan DPRP.

233


28 Agustus Drs. Setiadi dari PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM menjelaskan hasil survei timnya mengenai kinerja 10 pemprov termasuk Provinsi Papua. Penilaian itu diukur dari profesionalisme, kapasitas pemerintah, komitmen terhadap kepentingan publik, kemudahan akses layanan jasa publik. Berdasarkan hal-hal itu, Pemprov Papua masih dinilai rendah. 29 Agustus Bupati Jayawijaya, David Hubi, divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri/Tinggi Wamena dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena tuduhan korupsi. Vonis ini lebih ringan 5 tahun daripada tuntutan jaksa sebelumnya. Sekda Provinsi Papua menanggapi hasil survei PSKK UGM dengan mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut tidak semuanya benar. Pihaknya berargumen bahwa pemprov sudah melakukan semampunya. “Kalau hanya dilihat sepintas begitu saya pikir tidak semuanya benar karena tolok ukurnya dan bagaimana sistem penilaiannya tidak jelas. Penilaian atau tolok ukur Papua tentu beda dengan daerah lain karena di sini sangat banyak faktor hambatan yang mesti dijelaskan.” Anggota Komisi D DPRP Gerald Pahabol mempertanyakan realisasi usulan dana infrastruktur sebesar Rp 800 miliar pada anggaran 2007. Keputusan kasasi MA tentang pengangkatan anggota DPRD Mimika memperkuat SK Gubernur No. 182/2004. Kasasi ini mengancam kedudukan anggota DPRD Mimika yang dilantik berdasar SK No. 89/2004. Demikian dijelaskan oleh wakil Ketua DPRP Mimika, Samuel Pakage, SH. 18 September “Penghargaan Bintang Melanesia kepada Gubernur Suebu diberikan oleh Pemerintah PNG bukan dari lembaga lain yang tidak kompeten dan tidak kredibel. Itu berarti ada pengakuan pemerintah dan rakyat PNG atas jasa seorang gubernur Indonesia yang saat ini memimpin Provinsi Papua, wilayah yang bertetangga paling dekat dengan PNG,” kata Kuasa

234

Usaha Ad Interim KBRI di Port Moresby, Pratito Soeharyo. Penghargaan yang sama pernah juga diberikan Pemerintah PNG kepada tokoh masyarakat dan negarawan lain di dunia seperti Fiji, Vanuatu dan Salomon. 20 September Lebih dari seratus pemuda yang tergabung dalam LSM Lingkar Aksi Berantas Korupsi di Indonesia (Labirin) berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung, di Jakarta. Mereka mendesak Kejagung menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nabire, A.P. Youw. “Jaksa Agung dalam program seratus harinya berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus yang mengendap. Termasuk kasus korupsi Nabire. Tetapi mengapa kasus ini masih tidak tertangani di Kejaksaan Tinggi Papua. Makanya kami datang menagih janji itu,” ujar koordinator aksi, Rizky Yulianto. 25 September Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, mendatangi kantor DPRD Jayawijaya. Mereka melakukan demo damai, menyoroti kepemimpinan Plt. Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom, S.Sos selama 6 bulan yang dinilai gagal. Sebelum sampai di kantor DPRD, massa sempat longmarch keliling Kota Wamena. Dalam melakukan aksi demo, massa mambawa beberapa spanduk yang berbunyi ‘Kami membutuhkan Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan mampu mempersatukan semua elemen masyarakat’; ‘Masyarakat Jayawijaya menolak kepemimpinan Plt. Bupati Jayawijaya dan mendesak anggota DPRD Jayawijaya untuk mengusulkan kareteker’; dan ‘Kami menolak pemimpin berpoligami’. Koordinator demo damai Cosmas Kosay, S.Par dalam orasinya mengungkapkan, Plt. Bupati Nicolas Jigibalom dinilai tidak memiliki visi yang jelas dalam memimpin jalannya pemerintahan kabupaten Jayawijaya selama kurun waktu 6 bulan. 26 September Badan Eksekutif Mahasiwa Papua Se-Indonesia, menilai bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya sejak

235


terpilih hingga sekarang ini tidak pro aktif alias mandul dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kami menilai sampai saat ini, kinerja DPRD Jayawijaya mandul dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab mereka,” kata Fresco Wakerwa, Ketua Wilayah Pegunungan Tengah, Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se-Indonesia.

A.4 PENANGANAN KONFLIK 18 Juli Majelis Rakyat Papua (MRP) menginginkan bendera Bintang Kejora dijadikan lambang daerah Provinsi Papua. Keingingan tersebut telah sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menggariskan bahwa Papua memiliki lagu dan bendera kultural. Demikian diutarakan Ketua MRP Agus A. Alua dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, kemarin, di Jakarta. Pertemuan itu sendiri membahas pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua dan implementasi hak-hak dasar orang asli Papua. “Kita menginginkan soal bendera Bintang Kejora ini diatur dalam perdasus (peraturan daerah khusus) sebagai simbol kultural untuk bisa dikibarkan di tanah Papua. 21 Juli Pertikaian antar kelompok suku terjadi lagi di Kwamki Lama,Timika. Pertikaian terjadi ketika Yohanes Kogoya dari suku Nduga terluka parah oleh panah ketika dia menghadiri pemakaman anak kepala suku Bhintuka, Nugi, seorang anggota suku Dani. Nugi dilaporkan tenggelam di sungai di sekitar wilayah tersebut, tetapi suku Dani menyalahkan suku Nduga atas kematian tersebut. 24 Juli Polisi berjaga-jaga di Kelurahan Harapan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika. Situasi tegang karena perang antar suku yang sudah berlangsung selama tiga hari. Sedikitnya 8 orang

236

dilaporkan tewas diterjang anak panah, dan 39 lainnya luka-luka. Dengan demikian status wilayah Mimika dinyatakan Siaga I. 25 Juli ELSHAM Papua mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Polisi Papua harus menyelidiki keterlibatan PT FI dalam peristiwa Konflik Berdarah pada konflik Papua antara Dani dan Damal ketika berperang dengan menggunakan panah, senapan dan kapak yang berlangsung di Timika Papua. Perang mengambil tempat di daerah Harapan-Kwamki Lama, Timika, yang telah di konfirmasi oleh Polisi Mimika yang mengakibatkan 9 orang korban terbunuh dari kedua belah pihak. Korban yang meninggal adalah Yonis Mom, Albinus Kogoya, Korinus Kogoya, Elemutme Murib, Benny Mom dan Minus Mom. Korban yang lain belum bisa diidentifikasikan. Sekitar 39 orang mengalami luka- luka dan sedang di rawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. 26 Juli Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tulian bersama tokoh masyarakat Mimika Pdt. Abdiel Tinal, bertemu di Lapangan Babda Kaki untuk mengadakan negosiasi. Akhirnya kedua kubu sepakat untuk menghentikan perang. 27 Juli Suasana tegang masih terasa setelah kesepakatan damai antara dua kubu yang bertikai di Kelurahan Harapan Kwamki Lama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. “Kepala Suku Kwamki Atas sudah menerima tawaran damai, tapi bawahannya masih ada yang enggan menerima tawaran itu. Bahkan mereka masih menuntut agar perang lagi. Saya katakan bisa saja, tapi siapa yang rugi. Bisa saja kami polisi biarkan kamu baku bunuh sampai manusia di sini habis baru kami datang amankan. Kan bisa saja, hanya kami tidak tega begitu. Kami tetap berupaya supaya kamu mau berdamai,” kata Kapolres Mimika, AKBP Jantje Jimmy Tuilan, SE.

237


28 Juli Perang saudara kembali meletus di Kabupaten Mimika. 30 Juli Suasana di Kwamki Lama semakin kondusif, tanda-tanda perdamaian pasca perang saudara di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, semakin nampak. Saat ini hanya menunggu kesepakatan massa kedua kubu bersama pemerintah dan aparat keamanan untuk menentukan waktu dan tempat ritual adat perdamaian. 1 Agustus Perang antar suku di Timika berakhir dengan diadakannya upacara lepas panah dan bakar batu yang dilakukan oleh kubu tengah. 3 Agustus Perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika, yang berkecamuk berakhir. Kubu yang bertikai sepakat menandatangani perdamaian. Kesepakatan damai kubu bawah ditandatangani ; Yakobus Kogoya (Kepala Suku Dani), Mekome Murib dan Aser Murib (Kepala Perang). Dari kubu atas ditandatangani Jefman Waker, Negro Wanimbo dan Musa Tipigau Ketiganya Kepala Perang). Penandatanganan kesepakatan damai di kubu bawah/atas disaksikan Bupati Mimika Klemen Tinal, Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan dan Dandim 1710 Mimika Letkol (Inf) Gustav Irianto, unsur Brimob dan jajaran Muspida Pemkab Mimika. Hadir juga unsur gereja, diantaranya Pdt. Abdiel Tinal, Pdt. Lukas Wakum dan Pdt. Melkianus Kum. 11 Agustus Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan memberikan sumbangan berupa 2 karung beras untuk setiap korban perang saudara di Timika dari kubu atas, tengah dan bawah.

238

12 Agustus Perang di Kwamki lama kembali meletus. Dalam perang tersebut 2 warga tewas, yaitu Pendus Warkekwa (25) dan Paily Wandik (18) serta 90-an orang dinyatakan mengalami luka-luka. Dalam kunjungannya Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus mengajak agar masyarakat yang bertikai untuk berdamai. “Diam-diamlah sudah, kita harus hidup aman. Tidak usah ada perang lagi. Mari kita bangun Kwamki Lama, supaya anak-anak kita dapat kembali bersekolah. Bapabapa pendeta tolong ingatkan warga lagi. Apalagi hari ini adalah hari Minggu, kasih selalu menjadi pedoman hidup kita,” tutur Kapolda. Kapolda juga dengan tegas mengatakan bahwa jika dua kubu tersebut tidak berdialog dan perang terus terjadi maka pihak kepolisian tidak segansegan menindak oknum masyarakat yang berperang itu. 14 Agustus Upaya Kapolres Jayapura, AKBP Jacob Kalembang, untuk membuat kesepakatan bersama antara calon-calon bupati dan wakil bupati Jayapura gagal karena tidak semua menerima rancangan kesepakatan menjaga ketertiban selama pilkada. Pasangan Zadrak Taime menolak dengan alasan bahwa calon Habel M. Suwae masih tetap menjabat bupati meski sudah memasuki masa pilkada. Kedua kubu yang bertikai di Kwamki Lama, Timika, bersepakat mengakhiri perang dengan upacara perdamaian bakar batu yang disaksikan oleh Kapolres AKBP Jantje Jimmy Tuilan, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Gustaf Irianto, Kaden Brimobda Detasemen B Polda Papua Kompol Abubakar Tertussi, dan pejabat lainnya. Kubu atas datang dipimpin oleh Anser Murib berjumlah 84 orang dan kubu tengah dipimpin oleh Elminus Mom dengan jumlah orang yang sama. Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus menyatakan kekecewaannya kepada pihak MRP yang tidak menanggapi surat permohonan untuk terlibat dalam penyelesaian perang di Kwamki Lama, Timika, dan bahkan tidak ada yang hadir menengahi persoalan tersebut.

239


22 Agustus Perwakilan masyarakat Teluk Bintuni 7 suku yang dipimpin oleh Abraham Wekaburi melaporkan keresahan SARA akibat proses pilkada di kabupaten tersebut kepada Dewan Adat Papua di Jayapura dan meminta untuk menetralisir potensi konflik yang meresahkan tersebut. Direktur ICS, Budi Setyanto, menegaskan bahwa semua unsur penyelenggara Pilkada mulai dari KPUD, PPD dan PPS harus tetap menjaga independensi selain memahami aturan hukum pelaksanaan Pilkada agar mampu menghindari potensi konflik yang berbahaya. 29 Agustus Lima keluarga korban perang saudara di Kelurahan Harapan Kwamki Lama menyetujui pembayaran kepala bagi keluarga mereka yang meninggal sebesar Rp 1,5 miliar. Lima keluarga tersebut adalah Johny Mom, Naganungkalme Tembak, Elion Kum, Yohanes Kiwak dan Pael Yanem. Tiap keluarga mendapat bayaran Rp 100-300 juta. Dua kepala perang dari Kubu Tengah, Elminus Mom dan David Wandikbo, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengharapkan bantuan dari siapapun termasuk pemda Mimika. 8 September Upaya mendamaikan warga yang bertikai di Kwamki Lama oleh Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alua, serta Muspida Mimika, kembali gagal. Upaya mempertemukan tiga tokoh perang dari kubu bawah, tengah dan atas dalam pertemun tertutup di Hotel Sheraton pukul 09.00 WIT kemarin, tak membuahkan hasil. Pasalnya, ketiga tokoh perang kubu tengah, yakni Elminus Mom, David Wandikbo dan Jimy Kora, tidak mau menghadiri pertemuan itu tanpa alasan yang jelas. 18 September Gubernur Papua Barnabas Suebu mengajak masyarakat Papua yang selama ini berdomisili di Papua Nugini (PNG), agar pulang ke kampung

240

halamannya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara di Provinsi ini membangun Tanah Papua yang baru yakni masyarakat Papua yang adil, damai dan sejahtera. Hal itu disampaikan Gubernur Suebu ketika berdialog dengan sedikitnya 500 warga masyarakat Papua yang bermukim di PNG dengan mengambil tempat di Aula pertemuan KBRI di Port Moresby. 20 September Bentrokan antarwarga yang mirip perang tradisional terjadi di Distrik Duma-dama, Kabupaten Paniai, Papua. Diduga tiga orang tewas dan 33 orang lainnya terluka. Perang itu dipicu dugaan perselingkuhan antara Yusuf Wamoni dan istri Agustinus Hanau yang bernama Diwitau. Meski dugaan itu tidak pernah terbukti, perang pecah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Kartono menjelaskan, perang itu telah menewaskan satu orang dan mengakibatkan 33 orang dari kedua pihak luka-luka. Korban tewas adalah Pendeta Yeremias Hanau setelah bagian perutnya terluka karena terkena panah. Pendeta itu terpanah saat mencoba melerai konflik. 21 September PBI dan SKP mengorganisir peringatan Hari damai Internasional di Jayapura dengan membagi bunga di Abepura, Kotaraja, dan Jayapura. Selain itu kegiatan ini juga diisi dengan menulis pesan perdamaian dan pemutaran film yang bertemakan perdamaian di Gedung Kesenian Jayapura. Kegiatan ini terhenti karena listrik padam. Kapolda Papua Irjen Tommy Jacobus menegaskan, sengketa wilayah Suru-Suru antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua harus segera diselesaikan di tingkat provinsi. Kedua bupati yang terkait harus sama-sama beriktikad baik menyelesaikannya di meja perundingan dan jangan sekali-kali melibatkan masyarakatnya yang nanti akan berakibat bentrokan antarsuku. “Kalau sampai terjadi benturan antarsuku dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua yang sekarang ini sudah kondusif ”.

241


29 September Setelah berlangsung selama 4 hari sejak dibuka tanggal 26 September 2006 lalu di Hotel Sentani Indah. Konferensi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), akhirnya telah menghasilan beberapa keputusan penting. Selain pemilihan pengurus baru, melalui Konferensi kali ini, GKII Wilayah Papua disepakati untuk dimekarkan menjadi tiga wilayah. Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat GKII Pdt. Paul Paksoal, M.Div bila sebelum konferensi wilayah GKII Papua ini,GKII terbagi dalam 8 wilayah, di mana Papua masuk dalam wilayah VII. Maka dengan hasil konferensi GKII Wilayah Papua ini, jumlah wilayah pelayanan GKII menjadi 10 wilayah. “Dari hasil konferensi GKII Papua yang sah ini, GKII wilayah Papua dimekarkan menjadi 3 wilayah baru,”

A.5 ASPIRASI ‘M’ (MERDEKA) 1 Juli Sekitar pukul 13.30 WIT, 9 anggota TPN/OPM menyerahkan diri ke Mapolres Yapen Waropen dan diterima langsung oleh Kapolres Yapen Waropen, AKBP Drs. I Made Juliadi, SH. Sembilan orang tersebut antara lain Ayub Rere berpangkat Letnan Dua dengan jabatan Kepala Bagian Operasi, Saul Kakoli berpangkat Sersan Satu sebagai anggota, Dominggus Arobaya berpangkat Sersan Satu sebagai anggota, Markus Wayoi berpangkat Letnan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Strategi, Bernandus Mansai berpangkat Sersan Satu sebagai anggota, Yusuf Tarobi berpangkat Sersan Satu, Ambram Korowa berpangkat Sersan Satu, Teo Orare berpangkat Sersan Satu sebagai Komandan Pleton, Melianus Apufi berpangkat Sersan Satu. Selain itu mereka juga menyerahkan sepucuk senjata rakitan laras panjang. Sementara itu Yance Makunama, salah satu warga yang selama ini disebut-sebut sebagai mantan OPM menghadiri peringatan HUT POLRI ke-60 tersebut mengatakan turut merasakan kebahagian setelah bergabung dengan NKRI. Yan Makunama sendiri pada tahun 2004 lalu mengaku telah menyerahkan 3 pucuk senjata ke pihak TNI dalam hal ini Kodim, yang menurutnya merupakan milik adiknya Alm. Yosep Makunama

242

5 Juli Seorang pimpinan separatis telah meminta bantuan internasional untuk membantu apa yang disebut dengan genosida di Provinsi Indonesia. Kepala suku Koteka, Benny Wenda, juga mengklaim bahwa Indonesia dapat menghilangkan generasi suku Papua Melanesia. Wenda berbicara setelah mengantarkan petisi berisikan 730 tanda tangan ke kantor Perdana Menteri Inggris di Inggris minggu ini. 24 Juli Pemimpin Papua Barat dan perwakilan dari enam Komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat akan mengadakan konferensi pers di Madang, PNG. Para komandan tersebut bertemu untuk mendiskusikan penyatuan struktur perintah dan menegaskan komitmen mereka untuk mendukung Papua Barat sebagai tanah perdamaian. Pada pertemuan bersejarah tersebut semua komandan TPN dan wakilnya menyatakan untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju Papua Barat merdeka melalui jalan damai. Para komandan dan wakilnya dari Biak, Sorong, Manokwari, Wamena, Paniai, Fakfak, dan daerah perbatasan bagian selatan dan utara semua hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan di kota pelabuhan Madang mengumpulkan pemimpin dari 6 komandan Tentara Nasional Papua Barat. Penyelenggara pertemuan Jonah Wenda mengatakan kepada AAP, sebagian besar komandan telah melintasi perbatasan Papua untuk menghadiri pertemuan ini dan mereka menyatakan melanjutkan perjuangan mereka untuk Papua merdeka melalui jalan damai. Pertemuan itu melanjutkan pekerjaan dari Koalisi Papua Barat untuk Kebebasan Nasional membawa semua kelompok perjuangan dalam sebuah organisasi besar, kata Jonah Wenda. 1 Agustus John Ondowame, perwakilan internasional OPM, mengatakan bahwa mereka akan mencoba kembali untuk memasukkan isu dalam agenda Forum ketika pemimpin regional bertemu di Tonga tahun ini. Dia berharap konferensi awal dari Kelompok Spearhead Melanesia akan menunjukkan

243


sikap lebih simpati, dan negara-negara seperti PNG, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, akan mengkomunikasikan OPM. Dia mengatakan jika tidak melakukan sesuatu, arus pencari suaka dari Papua ke negara tetangga PNG dan Australia akan berlanjut. 12 Agustus Enam warga Nimboran, yaitu Oskar Demotokai, Hansmus Yambeyabdi, Yafet Demotokai, Yakob Yambeyabdi, Agustina Giyai dan Philipus Waican menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Kapolres Jayapura, AKBP Jacob Kalembang. Penyerahan ini disampaikan oleh Ketua Pemuda Pelaksana Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, Jefri Warisu (37). 15 Agustus Ratusan massa di Manokwari mengadakan demo damai menuntut referendum bagi masyarakat Papua tentang nasib dan masa depan Papua. Demo damai ini dimulai dari GOR Sanggeng sampai Gereja GKI Elim Kwawi, Kenari Tinggi, berjarak sekitar 2 km. 17 Agustus Dua puluh satu anggota TPN di bawah pimpinan Yundes Gumengga di Wamena dilaporkan menyerahkan diri dengan memberikan 14 butir peluru, 1 buah magazen senjata api, 2 lembar Bendara Bintang Kejora dan sebuah bendara berwarna putih bertuliskan “Berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni”. Penyerahan dilakukan di Aula Kodim 1702 Wamena dan diterima oleh Kakesbang Jayawijaya, Hari Partono. 15 September Sebuah kampanye baru yang meminta pemerintah Howard untuk tidak melanjutkan usulan perjanjian keamanan dengan Indonesia dikeluarkan oleh mantan-mantan politik Papua Barat Willem Zonggonau dan Clemens Runawery, serta Senator Bob Brown. Zonggonau dan Runawery yang sekarang tinggal di PNG, sedang dalam tur untuk mengkampanyekan

244

kemerdekaan bagi Papua Barat. “Ketika militer Indonesia terus melakukan tindakan represifnya di Papua Barat, segala fakta keamanan baru dengan Indonesia adalah sebuah kesalahan dan meningkatkan kemungkinan kekerasan terhadap hak asasi manusia,” kata Zonggonau pada konferensi media. “Pemerintah Australia seharusnya tetap mendesak bahwa jurnalis asing dan pengamat PBB diberikan akses penuh ke Papua Barat sebagai sebuah syarat awal dari perjanjian keamanan baru,” katanya. 17 September “Semua komponen masyarakat nasional dan internasional seharusnya tidak membandingkan sejarah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Timor Timur”, kata Frans Albert Yoku. Tokoh Papua yang tinggal di PNG tersebut membuat pernyataan karena masih banyak orang melihat sejarah Papua yang menjadi bagian Indonesia adalah sama dengan apa yang ada di Timor Timur yang masuk ke Indonesia di tahun 1976 dan merdeka di tahun 1999. “Membandingkan sejarah Papua dengan Timor Timur adalah sebuah kemunduran. Papua adalah Papua dan Timor Timur adalah Timor Timur,” tambah dia. 21 September Kendati sesungguhnya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan pemerintah Papua New Guinea (PNG) cukup baik bahkan harmonis, namun ternyata ada satu hal yang seringkali mengganjal hati pihak RI, yakni isu Papua Merdeka. Di PNG, isu Papua Merdeka merupakan hal lumrah dan sering dibahas. Bahkan seringkali menjadi isu kampanye politikus di negerinya Michael Somare itu. Sebab ternyata warga Papua yang jumlahnya cukup besar di negara itu menjadi aset politik yang sangat besar pula untuk bisa memenangkan suatu Pemilu. “Nah itulah kekuatan mereka di sini (PNG), baik di Nine Mile maupun Eight Mile serta tempat-tempat lainnya itu ribuan dari mereka memang tidak ikut memilih tetapi ribuan suara mereka juga bisa mempengaruhi,” kata Pratito.

245


Perdana Menteri Vanuatu telah menegaskan bahwa negaranya akan mengangkat isu Papua saat Forum Pimpinan Kepulauan Pasifik di Fiji bulan depan. Ham Lini mengatakan, Vanatu berniat untuk melanjutkan tradisi lama dalam mendukung Papua dengan penuh keyakinan. Ham Lini menyarankan dari awal tahun bahwa Forum Pimpinan atau para menteri asing membentuk delegasi untuk melakukan perjalanan ke Indonesia berbicara dengan Jakarta sejauh ini tidak berhasil.

A.6 PEMEKARAN VS OTSUS 24 Juli Rakyat Pegunungan Tengah, Provinsi Papua, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mendukung sepenuhnya proses pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah demi memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Forum Komunikasi Intelektual Pegunungan Tengah, Ham Pagawak. “Menurut rencana Presiden Yudhoyono akan berkunjung ke wilayah Provinsi Papua pada 27-28 Juli nanti. Untuk itu seluruh komponen masyarakat Pegunungan Tengah mendesak Presiden menyukseskan proses pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah sekaligus melantik Lukas Enembe menjadi Caretaker gubernur wilayah itu. Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf telah melantik Abraham Octavianus Atururi dan Rachimin Katjong sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2006 – 2011 provinsi Irian Jaya Barat. 28 Juli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah setuju untuk mengevaluasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Presiden merasa sudah waktunya untuk mengevaluasi peraturan yang telah berlaku selama tiga tahun terakhir ini,” demikian juru bicara presiden Andi Malarangeng menutup pertemuan antara kepala negara dengan Majelis Rakyat Papua (MRP).

246

30 Juli Ketua Pusat Kajian Pembangunan Kabupaten (PKP2K) Grime Nawa Arnold Udam, SH, mengatakan perlu adanya rekonsiliasi elit politik Papua dan IJB. Rekonsiliasi ini mesti menjadi pesan moral dan komitmen politik untuk membangun dan membawa masyarakat Papua menuju Papua Baru yang lebih sejahtera, adil dan bermartabat. Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun Papua berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua tidak diragukan lagi. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi Malarangeng usai pertemuan Presiden dan MRP. Pertemuan tersebut membahas bagaimana mempercepat pembangunan di Papua agar betul-betul dilandasi oleh Otonomi Khusus dan bisa dinikmati oleh rakyat di Papua. 31 Juli Nama Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) kemungkinan besar akan diganti menjadi Provinsi Papua Barat. Pergantian nama itu disesuaikan dengan perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman usai dirinya menerima kunjungan Gubernur Irjabar, Abraham O. Atururi, di Jakarta, mengatakan, telah ada pembicaraan kemungkinan pergantian nama Irjabar menjadi Papua Barat. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, Andarias Y. Maay, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam pertemuan dengan pihak DPR RI dikatakan, dari 23 pemekaran kabupaten baru se-Indonesia yang diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri, hanya 10 Kabupaten yang dasar pendiriannya siap ditetapkan oleh DPR RI dalam waktu dekat ini. Rancangan Otonomi Khusus dari pemerintah mendapatkan kritikan dari LSM. LSM menilai bahwa rancangan tersebut kurang melibatkan elemen asli dari Papua. Kalangan LSM yang terdiri dari YLBHI, Elsam, HRWG, INFID, Imparsial, Kontras, WALHI, JATAM, PBHI, dan Pokja Papua mengkritisi rancangan Otsus. Mereka menilai bahwa sudah

247


seharusnya pembicaraan konsep mengenai Otsus di Papua dilangsungkan di Jayapura. “Sebab amanat UU No.21 /2001 tentang Otsus Papua menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Papua agar memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan serta perwujudan HAM di Papua”, kata Patra M. Zen, Ketua ad interim YLBHI. 4 Agustus Seluruh anggota MRP mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, bertempat di ruang Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II. Dalam pertemuan tersebut Gubernur mengatakan bahwa keberadaan IJB sebaiknya diupayakan landasan hukumnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus duduk bersama dan sepakat bahwa IJB dan Papua harus satu, sehingga memudahkan untuk melakukan negosiasi ke pusat. Menurut Gubernur, pemekaran provinsi boleh saja dilakukan, asalkan MRP hanya satu, yaitu MRP yang bernaung di bawah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Ketua DPRD Provinsi IJB, Jimmy Idjie mengatakan, pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur Kampus, DPRD, birokrasi pemerintahan dan unsur lainnya dalam rangka mempersiapkan rancangan aturan dan kedudukan IJB pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. Tim ini akan membuat rancangan atau konsep tentang kedudukan dan persepsi IJB dengan Provinsi Papua sebagai Provinsi induk serta keterkaitannya dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. 6 Agustus Ketua Pokja Agama MRP, Pdt. Benny Yantewo mengatakan, untuk meningkatkan pembangunan di bidang keagamaan demi tercapainya pelaksanaan Otsus, pemerintah diminta untuk mengalokasikan dana Otsus sebesar 10% untuk memperluas pembangunan dalam bidang keagamaan.

248

Menurutnya, pemerintah adalah wakil Allah, sehingga pemerintah Papua harus tunduk dan taat pada Allah serta selalu melibatkan Tuhan dalam memimpin dan membangun masyarakatnya. Dengan demikian pelaksanaan Otsus dapat terselenggara dengan baik dan berhasil. 7 Agustus Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) akan segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri sebagai lembaga representasi kultural. “Kami tidak menyetujui hanya satu MRP. Irjabar harus punya satu MRP tersendiri. Rakyat Irjabar tidak pernah mengakui keberadaan MRP di Jayapura. Apalagi mereka tidak pernah memperjuangkan keberadaan Irjabar sebagai provinsi,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irjabar, Demianus Jimmy Idjie. Menurut Idjie, pernyataan berbagai pihak yang menyatakan MRP hanya satu dan sudah final adalah tidak benar. Sebab, Irjabar sebagai provinsi tersendiri harus memiliki MRP. “Saya mau tanya finalnya di mana. Pasal 74 Nomor 54 Tahun 2005 tentang MRP menghendaki Irjabar punya MRP,” tandasnya. Anggota Komisi A DPRP Provinsi Papua, Derek Pakage, mengatakan bahwa meski pelaksanaan Otsus di Papua sudah memasuki tahun ke lima, namun hasilnya belum maksimal. Banyak rakyat Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan dana Otsus. Menurut Derek Pakage, untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana Otsus, pemerintah sebaiknya dan secepatnya membuat suatu Perdasus. Dengan demikian pada tahun anggaran 2007 penggunaan dana Otsus benar-benar tepat sasaran dan mudah diawasi penggunaannya. 8 Agustus Majelis Rakyat Papua menolak mentah-mentah pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah yang dipelopori sekelompok kepala daerah di kawasan itu. Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) tak menginginkan Papua terpisahpisah setelah sebagian rakyat melakukan perlawanan atas rencana pemekaran tahun 2004 yang menimbulkan perang suku dengan korban lima tewas. Anggota Kelompok Kerja Adat MRP, Adolof Kogoya dan

249


Alfius Murib, di kantornya di Jayapura menyatakan, pemekaran Irian Jaya Tengah telah ditanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya pekan lalu. “Saat itu ada beberapa kepala daerah yang membawa aspirasi, tetapi ditolak Presiden,” ungkapnya. 23 Agustus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap pemerintah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat dalam waktu dekat dapat membicarakan masalah yang terkait dengan implementasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pembahasan itu terutama terkait dengan pembagian atau alokasi dana Otsus di kedua daerah tersebut. “Pemerintah pusat diharapkan secara proaktif dapat memediasi penyelesaian masalah itu,” kata Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam Sidang Paripurna Khusus DPD. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus) sudah berjalan lima tahun. Namun implementasi Otsus yang seharusnya menjawab hak-hak orang asli Papua belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Otsus lahir untuk kepentingan rakyat, hingga dapat dibilang merupakan penggenapan dari harapan dan impian masyarakat Papua untuk hidup layak di tanah ini. Demikian dikatakan Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Washington Turnip, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Papua, saat membuka konsultasi publik peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pengawasan sosial yang diselenggarakan Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, di Jayapura. 28 Agustus Sekda Provinsi Papua, Andi Baso Basaleng, menjelaskan bahwa pertemuan konsolidasi antara MRP dengan elit politik Papua dan IJB yang dijadwalkan 25 Agustus batal dilaksanakan. Alasan yang diduga adalah pihak IJB menghendaki dilakukan pertemuan lebih dulu antar pemerintah provinsi dan dalam tahap berikut melibatkan MRP. Sekda menduga elit politik IJB menilai MRP mengganjal pembentukan provinsi IJB. Peneliti fungsional BP3D, Don Flassy, mengatakan bahwa sebaiknya MRP bijaksana dalam menangani persoalan IJB dan tidak membuatnya makin rumit.

250

IJB senyatanya sudah ada sehingga sebaiknya tidak diganggu lagi. Pihaknya menegaskan agar pemekaran lainnya harus dalam koridor Otsus. 28 September Aspirasi Pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah (IJT) yang tengah terangkat ke permukaan akhir-akhir ini merupakan masalah 7 Kabupaten bukan hanya Nabire. Untuk itu semua stakeholder dapat memahami persoalan kenapa dan dasarnya apa aspirasi Pemekaran Provinsi IJT perlu segera direalisasikan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire Penias Pigai, S.Sos. Menurut Penias, persoalan IJT ini merupakan masalah 7 Kabupaten, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Waropen, Serui, Biak dan Supiori. Karena itu perlu ada dukungan dari semua stakeholder dalam menyuarakan aspirasi tersebut. “Sebab, apabila kita tidak dimekarkan, pembangunan di daerah ini akan begini terus. Artinya dengan adanya pemekaran provinsi dapat membuka keterisolasian daerah yang selama ini dirasakan oleh rakyat,” tegas Penias Pigai. Langkah Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menggalang lembaga-lembaga donor dari berbagai negara, bertemu di Papua dan berbicara khusus seputar pembangunan Papua, direspon pengamat politik Papua, Frans Maniagasi. Menurut Frans yang juga Anggota Pokja Papua di Jakarta, langkah itu sangat baik karena merupakan terobosan positif yang dilakukan Pemprov Papua untuk pembangunan secara menyeluruh di Papua. Frans juga memberikan masukan penting yang perlu diperhatikan Pemprov Papua sebelum merealisasikan masuknya para investor asing ke Papua.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA B.1 HAK ATAS PENDIDIKAN 2 Juli Sekurangnya 340 orang guru dibutuhkan untuk mengajar sekolah tingkat dasar dan atas seluruh daerah Supiori di Papua. Demikian dikatakan. Kepala Kantor Bagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata, Yermias Fakdawer hari Sabtu. Ia mengatakan kantornya akan segera

251


menyelesaikan masalah tersebut. “Dalam bulan ini, kantor pendidikan akan menerima guru kontrak yang akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Kebutuhan yang paling besar adalah di bidang matematika, fisika, kimia dan bahasa Inggris. Dengan adanya lebih banyak guru untuk mengajar dibidang ini, kita mengharapkan adanya perbaikan mutu pendidikan,” katanya. 14 Juli Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua Drs. James Modouw, MM, prihatin dengan tingginya biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetap sejumlah sekolah di Kota Jayapura yang mencapai Rp 1 Juta. “Sekolah tidak boleh memakai momen PSB utuk memungut uang dari masyarakat. Apalagi untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah,” kata James Modow. 18 Juli Ketua Divisi Ekosob Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, S.Sos meminta Gubernur, Bupati dan Walikota tegas terhadap sekolah mengenai tingginya pungutan sekolah. Mulai dari SD, SMP, hingga SMU yang kemudian sebagian calon peserta didik tidak dapat melanjutkan pendidikannya disebabkan biaya yang tinggi. Dan katanya mengenai fasilitas dan pembangunan itu bukan tanggung jawab sekolah tersebut tetapi tanggung jawab pemerintah (Dinas P dan P Provinsi, Kabupaten/ Kota). 7 Agustus Tiga pelajar asal Papua, yaitu George Saa, peraih medali emas lomba internasional bidang fisika tahun 2004, Anike Boare, peraih medali emas internasional bidang fisika tahun 2005, dan Rudolf Surya Bonay, peraih the fist step to nobel prize in chemistry di Polandia akhir Mei 2006, diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke istana presiden untuk menerima Satya Lencana Wirakarya.

252

8 Agustus Dalam rapat koordinasi dan revitalisasi pendidikan di Jakarta, Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengusulkan agar gaji, tunjangan, pangkat, mutu guru yang ada di pedalaman Papua dinaikan supaya mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Hal ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat. 14 Agustus Bupati Yahukimo, Ones Pahabol, mengakui bahwa hingga saat ini masalah perempuan memang masih tersembunyi. Meski demikian pemerintah sudah memiliki program pengembangan gender dengan pelatihan bagi kaum perempuan. 17 Agustus Mendiknas Bambang Sudibyo mengakui bahwa anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan memang belum memenuhi formula MK sebesar 20% dari APBN. Dalam RAPBN 2007 anggaran untuk pendidikan hanya sebesar Rp 51,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 495,9 triliun atau hanya sebesar 10,3%. Meski demikian jumlah ini dikatakan telah naik 18,5% dibandingkan dengan APBN 2006 sebesar Rp 43,3 trilyun (9,1%). 23 Agustus Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan, sebenarnya Pemda memiliki alokasi dana yang cukup untuk membebaskan biaya pendidikan dengan pembagian 2/3 dari Pemerintah Pusat dan 1/3 dari daerah. 25 Agustus SMPN 5 Jayapura dipalang oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat dari Hamadi yang menuntut ganti rugi dari pemerintah kota. Pembangunan SD Inpres di Kampung Yeti, Kabupaten Keerom, dianggap terlalu jauh dari pemukiman masyarakat setempat. Karena itu, penduduk setempat yang menghendaki SD tersebut dibangun di pusat

253


kampung memalangnya. Demikian diungkapkan oleh Kadis P dan K, Oktovianus Nasadit. Wakil Ketua Komisi E DPRP, Danang Jaya mendukung pernyataan Mendiknas mengenai pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun mengingat alokasi anggaran Otsus bidang pendidikan sebesar 25%. Juga dari APBD, APBN dan dana bantuan pendidikan lainnya.

B.2 HAK ATAS KESEHATAN 30 Juli Puluhan perawat rumah sakit jiwa melakukan aksi mogok kerja. Mereka meminta kepada Gubernur Provinsi Papua meninjau kembali pengangkatan dr. Ferry Gedi sebagai Direktur RS Jiwa Abepura, karena dinilai sangat tidak tepat dengan kebutuhan rumah sakit jiwa saat ini. 3 Agustus Ketua Umum Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah Kota Jayapura, M.R. Kambu, mengatakan pelatihan dan sosialisasi survei merupakan salah satu hal yang tepat dalam rangka mencegah penyebaran HIV-AIDS. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Papua per triwulan I 2006, untuk Kota Jayapura yang teridentifikasi HIV-AIDS sebanyak 216 kasus, yaitu Positif HIV sebanyak 40 orang dan AIDS sebanyak 176 orang. 7 Agustus Ketua Klasis GKI Biak Selatan, Pdt. Simon Petrus Wospakrik merasa prihatin dengan adanya 51 ibu rumah tangga yang terkena AIDS, apalagi kebanyakan dari mereka masih dalam usia produktif. Untuk mengatasi dan menanggulangi bahaya AIDS para tokoh agama mempunyai tekad melakukan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat berupa pendidikan seks, pada semua kelompok usia. Dengan demikian setiap masyarakat dapat terhindar dari penyakit HIV-AIDS. Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Provinsi Papua, drh. Constant Karma, mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh

254

dari KPAD Papua sebanyak 50-an ibu rumah tangga di Kabupaten Mimika terinfeksi HIV-AIDS. Menurutnya, tingginya angka kasus HIVAIDS dipengaruhi oleh 3 M yaitu Man, Money dan Mobility (laki-laki, uang dan mobilitas yang tinggi). Jumlah yang ada terus bertambah dari bulan ke bulan. Berdasarkan data per 31 Maret 2006 jumlah penderita HIVAIDS, yaitu 2.199 orang. 14 Agustus Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mengungkapkan bahwa kasus HIVAIDS di Papua sudah sangat mengkuatirkan sehingga dibahas dalam Pokja KPA di Jakarta. Hingga akhir Maret 2006 terdapat 2.199 kasus namun angka tersebut diperkirakan akan membengkak mencapai 11.660 kasus. Berdasarkan kelompok umur kasus HIV-AIDS Papua tertinggi berada pada usia 20-29 tahun. Sementara untuk kasus pada kelompok usia 1519 tahun Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Gubernur Barnabas Suebu mengungkapkan rencana Pemprov untuk merekrut sekitar 200 orang dokter untuk mendukung program pengembangan kesehatan berbasis masyarakat di 2.500 kampung di seluruh Papua. 16 Agustus Direktur RSUD Biak-Numfor Dr. Isak Pairunan menjelaskan bahwa pelayanan di rumah sakit tersebut terganggu karena pengadaan obat-obatan terlambat datang. Hal itu disebabkan terlambatnya pembahasan APBD pada tahun berjalan. Jumlah dana yang diperlukan rata-rata Rp 1 milyar per tahun. 17 Agustus 438 orang warga Merauke yang tinggal di Gudang Arang mengalami keracunan makanan sesudah menyantap nasi bungkus saat perayaan HUT RI ke-61. 21 Agustus HIV-AIDS adalah ancaman yang makin besar bagi masyarakat Papua Barat. Para peneliti menegaskan bahwa provinsi yang dikuasai oleh

255


Indonesia itu telah terinfeksi 10 kali lebih tinggi dari data resmi. Hal itu dikatakan Pendeta Socratez Sofyan Yoman, ketua dari Persekutuan Gereja Baptis di Papua Barat, saat berada di New Zealand untuk konferensi di Universitas AUT dan tour keliling negara tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan hak asasi manusia yang terjadi setiap hari di provinsi yang dikuasai oleh Indonesia tersebut. Ia mengatakan bahwa ancaman penyebaran HIV-AIDS merupakan perhatian yang besar bagi Papua Barat. “Lebih dari 2.000 orang Papua terinfeksi HIV/AIDS, termasuk wanita, anak-anak, remaja dan pegawai negeri,” katanya. Masalah ini bertambah dengan banyaknya pekerja seks yang terinfeksi penyakit tersebut. 22 Agustus Walikota Jayapura, M.R. Kambu, mengungkapkan, program pengendalian banjir dilakukan dalam bentuk pembersihan saluran-saluran yang ada secara rutin. Juga pendalaman dan perluasan saluran. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di saluran-saluran air. 23 Agustus Angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Asmat sampai saat ini masih tergolong cukup tinggi. Menurut Wakil Bupati Drs. F.B. Sorring, S.Sos, MM, masih tingginya angka kematian ibu dan anak tersebut karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Asmat yang 90% merupakan perairan dan rawa dengan penyebaran penduduk yang terpencar. Dikatakan, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang prima sehingga tidak mustahil angka kematian ibu dan anak masih terus meningkat. Kepala Bappeda Kota Jayapura, M.H. Thamrin Sagala, mengungkapkan bahwa rekomendasi kementrian Lingkungan Hidup untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah “sanitary landfield” dinilai tepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan sistem penimbunan sampah terbuka atau sistem pembakaran. Jika disetujui maka sistem ini akan diterapkan dalam tahun 2007.

256

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan, ikan dan mie oleh Badan Pemeriksa Makanan dan Obat, penyebab keracunan makanan di Merauke adalah bakteri staphylococcus aureus yang ada dalam ikan yang sudah kadaluwarsa dan tidak dimasak secara baik. Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Makanan dan Obat, drg. Josef Rinta R. M.Kes. 24 Agustus Dua Ratus Empatbelas personil prajurit Kodam XVII/ Trikora mengalami keracunan makanan setelah makan nasi bungkus. 25 Agustus Pihak RSUD Dok II Jayapura mengeluhkan tumpukan sampah di lingkungan rumah sakit yang sudah dua bulan tidak diangkut dan sudah masuk ke badan jalan.

B.3 KESEJAHTERAAN UMUM 2 Juli Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua Drs. Tedjo Suprapto mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2006 ini, DASK (BPMD) Provinsi Papua sebesar Rp 23 miliar. Dana itu diprioritaskan untuk pelatihan tenaga pendamping PPK untuk distrik dan kampung, kegiatan pembangunan masyarakat di 14 titik terisolir serta pembangunan perumahan penduduk yang masih difokuskan pada daerah–daerah yang penduduknya belum memiliki rumah layak huni. 4 Juli Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di depan Pemerintahan Indonesia, hari ini menandatangani persetujuan untuk mendukung Program Pengembangan Papua. Prakarsa 5 tahun akan mendukung pencapaian dari Tujuan Pengembangan Milenium (MDgs) di Provinsi Papua dan Irian

257


Jaya Barat. Pemerintahan Belanda akan memberikan kontribusi yang besar yaitu 8 juta dollar Amerika untuk program, didukung oleh UNDP dan GOI. 6 Juli PD Irian Bhakti akhirnya melakukan pekerjaan subsidi angkut beras PNS ke pedalaman menyusul adanya penunjukkan dari Gubernur Papua. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Utama PD Irian Bhakti, Matias Sarwa. “Sekitar 500 ton sudah didistribusikan ke pedalaman dengan Trigana,” ungkap Matias Sarwa. 10 Juli Ribuan warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Asmat melakukan aksi demo damai menuntut Kantor Pos wilayah Asmat untuk segera merealisasikan pembayaran Bantuan Langsung Tunai tahap III. Kepala Kantor Pos Agats, Toni Walong, membenarkan dana bantuan itu sudah ada namun belum dapat didistribusikan ke semua distrik karena tidak tersedia dana transportasi untuk pendistribusian ke tingkat distrik. “Persoalannya, kalau ada yang sudah dibagikan, nanti masyarakat yang ada di distrik lain akan protes. Sebab, masyarakat tidak memahami kendala mengapa BLT tersebut belum dibagikan,” jelas Toni Walong. Bupati Yahukimo, Ones Pahabol, SE melakukan penanaman padi perdana di sawah percontohan yang disiapkan 5-10 hektar yakni di kilometer 16. Pemerintah Kabupaten Yahukimo mendatangkan tenaga terampil dari Merauke yang selanjutnya ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani Yahukimo yakni Sugiono. Menurut Bupati Pahabol, ke depan persawahan ini harus berkembang dan tumbuh dengan baik di Yahukimo. 18 Juli Polisi menggagalkan pengiriman BBM ilegal yang akan dibawa ke Mamberamo. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Kartono Wangsadisastra, kapal tersebut membawa bensin sebanyak 6.860 liter dan BBM tersebut

258

rencananya akan diangkut dari Argapura Pantai menuju ke Mamberamo Hilir. Setelah proses penyidikan, kami menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu pemilik BBM dan MP pemilik kapal 19 Juli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paniai menemukan ada delapan proyek fiktif atau proyek yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai terhitung sejak Tahun Anggaran 2001-2006. Akibat proyek yang diduga fiktif tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 67,5 miliar. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Yan Tebay, S.Sos. “Di atas kertas realisasi 100%, namun kenyataannya nihil. Apapun alasannya, Bupati harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Yan Tebay. 6 Agustus Pemda Papua dalam tahun 2006 telah menganggarkan Rp 1 Milliar untuk pengadaan teknologi listrik tenaga surya bagi daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau oleh PLN. Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna BPMD Provinsi Papua, Habel Howay, pengadaan listrik tenaga surya tersebut digunakan untuk membantu penerangan bagi masyarakat, khususnya para guru atau penginjil yang bertugas di pedalaman atau desa-desa. Untuk tahun ini bantuan tersebut diaplikasikan hanya di beberapa tempat, yaitu di kampung Skow, Distrik Muara Tami, sebanyak 28 unit, Kampung Ampas, Distrik Waris sebanyak 20 unit dan Sentani sebanyak 5 unit. 9 Agustus Sebanyak 10 orang nelayan asal Dok V Bawah ditembak dan ditangkap di perbatasan perairan laut RI-PNG. Di antara 10 nelayan tersebut, 1 nelayan yaitu Mulyadi (27) tewas tertembak, 2 orang kritis, yaitu Hamid (21) dan Gopal (21). Sedangkan 7 nelayan lainnya ditangkap, yaitu Hamka, Nasrul, Lupus, Dawi, Sahril, Nompo, dan Tohamirah.

259


10 Agustus Setelah melalui upaya diplomatik oleh KBRI di Vanimo, akhirnya jenazah Mulyadi (27) nelayan yang tertembak di wilayah perbatasan perairan RI-PNG tiba di Jayapura. Aksi penembakan terhadap nelayan Papua di perairan perbatasan RIPNG, mendapat reaksi keras dari KBRI di Port Moresby dengan melayangkan nota diplomatik untuk menyampaikan protes dan permintaan klarifikasi dari pemerintah PNG terhadap peristiwa penembakan tersebut. 15 Agustus Dinas Pasar Kota Jayapura melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di pinggir dan samping ruas jalan di Pasar Youtefa. Penertiban ini dipimpin oleh Penanggung Jawab Pasar Youtefa, H. Amran Tumapa. Para pedagang tradisional mengeluh karena tidak ada tempat jualan bagi mereka di los dan tidak mampu membayar uang sewa meja. 22 Agustus Pemerintah PNG menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan atas insiden penembakan nelayan Indonesia di perairan perbatasan RIPNG pada 9 Agustus 2006 yang lalu. 28 Agustus Bupati Keerom, Celcius Watae, menjelaskan, rencana untuk membuka kembali program transmigrasi masih sebatas wacana. “Program transmigrasi tujuannya untuk membuka isolasi suatu daerah dan juga mempercepat pembangunan, di mana Kabupaten Keerom yang baru dimekarkan ini memiliki lahan yang cukup luas dengan potensi yang besar, namun tidak diimbangi oleh jumlah penduduk untuk mengelola potensi ini. Karena itu tidak ada salahnya kalau isu tentang program transmigrasi ini mencuat kembali,” katanya. Syarifuddin (40), nelayan yang ditangkap dan ditahan di Vanimo, membantah bahwa pihaknya melewati batas perairan karena dia sudah sering berada di daerah tersebut dan juga karena tidak ada rambu-rambu pembatas di perairan tersebut.

260

Sekda Provinsi Papua, Andi Baso menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah perundingan dengan pihak pemerintah PNG melalui konsulat RI di Vanimo. 13 September Pasar Sentral Jayapura yang berada di Hamadi atau yang dikenal masyarakat dengan Pasar Hamadi, ludes terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari perumahan warga Hamadi Pantai yang berada di belakang komplek Pasar Hamadi. Sedangkan penyebab terbakarnya pasar yang dibangun tahun 1974 silam ini, bukan dari kompor atau akibat arus pendek, namun diduga kuat berasal dari api lilin yang berada di rumah milik Ilham, warga Hamadi Pantai.

B.4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 27 Juni Perusahaan nomor tiga di China, grup CNOOC, hari Rabu mengatakan masih membicarakan harga Gas Alam Cair (LNG) dengan Indonesia dan mengharapkan kesepakatan akhir Juli. Ketua Pengawas Minyak dan Gas Indonesia BPMIGAS, Kardaya Warnika, sebelumnya mengatakan pada bulan ini Indonesia telah setuju untuk meningkatkan harga LNG dari BP-Proyek Tangguh, yang akan di jual ke CNOOC, dengan harga ratarata minyak $ 38/ barrel dibandingkan dengan level sebelumnya $ 25. 30 Juni Kapedam XVII/Trikora Letkol Caj. G.T. Situmorang menarik satuan non organik dan menggantikannya dengan anggota organik. Dengan pengalihan Kodal pengamanan dari TNI ke Polri itu, maka satuan tugas TNI yang bertugas di kawasan Freeport akan segera kembali ke markas masing-masing dan diganti oleh anggota organik dari Kodam XVII/Trikora. 3 Juli Menurut Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto, di wilayah Indonesia Timur penangkapan ikan secara illegal

261


cukup marak terjadi di laut Arafuru bagian Selatan mendekati daerah Merauke, Biak dan seterusnya. Menurutnya, untuk mengurangi tindak pidana Illegal Fishing perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Kelautan, Kejaksaan dan Pengadilan. Keputusan pemerintah yang mengalihkan pengamanan (Pam) PT Freeport sebagai salah satu objek vital nasional dari TNI kepada Polisi mulai direalisasikan. Hal ini ditunjukkan dengan diberangkatkannya 600 personil Polri dari Mabes Polri Jakarta ke Jayapura dipimpin oleh mantan Dasat Brimobda Robby Kaligis. Dengan demikian Operasi Tembaga di PT Freeport berakhir dan Operasi Amole I dimulai. Jika dari analisis dan evaluasi terhadap operasi Amole I dinilai masih belum mampu, maka operasi akan diperpanjang menjadi Operasi Amole II. 4 Juli Militer Indonesia (TNI) secara formal telah menyerahkan tanggung jawab keamanan pertambangan raksasa yang di jalankan oleh PT Freeport Indonesia kepada Kepolisian Nasional wilayah Papua daerah Mimika. Penyerahan ditandatangani dan di segel oleh Komandan Militer Trikora Mayjen George Toisutta, Komisaris Kepala Polisi Papua Tommy Jacobus, Eksekutif Wakil Presiden bagian Keamanan PT Freeport, Frank D. Reuneker, dan Laksamana Pertama Djoko Sumaryono, Asisten Menko Polkam, di Timika, ibukota Mimika. Penyerahan dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 63/2004. PT Freeport masuk dalam klasifikasi obyek vital sesuai dekrit 2004 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Pertambangan. Lebih dari 350 personil dari Komando Strategi Angkatan Darat, digantikan dengan 600 anggota polisi brigadir mobil dari Kelapa Dua Jakarta. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Indonesia telah di panggil untuk menutup tambang tembaga dan emas Freeport McMoran di Provinsi Papua. Direktur Eksekutif jaringan, Siti Maimunah, mangatakan pertambangan seharusnya ditutup untuk sementara untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah meninjau kembali akibat adanya pertambangan. Maimunah menghilangkan pendapat bahwa pertambangan

262

Grasberg telah memberikan kemakmuran atau kekayaan kepada masyarakat lokal di Timika atau secara umum di Papua. 6 Juli Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Johnson Panjaitan, SH menyayangkan sikap geram yang ditunjukkan Kapolri dan Menhut. Johnson bahkan menganggap sikap kedua pejabat negara itu sebagai upaya cuci tangan terhadap masalah illegal logging. “Jadi saya melihat Kapolri dan Menhut hanya membuang tanggung jawab terhadap kasus illegal logging ini, merekalah yang mempunyai peranan penting bagaimana menuntaskan kasus ini hingga para tersangka bisa divonis berat. Sebab tuntasnya kasus tersebut tergantung dari bagaimana berkas perkaranya,” ungkap Panjaitan. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus menanggapi sikap Kapolri dan Menhut yang geram terkait dengan banyak kasus illegal logging di Papua diputus ringan bahkan bebas, sebagai hal yang wajar. “Untuk penyelidikan kasus illegal logging, kami harus mengirim anggota hingga ke pelosok–pelosok, bahkan harus sewa kapal dan sebagainya. Kalau kemudian putusannya bebas kan menjengkelkan,” ujar Kapolda. 10 Juli Operasi Amole I mulai dijalankan untuk mengamankan PT Freeport. Sebanyak 600 personil Polri dari Mabes Polri Jakarta yang telah tiba sejak hari Sabtu, 8 Juli 2006 mendapat sorotan dari Anggota DPRP Komisi A, Ramses Walli. “Kami sangat mendukung dengan adanya pengalihan pengamanan PT Freeport dari TNI ke Polri. Hanya saja mengingat areal operasi pertambangan itu ada di provinsi Papua, maka alangkah baiknya jika personil Polri yang ditugaskan di Freeport dari Polda Papua bukan dari pusat,” ujar Walli. Alasannya, karena personil Polri yang ada di daerah (Polda Papua) lebih mengetahui persoalan–persoalan daerah itu dari sisi Kamtibnas, adat istiadat, kehidupan sosial, hingga budaya masyarakat Papua.

263


11 Juli Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nafri dinilai tidak sesuai dengan pola awal yang ditentukan dan telah menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar. Hal ini terungkap dari pembahasan laporan akhir tentang kajian lingkungan pengelolaan (TPA) oleh Tim Konsultan PT Ananda di Aula Kantor Walikota. 14 Juli Markus Sraun, dari Jawatan Pertambangan Bintuni, mengatakan, investor nasional yang berada di Jakarta, PT Asoka Abadi sedang melakukan eksplorasi cadangan batu bara di Distrik Horna, Teluk Bintuni, Provinsi Irian Jaya Barat. 15 Juli Perusahaan Minyak Nation Petrolium ditolak oleh masyarakat asli Suku Warembori di hilir Sungai Memberamo Hilir, Kabupaten Sarmi. “Kami menolak keberadaaan perusahaan minyak Nation Petrolium yang saat ini melakukan survei di daerah kami. Mereka masuk tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dan hanya untuk kepentingan orang tertentu, bukan masyarakat setempat. Kalau memang untuk masyarakat setempat harusnya ada pemberitahuan sebelumnya,” kata Fredy T.H. Rumayomi, Ketua Ikatan Pemuda dan Pelajar/Mahasiswa di Kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Papua. 17 Juli ”Tak seorangpun yang ditahan tahun lalu pada Operasi Hutan Lestari yang dinyatakan bersalah dalam penebangan liar karena adanya konflik peraturan yang membuat susah pelaksanaan hukum melawan kejahatan tersebut,” kata polisi. Meskipun demikian, para pencinta lingkungan juga menyalahkan korupsi dalam pelaksanaan peraturan, termasuk polisi, jaksa penuntut dan pengadilan negeri yang terkenal kerap melepaskan pelaku penebangan liar dari hukum. Tahun 2005 polisi menjalankan Operasi Hutan Lestari yang kedua dan mengungkapkan 137 kasus penebangan liar terjadi di Papua. Meskipun demikian, 52 kasus tersebut tidak pernah sampai

264

pada pengadilan. Sementara itu13 yang lain dilepaskan karena kekurangan bukti, 18 kasus lainnya diproses pengadilan tetapi akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Juru bicara Kepolisian Nasional Komisaris Senior Bambang Kuncoko mengatakan, Peraturan Perhutanan tahun 1999, yang memberikan otoritas kepada menteri kehutanan untuk mengeluarkan ijin logging, bertentangan dengan peraturan otonomi daerah yang memberikan daerah hak-hak untuk mengeluarkan ijin untuk proyek yang berbasis masyarakat kecil. Grup lingkungan mengatakan ijin daerah telah dimanipulasi oleh pejabat yang tidak peduli benar atau salah, termasuk wakil rakyat, anggota militer dan polisi, yang bekerjasama dengan perantara dan perusahaan logging asing untuk menebang pohon secara liar. “Diharapkan dengan peraturan, ada beberapa intepretasi antara penguasa dalam menentukan apakah log legal atau tidak,” kata Bambang. Perusahaan Freeport-McMoran Copper & Gold pada Selasa mengumumkan keuntungan per ¼ semester yang melebihi perkiraan. Meningkatnya harga logam telah menutupi penurunan produksi tembaga di pertambangan Grasberg Indonesia. Perusahaan yang sahamnya mengalami peningkatan 1.6%, pada ¼ semester berikutnya mengalami peningkatan keuntungan sebesar 367.3 juta dollar, atau 1.74 persaham, dari 175 juta dollar, atau 91 sen per saham, pada tahun sebelumnya, kata perusahaan yang berpusat di New Orleans. 23 Juli Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Kadir Sitanggang, SH mengatakan perkara yang ditangani Kejati Papua, tidak pernah berhenti, bahkan cenderung terus meningkat. Yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah kasus Illegal Logging. Dengan adanya Operasi Hutan Lestari II sejak 2005, tercatat 82 perkara sudah menjadi agenda Kejati Papua. 25 Juli Perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold hari Rabu mengatakan, memasukkan perubahan dan menyatakan kembali persetujuan kredit sebesar 465 juta dollar. Perjanjian 3 tahun dengan grup

265


peminjam termasuk JP Morgan Chase Bank mungkin bisa ditambahkan menjadi 500 juta dollar dengan tambahan komitmen pinjaman, menurut komisi saham dan bursa. 30 Juli Beyond Petroleum (BP) dan partnernya menantikan penandatanganan perjanjian sebesar 2,6 milliar dollar (1,4 milliar poundsterling) pinjaman untuk membiayai Proyek Tangguh Indonesia Gas Alam Cair, kata kepala BPMIGAS negara. Perusahaan Energi raksasa BP, yang menjalankan proyek di daerah terpencil Indonesia Timur, Provinsi Papua, tahun lalu percaya mendapatkan 3,4 miliar dollar dari beberapa institusi keuangan asing. “Ada rencana untuk menandatangani pinjaman sebesar 2,6 milliar dollar untuk Proyek Tangguh oleh BP sebagai pelaksana dan partnernya,” kata kepala BPMIGAS Kardaya Warnika. 30 Juli Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Yacobus terus mendalami keterangan tiga penyusup Freeport yang dicurigai sebagai penyusup yang akan melakukan terorisme di PT Freeport. Ketiga orang tersebut, dua diantaranya adalah karyawan Freeport dan satunya dicurigai sebagai penyusup. Sampah hasil pengerukan di sepanjang trotoar Jalan Raya Padang Bulan akhirnya diangkut oleh Dinas PU Kota Jayapura. Yustus Apainabo, staf Dinas Pekerjaan Umum mengatakan, pihaknya mengalami sedikit kendala karena keterbatasan truk untuk mengangkut sampah. Menurut Kepala DKP Kota Jayapura, Luhulima Siradjidin, pihaknya berencana mengganti serta melakukan penambahan bak-bak kontainer sampah yang ada di Pasar Youtefa dan terminal, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pasar. 3 Agustus Sepuluh hari menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua, Gubernur Barnabas Suebu, SH akan membuat gebrakan baru dalam dunia kehutanan, yakni akan mencabut izin HPH-HPH yang tak memiliki industri

266

pengolahan kayu di daerah ini. “Pemegang HPH yang tidak membangun industri di Papua akan kami cabut izinnya,” kata Gubernur Barnabas Suebu, SH. Berdasarkan hasil penyelidikan dan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Iriana Mutiara Idenburg, ditemukan area yang mengandung emas, tepatnya di Kampung Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Menurut Direktur PT IMI, Michael R. Thirbeck pada tahun 2006 dan 2007 akan dilakukan pemboran dan kalau hasilnya positif, maka akan dilakukan studi kelayakan tambang. 11 Agustus Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay, meminta agar para pengusaha yang saling mengklaim lokasi pendulangan emas diminta segera berdamai sehingga tidak terjadi konflik yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Apabila terjadi konflik kami akan memulangkan 2 pengusaha pendulang emas tersebut yaitu Ari dan Marzuki. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengeluarkan tiga SK Bupati No. 110, 111, dan 112 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengelolaan Penerbangan, Penambangan dan Penunjukkan Operator dengan Sistem Pengelolaan Satu Pintu. Menurut wakil Bupati Nabire, Tonny Karubaba, SK ini dikeluarkan karena belakangan ini terjadi beberapa masalah di lokasi tambang emas kali Degeuwo antara lain pengrusakan lingkungan dan tidak tertibnya penerbangan helikopter yang mengganggu aktifitas pemerintah. 14 Agustus Sekda Kabupaten Keerom, Drs. I Wayan Sura, MM, menyatakan bahwa pihak Pemkab Keerom sangat mendukung upaya eksplorasi tambang emas yang dilakukan oleh PT Iriana Mutiara Idenburg di Distrik Senggi. Batas akhir tahap pertama eksplorasi adalah tahun 2007. 30 Agustus Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi telah melarang nelayan Philipina, Thailand dan China untuk masuk ke perairan Indonesia. “Di masa lampau mereka bisa masuk ke perairan Indonesia melalui ijin

267


umum tapi sekarang hanya diijinkan beroperasi di perairan dengan ijin investasi,” ujarnya saat berbicara dalam seminar tentang nelayan ilegal di Universitas Surabaya (Ubaya). 18 September Temuan 52 spesies baru di kawasan Teluk Cenderawasih serta perairan di sekitar Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana, Irian Jaya Barat membuktikan betapa kayanya biota laut di kawasan Kepala Burung, Pulau Papua. Puluhan spesies yang belum teridentifikasi secara ilmiah tersebut terdiri atas 24 jenis ikan baru, 20 jenis karang, dan 8 jenis udang-udangan. Bahkan kawasan seluas 18 juta hektar tersebut menyimpan sekitar 75% jenis karang yang ada di dunia. Hasil survei menunjukkan sedikitnya ada 1.200 jenis ikan dan 600 jenis karang di perairan tersebut. Survei yang dipimpin Dr. Mark Erdmann, Senior Advisor Program Kelautan Conservation Internasional Indonesia, dilakukan di Teluk Cenderawasih pada Februari dan di FakFak - Kaimana dari April hingga Mei 2006. 19 September Pemerintahan Indonesia menilik langkah apa yang harus diambil dalam melindungi lautan di Provinsi Papua sebagaimana dikatakan oleh para ahli sebagai kekayaan yang tak ternilai dalam biota laut. Direktur Kelautan Yahya Mulyana mengatakan informasi tentang lautan di Kepala Burung Papua adalah signifikan. 21 September Penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia (PT FI), perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat yang beroperasi di Mimika, Papua, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2001 - 2005) mencapai Rp 17,20 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, akumulasi penerimaan untuk pajak penghasilan dan royalti selama periode yang sama masing-masing mencapai Rp 13,48 triliun dan Rp 1,97 triliun. Tahun 2005 lalu saja, kontribusi fiskal PT FI yang mulai beroperasi 30 Desember 1991 berdasarkan Kontrak Karya (KK) dengan pemerintah Indonesia itu, terhadap APBN sebesar Rp 8,26 triliun atau setara dengan 1,62% dari total APBN periode itu.

268

23 September Delapan kepala suku di Timika, yakni; Mesak Tenbak; Simon Kum; Benyamin Kiwak; Elminus Mom; Biangkije K; Johannes Magai; Elminus Mom dan David Wanimbo, menuntut PT Freeport Indonesia segera membayar ganti rugi nyawa yang hilang kepada keluarga korban akibat Pihak manajemen Freeport turut serta membantu perang suku yang terjadi di Kwamki lama, Timika dengan menyediakan 15 bus besar untuk mengangkut ribuan warga lokal dari Mbanti, Kimbeli dan Utikini lama dan sekitarnya untuk terlibat langsung dalam perang suku yang terjadi di Kwamki Lama 21 Juli. Hal itu sekaligus sebagai upaya dari manajemen Freeport untuk mengalihkan para pendulang emas yang selama ini mengantungkan hidupnya dengan mengais rezeki dari sisa-sisa limbah tailing buangan PT Freepot Indonesia ke dalam sungai Aikwa

269


270

BAGIAN II

ANALISIS P ERISTIW A PERISTIW ERISTIWA A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK A.1 KEBEBASAN WARGA Dalam triwulan ini kita dihadapkan pada sejumlah peristiwa kunci yang mencerminkan derajat perlindungan negara terhadap kebebasan warga Papua berhadapan dengan berbagai tindak kekerasan fisik maupun struktural. Peristiwa-peristiwa berikut ini dapat menjadi ukuran betapa kehidupan rakyat di Papua rentan akan berbagai bentuk tindak kekerasan. Dalam triwulan ini dicatat peristiwa-peristiwa yang mengancam hak hidup orang Papua sebagai berikut: dua kasus pengadilan terkait dengan persoalan PT Freeport Indonesia, peristiwa penembakan di Karubaga, Kotaraja, serta perang antarmarga di Timika yang sering dinamakan ‘perang suku’. Proses pengadilan atas dua perkara besar juga menyedot perhatian kita bersama, yakni pengadilan atas kasus pembunuhan guru warga negara Amerika dan Indonesia di areal pertambangan PT Freeport Indonesia tahun 2002 dan kasus bentrokan 16 Maret 2006 di Abepura yang juga terkait dengan perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu. Kedua kasus ini tidak hanya menarik perhatian di tingkat Papua tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Hal ini lumrah saja karena perusahaan itu merupakan perusahaan asing dari Amerika yang telah menyumbang Rp 17,20 triliun lebih sejak 2001– 2005 kepada negara (lihat bagian Hak atas Sumber Daya Alam di bawah). Namun jika dilihat dengan lebih teliti, banyak perbedaan mencolok antara kedua kasus tersebut dan ini berakibat pada penanganan keduanya. Kesamaannya antara lain adalah [1] kedua peristiwa berkaitan langsung dengan operasi PT Freeport Indonesia, [2] jatuhnya korban jiwa, [3] perhatian besar di tingkat lokal hingga internasional. Adapun perbedaannya: [1] lokasi kejadian, [2] korban dan perlakuan terhadap korban, [3] cara penanganan kasus, [4] dampak politis.

271


Penanganan peristiwa pembunuhan guru-guru PT FI merupakan peristiwa yang rumit karena melibatkan banyak pihak, tenaga, biaya, dan energi sosial yang sudah dicurahkan sejak tahun 2002. Jadi proses investigasi dari pihak kepolisian, FBI, kalangan pegiat HAM, sudah memakan waktu sekitar 4 tahun sebelum akhirnya tujuh orang Amungme ditangkap dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan diterbangkan ke Jakarta untuk diadili. Jika menengok ke belakang, peristiwa ini ditangani dari masa Kapolda Made Mangku Pastika yang dengan cermat melakukan pengusutan kasus ini dalam kerjasama dengan pemimpin agama dan sejumlah LSM Jayapura. Proses pengusutan ini sebenarnya sudah menguak sebagian tabir dengan menunjukkan berbagai keganjilan dalam kasus ini. Namun kemudian terhenti saat Made Mangku Pastika dipindahkan ke Bali untuk menangani kasus bom Bali. Meski demikian, perkara kriminal ini sempat mendatangkan reaksi keras dari sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat karena dikaitkan dengan perang anti teror mereka. Setelah tiga tahun berlalu, penanganan justru menjadi kusut karena terjadi berbagai keganjilan. Amat mencolok mata tindakan aparat kepolisian dalam menangani perkara kriminal biasa karena memakai dalih keadaan tidak aman sehingga sidang dilaksanakan bukan di tempat kejadian perkara melainkan di Jakarta. Dari pengakuan tujuh orang terdakwa, mereka menyangka bahwa salah seorang tersangka (Anton Wamang) akan memberikan kesaksian di pengadilan. Sementara enam orang lainnya, termasuk seorang pendeta, semata-mata mengantar kepergiannya. Senyatanya mereka ditangkap dan dibawa ke penjara. Drama penangkapan hingga pemindahan ke Jakarta ini tidak hanya menarik perhatian besar publik tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan aktivis LSM dan aktivis politik Papua karena proses penangkapan tersebut melibatkan sejumlah nama yang dikenal sebagai aktivis politik Papua. Berbagai pertanyaan dan kecurigaan merebak tetapi tak terjawab secara tuntas. Sebaliknya, peristiwa bentrokan di Abepura yang terjadi empat bulan silam sudah memasuki babak putusan dengan vonis yang dijatuhkan kepada sekelompok mahasiswa meski laporan PGGP kepada Komnas HAM mengindikasikan bahwa terdakwa itu justru korban operasi penyisiran pasca bentrokan berdarah yang menewaskan 4 polisi dan 1 anggota TNI AU

272

tersebut. Itu berarti proses pemberkasan perkara terjadi secara kilat karena hanya dalam waktu empat bulan tersebut polisi menyatakan telah menangkap pelaku meski semua terdakwa menyangkal keterlibatan mereka. Lebih dari itu, saksi polisi sendiri mengaku di muka hakim bahwa mereka tidak melihat terdakwa di lokasi kejadian. Upaya balas dendam polisi terhadap terdakwa ternyata tak berhenti pada proses pengadilan dan penghukuman. Meski sudah berstatus terdakwa dan dalam tahanan kejaksaan, salah seorang terdakwa kasus Bentrok Abe 2006 justru masih mengalami tindak kekerasan dari polisi karena memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diyakininya. Aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi terdakwa ternyata main hakim sendiri hingga terdakwa luka parah dan lebih dari itu, makin traumatis. Meski sama-sama terkait dengan PT Freeport, jelaslah bahwa perkara Abepura tidak berdimensi internasional karena tidak ada warga asing yang terlibat dan lebih dari itu, aparat keamanan terbunuh dalam bentrokan tersebut oleh massa. Fakta ini justru menjadikan kasus Abepura menjadi sarana stigmatisasi kelompok mahasiswa sebagai kelompok pengacau dan ancaman politik bagi pemerintah. Upaya ini memang kelihatan nyata dalam pernyataan-pernyataan para pejabat di media. Sebagai dampaknya, kita bisa merasakan suasana ketakutan dan saling curiga kembali melanda komunitas masyarakat asli Papua. Selain dua kasus besar itu, sejumlah tindakan telengas terjadi di Karubaga dan Kotaraja yang telah mendatangkan korban. Di Karubaga kembali aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan justru mendatangkan akibat fatal karena mengundang amuk massa. Sementara itu di Kotaraja, seorang pemuda ditembak hingga terluka parah oleh sekelompok pemuda. Hingga hari ini tidak terungkap dari mana pelaku mendapatkan senjata api tersebut. Tanda-tanda ini memberikan petunjuk mencemaskan karena senyatanya senjata api mulai dimiliki oleh orang sipil dan lebih buruk lagi, dipergunakan secara kriminal.

A.2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN Di bidang pertahanan dan keamanan, serta keutuhan wilayah teritorial NKRI secara menyeluruh, termasuk pengamanan objek vital negara di Timika maupun di sekitar perbatasan Papua dan Papua New Guinea (PNG) tetap

273


menjadi sorotan pemerintah dan pihak TNI. Keduanya juga terus berupaya melakukan penyadaran dan pembinaan terhadap aktivis gerakan OPM di Papua. Satu hal yang juga dianggap penting dan mengganggu stabilitas dan keutuhan NKRI adalah upaya internasionalisasi masalah Papua oleh pihak LSM asing. Tiga pokok inilah yang mewarnai dinamika politik dan kebijakan pemerintah selama triwulan ini. Integritas dan keamanan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tanah Papua harus dijaga. Untuk itu TNI Angkatan Laut melalui Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto menargetkan pembangunan Markas Komando Wilayah Laut III (Bagian Timur) yang akan berpusat di Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, akan selesai pada tahun 2008 dengan jumlah personil sebanyak 5000 personil. Meskipun ditargetkan demikian tetapi belum ada kucuran dana dari pemerintah untuk pembangunan markas ini. Dengan bertambahnya pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah Indonesia Timur, secara khusus di Papua, berarti bertambah pula jumlah personil pasukan keamanan di wilayah Tanah Papua. Suatu perubahan penting lainnya di bidang keamanan terjadi, yaitu adanya pengalihan tugas pengamanan PT Freeport Indonesia dari pihak TNI kepada pihak Kepolisian. Sebanyak 600 personil dari kesatuan Brimob Jakarta ke Timika. Perubahan ini tentunya mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Ramses Wally, salah seorang anggota DPRP, mengingatkan bahwa sebaiknya personil yang ditugaskan untuk pengamanan Freeport tidak berasal dari luar Papua tetapi dari Papua karena mereka lebih memahami dan mengetahui situasi dan kebudayaan yang ada di Papua. Dengan demikian akan mengurangi berbagai kekerasan yang terjadi selama ini di wilayah tersebut. Seperti kita ketahui bersama dan juga telah diuraikan pada bagian lain tentang pengelolaan sumber daya alam, selama kehadiran anggota TNI dalam tugas pengamanan PT Freeport sejak tahun 1973, sejak itu terjadi berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil, penduduk asli di sekitar wilayah pertambangan. Dengan adanya pengalihan tugas pengamanan Freeport dari TNI ke Polisi, diharapkan ada perubahan situasi sosial politik dan HAM di wilayah itu. Perubahan ini diharapkan dapat membawa perubahan paling tidak meminimalisir jumlah kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di wilayah

274

Kabupaten Mimika ini. Apalagi saat ini ada paradigma baru yang dipegang Polri. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Artinya dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Di wilayah perbatasan RI–PNG, upaya pengamanan ditunjukkan dengan pembangunan pintu lintas batas. Dalam rangka peresmian atau pembukaan pintu lintas batas ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semula direncanakan melakukan kunjungan ke Papua, sekaligus juga mengunjungi beberapa daerah seperti Yahukimo dan Wamena. Persiapan pengamanan juga dilakukan tidak hanya di wilayah batas, tetapi juga di seluruh daerahdaerah yang akan dikunjungi oleh presiden SBY. Meskipun kunjungan tersebut diundur sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih. Wilayah perbatasan ini dipandang oleh pihak pemerintah Indonesia dan juga TNI sebagai wilayah pergerakan aktivis OPM. Karena itu wilayah ini diamankan dengan menurunkan personil TNI, termasuk Kopassus. Aktivitas mereka di wilayah ini sangat meresahkan masyarakat yang tinggal di kampungkampung sepanjang batas. Aktivitas mereka sehari-hari sangat mengganggu warga setempat karena setiap kali mereka akan berburu atau mencari bahan makanan di hutan, mereka selalu dituduh sebagai anggota OPM. Padahal mereka adalah orang kampung setempat yang sejak turun-temurun telah melakukan aktivitas berburu. Seperti telah diketahui bersama, wilayah perbatasan tersebut didiami oleh suku-suku asli Papua yang memiliki nilai budaya dan sejarah kekerabatan dan adat dengan warga yang tinggal di wilayah PNG. Dusun-dusun atau wilayah adat warga di perbatasan Indonesia juga masuk sampai ke wilayah negara tetangga PNG. Maka wajar sajalah jika aktivitas sehari-hari mereka harus melintasi batas negara. Terkadang mereka berburu atau harus bermalam di hutan dan dusun-dusun selama berhari-hari untuk mengumpulkan bahan makanan. Aktivitas ini sering salah dinilai oleh pihak keamanan. Masyarakat sipil ini dianggap sebagai anggota aktivis OPM, padahal mereka hanya rakyat biasa yang sedang menyambung hidupnya. Karenanya bukan menjadi hal

275


yang aneh lagi ketika masyarakat merasa resah dan tidak nyaman hidup di kampungnya sendiri. TNI terus berupaya melakukan penyadaran kepada anggota OPM, terutama yang masih berada di pedalaman. Menurut TNI, kesadaran itu telah terlihat dengan semakin banyak anggota gerakan ini yang menyerahkan diri untuk dibina. Mereka yang telah menyerahkan diri diberikan pembinaan berupa wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Mereka juga diberikan jaminan hidup berupa uang kesejahteraan hidup yang besarnya diatur oleh Dinas Sosial, dengan kata lain pemerintah menjamin kehidupan mereka. Hal inilah yang ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sudarsono Hardjosoekarto. Situasi yang sama juga disebutkan terjadi di wilayah PNG. Aktivitas tentara Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan dilaporkan oleh media massa bahkan sampai masuk ke wilayah PNG sekarang menciptakan keresahan juga bagi warga PNG yang tinggal di wilayah batas seperti yang ditulis dalam sebuah laporan ekplosif sebuah buletin di Australia. Untuk kepentingan menjaga keutuhan dan ancaman terhadap wilayah NKRI itulah maka pada bulan Agustus 2006, sekitar 100 delegasi dari Provinsi Papua Indonesia dan Kabupaten Western serta Sandaun, PNG, menghadiri pertemuan perjanjian perbatasan (BLM). Ketua Badan Persiapan Pengembangan Daerah Perbatasan (BP2KKP) Nyoman Sudana mengatakan bahwa BLM merupakan pertemuan rutin antara Provinsi Papua dan PNG untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang sosial ekonomi dan di dalamnya juga dibahas rencana untuk mendirikan pos lintas batas di Skouw, Jayapura. Masih menyangkut kestabilan negara, sorotan terhadap adanya aktivitas LSM asing yang melakukan propaganda di luar negeri dan berkampanye tentang Indonesia terus dimunculkan lagi. Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataannya di media mengatakan pemerintah sebaiknya tidak meremehkan kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurutnya, salah satu alasan mengapa Indonesia kalah dalam referendum di bawah dukungan PBB di Timor Timur 1999 adalah peran yang dimainkan LSM internasional yang menyebabkan Timor Timur

276

lepas dari Indonesia. Secara geografis, Indonesia akan selalu memiliki ancaman pemisahan. Sehingga menurutnya, pemimpin nasional di Jakarta harus cukup kuat dalam mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah, khususnya isu distribusi kekayaan dan pengembangan di daerah yang kaya sumber daya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang mengatakan adanya upaya internasionalisasi masalah Papua oleh LSM asing. Hal ini ditanggapi serius oleh Direktur Kontras Papua. Dirinya menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan masih banyak masalah HAM di Papua yang tidak diselesaikan serius oleh pemerintah. Karena itulah Papua terus menjadi perhatian internasional. Melihat dinamika tiga bulan ini, dapat dikatakan bahwa Papua masih tetap dianggap sebagai daerah yang tidak stabil, tidak aman, dan penuh konflik sehingga patut dijaga dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Pertanyaannya adalah, apakah penambahan pasukan pengamanan di Papua adalah jalan terbaik untuk mengamankan wilayah Papua? Apakah kondisi ini sudah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan secara umum di Papua?

A.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Polemik antara gubernur terpilih, Barnabas Suebu dan salah satu kandidat gubernur yang juga Ketua DPRP, John Ibo, berlangsung berlarut-larut. Hal ini sangat mempengaruhi dinamika jalannya pemerintahan dan juga situasi politik sosial di tingkat Provinsi. Konflik dalam kasus ijazah palsu dan pencemaran nama baik yang melibatkan kedua orang penting di Tanah Papua ini ditangani melalui jalur hukum oleh pihak Kepolisian. Pihak Barnabas Suebu mengadukan laporan tersebut ke Polda Papua, sementara John Ibo mengadukan hal ini ke Mabes Polri di Jakarta. Proses ini kemudian berlanjut di Pengadilan Negeri Jayapura. Oleh kedua kubu, proses hukum yang ditempuh dianggap adalah jalan terbaik namun senyatanya proses tersebut telah mengorbankan rakyat. Masyarakat tetap berharap konflik tersebut segera diselesaikan agar proses pembangunan pun dapat berjalan baik. Berbagai kalangan menilai sebaiknya

277


dilakukan jalan damai secara kekeluargaan, apalagi keduanya berasal dari satu suku dan kampung yang sama. Pelantikan gubernur definitif juga mengalami kemunduran waktu. Pelantikan yang semula direncanakan berlangsung saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua dalam rangkaian kunjungan ke perbatasan dan ke beberapa kabupaten, akhirnya ditunda. Menurut Yance Kayame, Ketua Komisi A DPRP, Mendagri M. Ma’ruf telah melayangkan surat bernomor 220/1308/Sj tertanggal 23 Juni 2006 kepada Pimpinan DPRP. Apakah penundaan ini juga dipengaruhi oleh proses hukum yang berlarut-larut ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Namun sebagian besar kalangan menilai bahwa memang demikian alasannya. Perseteruan ini akhirnya diselesaikan setelah ada upaya rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Presiden SBY dan Mendagri H. Moh. Ma’ruf. Rekonsiliasi ini dihadiri oleh kedua pihak, Barnabas Suebu dan John Ibo, disaksikan Wakil Ketua MRP, Frans Wospakrik, Calon Gubernur IJB, Abraham Atururi, Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, Menkopolhukam, Widodo AS serta para anggota DPRP. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2006 pasangan Barnabas Suebu, SH dan Alex Hesegem, SE dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006 - 2011 oleh Mendagri M. Ma’ruf atas nama Presiden Republik Indonesia di GOR Cenderawasih, Jayapura. Barnabas Suebu menyatakan bahwa setelah dirinya dilantik, baginya yang menjadi komitmen mendasar adalah membangun Papua menjadi Papua Baru dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, di Kabupaten Jayapura, dinamika politik menjelang Pilkada Bupati Jayapura diwarnai dengan ketidakpuasan pihak calon kandidat yang tidak lolos verifikasi KPUD Kabupaten Jayapura. Mereka menilai KPUD tidak transparan dalam menetapkan calon yang lolos kualifikasi. Proses menuju Pilkada Bupati yang berlangsung selama bulan Agustus, memutuskan 5 pasang calon bupati dan wakil bupati yang lolos ke proses pemilihan. Tercatat sebanyak 65.868 pemilih yang berhak mengikuti pemilihan ini berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Jayapura. Ini berarti warga Kabupaten Jayapura siap untuk melaksanakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung.

278

Sepanjang tiga bulan ini juga terjadi berbagai aksi protes yang mengkritisi kebijakan-kebijakan dan kinerja para pejabat pemerintah. Beberapa aksi digelar oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kantor Pemerintah Daerah. Forum PNS Papua mengkritisi pentingnya tertib penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut pengeluaran anggaran oleh Biro Keuangan. Ada rasa tidak percaya oleh mereka sendiri sebagai PNS di lingkungan Pemda karena praktek-praktek penyelewengan selama ini. Di Kabupaten Yapen Waropen para PNS melakukan aksi protes ke DPRD Yapen Waropen menyangkut kebijakan Bupati Soleman Daud Betawi terkait pengangkatan pejabat tanpa adanya transparansi. Aksi protes juga digelar kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil di Wamena. Mereka mengkritisi kinerja penjabat Bupati Nokolas Jigibalom yang dirasakan belum membuat perubahan apapun meskipun sudah 6 bulan menjabat sebagai Bupati sementara. Para mahasiswa juga menyoroti kinerja anggota DPRD Jayawijaya dan anggota MRP asal Jayawijaya yang dinilai tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Sementara itu, proses hukum terhadap kasus korupsi Bupati Jayawijaya, David Hubi, dan Bupati Nabire A.P. Youw masih terus mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama mahasiswa. Beberapa indikasi terjadi korupsi juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Rupanya niat Gubernur Barnabas Suebu untuk memberantas korupsi di kalangan para pejabat pemerintahan cukup mendapat tanggapan positif dari masyarakat, sekaligus harapan agar terjadi perubahan yang berarti.

A.4 PENANGANAN KONFLIK Dalam tiga bulan ini situasi konflik komunal di Papua sangat tinggi. Tanggal 21 Juli 2006 pecah perang antara kelompok suku Damal dan Dani di Kelurahan Harapan Kwamki Lama, Timika. Sembilan orang tewas dan 39 orang luka-luka. Berbagai pihak mencoba menenangkan kedua pihak yang bertikai. Sementara itu, ELSHAM Papua mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Polisi Papua harus menyelidiki keterlibatan PT FI dalam peristiwa Konflik Berdarah antara Suku Dani dan Damal tersebut.

279


Berbagai upaya untuk menghentikan pertikaian tersebut terus dilakukan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, berupaya mendekati para pemimpin kedua kelompok. Setelah diadakan negosiasi oleh Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tulian bersama tokoh masyarakat Mimika Pdt. Abdiel Tinal, yang bertemu di lapangan Babda Kaki akhirnya kedua kubu sepakat untuk menghentikan perang. Meskipun tidak semua anggota kedua kelompok dapat menerima hasil negosiasi tersebut, pertikaian sempat dihentikan selama 2 hari. Kedua kelompok masih terus berjaga-jaga. Situasi Timika tetap saja tegang. Ketegangan ini sangat menganggu aktivitas warga Timika secara lebih luas, tidak hanya di sekitar Kwamki Lama saja. Baru saja situasi tenang di Kwamki Lama, pertikaian antarwarga terjadi lagi di Banti, Distrik Tembagapura yang menewaskan 1 orang dari warga suku Dani. Akhirnya pertikaian tersebut dapat dihentikan. Kesepakatan damai pun dibuat dengan upacara melepaskan anak panah dan bakar batu bersama. Kedua pihak kemudian menandatangani kesepakatan damai. Penandatanganan kesepakatan damai di kubu bawah/atas disaksikan Bupati Mimika Klemen Tinal, Kapolres Mimika AKBP Jantje Jimmy Tuilan dan Dandim 1710 Mimika Letkol (Inf) Gustav Irianto, unsur Brimob dan jajaran Muspida Pemkab Mimika. Hadir juga unsur gereja, di antaranya Pdt. Abdiel Tinal, Pdt. Lukas Wakum dan Pdt. Melkianus Kum. Belum lagi seminggu kesepakatan damai ditandatangani, perang kembali pecah di Kwamki Lama. Dua orang tewas dan 90 orang luka-luka. Situasi ini membuat banyak pihak merasa heran dan menyayangkan perang yang terus berlangsung. Seakan tidak ada upaya untuk menghentikannya. Terkesan semua pihak saling menunggu, siapa yang akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini. Pihak pemerintah dinilai masyarakat sangat lamban dalam menyikapi situasi ini. Pihak Gereja juga diminta untuk mengatasi masalah ini, tapi belum turun tangan, sementara MRP seperti belum bergerak juga. Semua saling menunggu. Tentu saja pihak Kepolisian wajib mengupayakan penghentian pertikaian ini. Pihak pemerintah (Muspida) dan MRP seharusnya dapat segera mengambil langkah, misalnya dengan melakukan upaya negosiasi atau pendekatan dengan pihak pimpinan kedua kubu. Gereja yang selalu menjadi seperti “pemadam kebakaran” dituntut untuk memadamkan api pertikaian. Hal yang memang

280

tidak mudah karena semua kembali kepada pemimpin kedua kubu. Potensi konflik di Timika dapat diibaratkan semak alang-alang yang tumbuh di padang, setelah dibakar habis, maka padang akan bersih, namun ketika ada hujan, tunas-tunas muda alang-alang akan tumbuh lagi dengan subur dari akarakar yang tertimbun tanah, bahkan menyebar lebih luas meliputi daerah yang lain. Demikian juga konflik ini, sekali didamaikan, semuanya kembali menjadi tenang dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sewaktu-waktu ketika ‘hujan’ pemicu konflik datang, perang akan muncul lagi. Pertanyaan untuk kita adalah sampai kapan pola ini akan terus berulang? Lebih lanjut yang dapat kita pikirkan jika kita sudah mengetahui pola ini, apa yang harus dibuat agar tidak terulang lagi hal yang sama di kemudian hari.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA B.1 HAK PENDIDIKAN UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Pasal 56 menyebutkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua (Ayt 1.) dan kemudian… setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu (..) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya (Ayt 3). Meskipun dana Otsus telah dialokasikan secara khusus untuk empat sektor prioritas di mana pendidikan penjadi salah satu perhatian, di Kota Jayapura masih dijumpai adanya pungutan atau biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat ketika musim penerimaan siswa baru. Biaya Penerimaan Siswa Baru di beberapa sekolah bahkan mencapai Rp 1 juta. Entah apa yang menjadi alasan sehingga sekolah-sekolah tersebut menetapkan biaya yang begitu tinggi. Tingginya biaya pendidikan saat ini menyebabkan tidak semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Tingginya biaya pendidikan ini terutama pada saat penerimaan siswa baru. Di kota,

281


biaya tinggi biasanya dikenakan untuk pembangunan fasilitas dan sarana belajar mengajar di sekolah atau dikenal dengan uang gedung. Baik sekolah negeri maupun swasta mengenakan “uang gedung” untuk para siswa baru. Sementara itu di daerah-daerah yang jauh dari sentuhan pembangunan, kondisinya lebih parah lagi. Tidak hanya fasilitas gedung yang tidak terperhatikan, tetapi tenaga pengajar pun sangat minim bahkan sering sama sekali tidak ada. Kurangnya tenaga pengajar ini dirasakan di daerah pedalaman dan di kabupatenkabupaten pemekaran. Di Kabupaten Supiori, misalnya, dibutuhkan sebanyak 340 orang tenaga guru Sekolah Dasar. Faktor kesejahteraan guru memang sangat mempengaruhi betah tidaknya seorang guru mengabdi di daerah terpencil. Gubernur Barnabas Suebu mengusulkan kenaikan gaji, tunjangan, dan mutu guru di pedalaman kepada pemerintah pusat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar di Papua. Hal ini mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pusat. Di Jakarta, Mendiknas Bambang Sudibyo mengakui bahwa anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan memang belum memenuhi formula MK sebesar 20% dari APBN karena dalam RAPBN 2007 anggaran untuk pendidikan hanya sebesar Rp 51,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 495,9 triliun atau hanya sebesar 10,3%. Meski demikian, jumlah ini dikatakan telah naik 18,5% dibandingkan dengan APBN 2006 sebesar Rp 43,3 triliun (9,1%). Dari jumlah tersebut, pemerintah tiap daerah di Indonesia masih memiliki alokasi dana yang cukup untuk membebaskan biaya pendidikan dasar 9 tahun dengan pembagian dana 2/3 dari Pemerintah Pusat dan 1/3 dari daerah. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi E DPRP, Danang Jaya tentang alokasi dana Otsus sebesar 25%, APBD, APBN dan dana bantuan pendidikan lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya dapat menentukan prioritas pembangunan bidang pendidikan di Papua sehingga setidaknya para siswa dapat terbebas dari biaya pendaftaran siswa baru yang terlalu tinggi. Demikian juga sarana dan prasarana sekolah dapat didanai oleh pemerintah. Guru-guru juga mendapatkan jaminan kesejahteraan agar mereka juga dapat mengabdi dengan sungguh-sungguh, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah membuat prioritas pembangunan di bidang pendidikan, serta membuat pengalokasian dana secara tepat sesuai dengan kebutuhan rakyat.

282

Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Papua selama tahun 2005 TK 284 unit guru : 602 murid SD 1.905 unit guru : 11.611 murid SMP 324 unit guru : 3,067 murid SMU 133 unit guru : 1.466 murid SMK 56 unit guru : 755 murid Mahasiswa UNCEN Thn 2005/2006 : 11.027 Sumber : Papua Dalam Angka 2006, Jayapura ; BPS Prov.

: : : : :

18.498 315.342 76.216 37.972 16.298

Papua

B.2 HAK ATAS KESEHATAN HIV-AIDS tetap menjadi topik paling penting selama tiga bulan terakhir dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Berdasarkan data KPAD Papua, per 31 Maret 2006 terdapat 2.199 kasus dengan kelompok usia 20–29 (Usia produktif) dan usia 15–19 adalah usia tertinggi di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk Triwulan I tahun 2006 menyebutkan di Kota Jayapura terdapat 216 kasus, dengan HIV 40 orang, AIDS 176 orang. Sementara itu di Biak, 51 orang ibu rumah tangga terkena AIDS, sedangkan di Mimika, sekitar 50 orang ibu rumah tangga juga terinfeksi HIV-AIDS. Melihat jumlah kasus terbesar muncul pada usia muda produktif dan ibu rumah tangga, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana angka ini bisa menjadi sangat tinggi. Apakah masyarakat kita belum cukup sadar terhadap ancaman HIV-AIDS yang mematikan. Apakah perilaku sosial masyarakat kita belum memperhatikan bahaya HIV-AIDS ataukah ada faktor pendukung lainnya yang ikut menentukan? Perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat kita sendiri juga menjadi salah satu faktor pendukung. Angka pengangguran yang tinggi di kalangan usia produktif perkotaan sementara desakan ekonomi yang cukup tinggi telah menimbulkan stres sosial. Tidak ada ruang sosial untuk mengatasi tekanan ini sehingga pelampiasan dilakukan dengan mengkonsumsi minuman keras dan seks bebas. Gaya hidup perkotaan seperti mengunjungi tempat hiburan malam dan perilaku seks bebas semakin menjadi tren. Ironisnya, di daerah pedalaman dan kabupaten-kabupaten pemekaran, perilaku ini juga telah menjadi hal yang biasa. Mengalirnya dana-dana proyek fisik di daerah pemekaran turut merubah perilaku masyarakat setempat. Gaya hidup orang kota mulai menjadi dekat dengan kehidupan mereka. Pemekaran

283


kabupaten mengundang arus migrasi dengan tujuan mencari pekerjaan, termasuk juga bisnis ikutan seperti miras dan prostitusi. Berkembangnya sektor industri di Papua seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan dianggap oleh banyak kalangan sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan penyebaran HIV-AIDS. Industri besar ini menarik minat pencari kerja yang hampir keseluruhan adalah kelompok usia produktif, bukan hanya dari wilayah Papua tetapi juga dari luar Papua. Kenyataan menunjukkan di mana ada pertambangan atau beroperasinya perusahaan besar, maka di situ berkembang pula bisnis hiburan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis seks merambah keuntungan besar. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai satu mata rantai yang sulit diputus. Permasalahannya bukan lagi menyangkut perilaku manusia saja tetapi perlu dilihat sebagai masalah sosial dan kebijakan politik. Untuk itu, kampanye semestinya didukung dengan lobi pada tingkat pengambil kebijakan. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang faktor-faktor lain pendukung penyebaran virus ini. Misalnya saja pemerintah harus mengeluarkan Perda tentang pengaturan migrasi dari luar Papua, atau Perda tentang ketenagakerjaan. Hal lain yang penting adalah Perda Bebas Miras, bisnis hiburan dan bisnis seks. Data Dinas kesehatan Provinsi Papua tahun 2003 menyebutkan sebanyak 68% orang asli Papua terinfeksi HIV, 22% penduduk non Papua dan 10% kelompok resiko tinggi. Sumber: Kajian Kebutuhan Papua : BAPENNAS - UNDP 2005 * Jumlah penduduk asli Papua (2002) 1.241.462 jiwa (52%) dari total Populasi di Papua.

HIV-AIDS merupakan salah satu dari kerumitan masalah sosial dan masalah kesehatan. Untuk itu pemerintah, masyarakat dan segenap pihak yang memberi perhatian khusus pada penanganan masalah kesehatan dan HIV-AIDS di Papua perlu memandang masalah kesehatan dari perspektif yang lebih luas. Tentu program pendidikan dan penyadaran masyarakat harus terus dilaksanakan sehingga pelan-pelan menjadi kesadaran bersama. Mengubah perilaku seseorang bukanlah hal yang mudah, sehingga memang diperlukan proses panjang. Masalah kesehatan adalah gangguan kesehatan yang dinyatakan dalam ukuran kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi masalah kesehatan yang disebut sebagai determinan kesehatan adalah

284

Lingkungan Kesehatan, Kependudukan dan Keturunan, Program dan Pelayanan Kesehatan serta Perilaku Kesehatan. Keempat faktor ini menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kesemuanya akan berujung pada derajat kesehatan, morbiditas (ukuran kesakitan) dan mortalitas (ukuran kematian). Unsur pelayanan kesehatan yang rendah di Papua tetap menjadi sorotan. Data tahun 2003 menunjukkan Pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 60.000 per orang.2 Angka ini menempatkan Papua pada peringkat tertinggi pengeluaran kesehatan perkapita riil paling besar di Indonesia. Tentunya angka ini tidak akan terlalu jauh berbeda dengan saat itu (2 tahun sesudahnya) karena pemerintah Provinsi Papua bertekad untuk memajukan 4 sektor utama di mana kesehatan menjadi salah satu sektor penting. Meskipun demikian, di Asmat, Wakil Bupati, Drs. F.B. Roring, S.Sos masih mengeluhkan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di wilayahnya karena kendala geografis dan penyebaran penduduk yang terpencar-pencar. Masalah geografis selalu didengungkan dalam setiap evaluasi program pembangunan sebagai alasan utama lemahnya sistem pelayanan di Papua. Lantas apakah kendala geografis akan selalu menjadi hambatan pelayanan kesehatan di Papua? Kondisi geografis tidak mungkin diubah. Untuk itu harus dipikirkan dan dibuat suatu sistem pelayanan kesehatan yang tepat guna mengatasi kendala geografis dan penyebaran penduduk, tidak cukup hanya mengambinghitamkan kondisi fisik atau geografis. Pemerintah melalui instansi terkait harus kreatif dalam menyikapi hal ini dengan teknologi yang tepat. Perlu disadari bahwa setiap kabupaten memiliki karakteristik fisik dan sosial tersendiri sehingga pendekatannya pun haruslah pendekatan lokal. Sistem harus diciptakan sendiri sesuai kebutuhan daerah masing-masing dan tidak bersifat seragam. Seperti yang telah dilakukan di Biak Numfor dengan membangun Puskesmas Terapung, untuk menjangkau pulau-pulau di wilayah tersebut. Ini harus diwujudkan dalam rencana strategis pembangunan daerah atau Musrenbang dan dianggarkan dalam APBD masing-masing kabupaten. Di lingkungan perkotaan, kesehatan lingkungan masih menjadi sorotan penting. Di Jayapura, penanganan sampah, sanitasi dan saluran air di perkotaan belum mendapat perhatian serius. Memang WaliKota Jayapura, M.R. Kambu telah 2

Analisa Pengeluaran Publik Papua 2005, Jayapura : BPS 2005

285


mengeluarkan himbauan dan anjuran kepada warga kota untuk bersama menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air. Tetapi apakah pemerintah kota juga menyediakan fasilitas pengangkutan sampah yang secara rutin memperhatikan hal tersebut? Apakah ada Perda serta alokasi anggaran yang cukup untuk penanganan sampah kota?

B.3 KESEJAHTERAAN UMUM Di bidang kesejahteraan umum, Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi-lagi menjadi polemik. Di Asmat, warga penerima BLT melakukan aksi demo damai menuntut realisasi pembayaran BLT. Sementara itu kepala Kantor Pos Agats, Tony Walong, mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi pihaknya adalah tidak tersedianya transportasi untuk pendistribusian dana BLT. Ironis memang ketika orang Papua akhirnya harus berkelahi demi uang sejumlah Rp 100.000 per bulan yang dibayarkan dalam jangka per triwulan. Memang negara berkewajiban memberikan subsidi atau jaminan sosial kepada warga negara yang tergolong miskin. Namun semestinya pemerintah juga melihat dampak yang timbul dari program BLT tersebut. Rakyat akhirnya digiring ke dalam mental “ketergantungan” dan seakan ‘miskin’ adalah hal yang baik sehingga kemiskinan tidak perlu dilawan. Proses penyaluran BLT yang tidak berjalan lancar menyebabkan kecurigaan di antara masyarakat dan aparat pemerintahan. Hal ini memicu terjadinya konflik internal tidak hanya antarwarga masyarakat tetapi juga konflik dengan aparat pemerintahan di tingkat lokal. Seharusnya pemerintah kita lebih memikirkan dan menciptakan suatu sistem jaminan sosial yang lebih tepat dalam perspektif pemberdayaan masyarakat miskin dalam konteks lokal. Program pengembangan ekonomi kerakyatan, berbagai pelatihan untuk mempersiapkan tenaga terampil siap pakai dan ketrampilan wirausaha akan lebih berguna. Pemerintah harus berani melakukan agar masyarakat kita di Papua tidak hanya bergantung terhadap bantuan BLT, Raskin dan lain sebagainya. Pemerintah kita juga melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan sampai ke pelosok-pelosok. Segi positifnya adalah membuka keterisolasian daerah. Namun di satu sisi bagaimana dengan kesiapan masyarakat kita menghadapi keterbukaan dan perubahan?

286

Pengembangan kampung diharapkan akan menjawab pertanyaan di atas. Selain itu jumlah warga miskin di kampung-kampung diharapkan menurun. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan kampung tahun 2006 mencapai 23 milyar. Namun apakah alokasi ini menjawab kebutuhan masyarakat kalau melihat dana tersebut digunakan untuk pelatihan tenaga PPK dan pembangungan pemukiman. Apa yang menjadi prioritas pengembangan dan pemberdayaan kampung pada tahun 2006? Sementara itu ketahanan pangan lokal belum cukup kuat. Masyarakat kita masih sangat bergantung pada beras, terutama di daerah pedalaman. Padahal biaya transportasi sangat tinggi. Tentu saja harga beras pun semakin tinggi. Mengapa pemerintah bersama masyarakat tidak memikirkan alternatif ketahanan pangan dengan mengembangkan sistem ketahanan pangan lokal? Di Yahukimo misalnya, pemerintah setempat bersama masyarakat giat-giatnya mengembangkan sawah padi. Sayang sekali bahwa masyarakat Yahukimo yang turun-temurun memiliki ketrampilan bercocok tanam ubi jalar tiba-tiba harus dipaksakan menjadi petani padi sawah. Lebih luas lagi, orang Papua sudah tidak ”mengenal” lagi makanan pokok lokal seperti sagu dan ubi. Orang Papua justru menganggap beras atau nasi sebagai sumber karbohidrat utama. Sebuah refleksi panjang untuk kita saat ini adalah apakah dengan era Otsus ini kita dapat kembali kepada tradisi kita, mencintai makanan tradisional kita? Apakah kita masih mau menciptakan sistem kita sendiri untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya kita? Apakah kita masih punya malu jika dikatakan miskin dan mati kelaparan di atas tanah kita yang kaya dan berlimpah emas ini? Tahun 2003, sebanyak 38% penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, lebih rendah dua kali dari rata-rata nasional sebesar 17%. * BPS - Analisis Pengeluaran Publik Papua – 2005

B.4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Berbicara tentang masalah lingkungan hidup di Papua, selama 3 bulan terakhir ini, PT Freeport Indonesia tetap masih menjadi sorotan berbagai pihak. Sebuah perusahaan tambang raksasa yang secara resmi memulai operasinya sejak dibukanya Ertsberg open-pit mine pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto kala itu. Berbagai kalangan menilai bahwa beroperasinya PT Freeport

287


Indonesia (PTFI) telah membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup di sekitar wilayah operasinya. Berkurangnya luasan es abadi di puncak Cartenz dari tahun ke tahun, hujan asam, tercemarnya air sungai serta terbentuknya pengendapan lumpur yang berlebihan di muara–muara sungai membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, penduduk asli (7 suku) di sekitar wilayah tersebut. Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang dikeluarkan pada Mei 2006 menyebutkan lebih dari 3 juta ton tailings dan lebih dari 4 juta ton limbah batuan dihasilkan dalam produksi setiap harinya. Tumpukan batuan yang bereaksi dengan udara terbuka merubah PH batuan menjadi asam dan dengan kondisi curah hujan yang tinggi di wilayah ini mengakibatkan aliran batuan asam/Acid Rock Drainage (ARD). Belum lagi limbah tailings yang setiap hari dibuang ke sungai. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung sampai tahun 2040. 3 Sungai yang mengandung taillings inilah yang menjadi tempat mengais rejeki oleh para penambang lokal. Bahkan jumlah penambang lokal terus meningkat. Konflik – konflik kecil pun tidak dapat dihindari. Bahkan konflik yang lebih besar seperti perang suku yang terjadi di Kwamki Lama dan menelan korban jiwa, disebutkan juga dipicu oleh aktivitas pendulangan emas di Kali Aikwa. Seperti diberitakan media, penerimaan negara dari PT FI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2001 – 2005) mencapai Rp 17,20 triliun lebih. Belum lagi akumulasi pajak penghasilan dan royalti. Sementara itu kontribusi fiskal PT FI terhadap APBN tahun 2005 saja sebesar Rp 8,26 triliun atau setara dengan 1,62% total APBN periode itu. Kontribusi yang cukup besar bagi negara meskipun tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan ini, menjadikannya sebagai salah satu aset penting negara. Karena itu, negara memandang penting untuk melakukan pengamanan secara khusus. The New York Times menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Freeport, sejak tahun 1998 sampai dengan 2004, Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para petinggi militer dan polisi beserta unit-unitnya.4 Hal ini berlangsung terus sampai akhirnya terjadi perubahan kebijakan di 3

4

WALHI, 2006, The Environmental Impacts of Freeport – Rio Tinto’s Copper and Gold Mining Operation in Papua, Jakarta : WALHI, Mei 2006 “Di Bawah Gunung Kekayaan, Mengalir Sungai Limbah”, dalam: The New York Times, 27 Desember 2005.

288

tingkat pemerintah dan Freeport. Tanggal 4 Juli 2006 terjadi pengalihan tanggung jawab pengamanan PTFI dari Militer (TNI) kepada Polri. Ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 63/2004 tentang pengamanan alat vital negara. Lebih dari 350 personil Kostrad yang telah menjalankan tugas pengamanan selama 11 bulan dalam masa pengalihan tersebut, digantikan oleh 600 personil Brimob dari Mabes Polri Kelapa Dua Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2006 Freeport McMoran memulai menandatangani persetujuan kredit sebesar $465 juta selama tiga tahun termasuk dengan JP Morgan Chase Bank yang kemungkinan akan menaikkan pinjamannya sebesar $500 juta yang termasuk di dalamnya adalah dana keamanan. Tentu saja memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit bagi PT FI untuk membiayai personil keamanan dalam mengamankan asetnya, apalagi Papua dikenal sebagai daerah konflik. Pengalihan tugas ini dianggap bisa mengurangi berbagai perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh aparat militer selama ini dalam melakukan pengamanan PT FI. Namun demikian sebagian besar kalangan di Papua berpendapat, akan lebih baik jika pengalihan tugas ini dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polda Papua saja. Tidak perlu mendatangkan anggota Kepolisian dari daerah lain seperti Jakarta karena Polisi Papua lebih paham dengan situasi dan kondisi lokal setempat. Pendekatannya akan lebih pada pendekatan budaya karena Polisi Papua lebih memahami budaya setempat. Hal ini ditegaskan oleh Ramses Walli, salah seorang anggota DPRP Komisi A. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan kekerasan terjadi di sekitar wilayah konsensus tambang ini sejak puluhan tahun. Berbagai peristiwa ini menuai protes dari masyarakat dan berbagai kalangan. Masih terbersit dalam ingatan kita serangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat baik di Papua maupun di pulau Jawa yang akhirnya berujung pada bentrok di Jakarta, Timika dan 16 Maret Abepura, yang proses hukumnya sedang berjalan. Secara tegas Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Indonesia melalui direktur eksekutifnya Siti Maimunah pada 4 Juli 2006 mengeluarkan pernyataan tegas yang meminta untuk segera dilakukan penutupan PT FI. Mereka menyayangkan kehadiran PT FI yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat secara khusus dan masyarakat Papua secara umum. Selain PT FI yang selalu menjadi ikon investasi di Papua, banyak investor

289


lainnya yang melirik peluang investasi di Tanah ini. Papua yang kaya akan mineral dan bahan tambang akan terus menarik investor untuk melakukan eksplorasi. PT Asoka Abadi misalnya melakukan eksplorasi batubara di Teluk Bintuni. PT Iriana Mutiara Idenburg melakukan eksplorasi emas di Senggi, Kabupaten Keerom. Kehadiran perusahaan tambang yang melakukan survei serta eksplorasi di beberapa kabupaten baru, memang kelihatan memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun demikian, masyarakat setempat juga tidak serta-merta menyambut kehadiran perusahaan ini. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sarmi, kehadiran sebuah perusahaan minyak, Nation Petrolium yang sedang melakukan survei di Kabupaten Sarmi ditolak oleh masyarakat asli Suku Warembori. Di bidang kelautan, wilayah laut Papua dinilai sangat kaya dengan sumber ikan dan hasil laut. Tidak heran jika banyak kapal nelayan lokal maupun yang berbendera asing mengarungi lautan Papua untuk ikut menikmati kekayaan tersebut. Papua tidak pernah menutup dirinya untuk menerima investor masuk dan mengembangkan usahanya di Tanah ini. Hanya saja pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang tegas dan adil untuk mengatur maraknya kehadiran investor di Papua. Dengan demikian kepentingan masyarakat asli Papua menjadi perhatian utama seperti yang juga tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Semua upaya pembangunan dalam bentuk apapun harus sebesar-besarnya berguna untuk menjamin hak hidup orang asli Papua. Jangan terulang lagi “tragedi Freeport” di daerah lain di Tanah Papua

290

291


BAB IV

TUTUP TAHUN DENGAN KECEMASAN Papua Aktual Oktober – Desember 2006 Oleh Toni Nuwa Wonga ofm dan A.F.Sari Rosa Moiwend

Anak-anak di Mulia. Selama berbagai insiden yang terjadi di MUlia, mereka hidup dalam rasa takut

292

BAGIAN I

LINT ASAN P ERISTIW A HAK A SA SI LINTA PERISTIW ERISTIWA ASA SASI MANUSIA OKTOBER – DESEMBER 2006

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK A.1 KEBEBASAN WARGA 4 Oktober Sem Wandik (22) dituntut 5 tahun penjara potong tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jayapura. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 214 KUHP yakni melakukan perlawanan terhadap aparat negara yang sedang melaksanakan tugas. “Sesuai dengan fakta di dalam persidangan berupa keterangan dari 4 saksi, serta bukti-bukti petunjuk, maka kami menuntut terdakwa dengan tuntutan lima tahun penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum, Putu Soerjono, SH dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura. 5 Oktober Ibu Emy Berotabui orang tua Yahya Echo Berotabui yang menjadi korban kasus Abepura, didampingi pengacara PBHI Johnson Panjaitan, dan Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Yemima Mirino Krey, serta Tim Koalisi B 16 M yang terdiri dari SKP Jayapura dan KPKC GKI di Tanah Papua, mengadukan perkara Abepura 16 Maret 2006 ke Komnas HAM, Jakarta. 12 Oktober JPU menuntut tujuh orang pelaku pembunuhan terhadap dua orang guru asal Amerika dan satu guru Indonesia di daerah pertambangan PT

293


Freeport Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan Amerika Serikat akibat kejadian ini mereda setelah mereka setuju untuk bekerjasama dalam penyelesaian kasus ini, yang awalnya disinyalir ada indikasi keterlibatan militer Indonesia. JPU menghendaki pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara untuk pemimpin pembunuhan, Antonius Wamang yang merekrut anggotanya untuk melakukan penyerangan yang menyebabkan jatuhnya korban. “Ia terbukti melakukan penembakan dengan menggunakan senjata M-16… tiga orang terbunuh di tempat kejadian itu”, demikian tegas jaksa Anita Asterida. 19 Oktober Para tahanan terkait Kasus Bentrok 16 Maret lalu tetap dipantau oleh tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam PGGP (Persatuan GerejaGereja di Papua). Menurut laporan dari PGGP ke Komnas HAM Papua, 15 orang terdakwa Kasus Bentrok 16 Maret sedang sakit. Ketua Komnas HAM Papua, Albert Rumbekwan membenarkan kalau ke-15 tahanan itu rata-rata sakit karena kesehatan mereka kurang diperhatikan sehingga kesehatan mereka menurun dan dikategorikan pelanggaran HAM. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Johan Yarangga. Menurutnya semua tahanan termasuk para terdakwa dan kasus Bentrok 16 Maret di Abepura diperhatikan kesehatannya, namun kendalanya adalah kurangnya fasilitas kesehatan di LP Abepura. 22 Oktober Ketua Komnas HAM Papua, Albert Rumbekwan SH, menolak pemanggilan dirinya menjadi saksi kasus kerusuhan Abepura Berdarah oleh tim pengacara kerusuhan itu yang beranggotakan Direktur LBH Jayapura, Paskalis Letsoin, Koordinator Kontras Papua, Pieter Ell dan beberapa anggota lainnya seperti Latifah Anum Siregar, Adolof Waramory, Iwan K. Niode, Rahman Ramli, Johanes H. Maturbongs dan Sihar Tobing. “Saya tidak akan memenuhi pemanggilan polisi atas pelaporan sesama tim pengacara Abepura karena harus meminta izin dari Komnas HAM Pusat. Kalau sudah ada izin, saya akan datang ke Polda menjadi

294

saksi atas pengaduan sesama pengacara dalam kasus ini, tetapi kalau belum ada, saya tolak menjadi saksi,” tegas Rumbekwan. 9 November DPR Papua dinilai kurang bijak dan tidak cepat menanggapi aspirasi massa rakyat Papua Barat yang kurang lebih satu tahun melakukan demonstrasi menuntut penutupan PT Freeport . Hal ini dikemukakan oleh mantan Sekjen Front Pepera Papua Barat Kota Numbay, Selpius Bobi didampingi Yusak Pakage dan kelima belas napi kasus Bentrok 16 Maret lalu dalam konferensi pers di Aula Lapas Abepura. 10 November Hari HAM Papua yang dikenal sebagai Hari Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua akan dilaksanakan pada 11 November. Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid didampingi Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, SPd mengatakan acara ini akan dihadiri oleh mantan Presiden RI K.H Abdurrahman Wahid. Acara akan berlangsung di GOR Jayapura pada 13-14 November. “DAP menghadirkan mantan Presiden Gus Dur karena ia telah memberikan sumbangsih dan pembangunan kesadaran demokrasi di Tanah Papua”, kata Sayid Fadal Alhamid. Komnas HAM akan menyerahkan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghilangan paksa pada 1997-1998 kepada Presiden dan Jaksa Agung. Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda mengatakan laporan lengkap hasil penyelidikan akan di serahkan minggu depan. Menurutnya laporan Komnas HAM menyebutkan 13 orang telah menjadi korban penghilangan paksa, dan 11 aktivis prodemokrasi yang kemudian dilepaskan, satu di antaranya meninggal di Sarangan, Magetan Jawa Timur. Lebih lanjut ia menjelaskan kendala yang dihadapi tim Ad Hoc antara lain keengganan saksi korban untuk memberikan keterangan, tertundanya pemeriksaan purnawiran Polri, penolakan TNI, penolakan Kejaksaan Agung dan tidak dipenuhinya permintaan penyelidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan saksi secara paksa.

295


14 November Di GOR Cenderawasih, Jayapura, Tom Beanal selaku Ketua DAP menyerahkan penghargaan Papua kepada Gus Dur atas jasanya melindungi orang Papua. “Hanya Gus Dur yang telah memandang kita dengan hati nurani….hanya dialah yang menangkap dan mendengarkan suara orang Papua,” ujarnya. Penghargaan tersebut berupa prasasti berukuran 30 x 45 cm yang bertuliskan: ‘Damai Sejahtera kau bawa kepada kami. Tanah Papua menjadi milik kami Kyai Haji Abdurrachman Wahid. Demokrasi menjadi hak milik Papua’. Mantan Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan ia berjuang supaya almarhum Theys Hiyo Eluay menjadi salah seorang pahlawan nasional. “Dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya bagi semua orang yang ada di Tanah Papua,” kata Gus Dur. Menanggapi hal ini, sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leo Imbiri menyambut baik upaya yang dilakukan Gus Dur. Menurut Leo hal ini akan dibicarakan dalam petemuan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua MRP Dr. Agus Alue Alua mendesak agar Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan penuh atas rencana ini. “Saya secara pribadi dan MRP akan mendukung perjuangan tersebut,” kata Agus Alua. 15 November Sebanyak 140 kepala keluarga (KK) pengungsi asal RI ke PNG kembali ke kampung halaman mereka di Kampung Yabanda, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Albert Meho, salah seorang pengungsi mengatakan, “Kami kembali karena setelah sekian lama berada di sana, kami tidak mendapat perhatian, bahkan kami dilarang berkebun dan berburu karena tidak ada hak-hak adat dan hak ulayat.” 16 November Isu tentang status Bendera Bintang Kejora mendapat tanggapan serius dari salah seorang anggota DPR Papua, Weynand Watori. Ia mengatakan Bintang Kejora sudah dijadikan sebagai lambang daerah. Itu sudah diakui dalam UU Otsus No. 21 Tahun 2001 Bab 2 ayat 2,3 di mana Papua memiliki lambang daerah sebagai simbol jati diri orang Papua dan Bendera

296

Bintang Kejora merupakan salah satu simbol daerah. Oleh karena itu, bagi orang Papua Bendera Bintang Kejora sebagai identitas diri Papua, sulit dipisahkan dengan orang Papua. 20 November Direktur Lembaga Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Selfiana Sanggenafa mengatakan data yang dihimpun oleh lembaganya menunjukkan, tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu tiga bulan terakhir cukup tinggi. Karena itu, persoalan ini perlu disikapi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura. Menyikapi hal ini Ketua DPRD Kota Jayapura, Drs. Theopilus Bonay, MM, mengatakan, pihak Dewan sangat responsif terhadap persoalan ini dan akan diperjuangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2007 mendatang. 21 November Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE membuka Konggres Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) XXV dan Sidang Majelis Pertimbangan Anggota (MPA) XXIV di GOR Cenderawasih Jayapura. Ia berpesan agar seluruh anggota PMKRI berpartisipasi aktif dalam tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan melaksanakan panji-panji organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Pusat, E. Emanuel Tullar mengatakan ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Konggres, antara lain persoalan Freeport, kasus Abepura, dan implementasi Otsus Papua. Tema yang diangkat dalam Konggres kali ini adalah “Membangun Indonesia yang berkeadilan Sosial”. Turut memberikan sambutan pada acara pembukaan Uskup keuskupan Jayapura Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar, OFM dan senior PMKRI Cabang Jayapura St. Efrem, Vitalis Jumte. 22 November Steven Wandik, salah seorang terdakwa kasus Bentrok 16 Maret di Abepura

297


divonis 5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Moris Ginting, SH didampingi Hakim Anggota A. Lakoni, SH dan Denny Sumadi, SH. Menanggapi putusan ini Penasehat Hukum (PH) terdakwa Johnson Panjaitan tidak menerima dan langsung mendaftarkan banding. Sementara itu, Direktur ELSHAM Papua yang juga salah satu anggota Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Aloysius Renwarin, SH, mengatakan, tuntutan yang diberikan berlebihan.Ia juga menilai penerapan sistem keadilan di Tanah Papua lebih khusus terhadap para terdakwa di meja hijau belum merata, bahkan jauh dari harapan. 30 November Kepala Lapas Abepura, Johan Yarangga, menjelaskan bahwa sesuai surat keterangan pemulangan dari RSUD Dok II Jayapura tertanggal 5 Oktober 2008, Filep Karma sudah diizinkan keluar dari rumah sakit dan selanjutnya menjalani fisioterapi. Filep Karma dirawat di RSUD Dok II sejak 13 Januari 2006 karena percobaan bunuh diri di Lapas Abepura. Karena itu, petugas Lapas sudah membawanya kembali ke Lapas Abepura. 9 Desember Kepala Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura, Betty Pui, SE, mengatakan sampai saat ini kaum perempuan belum mendapatkan perlindungan secara baik padahal UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara yang juga dipertegas dalam amandemen UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia termasuk perlindungan bagi kaum perempuan. Dikatakan, belum adanya perlindungan secara baik menyebabkan terjadinya permasalahan sosial yang menimpa kaum perempuan seperti ketidakadilan dalam rumah, tindak kekerasan dalam rumah tangga, jual beli kaum perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial maupun terjerumus dalam pekerja seks jalanan dan sebagainya.Tindak kekerasan terhadap perempuan sangat jelas melanggar hak hidup seseorang. Jika dikaitkan dengan produk hukum yang berlaku dan bila dilihat dari sudut pandang agama, setiap bentuk eksploitasi dan diskriminasi tidak lain bentuk

298

pencurian dan perampasan hak-hak manusia yang melekat pada setiap insan. Hal ini dikatakannya dalam workshop tentang masalah prioritas dan kebijakan dalam perlindungan perempuan. 10 Desember Di Jayapura Hari Hak Asasi Manusia (HAM) diperingati dengan kunjungan ke makam Korban Abepura 7 Desember 2000 di kompleks Pekuburan Kristen Tanah Hitam. Selain itu, dilakukan bagi-bagi bunga di jalan raya dan kepada setiap pengendara yang lewat di wilayah Kotaraja dan Abepura kemudian dilakukan ibadah bersama di Aula STT I.S. Kijne Abepura. Ketua Komunitas Survivor Abepura (KSA) Papua, Peneas Lokbere, mengatakan, “atas nama korban, ia meminta keadilan yang seadiladilnya. Ia menilai sidang kasus Abepura berdarah, belum ada keadilan sama sekali walaupun masih terbuka peluang kasasi.” Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Perjuangan Hakhak Asasi Rakyat Sipil Papua mengadakan demo damai di Lingkaran Abepura. Penanggung jawab aksi Oktovianus Pekey mengatakan aksi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dalam rangka memperingati hari HAM se-dunia. Pernyataan yang dikeluarkan: menolak cara-cara kekerasan, peradilan yang adil dan bermartabat, serta menuntut para tahanan bentrokan Abepura 16 Maret 2006 segera dibebaskan karena mereka adalah korban. 11 Desember Walikota Jayapura M.R. Kambu mengatakan untuk mencegah seringnya terjadi kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), agama harus diperkuat dalam basis keluarga. Walupun sudah ada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, namun kekerasan tetap saja terjadi. Dikatakan bahwa dengan iman yang kuat akan muncul ketaatan dan saling memahami. Lebih dari itu akan saling memaafkan di antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain karena adanya sikap kasih itu.

299


12 Desember Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto meminta masyarakat mewaspadai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan penegakan HAM di Papua untuk kepentingan yang tidak jelas, apalagi jika dipakai untuk melindungi aksi garis keras OPM yang bergerak di bumi Cenderawasih. “Waspadai yang jualan isu HAM di Papua,” ujarnya. Saat ini Mabes TNI masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap gerakan separatis di Papua namun terbuka kemungkinan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Panglima juga menuturkan pemahaman terhadap isu HAM harus ditempatkan secara proporsional bukan untuk mendekonstruksi kesatuan wilayah Republik Indonesia. TNI akan tetap konsisten untuk berada di sana, pihaknya tidak takut dibilang melanggar HAM karena memang ancaman itu benar-benar ada. 13 Desember Menyangkut soal jual isu HAM di Papua untuk kepentingan tertentu ditanggapi Perwakilan Komnas HAM Papua. Ketua Divisi Bidang Ekosob Komnas HAM Papua, Frist Ramandey menilai pernyataan itu bukanlah hal yang baru. Ia mengatakan tudingan itu bukan hanya di Papua tetapi juga terjadi di daerah lain, karena itu jika negara mempunyai data tentang LSM mana saja yang mengusung tema penegakan HAM untuk kepentingan tertentu, harus dapat disebutkan bukan hanya menuding. Pernyataan Marsekal TNI Djoko Suyanto agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Papua diwaspadai karena ada pihak-pihak tertentu yang menjual isu HAM untuk kepentingan tertentu ditanggapi oleh Direktur Kontras Papua Pieter Ell. Pihaknya menegaskan jika panglima punya data LSM yang terindikasi berlindung di balik penegakan HAM sebaiknya disebutkan saja namanya. Dengan demikian LSM yang bersangkutan bisa memberikan klarifikasi. LSM merupakan suatu komponen masyarakat yang biasa bergerak di bidang HAM tentunya berharap supaya kasus-kasus yang ada diselesaikan secara

300

tuntas. “Kami harapkan supaya masyarakat mendapat keadilan, sebab sampai saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan secara tuntas,” tegasnya. 15 Desember Puluhan perempuan yang tergabung dalam jaringan perempuan yang berasal dari berbagai organisasi perempuan serta LSM yang ada di Kabupaten Biak Numfor melakukan konvoi kendaraan bermotor dengan membawa beberapa poster dan pamflet yang berisi himbauan untuk tidak melakukan kekerasan. Kegiatan ini dipelopori oleh Panitia Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diketuai oleh Agustina Klorway Kbarek. Pihaknya mengatakan bahwa kekerasan sering terjadi terhadap perempuan dan anak selalu tidak tampak di permukaan apalagi dilaporkan kepada pihak berwajib karena korban selama ini merasa takut. 16 Desember Pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian dari Asisten III, H. Djabar A. Kadir. Menurutnya, seluruh masyarakat Papua perlu merapatkan barisan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal itu disampaikan saat melepaskan konvoi kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan di halaman kantor gubernur. Ketua Panitia Lien Tamnge mengatakan kampanye ini merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. 18 Desember Para terdakwa kasus penembakan di Lapangan Maskura Kimaam Merauke 2001 yang menewaskan 2 masyarakat sipil divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Merauke. Terdakwa 1 Untung P, terdakwa 2 Marjono, terdakwa 3 Harbi M, terdakwa 4 Andi Nur, Terdakwa 5 DH Mansoben, Terdakwa 6 John S, terdakwa 7 Isral dan terdakwa 8 Adria MP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan.

301


A.2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN 5 Oktober Dalam rangka merayakan HUT ke 61 TNI di Papua, Pangdam XVII/ Trikora Mayor Jenderal TNI Zamroni mengatakan, untuk mengatasi kelompok-kelompok separatis (TPN/OPM), TNI mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia yang perlu mendapat pembinaan secara berkesinambungan. Sementara WNI (Papua) yang meminta suaka politik di PNG, menurut Pangdam, hal itu sudah merupakan masalah antar negara (Indonesia dan Australia). Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto mengatakan pihak asing akan berusaha mengancam kepentingan nasional. Hal itu antara lain ditunjukkan dalam bentuk upaya penguasaan wilayah-wilayah terluar, illegal logging, illegal fishing, teror/cara lain untuk menguasai bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. 17 Oktober Konselor Delegasi Australia Bidang Ekonomi, Bernhard Lynch, mengatakan terhitung sejak Januari sampai sekarang sekitar 250 kapal penangkap ikan asal Indonesia (Indonesia Timur) ditangkap oleh Pemerintahan Australia terkait illegal fishing di wilayah perairan Australia. Dari 250 kapal nelayan tersebut, sekitar 2000 Anak Buah Kapal (ABK) telah diamankan. Salah satu ikan yang diburu oleh nelayan-nelayan ini adalah sirip ikan Hiu. Untuk itu Parlemen Australia pada bulan Juni 2006 mengeluarkan suatu UU yang menetapkan illegal fishing oleh nelayan akan dikenakan pidana 2-3 tahun. Sedangkan kapal akan dirampas dan dikenakan denda sebesar Rp 5,7 miliar. 19 Oktober Pemerintah Australia dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua akan bekerjasama untuk memberantas iIlegal fishing, di mana banyak nelayan Indonesia (Papua) yang tertangkap di perairan Australia. Niat baik

302

pemerintah Australia ini disampaikan oleh Sekda Drs. H. Andi Baso Baseleng. Kerja sama itu akan dimuat dalam suatu MoU (Memorandum of Understanding). Di perbatasan perairan Australia tercatat sekitar 200 orang nelayan tertangkap di Australia. Mayoritas orang Papua dan lebih khusus lagi adalah nelayan dari Kabupaten Marauke. KSAU Marsekal Herman Suyitno mengatakan bahwa TNI AU akan menambah radar di berbagai tempat di Indonesia untuk memantau pesawat-pesawat yang melintas di wilayah Indonesia. “Tahun depan, kami akan menempatkan radar baru di Merauke dan mengganti radar tua di Tanjung Pinang,” tegasnya. 30 November Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, mengatakan bahwa sebelum 1 Desember semua pihak yang berkompeten telah sepakat dan berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu dia berharap tidak ada kegiatan masyarakat yang melanggar undang-undang karena pihaknya akan mengambil tindakan tegas. 5 Desember Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Giri Hariyanto, menjelaskan bahwa keinginan 52 warga asal Pegunungan Tengah Papua yang tergabung dalam suatu grup tari yang akan tampil pada pentas budaya internasional di Australia tertunda karena belum mempunyai dana untuk pengurusan paspor. “Pergi ke luar negeri adalah hak setiap orang. Asalkan persyaratannya memenuhi, paspor akan kita buat. Jumlah mereka 70 orang berarti bisa satu kapal, bila mereka berangkat seperti kasus Fera Kambu (salah satu 52 orang yang minta suaka) maka bisa menjadi masalah. Apakah mereka seperti itu kita tidak mengerti,” tandasnya. 6 Desember Rencana peningkatan status pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Merauke menjadi Pangkalan Utama (Lantamal) XI Merauke yang akan

303


diresmikan 15 Januari 2007 mendatang mendapat dukungan penuh dari DPR Papua karena dinilai sebagai langkah maju dari pemerintah dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di daerah ini sebagai bagian integral dari NKRI. “Kami di DPRP tentunya akan sangat mendukung peningkatan status pangkalan TNI Angkatan Laut di Lanal menjadi Lantamal,” jelas ketua Komisi A yang membidangi pertahanan dan keamanan DPRP Yance Kayame. 9 Desember Dua aparat menjadi korban penembakan. Serda Joko Susanto dari Kopasus dan Tobias Sirken (Purnawirawan) TNI-AD Koramil Mulia tewas tertembak di lereng gunung Pomo Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Penembakan terjadi saat pencalonan atau pendeklarasian Lukas Enembe dan Hanock Ibo sebagai bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati 2007 – 2012 oleh Koalisi Pembaruan Puncak Jaya. Bunyi tembakan itu terjadi kira-kira jarak 3 Km dari tempatnya pendeklarasian. 10 Desember Jajaran Kodam XVII/Trikora menduga pembunuh Serda Joko Susanto (anggota Satgas Kopassus) dan Tobias Sirken (Purnawirawan) TNI-AD Koramil Mulia Kabupaten Puncak Jaya dilakukan oleh TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni. Hal itu dikatakan Kepala Penerangan Kodam (Kapedam) XVII/ Trikora Letkol Inf. Imam Santosa. Atas peristiwa ini pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan pengejaran terhadap anggota separatis yang telah berani menyerang aparat tersebut. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Polisi Paulus Waterpauw, mengatakan, untuk membantu proses penyelidikan pihaknya akan mengirim tim untuk memback up Polres Puncak Jaya. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pihak Polda Papua akan mengirim tambahan pasukan ke Mulia seperti yang diperintahkan Kapolda.

304

11 Desember Komandan Korem 173/PVB Kolonel Inf. Herman Terdez mengatakan, saat ini Muspida Kabupaten Puncak Jaya dan sejumlah tokoh masyarakat tengah melakukan negosiasi dengan kelompok Goliat Tabuni yang diduga sebagai pelaku pembunuhan satu anggota Kopasus dan pensiunan TNI-AD. Danrem mengatakan, meskipun insiden ini mengakibatkan tewasnya anggota TNI, namun penanganan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian dalam hal ini Polres Puncak Jaya. Katanya, antara korban dan pelaku sudah kenal baik namun ia tidak yakin secara pasti penyebab terjadinya insiden ini. “Mengenai senjata yang digunakan kami juga belum dapat memastikannya namun mungkin senjata yang digunakan cukup lama,” jelasnya. 13 Desember Anggota Brimob bernama Briptu Yosafat yang sedang patroli malam diserang dan senjata apinya dirampas dan dilarikan oleh 2 orang penyerang. Kapolres Puncak Jaya AKBP Yacobus M. mengatakan, ciri-ciri para pelaku itu berwajah brewokan. “Ini menandakan mereka berasal dari gunung dan saya langsung memimpin pengejaran terhadap kedua pelaku bersama ketiga temannya itu dengan mengerahkan semua kekuatan yang ada, baik dari polres maupun dari satuan TNI,” ujarnya. Atas kejadian itu, Briptu Yosafat langsung dilarikan ke RSUD Mulia untuk diberikan pertolongan pertama atas luka di kepalanya. Korban mendapat 5 jahitan dan masih menjalani perawatan intensif. Situasi dan kondisi Kota Mulia dilaporkan aman dan kondusif pada siang hari. Warga dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Namun pada malam hari aparat petugas melakukan patroli untuk melakukan pengamanan. Juga karena akan ada pemilihan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2007-2012. Kasus yang terjadi di Mulia Kabupaten Puncak Jaya mendapat perhatian Gubernur Papua Barnabas Suebu. Ia mengatakan, dirinya menyesalkan peristiwa itu. Karena itu, pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjutinya dengan melakukan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur terkait dan mencoba mendekati pihak-pihak di daerah itu,

305


khususnya yang terlibat agar tidak terus terlibat dalam gerakan separatis. Gubernur juga ingin mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Papua. Kendati demikian ia menegaskan pelaku yang menyerang akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI yang bertugas di Korem 174 Anim Tiwaninggap yang meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat tetap diminta untuk waspada terhadap gerakan separatis yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Danrem 174 Kolonel CZI Nenga Widana. Pihaknya menjelaskan bahwa merupakan tugas TNI dan seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara RI dari Sabang sampai Merauke. Katanya tidak ada peningkatan pengamanan khusus yang dilakukan TNI AD, tetapi yang dilakukan merupakan pengawasan rutin. Danrem juga mengatakan bahwa TNI tidak termakan dengan perayaan 1 Desember, 10 Desember dan 14 Desember, tapi yang dilakukan TNI adalah dengan terus melakukan pendekatan dan pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah. Jajaran Polresta Jayawijaya mengelar acara pisah sambut mantan Kapolres Jayawijaya AKBP Fritz Kaiway dengan yang baru AKBP Marolop Manik acara ini dilakukan di Aula Markas Komando (Mako) Polres. Acara ini dihadiri oleh Asisten II Benyamin A, Dan Yon 756 WMS Letkol Inf. Agus Setiawan, Kasdim 1702 Mayor Viktor Tampubolon para perwira dan bintara jajaran Polres Jayawijaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta ibu-ibu Bhayangkari. 14 Desember Pejabat Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus mengatakan, sejalan dengan proses pendekatan secara persuasif, diharapkan tidak ada penambahan pasukan baik dari TNI maupun Polri. Sejak kemarin pihaknya telah melakukan koordinasi dengan institusi terkait, yakni TNI dan Polri agar sepakat untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Pejabat Bupati Frans khawatir jika nanti ada penambahan pasukan baik itu TNI maupun Polri ke Puncak Jaya, masyarakat akan menjadi khawatir dan takut akan ada perang. Bupati mengakui bahwa aparat di Mulia mulai dari Pemerintah, TNI dan Polri saat ini masih

306

melakukan sweeping KTP pada setiap penduduk. “Jangan sampai ada orang luar yang tidak punya identitas atau penyusupan dari luar,” katanya. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Brigjen Polisi Max Donald Aer mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun karena kejadiannya pagi-pagi, yaitu sekitar pukul 5.30 WIT, hingga kini masih kesulitan mencari saksi-saksi yang melihat kejadian ini. Menurutnya, mungkin ada masyarakat yang melihat kejadian ini, tetapi enggan untuk memberikan keterangan. Dalam kasus ini anggota Brimob yang menjadi korban akan tetap diperiksa sebagai saksi. Saat ditanya apakah pelaku yang brewokan itu adalah TPN/OPM pihaknya belum bisa memastikan. Dikatakan orang brewokan itu belum tentu TPN/OPM. Sebab, sebagian besar masyarakat di Puncak Jaya adalah brewokan. Ini yang membuat kesulitan. 15 Desember Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki mengatakan, meski situasi kondusif, tetapi pada malam hari kelompok TPN/OPM yang berada di gunung saling mengeluarkan kode cahaya dengan senter. Terkait dengan perampasan senjata terhadap seorang anggota Brimob Briptu Yosafat pihaknya masih terus berupaya melakukan komunikasi dengan kelompok TPN/OPM yang diduga merampas senjata. Tim negosiator mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan kelompok yang diduga melakukan perampasan, sehingga diharapkan mereka mau mengembalikan senjata yang dirampas. Kasus Mulia ini mendapat tanggapan dari Mahasiswa Puncak Jaya SeJawa Bali (Ipmapuja). Ipmapuja mengatakan peristiwa itu berkaitan dengan kepentingan politik lokal yang dimainkan menjelang pilkada. Menurut Ipmapuja hal itu bukan tuduhan, tetapi sejak lahirnya Kabupaten Puncak Jaya terjadi seperti ini. Mereka juga berharap tidak ada tudingan yang membuat masyarakat takut berkepanjangan. Sementara Kapolres mengatakan pihaknya belum melakukan komunikasi langsung dengan kelompok yang diduga menjadi pelaku. “Yang jelas kita akan melakukan pendekatan persuasif agar perdamaian bisa terwujud,” katanya.

307


17 Desember Terjadinya dua kasus di Mulia akan dilaporkan ke Menkokesra Aburizal Bakrie, karena masalah di Mulia bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah kesejahteraan. Hal itu diungkapkan pejabat Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus menanggapi belum tuntasnya penanganan kasus Puncak Jaya. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa permasalahan ini ke Menkokesra. Katanya masalah kasus Puncak Jaya bukan masalah daerah, tetapi juga masalah Pemerintah Pusat. Sebab, masalah tersebut tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat di daerah pegunungan 19 Desember Perkembangan kasus yang terjadi di Mulia membuat banyak pihak harus berspekulasi tentang kejadian pembunuhan seorang kopasus dan seorang purnawirawan TNI – AD maupun kasus perampasan senjata milik anggota Brimob. Perkembangan terbaru terjadi adalah pemasangan simbol-simbol berupa pohon keladi muda dan pohon pisang muda di jembatan yang letaknya di pinggir gunung tidak jauh dari kota Mulia, Ibukota Puncak Jaya. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Yakobus Marjuki, mengungkapkan, simbol itu diketahui oleh warga sekitar pukul 06.00 WIT saat warga hendak pergi ke kebun. “Untuk itu, saya sudah meminta pendapat orang yang intinya ada dua versi. Dari tokoh adat mengatakan hal itu adalah tanda,” ujarnya. Ketua DPRD Puncak Jaya, Timotius Murib, meminta Polri dan TNI serius menangani kasus yang terjadi di Puncak Jaya, mulai dari kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD serta sejumlah kantor Pemerintah lainnya. Pasalnya, pasca kerusuhan dan pembunuhan anggota TNI ini, pelayanan untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya tidak berjalan dengan normal. Harapannya, pihak TNI dan Polri tidak membiarkan hal ini berlarut-larut karena berbagai kasus di Puncak Jaya yang telah menelan korban ini sebenarnya sudah ada indikasi kalau didalangi oleh aktor intelektual yang mungkin sudah diketahui oleh TNI dan Polri. Ia juga menegaskan bahwa semua warga negara tidak ada yang kebal hukum.

308

21 Desember Sebuah pesawat Trigana yang akan mendarat di Mulia tertembak pada saat akan mendarat. Penembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata TPN/OPM yang bersembunyi di gunung dekat bandara kota Mulia. Tembakan tersebut dikabarkan hanya mengenai bagian samping pesawat. Meskipun demikian kejadian tersebut sempat membuat penumpang panik. Pangamanan diperketat di bandara Mulia. Demikian diungkapkan Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki. “Secara umum kota Mulia aman, kami lebih memperketat pengamanan di bandara Mulia sebagai tempat keluar masuknya pesawat yang membawa penumpang dan barang di bandara. Kami menempatkan personil yang ada, bahkan saya yang pimpin langsung ke lokasi,“ kata Kapolres. Kewaspadaan yang dilakukan di bandara antara lain melakukan pemeriksaan bagi setiap penumpang yang datang. “Setiap pesawat datang, kami periksa baik itu orang maupun barang bawaannya,” tambah Kapolres. Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan bahwa ketegangan itu tak berlarut-larut tapi sebaliknya harus segera diakhiri. Gubernur juga mengatakan, sebagai pemerintah daerah pihaknya bekerja sama dengan aparat keamanan untuk, teorinya, menarik menarik benang

Evakuasi Mayat salah satu anggota Aparat, Joko Susanto, korban pembunuhan oleh TPN%2fOPM

309


dari tepung. “Ini penting, benang itu adalah mereka yang mengacau, tepung itu rakyat tidak bersalah. Jadi jangan benangnya tidak ditarik lalu tepungnya yang dirusak. Artinya rakyat yang tidak bersalah justru menjadi sasaran,” katanya. 23 Desember Meski Kota Mulia dikatakan aman, ketakutan masih menghantui aparat dan masyarakat di sana. Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki tak membantah kondisi keamanan di wilayahnya itu. Menurutnya kondisi keamanan sangat kondusif namun juga diakui bahwa ada beberapa orang yang diduga sebagai TPN/OPM sengaja menakut-nakuti dengan mengacung-acungkan senjata di atas gunung. Menurut Kapolres, tindakan TPN/OPM sudah kelewat batas. Sebab, selain mengganggu sistem keamanan yang selama ini terbina dengan baik, juga mengganggu sistem penerbangan secara nasional. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut Kapolres selalu mengingatkan kepada pilot pesawat agar saat terbang atau mendarat lewat celah gunung tersebut segera menambah ketinggian, ini untuk menghindari jarak tembak yang dilakukan oleh TPN/OPM. Hal lain yang telah dilakukan Polres yaitu dengan menutup kota dan menempatkan personil dari unsur TNI dan Polri di pos-pos penjagaan. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer mengatakan, pada hari Selasa, 21 Desember siang, di Mulia masih terdengar bunyi tembakan dari bawah yang seolah-olah tembakan tersebut diarahkan ke Pesawat Trigana yang saat itu dalam posisi terbang dari Bandara Mulia. “Ada peluru yang nyaris kena ke pesawat itu. Artinya bahwa kelompok TPN/OPM masih berada di lokasi dan tidak jauh dari Kota Mulia, Puncak Jaya. Kami tidak bisa menyergap kelompok itu, karena ada bersama masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi korban,” jelas Kapolda. Ditambahkan juga bahwa sekitar pukul 05.00 WIT ada yang diduga sebagai Kelompok TPN/OPM yang pura-pura turun, lalu mereka naik lagi ke gunung. 26 Desember Situasi di Mulia mulai tampak kondusif. Menurut Kapolres Puncak Jaya pengibaran bendera yang dilakukan oleh TPN/OPM kali ini disertai

310

tembakan dan teriakan yel-yel untuk menantang aparat. Mereka sengaja melakukan penembakan untuk menakuti masyarakat dan memancing aparat TNI dan Polri. Namun sejak Senin kemarin tidak segencar saat mereka membunuh 1 anggota pensiunan TNI dan 1 anggota Kopassus. Pengamanan PAM obyek vital nasional PT Freeport Indonesia resmi dilakukan satuan tugas pengamanan (Satgaspam) Amole II yang merupakan pasukan organik yang ada di Papua terdiri dari Brimob, Polisi dari Polres Mimika dan TNI. Mereka menggantikan 600 personil Satgaspam Amole I yang beranggotakan Brimob asal Markas Besar Kelapa Dua Kendung Haling Jakarta Pusat. Serah terima dilakukan di Cargodog Low Land PT FI Timika. Penggantian ini sesuai dengan keputusan Kapolri melalui surat perintah Kapolda Papua Irjen Pol. Tommy T. Jacobus. Satgaspam Amole II akan dipimpin oleh AKBP Wira Wibawa dan Watgasatgasnya AKBP Irianto. Pengamanan Obvitnas PT FI selanjutnya akan ditangani oleh tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang terdiri dari 300 Personil Brimob Papua dari Detasemen A Jayapura dan Detasemen B Timika ditambah dua SSK personil Polres Mimika termasuk personil organik satuan TNI di bawah Kodam XVII/Trikora serta 200 personil Batalyon Infantri Eme Neme Kangasi (ENK) 754 Timika. Menurut Kapolda Papua Tommy T. Jacobus, dilanjutkannya operasi Amole I ke Amole II berdasarkan hasil evaluasi pengamanan PT FI yang masih membutuhkan bantuan pengamanan dari Polri. Dari evaluasi Amole I ada beberapa penempatan pos-pos perlu dilakukan pengaturan ulang. Jumlah personil Brimob pada Amole I 1.098 personil, 600 personil Brimob dari Jakarta dan sisanya TNI. Dengan demikian Brimob yang menggantikan dari Polda Papua hanya 300 personil (3 SSK), 2 SSK dari Polres Mimika dan TNI hanya 200 personil. 27 Desember Menurut Kapolres Puncak Jaya, AKBP Yakobus Marjuki, terkait dugaan tertembaknya dua orang anggota TPN/OPM, pihak TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok TPN/OPM yang saat ini masih bersembunyi di hutan. Kepolisian sendiri katanya, masih tetap melakukan pengamanan di Kota Mulia dan tetap waspada bila sewaktu-waktu terjadi

311


gejolak atas insiden berdarah itu. Meski demikian situasi dan kondisi Kota Mulia masih aman dan kondusif. Sejak perayaan Natal 25 Desember tidak terjadi gejolak sedikit pun. Masyarakat di Kota Mulia mendukung sepenuhnya tindakan aparat untuk memulihkan Kota Mulia seperti semula. TNI terus berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok TPN/ OPM, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil. Kata Kapolres, sehari sebelum perayaan Natal 24 Desember aparat dengan terpaksa harus menembak kerumunan massa yang diduga anggota TPN/OPM. Mereka terpaksa ditembak aparat, karena dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora sambil mengeluarkan tembakan. Aparat pun merasa ditantang, sehingga melakukan pengejaran dan diduga kuat sedikitnya ada 2 atau 4 orang yang tertembak. Kasus penembakan di Mulia dibantah oleh Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kolonel Inf. Herman Tedez. Ia menjelaskan bahwa sekelompok orang diduga sebagai kelompok sipil bersenjata mengibarkan Bintang Kejora, namun tidak lama kemudian mereka menurunkan kembali, sehingga sangat tidak mungkin kalau TNI melakukan pengejaran, apalagi menembak. Danrem mengatakan penyerangan yang dilakukan bukan dari kelompok Goliat Tabuni, tetapi dari kelompok luar yang datang mengacaukan keadaan di Mulia. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Trikora Letkol. Inf. Imam Santosa belum bisa memastikan itu sebelum adanya identifikasi. Posisi TNI hanya siap memback-up Polisi, jika dibutuhkan. Menurutnya, kondisi sekarang ini ada pada situasi tertib sipil sehingga pihaknya lebih menyerahkan kepada kepolisian. Ia menjelaskan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh gerombolan TPN/OPM ini adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya yang menewaskan anggota TNI sehingga menurutnya dengan sengaja anggota TPN/OPM melakukan aksi untuk mencari masalah dengan anggota TNI/Polri. Direktur ELSHAM Papua Drs. Aloysius Renwarin mengatakan kondisi di Puncak Jaya saat ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Papua sehingga terhindar dari potensi pelanggaran HAM.

312

A.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 3 Oktober Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH, berkomitmen untuk membersihkan tubuh Pemerintahan Provinsi Papua, khususnya menyangkut penyelewengan uang negara. Untuk itu, Gubernur menugaskan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Papua untuk melakukan pemeriksaan di beberapa instansi. Hasil sementara penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 640 miliar yang tidak diakomodir di dalam RASK APBD 2006. 4 Oktober Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Manokwari, Stefanus Selang melarang keras Minuman keras (Miras) dan minuman lokal (Milo) yang beralkohol di Manokwari. Tanggal 30 November 2006 merupakan batas akhir penjualan Miras dan Milo. Mulai 1 Desember 2006 Miras dan Milo dilarang untuk beredar sesuai keputusan Bupati Manokwari No. 13 Tahun 2006. 10 Oktober Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setyanto, SH menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak transparan mengenai dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006 sebesar Rp 4,2 triliun. Untuk itu Direktur Eksekutif Institute Civil Society (ICS) Budi Setyanto, SH berencana menggugat Pemprov Papua, karena dokumen APBD adalah dokumen publik yang seharusnya disosialisaikan kepada masyarakat. Bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM melantik 42 kepala distrik. Ke 43 kepala distrik yang akan dilantik tersebut sebagai berikut: 1. Kepala Distrik Mugi 22. Kepala Distrik Musaek 2. Kepala Distrik Tangma 23. Kepala Distrik Musama 3. Kepala Distrik Yogosem 24. Kepala Distrik Kayo 4. Kepala Distrik Werima 25. Kepala Distrik Soba 5. Kepala Distrik Uka 26. Kepala Distrik Ninia

313


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kepala Distrik Pasema Kepala Distrik Obio Kepala Distrik Silimo Kepala Distrik Amungma Kepala Distrik Dekai Kepala Distrik Lolak Kepala Distrik Kabianggama Kepala Distrik Soloikma Kepala Distrik Koropun Kepala Distrik Sela Kepala Distrik Olamdua Kepala Distrik Womela Kepala Distrik Lamda Kepala Distrik Suntamon Kepala Distrik Niksan Kepala Distrik Lelambu

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Kepala Distrik Sopaham Kepala Distrik Pilipuk Kepala Distrik Holuwon Kepala Distrik Silimo Kepala Distrik Kwimka Kepala Distrik Uldama Kepala Distrik Edomeh Kepala Distrik Kosarek Kepala Distrik Yahuliambut Kepala Distrik Obalesi Kepala Distrik Seriebini Kepala Distrik Obahag Kepala Distrik Walma Kepala Distrik Panggema Kepala Distrik Nalca Kepala Distrik Samenage

Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH ingin menyelesaikan masalah Suru-suru secara damai dengan memanggil dan memberikan arahan kepada Bupati Kabupaten Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM dan Bupati Kabupaten Asmat Yuven Biakai serta DPRD kedua kabupaten agar mereka dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan kepala dingin tanpa kekerasan apalagi konflik.

21 Oktober Gubernur Barnabas Suebu, SH berharap, paling lama bulan Desember Bupati Kabupaten Mappi yang definitif sudah bisa dilantik dan masyarakat sudah memiliki pemerintahan yang definitif. Kepastian itu mucul menyusul keluarnya keputusan MA. 30 Oktober Demo Damai dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Papua Selatan di lapangan Pemda Merauke, Jln. Brawijaya, Merauke. Mereka yang mendukung pasangan calon Bupati Mappi, Feri Kamkopimu, berasal dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digul. Seluruh warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Papua Selatan itu mendukung penuh Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Mappi tertanggal 15 Juli 2005 dan menolak tegas keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2005. Terdapat 8 poin termuat dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Katerina Yermogoin antara lain mendukung hasil keputusan KPUD Kabupaten Mappi pada 15 Juli

314

2005 tentang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 20052010; Orang yang menjadi Bupati Mappi adalah orang asli Mappi dari 6 distrik; Meminta peninjauan kembali hasil keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 11 Agustus 2005 dan keputusan Mahkamah Agung Nomor 03/PK/Pilkada 2005 tang gal 26 Januari yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat secara baik dan benar serta sangat bertentangan dengan azas Luber Pemilu. 9 November Audit Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP) Papua memasuki tahap akhir pemeriksaan keuangan daerah tahun 2006. “Sejak menjabat sebagai Gubernur, saya telah meminta BPKP melakukan audit penggunaan dana APBD tahun 2006. Audit ini penting untuk mengetahui perencanaan, penggunaan, supervisi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,” kata Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu. 10 November Perjalanan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, ke luar negeri mendapat tanggapan serius dari Dewan Adat Papua. Ketua Pemerintahan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, SPd, mengatakan, “Kunjungan ke luar negeri hanya memboroskan anggaran dan membuang-buang waktu. Lebih baik Gubernur tinggal di Papua dan mengunjungi masyarakat di kampung-kampung”. Situasi politik di Puncak Jaya memanas menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Menyikapi hal ini DPRD Kabupaten Puncak Jaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilkada sebagai pelaksana dan menetapkan satu syarat khusus yakni calonnya harus putera daerah. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Timotius Murib mengatakan Pilkada Puncak Jaya merupakan Pilkada pertama yang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, pasal 20 ayat 1, huruf s. Meski belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tentang putera asli dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, namun hal ini sudah mendapat rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Sementara

315


itu, salah satu pasangan bakal calon yang menolak kriteria yang ditetapkan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Drs. Elly Renmaur dan Drs. Baharudin Wakerkwa sangat menyesalkan sikap DPRD Puncak Jaya yang dinilai melakukan intervensi terhadap KPUD Puncak Jaya. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Ryana Hardjapamekas, menyatakan siap membantu Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dalam mengatasi berbagai hambatan. Dikatakannya UKP3R lahir karena usul KPK untuk mereformasi birokrasi sebagai bagian penting upaya pencegahan korupsi. 12 November Pilkada Kabupaten Paniai yang dimenangkan pasangan Naftali YogiDerek Pakage dinilai oleh pasangan yang kalah belum final. Karena itu mereka menggugat putusan pleno KPU. Meskipun demikian Ketua Himpunan Mahasiswa Paniai se-Indonesia, Laurensius Kadepa mengatakan Pilkada langsung yang pertama kali dilakukan sudah berjalan dengan baik, jadi diharapkan proses pelantikan Bupati berjalan sesuai rencana. Hal senada juga diungkapkan oleh Forum Pemantau Independen dari kalangan mahasiswa, Naftali Koroba dan Samuel T.Y. Yogi bahwa Pilkada sudah berjalan dengan baik maka pelantikan harus berjalan sesuai rencana. 16 November Menanggapi demo yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (GEMMPUR) yang menuntut Gubernur Provinsi Papua untuk melantik Bupati terpilih Naftali Yogi – Derek Pakage, Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay mengatakan semua pihak harus bersabar sebab Pilkada Paniai berada dalam sengketa. Apa pun yang diputuskan pengadilan nantinya harus dihargai sebab mengikat dan bersifat tetap. 17 November Lima komisi DPR Papua menilai kinerja eksekutif belum maksimal bahkan minus. Hal ini dikemukakan saat menanggapi LKPJ Gubernur

316

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006/2007. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, SE mengatakan bahwa apa yang dinilai oleh anggota dewan adalah wajar karena waktu penetapan anggaran dan pelaksanaannya hanya beda empat bulan sehingga pekerjaan fisik tidak terlaksana semuanya. 19 November Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (GEMMPUR) menyambut baik rencana persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Paniai di Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura. Laurensius Kadepa, koordinator GEMMPUR mengatakan pihaknya sudah memberikan suara pada 16 Oktober 2006 dan sudah diplenokan di KPUD pada 30 Oktober, dan hasilnya sama dengan pleno KPUD yakni sah karena Pilkada sudah berjalan. Sementara itu, Yance Yogi koordinator Pemantau Independen Pilkada Kabupaten Paniai mengatakan gugatan yang dilakukan juga merupakan hambatan bagi pembangunan. Karena itu, proses hukum boleh berjalan tetapi pelantikan harus segera dilakukan. 20 November Koalisi Pembaharuan Puncak Jaya (KPPJ) terdiri dari Partai Golkar, PKB, PBB, PDS, PDK, PSI, PBSD, PKPI dan Partai Demokrat yang mengusung pasangan Lukas Enembe, SIP-Drs. Henock Ibo menunda pendaftaran calon Bupati karena kecelakaan pesawat Trigana Air Service di Pegunungan Puncak Jaya. “Penundaan dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada para korban kecelakaan”, kata Lukas Enembe, SIP. 23 November Fraksi Partai Damai Sejahtera dan Fraksi Gabungan menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2006. Fraksi Partai Damai Sejahtera melalui pelapor Y. Rumbairussy, S.Sos mengatakan, pihaknya tidak menerima rencana Perdasi APBD Perubahan 2006 untuk membiayai kegiatan senilai Rp 192.582.748.000 yang diusulkan oleh pihak eksekutif dan meminta dana tersebut

317


dimasukkan sebagai saldo awal APBD Provinsi Papua 2007. Sementara pelapor Fraksi Gabungan Arnold Walilo, S.Pd mengatakan menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2006, karena pihak eksekutif belum memberikan data tentang penggunaan APBD Perubahan 2006 serta daftar evaluasi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2006 untuk dialihkan pada Tahun Anggaran 2007. 28 November Setelah gugatan 2 pasangan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Kabupaten Paniai (pemohon) terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Paniai menyangkut hasil rekapitulasi penghitungan suara 31 Oktober lalu, Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan KPUD sebagai termohon tidak terbukti bersalah. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD, di mana pasangan Naftali Yogi/Derek Pakage sebagai peraih suara terbanyak tetap dinyatakan sah. 30 November Mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Drs. Elieser Ranmaur gerah dengan kebijakan KPUD dan DPRD, yang memberikan kesempatan atau menunggu hasil verifikasi DPRD Puncak Jaya terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Ia melihat hal ini untuk menghalangi dirinya yang hendak maju sebagai salah satu kandidat dalam pilkada di daerah tersebut. Ia akan menempuh jalur hukum terhadap kedua lembaga itu yang telah menyalahi aturan. “Yang pasti bahwa upaya hukum sudah siap dan tinggal kami ajukan dalam waktu dekat ini. Hal ini kami tempuh karena pihak KPUD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Elieser Renmaur, Pieter Ell. Pihaknya juga meminta supaya KPUD Provinsi Papua mengambil sikap tegas terhadap keputusan yang diambil oleh KPUD Kabupaten Puncak Jaya. Bahkan dilihat dari pelanggarannya, menurutnya tepat kalau KPUD dibubarkan saja. Terkait

318

dengan itu, Pieter Ell juga meminta agar ada perhatian serius dari Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu. Pasalnya, kebijakan yang diambil KPUD dan DPRD itu dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antara masyarakat sendiri. Bupati Paniai terpilih, Naftali Yogi, mengajak empat kadidat lain untuk bersama-sama membangun Paniai setelah pada 28 November 2008, Pengadilan Tinggi Papua memutuskan bahwa KPUD Paniai tidak bersalah. Dengan demikian keputusan perhitungan suara tetap dimenangkan pasangan Naftali Yogi dan Derek Pakage. Kabag Pemerintahan Kabupaten Asmat menyayangkan ketidakhadiran Kabag Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dalam Rakor Penataan Kawasan Perbatasan dan Identifikasi serta Verifikasi Data Geografis Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua karena dalam rakor inilah sengketa Suru-suru dibahas. Karena itu, pihaknya mendesak Kasubdin Tata Pemerintahan Provinsi Papua, Arles Manik, agar Pemprov Papua membuat konsep yang tegas mengenai keberadaan wilayah Suru-suru sehingga tidak terjadi polemik bahkan menjadi konflik horizontal yang berkelanjutan. 1 Desember Hasil pemeriksaan (audit) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua yang terkesan lambat diumumkan. Hal ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua R. Ham Pagawak. Menurutnya, sudah saatnya BPK mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada publik melalui media massa, sebab saat ini adalah era transparan. “Ada penilaian bahwa selama ini BPK terkesan menutupi hasil auditnya terhadap sejumlah pejabat. Lebih baik menghukum satu orang pejabat daripada mengorbankan banyak rakyat,” ujarnya. 4 Desember Ketua Panitia Angket DPRD Kabupaten Yapen Waropen, Klemens Waromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan penyimpangan dana sebesar Rp 10 milyar oleh Bupati Yapen

319


Waropen, Soleman Daud Betawi. Temuan ini didasarkan pada setoran ke rekening pribadi atas nama bupati sebesar Rp 9,2 miliar di rekening Bank Mandiri dari jumlah setoran Rp 29 miliar dari Kas Daerah dan Rp. 1,330 miliar di Rekening BRI Cabang Serui dari jumlah sebesar Rp 3,370 miliar dari bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Temuan ini telah diserahkan kepada Gubernur Papua dan KPK untuk ditindaklanjuti. Di Gedung Negara, Jayapura, Gubernur Papua, Barnabas Suebu, melantik dua penjabat bupati, yakni Robert Frans Kristantus sebagai Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Zubeir D. Hussein sebagai Penjabat Bupati Paniai. Pieter Ell, SH selaku kuasa hukum bakal calon bupati Puncak Jaya, Elieser Renmaur, telah menyerahkan surat gugatan terhadap KPUD Puncak Jaya kepada PTUN Jayapura. Dalam surat tersebut pihaknya masih memberikan waktu tiga hari agar KPUD merevisi SK No. 01 sehingga sesuai dengan PP No. 6/2005 dan UU No. 32/2004. 5 Desember Forum Solidaritas Masyarakat Papua Jakarta dipimpin Ketuanya, Yan Piet Sada, berunjuk rasa di depan kantor KPK di Jakarta dan meminta agar KPK menyelidiki dugaan korupsi Dana Otsus, ABT, dan DAU Bupati dan Wakil Bupati Paniai Periode 2001-2006. Pihaknya menduga dana yang dikorupsi mencapai Rp 190 miliar. 8 Desember Pasangan Enembe dan Ibo berkampanye di Kampung Kulume, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam orasi di depan ribuan massa, Enembe mengatakan sudah saatnya orang pegunungan tampil menjadi pemimpin rakyat di daerahnya sendiri. Dalam orasinya Enembe mengatakan bahwa antara pemimpin dan rakyat harus bersatu dan membangun kebersamaan, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa sebagai awal dari tujuan yang diinginkan yakni mencapai hidup yang sejahtera. DAFTAR NAMA KANDIDAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

320

KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2007-2012 NO. 1. 2. 3. 4.

NAMA PASANGAN Elvis Tabuni dan Pdt. Paul Tabuni Yakob Yikwa dan Drs. Jason Muabuay Lukas Enembe, SIP dan Drs. Henock Ibo Elieser Renmaur dan Drs. Baharudin Wakerkwa

11 Desember Giliran Pasangan Renmaur dan Wakerkwa yang mendaftar. Pasangan balon bupati dan wakil bupati periode 2007-20012 diarak ribuan massa pendukungnya dari Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Puncak Jaya menuju Kantor KPUD yang jaraknya sekitar 1 km. Arak-arakan ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian setempat yang dipimpin langsung Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki. Berita acara ini langsung ditandatangani oleh ketua DPC PDI Perjuangan Puncak Jaya, Alus UK Murib. Kata Renmaur, “masyarakat jangan terprovokasi dengan berbagai isu yang selama ini mau menggagalkan kami untuk tidak bisa maju. Dengan pendaftaran ini ada tekad kami untuk membangun Puncak Jaya. Kami juga melakukan pendaftaran ini untuk menjawab keraguan masyarakat yang masih ragu kami maju, dan dukungan masyarakat memang luar biasa sekali. Kami berani mencalonkan diri menjadi calon bupati bukan karena ambisi, namun desakan dari komponen masyarakat Puncak Jaya.” 14 Desember Pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Aminadap Yumame dan Stevanus Kaisma resmi dilantik oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2006-2011 berlangsung dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD di gedung DPRD Mappi Jalan Irian. Pelantikan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIT berjalan lancar dan sukses. Pelantikan ini juga diwarnai demo antara pihak pro dan pihak kontra. Gubernur mengatakan pelantikan Bupati harus dipandang sebagai salah satu pilar dalam upaya besar pelayanan kepada rakyat supaya sampai ke pelosok-pelosok kampung.

321


20 Desember Ketua KPUD Propinsi Papua Ferry Kareth mengatakan pendaftaran calon kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya yang dilakukan KPUD Puncak Jaya dinilai positif dan sesuai prosedur. Pendaftaran, katanya, dilakukan melalui KPUD setempat dan bukan melalui Pansus DPRD Puncak Jaya yang tidak mengacu pada SK No. 01 tanggal 20 Oktober Tahun 2006 tentang jadwal dan tahapan Pilkada yang dibuatnya. Pendaftaran melalui KPUD sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Ferry menghimbau seluruh komponen tetap berpegang pada aturan yang berlaku sesuai dengan wewenang masing-masing baik DPRD, Parpol, para Kandidat, KPUD, dan sebagainya. 22 Desember Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu, berlangsung aman dan lancar. Ada isu bahwa sekelompok masyarakat akan mencegat Barnabas Suebu di eks lapangan sepak bola, agar Gubernur tidak melantik pasangan tersebut. Menurut Kapolres Kabupaten Jayapura, AKBP Jacob Kalembang, seluruh personilnya dipusatkan di daerah pelantikan yakni di Gunung Merah dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Sementara, personil lainnya ditempatkan di luar lokasi. 23 Desember Ketua Dewan pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Propinsi Papua M. Rifai Darus menilai, upaya pemberantasan korupsi di Papua selama tahun 2006 belum maksimal sehingga untuk tahun 2007 upaya pemberantasan korupsi harus lebih digalakkan lagi. Sementara itu Sekretaris DPD KNPI Martinus. A. Werimon mengatakan, masalah Otsus bukan uang, tetapi terkait kewenangan, sehingga daerah bisa berbuat sesuatu untuk kesejahteraannya. Terkait dengan kewenangan itu ada beberapa hal yang perlu segera diubah: perlu ada perubahan kebijakan struktural dan perilaku birokrat.

322

27 Desember Jumlah fraksi di DPRD Kota Jayapura bakal bertambah, hal itu menyusul adanya kemauan dari sejumlah partai yang ingin membentuk fraksi sendiri. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib (Tatib) Dewan. Dalam PP tersebut ditegaskan dalam pasal 48 ayat 4 bahwa dewan yang beranggotakan 20 hingga 35 orang diperbolehkan hanya memiliki tiga komisi dan keanggotaan satu fraksi minimal sama atau lebih. Dengan demikian, partai yang memiliki 3 kursi atau lebih memungkinkan untuk membentuk fraksi tersendiri. “Kemauan teman-teman untuk fraksi baru sudah dikemukakan dalam setiap pertemuan dan sudah ada yang secara resmi memasukkan surat itu, agar tata tertib dewan diubah,” kata Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Kota Jayapura. Dari 11 partai politik yang ada di Kota Jayapura yang telah memasukkan surat secara resmi untuk pembentukan fraksi sendiri adalah PKS dan PKPI, sedang partai lain yang belum memasukkan yakni Partai Golkar (8 kursi), PDI Perjuangan (3 kursi), PDS (3 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), PPP (2 kursi), PKB (2 kursi), PNI Marhaenis (1 kursi), PNBK (1 kursi) dan PSI (1 kursi). 28 Desember Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setiyanto dan Koordinator Papua Corruption Watch (PCW) M. Rifai Darus menilai di Papua banyak indikasi koruptor kelas kakap, namun tak satu pun yang terungkap. Karena itu, kehadiran KPK di Papua sangat dibutuhkan, sebab BPK, Bawasda dan BPKP memiliki kewenangan yang terbatas. Budi mengatakan, untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Papua, peran BPKP, KPK dan Bawasda sebagai auditor harus dimaksimalkan dan menjalankan tugasnya dengan benar. Kemudian hasil audit itu harus ditindaklanjuti melalui proses hukum. Artinya pihak Kepolisian, Hakim dan Jaksa harus menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Sementara itu, koordinator PCW M. Rifai Darus mengatakan pihaknya akan mengumumkan hasil audit yang dilakukan PCW tentang kasus korupsi di Papua tahun 2007, hasil-hasilnya akan diserahkan ke KPK, Polda Papua, Kejaksaan dan Gubernur.

323


29 Desember Lebih kurang dua tahun pasca Pemilu legislatif tahun 2004, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode 2004-2009, akhirnya diaktualisasikan (diaktifkan) melalui acara pengukuhan atau peresmian oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem. Acara pelantikan berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika dihadiri 22 anggota DPRD Mimika. Kegiatan ini dihadiri oleh PLTH Bupati Kabupaten Mimika, Drs. W. Haurissa, Muspida plus Kabupaten Mimika, TNI-Polri, anggota KPU Propinsi Papua, Pimpinan dan wakil Parpol, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

A.4 PENANGANAN KONFLIK 12 Oktober Dalam konflik yang terjadi di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Polda Papua telah menahan 5 orang yang diduga sebagai aktornya. Awalnya pihak Polisi mendapat informasi bahwa beberapa hari sebelumnya para aktor itu berada di Jayapura. Dari informasi itu akhirnya anggota Polisi sekitar pukul 03.30 WIT menangkap penanggung jawab perang Timika di Hotel Dafonsoro dan sebagian lagi di Hotel Mahkota. Awalnya berjumlah 10 orang, namun setelah diperiksa hanya 5 orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang itu dijerat dengan pasal 160 dan pasal 170, jo pasal 55 dan KUHP, karena mereka diduga kuat melakukan penghasutan dan melakukan perlawanan antara satu dengan yang lain. 13 Oktober Terjadi amuk massa di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya akibat pembagian dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata. Banyak keluarga tidak mendapat BLT. Akibatnya terjadi kecemburuan antar mereka dan berbuntut pada amukan massa.

324

Amukan masa itu mulai sekitar pukul 10.30 WIT dan mengakibatkan 3 anggota polisi terluka, yaitu: 1. AKP Slamet Haryono [luka di kaki kanan akibat lemparan batu] 2. Ipda Hans Fairaaf [luka di kaki kanan akibat lemparan batu] 3. Bripda Yusuf Toding [luka di kaki kiri akibat lemparan batu]). Selain ketiga anggota Polisi di atas ada 5 warga mengalami luka yakni: 1. Mondip Tabuni [luka tembak] 2. Lele Telenggen [luka tembak] 3. Eterina Telenggen [luka tembak di kaki kanan] 4. Yondiron Wanimbo [luka tembak] 5. Mekiton Wenda [ terkena lemparan batu dari massa] Sedangkan bangunan yang rusak adalah: 1. Kantor DPRD Puncak Jaya (hangus dibakar) 2. Kantor Bupati (dibakar, rusak berat) 3. Kantor Dinas P & P 4. Kantor DPU 5. Kantor Statistik (dibakar) 6. Mess Keuangan Pemda Puncak Jaya 7. Kantor Distrik Mulia (rusak berat) 8. Rumah Kadistrik Mulia (rusak berat) 9. Kantor Pos Mulia (rusak berat) 10. Puskesmas Mulia (rusak ringan) 11. Seluruh kios di sepanjang jalan di Pasar Inpres Mulia 12. Rumah Makan Parahyangan 13. Rumah Makan Mutiara 14. Rumah Makan Puja Salera 15. Perumahan Dinas Kesehatan (rumah dokter) 16. Perumahan DPRD sebanyak 17 unit 17. APMS ACP Mulia 18. APMS ACP Bustomi 19. SD Inpres Mulia 20. Perumahan di sepanjang Jalan Papua baik di sebelah kanan dan kiri 21. Kantor PDIP 22. Sekretariat Golkar 23. Rumah tingkat Yohanes Paliling 24. Konter HP (dirusak & dijarah) 25. Bengkel Adi 26. Kios Padang 27. Mobil Dinas PU (kaca hancur) 28. Rumah Kasubag Anggaran 29. Rumah Kasubag Pemerintahan 30. Rumah Kasubag Kepangkatan 31. Rumah dinas kepala BKD Kerugian akibat amukan massa itu diperkirakan mencapai Rp 30 miliar.

325


Kerusuhan yang terjadi di Mulia, ditegaskan oleh Wakil Ketua MRP Frans Alex Wospakrik, harus menjadi peristiwa yang terakhir di Papua. “Cara-cara seperti ini tidak boleh terjadi lagi, harus ditinggalkan jauh-jauh dan sama-sama menjaga Papua sebagai Tanah Damai,” tegasnya. Dalam kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dicurigai ada aktor intelektual yang menggerakkan. Demikian ditegaskan oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer. Menurut saksi mata, kerusuhan itu bermula dari massa dalam kondisi yang dipengaruhi oleh miras. Untuk itu Kapolda, Max Donal Aer, mengingatkan Polres-polres yang memiliki bandara seperti Jayapura (Sentani), Timika, Nabire, dan Wamena supaya benar-benar mengawasi perdagangan dan distribusi miras. 15 Oktober Seldius Wonda, SH, M.Si Koordinator Forum Komunikasi Cinta Damai Pemuda Kabupaten Puncak Jaya, mengatakan, kerusuhan di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya sudah reda. Namun peristiwa itu bukan murni akibat pembagian BLT yang tidak merata, tetapi karena ada kepentingan politik. 19 Oktober Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Hans Magal dan Tim Kemanusiaan Mimika, Diaz Gwijangge, mendatangi Kantor ELSHAM Papua untuk memprotes penahanan tokoh yang diduga aktor perang saudara di Kwamki Lama, Timika oleh Polda Papua. Hans Magal mengatakan tindakan Polda Papua ini adalah suatu hal keliru. Para aktor pemicu konflik di Kwamki Lama Timika ini dipanggil ke Jayapura untuk bayar kepala. Setelah damai justru ditangkap secara diam-diam, padahal kedua belah pihak sudah menyatakan kesepakatan damai. Menurut Diaz Gwijangge, para aktor yang diduga menjadi pemicu konflik dan ditahan di Polda Papua adalah; Elminus Mom, Alpius Kogoya, Negro Wanimbo, David Wandikbo, dan Aser Murip. Sekjen AMPTPI, Hans Magal, mengatakan penyelesaian tumpang tindih yang kemudian diproses di polisi dan pengadilan tanpa memenuhi keadilan dan rasa damai dalam proses

326

penyelesaian konflik adat justru dikhawatirkan akan memicu konflik horisontal dan vertikal di Timika. 21 Oktober Penahanan 5 orang penanggung jawab perang (waimum) di Kwamki Lama, Timika di Rutan Polda Papua, lima orang yang ditahan adalah Negro Wanimbo (kelompok atas), YK dan Aser Murip (kelompok bawah), serta Elminus Mom dan David Wandikbo (dari kelompok tengah), membuat beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Kwamki Lama (Biel Tinal) dan masyarakat Timika, menemui Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw. Mereka meminta supaya 5 orang yang ditahan itu ditangguhkan penahanannya agar pertikaian yang terjadi di Kwamki Lama dapat terselesaikan. Penyelesaian secara adat harus berjalan supaya dendam antarwarga dapat diselesaikan dan proses hukum positif harus berjalan sama-sama dengan perdamaian secara adat. 29 Oktober Kelima penanggung jawab perang saudara (waimum) di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, sudah diterbangkan ke Timika dan langsung ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Polres Mimika. Menurut Kapolres Mimika, AKBP Tjantje Jimmy Tuilan, SE melalui Kasat Reskrim AKP Harley Silalahi, SH menjelaskan bahwa Polres Mimika akan terus melakukan penyidikan tambahan terhadap kelima tersangka tersebut. 30 Oktober Polisi telah menetapkan lima tersangka kasus kerusuhan Mulia. Dua orang telah ditahan sedangkan tiga orang lainnya masih dalam pengejaran. Akibat dari tindakan para tersangka ini, mereka dikenakan tuduhan pasal 170 KUHP jo pasal 55 KUHP karena bersama-sama melakukan perusakan dan bahkan pembakaran, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus. Menurut fakta yang diperoleh orang-orang yang berhak mendapat BLT itu ada sekitar 34 ribu warga, tetapi nyatanya yang menerima BLT hanya sekitar 22 ribu warga.

327


10 November Direskrim Kepolisian Daerah Papua (Polda) Kombes Paulus Waterpauw mengatakan akan memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya terkait kasus kerusuhan di Mulia, Puncak Jaya. Namun hal ini masih menunggu surat izin dari Gubernur Provinsi Papua. 12 November Provinsi Papua, secara khusus Kota Jayapura yang memiliki keragaman budaya, suku dan agama, kini hidup dalam suasana rukun dan penuh toleransi. Kerukunan dan toleransi yang diciptakan oleh umat beragama perlu dipertahankan demi menciptakan Kota Jayapura yang Beriman dan menjadi contoh bagi daerah lain di Papua. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (BKKUA) Kota Jayapura, Pdt. Karel Maniani, S.Th

A.5 Aspirasi ‘M’(erdeka) 10 Oktober “Masalah kematian seseorang adalah masalah kemanusiaan. Hendaknya jangan diputarbalikkan menjadi masalah politik”. Demikian komentar Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus tentang adanya informasi bahwa Dr. Willem Zonggonao yang meninggal di Australia dan rencananya akan dibawa ke Papua dan dimakamkan di dekat Makam Theys H. Eluay di Sentani. Andy Ayamiseba, juru bicara OPM di tingkat internasional yang bermarkas di Port Vila, Ibukota Vanuatu, menyatakan bahwa pihaknya mungkin akan hadir dalam pertemuan Forum Pemimpin Negara Pasifik dan mengajak Dr. John Ondowame, rekan kerjanya, sebagai anggota delegasi resmi. 11 Oktober Menyikapi rencana penguburan Dr. Willem Zonggonao, anggota PDP yang meninggal di Australia, di dekat makam almarhum Theys Hiyo Eluay

328

di Sentani, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus mengatakan perlu dilihat secara proporsional. Hal ini menyangkut masalah kewarganegaraan karena Dr. Willem Zonggonao telah keluar dari Papua dan tinggal di PNG sejak 1969 dan sudah menjadi warga negara PNG. Jenazah Dr. Willem Zonggonao kalau disemayamkan di Papua berarti harus atas persetujuan keluarga korban dan harus diurus melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di PNG karena masalah ini sudah menjadi masalah antar dua negara (RI & PNG). 12 Oktober Boy Eluay anak dari almarhum Theys Eluay menyatakan keberatannya atas rencana penguburan Dr. Willem Zonggonao di Papua di samping makam Theys Eluay. Tentang hal itu Boy mengatakan, perlu ada koordinasi terlebih dulu karena Dr. Willem Zonggonao bukan lagi warga negara Indonesia. Boy juga menyarankan sebaiknya Presidium Dewan Papua atau Dewan Adat melakukan koordinasi untuk menyikapi hal ini supaya tidak ada polemik di tengah masyarakat. Boy setuju kalau sejak awal tokohtokoh Papua ini disepakati untuk dimakamkan dekat kuburan Theys, tetapi seperti almarhum Yusuf Tanawani telah dimakamkan di Serui. 13 Oktober Meninggalnya Dr. Willem Zonggonao di Sydney (Australia), turut mengundang perhatian anggota Fraksi Gabungan DPRP Ir. Weynand Watory. Weynand menghimbau agar meninggalnya Dr. Willem Zonggonao itu jangan dipolitisir dan dipolemikkan karena UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah menjamin makna kemerdekaan itu sehingga kasus kematian salah satu tokoh Papua ini jangan dipolemikan terus-menerus. Almarhum Dr. Willem Zonggonao dikenal selalu mengkampanyekan HAM, ahli sejarah, dan aktivis kemerdekaan Papua, juga adalah seorang demokrat. 16 Oktober Polisi Fiji telah menginterogasi Pemimpin Partai Nasional Tako Lavo

329


dan terpidana kasus makar, Iliesa Duvuloco, sehubungan dengan aksi demo yang mendukung aspirasi kemerdekaan Papua. Duvuloco berdemo saat diadakan Festival Budaya Melanesia di Suva dan menyerukan dukungan kemerdekaan bagi Papua kepada para pengunjung festival. 10 November Sekretaris Pemerintahan Adat, Sayid Fadhal Alhamid, mengumumkan bahwa DAP akan menganugerahkan penghargaan kepada Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atas jasanya kepada orang Papua, khususnya saat menjabat presiden 1999-2001 dengan dukungan Rp 2 miliar kepada Konggres Papua II tahun 2000. Penghargaan akan diberikan 14 November 2006. Pemahaman Dewan Adat Paniai yang mengatakan Dewan Adat Papua menutup mata terhadap kematian Wim Zonggonao mendapat perhatian dari Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, SPd, yang mengatakan pihaknya tidak menutup mata terhadap kematian Wim Zonggonao. Hanya saja semuanya dilakukan sesuai dengan aturan dan pesan dari Wim terhadap keluarganya sewaktu dirinya masih hidup. 18 November Ketua Pemerintahan Adat Papua Fokorus Yaboisembut, SPd dipanggil pihak penyidik Polres Jayapura untuk dimintai keterangan terkait kematian Markus Kalem yang peti jenasahnya dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora pada upacara pemakaman di Kampung Yobe. “Saya dipanggil sebagai saksi dan saya tidak setuju jika dijadikan tersangka, saya dinilai telah menodai Bendera RI, karena adanya Bendera Bintang Kejora di atas peti, dan saya minta kejadian seperti ini perlu ada ruang dialog,” kata Fokorus. 27 November Pangdam XII/Trikora, Mayjen TNI Zamroni, SE mengharapkan agar pada momen 1 Desember tidak boleh ada pengibaran Bintang

330

Kejora di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. Kata Pangdam, pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal itu ditegaskannya usai menghadiri upacara sertijab tiga pejabat di lingkungan Kodam XVII/ Trikora yang berlangsung di Makodam XVII/Trikora. “Kalau memang ada rencana dari pihak-pihak tertentu yang akan mengibarkan bendera, saya harapkan jangan dilakukan. Sebab hal tersebut melawan hukum,” tegasnya. Ditambahkan, bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan ditindak tegas, sehingga dirinya mengharapkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Papua, agar bisa berpikir yang positif dan tidak terhanyut dalam provokasi yang sengaja dilakukan pihakpihak tertentu, untuk mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya juga menilai masyarakat di Papua sudah dewasa dan bisa berpikir yang kritis, sehingga sudah bisa menilai apa yang baik, bagi mereka,” kata Pangdam. 29 November Dalam konferensi pers di Asrama Nabire, Waena, Wakil Ketua Front PEPERA Kota Numbay, Gunawan Inggeruhi menegaskan bahwa [1] tanggal 1 Desember merupakan hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang tidak dapat diganggu gugat, [2] mendesak dunia internasional untuk mengakui tanpa syarat bahwa Bangsa Papua Barat sudah merdeka sejak 1 Desember 1961, [3] mendesak pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat serta PBB untuk bertanggung jawab atas proses aneksasi dan manipulasi Pepera 1969, [4] menolak secara tegas produk hukum apapun yang mau mengatur Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua sebagai lambang kultural. 30 November Sehubungan dengan kegiatan 1 Desember yang akan digelar di pendopo rumah almarhum Theys Hiyo Eluay di Sentani, Polres Jayapura melakukan gelar pasukan. Gelar Pasukan yang dipimpin Kapolres AKBP Jacob Kalembang BA, diikuti sekitar 500 anggota pasukan gabungan,

331


baik dari Polri, TNI-AD maupun TNI AU. Kapolres menegaskan terkait dengan 1 Desember, kewaspadaan anggota perlu lebih ditingkatkan. Demikian sistem pengamanan daerah juga lebih diintensifkan dengan melakukan patroli rutin mengelilingi Sentani dan sekitarnya dan lebih mengedepankan cara-cara persuasif. Kapolres Jayawijaya AKBP Drs. Yan F. Kaiway meminta agar warga tetap tenang dan melakukan aktivitas sebagaimana hari-hari biasanya dan jangan terpengaruh melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Penegasan itu berkaitan dengan perayaan 1 Desember. “Konsekuensinya sudah jelas. Bagi mereka yang melanggar hukum harus berhadapan dengan aparat dan akan diambil tindakan tegas,” kata Kapolres Kaiway. Boy Eluay, anak tertua almarhum Theys H. Eluay, menegaskan bahwa tidak ada kegiatan pengibaran Bendera Bintang Kejora pada perayaan 1 Desember dan hanya ada ibadah di pendopo rumahnya. Polres Jayapura dipimpin oleh Wakapolres, Kompol John F. Uriager, menangkap anggota Komnas HAM Papua, Abhina Wasanggai, yang membawa kue tart berhiaskan bintang kejora berukuran 30 x 60 cm di dalam mobilnya saat dilakukan sweeping sekitar pukul 22.00 di depan Mapolres Jayapura. Setelah dimintai keterangan, Ibu Abhina, mengaku bahwa dia hanya mengantarkan pesanan tanpa tahu isi bungkusan. Ibu Abhina tidak ditahan sedangkan kue tersebut disita polisi. 1 Desember Acara perayaan 1 Desember dalam bentuk ibadah diadakan di pendopo Theys yang dilanjutkan dengan ziarah bersama ke makam almarhum Theys Hiyo Eluay yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat kegiatan. Perayaan tersebut antara lain dihadiri oleh beberapa tokoh adat Papua seperti ketua pemerintahan adat Forkorus Yoboisembut, Spd, Sekjen PDP Thaha Al Hamid dan Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri serta sejumlah tokoh adat lainnya. Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Willem Rumbiak dan berjalan hikmat dan lancar. Ibadah dihadiri sekitar 400 orang. Bendera Bintang Kejora berkibar di tiga kota: Jayapura, Timika, dan

332

Manokwari. Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, menjelaskan bahwa di Jayapura, bendera tersebut berkibar di samping Kantor Samsat (Kali Acai, Abepura), belakang Kantor Otonom Kotaraja, dan belakang CV Menara Jaya, Tasangkapura. Di Timika bendera berkibar di Kampung Banti. Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atau diidentifikasi oleh Polisi sebagai pengibarnya. 3 Desember Ketua Komnas HAM Papua, Alberth Rumbekwan, menegaskan, Komnas HAM Papua tidak pernah memesan kue tart berhias bintang kejora. “Kue tart tidak ada kaitan dengan Komnas HAM Papua sebab kami tidak pernah memerintahkan untuk membuat kue tersebut. Itu adalah masalah individu pelaku,” tegasnya. 4 Desember Bupati Keerom, Celsius Watae, menghimbau pers agar tidak menyebarkan informasi yang provokatif yang hanya merugikan masyarakat. Himbauan tersebut dilontarkan sehubungan dengan berbagai pemberitaan media massa yang dinilai mengeksploitasi pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2006 oleh sekelompok orang di Papua Niugini.

A.6 PEMEKARAN VS OTSUS 2 Oktober Revisi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus) harus datang dari masyarakat Papua. Tidak ada satu pun lembaga dalam negara ini, termasuk pemerintah pusat melakukan revisi dan sampai saat ini, belum ada usulan dari masyarakat Papua kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk merevisi UU Otsus. “Revisi itu bukan kewenangan siapa-siapa, tetapi kewenangan masyarakat Papua,” kata Ketua MRP Agus Alue Alua.

333


3 Oktober Dalam diskusi tentang penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Papua yang diselenggarakan di Jayapura Wakil Ketua MRP yang juga mantan Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, Frans A. Wospakrik mengatakan, tiga komponen penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) Papua, yakni Pemerintah Daerah Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) saling menyalahkan dalam penyusunan peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinisi (perdasi) sebagai aturan turunan dari UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Karena itu, hendaknya UU itu dievaluasi untuk kemudian direvisi. “UU Otsus menyatakan bahwa revisi UU harus diusulkan oleh masyarakat Papua. Jadi oke saja kalau mau dievaluasi dulu, lalu disepakati apa yang akan direvisi. Kalau pun direvisi, paling tidak harus sama dengan UU Pemerintahan Aceh,” ungkap Anggota Pokja Papua Frans Maniagasi dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua di Jayapura. 7 Oktober Bupati Kabupaten Fakfak, Drs. Wahidin Puarada, M.Si mengatakan pada kesempatan Otsus ini pemeritahan kabupaten Fakfak memprioritaskan pembangunan rumah bagi semua warga, yang ditargetkan tahun 2008 semua warga sudah mempunyai rumah. Sumber dana dari alokasi dana Otsus dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 4 miliar untuk pengadaan bahan-bahan bangunan. 9 Oktober Menkopolkam, Widodo AS, menyatakan, pemerintah akan berusaha mempercepat pembangungan di Papua dengan memfokuskan perhatian pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan SDM. “Dasar pemikirannya adalah bagaimana Otsus dapat

334

dijalankan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat melalui lima perhatian tadi, “ kata Menkopolkam. 12 Oktober Bertepatan dengan peringatan HUT Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) ke-7,Gubernur AO Atururi menyerahkan surat keterangan (SK) pensiun kepada 6 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi IJB. Salah satu dari ke-6 orang tersebut adalah Drs. Rahimin Katjong yang kini menjabat Wakil Gubernur Provinsi IJB. Selain itu juga diserahkan SK kenaikan pangkat kepada 3 PNS. Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada PNS yang sudah menyelesaikan pengabdiannya. Menurut dia, seorang PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang ditugaskan negara untuk memberikan pelayanan. ‘’Saya mau ajak semua pegawai untuk bekerja melayani masyarakat dengan baik. Berikan sesuatu yang berharga,’’ tandasnya. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menolak usulan pembentukan Majelis Rakyat Papua di Tanah Papua, Barindo Irian Jaya Barat tetap akan mengusulkan agar Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua direvisi kembali. “Barisan Indonesia tetap akan mengusulkan agar UU Otsus Provinsi Papua direvisi kembali, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat asli Papua di Tanah Papua tanpa terkecuali,” ujar Edison Parairaway, SH, Ketua DPD Barindo Provinsi Irian Jaya Barat. 13 Oktober Dalam era Otonomi Khusus (Otsus) ini, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai rencana program pembangunan daerah dimulai dari kampung-kampung. Program ini disambut baik oleh pihak legislatif (DPRP). Direncanakan program ini akan difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat melalui berbagai sektor. Sektor-sektor yang dimaksud adalah perbaikan makanan, gizi rakyat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perbaikan mutu pendidikan dasar, pengembangan ekonomi rakyat, dan penyediaan infrastruktur. Program tersebut akan dilaksanakan

335


pada tahun depan (2007). Program pemerintah daerah ini didukung oleh Ketua DPR Papua, Drs. John Ibo, MM. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah ini bisa terwujud jika didukung dengan alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat yang lebih besar ketimbang alokasi dana untuk belanja aparatur. 19 Oktober Ketua MRP, Agus Alue Alua, mengatakan dalam waktu dekat ini para anggota MRP akan melakukan studi banding ke Selandia Baru. Tujuannya adalah mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah terhadap suku pemilik hak ulayat di sana yaitu Suku Maori. Karena perkembangan zaman dan modernisasi akhirnya suku ini menjadi minoritas. Namun kebijakan negara dibuat sehingga ada perlindungan dan perhatian secara khusus kepada mereka. Keberhasilan yang dibuat oleh New Zealand ini yang akan dipelajari oleh para anggota MRP untuk menyusun Perdasus kependudukan, sehingga hak-hak dasar rakyat Papua (orang asli Papua) dapat diatur dengan baik pada masa-masa yang akan datang. 30 Oktober Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa menyerahkan dana bantuan Otonomi Khusus (Otsus) secara simbolis kepada Kepala Kampung, Kelurahan, dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di 12 Distrik se-Kabupaten Mimika. Dana tersebut merupakan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk pembangunan kampung. Dana itu sebesar Rp 4,1 miliar dengan perincian, masing-masing distrik menerima Rp 25 Juta. 31 Oktober Pengamat Politik Papua yang juga Pokja Papua di Jakarta, Frans Maniagasi mengkritik kinerja MRP yang sudah genap satu tahun, belum optimal melaksanakan fungsinya. Kinerja MRP belum memahami semangat, makna, dan cita-cita dari undang-undang Otonomi Khusus (Otsus). Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai belum berpihak secara jelas

336

pada hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini dapat dibuktikan karena belum ada suatu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat MRP. Menurut Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri mereka (MRP) sudah membuat dan mengajukan 6 draft Perdasus ke Gubernur (pemerintah) namun sampai saat ini belum satu pun draft itu ditindak lanjuti. 13 November Rencana penetapan Raperdasus Penggunaan Dana Otsus Papua perlu dikaji ulang karena belum memuat tata cara pengajuan hingga penetapannya. Salah seorang anggota DPR Papua Ir. Weynand Watori mengatakan “Harusnya ada Perdasi atau tata cara pengajuan dengan penetapannya. Kalau tidak kita tidak mengerti bagaimana pengajuan dan alurnya supaya sampai pada penetapannya”. 14 November Otonomi Khusus di Provinsi Papua sudah berjalan lima tahun. Untuk memantapkan pelaksanaan Otsus berbagai reformasi birokrasi dilakukan oleh Gubernur Papua. Ketua Democratic Center Uncen yang juga salah seorang perancang UU Otsus Papua Drs. M Musaad, M.Si mengatakan, upaya ini harus sejalan dengan perangkat hukum yang ada dalam UU No. 21 tentang Otsus Papua yaitu melalui Perdasi dan Perdasus. Selain itu, program pembangunan bisa berjalan efektif jika ada perangkat hukum yang jelas yakni Perdasi dan Perdasus, sehingga tidak mengikuti kemauan masing-masing. 16 November Dalam waktu 2 hari DPRD Provinsi Irian Jaya Barat berhasil melakukan pembahasan terhadap perhitungan APBD 2005 dan perubahan perhitungan APBD 2006 serta menetapkan dua raperda sebagai Perda tentang perhitungan APBD 2005 dan perda perubahan 2006. Sidang Paripurna ke-3 masa persidangan ke-2 DPRD IJB ditutup, setelah sebelumnya dilakukan dengar pendapat akhir fraksi. Fraksi rakyat berdaulat yang pendapat akhirnya dibacakan salah satu anggotanya Suyanto memaklumi nilai surplus APBD 2005 yang begitu besar Rp 97,35 miliar.

337


20 November Wakil Ketua DPR Papua Komarudin Watubun, SH mengatakan, walaupun Provinsi Irian Jaya Barat sudah resmi menjadi Provinsi dan memiliki Gubernur, tetapi wilayah Kota dan Kabupaten tetap mendapat dana Otsus, hal ini sesui UU Otsus Papua, di mana Kabupaten dan Kota yang masuk wilayah Irian Jaya (sebelum IJB) tetap mendapat dana. 22 November Ketua MRP Dr. Agus Alue Alua mengatakan faktor mendasar diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua karena perbedaan kultur orang Papua yang mesti dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Pengalaman masa lalu etnis tertentu memandang etnisnya yang terbaik dan memaksakannya kepada etnis lain. Akibatnya berdampak buruk bagi identitas etnis lain,” kata Agus A. Alua di hadapan peserta Konggres PMKRI XXV di LPMP Kotaraja. 23 November Ketua MRP Dr. Agus Alue Alua mengatakan status hukum Irian Jaya Barat harus diselesaikan, karena itu perlu ada pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Irian Jaya Barat untuk mengambil langkah yang jelas mengenai status hukum Irian Jaya Barat, sebelum penetapan Tahun Anggaran (TA) 2007. Ia menambahkan kalau status hukum belum jelas penyaluran dana Otsus untuk IJB akan sulit karena terkait kontrol dan pertanggungjawaban. 1 Desember Di Pendopo almarhum They H. Eluay, Ketua Pemerintahan Adat, Forkorus Yaboisembut, menyetujui raperdasi Bendera dan Lambang daerah untuk disahkan. “Draf perdasi dan perdasusnya masih dibuat dan menunggu disahkan saja. Sebab, hal itu termuat dalam salah satu pasal di UU No. 21/2001. Maka dari itu, pada perayaan 1 Desember kali ini tidak perlu melakukan pengibaran bendera sebab perihal pengibaran masih

338

dalam pertentangan. Bendera kultural adalah hak masyarakat Papua. Saya sendiri setuju untuk disahkan Bintang Kejora itu”. Sekjen PDP, Thaha Alhamid, mendesak pemerintah supaya membasmi para koruptor agar Otsus bisa berjalan. “Warga kampung mana yang sudah pernah merasakan Otsus? Jika saja Otsus tidak berjalan di Tanah Papua ini, yang patut dipersalahkan adalah pemerintah sebab pemerintah yang jelas-jelas menjalankan seluruh dana Otsus. Untuk menjalankan dana Otsus dengan baik hingga turun ke kampung-kampung terlebih dahulu harus dilakukan pemangkasan terhadap pejabat kotor,” tegas Thaha. 3 Desember Lima kampung di Wasior, yakni Sanderawoi, Uremi, Tandia, Sasirei, dan Webi, menerima pembagian dana Otsus Pemberdayaan Kampung tahap II masing-masing sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut diserahkan oleh Bupati Teluk Wondama, Alberth Torey, dan digunakan untuk pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan. Dana Tahap I sudah diserahkan pada pertengahan tahun ini. 5 Desember Usai bertemu dengan Asisten I Tatapraja Sekretaris Provinsi NAD, Yusuf Sulaiman, Ketua MRP, Agus Alue Alua, memberikan komentar bahwa UUPA lebih maju daripada UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. “Kami juga berkeinginan, kemajuan yang dicapai di Aceh itu akan menjadi contoh untuk kami bawa ke Papua”. Sebanyak 36 orang anggota MRP mengadakan studi banding ke Aceh untuk memperoleh masukan terkait dengan implementasi UU Pemerintahan Aceh. Berkaitan dengan rencana pemekaran 4 kabupaten baru di Jayawijaya (Nduga, Yalimo, Lani Jaya, dan Mamberamo Tengah), salah satu anggota DPRD Jayawijaya, Yarius Gwijangge, menjelaskan bahwa surat usulan pemekaran yang sudah dimajukan sejak 2004 akan segera keluar. “Surat usulan itu sudah masuk ke meja Presiden pada tanggal 19 November lalu sehingga kalau tidak ada halangan dalam empat bulan ke depan surat usulan itu sudah keluar,” jelasnya.

339


12 Desember Banyak wacana tentang pemekaran Irian Jaya Tengah (IJT) menjadi perhatian dari Forum Peduli Pemerintahan, Pembangunan dan Rakyat Papua. Melalui ketuanya Melky Dogopia, mereka berharap pemekaran IJT ditunda dulu. Pihak-pihak yang menginginkan pemekaran hendaknya dapat menahan keinginannya, sebab pada umumnya tidak seratus persen merupakan keinginan rakyat. 13 Desember Wakil Ketua Komisi A (bidang Politik) DPRP Ramses Walli mengharapkan MRP bersikap lebih proaktif dalam memperjuangkan hakhak masyarakat Papua dengan melihat latar belakang terbentuknya MRP. Jika tugas MRP untuk memproteksi hak-hak dasar Papua sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2001, maka hendaknya MRP lebih proaktif.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA B.1 HAK ATAS PENDIDIKAN 5 Oktober Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura, Dra. Maria Bano mengatakan bahwa minat kaum perempuan masih rendah untuk menempatkan diri di bidang politik maupun duduk sebagai anggota legislatif. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura mempunyai rencana untuk mengadakan latihan menjadi pemimpin bagi kaum perempuan supaya bisa duduk di lembaga legislatif. 6 Oktober Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MM mengatakan, ke depan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh pemerintah bukan saja diberikan kepada

340

sekolah pemerintah saja tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta. Dana BOS ini bukan diberikan kepada sekolah-sekolah di kota saja melainkan sekolah-sekolah di kampung-kampung baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 7 Oktober Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE dalam acara wisuda I STIH Umel Mandiri, meminta supaya setiap mahasiswa/siswi yang lulus dari perguruan tinggi yang setiap tahun bertambah supaya tidak tergantung pada pemerintah (menjadi pegawai negeri sipil/PNS). Setiap mahasiswa harus benar-benar menuntut ilmu dengan baik supaya bisa menerapkannya di tengah-tengah masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Walikota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si dalam seminar/diskusi di tanah Papua di aula STT GKI I.S. Kijne, meminta penyelenggara pendidikan termasuk yayasan agar benar-benar memahami dengan baik apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Secara khusus bagi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) sudah menciptakan mutu pendidikan yang tinggi, mengajarkan tentang perwujudan kehidupan bermoral dan menekankan pendidikan pada segi agama. Ketika terjun ke lapangan, para lulusannya diharapkan mempunyai kemampuan/ketrampilan dasar serta moral yang baik supaya ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. 11 Oktober Weynand S. salah seorang pegawai Sekolah Tinggi Seni Papua (STSP) mengatakan Pemda telah membantu dengan dana sebesar Rp 200 juta setiap tahun, tetapi fasilitas pendidikan dan operasional sekolah seni ini tidak menunjukkan perubahan berarti. Pada 30 Desember 2005 dana sebanyak Rp 800 juta dicairkan Biro Keuangan kepada Yayasan Bina Seni Budaya (YBSB), namun uang jutaan rupiah itu hilang tanpa jejak. Padahal dana tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan bakat-bakat dan ketrampilan generasi muda untuk mengembangkan budaya asli Papua. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, M.A. Pogolamun,

341


B.Sw, melaporkan, Pemerintah Provinsi Papua berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa. Untuk itu disediakan bantuan biaya akhir studi bagi 4.266 mahasiswa sebesar Rp 4.405.500.000. Dari 4.266 mahasiswa ini 3.766 belajar di 15 perguruan tinggi di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat, sedangkan selebihnya sekitar 500 orang belajar di 12 perguruan tinggi di luar Papua. Perincian dana bagi masing-masing mahasiswa, untuk program S-1 Rp 750.000 – 1.000.000, sedangkan untuk mahasiswa S-2 masing-masing Rp 5.000.000. Bantuan dana tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Alex Hesegem, SE secara simbolis dan disaksikan oleh perwakilan mahasiswa dari 15 perguruan tinggi yang ada di Papua. 20 Oktober Sosialisasi bantuan akhir bagi mahasiswa Port Numbay di Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura APO, dihadiri oleh ketua LMA, Dinas P & P, Bappeda, tokoh masyarakat dan ketua Forum Komunikasi Port Numbay. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Jayapura, Gayus Manupapami, mengatakan jumlah mahasiswa Port Numbay yang telah terdaftar sebanyak 400 orang. Setiap mahasiswa akan menerima Rp 750.000. 13 November Menanggapi kebijakan Gubernur Barnabas Suebu, SH yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Ketua Pokja Agama MRP, H. Arobi A. Aituaraw mengatakan Dana Otsus yang diberikan kepada Provinsi Papua diprioritaskan pada bidang pendidikan (30%) dan kesehatan (15%) serta daerah-daerah terpencil. Karena itu, mestinya anakanak asli Papua diberikan pendidikan gratis sejak SD hingga Perguruan Tingggi. 16 November “Masyarakat dari Dusun Hokolekma dan Sogasio Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo kecewa terhadap kepala sekolah dan guru-guru di kedua dusun tersebut, karena sudah dua tahun mereka tidak masuk mengajar

342

dan murid-murid dibiarkan begitu saja,” demikian ungkap Yoram Matuan, S.Sos. Sementara itu, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol mengatakan akan menindak tegas para guru yang meninggalkan tempat tugas. 31 November Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura Dr. Jack Ayamiseba menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengalokasikan tunjangan bagi guru di kota sebesar Rp 500 ribu dan guru di daerah pedalaman diberikan tunjangan 9 kali lipat dari gaji pokok. Tapi menurut Jack, pemberian tunjangan yang tinggi tersebut belum tentu menjamin bahwa guru di pedalaman tidak meninggalkan tempat tugas, seperti terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Jayapura. Guru-guru di pedalaman juga perlu fasilitas pendukung di tempat tugas di antaranya; rumah dinas dan fasilitas yang diperlukan lainnya. Untuk orang yang bukan asli akan sulit bertahan. Agar tetap bertahan dalam menjalankan tugasnya mengajar, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. 2 Desember Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sampai saat ini belum menunjuk perguruan tinggi yang akan melaksanakan uji sertifikat guru. Namun Depdiknas telah melaksanakan uji coba sertifikat terhadap 20 ribu guru, pelaksanaannya telah dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). “Saat ini memang sedang berjalan proses tersebut,” kata Bambang Wasito Adi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas. Menurutnya, belum ditunjuknya perguruan tinggi yang akan melaksanakan uji tersebut disebabkan masih menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang sertifikasi guru oleh Presiden. Saat ini PP sedang berada di Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk diharmonisasikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3 Desember Aksi pemalangan masyarakat dari Keluarga Besar Yarosabra terhadap

343


lokasi SMA Negeri 2 Maribu yang sudah berlangsung 2 minggu lebih, tampaknya masih terus berlanjut. Masyarakat menuntut ganti rugi atas lokasi tanah tersebut dan saat ini masih menuntut dialog langsung dengan pihak Dinas P & P Provinsi Papua. Pihak DPRD Kabupaten Jayapura telah berupaya menyelesaikan kasus ini dengan memfasilitasi masyarakat adat untuk bertemu dengan Dinas P & P Kabupaten Jayapura namun pertemuan itu belum mendapatkan kesepakatan yang memuaskan. Ely Yarosabra, salah satu anggota keluarga besar Yarosabra, mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan aksi pemalangan di lokasi SMA 2 Maribu tersebut. Dikatakan juga bahwa pertemuan dengan P & P yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jayapura tidak ada penyelesaiaan yang jelas karena Dinas P & P Kabupaten Jayapura mengatakan pembangunan sekolah tersebut dilakukan dari Provinsi. Sementara itu, Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura Dr. Jack Ayamiseba mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui dengan pasti proses pembangunan SMA 2 Maribu yang dilakukan oleh Dinas P dan P Provinsi Papua. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya, Melkias Yeke Gombo, mempertanyakan realisasi dana studi akhir mahasiswa Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 6 miliar. Pihaknya menjelaskan mahasiswa yang belajar di luar Papua sudah mendapatkannya sedangkan mereka yang belajar di dalam Papua justru belum mendapat apa-apa. 4 Desember Aksi Pemalangan yang dilakukan oleh keluarga besar Yarosabra terhadap lokasi SMA Negeri 2 Maribu mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jayapura Achmad Paito. Achmad Paito berharap proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah proses penyelesaian tuntutan. Apalagi sudah menjelang ujian semester. 5 Desember Bupati Teluk Wondama Alberth H. Torey memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pendidikan. Salah satunya dengan tidak

344

memberikan beban biaya kepada setiap anak sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Program ini akan berlanjut selama kepemimpinannya di Kabupaten yang memang dikenal sebagai berdirinya sekolah pertama di Tanah Papua. “Program sekolah gratis bagi setiap sekolah ini sudah menjadi komitmen saya saat masih calon bupati,” kata bupati Torey. Bukan hanya sekolah gratis tetapi bupati juga memberikan perhatian serius terhadap setiap mahasiswa yang menuntut ilmu di daerah lain. 12 Desember Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua James Modouw mengatakan, pendidikan kampung merupakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang selama ini masih belum terjangkau secara merata dan bermutu sehingga terjadi kesenjangan pendidikan antara kota dan kampung-kampung. Dikatakan juga bahwa sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 Tahun 2001, pembangunan diharapkan berpihak pada masyarakat kecil melalui pembangunan pendidikan. Program ini diarahkan ke kampung-kampung atau daerah terpencil yang masih sulit terjangkau. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) semua kampung di Papua harus menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal. Katanya, strategi pembangunan bertumpu pada manusia sebagai titik sentral pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, sesuai dengan RPJM tahun 2007-2011. 14 Desember Adanya tudingan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK-P) menemukan indikasi keterlibatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kota Jayapura menggelapkan dana sebesar Rp 3 miliar pada Anggaran 2005 untuk biaya rehabilitasi gedung sekolah dibantah oleh kepala Dinas P dan P Kota Jayapura WW. Kambuaya. “Isu bahwa kami gelapkan dana pendidikan sebesar Rp 3 miliar itu tidak benar. Isu itu diungkapkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana. Uang itu telah

345


digunakan sesuai peruntukannya dan telah dipertanggungjawabkan”. Katanya dana telah dipakai untuk merehabilitasi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) bahkan ada beberapa ruang kelas, hanya pihaknya lambat memasukkan pertanggungjawaban itu, sehingga dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, hasil akhirnya mengatakan Rp 3 miliar itu tidak jelas. 15 Desember Anggota Komisi E DPRP, Beatrix Pekei, menegaskan untuk memajukan pembangunan pendidikan di daerah ini ke depan selain tetap mengacu pada kurikulum nasional yang diberlakukan tentunya sistem pendidikan berpola asrama juga harus terus dikembangkan. Katanya pendidikan akan maju dan sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia jika pemerintah mampu mendorong dan meningkatkan sistem pendidikan berpola asrama. Tujuan dari sistem ini adalah bagaimana menanamkan pola kedisiplinan terhadap setiap peserta didik dalam berbagai hal baik disiplin dalam mengikuti proses belajar, disiplin dalam membagi waktu dan lebih penting lagi peserta didik memiliki moral yang baik. 16 Desember Kepala bagian perencanaan Direktor Jendral Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Faisal M mengatakan, akhir 2006 pemerintah akan memperkuat program PLS melalui satuan pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota. Penguatan ini dibuktikan dengan memberikan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sehingga nantinya SKB maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai standar yang jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kegunaan Dana dekonsentrasi pendidikan berkelanjutan 2007 Provinsi Papua sebesar 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Wajib belajar Dikdas 3. Pendidikan Non Formal (PNF) Budaya baca Manajemen Pengendalian Program (MPP)

346

Dana Rp 69.319.309.000 (69 Miliar) Rp 6.170.095.000 Rp 21.215.690.000 Rp 38.715.265.000 Rp 2.190.150.000 Rp 1.028.109.000

Dibanding 2006 dengan dana Rp 35.681.435.000, berarti 2007 ada kenaikan dana mencapai 94 persen. Ini membuktikan bahwa pemerintah Papua sangat mempedulikan pendidikan. Ia mengatakan dengan kenaikan ini kinerja perlu ditingkatkan lagi. 18 Desember Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Propinsi Papua James Modouw mengatakan bahwa database pendidikan khususnya Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan sederetan angka-angka yang menunjukan kondisi pendidikan yang dapat diketahui baik bagi pemerhati PLS maupun untuk masyarakat luas. Hal itu diungkapkan saat pelatihan Paket A, B dan C serta data pemetaan PLS provinsi Papua tahun 2006 di Hotel Ermashita Jayapura. Menurutnya pengelolaan PLS Provinsi Papua tidak terlepas dari standarisasi jenis data yang berasal dari tingkat pusat. Data standar kelulusan merupakan salah satu contoh database yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan pengelolaan. 19 Desember Ratusan guru dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya melakukan demo. Mereka meminta insentif dan tunjangan hari raya natal segera dibayarkan. Demo ini dilakukan di kantor Dinas P dan P Jayawijaya. Menurut Simon, salah seorang guru, pihaknya dituntut melaksanakan tugas dengan baik namun di sisi lain hak-haknya tidak pernah dibayar. Mereka gagal menemui kepala Dinas P dan P. Ketua Wanita dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (WIPTEK) Ir. Anike Monim mengatakan perbedaan tingkat pendidikan formal dan non formal di daerah pedalaman antara pria dan wanita sangat mencolok. Masih banyak wanita yang belum mendapatkan haknya untuk belajar dan menerima pendidikan dengan baik. Menurutnya di pedalaman wanita tidak pergi sekolah bukan hanya karena permasalahan ekonomi tetapi menyangkut sosial budaya di tempat tinggal. Misalnya orang tua berminggu-minggu ke kebun. Mereka juga ambil bagian dalam hal itu, akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah. Wanita yang

347


memasuki masa pubertas diketahui berpacaran langsung dinikahkan, sehingga banyak wanita menikah di usia muda. Hal ini diungkapkan saat pemaparan hasil penelitian data tampilan gender di Propvinsi Papua di Aula Kantor Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua. 23 Desember Kekurangan guru khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau sepertinya memang sulit dipenuhi. Sebab kebanyakan guru yang baru diangkat enggan ke pedalaman sedangkan guru yang diangkat di Kabupaten atau Kota apabila bertugas di pedalaman tidak dapat bertahan lama di lingkungan barunya. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif dan Badan Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan (BPPMP) Propinsi Papua Jan Tethool. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Kolose Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua di Aula Kantor Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas P dan P Provinsi Papua. Untuk kebutuhan guru khususnya guru Sekolah Dasar maka perlu dibina di daerah perkotaan maupun di pedalaman melalui UU Otonomi Khusus Pemerintah Propinsi Papua dengan disepakati Pemerintah Kabupaten dan Kota sejak 2002 membina lulusan SMP yang bercita-cita menjadi pengajar (guru). Program ini hanya khusus di Papua. KPG khas Papua mempunyai visi untuk mendidik tenaga-tenaga guru baru Sekolah Dasar di seluruh pelosok Papua. KPG ini ada di 3 Kabupaten: Timika, Merauke dan Nabire, lalu 1 di Kabupaten Sorong (IJB), lama belajar 5 tahun 1-3 setara pendidikan SMA dan kelas 4-5 setara dengan Diploma II. Tahun 2007 diharapkan lulusan pertama KPG mengabdikan dirinya kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedalaman.

B.2 HAK ATAS KESEHATAN 5 Oktober Zuster Chatrin Renwarin, mengatakan saat ini di Biak terdapat 5 orang anak yang menderita gizi buruk. Mereka adalah Tirza (9 bulan), Paulina (3

348

tahun), Miander (1 tahun), Sipora (1 tahun 5 bulan), dan Wasani (15 tahun), sedangkan Enia dilaporkan meninggal dunia. Kelima pasien di atas ini sedang dirawat di RSUD Biak Numfor, selain itu diberikan makanan yang berkalori, protein dan tambahan gizi yaitu modeska terbuat dari sari buah dan susu. 12 Oktober Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Verry Jigibalom membuka pelatihan Kader Posyandu yang diikuti oleh 60 peserta dari 18 distrik. Pelatihan kader ini bertujuan untuk memberikan ilmu bagi peserta agar mampu melayani masyarakat di lingkungannya masing-masing. Pelatihan ini juga merupakan program gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak di Kabupaten Jayawijaya. 15 Oktober Walikota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si, mengatakan, kita sekarang menghadapi penyakit musiman yang membahayakan seperti diare dan muntaber. Menurut M.R. Kambu penyakit ini timbul karena pola hidup yang tidak seimbang, pengetahuan yang rendah, faktor kebersihan yang kurang seperti, rumah yang kurang bersih, kebersihan diri, kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan, air minum dan makanan yang kurang bersih serta WC yang tidak teratur. Untuk itu Dinas Kesehatan perlu melakukan promosi melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat lewat Puskesmas, Pustu (puskesmas pembantu) dan Polindes di kampungkampung agar masyarakat mengerti. 17 Oktober Didimus Waray selaku pihak yang dirugikan melaporkan dugaan penggelapan dana kesehatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire oleh pimpinan asuransi Jiwasraya dengan dana sebesar 3 M. Kasat Reserse dan Kriminal Polres Nabire AKP Heni Agus Sunandar membenarkan laporan dari DPRD tersebut. Uang tersebut dicairkan dalam 3 tahap yaitu tahun 2004 cair Rp 1 miliar, tahun 2005 cair Rp 1 miliar dan

349


bulan April tahun 2006 cair Rp 1 miliar, sedangkan dana yang belum jelas senilai Rp 2 miliar. Kasus dugaan penggelapan uang dilaporkan terjadi juga di Puskesmas Warmare (Manokwari) senilai Rp 23.523.000. Dugaan kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan dari Alfianus Warom (53 tahun). Pelapor mengatakan yang bersangkutan menerima uang tersebut dari bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Dana sebesar itu adalah untuk Puskesmas Warmare sebagai penerima dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang sampai saat ini belum menerima dana tersebut. 23 Oktober Penyakit HIV/AIDS di Papua dari data terakhir sudah tercatat 2.703 kasus. Kasus HIV/AIDS di Papua begitu besar sampai 20 kali dibanding penduduk lain di Indonesia. Hal itu diungkapkan Gubernur Barnabas Suebu, SH di Gedung Negara. Menurut Suebu kalau tidak segera dihentikan hal itu akan menyebabkan kematian massal di Papua. Gubernur menghimbau satu-satunya cara mencegah kematian massal ini adalah melalui pertobatan massal (semua orang Papua, baik laki-laki maupun perempuan). Perlu adanya perubahan perilaku setiap individu dari para pemimpin sampai pada rakyat. 1 November SKP Jayapura bersama dengan Gereja-gereja di Jayawijaya mengadakan pelatihan penelitian sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Bethesda, Wamena. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang memusatkan perhatian ke RSUD Wamena dan 8 distrik di wilayah tersebut: Wamena Kota, Kurulu, Asologaima, Asolokobal, Bolakme, Tiom, Kwiyawage, dan Balingga. 16 November Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Distrik Abepura

350

melakukan rapat koordinasi guna menyusun program kerja penanggulangan HIV-AIDS di Distrik Abepura. Sekretaris KPA Distrik Abepura Agus Setiawan, SH mengatakan, hal ini dimaksudkan untuk membekali semua anggota dengan pengetahuan tentang HIV-AIDS dan upaya menanggulangi penularan penyakit HIV-AIDS di Distrik Abepura. 20 November Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura drg. Sujono mengatakan jumlah kasus HIV-AIDS di Kota Jayapura berkembang pesat. Berdasarkan data per September 2006 jumlahnya sudah mencapai 236 kasus. Hal ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak, jika tidak jumlah HIVAIDS akan terus bertambah di Kota Jayapura. 30 November Bupati Pegunungan Bintang Drs. Wellington L. Wenda mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan kinerja tenaga medis dan tenaga pendidik yang ada di wilayahnya. Menurutnya tenaga ini kebanyakan putra asli Papua dan tidak melaksanakan tugasnya dan tangunggjawabnya secara baik. Padahal gaji tetap berjalan dengan normal. 1 Desember Kasus HIV-AIDS pada 30 September 2006 di Provinsi Papua sudah menembus angka 2770 dan 318 di antaranya telah meninggal dunia. Untuk itu, menurut Gubernur Barbanas Suebu, pada hari HIV-AIDS sedunia kita membutuhkan pertobatan total untuk mencegah kematian total. Papua telah mencapai suatu tingkat yang benar-benar memprihatinkan karena jumlah yang terus bertambah. 94% penularan terjadi melalui hubungan seks antara laki-laki dengan cara yang tidak aman, melalui hubungan homoseks, transfusi darah, penggunaan alat suntik yang tidak steril, penularan dari ibu ke bayi dan jenis penularan lain yang rendah persentasenya. Kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Papua pada 1996. Dalam jangka waktu 10 tahun meningkat dengan sangat tajam menjadi 1.226

351


penderita HIV dan 973 AIDS. Mereka yang tertular adalah kelompok umur 15-45 tahun dan pelanggan seks bebas paling banyak adalah PNS, sedangkan ibu rumah tangga yang menderita HIV/AIDS hampir sebanding dengan perempuan pekerja seks dan dilihat dari etnis penderitanya orang asli Papua lebih banyak jika dibanding dengan pendatang. Untuk itu disarankan tidak berganti-ganti pasangan dan berperilaku seks bebas karena sangat berisiko tinggi sehingga bisa menekan 90% resiko tertular. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah kesadaran untuk memeriksakan diri secara sukarela ke pusat-pusat kesehatan yang memiliki fasilitas pemeriksaan yang lengkap. Jayapura merupakan urutan ke tiga dengan 236 kasus HIV-AIDS di bawah Timika yaitu 1019 kasus dan Merauke dengan 834 kasus. Bukan berarti Jayapura aman dari virus yang mematikan. Sejak Januari 2005 hingga Desember 2006 di VCT (Voluntary Counseling and Testing Centre) Rumah Sakit Daerah Abepura telah ditemukan 77 pasien dinyatakan positif HIV. Data itu sesuai hasil pemeriksaan pihak VCT terhadap delapan ribu warga yang melakukan testing darah lengkap. Data ini dikatakan oleh Ewa Nyoman Arisan, Ketua Panitia pelaksana peringatan hari AIDS sedunia di RSUD Abepura. Dr. Tigor Silaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS di Papua harus lebih gencar lagi dilakukan, karena jumlah kasus yang terus meningkat. Hampir 30 persen penderita TBC (Tuberculosis) dan penyakit saluran pernapasan akut ternyata juga disinyalir terinfeksi HIV/AIDS. Koordinator Pelayanan Baru HIV-AIDS di Puskesmas se-Provinsi Papua dr. Beeri Wopari mengatakan, dengan adanya pola pelayanan baru diharapkan dapat menjadi deteksi dini terhadap laju pertumbuhan penyakit yang mematikan. Orang yang memeriksakan diri melalui satu alur layanan dengan mendapat konseling atau arahan. Apabila orang itu tidak keberatan dilakukan tes darah untuk HIV. Puskesmas juga dapat memberikan ARV kepada pasien HIV-AIDS. Yang membedakan pola baru dan pola yang sebelumnya adalah dahulu Puskesmas belum dapat mengetahui adanya kasus HIV pada orang yang datang berobat. Pola ini

352

sangat membantu puskesmas lebih luas dalam menjaring secara dini kasus HIV-AIDS di masyarakat dan mengurangi jatuhnya korban karena sudah banyak pasien yang meninggal, apabila ditemukan lebih awal pada stadium ringan, pasien tersebut dapat dipulihkan lebih baik. Dikatakan baru 6 Puskesmas yang menjadi pilot project pola baru, yaitu Puskesmas Jayapura Utara, Puskesmas Hamadi, Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Kampung Harapan, Puskemas Koya Barat dan Puskesmas Demta karena masih terbatasnya tenaga pelatih dan dana. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Suyono Angkasa, mengatakan pada Desember 2006 jumlah penyakit malaria di Kota Jayapura berjumlah 11. 234 ribu orang yang tersebar di empat distrik di Kota Jayapura yakni Abepura, Muara Tami, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Paling banyak terdapat di kampung-kampung daerah Distrik Muara Tami. Kepala Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Papua Dr. Suwardi Redjo, MPH mengatakan sampai saat ini penyakit yang paling dominan menyerang masyarakat adalah penyakit malaria. Hampir semua orang yang ada di Papua terserang penyakit malaria yang awalnya dimulai dengan gigitan nyamuk. Menurutnya, penyakit ini masih dikategorikan sebagai berbahaya dan mematikan. Pasalnya jika daya tahan tubuh makin lemah dan lambat penanganannya bisa membuat penderita gila atau meninggal. Apalagi jika stadiumnya sudah cukup tinggi. Sekitar 5% dari total masyarakat menderita penyakit yang cukup populer di Papua. Untuk itu perlu menjaga secara baik kondisi tubuh. Disarankan juga untuk menggunakan kelambu dan menjaga supaya rumahnya tidak menjadi sarang nyamuk. Hal ini merupakan cara pencegahannya. Ketua Komisi B DPRD Kota Sorong, Laurantius Ren Ek, SE, mengatakan, seharusnya instansi teknis terkait baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Peternakan agar lebih menyikapi dan mengantisipasi dengan serius dengan koordinasi dan kerja sama dalam menangani flu burung. Jangan tunggu hingga jatuh korban nyawa manusia dulu baru mengambil tindakan. Hal ini terkait dengan ditemukan kasus flu burung. Pemkot harus

353


pro aktif mensosialisasikan cara-cara penularan, penanganan, antisipasi flu burung kepada warga masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. 2 Desember Meski hari AIDS se-Dunia (HAS) sudah lewat satu hari, namun perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua terus melakukan kampanye HIV-AIDS. Maksud kegiatan ini juga untuk menyampaikan informasi dasar tentang HIV-AIDS kepada masyarakat di halaman UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Museum Negeri Waena. Kampanye ini digelar dalam bentuk pameran dan goyang bersama waria. Juga memberikan pemahaman dasar dengan memamerkan sejumlah buku, kaset dan CD yang isinya memberikan informasi, pemahaman dan ajakan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang beresiko penularan HIVAIDS. Untuk memberikan informasi banyak cara dapat dilakukan. Demikian penyampaian Direktur Pelaksana PKBI Papua, Drs. John Rahail. Dikatakan juga oleh Dosen FKIP Universitas Cendarawasih ini, HAS yang diperingati hari ini memberikan dorongan kepada semua pihak untuk saling kenal memahami peranan dan tanggung jawab terhadap HIVAIDS di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura drg. Suyono Angkasa, MPH mengatakan bahwa pada bulan Desember 2006 jumlah penderita penyakit malaria di Kota Jayapura berjumlah 11. 234 ribu yang tersebar di 4 distrik yakni Abepura, Muara Tami, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Paling banyak terdapat dikampung-kampung di Distrik Muara Tami. Selain Malaria sebagai penyakit yang paling banyak kedua adalah penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengambilan sampel darah dari masyarakat di Distrik Muara Tami seperti Kampung Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Say dan Kampung Moso (satu kampung yang dekat dengan perbatasan PNG-RI). Hal-hal yang membuat masyarakat dapat terjangkit penyakit ini adalah karena kurang pengertian tentang hidup bersih serta tidak teraturnya mengkonsumsi obatobatan sehingga mudah terserang malaria.

354

5 Desember Balai karantina Kelas II Sentani bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nabire mengadakan sosialisasi pencegahan masuknya penyakit flu burung dan rabies di Papua. Kegiatan ini diadakan di Hotel Mahavira Nabire. Kegiatan ini diikuti oleh instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, KP3 Laut, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan lainnya. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ir. Wellem R. Rumbiak atas nama Kepala Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani. Dalam sambutannya Rumbiak mengatakan bahwa Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat merupakan daerah yang terancam rabies dan flu burung. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan masukan yang berarti dan berguna dalam rangka pencegahan dan penyebaran penyakit flu burung dan rabies di Kabupaten Nabire. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peternakan pada masyarakat luas sehingga dapat menghentikan kegelisahan tentang rumor berkaitan dengan flu burung dan rabies. 5 Desember Konsultan UNICEF dr. Sabrina Prasetiyo mengatakan HIV-AIDS di Papua terus meningkat bahkan Juni 2006 mencapai 2.702 kasus. Ironisnya 98% peningkatan itu melalui hubungan seks yang tidak aman. Dari data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kaum muda di SMP mencapai 12% dan di luar sekolah 40%. Menurutnya, untuk menekan laju peningkatan kasus HIV-AIDS khususnya di Papua UNICEF mempunyai dua program, yaitu program yang dilakukan di sekolah (Life Skill Education – LSE) dan program yang dilakukan di luar sekolah. Pekerjaan ini sudah dilakukan dua fase. Fase pertama tahun 2003–2006 dan fase kedua 2006–2009. Awalnya 6 Kabupaten menjadi pilot project, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong dan Biak. Kemudian ditambah lagi 5 kota, yaitu Kabupaten Supiori, Merauke, Mimika dan Kota Jayapura serta Kota Sorong. Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Provinsi Papua Drs. T.G. Butar-Butar mengatakan sejauh ini pihaknya

355


belum melihat adanya kepedulian para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di Papua terhadap masalah HIV-AIDS. Jika dilihat perkembangan HIV-AIDS di wilayah Provinsi Papua semakin memprihatinkan. Sebab, virus tersebut sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 9 Desember Direktur Yayasan Persekutuan Pelayanan Masirey (YPPM) Provinsi Papua Pdt. Ester Wanda mengatakan dari 30 anak jalanan (Anjal) yang ditangani pihaknya, 60% di antaranya menderita penyakit infeksi menular seksual (IMS). Hal itu dikarenakan pola hidup para Anjal tersebut merupakan kelompok yang mempunyai perilaku menyimpang. Di antaranya suka mengisap lem aibon, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras (Miras) serta seks bebas baik dengan teman sendiri maupun dengan orang lain di luar kumpulannya. Dari hasil pemeriksaan yang ada, dari 30 orang yang ditangani itu 60% telah tertular IMS. Pihaknya berharap pemerintah Kota atau Provinsi memperhatikan permasalahan ini sebab bila tidak mereka sangat rentan bagi HIV-AIDS. Sekarang pemerintah perlu membuat program yang tepat sasaran. Bila pemerintah tidak punya tenaga bisa bermitra dengan LSM untuk membina para anak jalanan. Kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura sudah sangat mengkhawatirkan. Data terbaru ditemukan 3 ibu hamil posistif HIV. Menurut direktur YKPM Papua Drs.Tahi G. Butar-Butar ketiga ibu hamil tersebut selanjutnya diberikan pendampingan oleh pihak Puskesmas serta beberapa LSM yang bergerak di bidang pencegahan virus HIV-AIDS seperti layanan konseling serta antiretroviral (ARV). Ketiga ibu tersebut walaupun positif namun bayi mereka bisa tertolong dengan terapi antirentroviral (ARV), serta persalinan dengan bedah sesar sehingga kelak anaknya tidak tertular. Para ahli menyimpulkan bahwa frekuensi tertularnya bayi dari ibunya yang positif HIV pada masa kehamilan diperkirakan 5-20%. Sementara untuk saat persalinan 10-20% dan masa ibu sedang menyusui 10-20%. Dengan demikian peran kader kesehatan, tenaga pendamping sangat diperlukan demi memberikan pertolongan kepada ibu yang positif HIV.

356

Sementara itu, Wakil Walikota H. Sujarwo, BE menghimbau agar pencegahan HIV-AIDS dapat dilakukan oleh semua pihak termasuk ibuibu rumah tangga (IRT) sehingga ke depan virus yang mematikan tersebut dapat dicegah penyebarannya. Dalam sosialisasi program pencegahan dari ibu ke anak ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari LSM, kader PKK/ Posyandu, dan para petugas kesehatan seperti petugas VCT. 11 Desember Pernyataan Pdt. Yose Hilka dari GIDI Kabupaten Pegunugan Bintang beberapa waktu lalu bahwa banyak warga Pegunungan Bintang yang meninggal akibat terserang kelaparan, malaria, muntaber dan ISPA dibantah oleh Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang John Zine Tjuwale. Sekda mengatakan, jumlah kematian akibat mutaber, kelaparan dan ISPA itu yang dilaporkan oleh pihak gereja adalah hanya mengulang kembali, bukan sesuatu yang baru. “Hal itu kami push ke Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial,” katanya. SKP Jayapura meluncurkan laporan penelitian sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dalam sebuah lokakarya yang bertema “Sehat itu Sa Pu Hak”.5 Dari temuan SKP disimpulkan bahwa kondisi layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya amat rendah. Anggaran Pemkab yang tersedia hanyalah 4% dari APBD 2006. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menghalangi pelayanan ini sekaligus segi konflik politis yang melanda sebagian wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Rasio tenaga medis dengan populasi penduduk juga menunjukkan tingkat yang sulit untuk dapat menjangkau layanan kesehatan di tingkat kampung. Dalam presentasi tersebut, Sekda dan Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya berjanji akan menindaklanjuti temuan ini. 15 Desember Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay mengungkapkan, keberadaan Posyandu harus mendapatkan perhatian khususnya soal anggaran. Sebab, minimnya dana menyebabkan Posyandu belum berfungsi dengan baik. 5

Diterbitkan dalam bentuk buku oleh Tim SKP Jayapura, 2008. Sehat itu Sa Pu Hak, Jakarta: LSPP dan SKP Jayapura.

357


Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Bagus Sukaswara mengatakan meski sudah banyak pihak yang mau peduli terhadap penanggulangan HIV-AIDS, namun tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks. Katanya, orang banyak yang terlibat dalam penanganan tetapi jumlah penderita HIV-AIDS semakin meningkat. Selain itu, medan tantangan yang dihadapi juga semakin luas, misalnya bagaimana mencegah agar anak yang baru lahir itu terhindar dari HIV-AIDS. 16 Desember Dokter Ketut Martayasa mengatakan bahwa penularan HIV dari ibu hamil yang positif mengidap HIV terhadap bayinya bisa dicegah. Menurutnya salah satu kendala dalam upaya pencegahan HIV adalah ibu yang diketahui terinfeksi HIV terkadang enggan mendapatkan perawatan. Seperti dialami oleh Puskesmas Jayapura Utara, petugas sudah membimbing tetapi kadang-kadang ibunya menghindar. Oleh sebab itu, perlu proses konseling supaya ada kesadaran dan tidak ada rasa takut untuk mendapatkan perawatan. Hal terpenting saat menyampaikan konseling itu adalah segala biaya perawatan itu gratis. “Agar anak tidak tertular penyakit-penyakit lain harus disembuhkan. Operasi perlu direncanakan dengan baik sebab bila air ketuban pecah atau ada darah mengenai bayi maka kemungkinan besar tertular HIV”, kata dokter Ketut. 18 Desember Kebijakan harus menyediakan tenaga perawat 225 orang untuk rumah sakit di Timika karena setiap tempat tidur dibutuhkan satu tenaga perawat. Kepala SPK Timika H. Ibrahim Iba mengatakan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjelang beroperasinya RSUD sangat kurang. Yang penting bahwa setiap rumah sakit tipe A dan D harus memiliki tenaga medis dan para medis. Sampai sekarang SPK Timika belum mempersiapkan semua itu hanya sebatas mantri dan perawat. Padahal sudah diusulkan kalau bisa sampai D3 atau seperti Akademi Perawat (Akper). Direktur RSUD Dok II Jayapura dr. Paulina Watopa mengharapkan

358

agar anggaran yang akan dialokasikan bagi RSUD Jayapura tahun 2007 bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur di mana tidak mengacu pada penggunaan anggaran namun semua sangat bergantung dengan visi misi yang ada. Dijelaskan, sebagai RSUD rujukan dan RSUD pendidikan, semua kebutuhan harus lebih optimal dan semua kebutuhan pelayanan bisa terpenuhi, tentu saja hal ini bisa didukung dengan tersedianya fasilitas dan anggaran yang memadai untuk RSUD. Sampai saat ini penyakit yang menonjol di Papua adalah penyakit Malaria dan TBC. Hal itu diungkapkan oleh Kasubdin Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Suwardi Redjo. Penyakit Malaria merupakan epidemik dan tersebar merata. Dijelaskan bahwa prevalensi penyakit Malaria di Papua mencapai 45 kasus per 1000 penduduk, artinya dari 1000 orang dalam satu tahun ada 45 orang yang terkena penyakit Malaria. Karena itu, pihaknya berusaha untuk melakukan pemutusan rantai penularan dengan cara penderita yang sekarang akan menjadi penderita yang terakhir. Penyakit lain yang juga menonjol yaitu TBC paru. Penyebabnya karena lingkungan. Penyakit ini di Papua cukup banyak mencapai 21 orang per 1000. Penanganannya membutuhkan pemahaman yang menyeluruh salah satunya dengan cara penguatan pelayanan Puskesmas dalam melakukan diagnosa, perawatan penderita dan penyediaan obat anti TBC juga peran masyarakat. 19 Desember Walikota Jayapura, M.R. Kambu, saat peresmian Klinik Kesehatan Reproduksi Puskesmas Hamadi mengharapkan setiap Puskesmas untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Kota Jayapura telah mengupayakan berbagai fasilitas kesehatan baik gedung maupun fasilitas lainnya. Termasuk biaya operasional bagi setiap Puskesmas yang ada. Bidang Kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemkot lima tahun ke depan. 20 Desember Peningkatan angka penderita HIV-AIDS di Jayapura menjadi keprihatinan Walikota Jayapura M.R. Kambu. Menurutnya virus tersebut sudah memasuki

359


lampu merah sehingga harus diwaspadai. Dijelaskannya, sesuai perkiraan terdapat 11 ribu pengidap HIV-AIDS di Provinsi Papua (data Dinkes Propinsi Papua) sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, hal tersebut telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat Papua. Walikota juga mengatakan bahwa karena penyebarannya semakin luas maka semua pihak harus menyiapkan langkah-langkah penanganannya. Salah satunya terus melakukan sosialisasi bagi seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali, perlu setia pada pasangan, jauhi minuman beralkohol sebagai pemicu hubungan seksual, pakailah kondom bila keadaan terpaksa. Perlu juga untuk tidak mendiskriminasikan para ODHA, karena belum tentu ODHA bersangkutan tertular virus itu karena perilakunya tetapi bisa melalui orang lain. Misalnya seorang ibu yang baik tertular karena suaminya, kita punya tanggung jawab untuk melindungi ODHA. 22 Desember Kasus HIV-AIDS di Jayawijaya dengan 38 kasus menjadi perhatian serius, Pemkab bertekad menekan penyebaran tersebut. Plt. Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom mengatakan, kita harus menghentikan penyebaran penyakit yang disebabkan virus HIV itu. Bila hal itu didiamkan saja dirinya khawatir dengan satu generasi Jayawijaya khususnya generasi muda yang akan melanjutkan pimpinan dan tugas daerah ini akan punah. Ini tidak boleh terjadi dan harus diperangi oleh seluruh komponen bangsa di daerah ini. Untuk menghindari penyakit ini kuncinya terletak pada diri seseorang, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan dan hanya melakukan hubungan dengan istri di rumah. Jayawijaya merupakan peringkat ke-5 di Papua setelah Sorong, Merauke, Timika dan Nabire. Dengan masalah ini pemerintah telah megalokasikan dana sebesar Rp 500 juta guna mengawali program penanggulangan HIV-AIDS. Dana akan dipakai untuk menunjang sekretariat KPAD, pembahasan Perda Program Penangulangan HIV-AIDS, dan talk show melalui media massa. 22 Desember Ketua Bhayangkari Polda Papua Ny. Evie T. Jacobus membacakan

360

sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono pada peringatan Hari Ibu ke-28 sebagai momentum untuk memperingati 10 tahun pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). GSI diluncurkan pemerintah bertepatan dengan peringatan hari ibu tahun 1996 lalu. Gerakan sayang ibu bertujuan untuk mendorong dan menggalang partisipasi di dalam menurunkan angka kematian ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi yang baru lahir. Perayaan hari ibu ini berlangsung di dua tempat untuk tingkat Provinsi di Sasana Krida dan untuk Kota Jayapura di lapangan upacara Kantor Walikota Jayapura. Menurut Ibu Evie angka kematian Ibu di Indonesia semakin tinggi yakni 307/100.000 kelahiran hidup, mencerminkan masih memprihatinkan kualitas SDM Indonesia khususnya perempuan. Menurut Sekda Kota Jayapura Drs. Yesaya Udam, peringatan hari Ibu ke-78, tahun 2006 merupakan momentum yang memiliki nilai strategis. Sebab, selain memperingati hari Ibu juga memperingati pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan jender. Penasehat Organisasi Wanita (POW) Kota Jayapura, W.W. Kambuaya, berharap momentum ini dapat dihayati guna terus meningkatkan kualitas dalam keluarga, bangsa dan negara. 23 Desember Direktur penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan Departemen Kesehatan RI Nyoman Ngadung menilai, penularan HIV-AIDS di Merauke sudah pada tingkat yang membahayakan. Kalau lampu sudah pada posisi merah, jadi kita tidak main-main tapi harus serius. Hal itu disampaikan oleh Nyoman Ngandung setelah melakukan peninjauan RSUD Merauke. Pada kesempatan itu, Nyoman juga menjanjikan akan mengirim 500 buah kelambu sehubungan dengan masalah malaria yang masih sering menyerang masyarakat. 28 Desember Ibu Rumah Tangga (IRT) dan perempuan usia produktif sangat rentan terhadap penularan penyakit HIV-AIDS. Oleh karena itu, mereka diharapkan bisa memahami dengan baik tentang cara-cara pencegahan

361


dan penularan dari penyakit HIV-AIDS. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua, Drs. Tahi G. Butarbutar saat sosialisasi program PMCT (pencegahan HIV dari ibu hamil ke bayi) di aula Kantor DPRD Kota Jayapura. Seorang ibu harus mengetahui cara-cara pencegahan atau penularan HIV-AIDS dengan baik sebab kalau tidak dirinya bisa terinfeksi penyakit tersebut. Kasus ini terus bertambah di Papua, di mana bayi yang dinyatakan terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya sebanyak 45 orang. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang HIV. Kegiatan sosialisasi program PMCT ini diikuti oleh 100 orang, mereka adalah ibu rumah tangga, dan perempuan usia produktif mulai dari umur 15-35 tahun.

B.3 KESEJAHTERAAN UMUM 6 Oktober Beberapa warga yang mengaku diri pendukung Gubernur pasangan Barnabas Suebu, SH dan Wagub Alex Hesegem, SE menuju ke Kantor Gubernur Papua di Dok II, membawa proposal untuk meminta dana bantuan. Saat ini sudah masuk sekitar 14 proposal dari kelompok nelayan dengan dana yang diminta sebesar Rp 30 juta per proposal. Empat belas proposal nelayan itu diketahui bersampul luar proposal sama, bentuk hingga isi proposal, redaksi kalimat, bahkan jumlah dananya juga sama yaitu Rp 30 juta. Karena itu diduga kuat proposal tersebut dibuat oleh orang yang sama. 8 Oktober Sekretaris perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, S.Sos, mengatakan, di Kabupaten Biak Numfor terjadi pelanggaran HAM di Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Misalnya masyarakat yang ingin berobat/mendapatkan obat masih sangat sulit. Obatnya juga cukup mahal. Padahal dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan lima tahun cukup besar. Selain itu dalam hal hak ulayat dan pengelolaan hutan masyarakat Biak Numfor masih dirugikan, karena belum ada aturan yang jelas.

362

9 Oktober Proposal dari warga yang mengaku pendukung Gubernur Barnabas Suebu, SH telah mencapai ribuan. Proposal-proposal tersebut rupanya bukan dibuat sendiri melainkan dibeli dengan harga Rp 100.000 hingga Rp 150.000 dibeli dari Ny. BT (bukan nama aslinya). Proposal-proposal itu dijawab Gubernur dengan sebuah surat bernomor 900/2305/SET perihal jawaban proposal tertanggal 5 Oktober. Isinya adalah tidak tersedianya dana untuk menjawab proposal dari masyarakat, karena program anggaran tahun 2006 tidak mungkin digeser untuk program lain. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, SE. Keinginan masyarakat bisa terjawab di tahun 2007 mendatang, karena akan diturunkan dana langsung ke kampung-kampung untuk kepentingan bersama di kampung. 10 Oktober Frans Maniagasi (anggota Pokja Papua di Jakarta) menilai masuknya ribuan proposal ke kantor gubernur sebagai salah satu kelemahan terbesar yang dilakukan pemerintah selama ini. 19 Oktober Gubernur Papua Barnabas Suebu membeberkan hasil Musrembang. Menurut Gubernur Suebu pada Musrenbang tersebut telah menyepakati pelaksanaan pembangunan di tahun 2007 di mana. Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten akan berkonsentrasi pada empat poin penting. “Ada 4 agenda penting yang merupakan hasil Musrenbang yang akan kita laksanakan pada tahun 2007 nanti,” kata Gubernur. Empat agenda penting tersebut antara: Agenda pertama adalah terciptanya good governance di Papua yang dicapai melalui reformasi birokrasi, reformasi anggaran belanja, pengembangan sistem baru dalam anggaran belanja dan jasa, serta peningkatan kapasitas mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Distrik. “Dengan demikian diharapkan pemerintahan yang ada nanti akan semakin cerdas melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Agenda kedua adalah perbaikan kesejahteraan rakyat yang

363


difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung melalui program perbaikan makanan dan gizi rakyat, perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Untuk menuju kearah tersebut akan diadakan program pengembangan ekonomi rakyat melalui perumahan dan infrastruktur. “Untuk program ini, kami akan sediakan uang sebesar Rp 100 juta dalam bentuk block grant yang langsung diserahkan ke kampung-kampung,” ungkap Gubernur. 13 Desember Desakan dari sejumlah elemen untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) dinaikan menjadi Rp 1 juta rupanya sulit direalisasikan karena keputusan dewan pengupahan yang menaikan UMP sekitar 10-20% dari UMP sebelumnya sebesar Rp 971.000, sudah merupakan keputusan final. “Sulit bagi kami untuk mengubah keputusan dewan pengupahan Provinsi Papua,” kata W.D. Ochabair. Katanya apa yang sudah ditetapkan itu melalui proses pengkajian dan telah dikaitkan berbagai sektor yang ada mulai dari pangan, papan dan sampai pada transportasi. 14 Desember Harga beras antarpulau di Kabupaten Biak Numfor saat ini mulai mengalami kenaikan yang rata-rata 500/kg. Menurut Syamsir, salah seorang pedagang, kenaikan itu sudah berlangsung sejak seminggu. Untuk beras Cap Jempol harganya sekarang Rp 6000 per kilogram dari sebelumnya 5.500 per kilogram. Yang paling mahal adalah beras Cap Tawon yang sebelumnya Rp 6.500 sekarang sudah Rp 7.000 per kilogram. Katanya beras ini naik dikarenakan beras yang dibeli dari distributor juga telah naik. Sementara itu Kepala Bulog Sub Divre Biak Numfor Lubis Husainy mengaku bahwa harga beras naik itu dikarenakan produksi dari Jawa juga naik, selain itu permintaan yang besar apalagi menjelang hari raya. 18 Desember Empat Menteri akan kunjungi Papua, tiga di antaranya akan ke

364

Yahukimo. Mereka adalah Menko Kesra Aburizal Bakri, Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bersama pejabat kementerian PU. Sedangkan Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban rencananya akan melakukan penanaman 1.000 pohon lindung bersama KNPI Papua di Bumi Perkemahan (Buper) Waena Kota Jayapura. Sedangkan ke-3 Menteri yang ke Yahukimo direncanakan akan mengunjungi Kurima dan Tangma untuk melakukan evaluasi dari program yang dilakukan sebagai upaya antisipasi bencana setahun yang lalu. 19 Desember Masyarakat kecewa dengan batalnya kedatangan Menko Kesra Abdulrizal Bakrie bersama menteri lainnya ke di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo. Kekecewaan ini bertambah besar apalagi sebelumnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berencana akan datang berkunjung pada Juni 2006 lalu namun tidak jadi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Induk Tangma, Tobias Elopere. Karena masyarakat rela turun gunung dan menyiapkan babi 24 ekor, belum lagi saat Presiden tiba masyarakat sudah memotong babi 54 ekor. Kata Bapak Tobias, jika pemerintah tidak mau datang berkunjung ke Tangma jangan mengobral janji saja akan mengunjungi Tangma. “Kami ingin Menko Kesra datang supaya kami ingin menyampaikan aspirasi agar kami mendapat perhatian yang serius dalam pembangunan di daerah kami yang ada di pedalaman ini,” katanya. Kekecewaan ini juga disampaikan oleh Kepala Suku Tangma Ohena Elopere, “Kami seluruh lapisan masyarakat sangat kecewa dengan batalnya kunjungan Menteri ini karena sudah 2 kali kunjungan ke Tangma batal”. Namun Bupati Pahabol mengatakan, “akan menseriusi program-program yang telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan di Tangma”. 20 Desember Akibat THR (Tunjangan Hari Raya) tidak dibayar, ratusan guru di Wamena melakukan demonstrasi guna mempertanyakan hak mereka, ditanggapi oleh Plt. Bupati Jayawijaya Nocolas Jigibalom mengatakan THR akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Jawijaya melalui Dinas

365


Pendidikan dan Pengajaran selaku instansi teknis. Katanya bahwa semua hak para guru sudah kami bayarkan termasuk THR baik untuk yang Muslim maupun Kristen melalui dinas P dan P. Tuntutan para pendemo juga berkaitan dengan penggantian Kepala Dinas P dan P tapi itu bukan urusan para pendemo karena itu merupakan kewenangan Bupati Jayawijaya selaku Pimpinan Daerah. Pergantian itu sudah sesuai prosedurnya. 26 Desember Harga barang kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum jurusan Wamena ke beberapa daerah mengalami kenaikan menjelang natal. Kenaikannya antara 50% sampai 100% dari harga normal. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Amos Kenelak. Ia menyayangkan kenaikan ini. Karena itu, Ketua DPD ini mendesak pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyikapi dengan menentukan harga pokoknya. Ia mencontohkan beras yang harganya Rp 300 ribu kini menjadi 365 ribu. 27 Desember Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Jayapura 2006 tercatat 22.000 kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori miskin. Data ini dipakai untuk memperoleh jatah beras miskin (Raskin) dan bantuan lainnya. Kepala BPS Kota Jayapura, Drs. Johanis Lahilatu mengatakan jumlah ini masih akan diseleksi untuk diajukan ke pemerintah sebagai acuan dalam pengalokasian Raskin atau keperluan lainnya dalam mengambil kebijakan pembangunan. Kepala BPS mengatakan bahwa kategori miskin ini diseleksi lagi kemudian akan dibagi dalam tiga kelompok yakni kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Hal ini dilakukan supaya data tersebut benar-benar akurat sehingga ketika ada bantuan maka yang berhak adalah masyarakat yang sangat miskin. Proses ini dilakukan sangat ketat karena ada masyarakat yang sangat miskin tetapi tidak memperoleh bantuan 28 Desember Adanya perhatian dari BPMD Provinsi Papua yang pada anggaran

366

2007 nanti masih tetap akan memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat terisolir disambut positif Sekretaris Komisi E DPRP Yosephine Pigai, S.Sos. Program pengembangan masyarakat terisolir sangatlah wajar dan harus terus didorong untuk dimasukan sebagai salah satu program prioritas pembangunan di daerah ini. Bentuk paket bantuan maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur kampung, terutama air bersih jalan dan jembatan sangat tepat direalisasikan dan kami di dewan akan mendukungnya. Program akan berjalan dengan baik bila kemitraan yang selama ini telah dibangun oleh pemerintah dengan LSM, tokoh masyarakat, agama, dan adat tetap dipertahankan. Bencana banjir yang sering melanda sejumlah wilayah di Kota Jayapura tampaknya akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jayapura pada tahun anggaran 2007. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura (PU) Malkidin Soltief mengatakan pada 2007 nanti pihaknya akan membuat perencanaan terhadap penanganan banjir, salah satunya dengan memperlebar saluran pembuangan di wilayah yang sering mengalami banjir tersebut.

B.4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 3 Oktober Sekitar 100 orang bersenjata panah dan parang membobol pagar areal pengolahan tembaga PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua. Mereka memasuki unit pengolahan konsentrat tembaga dan menuntut PT Freeport Indonesia menghentikan produksinya. Belum diketahui apa faktor pemicu aksi pembobolan yang terjadi sekitar pukul 16.30 WIT itu. Para warga tersebut diduga bagian dari kelompok pendulang tradisional di aliran tailing PT Freeport Indonesia di Desa Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 10 Oktober Bupati Keerom, Celcius Watae, mengungkapkan pihaknya menemukan daerah yang memiliki kandungan emas cukup besar. Kawasan yang

367


memiliki kandungan emas ini terdapat di Kali Kai dan Kali Mafi, yang terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. “Sebenarnya eksplorasi sudah dilakukan sejak 1997,” kata Celcius Watae di Jayapura kemarin. Daerah yang dieksplorasi membentang dari Distrik Kaureh Lereh, Kabupaten Jayapura, sampai Kesna Kundu di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. 11 Oktober Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro meminta PT Freeport Indonesia menghentikan dana kemitraan atau dana satu persen. Dana itu dinilai gagal menyejahterakan masyarakat dan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah sosial dan konflik di Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu disampaikan Ketua Badan Musyawarah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), Andreas Anggaibak. 17 Oktober Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. yang memiliki tambang emas terbesar di dunia meraih keuntungan lebih dari dua kali lipat karena kenaikan tajam harga emas dan tembaga dalam kuartal ketiga tahun ini. Pada 30 September 2007, perusahaan tersebut meraup keuntungan senilai $350,7 juta, atau $1,67 per saham, dengan pendapatan $1,64 miliar. Padahal pada tahun sebelumnya, perusahaan tersebut hanya meraih $165,8 juta, atau 86 sen per saham, dengan pendapatan $983,3 juta. Para analisis sebelumnya meramalkan pendapatan $1,59 per saham berdasarkan penjualan saham senilai $1,31 miliar. Freeport-McMoRan menjelaskan bahwa harga emas rata-rata mencapai $608,79 per ons pada kuartal tersebut, dibandingkan dengan $445,57 per ons tahun lalu. Sementara harga tambang rata-rata $3,43 per pon dibandingkan dengan harga tahun lalu yang hanya sebesar $1,73 per pon. Total penjualan 323,6 juta pon tembaga dan 478.000 ons emas, dibandingkan dengan 346,3 juta pon tembaga dan 475.000 ons emas pada kuartal ketiga 2005.

368

29 November Tugboat milik PT Wapoga yang baru saja memuat 362 batang atau 24.114 m3 kayu gelondongan meledak. Menurut anak buah kapalnya, John Yansen, ledakan tidak mungkin berasal dari mesin kapal karena pada saat itu mesin mati dan hanya generator yang menyala. Delapan ABK, termasuk dua warga negara Malaysia, selamat, tetapi tugboat rusak dan tenggelam. 2 Desember Setelah terjadi ledakan di logpond areal HPH PT WMT Bonggo pada 29 November 2006 dan PT WMT Biak pada 1 Desember 2006, Kapolda Papua, Tommy Yakobus, memerintahkan Tim Detasemen 88 Polda Papua yang dipimpin Kombes Fachruddin dan Tim Gegana Polri serta Direskrim Polda untuk mengusut tuntas hal tersebut. 4 Desember Wakapolda, Max Donald Aer, mengatakan hingga kini pihak kepolisian belum menemukan hubungan kedua kasus peledakan tersebut. Tim Penyidik Polda Papua, Densus 88, tim forensik Polda Sulsel sudah melakukan olah TKP namun hingga kini belum diketahui hasilnya. 18 Desember Kejahatan pembalakan liar di Indonesia khususnya di Papua merupakan salah satu masalah kehutanan yang menjadi perhatian pemerintah hingga 2009. Kata Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban pada acara pencanangan rehabilitasi di Rinawen, Buper-Waena. “Cukong-cukong kayu akan terus dikejar karena telah merugikan negara dan masyarakat. Kegiatan pembalakan akan terus harus dibasmi dan sama sekali tidak diperkenankan karena ini menjadi program prioritas kami,” tegasnya. Yang juga menjadi prioritas pemerintah adalah pembagian kewenangan pengelolaan hutan yang masih terus dipersoalkan selama ini. Meskipun tidak mudah, namun pihaknya melihat itu sebagai penyelesaian konflik tentang kewenangan. Batas-batas kewenangan antara pusat, daerah dan masyarakat harus diperjelas sehingga pengelolaan hutan ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

369


370

BAGIAN II

ANALISIS LINT A SAN P ERISTIW A LINTA PERISTIW ERISTIWA A. Analisis Hak-Hak Sipil dan Politik oleh : A.F. Sari Rosa Moiwend, S.Hut Secara umum sepanjang penghujung tahun 2006 ini dinamika sosial budaya di Papua masih diwarnai dengan lanjutan berbagai peristiwa penting pada pertengahan tahun. Beberapa peristiwa konflik pada tengah tahun 2006 masih terus berlanjut dan ada juga yang terulang kembali di akhir tahun ini. Situasi keamanan dan pertahanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya berada pada tensi yang cukup tinggi untuk 3 bulan terakhir ini dan sangat menyita perhatian pihak aparat keamanan baik Polisi dan TNI AD. Di bidang pemerintahan, sengketa seputar Pilkada Bupati di Paniai, Mappi dan Puncak Jaya mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan. Sementara itu masyarakat kita dibingungkan dengan adanya sikap saling lempar tanggungjawab antara pihak penyelenggara pemerintahan terhadap kemacetan implementasi Otsus di Papua. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diwarnai dengan berbagai persoalan yang seakan tak pernah habis. Hak pendidikan digerogoti oleh korupsi, sengketa tanah adat, serta lemahnya niat politik pemerintah untuk memenuhi hak-hak warganya. Pola yang sama terjadi pula dalam pemenuhan hak atas kesehatan yang masih sebatas unsur pengobatan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, masyarakat kita harus berhadapan dengan pemodal besar yang terus menghisap kekayaan sumber daya alam Papua, baik hutan, hasil tambang dan hasil laut, tanpa ada niat baik untuk memberdayakan masyarakat. Gambaran situasi hak asasi manusia di akhir tahun ini seakan memberitahukan kepada kita masih banyak hal yang belum beres dan belum

371


selesai di tahun 2006 ini. Kita menutup tahun ini dengan penuh kecemasan. Apakah akan ada perubahan yang lebih baik di tahun mendatang?

A1. ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN WARGA Penghujung tahun 2006 ini masih diwarnai dengan kelanjutkan penanganan kasus insiden 16 Maret awal tahun ini dan penanganan kasus Mile 62 Timika. Proses hukum kasus 16 Maret yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura dirasakan tidak adil oleh para tersangka, terutama oleh pihak keluarga. Mereka merasa apa yang dituduhkan kepada mereka itu tidak terbukti karena mereka sama sekali tidak melakukan tindak pidana, apalagi sampai menewaskan lima anggota aparat keamanan. Sebagian besar dari mereka yang menjadi tersangka adalah korban ‘salah tangkap’ pihak keamanan yang melakukan penyisiran pasca peristiwa 16 Maret. Di bagian lain, penanganan kasus Mile 62 Timika sampai pada tahap tuntutan jaksa untuk menghukum terdakwa Anton Wamang dengan tuntutan 20 tahun penjara. Namun demikian sepertinya pihak kepolisian masih sulit untuk mengungkapkan motif dibalik penyerangan Mile 62 tersebut. Padahal kasus ini sendiri terjadi Agustus 2002. Pada bulan November perhatian masyarakat Papua tertuju pada peringatan wafatnya Theys Hiyo Eluay yang diproklamirkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) sebagai hari Kejahatan Kemanusiaan di Papua dan diperingati pada 11 November. Masih terus melekat di ingatan rakyat Papua bahwa pada 10 November 2001 Theys Hiyo Eluay diculik dan kemudian ditemukan telah tidak bernyawa pada 11 November 2001. Sebuah tragedi bagi masyarakat Papua yang hingga kini terus menuntut pengungkapan kebenaran atas kasus tersebut. Dalam kaitan dengan itu Dewan Adat Papua (DAP) menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berlangsung di GOR Cenderawasih Jayapura pada 14 November. Sebuah momen yang istimewa karena hadir pula tokoh nasional Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mantan Presiden Republik Indonesia yang secara khusus mendapatkan penghargaan dari DAP atas jasajasanya bagi rakyat Papua ketika menjabat sebagai Presiden RI pada periode

372

1999 – 2001. Gus Dur telah memberikan dukungan dana sebesar Rp 2 Milyar untuk penyelenggaraan Konggres Papua II tahun 2000. Peristiwa tersebut mau mengingatkan kita kepada semua momen amat penting dalam sejarah Bangsa Papua ketika seluruh komponen rakyat Papua berkumpul untuk menyatukan aspirasi, menyatukan sebuah visi, misi bagi penegakan hak-hak orang asli Papua di atas tanah ini yang bermuara pada tuntutan kemerdekaan. Momen bersejarah yang akhirnya melahirkan sebuah Otonomi Khusus setelah sebelumnya terjadi tawar-menawar politik antara Jakarta dan Papua. Pilihannya adalah antara “M” atau “O”, di mana akhirnya Otonomi Khusus dianggap merupakan solusi terbaik bagi penyelesaian seluruh persoalan di Papua. Kebijakan Gus Dur saat menjabat presiden menunjukkan bahwa di era tersebut ada ruang yang lebih luas bagi orang Papua untuk berekspresi dan berbicara bebas tentang jati dirinya. Kesempatan lebih terbuka bagi orang asli Papua untuk mengangkat persoalan yang menyangkut hak-hak hidup mereka setelah sekian puluh tahun terkungkung dalam belenggu otoritas Soeharto pada masa kepemimpinannya. Akhirnya situasi menjadi lebih buruk ketika Megawati mengambil alih kekuasaan dengan menimbulkan berbagai polemik pemekaran yang isunya masih tetap dihidupkan sampai pada akhir tahun ini. Di bulan Desember, seperti biasanya peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan aktivis HAM di seluruh dunia, termasuk juga di Jayapura dan beberapa kota lain di Papua. Bentuk peringatan bermacam-macam, namun sederhana dengan maksud untuk menyadarkan kembali pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada korban guna penegakan HAM. Di Jayapura Peringatan hari HAM Internasional ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk oleh berbagai kelompok. Koalisi Perjuangan Hak-hak Asasi Rakyat Sipil Papua juga mengadakan demo damai untuk menolak cara-cara kekerasan, mendorong peradilan yang adil dan bermartabat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Komunitas Survivor Abepura (KSA) yang merupakan

373


komunitas korban pelanggaran HAM Peristiwa Abepura 7 Desember 2000 kembali memperingati secara khusus peristiwa tersebut dengan melakukan ibadah bersama dan kunjungan penghormatan ke makam para korban Abepura 7 Desember 2000. Peringatan ini menjadi momen yang mengingatkan kita semua bahwa masih ada pekerjaan besar untuk penegakan keadilan yang seadil-adilnya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, secara khusus di Papua. Ketika berbagai komponen masyarakat di Indonesia dan juga di Papua memperingati hari HAM sedunia sebagai tanda untuk terus berjuang menegakkan HAM, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto justru meminta masyarakat mewaspadai LSM yang mengatasnamakan penegakan HAM di Papua karena dianggap mempunyai kepentingan yang tidak jelas dan melindungi aksi garis keras OPM yang bergerak di Bumi Cenderawasih. Dikatakan juga bahwa TNI selama ini masih menggunakan tindakan persuasif bagi gerakan separatis, tetapi bukan tidak mungkin akan mengambil tindakan tegas. Hal ini mendapat tanggapan Ketua Divisi Bidang Ekosob Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey, yang mengatakan bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut bukanlah hal yang baru. LSM HAM tidak hanya ada di Papua tetapi di seluruh Indonesia dan seharusnya dapat disebutkan dengan jelas LSM yang dimaksud, bukan hanya menuding saja. Sikap panglima TNI ini seakan mau menunjukkan bahwa apapun gerakan sosial rakyat yang bertujuan menegakkan HAM di Tanah Papua dianggap sebagai separatis. Ketika korban ketidakadilan angkat bicara soal haknya untuk mendapatkan keadilan, mereka akan dicap sebagai separatis juga. Ketika LSM atau organisasi masyarakat yang lain bicara soal penegakan hak-hak hidup orang asli Papua sebagai salah satu bentuk penegakan HAM, maka akan dicap sebagai organisasi yang mendukung OPM dan dianggap separatis. Bahkan mungkin saja ketika seorang pejabat pemerintah di Papua bicara soal pemberdayaan hak-hak hidup orang asli Papua pun akan dicap sebagai separatis. Pernyataan Panglima Djoko Suyanto ini jelas menerangkan kepada kita betapa tidak ada ruang yang cukup luas bagi komponen masyarakat sipil di

374

Papua untuk bebas berekspresi, bebas melakukan apa yang dianggap baik bagi kepentingan penegakan keadilan guna mewujudkan suatu kehidupan yang damai di Tanah Papua ini. Hal ini juga menunjukkan sikap tidak profesional Panglima TNI karena tidak mampu mengidentifikasi secara jelas LSM mana yang bertindak separatis sehingga hal ini sebenarnya hanya ancaman saja.

A2. PERTAHANAN DAN KEAMANAN Di bidang pertahanan dan keamanan, upaya pihak pemerintah Indonesia, secara khusus TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI semakin ditingkatkan. Fokus perhatian jatuh pada pertahanan wilayah laut, wilayah udara dan wilayah perbatasan negara seperti di Kalimantan, Sulawesi dan secara khusus di Papua semakin ditingkatkan. Di Papua secara khusus Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Zamroni mengatakan perlunya mengatasi kelompok separatis dengan melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok separatis (TPN/OPM) dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Tidak terlalu jelas bentuk pembinaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak TNI (Kodam) sehingga kelompok-kelompok seperti TPN/OPM tidak lagi mengganggu keamanan negara. Pernyataan ini akan kita konfrontasikan dengan operasi TNI yang terjadi di Mulia dalam uraian lebih lanjut di bagian ini. Pertahanan wilayah laut di Papua sebagai wilayah laut NKRI juga mendapat perhatian serius dari TNI Angkatan Laut. Maraknya illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan bagian utara dan selatan Papua tetap menjadi sasaran berbagai patroli pengamanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Dengan peningkatan patroli seperti ini diharapkan praktek illegal fishing di wilayah perairan Papua dapat semakin berkurang. Sementara itu, sekitar 200 orang nelayan asal Indonesia (Papua) juga ditangkap oleh pihak Australia karena melintasi wilayah perairan negara itu. Sebagian besar di antaranya adalah nelayan asli Papua asal Merauke. Berkaitan dengan maraknya peristiwa seperti ini, maka pihak pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Australia akan bekerja sama memberantas illegal fishing. Sekda

375


Drs. Andi Baso Basaleng mengatakan niat baik kerjasama ini akan dituangkan dalam kesepakatan kerjasama antara kedua pemerintah. Masih dalam kaitan dengan pertahanan wilayah laut, TNI Angkatan Laut akan segera meningkatkan status Lanal Merauke menjadi Pangkalan Utama (Lantamal) XI Merauke pada tahun 2007 mendatang. Hal ini mendapat dukungan penuh dari DPR Papua yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Yance Kayame, yang membidangi Pertahanan dan Keamanan. DPRP menilai bahwa rencana ini merupakan suatu langkah maju dari pemerintah dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan daerah Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Sementara itu, TNI Angkatan Udara sibuk menambah radar di berbagai tempat di Indonesia, termasuk memasang radar baru di Merauke untuk memantau pesawat-pesawat yang melintas di wilayah Indonesia. Dengan demikian segala aktivitas penerbangan di wilayah udara akan selalu terpantau. Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keamanan wilayah negara Republik Indonesia ini, kita menjadi sadar bahwa wilayah Tanah Papua ini menjadi suatu wilayah yang sangat penting dan berharga bagi Indonesia. Betapa tidak, berbagai upaya dilakukan TNI sebagai pembela negara untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan Tanah Papua sebagai bagian dari NKRI. Apakah memang begitu besar ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Papua? Ketika berbagai kekuatan TNI diarahkan untuk mempertahankan wilayah laut, darat dan udara, di bagian tengah wilayah Papua, terjadi rentetan peristiwa di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada bulan Oktober telah terjadi konflik antarwarga dan amuk massa yang akhirnya menghancurkan sejumlah aset vital di Mulia. Di saat yang bersamaan, proses awal Pilkada Bupati Puncak Jaya memicu konflik antarwarga. Belum lagi selesai konflik pada bulan Oktober, perhatian kita dikejutkan dengan peristiwa penaikan bendera Bintang Kejora di Mulia oleh sekelompok orang yang disinyalir sebagai anggota TPN/OPM. Dua orang anggota TNI yaitu Serda Joko Susanto, seorang anggota Kopassus dan Tobias Sirken, seorang purnawirawan dari Koramil Mulia saat itu berupaya melakukan negosiasi dengan kelompok tersebut agar bendera diturunkan. Namun

376

akhirnya keduanya mengalami nasib naas. Pada 9 Desember kedua anggota TNI ini ditemukan tewas di Gunung Pomo. Pelaku pembunuhan oleh pihak TNI AD disebut-sebut berasal dari kelompok TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni. Pihak TNI kemudian mengadakan penyelidikan yang mendalam dan proses itu di back up oleh Polda Papua dengan mengirimkan tambahan pasukan ke Mulia. Penambahan pasukan ini menyebabkan situasi di Mulia mencekam. Patroli dan jam malam diberlakukan. Namun selang beberapa hari, pada 13 Desember, terjadi penyerangan terhadap seorang anggota Brimob yang sedang berpatroli. Senjata api yang dibawanya dirampas oleh oknum-oknum yang disebut juga sebagai anggota TPN/OPM. Setelah peristiwa ini, pengamanan di Kota Mulia semakin ditingkatkan, termasuk dengan melakukan sweeping KTP. Situasi yang semakin mencekam ini mendapat tanggapan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Gubernur mengharapkan persoalan ini segera ditangani dan pelaku ditindak secara hukum. Sementara itu Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus mengharapkan proses persuasiflah yang dilakukan dan tidak perlu ada lagi penambahan pasukan baik dari TNI maupun Polri. Dirinya khawatir masyarakat akan semakin takut terjadi perang apalagi dengan berbagai sweeping yang dilakukan di Mulia. Dalam situasi tegang di Mulia, sebuah pesawat milik Trigana Air pada tanggal 21 Desember dikabarkan nyaris terkena peluru saat terbang rendah untuk melakukan pendaratan di Bandara Mulia. Peristiwa ini membuat Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki memerintahkan pengamanan ketat di daerah Bandara Mulia dan mengeluarkan peringatan kepada pihak penerbangan untuk berhati-hati saat akan mendarat atau ketika melintasi celah gunung. Menurutnya bukan tidak mungkin anggota TPN/OPM akan mudah menembak pesawat dengan jarak terbang yang dekat. Peningkatan status keamanan di Mulia, Puncak Jaya ini mempengaruhi dinamika dan aktivitas warga Mulia. Orang tidak terlalu bebas pergi ke kebun atau sekedar bertemu dengan kerabat dan sanak saudara. Apalagi ada pemeriksaan ketat kepada orang-orang yang datang dari luar Mulia. Siapapun mereka, pasti diawasi aktivitasnya, sehingga tidak ada ruang yang cukup bagi

377


warga sipil di Mulia untuk bebas melakukan aktivitasnya. Di tengah situasi penuh kecemasan dan ketakutan yang dialami warga sipil, terkesan kedua institusi TNI maupun Polri baku tunggu dalam mengambil langkah pemulihan kondisi keamanan di Mulia. Yang lebih mengherankan, pihak polisi melalui Kapolres menyatakan pada tanggal 24 Desember TNI melakukan penembakan terhadap kerumunan massa yang sedang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mereka diduga sebagai TPN/ OPM. Akibatnya massa bubar dan TNI tetap melakukan pengejaran. Sedikitnya 2 atau 4 orang dari kelompok itu tertembak. Pernyataan ini ditentang oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Kolonel Inf. Herman Tedez. Menurutnya hal itu tidak benar. Kelompok yang mengibarkan bendera bukan kelompok Goliat Tabuni, pelaku pembunuhan 2 aparat TNI, sehingga tidak mungkin pihaknya tetap melakukan pengejaran, apalagi sampai menembak. Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. Imam Santosa mengatakan TNI hanya membackup Polisi jika diperlukan sedangkan urusan ketertiban sipil adalah urusan Polisi. Kesan saling lempar tanggung jawab terlihat dari pernyataan yang kontradiktif ini. Betapa tidak, dalam situasi seperti itu, kedua pihak yang diharapkan dapat memulihkan situasi keamanan di Mulia justru berbeda pendapat. Meskipun sudah ada penambahan pasukan dari kedua unsur institusi ini, tetap saja tidak ada langkah nyata yang menunjukkan upaya pemulihan kondisi keamanan. Justru yang terlihat adalah situasi semakin mencekam dan tegang antara kedua institusi TNI dan Polri ini. Akibatnya masyarakatlah yang menjadi cemas dan bingung. Di tengah kecemasan ini, satu peristiwa penting juga sedang berlangsung di Mulia yaitu pemilihan bakal calon Bupati Puncak Jaya. Terjadi persaingan yang cukup kuat antara para kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Persaingan politik ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat tentang adanya kaitan antara beberapa peristiwa tersebut dengan persaingan kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Banyak pihak menduganya sebagai sebuah rekayasa yang sedang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan situasi keamanan guna mengganggu kelancaran proses Pilkada Bupati di Puncak Jaya.

378

Apa sebenarnya yang sedang terjadi dibalik berbagai kekacauan di Mulia ini? Peningkatan pengamanan yang berlebihan ini rupanya tidak juga menyelesaikan persoalan. Situasi keamanan di Mulia bukannya semakin membaik tetapi justru semakin tidak jelas dan mencemaskan. Meskipun pengamanan dilakukan berlapis oleh TNI dan Polisi namun sampai saat ini belum terungkap siapa pelakunya karena pihak keamanan belum dapat menangkap pelakunya.

A.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, akhir tahun ini penuh dengan hiruk-pikuk seputar Pilkada Bupati di beberapa kabupaten yaitu Puncak Jaya, Paniai, Jayapura dan Mappi. Mari kita melihat bagaimana dinamika seputar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di beberapa wilayah ini. Perseteruan antara pasangan yang kalah dan pasangan yang menang dalam Pilkada Bupati Paniai masih terus berlanjut sampai akhir tahun ini. Pihak yang kalah tetap menganggap bahwa hasil Pilkada Bupati Paniai itu tidak fair meskipun KPUD dalam sidang plenonya telah memutuskan bahwa pasangan Naftali Yogi – Derek Pakage menang secara sah. Pihak yang kalah kemudian menggugat KPUD Kabupaten di Pengadilan Negeri namun akhirnya Pengadilan juga memenangkan KPUD. Dukungan kepada pasangan ini diberikan oleh banyak pihak. Mereka meminta agar Gubernur Papua segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Paniai. Salah satunya adalah Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (GEMMPUR). Mereka mendorong hal ini dengan dasar agar penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten ini tidak tertunda-tunda dan masyarakat tidak menjadi korban dari perseteruan ini. Sementara itu, di kabupaten Puncak Jaya, persiapan Pilkada Bupati menjadi agenda paling penting di akhir tahun ini dan akan terus berlangsung sampai tahun mendatang. Ada 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan masing-masing berupaya keras untuk memenangkan Pilkada tersebut. Persaingan hebat juga sudah mulai terlihat bahkan pada awal pencalonan pasangan kandidat. Keempat pasang, masing-masing Elvis Tabuni

379


– Pdt. Paul Tabuni, Yakob Yikwa – Drs. Jason Muabuay, Lukas Enembe SIP – Drs. Henock Ibo, Elieser Renmaur – Drs. Baharudin Wakerkwa. Proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya rupanya tidak berjalan sesuai dengan aturan semestinya. KPUD Kabupaten yang semestinya menjalankan proses pencalonan justru tidak berfungsi. Anehnya DPRD Kabupaten Puncak Jayalah yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilkada dan menetapkan syarat khusus bahwa yang berhak mencalonkan diri dalam pertarungan politik ini adalah putera daerah. Dengan dasar UU. No. 21 tahun 2001, pasal 20, ayat 1, huruf s, Ketua DPRD Puncak Jaya, Timotius Murib mengatakan Pilkada Puncak Jaya adalah yang pertama menggunakan dasar hukum tersebut. Meskipun belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengaturnya, Timotius mengatakan sudah mendapat rekomendasi dari MRP. Hal ini tentu membuat geram pihak calon lainnya seperti pasangan Elieser Renmaur dan Baharudin Wakerkwa. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka mengajukan gugatan hukum terhadap KPUD Puncak Jaya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai PP No. 6 Tahun 2006 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gugatan ini membuahkan hasil, karena akhirnya KPUD Puncak Jaya kembali menjalankan fungsinya dan memproses semua berkas-berkas pencalonan. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan DPRD membentuk Pansus Pilkada Bupati tidaklah begitu jelas. Meskipun DPRD menggunakan alasan keamanan, tetapi mestinya sebagai lembaga negara, DPRD lebih paham dengan aturanaturan hukum yang berlaku di negara ini. DPRD Kabupaten Puncak Jaya jelas-jelas telah melakukan kekeliruan dengan membentuk Pansus sebagai pelaksana Pilkada karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pilkada. Ketua KPUD Provinsi Papua Ferry Kareth menegaskan agar semua pihak berpegang kepada aturan yang berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 dan melakukan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Momen persiapan Pilkada Puncak Jaya yang berlangsung di tengah situasi mencekam di ibukota Mulia menimbulkan berbagai spekulasi. Berbagai pihak mengait-ngaitkan persaingan politik dalam Pilkada Bupati Puncak Jaya dengan

380

kasus penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Kopasus dan pensiunan anggota Koramil yang diikuti dengan serentetan aksi teror terhadap warga sipil. Sulit memang untuk dibuktikan keterkaitan langsung antara sederetan peristiwa tersebut. Apalagi belum ada kejelasan pelaku dan motif berbagai peristiwa yang mencemaskan ini. Pihak TNI dan Polri sampai saat ini belum dapat menangkap pelakunya. Jika di Puncak Jaya proses pencalonan diwarnai dengan gugat menggugat, di kabupaten Mappi, bagian selatan tanah Papua, proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati masih saja tertunda cukup lama. Sejak tahun 2005 sampai sekarang, belum ada kepastian kapan Bupati yang sah akan dilantik. Proses hukum dan gugatan yang dijalankan selama 1 tahun lebih, tetap tidak memberikan kelegaan bagi warga masyarakat yang protes tentang Bupati dan Wakil Bupati Mappi yang haruslah orang asli Mappi. Meski sudah ada keputusan final dari Mahkamah Agung tetapi para pendukung pihak yang kalah tetap ngotot. Namun sikap ngotot ini tidak berpengaruh apa-apa. Pasangan Aminadap Yumame dan Stevanus Kaisma akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu pada tanggal 14 Desember 2006 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mappi untuk periode 2006 – 2011. Pelantikan ini berlangsung di gedung DPRD Mappi dan diwarnai juga dengan demonstrasi oleh warga masyarakat dan pihak yang kontra. Setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Gubernur Barnabas Suebu kemudian melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu. Meskipun sebelumnya muncul isu yang mengatakan akan ada usaha untuk menggagalkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura ini oleh pihak yang kontra, namun hal tersebut tidak terbukti. Pelantikan berlangsung dengan lancar meski dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian. Dengan demikian Bupati dan Wakil Bupati tersebut secara resmi harus mulai menjalankan pemerintahan di wilayah ini. Akhirnya untuk menutup tahun 2006 ini, Pemerintah Provinsi Papua melakukan pelantikan terhadap 22 orang dari 24 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2004–2009 setelah tertunda hampir 2 tahun. Seperti kita ketahui bersama bahwa telah terjadi sengketa yang cukup hebat dalam proses pemilihan anggota DPRD kabupaten Mimika yang telah

381


berlangsung sejak tahun 2004 lalu. Semoga dengan pelantikan anggota DPRD Mimika ini, tugas dan fungsi wakil rakyat di lembaga kunci ini dapat segera berfungsi, demi kepentingan rakyat di Mimika. Di akhir seluruh rentetan hiruk pikuk ini, seperti ada kelegaan bahwa pelan tapi pasti persoalan-persoalan seputar pemerintahan di tanah ini semakin terselesaikan di ujung tahun ini. Satu hal yang terus menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan tuntutan rakyat bahwa kepala daerah haruslah orang asli Papua dan asli daerah setempat. Apakah kriteria ini dapat segera dipenuhi pada tahun mendatang sehingga tidak lagi terjadi polemik dalam proses Pilkada Bupati atau Walikota?

A.4 PENANGANAN KONFLIK Mengawali tiga bulan penghujung tahun 2006 ini Kota Mulia, Puncak Jaya memanas. Hanya karena pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM), ratusan warga yang mengantri dalam pembagian dana tersebut harus baku hantam dan akhirnya pecah menjadi kerusuhan besar. Karena persoalan kecemburuan sosial disebabkan sebagian warga mendapat dana sedangkan sebagian lagi tidak, amuk massa pun terjadi. Bentrokan itu mengakibatkan 3 orang anggota polisi mengalami lukaluka, sementara di pihak warga sipil, sekitar 5 orang mengalami luka-luka di antaranya karena terkena tembakan. Selain korban luka-luka, belasan bangunan milik pemerintah, rumah-rumah pegawai serta kios dan warung makan milik warga pendatang juga hancur, bahkan Kantor DPRD Puncak Jaya hangus terbakar. Meski peristiwa ini dapat ditangani secara hukum, tetapi kerugian fisik akibat amukan massa ini sangat besar. Diperkirakan kerugian sekitar Rp 30 miliar. Banyak pihak mensinyalir adanya keterlibatan oknum yang disebutsebut sebagai aktor intelektual di balik peristiwa ini dan alasan utama adalah kepentingan politik tetapi hingga kini pihak Polisi sebenarnya belum mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan motif politik apa yang melatarbelakangi hal itu.

382

Kejadian ini seakan mengingatkan kita betapa keadaan kemiskinan masyarakat kita selalu menjadi “rumput kering” yang setiap kali mudah terbakar jika ada api kecil saja. Orang miskin dan kemiskinannya selalu menjadi “senjata” yang ampuh untuk mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemiskinan memang menjadi salah satu sumber konflik, bukan saja di negeri ini tetapi di Indonesia bahkan di belahan bumi yang lain. Kekerasan horisontal serupa juga terjadi di Timika. Penanganan secara hukum akhirnya dilakukan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat sebagai aktor dalam pertikaian antarmarga di Kwamki Lama yang berlangsung selama hampir 3 bulan sejak Juli–September lalu. Beberapa orang akhirnya ditangkap di Timika dan juga di Jayapura oleh pihak kepolisian. Mereka dikenai pasal 160, 170 dan jo pasal 55 KUHP karena dinilai melakukan penghasutan dan melakukan perlawanan antara satu dengan yang lainnya. Peristiwa pertikaian ini merupakan pengulangan peristiwa-peristiwa serupa yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara itu pihak Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI) melalui Sekjennya Hans Magal mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian di Jayapura terhadap sejumlah orang yang dianggap menjadi aktor konflik di Kwanki dinilai keliru. Hans mengatakan bahwa beberapa warga tersebut datang ke Jayapura karena dipanggil kepolisian untuk urusan bayar kepala dan upaya damai. Dengan demikian upaya yang dilakukan pihak Kepolisian justru hanya akan menambah konflik baru. Peristiwa penahanan ini akhirnya mendapat tanggapan dari berbagai pihak tokoh adat dan tokoh masyarakat di Timika sehingga Direskrim Polda Papua Kombes Pol. Paulus Waterpauw melakukan penagguhan penahanan agar penyelesaian secara adat dapat berjalan dan proses hukum positif juga berjalan seiring dengan proses perdamaian adat. Jika melihat fenomena konflik yang terjadi di Timika, secara khusus di Kwamki Lama, perlu menjadi pertanyaan kita semua, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa Kwamki Lama selalu menjadi daerah konflik antar warga sipil yang selalu disebut-sebut sebagai “perang suku”, padahal senyatanya perang suku yang kita ketahui sebagai orang Papua tidak seperti yang terjadi

383


di Kwamki Lama. Sebaiknya berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat atau tokoh adat dari kelompok-kelompok yang bertikai dapat mengambil sikap yang jelas. Sikap jelas artinya tidak mudah terprovokasi atau mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak elit tertentu yang ingin mengacaukan situasi keamanan demi terwujudnya kepentingan pribadi atau golongannya. Selanjutnya apakah upaya damai dengan cara adat dan penanganan hukum positif yang dilakukan terhadap konflik Kwamki Lama akan menjamin bahwa konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi? Ataukah hal ini hanya berupa upaya ‘memadamkan api yang sedang menyala dirumput kering’ kemudian rumput tersebut akan menyala ketika dibakar lagi? Sudah saatnya masyarakat adat kita dibantu untuk tidak mudah terpengaruh terhadap hasutan demi kepentingan golongan tertentu.

A.5 ASPIRASI ‘M’ Warga Papua berduka di ujung tahun 2006 ini dengan meninggalnya seorang tokoh Papua yaitu Dr. Willem Zonggonao di Sydney, Australia. Satu lagi tokoh Papua atau lebih tepatnya tokoh perjuangan kemerdekaan Papua yang berpulang ke hadirat yang Maha Kuasa menyusul tokoh-tokoh lain seperti Arnold Ap, Thomas Wanggai, John Mambor dan Theys H. Eluay. Dalam suasana duka itu, pro dan kontra muncul mengenai di mana Bapak Willem ini akan dikuburkan; bahkan pro dan kontra ini cenderung diwarnai unsur politik. Beberapa pihak di Papua mengharapkan agar jenazah Bapak Willem dapat dikuburkan di sebelah kuburan Bapak Theys; namun hal ini juga mendapat penolakan dari keluarga Theys dengan alasan akan menjadi polemik karena status kewarganegaraan Bapak Willem dan tidak ada kesepakatan sejak awal Konggres Papua bahwa semua tokoh perjuangan kemerdekaan Papua yang meninggal akan dimakamkan di satu lokasi yang sama. Reaksi warga Papua sewaktu mendengar kabar duka ini juga tidak terlalu kuat. Hanya pernyataan duka dan sedih, tetapi tidak ada suatu reaksi yang besar, seperti ketika Theys Eluay terbunuh. Hal ini mungkin saja karena Willem Zonggonao tidak hidup lama di Papua melainkan menghabiskan hidupnya

384

di negara lain sehingga secara emosional tidak terkait kuat dengan ingatan orang Papua, terutama generasi muda Papua. Tetapi dapat juga dikatakan mungkin saja ada ketakutan masyarakat Papua untuk bereaksi terhadap peristiwa kematian tokoh Papua ini sebagai ungkapan berduka. Perayaan 1 Desember tahun ini juga tidak dilakukan dengan bentuk yang khusus, hanya berupa ibadah dan ziarah ke Makam Theys. Momen 1 Desember seperti menjadi ingatan saja bagi setiap warga Papua. Peringatan 1 Desember menjadi momen penting untuk mengenang kembali semangat kebangsaan dan nasionalisme Papua walaupun dengan cara yang sederhana. Jika melihat reaksi masyarakat Papua tentang kabar duka meninggalnya tokoh Papua dan juga peringatan 1 Desember yang seakan menjadi milik sekelompok orang Papua yang punya keinginan untuk merdeka, maka kita patut bertanya apakah aspirasi “M” yang dulu begitu keras diteriakkan itu masih tetap hidup di dalam setiap insan di Tanah ini, ataukah sudah mulai luntur?

A.6 PEMEKARAN VS OTSUS ; Saling Lempar Tanggung Jawab Polemik seputar Otonomi Khusus (Otsus) masih bernada saling menyalahkan antara berbagai komponen tentang siapa yang paling bertanggungjawab untuk menjalankan UU No. 21 tahun 2001 ini dengan baik. Pemerintah Daerah Papua, MRP dan DPRP saling melempar bola tanggung jawab untuk lahirnya Perdasus dan Perdasi yang akan dipakai sebagai acuan untuk menjalankan Otsus. Sementara itu, wacana untuk evaluasi terhadap Otsus juga terus digulirkan. Ada yang berpendapat yang perlu dievaluasi adalah kinerja pemerintahan kita berkaitan dengan pelaksanaan Otsus, tetapi ada pula yang berpendapat UU Otsus itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman sehingga harus dievaluasi, bahkan direvisi, seperti yang diperjuangkan oleh Barindo Irian Jaya Barat dibawah pimpinan Edison Parairaway, SH. Di tengah-tengah perdebatan ini, pelaksanaan pembangunan dengan sumber dari dana Otsus tetap dijalankan. Menko Polkam Widodo AS

385


mengatakan akan berusaha mempercepat pembangunan dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan peningkatan SDM dengan maksud agar Otsus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kritik terhadap jalannya Otsus juga ditujukan secara khusus kepada MRP yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai representasi orang asli Papua di pemerintahan. Frans Maniagasi dari Pokja Papua di Jakarta mengatakan MRP belum memahami semangat dan cita-cita UU Otsus. Menanggapi hal ini, MRP mengatakan sudah membuat 6 draf perdasus dan telah diajukan ke Gubernur namun belum satupun yang ditindaklanjuti. Di tengah polemik Otsus yang tidak berjalan baik, pihak-pihak lain sibuk dengan mengupayakan pemekaran provinsi di Tanah Papua ini. Wacana tentang provinsi Irian Jaya Tengah masih terus dihidupkan. Entah apa yang diharapkan lagi dari sebuah pemekaran sementara kenyataan pemekaran hanya menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, seharusnya para elit politik kita dapat memilahmilah persoalan mana yang menjadi kepentingan rakyat Papua dan mana yang menjadi kepentingan sekelompok orang yang ingin kekuasaan dan nama. Kalau tidak, rakyat Papualah yang akan menderita, mengalami segala bentuk ketidakjelasan.

B. Catatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Oleh. Tony Nuwa Wonga, ofm

B.1. Substansi pendidikan belum tersentuh Upaya mencerdaskan rakyat Papua kiranya masih jauh dari yang diharapkan seperti telah kita ikuti dalam catatan peristiwa di atas. Berbagai sektor vital yang mendukung terselenggaranya proses mencerdaskan kehidupan bangsa masih berjalan pincang, padahal Bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas perhatian dari Otsus yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.

386

Catatan peristiwa di atas merangkum pokok-pokok masalah yang dapat disadari dan diperhatikan bersama sebagai insan-insan yang peduli akan pembangunan di tanah air khususnya di Tanah Papua seperti kurangnya akses pendidikan bagi perempuan, terungkapnya kasus korupsi di tingkat perguruan tinggi, pemalangan sekolah, demo para guru, dan kekurangan guru di daerah pedalaman. Selain sisi negatif terdapat juga berbagai terobosan baru yang ingin dimaksimalkan oleh pemerintah supaya pendidikan dapat berjalan baik, antara lain, lulusan dari Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi PNS, adanya dana biaya akhir studi, tunjangan untuk guru di pedalaman, program sekolah gratis, pendidikan berpola asrama, dan PLS. Marilah kita simak satu demi satu. Dua unsur tak terpisahkan dalam dunia belajar mengajar adalah guru dan murid. Kesejahteraan para guru menjadi salah satu faktor penentu komitmen mereka dalam proses mencerdaskan anak didik. Usaha meningkatkan kesejahteraan para guru coba dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas P & P. Misalnya, Kepala Dinas P & P Kabupaten Jayapura, Jack Ayamiseba, mengatakan guru-guru di daerah pedalaman diberi tunjangan 9 kali lipat dari gaji pokok. Janji ini kiranya patut dicermati tidak hanya dari segi pelaksanaan tetapi juga dari segi sumber dananya karena persentase dana jauh lebih menentukan letak prioritas daripada sekedar jumlah nominalnya. Meski tunjangan guru coba dinaikkan, senyatanya kekurangan guru tetap menjadi masalah yang belum teratasi, khususnya di wilayah pedalaman. Kekurangan guru di daerah-daerah pedalaman saat ini disikapi oleh pemerintah Provinsi Papua dengan membuat suatu Kolese Pendidikan Guru (KPG) yang khas Papua. Kolese ini membina lulusan SMP yang bercita-cita menjadi guru dan mereka mengabdi di pedalaman. KPG ini ada di 4 Kabupaten, yaitu Timika, Nabire, Merauke dan Sorong. Pendidikannya selama 5 tahun. Kelas 1-3 setara dengan SMA dan kelas 4-5 setara dengan Diploma II. Hingga kini belum ada evaluasi sejauh mana pengaruh KPG terhadap proses belajar dan mengajar. Hambatan birokrasi yang sungguh merusak dunia pendidikan adalah korupsi. Di akhir tahun ini diungkapkan satu kasus dugaan korupsi sebesar Rp 800 juta di Sekolah Tinggi Seni Papua, Jayapura. Dana tersebut seharusnya

387


digunakan untuk mengembangkan bakat dan minat orang-orang muda dalam mengembangkan budaya Papua. Indikasi yang sama terlihat dari demo para guru yang menuntut hak-hak mereka. Sangat ironis bahwa kampanye Otsus dengan pendidikan sebagai salah satu prioritas belum mendarat di tanah ini. Guru-guru yang sudah bersusah payah mengajar masih harus bersusah payah merebut gaji yang menjadi hak mereka. Kasus-kasus ini boleh jadi merupakan puncak dari gunung es dunia birokrasi pendidikan di Tanah Papua yang seperti dunia lainnya tidak luput dari jaringjaring korupsi. Jika anggaran pendidikan sudah minimal, tenaga pendidik tidak digaji dengan baik, dan dana pendidikan dikorupsi, tak banyak yang dapat diharapkan dari sistem pendidikan seperti ini selain melahirkan generasi “seadanya” yang ketinggalan kereta karena dunia sains, teknologi, keilmuan, dan keterampilan berkembang amat cepat sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Selain faktor guru, kita perlu mencermati faktor murid. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, memperhatikan pendidikan dengan memberi sumbangan insidental kepada mahasiswa yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu terbukti dengan disediakannya bantuan biaya akhir studi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, kepada 4.266 mahasiswa sebesar Rp 4.405.500.000,- Perincian dana untuk mahasiswa program S-1 sebesar Rp 750.000,- sampai Rp 1.000.000, sedangkan untuk mahasiswa S-2 sebesar Rp 5.000.000,- per orang. Langkah ini patut dipuji dan didukung agar bantuan seperti ini bersifat struktural sehingga tidak bergantung pada “kemauan baik” pejabat tetapi menjadi sistem kerja. Contoh lain adalah tindakan Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Albert Torey, yang mencoba melakukan terobosan dengan membebaskan biaya pendidikan kepada setiap anak sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Hal ini merupakan contoh yang penting dilakukan oleh pemerintah di daerah lain di Papua sesuai dengan amanat pasal 36 ayat (2) UU No. 21/ 2001 karena pendidikan adalah faktor utama dalam pembangunan SDM yang bermutu dan handal.

388

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Selain pendidikan formal, dikembangkan pula sistem PLS yang informal. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Faisal M. mengatakan akhir tahun 2006 pemerintah akan memperkuat program PLS melalui satuan pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota. Buktinya dengan memberikan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sehingga SKB mempunyai standar belajar yang jelas. Pemerintah mengalokasikan dana untuk PLS sebagai berikut Kegunaan Dana dekonsentrasi pendidikan berkelanjutan 2007 Provinsi PapuaPendidikan anak usia dini Wajib belajar Dikdas Pendidikan Non Formal Budaya baca Manajemen pengendalian Program

Dana Rp 69.319.309.000 Rp 6.170.095.000 Rp 21. 215.690.000 Rp 38.715.265.000 Rp 2.190.150.000 Rp 1.028.109.000

Dalam proses belajar mengajar faktor masyarakat mendapat tempat setara dengan guru dan murid. Faktor ini mencakup dukungan masyarakat dalam proses tersebut di segala tingkat karena pada hakikatnya pendidikan adalah kewajiban asasi orang tua. Dalam catatan kita di atas, kembali muncul halangan dan gangguan serius dari pihak masyarakat terhadap proses belajar mengajar dengan dalih adat. Dalam pemaparan hasil penelitian data tampilan jender di Provinsi Papua, yang bertempat di aula Kantor PLS, Ketua Wanita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ir. Anike Monim, mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan di daerah pedalaman Papua kurang mendapat perhatian. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena masih melekatnya sistem patriarkal, di mana kaum perempuan masih mendapat posisi nomor dua dalam keluarga. Akibatnya, menurut Ir. Anike Monim, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan haknya untuk belajar dan menerima pendidikan dengan baik.

389


Selain faktor adat, unsur kemiskinan merupakan penghalang besar bagi perempuan dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan. Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan setara dengan laki-laki karena mereka akan mengurus rumah tangga. Tak heran bila anak perempuan menikah pada usia dini karena tekanan ekonomi. Jika ditelaah lebih jauh, dampak praktik ini langsung berpengaruh pada generasi yang dilahirkan oleh perempuan karena pendidikan di rumah akan sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan perempuan yang bersangkutan. Kiranya masyarakat perlu secara kritis mawas diri sejauh mana akses terhadap pendidikan diberikan secara sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Apakah adat patriarki yang membelenggu kecerdasan orang Papua hendak dipertahankan? Selain terhadap perempuan, halangan adat juga terjadi dalam wujud pemalangan. Contoh kali ini diambil dari wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura. Pemalangan sekolah terjadi di SMA Negeri 2 Maribu yang dilakukan oleh Keluarga Yarosabra berlangsung selama 2 minggu. Pemalangan ini telah mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, apalagi berlangsung selama 2 minggu. Apakah argumen ganti rugi tanah dapat mengalahkan pelanggaran hak atas pendidikan? Kasus ini sudah sering terjadi dan umumnya terjadi di wilayah perkotaan di tanah Papua karena tanah telah menjadi komoditi yang amat komersial. Fakta ini menunjukkan dengan tegas bahwa boleh jadi pendidikan bukan faktor penting bagi masyarakat pemilik tanah entah karena mereka melihat bahwa pendidikan ternyata tidak mencerdaskan anak-anak mereka entah karena semata-mata tuntutan uang yang membelenggu mereka. Apakah sekali lagi ini karena faktor kemiskinan? Namun dari catatan peristiwa baik yang menjanjikan maupun yang pincang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa substansi pendidikan sebagai upaya mencerdaskan masyarakat belum menjadi pokok pembahasan. Yang diperkarakan barulah bersifat unsur penunjang yang meliputi: fasilitas, kebijakan, perilaku masyarakat, tenaga pendidik sedangkan materi dan sistem pendidikan sendiri belum sempat tersentuh. Apakah pernah dikaji secara mendalam bagaimana mengajarkan sejarah Papua, antropologi Papua, demografi Papua, geografi Papua, dsb. dalam

390

kerangka pendidikan dasar di Papua sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai identitas Papua? Bukankah sebuah kenyataan harian bahwa peta Papua dan nama-nama tempat di pedalaman tidak dipahami baik oleh siswa dan gurunya? Belum lagi di tingkat perguruan tinggi, ilmu arkeologi dan antropologi Papua kiranya tidak berkembang padahal dua ilmu inilah yang memastikan asal usul suatu bangsa berdasarkan bukti sains dan sejarah komunalnya. Kenyataan ini kiranya dapat dimaklumi karena selama unsur penunjang belum dibereskan, materi pembelajaran pastilah masih jauh dari jangkauan. Sampai kapan Dinas P dan P, lembaga-lembaga pendidikan, kalangan media massa, dan masyarakat adat mampu bekerjasama dalam mencerdaskan bangsa kita ini?

B.2. Angan-angan hidup sehat Sehat adalah hak asasi dan bukan hak warga negara. Artinya hak untuk sehat melekat pada diri manusia karena dia manusia dan bukan karena dia memiliki KTP. Paham ini kiranya penting untuk diulangi di sini karena paradigma ini belum terlalu biasa di negara ini, apalagi di Papua. Sehat hanya dilihat sebagai perkara medis dan lebih buruk lagi, pengobatan penyakit. Padahal, sehat menyangkut kebijakan pemerintah, perilaku warga, gizi, fasilitas kesehatan (termasuk air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah), tenaga kesehatan, dan barulah, pengobatan. Dalam catatan peristiwa penghujung tahun 2006 ini, di tataran kebijakan, masyarakat menyaksikan kembali tersingkapnya kasus-kasus penggelapan dana di puskesmas-puskesmas. Contoh kasus yang terungkap di Manokwari dan Nabire menjadi petunjuk bahwa penyakit korupsi telah menggurita dan membelit juga bidang kesehatan selain pendidikan. Korupsi terhadap dana puskesmas langsung berdampak pada fasilitas ini karena ini merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat. Fakta lain seperti diutarakan oleh Ketua DPRD Kota Jayapura adalah minimnya anggaran bagi sektor kesehatan. Pernyataan ini mengejutkan di tengah segala retorika prioritas Bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi seperti

391


amanat pasal 36 UU No. 21/2001 tentang Otsus. Pernyataan ini penting disimak karena dikeluarkan oleh pejabat negara di pusat provinsi Papua sehingga kita dapat membayangkan bagaimana kenyataan di wilayah-wilayah luar Kota Jayapura yang tidak hanya jauh dari pengamatan publik tetapi juga dari sistem pemantauan pemerintah. Hasil penelitian SKP Jayapura di Kabupaten Jayawijaya, misalnya, menunjukkan bahwa anggaran kesehatan dalam APBD 2006 hanya sebesar 4% dibandingkan anggaran Setda yang mencapai 20% (lima kali lebih tinggi). Anggaran yang amat kecil dengan tantangan geografis yang amat sulit, terbatasnya tenaga medis, dan masih tersebarnya penyakit-penyakit dasar menjadikan wajah Jayawijaya terpuruk selain peringkat kemiskinan yang paling tinggi di seluruh kabupaten di Indonesia. Tanpa adanya kesehatan yang baik, maka segala aktivitas akan lumpuh total. Anak-anak yang adalah generasi muda, harapan bangsa, kesehatannya tidak diperhatikan. Masih ada ratusan anak Papua yang mengalami gizi buruk dan busung lapar. Ditambah lagi dengan angka kematian ibu yang sangat tinggi. Apakah ini yang dinamakan sejahtera, di mana anak-anak Papua mengalami gizi buruk di tanah yang kaya akan sumber daya alam ini? Siapa yang disalahkan pemerintah, masyarakat, atau masing-masing individu? Untuk itu perlu kembali mengintensifkan atau menghidupkan kegiatan Posyandu di Puskesmas maupun Pustu-Pustu yang ada di daerah-daerah pedalaman. Selain itu perlu diberikan pelatihan bagi kader-kader kesehatan dengan tujuan agar mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing terutama di daerah pedalaman. Sepanjang tahun kita juga mencatat pengobatan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun masyarakat yang sehat. Di tengah keterbatasan sarana, tenaga, dana, dan kebijakan kesehatan, rakyat Papua harus berjuang melawan berbagai penyakit massal dan penyakit modern. Virus HIV-AIDS makin meluas. Saat ini sudah tercatat sebanyak 2.770 kasus dan 318 di antaranya meninggal dunia. Jika setiap tahun hampir 3.000 orang terinfeksi dan lebih dari 300 orang meninggal karena penyakit ini, apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang? Apakah masih ada rakyat Papua yang dapat hidup sehat di negeri ini? Fakta yang makin mengejutkan adalah bahwa

392

makin banyak ibu hamil dan karena penanganan yang tidak memadai, bayibayi yang dilahirkan pun langsung terinfeksi. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, yaitu para penderita yang terbanyak adalah masyarakat asli Papua yang pada umumnya penderita HIV-AIDS tertular melalui hubungan seks. Fakta ini mengindikasikan beberapa hal mendasar: [1] sebaran HIV dan AIDS telah menginfeksi ibu-ibu rumah tangga di kalangan orang asli Papua yang nota bene memiliki mobilitas amat rendah. Jadi hampir dipastikan bahwa mereka terinfeksi dari suami-suami mereka sendiri. [2] Saat mereka mengandung dan hampir melahirkan, mereka umumnya tidak tahu jika mereka telah terinfeksi karena tidak memeriksakan diri ke VCT, entah karena fasilitas VCT tidak tersedia, entah karena tabu. Akibatnya saat melahirkan, persalinan tidak dijalankan dengan bedah sesar sehingga bayi-bayi langsung terinfeksi. [3] Pemahaman yang amat rendah di kalangan pejabat pemerintah di tingkat kabupaten, distrik, dan desa mengenai penyakit ini menyebabkan upaya mengatasi penyebaran virus ini makin lemah. Selain virus HIV-AIDS modern yang mematikan, Papua tetap belum bebas dari penyakit-penyakit massal, seperti diare, malaria, TBC, ISPA, dan rabies. Penyakit-penyakit ini seharusnya dapat diatasi karena sudah tersedia obat. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut terkait dengan perilaku hidup yang tidak sehat dan sarana-sarana kesehatan yang tidak memadai. Tidak tersedianya sistem pengolahan sampah di semua wilayah Papua, sistem air bersih yang tidak memadai, sistem kebersihan lingkungan yang tidak terpelihara— merupakan beberapa contoh pendukung maraknya penyakit-penyakit dasar tersebut. Kiranya pada akhir tahun ini kita perlu secara serius mengukur diri sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan berupa realitas atau angan-angan belaka. Sehat sejauh ini masih berupa soal pengobatan dan belum dilihat kaitannya dengan problem kemiskinan. Mutu kesehatan yang rendah tentunya akan menghambat orang untuk bekerja. Keterbatasan ini akan bermuara pada rendahnya produktivitas masyarakat dan pada gilirannya berpengaruh pada tingginya tingkat kemiskinan. Selama penanganan problem kesehatan masih bersifat sektoral, kiranya baik problem kemiskinan maupun kesehatan sendiri tetap sebuah angan-angan muluk.

393


B. 3. Kesejahteraan Umum Di akhir tahun ini, kita menyaksikan munculnya kembali musim proposal. Misalnya, pada tanggal 6 Oktober, sebanyak 14 nelayan yang mengaku pendukung Gubernur dan wakil Gubernur, datang membawa proposal untuk meminta dana sebesar Rp 30 juta per orang. Tiga hari kemudian, yaitu tanggal 9 Oktober, proposal yang masuk jauh lebih banyak lagi hingga mencapai ribuan proposal. Untuk mendapatkan proposal yang bentuk dan isinya sama itu, setiap nelayan dan orang yang ingin mendapatkan proposal tersebut harus merogoh koceknya sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Siapa yang salah dalam menghadapi kenyataan ini? Apakah karena janji-janji yang di kampanyekan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih? Janji adalah utang. Itulah konsep yang selalu ada ketika seseorang atau sekelompok orang orang membuat janji kepada orang atau kelompok orang lainnya. Kenyataan sedemikian ditanggapi oleh Gubernur dengan mengeluarkan sebuah surat bernomor 900/2305/SET yang mengatakan bahwa tidak tersedianya dana karena program anggaran tahun 2006 tidak mungkin digeser untuk program lain. Keinginan masyarakat akan terjawab pada tahun 2007 karena akan diturunkan dana ke kampung-kampung untuk kepentingan bersama di kampung. Di penghujung tahun yang selalu diwarnai dengan hari raya Natal dan Tahun Baru, kesejahteraan hidup semakin tak menentu dikarenakan harga beras di pasar naik, harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan naik, sedangkan UMP tidak dinaikan dan THR tidak dibayar. Itulah kenyataan hidup yang terus membuat rakyat Papua tidak merasakan arti sejahtera. Himpitan ekonomi ini makin terasa di daerah seperti Wamena di mana seluruh bahan makanan harus diangkut dengan pesawat. Untuk menyikapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan transportasi, Ketua DPD Jayawijaya, meminta kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk segera mengontrol standar harga. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan sembako bagi semua warga negaranya. Selain masalah di atas, ada masalah yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat ketika memasuki musim hujan, yaitu banjir. Hal ini menjadi

394

perhatian dari DPU Kota Jayapura. Dalam anggaran tahun 2007, kepala DPU, Malkidin Soltief mengatakan akan menangani banjir dengan memperbesar saluran pembuangan. Selain saluran pembuangan yang terlalu sempit, banjir juga dipengaruhi karena saluran-saluran air tersumbat akibat ditutupi oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh warga masyarakat. Kita dapat melihat bahwa hampir di setiap selokan yang kita jumpai di kota penuh dengan sampah botol dan plastik. Tak lupa pula banjir diakibatkan karena saluran-saluran air sudah ditutupi oleh perumahan warga. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk memperbesar saluran air, namun apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan lebih penting lagi, jika tidak ada sistem pengelolaan sampah yang memadai, banjir tetap akan terjadi. Semua masalah yang dihadapi masyarakat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat umum di tahun 2006 ini akan dijawab dan diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua di tahun 2007 nanti. Harapan inilah yang menjadi suatu harapan besar dan bersama dari seluruh masyarakat Papua, yang selalu mendambakan kesejahteraan di atas tanahnya sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur dalam Musrenbang Provinsi Papua tahun 2006. Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mengatakan, ada dua hal pokok yang menjadi hasil dan fokus perhatian dari Musrenbang, yaitu pertama, terciptanya good governance di Papua yang akan dicapai melalui reformasi birokrasi, reformasi anggaran belanja, pengembangan sistem baru dalam anggaran belanja dan jasa, serta peningkatan kapasitas pada titik-titik lemah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga ke Distrik-Distrik. Kedua, adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung melalui program perbaikan gizi rakyat, perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Untuk menunjang hal itu, diperlukan program pengembangan ekonomi rakyat melalui perumahan dan infrastruktur. Masyarakat kiranya akan memantau pelaksanaan tekad pemerintah tersebut pada tahun-tahun berikut bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas umum, sembako dan prasarana yang memadai bagi kesejahteraan masyarakat.

395


B.4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Catatan kita di bidang pengelolaan SDA di penghujung tahun ini diwarnai dengan dampak operasi tambang PT FI yang di satu sisi mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi ekonomi nasional tetapi di sisi lain mengakibatkan kerusakan alam dan manusia yang tak tergantikan. PT FI mengumumkan kenaikan keuntungan lebih dari dua kali lipat pada akhir tahun ini sebagai akibat dari kenaikan harga emas dan tembaga. Perusahaan meraup keuntungan senilai $350,7 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai $165,8 juta. Kenaikan sedemikian akan langsung berdampak pada sumbangan pada pendapatan nasional baik melalui pajak maupun royalti. Namun dibandingkan dengan nilai total keuntungan perusahaan, jumlah yang diterima oleh negara sebenarnya lebih kecil daripada nilai keuntungan tersebut. Karenanya tak heran jika kehadiran tambang ini, dirasakan sebagai candu bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat pemilik hak ulayat. Aksi penolakan PT Freeport terjadi di mana-mana, baik itu di Papua (Timika dan Jayapura), maupun di luar Papua seperti di Jawa dan Bali dari waktu ke waktu. Bahkan penolakan atas kehadiran PT Freeport telah berbuntut kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik itu dari aparat keamanan maupun dari masyarakat pada 16 Maret 2006 yang lalu. Dana yang diberikan oleh PT Freeport yang merupakan jaminan hidup bagi masyarakat yang hak ulayatnya diambil, senyatanya terus mendatangkan konflik horisontal dalam masyarakat. Untuk itu, Bamus LMPAK pada 11 Oktober 2006 meminta agar PT Freeport Indonesia menghentikan dana kemitraan atau dana satu persen karena dana itu dinilai gagal menyejahterakan masyarakat dan bahkan menimbulkan berbagai masalah sosial dan konfilk di Kabupaten Mimika. Bukan pertama kalinya uang hasil keuntungan PT FI mendatangkan petaka. Sekitar 10 tahun lalu saat dibentuk dana perwalian, tujuh suku sudah berebut hebat hingga jatuh korban jiwa. Kini konflik horisontal terjadi lagi dan bahkan konflik vertikal karena aparat negara terlibat menghantam warganya setelah aparat kepolisian dan intel AU tewas dalam bentrokan dengan mahasiswa. Karenanya tak heran masyarakat Amungme dan Kamoro berkeputusan seperti di atas. Selain pertambangan, pembalakan kayu liar juga marak terjadi di Papua

396

seperti virus yang mematikan tetapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Para tersangka yang terlibat di dalamnya tidak mendapatkan hukuman yang membuat jera baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang seprofesi dengannya. Hal ini kalau tidak ditangani secara baik dan bijaksana oleh pemerintah dan aparaturnya, maka boleh jadi sumber daya alam yang dihasilkan dari hutan Papua akan musnah. Akibat yang lebih fatal, masyarakat akan mengalami krisis pangan dan kematian karena hutan yang adalah sumber kehidupan mereka dimusnahkan, khususnya bagi masyarakat yang masih hidup dalam sistem meramu. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban mengatakan bahwa masalah kehutanan khususnya di Papua menjadi perhatian pemerintah hingga tahun 2009, dan para cukong kayu akan terus dikejar karena telah merugikan negara dan masyarakat. Kegiatan pembalakan akan terus dikejar dan dibasmi. Tapi ada hal yang perlu dipertanyakan, mengapa target hanya dipatok sampai tahun 2009? Mengapa tidak setiap tahun? Apakah dalam jangka waktu 3 tahun itu, praktek illegal logging dijamin akan hilang? Karena dengan demikian kalau penanganannya hanya sampai tahun 2009, maka setelah tahun 2009 masalah ini tidak diperhatikan lagi. Tentunya illegal logging akan marak lagi. Pemerintah tidak bisa menjamin bahwa masalah itu tidak akan terjadi lagi karena perlu diingat bahwa hutan di Papua masih sangat luas. Atau janganjangan pemerintah setuju akan adanya masalah illegal logging ini?

PENUTUP Bagaimana perasaan dan pikiran kita saat membaca catatan-catatan di atas? Kiranya dengan jelas tergambar suasana kecemasan di akhir tahun 2006 yang membayangi situasi hak dan sosio-politis di Tanah Papua. Ruang gerak bagi masyarakat kita sempit dan tidak nyaman. Kedudukan masyarakat begitu rapuh sehingga kapan saja bisa menjadi korban kekerasan, kebijakan pemerintah yang simpang siur, sengketa politisi yang berebut jabatan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, atau pemodal yang mencari deposit tambang dan hasil hutan. Banyak pertanyaan tak terjawab hingga akhir tahun dan boleh jadi tetap menjadi pertanyaan di tahun-tahun berikutnya

397


Mahasiswa sedang menduduki ruas jalan Abepura - Sentani. depan Kampus UNCEN, 16 Maret 2006

398

LAMPIRAN 1

399


400

401


402

403


404

405


406

407


408

409


410

LAMPIRAN 2

411


412

413


414

LAMPIRAN 3

415


416

417


418

419


420

421


422

Profil SKP Jayapura

1. SKP JAYAPURA Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura adalah sebuah Unit Karya Pastoral Keuskupan Jayapura yang didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pelayanan sosial-pastoral terhadap masyarakat pada umumnya dan secara khusus terhadap umat katolik di wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura bersama Kustodi Fransiskus Duta Damai dengan tujuan menyebarluaskan kesaksian Injil Yesus Kristus serta bimbingan Gereja Katolik perihal martabat manusia (Pedoman Kerja SKP pasal 4 ay. 1).

2. Riwayat singkat SKP JAYAPURA ini didirikan di Jayapura pada 1 Juli 1998 oleh Uskup Jayapura guna menjawab dinamika sosial dan politik di Tanah Papua yang diwarnai oleh konflik dan kekerasan. Pada 15 Agustus 2005, Uskup Jayapura dan Kustos Kustodi Fransiskus Duta Damai di Papua bersepakat untuk menjadi Badan Pendiri yang bertanggung jawab penuh atas unit karya ini dengan menandatangani Memorandum of Understanding dan Pedoman Kerja SKP Jayapura. Dengan demikian, SKP JAYAPURA menjadi unit karya pastoral mandiri di bawah payung dua lembaga gerejawi tersebut.

3. Misi SKP JAYAPURA Sesuai dengan sifatnya sebagai unit karya pastoral yang bergerak dalam pelayanan sosial-pastoral, maka kegiatan SKP JAYAPURA diarahkan untuk: a. Memperjuangkan terwujudnya Tanah Papua yang bebas dari segala bentuk

423


b. c. d. e. f. g. h.

penindasan. Menolak segala bentuk perjuangan yang mengandalkan kekerasan dan intimidasi. Mengembangkan dan memelihara sikap saling menghargai antar etnis dan agama. Memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia dengan mengutamakan hak-hak pihak yang lemah dan tertindas. Menjaga keutuhan ciptaan Mendukung segala bentuk dialog sosial-politik yang terbuka dan bermartabat demi terwujudnya demokrasi sejati. Membangun kerjasama dalam mengusahakan keadilan dan perdamaian dengan pribadi atau kelompok sevisi dan setujuan, khususnya dalam lingkungan gereja. Membangun suatu jaringan kerjasama yang struktural dan efektif dengan pribadi maupun instansi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan SKP JAYAPURA adalah sebagai berikut: 1.1. Mengembangkan keberdayaan basis, khususnya basis korban, dengan pengorganisasian komunitas, 1.2. Melakukan lobi serta advokasi di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, 1.3. Mengadakan penelitian, dokumentasi, serta penyebarluasan informasi mengenai keadaan di Papua untuk publik yang luas, 1.4. Membangun budaya damai di Papua, 1.5. Membangun suatu dialog antar-agama yang konstruktif, dan 1.6. Menjaga keutuhan ciptaan

424

Seri Memoria Passionis No. 19 APUA TAHUN 2006

Recommend Documents