14 Agustus 2006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERI E
13/E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Perubahan status desa menjadi kelurahan. 1. 2. 3.
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
1
5.
6. 7. 8. 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ; 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Peru ndang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
2
6. 7. 8.
9.
10. 11. 12.
13. 14.
15. 16. 17.
18.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ; Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan ; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa ; Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ; Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ; Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi kemasyarakatan, Golongan profesi dan unsur pemuka Iainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan ; Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan Iingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan di kelurahan ; Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan diakui untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ; Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan dari beberapa Rukun Tetangga ;
3
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. BAB II PERUBAHAN STATUS Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mengantisipasi tingkat perkembangan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Kedua Syarat-syarat Perubahan Pasal 3 (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan, harus memperhatikan persyaratan a. Luas wilayah ; b. Jumlah Penduduk ; c. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan ; d. Memiliki potensi ekonomi yang mendukung peningkatan sumber pendapatan masyarakat; dan e. Kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung terhadap perubahan masyarakat secara cepat ; (2) Potensi ekonomi sebagai persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah potensi yang dimiliki oleh desa yang meliputi jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi yang mendukung peningkatan sumber pendapatan masyarakat ; (3) Kondisi sosial budaya masyarakat sebagai dasar perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan : a. Keanekaragaman status penduduk, yaitu banyaknya penduduk yang sudah memiliki pendapatan yang bervariasi ;
4
b. c. d.
Mata pencaharian penduduk yang bervariasi dan sudah berorientasi pada perubahan nilai agraris ke sektor jasa ; Semakin meningkatnya pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakatnya ; Suasana yang memberikan adanya kerukunan hidup antar warga masyarakat dan atau antar lembaga kemasyarakatan. Bagian Ketiga Tata cara Perubahan Pasal 4
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan didasarkan atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat ; (2) Saran dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit dua per tiga jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih ; (3) Tahapan dan tata cara Perubahan status Desa menjadi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus sudah menetapkan nama Kelurahan, Jumlah penduduk, batas kelurahan, luas wilayah, pembagian wilayah kerja, jumlah perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan, kondisi sosial budaya masyarakat, aset dan kekayaan serta persyaratan administrasi lainnya ; (2) Perubahan status desa yang menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Keempat Kedudukan Pasal 6 Desa yang berubah status menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
5
Pasal 7 Desa yang berubah status menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 Desa yang berubah status menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat. BAB III PEMBAGIAN WILAYAH KERJA Pasal 9 (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, dibentuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang merupakan wilayah kerja kelurahan ; (2) Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang dibentuk, disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan ; (3) Pembagian wilayah kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan wilayah kerja desa. BAB IV PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 14 Agustus 2006 BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 16 TAHUN 2006 TEN TANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN I.
PENJELASAN UMUM. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaa serta guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan perlu mengatur ketentuan mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3
:
Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.
Pasal 4 dan 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7
:
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang ada di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Pasal 8
:
Yang dimaksud dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.
Pasal 9 s/d 14
:
Cukup jelas.
8
